ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA TERHADAP IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PAILIT SUATU BADAN USAHA SESUAI ASAS KEADILAN Iron Sarira Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, BINUS University Jln. Kemanggisan Ilir No 45, Kemanggisan/Palmerah, Jakarta Barat 11480
ABSTRACT The worker is the weaker party in terms of worker-employee relationship system. The problem that often arises in the event of bankruptcy decision issued by the judiciary is the ignorance of labor rights. As we know that termination of employment (layoffs) may be conducted by the employer in accordance with article 165 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower, which is when the company is closed due to creditors’ law suit on unpaid credit within a specified time and therefore stating bankruptcy. Employers who are declared bankrupt by a competent judge shall settle all obligations, including in this case, paying workers' compensation regulations. In practice, the curator, the official havint the authority to calculate the company's assets can be invited to cooperate in terms of the repayment obligation, and they rather put the assets of the creditor's rights in front of workers’ rights. The receiver and or parties related to tend to prioritize the interests of the group more than the fulfillment of labor rights as compensation from the bankruptcy decision occurs. Whereas Article 95 Paragraph (4) of Law No. 13 of 2003 has stated that labor rights should come first before completing the receivables of the creditors. Keywords: labour rights, bankruptcy
ABSTRAK Tenaga kerja merupakan pihak yang lemah dalam hal sistem hubungan kerja. Permasalahan yang sering muncul dalam hal adanya keputusan pailit yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan adalah terabaikannya hak-hak tenaga kerja. Sebagaimana diketahui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan oleh pengusaha sesuai pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni apabila perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan digugat oleh kreditur terkait permodalan yang belum dapat dilunasi dalam tempo waktu yang sudah ditentukan dan dinyatakan pailit. Pengusaha yang dinyatakan pailit oleh hakim yang berwenang wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya termasuk dalam hal ini adalah membayar kompensasi buruh sesuai perundangan yang berlaku. Dalam prakteknya, kurator sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menghitung aset perusahaan dapat diajak bekerjasama dalam hal pemenuhan kewajiban pelunasan aset kreditur tetapi bukan mendahulukan hak-hak buruh yang harus diterima. Kurator dan atau pihak-pihak yang terkait cenderung lebih mengedepankan kepentingan golongan dari pada pemenuhan terhadap hak-hak buruh sebagai kompensasi dari keputusan pailit yang terjadi. Padahal pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menyatakan bahwa hak-hak buruh harus didahulukan sebelum menyelesaikan piutang dari para kreditur. Kata kunci: hak tenaga kerja, bangkrut
Aspek Hukum ….. (Iron Sarira)
1173
PENDAHULUAN Kasus kepailitan dan atau liquidasi terkait BLBI di Indonesia beberapa tahun silam sebagai awal atau bahkan dampak dari adanya serangan krisis moneter ternyata memberikan cerita tersendiri dalam hal pemenuhan terhadap hak-hak tenaga kerja atau buruh dari perusahaan-perusahaan yang terkena imbas tersebut. Sebutlah PT Texmaco yang dengan “berhasilnya” merumahkan (PHK) 1.023 karyawan dengan total nilai pembayaran pesangon sebesar 18,8 miliar (Suara Merdeka, 2011), dalam hal ini pembayaran pesangon tenaga kerja atau buruh yang dilakukan oleh manajemen PT. Texmaco dilakukan setelah bertahun-tahun belum adanya kepastian terkait pembayaran pesangon tersebut, sementara proses pailit sudah dilakukan sejak tahun 2005. Setelah adanya intervensi dari pihak yang dalam hal ini difasilitasi oleh Komisi E DPRD Jawa Tengah, maka pihak-pihak terkait menyepakati pembayaran uang pesangon sebesar tersebut di atas. Contoh PT Texmaco ini adalah merupakan salah satu kasus dari sekian banyak contoh kasus lainnya dimana menggambarkan bahwa tenaga kerja atau buruh selalu menjadi pihak yang diabaikan dalam hal terjadinya kebangkrutan perusahaan. Proses