Sonny Taufan, MH.
ASPEK HUKUM DALAM BISNIS PENGAJAR : SONNY TAUFAN, MH. JURUSAN MANAJEMEN BISNIS INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA
MINGGU Ke 7
1
2
YAYASAn Stichting Dasar Hukum: UU No. 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, Sonny Taufan, MH.
a. Pengertian 3
Pengertian Yayasan : ♣Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. ♣Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
Sonny Taufan, MH.
4
Pihak-pihak yang terkait dengan yayasan: 1. Pengadilan Negri Pendirian yayasan didaftarkan ke pengadilan negri 2. Kejaksaan Kejaksaan Negri dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan kepada pengadilan jika yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu yang ditentukan. 3. Akuntan Publik Laporan keuangan yayasan diaudit oleh akuntan publik yang memiliki izin menjalankan pekarjaan sebagai akuntan publik Sonny Taufan, MH.
5
Kedudukan Yayasan : Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari : ♣ Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat ♣ Wakaf ♣ Hibah ♣ Hibah wasiat ♣ Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku Sonny Taufan, MH.
6
Yayasan Asing Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia
Sonny Taufan, MH.
Syarat pendirian yayasan 7
Pendirian suatu Yayasan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, diatur dalam pasal 9 UU No. 16/2001, yaitu: 1. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih. Yang dimaksud “Satu orang” di sini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum. Pendiri yayasan boleh WNI, tapi juga boleh orang asing (WNA atau Badan hukum asing). Namun demikian, untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (pasal 9 ayat 5). 2. Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan Yayasan. Hal ini sama seperti PT, dimana pendiri “menyetorkan” sejumlah uang kepada Yayasan, untuk kemdian uang tersebut selanjutnya menjadi Modal awal/kekayaan Yayasan. 3. Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian di ajukan pengesahannya pada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Sonny Taufan, MH.
b. Syarat Pendirian 8
Syarat Pendirian : 1.yayasan terdiri atas Pembina pengurus dan pengawas 2.yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal 3.pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia 4.yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat Sonny Taufan, MH.
b. Syarat Pendirian 9
5. yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendiriannya diatur dengan peraturan pemerintah 6. yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari mentri 7. yayasan tidak boleh memakai nama yang : ∆ telah dipakai secara sah oleh yayasan lain
∆ bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan Sonny Taufan, MH.
b. Syarat Pendirian 10
8. nama yayasan harus didahului kata “yayasan” 9. yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar
Sonny Taufan, MH.
PROSES PENDIRIAN YAYASAN 11
1. Penyampaian Dokumen-dokumen yang diperlukan 2. Penandatanganan Akta Pendirian Yayasan 3. Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha 4. Pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 5. Pengesahan Yayasan menjadi Badan Hukum di Dep.Keh dan HAM 6. Pengumuman dalam BNRI.
Sonny Taufan, MH.
KELENGKAPAN LEGALITAS 12
Untuk melengkapi legalitas suatu yayasan, maka diperlukan ijin-ijin standard yang meliputi: 1. Surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP) dari Kelurahan/kecamatan setempat 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan 3. Ijin dari Dinas sosial (merupakan pelengkap, jika diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial) atau 4. Ijin/terdaftar di Departemen Agama untuk Yayasan yang bersifat keagamaan (jika diperlukan). Sonny Taufan, MH.
13
pendirian yayasan pada saat ini harus di ikuti tujuan yang benar-benar bersifat sosial. Karena sejak berlakunya Undang-Undang No. 16/2001, maka yayasan tidak bisa digunakan sebagai sarana kegiatan yang bersifat komersial dan harus murni bersifat sosial.
Sonny Taufan, MH.
C. Kepengurusan 14
• • •
Sesuai dengan UU RI No.28 tahun 2004 tentang yayasan, disebutkan bahwa organ yayasan terdiri dari : Pembina Pengurus Pengawas
Sonny Taufan, MH.
15
Pembina ( pasal 28-30 ) => adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh UU atau AD. Anggota pembina adalah pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota pembina dinilai memiliki dedikasi tinggi untuk smencapai maksud dan tujuan yayasan
Pengurus ( pasal 31-39 ) => adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari : ketua, sekretaris, dan bendahara.
Sonny Taufan, MH.
16
Pengawas ( pasal 40-47 )
=> adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta melakukan nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan pengurus.
Pengawas yayasan diangkat oleh pembina dan merupakan orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Sonny Taufan, MH.
Hak Pengurus 17
1.
2.
3.
Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus organisasi Mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi termasuk menetapkan iuran tetap dan iuran wajib anggota organisasi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurus maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga ini dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sonny Taufan, MH.
