Sonny Taufan, MH.
ASPEK HUKUM DALAM BISNIS PENGAJAR : SONNY TAUFAN, MH. JURUSAN MANAJEMEN BISNIS INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA
MINGGU Ke 6
1
HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN DENGAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA 2
Bila hukum perusahaan diartikan sebagai komlek hukum yang mengatur organisasi dan kegiatan perusahaan untuk mencari keuntungan, maka secara paradigma dapat digambarkan sbb: - Hubungan hukum perusahaan dengan hukum dagang adalah : Lex Specialis Derogat Lex Generalis - Hubungan hukum dagang terhadap hukum perdata adalah : Lex Specialis Derobat Lex Generalis Sonny Taufan, MH.
Sebagai bahan bukti dapat dilihat 3
Pasal 1 KUHD : Ketentuan-ketentuan KUH Perdata berlaku pula bagi KUHD, kecuali jika KUHD sendiri mengaturnya secara khusus.
Pasal 1319 KUH Perdata Semua Perjanjian yang bernama atau tidak bernama tunduk pada titel 1 dan 2 Buku III KUH Perdata. Sonny Taufan, MH.
Hukum Perusahaan dalam praktek diatur dalam : 4
KUH Perdata KUH Dagang Peraturan lain diluar KUH Perdata dan KUHD mis: UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT; UU Pasar Modal; Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku
Sonny Taufan, MH.
Bentuk Perusahaan: 5
I. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Perusahaan Jawatan - Perusahaan Umum - Perusahaan Perseroan II. Badan Usaha Milik Swasta - Perusahaan Perorangan; - Perkumpulan, terbagi atas ; a. Persekutuan Orang ( Personens Venootshap) 1). Persekutuan Perdata 2). Persekutuan Firma 3). Persekutuan Komanditer b. Persekutuan Modal (Capital Venootshap) 1. Perseroan Terbatas (UU No.40 /2007) 2. Koperasi (UU No.25/1992) 3. Yayasan (UU No. 16/2001 jo No.28/2004) 4. Dana Pensiun (UU No.22/1922) Sonny Taufan, MH.
Bentuk perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 6
1.
Dilihat dari Jumlah Pemilik, terdiri dari :
2.
Dilihat dari Status Pemilik, diklasifikasikan menjadi :
3.
Perusahaan perseorangan yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha, Perusahaan persekutuan yaitu suatu perusahaan persekutuan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan. Perusahaan Swasta merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha swasta, Perusahaan Negara merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dilihat dari Bentuk Hukum, terdiri dari :
Perusahaan Berbadan Hukum, selalu berupa persekutuan, Perusahaan Bukan Badan Hukum, dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Sonny Taufan, MH.
7
PERSEKUTUAN PERDATA Dasar hukum: Ps.1618 – 1652 KUH Perdata
Sonny Taufan, MH.
8
DEFINISI: Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karena nya.
Sonny Taufan, MH.
UNSUR-UNSURNYA: 9
Adanya lebih dari satu pihak/subyek hk. Adanya kehendak bersama membagi keuntungan. Utk mencapai tujuan tertentu. Adanya kerja sama. Memasukan sesuatu (inbreng).
INBRENG 1. Uang 2. Barang, atau benda-benda lain, misal: rumah, kendaraan, good-will, hak pakai, dsb 3. Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran. Sonny Taufan, MH.
PERSEKUTUAN PERDATA DIDIRIKAN BDR PERJANJIAN SECARA TERTULIS ATAU KONSENSUS 10
Bagian yang hrs dimasukan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan. Hak dan Kewajiban masing2 anggota Cara bekerja. Pembagian keuntungan. Tujuan kerja sama. Lama (waktunya). Hal-hal lain yang dianggap perlu. Sonny Taufan, MH.
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN 11
Asas Keseimbangan (Ps.1623 KUHPdt) : Apabila tidak ada perjanjian sebelumnya,maka keuntungan dibagikan berdasarkan besar kecilnya pemasukan (Inbreng). Thd pesero yang memasukan kerajinan/pengetahuan/pengalaman, tenaganya, bagian keuntungannya disamakan dengan bagian pesero yang memasukan uang atau barang yang paling sedikit. Semua sekutu yang memasukkan tenaga kerja mendapatkan keuntungan sama rata. Sonny Taufan, MH.
Penuntutan Terhadap Peseroan 12
Kreditur hanya dpt menuntut piutangnya atas harta yang merupakan bagian dr anggota debitur,dan tidak dpt menuntut piutangnya atas harta perseroan. piutang atas harta perseroan Penuntutan
hanya dpt dilakukan: Jika para anggota lainnya telah memberi kekuasaan
penuh kpd angota yang bertindak atas tanggungan perseroan. Jika tindakan anggota tersebut memberi keuntungan untuk perseroan. Sonny Taufan, MH.