kepailitan terjadi apabila seorang debitur atau pengusaha yang melakukan peminjaman dana ke lebih dari 1 (satu) kreditur (bisa dalam bentuk badan usaha atau bank) dengan suatu perjanjian tertentu dan tidak dapat mengembalikan atau memenuhi kewajibannya, setelah dengan adanya permohonan pailit oleh dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Proses kepailitan yang telah diputuskan oleh pengadilan dan menjadi status sita umum atas semua kekayaan debitur, pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas terhadap penetapan keputusan pailit tersebut. Hal-hal yang dapat dikatagorikan menjadi aset-aset perusahaan yang harus dilaksanakan oleh seorang debitur yang dinyatakan pailit oleh lembaga peradilan yang berwenang, yang dalam hal ini menyerahkan kepengurusannya kepada kurator adalah berupa harta tak bergerak dan harta bergerak sesuai dengan penyebutan dalam KUH Perdata pada Buku II mengenai Barang (Subekti & Tjitrosudibio, 2007), sementara kewajiban-kewajiban yang menjadi pokok utama penyelesaiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Sari & Simangunsong, 2007) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Khakim, 2006). Terhadap aset dan kewajiban tersebut, maka sudah selayaknyalah dalam pengurusan dan pemberesan yang dilaksanakan oleh kurator atas kewenangan yang diberikan pengadilan kepadanya perlu lebih mendahulukan kepentingan kreditur sebagai pengganti atas aset yang disita serta tenaga kerja atau buruh yang juga merupakan aset perusahaan terhadap terpenuhinya kewajiban terkait kepailitan yang diputuskan oleh lembaga peradilan yang berkompeten sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang terkait, sehingga penundaan dan atau pemunduran terhadap pemenuhan kewajiban tenaga kerja atau buruh tidak sampai harus dilaksanakan dalam waktu yang lama dalam hitungan tahun. Kurator dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan terhadap adanya sita jaminan asetaset debitur yang dinyatakan pailit oleh lembaga peradilan yang berwenang, banyak yang tidak mewakili atau mengutamakan hak-hak tenaga kerja atau buruh dalam suatu kepentingan normatif yang memberikan hak-hak tenaga kerja/ buruh sesuai undang-undang yang mengaturnya, yakni adanya penyerahan sebesar 1 (satu) kali PMTK (Republik Indonesia, 2003). Kurator dalam praktek pengurusan dan pemberesan terhadap aset-aset perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh lembaga peradilan yang berwenang lebih banyak mengedepankan atau mengutamakan kepentingannya dan kreditur terlebih dahulu yang mana bertolak belakang dari yang dinyatakan pada Pasal 75 dan 76 dalam ketentuan dan peraturan tentang Kepailitan bahwa “besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir” dan “ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan perundang-undangan”.
1174
HUMANIORA Vol.2 No.2 Oktober 2011: 1173-1181
Apabila dihadapkan antara hak utama kepailitan dengan hak tenaga kerja/ buruh dalam hal perusahaan tempat bekerjanya bangkrut atau pailit, maka akan sulit mendapatkan pengertian bahwa hak mana yang harus diutamakan, apakah hak dari kreditur separatis atau hak tenaga kerja/buruh berdasarkan perundang-undangan atau aturan yang mengaturnya masing-masing. Tetapi, apapun itu dalam kepentingan terkait dari adanya pengakhiran hubungan kerja karena perusahaan pailit, maka hak-hak tenaga kerja/buruh jangan diabaikan, walau tanpa bermaksud harus diutamakan, karena sesuai dengan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata telah dinyatakan dengan tegas dan mengatur bahwa “Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya”. Artinya, kurator dalam keseringan praktek yang dilakukan terkait pengurusan dan pemberesan harta debitur yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga untuk meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum (public attachment) (Simandjuntak, 2008) dalam hal mengutamakan hak-hak kreditur, harus mampu dan adil dalam memilih kreditur mana yang layak diutamakan, sehingga adanya sisa aset debitur yang masih dapat diperuntukan bagi pemenuhan hak-hak tenaga kerja/buruh sesuai yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya memberikan hak istimewa bagi tenaga kerja/buruh sesuai pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”.