Kewajiban Pengurus 18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan organisasi sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan organisasi. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan organisasi, rencana kerja dan anggaran tahunan organisasi termasuk rencanarencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan organisasi. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi organisasi sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi organisasi. Memberi pertanggungjawaban dan segala kepentingan tentang keadaan dan jalannya organisasi berdasarkan laporan tahunan termasuk perhitungan kepada rapat anggota. Menyiapkan susunan organisasi lengkap dengan perincian tugasnya. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sonny Taufan, MH.
D. Berakhirnya sebagai badan hukum 19
PASAL 62 Alasan pembubaran: a) b) c)
Jangka waktu berakhir Tujuan Yayasan telah tercapai / tidak tercapai Putusan pengadilan: 1. 2. 3.
Melanggar ketertiban umum Tidak mampu membayar utang Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utang
Sonny Taufan, MH.
D. Berakhirnya sebagai badan hukum 20
PASAL 63 Likuidator: pihak untuk membereskan kekayaan Yayasan Pembina menunjuk Likuidator (Ps. 62, a&b) Pengurus selaku Likuidator Selama proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frase “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan Sonny Taufan, MH.
D. Berakhirnya sebagai badan hukum 21
PASAL 68 Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan pada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan Jika tidak, maka kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar
Sonny Taufan, MH.
KOPERASI 22
DASAR HUKUM UU No. 25 Tahun 1992 ttg Perkoperasian. PP No. 17 Tahun 1994 ttg Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaannya. PP No. 9 Th 1995 ttg Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kep. Menkop & UKM No. 226/KEP/M/V/1996 ttg Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kep. Menkop & UKM No. 351/KEP/M/XII/1998 ttg Petunjuk Pelaksanaan Simpan Pinjam Koperasi. Kep. Menkop & UKM No. 194/KEP/M/IX/1998 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Kep. Menkop & UKM No. 139/KEP/M/VII/1998 ttg Penunjukan Pejabat yang Berwenang utk Memberikan Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Perubahan Koperasi Dan peraturan perundangan lainnya. Sonny Taufan, MH.
PENGERTIAN KOPERASI 23
Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Landasan 3 asas : - Pancasila & UUD ’45 - Asas kekeluargaan Sonny Taufan, MH.
24
Tujuan : memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD ’45. Fungsi & peran koperasi lihat Pasal 4 Sonny Taufan, MH.
Prinsip Koperasi (Pasal 5) 25
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan secara Demokrasi. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil seimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing aggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian
Sonny Taufan, MH.
26
Bentuk Koperasi: 1. Koperasi Primer Anggota orang perorang sekurang-kurangnya 20 orang 2. Koperasi Sekunder Anggota badan-badan hukum koperasi minimum 3 koperasi Sonny Taufan, MH.
Keuntungan Koperasi 27
Koperasi sekarang ini merupakan Badan Usaha yang paling “menguntungkan”: a. Mudah pendiriannya; Dibebaskan dari pemungutan pajak; b. c. Banyak bantuan fasilitas pemerintah; d. Tidak diaudit oleh lembaga pengawas keuangan Pemerintah secara ketat —(spt halnya Bank, Asuransi dan lembaga keuangan lainnya).
Sonny Taufan, MH.
Lanjutan … 28
Pembuatan Akte Pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Permohonan Ijin Pendirian ke Pemerintah. Pengesahan Akte Pendirian oleh Pemerintah. Status Badan Hukum (recht persoon) Koperasi diperoleh sejak Akte Pendirian mendapat pengesahan dari Pemerintah. – sejak saat itulah Koperasi sbg “Subyek Hukum”. Pengesahan tsb sekaligus merupakan ijin usaha Koperasi (lihat PP No. 9/95 Psl 3 ayat (3). --Kemudahan ini yang tidak ada dalam pendirian badan usaha lainnya. Sonny Taufan, MH.
Masalah Keanggotaan Koperasi 29
Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi. --- Berapa proporsinya pelayanan kpd yang bukan anggota/calon anggota dapat diberikan? Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. Sonny Taufan, MH.
Lanjutan … 30
Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam AD dipenuhi.---- bolehkah koperasi mengatur secara ketat persyaratan anggota, misal: masuknya anggota harus diputuskan RAT? Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Setiap anggota mempunyai hak & kewajiban yang sama. Sonny Taufan, MH.
TANGGUNG JAWAB HUKUM ORGAN KOPERASI 31
1. 2. 3.
Rapat Anggota Pengurus Pengawas Tindakan yg dapat dikenakan thd Pengurus yang “Nakal” dalam UU No. 25/1992 tidak rinci & tegas, lihat Psl 34 ayat (1): hanya mengatur ttg tindakan kesengajaan & kelalaiannya secara bersama-sama maupun sendiri2 menanggung kerugian yang diderita Koperasi; ayat (2) apabila tindakan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum utk melakukan penuntutan. --- Hal ini berbeda dg badan usaha PT (UU No. 40/2007).
