Aspek Akuntansi dalam Asuransi Syariah

Aspek Akuntansi dalam...

Aspek Akuntansi dalam Asuransi Syariah Mukhlishotul Jannah, MM

Abstrak Asuransi syariah merupakan entitas yang mengalami perkembangan cukup signifikan di Indonesia. Hal ini didorong oleh keinginan masyarakat muslim Indonesia untuk mendapatkan perlindungan atas harta yang dimiliki melalui asuransi yang dikelola secara syariah, baik berupa harta langsung maupun harta yang merupakan jaminan pihak ketiga. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan danatabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk mengahadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Karenanya perusahaan asuransi perlu menggunakan suatu standar untuk tetap dapat memberikan perlindungan yang baik kepada pesertanya, diantaranya dengan memberlakukan PSAK 108 yang mengharuskan perusahaan asuransi syariah memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi. Kata Kunci: akuntansi, asuransi syariah I. Pendahuluan Berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia berdampak positif terhadap perkembangan asuransi syariah.Hal ini didorong oleh kebutuhan perbankan syariah untuk mendapatkan perlindungan asuransi yang juga dikelola secara syariah untuk setiap harta yang dimilikinya, baik berupa harta langsung maupun harta yang merupakan jaminan pihak ketiga. 213

Jurnal Syar’Ínsurance Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015

Selain didorong oleh perkembangan perbankan syariah, perkembangan industri asuransi syariah juga didorong oleh perkembangan dari sektor lembaga keuangan Islami non bank, sukuk pemerintah dan swasta serta perkembangan institusi islami lainnya. Ma’ruf Amin dalam Muhammad Sakir Sula mengatakan bahwa sebagai sebuah bangsa muslim terbesar dengan jumlah penduduk kurang lebih 90% beragama Islam, tuntunan atau kiat Islam dalam segala aspek yang berkaitan dengan ekonomi Islam menjadi sangat relevan.1 Data perkembangan industri asuransi syariah tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 1.1 Asuransi Syariah di Indonesia No

C

o

m

p

a

n

y

2006

2007

2008

2009

1

Sharia Life Insurance

2

2

2

2

2

Sharia General Insurance

1

1

1

1

3

Sharia Unit Of Life Insurance

9

1 3

1 3

1

7

4

Sharia Unit Of General Insurance

1 5

1 9

1 9

1

9

5

S haria Unit Of Re insura nc e

3

3

3

3

3 0

3 7

3 8

4

T

O

T

A

L

2

Sumber: Seminar Pengembangan SDM Asuransi Syariah, 2009. Dilihat dari tabel di atas, asuransi syariah di Indonesia mengalami perkembangan meskipun tidak terlalu besar. Di Indonesia, tonggak perkembangan ekonomi syariah 1Muhammad

Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet.I (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) h.xxiii

214


diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang kemudian diiukuti oleh Syarikat Takaful Indonesia yang bergerak di bidang asuransi. Di bidang pasar modal telah hadir Jakarta Islamic Index (JII), kemudian obligasi syariah dan reksadana syariah. Asuransi syariah, semestinya memegang peran yang strategis dalam pengembangan ekonomi Islam. Peran ini bisa dianalogikan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Menurut Greene (1984), asuransi merupakan institusi keuangan ketiga terbesar dalam hal melakukan investasi setelah commercial bank dan federal loan agencies.2 Namun peran besar ini tidak disadari masyarakat, karena apa yang mereka ketahui selama ini tentang asuransi adalah lembaga proteksi terhadap kerugiankerugian finansial sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontraknya (polis). Di Indonesia, peran asuransi dalam perekonomian nasional memang masih sangat kecil. Berdasarkan laporan Dewan Asuransi Indonesia bersama Departemen Keuangan dalam Indonesia Insurance (2003), total premi bruto yang berhasil dihimpun oleh seluruh perusahaan asuransi di Indonesia masih berkisar 1.87% dari Produk Domestik Bruto. Indonesia, yang mayoritas penduduknyaa muslim, merupakan potensi yang luar biasa sebagai tempat tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, tidak terkecuali dengan asuransi syariah. Menurut AASI di tahun 2004, premi yang berhasil dihimpun oleh asuransi syariah diperkirakan baru sekitar 1,5% dari total perolehan premi yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan asuransi nasional. Angkaangka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya peluang 2Muhammad

Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) h.26-27

215


yang ada masih sangat besar untuk dapat mengoptimalkan portofolio dengan upaya mencapai maksimum return yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan asuransi syariah. Agar industri asuransi syariah memiliki struktur yang kokoh maka perlu dibentuk standar akuntansi asuransi syariah. Bagi asuransi syariah, standar akuntansi merupakan sarana bagi perusahaan untuk membuat pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas baik bagi nasabah, regulator dan juga manajemen.3 Selama ini standar yang digunakan pada industri asuransi adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK No.28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian dan PSAK No.36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa, dan standar tersebut masih belum bisa memenuhi ketentuan untuk perlakuanperlakuan bisnis pada lembaga asuransi syariah. Begitu pula dengan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions) yang merupakan acuan utama bagi lembaga keuangan syariah di dunia, secara khusus belum membuat conceptual frame work asuransi syariah, padahal di Financial Accounting Standard (FAS) AAOIFI no.12 secara jelas menganut sistem 2 entitas, tapi tidak dijelaskan karakteristik asuransi syariah. Sehingga FAS no.12 mengacu pada AAOIFI no.1 dan 2 yang

3Abdul

Ghoni dan Erny Arianty, Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek, (Jakarta: Insco Cosulting, 2007) h.V

216


mengatur secara umum tentang lembaga keuangan syariah dan secara khusus tentang perbankan syariah. Melihat hal tersebut, para pakar syariah dan akuntansi barus mencari dasar bagi penerapan standar akuntansi untuk asuransi syariah yang berbeda dengan perbankan syariah dan asuransi konvensional yang mengatur sistem 1 entitas, sedangkan asuransi syariah menganut 2 entitas yaitu dana peserta (tabarru’) dan dana pengelola.4 Usaha para pakar syariah dan akuntansi tersebut akhirnya terwujud dengan disyahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (untuk selanjutnya disingkat dengan PSAK) No.108 pada bulan April 2009 untuk Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah yang bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. PSAK No.108 tersebut oleh DSN-MUI juga telah dinyatakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, yaitu pada tanggal 5 Mei 2009 dalam surat pernyataan kesesuaian syariah nomor U-153/DSNMUI/V/2009. Dalam PSAK 108 mengharuskan adanya pemisahan dana tabarru’ dan dana pengelola, perhitungan risk based capital (RBC) juga didasari dari jumlah dana tabarru’ atau dana peserta. Hal tersebut membuat asuransi syariah harus mengantisipasi adanya penguatan modal.

4Ahmad

Sopyan, Dampak Penerapan PSAK 108 Terhadap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi Syariah, (Jakarta: 2010), h.4

217


II. Asuransi Syariah Secara bahasa, kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut Verzekering, yang artinya pertanggungan.5 Menurut Abbas Salim, yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.6 Menurut Kamaluddin (2003) asuransi merupakan suatu transfer risiko dari penanggung ke tertanggung dengan membayar premi kepada tertanggung atau perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi berkewajiban untuk membayar kalim terhadap risiko yang akan terjadi dikemudian hari, sesuai dengan yang disepakati bersama. Menurut UU no.2 tahu 1992 menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.7 5Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), h.26 6Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.1 7Undang-undang No.2 tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian.

218


Asuransi dalam bahasa Arab disebut At-ta’min yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta’minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Fatwa DSN No.21/DSNMUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebitkan pengertian Asuransi Syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.8 Asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan daba tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesusia dengan syariah.Pelaksanaan perjanjian asuransi syariah harus terbebas dari hal riba, gharar dan maisir. Dari definisi tersebut jelas bahwa dalam menanggung kemungkinan terjadinya resiko, para peserta asuransi bersama-sama mendermakan hartanya dalam bentuk dana tabarru’ dan menggunakannya untuk membantu salah 8Fatwa

Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

219


satu peserta yang tertimpa musibah atau resiko. Jadi letak perbedaaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagian resiko itu dikelola dan ditanggung dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan lain terletak pada hubungan antara operator (penanggung) dengan peserta (tertanggung), dimana asuransi syariah pengaturan pengelolaan resikonya memenuhi ketentua syariah, tolong menolong serta mutual yang melibatkan peserta dan operator.9 Landasan hukum asuransi syariah adalah Al-Quran, yaitu QS al-Maidah ayat 2 dan QS al-Hasyr ayat 18. Sedangkan sunnah Rasulullah SAW terkait dengan asuransi syariah adalahberbunyi :Diriwayatkan dari Amr bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW, lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anakmu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya. Ada beberapa prinsip dalam asuransi syariah. Berikut penjelasannya : a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar; Kepunyaal Allahlah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi. Jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah akan mengampuni siapa saja tang dikehendakinya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (QS alBaqarah 284). Kepunyaan Allahlah kerajaan langit

9Muhaimin

Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalm Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.2

220


b.

c.

d.

e.

dan bumi serta apa yang ada di dalamnya dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu (QS al-Maidah 130). Prinsip tolong menolong; “Dan tolong menolonglag kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong mnolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertkwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya” (QS alMaidah 2). Prinsip saling bertanggungjawab; Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara yang satu dengan yang lain seperti tubuh (jasad). Apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka pengaruh kepada seluruh tubuh (HR. Bukhori Muslim). “Setiap kamu adalah pemikul tanggungjawab dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu” (HR. Bukhori Muslim). Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan; Berikut beberapa hadist mengenai perkara ini : “Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya”. (HR. Bukhori Muslim dan Abu Daud). Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. (HR. Ahmad dan Abu Daud). Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan; “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang berbuat kejahatan, mereka mendirikan sholat dan zakat serta taat kepada Allah dan RasulNya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijakasana. (QS at-Taubah 71). 221


f. Prinsip itikad baik; Dalam kontrak asuransi; Dalam kontrak asuransi untuk pelaksanaan polis pihakpihak yang terlibat harus memiliki niat baik oleh karena itu tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan kesalahapahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang menyebabkan tidak berlakunya polis asuransi. g. Prinsip kepentingan terasuransikan; Yang dimaksud dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hkum. Jika kepentingan itu tidak ada, maka harus dikategorikan kegiatan perjudian diharamkan dalam Islam. h. Prinsip penyebab dominan; Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan ganti rugi pihak tertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan polis. Prinsip penyebab terdekat (proximate cause) mensyaratkan bahwa suatu rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian. i. Prinsip ganti rugi; Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa. j. Prinsip subrogasi; Jika tertanggung mengalami musibah, misalnya gedung terbakar, kemungkinan bahwa ada pihak ketiga yang menurut hukum 222


tertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya. Jika tertanggung telah mendapat ganti rugi asuransi dari penganggung ia tidak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut. k. Prinsip kontribusi; Al-Musahamah “kontribusi” adalah suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasar besarnya saham (premi) yang ia miliki atau (bayarkan). III. Akuntansi Asuransi Syariah Akuntansi syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan konvensional dalam hal siklus (proses) akuntansinya. Biasanya diawali dengan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, kemudian masing-masing akun di posting ke buku besar hingga terbentuk saldo dari masing-masing akun tersebut yang kemudian disesuaikan dan disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang harus disajikan bagi asuransi syariah meliputi : 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 2. Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ 3. Laporan Laba Rugi Dana Pengelola 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Laporan Perubahan Dana Tabarru’ 6. Laporan Arus Kas 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

223


Dalam bahasa Arab, akuntansi disebut muhasabah yang berasal dari kata hasaba, hasibah, muhasabah yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata atau menghisab. Sedangkan secara terminology akuntansi syariah yaitu suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum, riba, maisir, gharar, barang yang diharamkan, dan membahayakan. Landasan syar’i mengenai akuntansi syariah terdapat dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282. Berdasarkan ayat tersebut terkandung tiga prinsip umum bagi akuntansi syariah, antara laian :10 1. Prinsip pertanggungjawaban; Pertanggungjawaban bagi umat muslim adalah berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat al-Quran yang menjelaskan proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban mengenai apa yang telah diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. 2. Prinsip keadilan; Dalam konteks akuntansi, kata adil dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. 10Muhammad,

