ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Adrianus Eryan – FHUI 2013 Efraim Jordi Kastanya – FHUI 2013 Diny Arista Risandy – FHUI 2013 ~ MATERI UTS ~ Berikut pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dosen HAN dan seringkali keluar di UTS 1. AUPB Asas atau Norma? >> ASAS Latar belakang Dulu: kekuasan yang bebas (discretionary power, discretionaier bevoegdheid) oleh peraturan perundangundangan dan hukum Sekarang: kemajuan dan perkembangan HAN >> kriteria yang digunakan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, munculah AUPB Mengapa disebut asas? Hoogewert, Asas merupakan aturan tingkah laku secara umum dan abstrak (ide) >> tidak mempunyai sanksi Norma merupakan aturan lingkah laku secara khusus dan konkrit (penjabaran dari ide) >> punya sanksi  norma moral: melekat pada manusia sebagai pribadi yang bersifat batiniah sehingga tidak dapat dipindahkan dan dihilangkan  norma hukum: melekat pada kehidupan ekstern yang berasal dari suatu perjanjian, memiliki sifat objektif dan dapat mewajibkan AUPB >> sebagai asas hukum memiliki daya pengikat dan harus dipatuhi oleh badan/pejabat, sebagaimana halnya norma/aturan hukum yang harus dilaksanakan, AUPB adalah prinsip, bukan norma 2. Kewenangan Ada Apa Saja? Van Wijk dan Willem Konijnenbelt  Atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat UU kepada organ pemerintahan  Delegasi: pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (dapat mengambil keputusan) jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi, menurut mereka mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang tidak pula pelimpahan wewenang, dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal  Mandat: terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Mandataris apakah dapat membuat keputusan sendiri? YA, TETAPI karena keputusan yang dibuat oleh mandataris (penerima mandat) merupakan keputusan hasil instruksi dari mandans (pemberi mandat) sehingga bukanlah murni keputusan mandataris itu sendiri, sekedar menyampaikan perintah dari mandans Jika ada yang mengatakan mandataris dapat membuat keputusan, karena semata-mata keputusan yang diutarakan oleh mandataris adalah keputusan yang dibuat oleh mandans nya contoh: menteri dan pegawai menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementrian pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis 3. Perbedaan Organ Negara dan Organ Pemerintah

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1


Staat Organen (Organ Negara) >> pejabat negara (tandanya: mendapat tunjangan kehormatan – menurut Prof.Jimly) o diatur dan ditulis pada konstitusi (UUD 45) o jumlahnya terbatas/limitatif o pada unitary state hanya ada di ibukota negara o kedudukan organ tidak hirarkis Staat Regering (Organ Pemerintah) >> pegawai pemerintah o disebut pada UUD dan diatur dalam UU o jumlahnya tergantung kebutuhan o ada pada ibukota negara dan sub nasional (pemda) o kedudukan organ hirarkis 4. Perbedaan Jabatan dan Pejabat lingkupnya dalam organisasi administrasi negara aspeknya ada 4: tugas/fungsi, wewenang, jabatan, pejabat Jabatan: kekuasaan yang dipangku oleh seseorang atau badan berkaitan dengan tugas yang diberikan negara Pejabat: orang yang memangku suatu jabatan 5. Perbedaan Kedudukan dan Kewenangan kewenangan = hak (dalam perdata) kedudukan = hirarkinya kedudukan itu status, kewenangan itu peranan kedudukan itu posisinya dia, kewenangan itu hak dia dalam lingkup publik 6. Perbedaan Pemerintah dan Pemerintahan pemerintah itu organnya pemerintahan itu fungsinya 7. Perbedaan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah pemerintah daerah: gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah = DPRD pemerintahan daerah: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD DPRD bukan fungsi legislatif tapi unsur pemerintah di daerah, meskipun tetap dapat membuat produk hukum berbentuk perda DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 45 DPRD: lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tanpa adanya DPRD tidak ada pemerintahan daerah mengapa disebut seluas-luasnya? pada dasarnya seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota kecuali 6 hal (agama, pertahanan, keamanan, fiskal, moneter, luar-negeri) 8. Perbedaan Regeling (membuat UU) dan Beschiking (membuat ketetapan) sama-sama produk HAN Regeling = mengatur, berada dalam norma hukum yang umum/abstrak mengikat secara umum dan dibuat oleh badan legislatif (DPR) >> contoh: UU Beschikking = keputusan, berada dalam norma hukum yang individual/konkrit contoh: izin usaha, keputusan pengadilan, SK pengangkatan pegawai, pembuatan SIM tapi ada UU yang bukan regelling bentuknya, yaitu APBN dan ratifikasi 9. Perbedaan Negara Bagian dan Daerah Otonom © ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2