Hubungan Intern Para Persero 13
Ps.1630 KUHPdt : setiap anggota harus menanggung penggantian kerugian kpd perseroan apabila terjadi kerugian itu terjadi karena salahnya sendiri. Ps.1633 KUHPdt: keuntungan dan kerugian dibagi menurut perbandingan besar kecilnya modal yang disetor,kecuali diperjanjikan sebelumnya. Ps.1639 KHUPdt: Semua anggota boleh menyelenggarakan pemeliharaan perseroan,kecuali sdh disepakati bahwa hanya seorang dr mereka yang diserahi kewajiban itu. Sonny Taufan, MH.
14
PERSEKUTUAN FIRMA Dasar Hukum Ps. 16 - 35 KUHD Ps. 1618 – 1652 KUH Pdt
Sonny Taufan, MH.
15
DEFINISI Peserikatan perdata untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama dan dalam mana setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi persekutuan (Ps.16 & 18 kuhd). FIRMA BUKAN SUATU BADAN HUKUM Sonny Taufan, MH.
KEKHUSUSAN FIRMA 16
FORMIL : 1. Menjalankan perusahaan 2. Memakai nama bersama MATERIIL: Pertanggungan jawab setiap peserta secara pribadi dan utk seluruhnya bagi perjanjian2/perikatan2 persekutuan.
UNSUR MENJALANKAN PERUSAHAAN 1. TERANG TERANGAN. 2. TERUS MENERUS. 3. MENCARI UNTUNG
Sonny Taufan, MH.
17
Pertanggungan jawab secara pribadi utk keseluruhan adl kekayaan pribadi disamping utk memenuhi kewajiban-kewajiban dari firma juga akibat dari perbuatan melanggar hukum. Walaupun dalam akte pendirian suatu firma pertanggungan jawab pribadi itu ditiadakan, maka pertanggungan jawab tsb tetap ada,krn merupakan unsur mutlak. Pendirian firma tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu artinya firma boleh didirikan secara lisan atau tertulis,dengan akte dibawah tangan atau akte autentik. Firma dianggap ada dengan adanya konsensus antar pendiri. Akta autentik kegunaanya adalah untuk membuktikan para sekutu terhadap pihak ketiga bahwa ia sbg firmant. Sonny Taufan, MH.
FIRMA DIMUKA PENGADILAN 18
Firma dapat menggugat. Firma dapat digugat, pihak ketiga boleh memilih gugatan ditujukan kepada firma, salah seorang atau beberapa orang firmant nya.
Sonny Taufan, MH.
19
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) Dasar Hukum: Ps 19 KUHD
Sonny Taufan, MH.
20
DEFINISI atau lebih yang mempercayakan Seorang uang/barang untuk dipergunakan dalam perniagaan/perusahaan kepada seorang/lebih lainnya yang menjalankan perniagaan itu atas pembiayaan bersama.
Sonny Taufan, MH.
PIHAK PADA CV 21
1.
SEKUTU KOMANDITER/PASIF
•
•
Sekutu yg berkewajiban memasukan sesuatu (inbreng) pada persekutuan. Tidak boleh mencapuri urusan sekutu komplementer. Tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Berhak mengawasi jalannya perusahaan.
2.
SEKUTU KOMPLEMENTER/AKTIF.
•
Aktif menjalankan perusahaan. Berhubungan dan bertanggung jawab kpd pihak ketiga. Tanggung jawabnya pribadi untuk keseluruhan.
• •
• •
Sonny Taufan, MH.
22
Status hk CV: bukan sbg badan hukum. Pendirian CV tidak mengharuskan bentuk tertentu. Kepailitan CV merupakan kepailitan sekutu komplementer.
JENIS-JENIS CV: 1. CV diam diam : persekutuan yang nampak dari luar adalah firma tetapi sebenarnya di dalamnya ada sekutu komanditer. 2. CV terang terangan 3. CV dengan saham. Sonny Taufan, MH.
23
PERSEROAN TERBATAS (PT)
Sonny Taufan, MH.
24
DASAR HUKUM PT: Dulu tidak secara eksplisit dinyatakan sbg badan hk,pt diakui sbg badan hk hanya dpt disimpulkan dr Ps 40, 43, 45 KUHD. UU No.1 th.1995 Pasal 1 PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yg seluruhnya dibagi dlm saham. Uu no. 40 th 2007 Pasal 1 ayat (1) PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksananya . Sonny Taufan, MH.
Status Badan Hukum 25
Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum & HAM RI (dh. Menteri Kehakiman) dan pengesahan diberikan paling lama 60 hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan. Setelah akta tersebut disahkan, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara RI.
Sonny Taufan, MH.
Pemegang Saham 26
Pemegang saham perseroan harus lebih dari 1 (satu) orang, karena pada dasarnya sebagai badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Apabila perseroan kemudian hanya dimiliki oleh seorang, dalam waktu 6 (enam) bulan pemegang saham harus menjual sahamnya, apabila tidak maka tanggungjawab menjadi pribadi dan atas permohonan pihak yang berkepentingan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan.