Empat, 2002), h.11

224

Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Salemba


3. Prinsip kebenaran; Prinsip ini tidak lepas dari prinsip keadilan. Kebenaran dalam al-Quran tidak diperbolehkan dicampuradukkan dengan kebatilan. Sebab al-Quran telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. Dalam PSAK 108 didefinisikan asuransi syariah yaitu sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (mentabarru’-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak.Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Dalam asuransi syariah terdapat ketentuan operasional asuransi syariah. Berikut beberapa ketentuan terkait operasional asuransi syariah : a. Akad dalam Asuransi Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa khusus tentang pedoman umum asuransi syariah yang terkait dengan akad-akad dalam asuransi syariah sebagai berikut : 1. Akad dalam asuransi 2. Kedudukan setiap pihak dalam akad tijarah dan akad tabarru’ 3. Ketentuan dalam akad tijarah dan tabarru’ b. Mekanisme Pengelolaan Dana Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem (Muhamad Syakir Sula, 2004: 177178), yaitu : 1. Sistem pada produk saving (tabungan) 2. Sistem produk non-saving (tidak ada tabungan) 225


c. Sumber Biaya Operasional Dalam operasionalnya asuransi syariah yang berbentuk bisnis seperti Perseroan Terbatas (PT), sumber biaya operasional menentukan perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri. Sumber dana operasional dalam asuransi syariah berasal dari bagi hasil surplus underwriting, bagi hasil investasi dan dana pemegang saham. d. Underwriting Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tujuan underwriting dalam asuransi syariah adalah ensure rate adequace (memastikan kecukupan rate premi) dan equity (keadilan). PSAK 108 yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup Akuntansi Keuangan yang bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dn pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau deficit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru’. Beberapa hal yang diatur PSAK 108 terkait transaksi asuransi syariah, antara lain : a. Pengakuan dan Pengukuran 1. Pengakuan Awal a) Kontribusi (jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi resiko dan ujrah) dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana peserta. b) Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai: 1) dana syirkah 226


c)

d)

temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah; dan atau 2) kewajiban jika menggunakan akad wakalah. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujrah, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Bagian kontribusi untuk ujrah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwritingdana tabarru’.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Surplus dan Defisit UnderwritingdanaTabarru’ a) Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana tabarru’. b) Surplus underwriting dana tabarru’ yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. c) Pinjaman qard dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit underwritingdana tabarru’ diakui pada saat 227


entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan. Penyisihan Teknis (Technical Provision) a) Penyisihan teknis diakui pada akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus deficit underwriting dana tabarru’. b) Penyisihan teknis diukur sebagai berikut: 1) Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian. 2) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasi tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan. 3) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim yang paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

228


Cadangan Dana Tabarru’ a) Cadangan dana tabarru’ diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru’. b) Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru’ yang dibutuhkan diperlukan sebagai penyesuaian atas surplus underwriting dana tabarru’. b. Penyajian 1. Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta” dana bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada pengelola” dalam laporan perubahan dana tabarru’. 2. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. 3. Dana tabarru’ disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan).

229


4. Cadangan dana tabarru’ disajikan secara terpisah pada laporan dana tabarru’. c. Pengungkapan 1. Entitas pengelola mengungkapkan terkait kontribusi, mencakup tetapi tidak terbatas pada : a. Kebijakan akuntansi untuk kontribusi yang diterima dan perubahannya serta pembatasan polis asuransi dan konsekuensinya. b. Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi. c. Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi. d. Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian resiko dan ujrah dari total kontribusi per jenis asuransi. e. Kebijakan perlakuan surplus atau deficit underwriting dana tabarru’ dan f. Jumlah pinjaman (qard) untuk menutup deficit underwriting (jika ada). 2. Entitas pengelola mengungkapkan terkait dengan dana investasi, mencakup tetapi tidak terbatas pada : a. Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta; dan b. Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan

230


dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. 3. Entitas pengelola mengungkapkan terkait penyisihan teknis, mencakup tetapi tidak terbatas pada : a. Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir). b. Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan. 4. Entitas asuransi syariahmengungkapkan terkait cadangan dana tabarru’, mencakup tetapi tidak terbatas pada : a. Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana tabarru’. b. Perubahan cadangan dana tabarru’ per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir. c. Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru’ jika terjadi likuidasi atau produk atau entitas; dan d. Jumlah yang sajikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus underwriting.

