Sonny Taufan, MH.
ASPEK HUKUM DALAM BISNIS PENGAJAR : SONNY TAUFAN, MH. JURUSAN MANAJEMEN BISNIS INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA
MINGGU Ke 2
1
2
Aristoteles (384-322 SM), manusia adalah “ZOON POLITICON” , Manusia sebagai makluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, makluk yang suka bermasyarakat. Karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain maka manusia disebut makluk sosial.
Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut Masyarakat. Jadi masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul bagai hubungan yang mengakibatkan orang dengan yang lainnya saling mempengaruhi.
Sonny Taufan, MH.
3
Alasan manusia bermasyarakat :
makluk yang lemah, pertahanan hidup adanya ikatan pertalian darah, persamaan nasib, persamaan agama, persamaan bahasa, persamaan cita-cita, persamaan idiologi, persamaan budaya dll
Dari faktor-faktor diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa bagi tiap individu hidup bersama itu merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan. Sonny Taufan, MH.
4
Dasar masyarakat dalam pergaulan hidup bermacam ragam, diantaranya didasarkan pada : Hubungan yang diciptakan para anggotanya;
Masyarakat Paguyuban (gemeinschaft), hubungan bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin, misal rumah tangga, perkumpulan kematian dsb.
Masyarakat Pantembayan (gesselschaft), hubungan bersifat tidak pribadi dan bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan, misal Firma, PT dsb.
Sonny Taufan, MH.
5
Yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, ialah peraturan hidup. Peraturan hidup tersebut memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut peraturan hidup kemasyarakatan. Peraturan hidup kemasyarakatan ini, dinamakan Kaedah (dari bahasa Arab) atau Norma (dari bahasa latin).
Sonny Taufan, MH.
6
Norma-norma mempunyai dua macam isi, :
Perintah, Merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.
Larangan, Merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
Norma-norma dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Taufan, MH. Sanksi itu merupakan suatu pengukuhanSonny terhadap berlakunya norma-norma tadi dan merupakan pula reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.
7
Keamanan dalam masyarakat akan terpelihara, bilamana tiap warga masyarakat itu tidak mengganggu sesamanya. Bila tidak, maka masyarakat akan kacau, karena manusia bersifat individualistis. Bilamana seseorang melanggar suatu norma, maka akan mendapat sanksi yang berbagai-bagai macam beratnya. Contoh peraturan hidup seperti; Seorang penjual diharuskan menyerahkan barang yang telah terjual kepada pembelinya. Orang yang mencuri barang milik orang lain harus dihukum. Norma hukum disertai sanksi berupa hukuman yang sifatnya memaksa, jika peraturan hidup dilanggar. Sanksi berupa ; Pidana penjara (hukuman badan), atau Sonny Taufan, MH. Penggantian kerugian (pidana denda)
8
Dalam pergaulan hidup dibedakan 4 macam norma itu kaedah, yaitu; Norma Agama, adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintahperintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan, bahwa peraturanperaturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar.
Sonny Taufan, MH.
9
Beberapa contoh: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”( Al Quran: Surah Al Baqarah, ayat 275), “Hormatilah orang tuamu, agar supaya engkau selamat” (Injil Perjanjian Lama : Hukum yang ke V). Norma agama itu bersifat umum dan berlaku seduania (universal) serta Taufan, MH. berlaku bagi seluruh golongan manusiaSonny di dunia.
10
Norma Kesusilaan, Peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (insankamil), berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Tujuan manusia agar supaya ia menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari norma kesusilaan itu pada manusia bergantung pada pribadi masingmasing orang. Isi hatinya mentakan perbuatan mana yang jahat. Hati Nuraninya akan menentukan apakah ia akan melakukan sesuatu perbuatan, misalnya; Hendaklah
engkau berlaku jujur Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia Sonny Taufan, MH.
11
Dalam norma kesusilaan terdapat juga peraturan-peraturan hidup seperti yang terdapat dalam norma agama, misalnya : Jangan engkau membunuh manusia. Hormatilah sesama manusia agar hidupmu selamat.