Sonny Taufan, MH.
Organ Perseroan 27
Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Untuk menjadi Direksi dan Komisaris diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang pada intinya harus mempunyai akhlak dan moral yang baik dilihat dari pengembangan suatu usaha. Di dalam UUPT diatur secara tegas tata cara pemanggilan RUPS, sahnya RUPS dan quorum, sehingga apabila dalam penyelenggaraan RUPS halhal tersebut tidak dipenuhi, RUPS menjadi tidak sah
Sonny Taufan, MH.
Tugas organ perseroan 28
DIREKSI bertugas melakukan pengurusan perseroan demi kepentingan dan tercapainya tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. KOMISARIS bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan paling tinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
Sonny Taufan, MH.
PT sbg badan hukum/subyek hukum 29
Mempunyai eksistensi sendiri sebagai penyandang hak dan kewajiban terpisah dari para pemegang saham. Dapat memiliki harta kekayaan, mengikat perjanjian, menjadi debitor atau kreditor dalam lalu lintas hukum. Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yg dimiliki. Sonny Taufan, MH.
CARA MENDIRIKAN PT 30
PT didirikan dengan akta autentik yang memuat anggaran dasar. PT harus mepunyai modal dasar paling sedikit Rp.50.000.000,- dimana pada saat pendirian paling sedikit 25% dr modal dasar harus telah ditempatkan.
Sonny Taufan, MH.
Modal 31
Dalam UU PT pengaturan mengenai jenis modal, yaitu terdiri dari : Modal Dasar ( min. 50 Juta ) Modal Ditempatkan ( min. 25 % dari modal dasar ) Modal Disetor ( min 50 % dari modal ditempatkan )
Sonny Taufan, MH.
32
PENGESAHAN
Para pendiri datang kekantor notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian yg memuat anggaran dasar.
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN Para pendiri bersama-sama atau kuasanya (notaris)
mengirimkan akta pendirian tsb kepada kepala direktorat perdata Kementerian Hukum dan HAM utk memperoleh pengesahan dari menteri Hukum dan HAM . Sonny Taufan, MH.
PENDAFTARAN 33
Para pendiri atau kuasanya (direksi) membawa akta pendirian dan surat keputusan pengesahan itu utk didaftarkan di daftar perusahaan (Ps.21 ayat (1) ). Pendaftaran wajib dilakukan paling lambat 30 hari. Akta pendirian yang telah disahkan Menteri Hukum & HAM RI wajib didaftarkan oleh Direksi dalam Daftar Perusahaan dan wajib diumumkan dalam Berita Negara & Tambahan Berita Negara RI.
Sonny Taufan, MH.
PENGUMUMAN 34
Para pendiri atau kuasanya membawa akta pendirian surat keputusan pengesahan dan surat pendaftaran kekantor percetaan negara utk diumumkan dlm tambahan berita negara RI(Ps.22 ayat (1)). Pengumuman ini (PN. Percetakan Negara) supaya perseroan terbatas yang telah disahkan dapat berperan secara sempurna sebagai suatu badan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri tanpa membebani direksi dengan tanggungjawab renteng apabila mereka melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan perseroan.
Sonny Taufan, MH.
PERTANGGUNGAN JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM 35
Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak tepenuhi. Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad tidak baik memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yg dilakukan oleh PT . Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yg mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang.
Sonny Taufan, MH.
36
Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas : satu
orang pemegang saham atau lebih mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta kepada Direksi atau Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS. Pemegang saham atas nama sendiri atau atas nama perseroan yang mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan. Setiap pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan kepada Pengadilan Negeri apabila merasa dirugikan. Sonny Taufan, MH.
PERTANGGUNGAN JAWAB PRIBADI DIREKSI 37
Apabila PT belum didaftarkan dan diumumkan (Ps.30) Apabila dokumen perhitungan tahunan tidak benar atau menyesatkan (Ps.60). Direksi tidak menjalankan menjalankan tugasnya dengan itikad tidak baik (Ps.85). Apabila bersalah dan lali menjalankan tugasnya (Ps.85 ay.2). Apabila PT pailit yg disebabkan kesalahan dan kelalaian direksi. Apabila PT belum mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman(Ps.11), pendaftaran dan pengumuman. Sonny Taufan, MH.
ANGGARAN DASAR PT MEMUAT SEKURANG KURANGNYA 38
Nama dan tempat kedudukan perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT . Jangka waktu berdirinya PT . Besarnya jumlah modal dasar, modal yg ditempatkan, dan modal setor. Jumlah saham, klasifikasi saham, hak yg melekat pd saham, nilai nominal saham. Susunan, jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris. Penetapan tempat dan tata cara RUPS. Tata cara pemilihan,pengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. Sonny Taufan, MH.
39
SEKIAN
Sonny Taufan, MH.