Permasalahan Pembubaran suatu perusahaan karena adanya gugatan pailit dari 1 (satu) atau lebih kreditur memang akan signifikan mempengaruhi dan berdampak kepada tenaga kerja/ buruh khususnya dalam hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta adanya kesamarataan dalam hukum dan pemerintahan sesuai amat UUD 1945. Apabila harus dihadapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (4) dengan adanya hak istimewa dari kreditur separatis dalam hal pengurusan dan pemberesan sita umum terhadap aset debitur yang dinyatakan pailit oleh lembaga peradilan yang berwenang, maka perlu dilihat dari aspek keadilan terkait adanya perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja / buruh sehingga prioritas keutamaan pemenuhan hak-hak tersebut tidak didasarkan kepada adanya imbalan satu pihak kepada pihak lainnya (kejujuaran atau fairness); Perlunya kepastian hukum terhadap hak-hak tenaga kerja/buruh sehingga dapat mewujudkan adanya keadilan (gerechtigkeit) tetapi tanpa mengabaikan kemungkinan disharmonisnya iklim usaha dan bisnis terkait pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan dan perbankan; Kurator perlu memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja/buruh dengan cara mengenyampingkan kepentingan dan atau mendapatkan keuntungan pribadi dalam kewenangan peradilan yang diberikan kepadanya.
Kerangka Teori Walaupun pernah dilakukan uji materil terkait Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Federasi Serikat Buruh Indonesia (FISBI) dan menghasilkan penolakan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya kemampuan oleh pihak buruh dalam mendatangkan saksi ahli (Kompas, edisi Rabu, 7 Mei 2008), maka tetap menjadikan UU Kepailitan tersebut tidak mengubah substansi terhadap materi yang dikandungnya dan pada praktek terkait keputusan pailit yang berdampak terhadap pengakhiran hubungan kerja tenaga kerja/buruh tetap saja menjadikan “pil pahit” tenaga kerja/buruh dalam mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka sesuai ketentuan perundangan yang berlaku tentang Ketenagakerjaan. Untuk melihat lebih teoritis pembahasan ini berikut beberapa teori yang penulis sajikan guna mendapatkan pemahaman sejauh mana kepentingan tenaga kerja/ buruh tersebut diutamakan terkait adanya aspek keadilan.
Aspek Hukum ….. (Iron Sarira)
1175
Teori Pendekatan Hukum Normatif Beberapa hukum positif yang dapat penulis sampaikan terkait judul penulisan di atas diharapkan akan menjadi pemahaman secara komprehensif dan tidak partial terkait pemenuhan hakhak tenaga kerja/buruh sebagai dampak adanya keputusan pailit yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/Burgerlijk Wetboek). Dalam KUH Perdata terkait aspek normatif yang penulis sajikan dengan merujuk dari penulisan yang disampaikan oleh Ricardo Simanjuntak dalam kolom hukumonline edisi Jumat, 23 Mei 2008 terhadap pengurusan dan pemberesan aset pailit seorang debitur adalah: (1) Pasal 1133 KUH Perdata, “hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, yakni dari Gadai dan dari Hipotek”; (2) Pasal 1178 KUH Perdata, “segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotik adalah batal. Namun diperkenankan kepada si berpiutang hipotik pertama untuk pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjanjikan bahwa jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan, penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam pasal 1211.” Pasal 1133 dan 1178 KUH Perdata di atas secara ringkas menandai adanya hak kreditur separatis dalam pengutamaan hak eksekutorial terhadap aset aset debitur pailit. (3) Pasal 1155 KUH Perdata, “apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang telah ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutang beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantara 2 (dua) orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.” Pasal 1155 KUH Perdata di atas secara ringkas menjelaskan adanya hak dari pihak pemberi utang untuk mengambil barang gadai yang dijaminkan oleh pihak penerima utang (debitur). (4) Pasal 1149 KUH Perdata, “piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut…salah satunya disebutkan adalah (4). Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan…” Pasal 1149 KUH Perdata di atas secara singkat diartikan bahwa upah buruh dalam hal keistimewaan pemberian aset-aset debitur pailit tidak menjadi diprioritaskan setelah pemenuhan terhadap hak-hak lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam aturan tersebut. (5) Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata, “hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepada seorang yang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.” Pasal 1134 ayat (1) di atas menjelaskan bahwa adanya hirarki terhadap pengutamaan hak-hak kreditur dalam hal menerima asetaset debitur pailit. Tetapi penulis mencoba mengartikan terkait “semata-mata berdasarkan sifat piutangnya” adalah bahwa adanya kewajiban pengusaha untuk membayarkan sebagai hak yang didahulukan kepada terpenuhinya hak-hak tenaga kerja/ buruh terhadap aset-aset debitur pailit. (6) Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, “gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.” Pasal 1134 ayat (2) di atas sangat jelas diartikan apabila diatur dalam undang-undang bahwa adanya prioritas yang harus didahulukan atau diutamakan selain gadai dan hipotik, kecuali jika tidak ada pengaturannya.