Norma kesusilaan dapat juga menetapkan buruk baiknya suatu perbuatan manusia dan turut pula memelihara ketertiban manusia dalam masyarakat. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia.
Sonny Taufan, MH.
12
Norma Kesopanan, Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkahlaku manusia terhadap manusia yang ada disekitarnya. Satu golongan masyarakat dapat menetapkan peraturan tertentu tentang kesopanan, yaitu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dimasyarakat, seperti: Jangan
meludah di lantai atau di sembarang tempat. Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Berilah tempat untuk wanita, (orang tua, hamil dsb.) di kendaraan umum seperti Bus. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan Sonnyhanya Taufan, MH. bersifat khusus dan setempat (regional) dan berlaku bagi masyarakat segolongan tertentu.
13
Norma Hukum, Peraturan-peraturan yangtimbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala pakaan oleh alat negara, misalya: Barangsiapa
dengan sengaja mengambil jiwa orang lain, dipidana karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Disini ditentukan besarnya pidana penjara untuk orang yang melakukan kejahatan.(norma hukum pidana)
Orang
yang tidak memenuhi suatu perikatan (perjanjian) yang diadakan, diwajibkan mengganti kerugian. Disini ditentukan MH. denda(norma hukum kewajiban mengganti kerugianSonny atauTaufan, pidana perdata)
14
Keistimewaan norma hukum itu justru terletak dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat-alat kekuasaan negara berdaya-upaya agar peraturan-peraturan hukum itu ditaati dan dilaksanakan. Paksaan tidak berarti sewenang-wenang melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu tekanan agar norma-norma hukum itu dihormati dan ditaati.
Sonny Taufan, MH.
PENGERTIAN HUKUM 15
Immanuel Kant “ Hukum itu keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan”
Drs. E. Utrecht, SH., hukum itu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan laranganlarangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.
S.M. Amin, SH., hukum adalah Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam MH. pergaulan manusia, sehingga keamananSonny danTaufan, ketertiban terpelihara.
Unsur-unsur hukum 16
Dapat disimpulkan bahwa hukum meliputi beberapa unsur seperti; Pengaturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib Peraturan itu bersifat memaksa Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
Sonny Taufan, MH.
Ciri-ciri hukum 17
Ciri-ciri hukum, yaitu ; Adanya perintah dan/atau larangan Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.
Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tatatertib dalam masyarakat tetap terpelihara sebaik-baiknya. Hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan lainnya, yang disebut Kaedah Hukum.
Sonny Taufan, MH.
18
Pelanggaran terhadap kaedah hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman atau pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, Hukuman atau pidana dapat berupa ; Pidana Pokok Pidana Tambahan
Sonny Taufan, MH.
Sifat dari hukum 19
Agar tata-tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, maka kaedah-kaedah hukum harus ditaati, namun tidak semua orang mau menaati, agar supaya peraturan hidup kemasyarakatan dipatuhi dan ditaati sehingga benar-benar menjadi kaedah hukum maka perlu dilengkapi dengan unsur yang memaksa. Dengan demikian hukum dapat dikatakan mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa.
Sonny Taufan, MH.
TUJUAN HUKUM (1) 20
Dalam pergaulan masyarakat terjadi suatu hubungan, seperti hubungan yang ditimbulkan oleh berbagai macam kepentingan. Dengan banyak dan ragam hubungan yang ada memerlukan suatu aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.
Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reakasi atas perbuatan yang melanggar hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.
Agar peraturan-peraturan hukum itu dapat terus berlangsung dan diterima seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat tersebut. Sonny Taufan, MH.
TUJUAN HUKUM (2) 21
Keadilan, hukum harus menjadi panglima bagi kepentingan/ kebutuhan/ dan tuntutan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Kepastian, yaitu hukum harus berpihak kepada sistim hukum yang telah dibuat dan ditetapkan. Kemanfaatan, yaitu menjamin kebahagian yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Tujuan hukum sebenarnya adalah menjadikan tata kehidupan di dalam masyarakat, bangsa dan negara menjadi tertib, aman, damai, sejahtera dan berkeadilan sosial.
