ATAU PENYEDOTAN KAKUS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BARAT DAYA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kebersihan terutama penyedotan kakus maka perlu dilakukan penanggulangan agar tidak mengganggu kesehatan dan pencemaran lingkungan; c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Mengingat

: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya

dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);

2

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Dan BUPATI ACEH BARAT DAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini, yang dimaksud : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten. 4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

3

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9. Septik tank adalah tangki kakus sebagai tempat penampungan limbah tinja. 10. Jasa adalah kegiatan pemerintah kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 11. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 12. Retribusi penyedotan kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan kabupaten atas pelayanan penyediaan jasa penyedotan atau pengangkutan kotoran manusia dengan menggunakan mobil tinja yang disediakan oleh pemerintah kabupaten, dilakukan pada rumah-rumah orang pribadi atau Badan. 13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk perangkat atau pemotong retribusi tertentu. 14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas mobil tinja. 15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selajutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data-data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 4

19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Untuk Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang untuk seharusnya tidak terutang. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Aceh Barat Daya dipungut retribusi atas pelayanan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Kabupaten. Pasal 3 (1) Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan menikmati fasilitas pelayanan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Kabupaten. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi penyedotan kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 5

Retribusi penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengelolaan tinja.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Pasal 7 (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekali penyedotan adalah sebagai berikut : No.

BENTUK

TARIF

1.

Septik tank ukuran 2 cincin

Rp. 120.000,-

2.

Ukuran septik tank diatas 2 cincin, dikenakan tambahan retribusi per cincin

Rp. 50.000,-

3.

BAK 0 s.d 2 m³

Rp. 250.000,-

4.

Ukuran BAK diatas 2 m³, dikenakan tambahan retribusi per m³

Rp. 125.000,-

(3) Tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus pada tempattempat umum seperti Mesjid, Surau, Meunasah, Pesantren dan rumah-rumah ibadah lainnya ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (5) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Retribusi dipungut di dalam wilayah Kabupaten. BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 9 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali penyedotan dan pembuangan tinja. Pasal 10 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD. BAB VIII SURAT PENDAFTARAN Pasal 11 (1) Wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran; (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya; (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang yang menerbitkan SKRD. (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN 7

Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu pelanggan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 17 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemeberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. (3) Penerimaan pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. BAB XV KEBERATAN Pasal 18 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

9

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterima permohonan kelebihan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila waktu pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib retribusi. b. Masa retribusi. c. Besarnya kelebihan pembayaran;dan d. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 22 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. 10

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi. (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi. (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati. BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran;atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi. Pasal 25

11

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan; (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pidana dibidang retribusi daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan, bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XX KETENTUAN PIDANA

12

Pasal 27 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang dan tidak melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 29 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya. Ditetapkan di Blangpidie pada tanggal

2016 M 1437 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN Diundangkan di Blangpidie pada tanggal

2016 M 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

13

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

I. UMUM Retribusi penyedotan kakus merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut kepada masyarakat yang telah menggunakan atau mendapat pelayanan penyedotan kakus dari Pemerintah Kabupaten. Peningkatan

pemberian

pelayanan

sebagai

salah

satu

tugas

pemerintah daerah perlu pula didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan yang diberikan dapat dilakukan secara optimal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kabupaten. Berdasarkan ketentuan pasal 110 huruf j dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Daerah dikategorikan sebagai jenis retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam pemberian pelayanan kepada masyrakat, kemampuan penyediaan pelayanan tidak terlepas dari pengaruh kenaikan harga barang dan jasa, dengan demikian penyesuaian-penyesuaian kenaikan diupayakan dengan menganut prinsip – prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.

14

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 15

Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR

16