1176
HUMANIORA Vol.2 No.2 Oktober 2011: 1173-1181
(7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa: “dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”; (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 95 ayat (4) menyebutkan bahwa: “dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”. Hal ini diartikan sebagai adanya hak istimewa yang dapat disandingkan setara dengan ketentuan dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang mengenai Kepailitan dan PKPU.
Teori Keadilan Menurut Soleh (2005), Teori keadilan Rawls, sebagaimana diakuinya sendiri dalam pengatar bukunya, didasarkan atas konsep hak individu Locke, kontrak sosial Rauseau dan etika Kant . Karena itu, di sini perlu dijelaskan sedikit pokok pemikiran ketiga tokoh yang diadopsi Rawls tersebut. John Locke (1632-1704) membahas Hak Individu. Menurutnya, hak dasar terpenting manusia adalah hak hidup dan hak mempertahankan diri. Dari hak ini kemudian berkembang pada apa yang disebut dengan “hak milik” yang dijamin oleh negara. Dengan demikian, pembentukan negara adalah untuk tetap menjamin dan menciptakan kesamaan atau keutuhan untuk mengontrol hak milik pribadi, melalui perangkat aturan dan perundang-undangan yang dibentuk. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) membahas Kontrak Sosial. Secara alamiah menurutnya, manusia atau individu adalah merdeka, bebas dari segala wewenang orang lain, dan mempunyai kedudukan yang sama, serta mempunyai kehendak yang merupakan kepentingan bersama, seperti kedamaian, keamanaan dan keadilan. Untuk itu, diadakan perjanjian bersama (social contract) untuk menjamin kepentingan dan kebutuhan bersama. Immanuel Kant (1724-1804) membahas Etika. Etika Kant didasarkan atas 2 (dua) hal, yakni: otonomy, categorical imperative dan rasionality. Otonomi adalah kebebasan, yakni sesuatu yang diberikan oleh kehendak sendiri—secara spontan—tanpa dipengaruhi ketentuan hukum moral (moral law), adat istiadat (relativism cultural), perasaan pribadi (moral sentiment) atau sopan santun. Kehendak moral ini semata-mata didasarkan atas akal budi yang sama sekali lepas dari pengalaman, sehingga murni a priori. Imperatif kategori dan rasionalitas adalah perintah atau kewajiban tanpa syarat. Imperatif yang dimaksud di sini bukan sembarang perintah atau komando melainkan ungkapan sebuah keharusan tanpa paksaan. Sebuah keharusan atas pertimbangan yang meyakinkan yang membuat kita merasa memang harus melakukannya, yakni pertimbangan atas prinsip-prinsip yang tidak hanya berlaku untuk diri kita sendiri tetapi juga pada yang lain, bagi siapa saja. Jelasnya, dalam pemikiran Kant, apa yang dimaksud etis atau moralitas adalah melakukan kehendak baik tanpa pembatasan karena semata-mata ingin memenuhi kewajiban. Dengan kerangka teori tersebut, maka dalam asumsi Rawls, masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi mau bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kepentingan bersama, tetapi di sisi lain, masing-masing individu ini mempunyai pembawaan (modal dasar) serta hak yang berbeda, dan semua itu tidak bisa dilebur dalam kehidupan sosial. Persoalannya, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda di satu pihak (hak individu) dengan keinginan untuk bersama (kewajiban sosial secara seimbang dan selaras) demi terpenuhinya kebutuhan bersama dipihak lain sehingga tidak ada yang terugikan dan terabaikan? Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (fairness). Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan, yakni: pertama, kebebasan yang sama (principle of equal liberty), bahwa setiap orang mempunyai
Aspek Hukum ….. (Iron Sarira)
1177
kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan; kedua, prinsip ketidaksamaan (the principle of difference), bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Dalam hubungan di antara dua prinsip keadilan tersebut, menurut Rawls, prinsip pertama berlaku lebih dibanding prinsip kedua. Artinya, prinsip kebebasan dari I tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip II. Penegasan ini penting guna menghindari “kesalahan” dari konsep keadilan utilitarianisme. Menurut utilitarianisme, kegiatan yang adil adalah kegiatan yang paling besar menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi sebanyak mungkin orang (the greatest happiness for the greatest number). Artinya, keadilan dipahami sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan untuk kepentingan diri setiap orang menjadi sempit. Akibatnya, prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepincangan partisipasi dapat dihalalkan.