kalau di dalam suatu bagian daerah itu punya kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif maka disebut sebagai negara bagian kalau yang diserahkan hanya kewenangan eksekutif saja maka disebut daerah otonom Perbedaan HAN Otonom dan HAN Heteronom Menurut Prof.Prajudi, Safrie Nugraha, dan Damen HAN adalah hukum yang mengatur administrasi negara dan hukum yang diciptakan oleh administrasi negara Hukum yang mengatur administrasi negara termasuk dalam HAN Heteronom sumbernya UUD, TAP MPR, UU Hukum yang diciptakan administrasi negara adalah HAN Otonom sumbernya UU kebawah (hanya eksekutif, otonom, misalnya PP, Perda) bisa diubah setiap waktu bila perlu asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan diatasnya jangan sampai penyerahan otonomi di daerah sampai ke taraf kewenangan pada negara bagian (di Indonesia kecuali Aceh dan Papua, otonomi khusus) HAN Heteronom1 1. Kewenangan 2. Fungsi dan Organisasi (Lembaga) 3. Aparatur atau SDM 4. Keuangan dan Aset 5. Pengawasan dan Pembinaan HAN Otonom 1. membuat suatu keputusan atau penetapan CATATAN TAMBAHAN Sifat Organisasi HAN - Teritorial, terikat pada wilayah tertentu - Fungsional, terikat pada fungsi/tugas tertentu yang menyangkut yurisdiksional tertentu Kementrian (UU No.39/2008) - Urusan yang nomenklaturnya ada di dalam UUD 45 (luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) - Urusan yang disebutkan ruang lingkupnya ada di UUD 45 (agama, hukum, keuangan, kesehatan, pendidikan) - Urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi (perencanaan nasional, aparatur, sekretariat negara, dsb) Unsur" dalam Kementrian - Unsur pimpinan (kewenangan atribusi) = menteri - Unsur pembantu pimpinan (administrasi pelaksanaan kesekretariatan kementrian) = sekretariat jendral - Unsur pelaksana (tugas" teknis dari kementrian) = direktorat jendral - Unsur pengawasan (terutama pengawasan internal, dalam hal keuangan) = inspektorat jendral - Unsur pelaksana teknis (badan, pelaksana tugas administrasi/tugas teknis) - Staff ahli = ada staff ahli sekjen, ada staff ahli dirjen - Instansi vertikal (perangkat kementrian di daerah, kewenangan tetap di pemerintah pusat) dulu ada kanwil (kantor wilayah) asas dekonsentrasi, setelah reformasi tidak ada, sekarang desentralisasi, otonomi daerah DESENTRALISASI 1. Transfer of authority 2. Policy making & policy executing 1