Sonny Taufan, MH.
Pendapat para sarjana hukum; 22
Prof. Subekti SH.
hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatankan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldroorn. tujuan hukum ialah “mengatur pergaulan hidup manusia secara damai” hukum menghendaki perdamaian.
Teori Etis, Hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Isi hukum sematamata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa
yang tidak adil.
Sonny Taufan, MH.
23
Prof. Mr.J.van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-
kepentingan itu tidak dapat diganggu. Hukum mempunyai tugas untuk : a. menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. b. menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri, terhadap setiap pelanggaran hukum, tiap perkara harus diselesaiakan melalui proses pengadilan dengan ketentuan yang berlaku.
Sonny Taufan, MH.
Subjek Hukum 24
Adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Yang dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum adalah Manusia (Natuurlijk persoon) dan Badan Hukum (Rechts persoon)
Sonny Taufan, MH.
Subjek Hukum Manusia (Natuurlijk Persoon) 25
Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada pengecualian menurut Pasal 2 KUHPerdata, bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia bukan termasuk subjek Hukum Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (Personae miserabile) yaitu : 1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan belum menikah. 2. Orang yang berada dalam pengampuan (curatele) yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan Isteri yang tunduk pada pasal 110 KUHPer, yg sudah dicabut oleh SEMA No.3/1963
Sonny Taufan, MH.
Subjek Hukum Badan Hukum (Rechtspersoon) 26
Adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu : (Teori Kekayaan bertujuan) 1. Memiliki kekayaan yg terpisah dari kekayaan anggotanya. 2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Sonny Taufan, MH.
Badan Hukum 27
Badan Hukum terbagi atas dua macam : a. Badan Hukum Privat, seperti PT, Koperasi, Yayasan dsb. b. Badan Hukum Publik, seperti Negara, dan instansi pemerintah.
Sonny Taufan, MH.
Objek Hukum 28
Adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek Hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Dapat dibedakan antara lain : - Benda berwujud dan tidak berwujud - Benda bergerak dan tidak bergerak
Sonny Taufan, MH.
Hak dan Kewajiban serta Kewenangan dalam Hukum 29
Tidak seorangpun manusia yang tidak mempunyai hak, tetapi konsekwensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi hak pada pihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak yang lain. Untuk terjadinya “hak dan kewajiban”, diperlukan suatu “peristiwa” yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Artinya, hak seseorang terhadap sesuatu benda mengakibatkan timbulnya kewajiban pada orang lain, yaitu menghormati dan tidak boleh mengganggu hak tersebut.
Sonny Taufan, MH.
Peristiwa Hukum 30
Adalah “semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Contoh ; Perkawinan, Jual beli, dsb. Peristiwa hukum dibedakan menjadi : 1. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu suatu peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan hukum, contohnya pembuatan wasiat, hibah. 2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yg bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum. Misalnya, kelahiran, kematian.
Sonny Taufan, MH.
Perbuatan dan Akibat Hukum 31
Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yg mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum. Misalnya Sewa menyewa, jual-beli, hibah, nikah, dsb. Perbuatan Hukum terdiri atas dua jenis, yaitu : 1. Perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan hukum yg dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemberian wasiat, pengakuan anak, dsb. 2. Perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yg dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian.
Sonny Taufan, MH.
Akibat hukum 32
Adalah akibat yg diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu : Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya: Usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak. Atau Orang dewasa yg dibawah pengampuan, melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya : sejak Kreditur dan debitur melakukan akad kredit, maka melahirkan hubungan hukum baru, yaitu utang-piutang. Atau Sejak pembeli melunasi harga suatu barang, dan penjual menyerahkan barang tersebut, maka berubahlah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara mereka. Sonny Taufan, MH.
Akibat Hukum 33
1. 2.
Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dibedakan menjadi : Sanksi Hukum di bidang hukum publik, diatur dalam pasal 10 KUHP, yg berupa Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan Sanksi Hukum di bidang hukum privat, terdiri atas : a. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), diatur dalam pasal 1365 KUHPer, adalah suatu perbuatan seseorang yg mengakibatkan kerugian terhadap yg sebelumnya tidak diperjanjikan, sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian. b. Melakukan Wanprestasi, diatur dalam pasal 1366 KUHPer, yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yg dpt diperoleh atas lewatnya batas waktu. Sonny Taufan, MH.
PERBUATAN HKM BERSEGI SATU EX; HIBAH, WASIAT, WARIS 34
PERBUATAN HKM BERSEGI DUA EX: JUAL BELI, SEWA MENYEWA, SEWA BELI
PERBUATAN HUKUM PERBUATAN SUBYEK HUKUM
PERBUATAN YG SESUAI DGN ASAS HKM
BUKAN PERBUATAN HUKUM
PERBUATAN YG TDK SESUAI DGN ASAS HKM
PERISTIWA HUKUM
HAK? KELAHIRAN BUKAN PERBUATAN SUBYEK HUKUM
KEWAJIBAN? KEMATIAN Sonny Taufan, MH.
HAK? KEWAJIBAN?
SUMBER-SUMBER HUKUM 35
Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau dari pelbagai sudut, misalnya sudut kesehatan, ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dsb. Contoh seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
Sonny Taufan, MH.
Sumber-sumber hukum formal antara lain :
36
a. Undang-undang (statute), adalah suatu peraturan negara yang merupakan kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Syarat berlakunya suatu undang-undang yaitu; Diundangkan
dalam lembaran negara (LN) oleh menteri/sekretaris negara, berlakunya menurut tanggal yang ditentukan dalam undangundang itu sendiri, jika tanggal tidak disebutkan maka berlakunya setelah 30 hari sesudah diundangkan dalam LN. Jika syarat diatas dipenuhi maka berlakulah suatu Fictie dalam hukum, yaitu “Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang” Sonny Taufan, MH.
Syarat berakhirnya suatu undang-undang yaitu; 37
Jangka waktu telah ditentukan oleh UU itu sendiri
Keadaan atau hal mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi
UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat / instansi yang lebih tinggi
Telah diadakan UU baru yang isinya bertentangan dengan UU yang dulu.
Pengertian Lembaran Negara (LN) dengan Berita Negara
Pada jaman Hindia-Belanda Lembaran negara disebut Staatsblad (Stb,atau S), setelah suatu UU diundangkan dalam LN kemudian diumumkan dalam Berita Negara, setelah itu diumumkan dalam siaran pemerintah seperti radio, televisi maupun surat-surat khabar. Sonny Taufan, MH.
Perbedaan;
38
Lembaran Negara Suatu lembaran (kertas) Tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlakunya.
Berita Negara Suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman (Sekretaris Negara) yang memuat hal-hal yang berhubungaan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu
Sonny Taufan, MH.
39
Kebiasaan(custom), adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulangulang dalam hal yang sama. Jika suatu kebiasaan tertentu tersebut diterima masyarakat, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikianlah timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Contoh; apabila seorang mendapat 2,5% dari hasil menjualkan tanah sebagai upah, dan kejadian ini terjadi berulang-ulang dan juga berlaku untuk orang lain mendapatkan hal yang sama, maka karena itu timbul suatu kebiasaan, yang lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan. Menurut pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang disingkat AB (ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia) “Kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum hanya kalau undang-undang menunjuk pada kebiasaan untuk diperlakukan” jadi Hakim harus memakai kebiasaan dalam hal-hal UU menunjuk pada kebiasaan. Sonny Taufan, MH.
40
Traktat (Treaty), apabila dua orang mengadakan kata sepakat tentang sesuatu hal (perjanjian) maka dari perjanjian itu muncul bahwa para pihak tersebut terikat oleh apa yang disepakati. Hal tersebut disebut Pacta Sunt Servanda, yang artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan atau setiap perjanjian harus ditaati. Jika traktat diadakan oleh dua negara disebut Traktat Bilateral, Contoh antara Pemerintah Indonesia dengan Cina tentang “Dwi-Kewarganegaraan”. Jika oleh lebih dari dua negara disebut Traktat Multilateral misal NATO
Pendapat Sarjana Hukum (doktrin), Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam keputusan hakim. Sonny Taufan, MH.