PEMBAHASAN Sebenarnya dalam pemaparan pada bagian-bagian sebelumnya telah sedikit disinggung tujuan dan maksud terkait judul yang diangkat yakni “Aspek Hukum Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Terhadap Implementasi Keputusan Pailit Suatu Badan Usaha Sesuai Asas Keadilan” sehingga dalam bagian pembahasan ini penulis hanya mencoba mengkaitkan permasalahan yang diangkat terhadap teori yang digunakan sehingga diharapkan dapat diambil pemetaan kondisi yang dapat diterima terhadap hak-hak tenaga kerja / buruh yang terkena imbas PHK akibat adanya kepailitan. Apabila dihadapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 95 ayat (4) terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundanaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait substansi pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang wajib didahulukan penyelesainnya sebagai adanya keistimewaan atas aset-aset dalam hal kepailitan terhadap adanya kreditor separatis sebagai kreditor yang harus diprioritaskan pelunasan hutang debitur pailit, maka akan memunculkan pertanyaan manakah yang harus didahulukan oleh seorang kurator pailit terhadap penyelesaian atau pelunasan aset-aset debitur pailit kepada tenaga kerja atau kreditur separatis? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis melihat dalam sistem hukum di Indonesia bahwa memang tidak lazim suatu undang-undang dibandingkan dengan undang-undang lainnya, karena hirarki mereka adalah sama, sehingga asas-asas dalam perundang-undangan (Soeroso, 2006) baik lex specialist derogate legi generally, lex superior derogate legi inferior, dan lex posterior derogate legi priori tidak dapat dijadikan mana yang harus dipentingkan, diutamakan atau bahkan dikedepankan terkait dihadapkannya UU No. 13 Tahun 2003 dengan UU No. 37 Tahun 2004. Jadi, salah satu pendekatan yang sekiranya dapat disejalankan menjadi pemetaan kondisi yang dapat diterima adalah melakukannya dengan melihat makna keadilan terkait adanya fairness dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak terhadap aset debitur pailit kepada tenaga kerja maupun kreditur separatis. Keadilan merupakan bentuk dari adanya kejujuran (fairness) yang dilakukan oleh pejabat yang diberikan kewenangan dalam hal pengurusan dan pemberesan aset-aset debitur pailit dalam pengawasan Hakim Pengawas kepailitan. Banyak praktek yang terjadi dimana penulis mengetahuinya dari wawancara dengan salah satu petugas mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja (yang selanjutnya ini
1178
HUMANIORA Vol.2 No.2 Oktober 2011: 1173-1181
menjadi inspirasi dasar penulis dalam membuat tulisan ini)1 terkait adanya proses mediasi dalam hal pengaduan tenaga kerja/buruh karena adanya perselisihan hak (Soleh, 2005) yakni tidak dipenuhinya hak-hak mereka sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003. Pendapat Mediator tersebut lebih menekankan kepada adanya “permainan” oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal kepailitan untuk menyerahkan kewajiban pemenuhan pengembalian hutang debitur pailit kepada para kreditur yang dalam hal ini mengabaikan apa yang sudah diatur, sehingga kreditur yang dapat bekerjasama dengan kurator pailit akan dapat memperoleh hasil dari penjualan aset-aset debitur pailit tersebut tanpa lagi memperhatikan mana yang dalam katagori memiliki hak istimewa dan tidak dari jenis-jenis kreditur yang dimaksud, sehingga dalam kesempatan dimana hak-hak