Sonny Taufan, MH.
Lanjutan … 32
Sedangkan utk Pengawas yang “nakal” tidak ada pengaturan yang jelas, jika ybs menyalahgunakan tugas dan kewenangannya (lihat Pasal 38 s/d 40 UU No. 25/1992).
Sonny Taufan, MH.
JENIS-JENIS KOPERASI 33
Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, seperti Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa (Psl 16 UU No. 25/1992).
Sonny Taufan, MH.
Permasalahan Koperasi Jasa Simpan Pinjam 34
Akhir-akhir ini banyak berkembang pesat usaha Koperasi Primer Simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Koperasi Simpan Pinjam (USP), hal ini nampaknya menjadi wadah bisnis baru yang menawarkan keuntungan berlipat, karena: tdk dikenakan pajak, pendirian mudah dan adanya bantuan/fasilitas pemerintah, tidak diaudit oleh lembaga pengawas keuangan Pemerintah secara ketat. Karena itulah bisa menjadi tempat Pemodal menengah - besar utk mencuci uangnya (money loundring) – jika uang disimpan di Bank di atas Rp 100 juta harus dijelaskan asalnya, jadi jika Bank diawasi “melotot” tapi koperasi tidak.
Prinsip aturan Koperasi “dari anggota untuk anggota” kemungkinan mudah disimpangi. Penyimpan dan pengguna dana KSP diredusir di dlm PP No. 9 Th 1995 dengan dibolehkannya calon anggota (lihat Psl 17 jo 18). Dalam praktiknya calon anggota, selamanya/berkali-kali menyimpan/meminjam dana koperasi bisa tidak mjd anggota, dg alasan tdk memenuhi syarat.
Sonny Taufan, MH.
Lanjutan … 35
Psl 18 ayat (2) PP No. 9/1995 dinyatakan: 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Kata “harus” dalam PP tsb jika tidak dilaksanakan juga tidak ada sanksinya. Penarikan Bunga Pinjaman yang tinggi, jauh di atas bunga bank. Mungkin kita bisa sepakat kalo KSP yang seperti itu bisa mrpk “rentenir/bank plecit” yg berbadan hukum. Dalam PP No. 9 Th 1995 sendiri juga tidak jelas pengaturannya, berapa proporsi utk calon/bukan anggota yang dpt menyimpan dan/atau meminjam dana KSP. Pengawasan utk hal inipun masih lemah. Bunga tinggi yang dipatok mrpkan kesepakatan anggota. Apakah dibenarkan dengan berlindung dari anggota ke “anggota/calon anggota” dengan dasar kesepakatan --- bisa mjd “rentenir” yg dilegalkan. “Cepat kaya bikin koperasi”, bernaung di bawah hk kesepakatan anggota koperasi. Maka perlu ada regulasi yang adil, patut dan wajar tentang simpan pinjam koperasi.
Sonny Taufan, MH.
PEMBINAAN KOPERASI 36
Pembinaan Koperasi dalam PP No. 9 Th 1995 jo Kep Menkop & UKM No. 351/KEP/M/XII/1998, oleh pejabat terkait dg tugas: memantau perkembangan KSP & USP secara berkala melalui laporan keuangannya, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota, serta melakukan penilaian kesehatan KSP & USP. Nampaknya tugas tersebut dalam relaitasnya belum dapat dilakukan secara optimal --- perlu dilakukan perubahan struktur dan kultur birokrasi untuk terwujudnya koperasi yang sehat, wajar dan mandiri.
Sonny Taufan, MH.
PENILAIAN KESEHATAN 37
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang diatur dlm Kep. Menkop & UKM No. 194/KEP/M/IX/1998, masih berorientasi pada “uang/nilai uang”. Mestinya dalam penilaian kesehatan koperasi perlu dibedakan dengan lembaga keuangan lainnya (karena konsepnya beda), misalnya perlu dilihat: SDM, kesejahteraan “anggota”, pemberlakuan bunga yang wajar, dan lain sebagainya.
Sonny Taufan, MH.
PEMBUBARAN KOPERASI 38
1. 2.
•
Pembubaran oleh Rapat Anggota. Pembubaran oleh Pemerintah. Perlukah pengaturan Kepailitan suatu badan usaha Koperasi hanya bisa diajukan oleh Menteri Koperasi? (lihat Psl 32 PP No. 9/1995 --ketentuan yang ragu2/malu2)
Sonny Taufan, MH.
39
SEKIAN
Sonny Taufan, MH.