41
Keputusan-keputusan hakim (Jurisprudentie), adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai hasil yang sama. Ada 2 macam Jurisprudensi yaitu : Jurisprudensi
tetap, adalah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Jurisprudesi tidak tetap, adalah seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa. Jelaslah bahwa jurisprudensi adalah juga hukum tersendiri. Sonny Taufan, MH.
PEMBAGIAN HUKUM 42
Menurut Sumbernya;
Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
Hukum kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara (traktat)
Hukum Jurisprudesi, Hukum yang terbentuk karena keputusan Hakim. Sonny Taufan, MH.
Menurut bentuknya; 43
Hukum tertulis (Statue Law) yakni hukum yang dicantumkan dalam pelbagai
peraturan perundangan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Kodefikasi
ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistimatis dan lengkap. Unsur-unsur kodifikasi yaitu; jenis-jenis hukum tertentu (misal
Hukum perdata), Sistimatis, dan lengkap. Tujuan Kodifikasi untuk memperoleh; Kepastian hukum, Penyederhanaan hukum, dan Kesatuan hukum Contoh-contohnya; KUHS (1 Mei 1848), KUHD (1 Mei 1948), KUHP (1 Januari 1918) Sonny Taufan, MH.
44
Hukum
tertulis tak dikodifikasikan;
Contoh-contohnya; Peraturan tentang hak cipta, Peraturan tentang hak merek, Peraturan tentang kepailitan dsb.
Hukum tak tertulis (Hukum kebiasaan = Hukum adat) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetap tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan .
Sonny Taufan, MH.
Menurut Tempat berlakunya; 45
Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam satu negara.
Hukum international, yaitu hukum yang mengatur antara hubungan hukum dalam dunia internasional.
Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain
Sonny Taufan, MH.
Menurut waktu berlakunya (merupakan hukum duniawi). 46
Hukum Positif (Ius Constitutum), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
Hukum Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
Hukum Asasi (Hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.
Sonny Taufan, MH.
Menurut cara mempertahankannya 47
Hukum Material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh , Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum dagang dsb.
Hukum Formal, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya Hakim memberi putusan. Contoh, Hukum acara pidana, hukum acara perdata.
Sonny Taufan, MH.
Menurut Sifatnya 48
Hukum Yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
Hukum yang mengatur (hukum pelengkap), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.
Sonny Taufan, MH.
Menurut wujudnya 49
Hukum Obyektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih.
Hukum Subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subyektif disebut juga HAK. Peraturan ini sekarang jarang digunakan.
Sonny Taufan, MH.
Menurut Isinya; 50
Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum Sipil terdiri; Hukum Sipil dalam arti luas, contoh Hukum perdata, Hukum dagang Hukum Sipil dalam arti sempit, yang meliputi Hukum perdata saja.
Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warganegara)
Sonny Taufan, MH.
Wujud Hukum Hukum berwujud norma-norma yang secara klasifikatif disebut sebagai sistim hukum. Negara Indonesia mempunyai sistim hukum tersendiri, yaitu:
Hukum Tata Negara Hukum Administrasi (Tata Usaha Negara,Tata Pemerintahan) Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Acara
51
Sonny Taufan, MH.
52
Hukum Tatanegara : mengatur hubungan negara sebagai pengelola negara dengan warganya
Hukum Administrasi Tata Usaha Negara : menyelesaikan permasalahan warga negara yg belum dipenuhi haknya oleh negara
Hukum Pidana : mengatur permasalahan hukum yang mengandung unsur kriminal
Hukum Perdata : mengatur hubungan hukum antar warga negara dan diselesaikan dengan perdamaian
Hukum Acara : mengatur tatacara beracara di peradilan Sonny Taufan, MH.
53
SELESAI
Sonny Taufan, MH.