tenaga kerja/buruh juga harus menjadi bagian yang harus didahulukan menjadi terabaikan, kenapa? Karena tidak adanya keuntungan yang diterima oleh kurator pailit tersebut dalam menggunakan kewenangannya dalam pengurusan dan pemberesan aset-aset debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Jadi, kondisi seperti ini menurut penulis perlu dilihat dari suatu penekanan terhadap adanya asas keadilan dimana perilaku dan sikap tindak pejabat yang berwenang perlu lebih mengedepankan adanya etika dan moral dari aspek kemanusiaan dimana otoritas terhadap kebebasan yang dimilikinya harus disesuaikan dengan adanya akal budi yang murni sebagai prior (keutamaan) terhadap adanya kepentingan pihak yang memiliki hak sesuai asas keadilan, yakni tenaga kerja dan atau kreditur separatis. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (4) yang mengatur tentang kewajiban untuk didahuluinya hak-hak tenaga kerja/buruh dalam sengketa PHK yang muncul akibat adanya penetapan pailit oleh peradilan yang berwenang, haruslah dilihat sebagai suatu kekuatan dengan mengedepankan asas lex posterior derogate legi priori, yang mempunyai arti bahwa pada era setelah kemerdekaan saat sistem hukum di Indonesia mengutamakan undang-undang sebagai hal yang menjadi norma/kaidah yang dianut, sehingga terkait dengan adanya keberadaan Pasal 1133 dan 1178 KUH Perdata yang menjadikan hak kreditur separatis dalam pengutamaan hak eksekutorial terhadap aset aset debitur pailit menjadi sesuatu yang sama-sama mempunyai dasar hukum yang kuat. Perlu diketahui bahwa sewaktu Indonesia masih merupakan negara jajahan, pada saat itu dianut salah satunya adalah KUH Perdata (Burgelijk Wetboek). Dalam konteks ini, keadilan yang harus dikedepankan terkait adanya pemenuhan terhadap hak-hak tenaga kerja / buruh sangatlah berdasar dengan melihat sistem hukum yang berlaku yakni dengan adanya UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (4) tersebut, tanpa perlu dilakukan tindakan uji materil dari keberadaan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Sepanjang penegakan hukum tersebut menjadi hal yang diperhatikan dalam terpenuhi asas keadilan (gerechtigkeit), maka kepastian dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan aset-aset debitur pailit khususnya terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja / buruh dan hak kreditur separatis tersebut tidak akan mengganggu iklim usaha yang berupa pemberian modal usaha atau kredit oleh lembaga keuangan atau perbankan, karena masing-masing pihak yakni tenaga kerja/buruh dan kreditur separatis mempunyai dasar kekuatan yang sama-sama diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang mengatur, sehingga penyimpangan yang terjadi khususnya terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja/buruh lebih dikarenakan adanya kewenangan yang digunakan dalam hal mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu yang diluar dari adanya hal-hal yang diatur dalam hukum positif yang berlaku. Pejabat yang diberikan kewenangan dalam hal pengurusan harta debitur yang telah dinyatakan sebagai sita umum atau pailit sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (5) adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim 1
Anonim, Pengaduan tenaga kerja terkait pemenuhan hak‐hak mereka yang diabaikan oleh kurator kepailitan kepada petugas mediasi pada Kantor Dinas TK dan Transmigrasi DKI Jakarta, dalam suatu wawancara, April 2010.