Hapalin nih, seumur hidup belajar HAN bakalan ngomongin 5 hal ini terus soalnya


3


3. Pihak yang diserahi adalah satuan politik atas dasar wilayah masyarakat hukum yang disebut sebagai daerah otonom 4. Munculnya lembaga representatif di tingkat lokal dengan pemilihan (election system) 5. Wilayahnya dibentuk dalam jangkauan yurisdiksi tertentu 6. Terdapat otonomi karena adanya penyerahan wewenang, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan 7. Keputusan pejabat dalam pemerintahan daerah tidak dapat langsung dibatalkan oleh pemerintah pusat 8. Hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah otonom adalah hubungan antar organisasi DEKONSENTRASI 1. Delegation of authority 2. Policy executing saja 3. Pihak yang diserahi adalah pejabat pusat yang ditempatkan di pelosok tanah air 4. Munculnya aparat pusat di pelosok tanah air yang dilakukan dengan penunjukkan (appointment system) 5. Aparat pusat tersebut memiliki wilayah kerja dan jangkauan yurisdiksi tertentu 6. Wilayahnya adalah wilayah administrasi 7. Keputusan pejabat lokal dapat langsung dibatalkan oleh pejabat atasannya 8. Hubungan yang terjadi antara pejabat yang tersebar di pelosok tanah air dan pusat adalah hubungan intra organisasi TUGAS PEMBANTUAN (memberikan bantuan, staff ahli, tenaga ahli, keuangannya)  diwariskan oleh HTN Hindia Belanda  UU Desentralisasi 1903 Menteri Eselon 1 >> inspektorat jendral(1), direktorat jenderal(3), sekretariat jendral(1) = Eselon 1 Eselon 2 >> inspektur, direktorat/direktur, kepala biro (3, umum/kepegawaian, keuangan, hukum) Eselon 3 >> pembantu inspektur, kasubdit, kasubbag ~ MATERI UAS ~ SARANA TINDAKAN PEMERINTAH Tindakan Pemerintah - Umum Abstrak (Perundang-undangan) - Umum Konkret (Beleidsregel2 misalnya peraturan lalu lintas) - Individual Konkret (Keputusan) - Individual Abstrak, misalnya Hinder Ordonantie (izin gangguan) Negara Hukum Formal (Rechtstaat)

Negara Hukum Material (Rule of Law)

Kepastian hukum merupakan tujuan utama Untuk mewujudkannya legalitas

2

didasarkan

pada

Manfaat merupakan tujuan utama asas

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (welfare state)

Pendekatan formal merupakan dasar utama pijakan pemerintah

Pemerintah memperoleh wewenang untuk bertindak atas inisiatif sendiri demi kebermanfaatan hukum

Peraturan kebijakan


4


(latar belakang munculnya diskresi) dan kepastian hukum tetap diutamakan Konsekuensi Negara Hukum Material Indonesia mengacu ke negara hukum formal, tapi dalam pelaksanaannya menuju welfare state - Negara tidak boleh hanya pasif (ketertiban dan keamanan) - Negara, melalui pemerintah harus aktif dalam mengatur, mengurus, dan melayani masyarakat (public service) - Kewenangan HAN menjadi semakin luas, kompleks, dan rumit, dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan DISKRESI – FREIES ERMESSEN (frei: bebas, lepas, tidak terikat, ermessen: mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan) Adalah kebebasan untuk membuat pertimbangan, penilaian, dan perkiraan. Pertimbangan tersebut dibuat oleh seseorang atau suatu jabatan dalam hubungannya dengan suatu keadaan/masalah tertentu DISKRESI - PENGERTIAN KAMUS HUKUM Hak atau kewenangan pejabat administrasi negara untuk mengambil suatu tindakan yang dianggap pantas sesuai dengan keadaan faktual yang dihadapi DISKRESI - PRAJUDI Kebebasan bertindak atau mengambil keputusan oleh para pejabat administrasi negara yang berwenang - Subjek hukumnya pejabat atau badan administrasi negara - Tujuannya memberikan ruang gerak kepada pemerintah untuk mengambil/melaksanakan pemerintahan sesuai dengan kondisi faktual yang dihadapi - Didasarkan pada kewenangan umum seabgai pejabat’ DISKRESI – BELL Melibatkan unsur pilihan (choice), kekuasaan (power), dan legitimasi yang diberikan oleh hukum - Discretion as Choice, self determination sebagai akibat adanya responsibility, artinya pejabat tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya - Discretion as Power, otorisasi untuk menentukan dasar dan alasan seorang pejabat dalam mengambil keputusan - Discretion conferred and legitimated by law, tidak semata-mata pilihan namun juga pilihan yang dibenarkan (legit) pengambilan keputusan yang memiliki legitimasi dalam batasan kondisi tertentu (keadaan darurat, dsb) Kemungkinan Munculnya Diskresi >> Mengisi Kekosongan Hukum - Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara konkret mengatur - Peraturan yang menjadi dasar memberi kebebasan - Terjadi pendelegasian Diskresi meski bebas tidak boleh melanggar batasan-batasan kewenangan penyalahgunaan wewenang, sewenang-wenang, dan melampaui wewenang

seperti PMH,

Dasar kewenangan diskresi - Kondisi tertentu yang memaksa/mendesak/darurat - Belum diatur secara jelas atau hanya diatur kewenangan pokoknya saja