231


5. Entitas pengelola mengungkapkan asset dan kewajiban yang menjadi milik dana tabarru’. IV. Risk Based Capital (RBC) Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan usahanya menjadi penting bagi pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat tersebut, yaitu kemampuan kekayaan perusahaan asuransi syariah dalam menutupi kewajibankewajibannya (baik jangka pendek maupun jangka panjang), apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (rasio solvabilitas).11 Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah sebagai regulator telah mengeluarkan aturan bahwa perusahaan asuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dengan menggunakan metose RBC. Metode RBC pada dasarnya adalah nilai kekayaan bersih perusahaan asuransi yang bersangkutan dihitung berdasarkan standar akuntansi dibagi dengan nilai kekayaan bersih yang dihitung dengan mengikutsertakan resiko-resiko pemburukan yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat solvabilitasnya. Perhitungan RBC tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai tolak ukur dalam membuat peraturan mengenai tingkat solvabilitas, dengan menggunakan laporan triwulanan dan tahunan yang disampaikan kepada Direktorat Asuransi dalam format 11Budi

Rahardjo, Laporan Keuangan Perusahaan; Memahami dan Menganalisis, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h.121

232


Statutory Accounting Practice (SAP) disamping digunakan pula format SAK. Perhitungan tingkat solvabilitas menggunakan metode RBC memang memiliki tehnik yang rumit tetapi memiliki beberapa keunggulan, antara lain : 1. Mempertimbangkan banyak aspek resiko seperti aspek manajemen, investasi, keuangan, aktuaria, dan aspek eksternal. 2. Mempertimbangkan kepentingan para pemegang polis dari resiko kesalahan dalam pengelolaan usaha asuransi. 3. Mengarahkan pengelolaan perusahaan asuransi yang sehat dan aman sehingga lebih menuntut kualitas SDM dan pprofesionalisme di dalam pengelolaan usaha asuransi. 4. Keamanan, fleksibilitas maupun stabilitas dapat lebih terjamin. 5. Lebih relevan jika diterapkan disaat krisis ekonomi yang dialami oleh suatu Negara atau suatu perusahaan asuransi untuk melindungi para pemegang polis.12 V. Penutup Dengan ditetapkannya PSAK 108, perusahaan asuransi perlu melakukan strategi investasi yang efektif dan efisien, dengan memilih instrumen investasi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariah tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan return (bagi hasil) yang maksimal. Selain itu pihak manjemen perlu melakukan strategi 12Ludovicus

Sensi, Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian; Accounting for General Insurance, (Jakarta: PT. Prima Mitra Edukarya, 2006),h.159

233


pemasaran sebuah produk yang memiliki tingkat pengmpulan kontribusi tinggi serta memiliki tingkat resiko yang kecil, sehingga percepatan pertumbuhan asset dana peserta dapat tercapai dengan baik. Fokus kebijakan terletak pada percepatan pertumbuhan kekayaan dana tabarru’/peserta agar rasio solvabilitas minimum 120% dapat dipenuhi dan perusahaan asuransi dapat berkembang dan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang baik kepada peserta asuransi syariah. Daftar Pustaka Amrin, Abdullah, Asuransi Syariah; Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006 Antonio, Syafi’i, Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik, Jakarta, Gema Insani, 2011. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Kristianto, Djoko, Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol.7 No.1, April 2009. Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2002 Rahardjo, Budi,Laporan Keuangan Perusahaan; Memahami dan Menganalisis, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003 Ramli, Hasbi, Teori Dasar Akuntansi Syariah,Jakarta : Renaisan, 2005 Salim. Abbas, Asuransi dan Manajemen Resiko,Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005

234


Sensi, Ludovicus, Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian; Accounting for General Insurance, Jakarta: PT. Prima Mitra Edukarya, 2006 Sopyan, Ahmad, Dampak Penerapan PSAK 108 Terhadap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi Syariah, Jakarta, 2010 Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syariah (Life ans General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet.I, Jakarta, Gema Insani Press, 2004 Supadi, Ahmad Didiek, Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2013. Sutedi, Adrian, Pasar Modal Syariah; Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

235


236

Aspek Akuntansi dalam Asuransi Syariah

Recommend Documents