Aspek Hukum ….. (Iron Sarira)
1179
Pengawas. Sesuai dengan Pasal 21 yang menyebutkan “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”; dan, pada Pasal 39 yang penyebutannya adalah “Pekerja yang bekerja pada Debitur dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya”. Maka dengan dasar pengaturan terhadap 2 (dua) pasal di atas, seorang kurator yang mempunyai kewenangan harus melihat aspek pemenuhan hak-hak tenaga kerja/buruh dari adanya sita umum yang diputuskan terhadap aset-aset debitur pailit. Salah satu bentuk PHK yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 169 ayat (1) butir d, disebutkan bahwa “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh”. Apabila kedua Pasal ini disandingkan, menurut penulis sudah dapat menjadi suatu bentuk aturan yang mempunyai tempat tersendiri sebagai sesuatu yang harus diperhatikan oleh kurator, yakni bahwa tenaga kerja/ buruh dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja (Pasal 39 UU No. 37 Tahun 2004) dan tenaga kerja/ buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga/ instansi yang berwenang karena sudah tidak mendapatkan haknya atas kewajiban bekerja di perusahaan (Pasal 169 ayat (1) butir d). Sehingga, adanya porsi yang menjadi kewajiban kurator terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja/buruh berdasarkan asas keadilan memang sudah memiliki pengaturan sesuai dengan kaidah/norma hukum positif yang berlaku, karena adanya prinsip terhadap asas keadilan sebagaimana yang telah disebutkan dalam kerangka teori di atas adalah salah satunya menyebutkan bahwa adanya kebebasan dari tindakan kesewenang-wenangan (principle of equal liberty), yakni jika terjadi seorang kurator melakukan tindakan tersebut terhadap kewenangan yang diberikan pengadilan untuk melakukan pengambil-alihan aset-aset debitur yang dinyatakan sebagai sita umum atau pailit.
PENUTUP Pemetaan kondisi terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja/buruh dalam pelaksanaan proses kepailitan yang dilakukan oleh kurator sebagai Badan atau Pejabat yang berwenang dalam penulisan ini dicoba untuk disimpulkan bahwa terkait dengan adanya asas keadilan serta adanya kaidah/norma hukum positif yang mengaturnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadinya kepailitan terhadap debitur yang ditetapkan oleh institusi pengadilan yang berwenang yang perlu diperhatikan adalah mereka yang secara hukum positif diberikan hak keistimewaan sebagi prioritas utama penerima hak-hak atas aset-aset debitur tersebut oelh kurator, yakni tenaga kerja/buruh sesuai UU No. 13 Tahun 2003 dan kreditur separatis sesuai KUH Perdata Pasal 1133 dan 1178. Sebagaimana asas keadilan yang telah disebutkan bahwa perlu mengedepankan etika dan moral dari aspek kemanusiaan dimana otoritas terhadap kebebasan yang dimiliki seorang kurator harus disesuaikan dengan adanya akal budi yang murni sebagai prior (keutamaan) terhadap adanya kepentingan pihak yang memiliki hak sesuai asas keadilan. Selain itu, tenaga kerja/buruh dalam terjadinya pemutusan hubungan kerja dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga terkait dengan mendapatkan hak-haknya atas dasar sudah tidak adanya kewajiban yang diberikan kepadanya dari pemberi kerja yang dalam penulisan ini dimaksud adalah seorang debitur yang dinyatakan pailit; atau, tenaga kerja / buruh yang dalam hal tempat kerjanya menjadi pendasaran penetapan keputusan pailit dari lembaga peradilan yang berwenang berhak mendapatkan hak-haknya dan wajib didahulukan.
1180
HUMANIORA Vol.2 No.2 Oktober 2011: 1173-1181
DAFTAR PUSTAKA Khakim, A. (2006). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Republik Indonesia. (2003). Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jakarta: Sekretariat Negara. Sari, E. K., & Simangunsong, A. (2007). Hukum dalam ekonomi. Jakarta: Grasindo. Simandjuntak, R. (2008, May 23). UU Kepailitan Versus Hak-Hak Buruh. Retrieved December 1, 2011, from Hukumonline.com: http://202.153.129.35/berita/baca/hol19305/uu-kepailitanversus-hakhak-buruh Soeroso, R. (2006). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Soleh, A. K. (2005). Mencermati teori keadilan John Rawls. Jurnal Ulul Albab , 5 (1). Suara Merdeka. (2011, May 4). Pesangon Bekas Karyawan Texmaco Segera Dibayarkan. Retrieved December 1, 2011, from Suara Merdeka Online: http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/05/04/145391/Pesangon-BekasKaryawan-Texmaco-Segera-Dibayarkan Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2007). Kitab undang-undang hukum perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
Aspek Hukum ….. (Iron Sarira)
1181