5


TIPE DISKRESI Dworkin  Strong  Weak, pembatasan oleh aturan yang ketat atau harus melalui persetujuan atasan Goodin  Formal Discretion, pilihan secara eksplisit tertulis pada peraturan yang ada, vs Informal Discretion  Provisional Discretion, keputusan dapat ditinjau dan mungkin dibantah oleh pejabat lain, vs Ultimate Discretion Schneider (four types of discretion)  Khadi-discretion, pengambil diskresi dianggap bijak sehingga mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal, etika, emosi, dan politik (benevolent dictator)  Rule-failure discretion, diskresi diciptakan untuk mengatasi persoalan yang begitu kompleks, bervariasi, dan rumit, sehingga aturan menjadi tidak efektif  Rule-building discretion, diskresi untuk membangun aturan yang dibutuhkan ketika terjadi perubahan sosial yang sangat cepat  Rule-compromise discretion, kompromi dari parlemfen dan pemerintah (sebagai pembuat aturan) yang gagal mencapai kesepakatan tentang aturan tertentu MANFAAT DISKRESI Sebagai alat menerapan/membuat hukum ketika aturan tidak berfungsi Schneider - diskresi mengatasi persoalan ketika terjadi benturan aturan - diskresi memberikan fleksibilitas ketika penerapan sebuah aturan justru akan menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan/bertentangan dengan tujuan aturan itu sendiri >> diskresi memungkinkan pembuat keputusan memberikan keadilan KELEMAHAN/BAHAYA DISKRESI Hawkins - Subjektif, tergantung yang melakukan, bisa saja kasus sama perlakuannya berbeda - Arbitrary decision-making, berdasarkan kriteria yang tidak jelas - Abuse of power, ada kecenderungan menyalahgunakan wewenang - Tidak didasarkan pada prosedur akurat Hawkins menyatakan bahwa diskresi harus dibatasi PEMBATASAN DISKRESI Dworkin - Diskresi Besar, dibatasi oleh norma yang kabur seperti “public interest” atau “fair and reasonable” - Diskresi Kecil, dibatasi oleh aturan yang ketat, contoh pengaturan lalu lintas Davis, diskresi harus dibatasi, terstruktur, dan diawasi - Confined Discretion, mengeliminasi dan membatasi kekuatan diskresi - Structured Discretion, pengawasn supaya terstruktur - Checked Discretion, sebagai perlindungan dari kesewenang-wenangan RUU Administrasi Pemerintahan (Pasal 12) UU No.30/2004 Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan - Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan - Untuk mengisi kekosongan hukum - Untuk memberikan kepastian hukum - Untuk mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kepentingan umum © ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

6


LINGKUP DISKRESI Meliputi pengambilan keputusan atau tindakan - Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan - Karena peraturan perundang-undangan tidak ada - Karena peraturan perundang-undangan tidak jelas - Karena keadaan mendesak guna kepentingan yang lebih luas PERSYARATAN DISKRESI Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi wajib memperhatikan - Tujuan diskresi - Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum diskresi - AUPB - Berdasarkan alasan-alasan yang objektif - Tidak menimbulkan konflik kepentingan - Dilakukan dengan itikad baik Persyaratan Diskresi menurut pasal RPP Syarat Substantif sesuai dengan tujuan penggunaan diskresi, peraturang perundang-undangan yang menjadi dasar, sesuai AUPB Syarat Formal dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berdasarkan alasan-alasan objektif, tidak menyalahgunakan wewenang PELAPORAN DISKRESI Pada dasarnya tidak perlu pelaporan kecuali menimbulkan akibat hukum PROSEDUR DISKRESI 1. Pejabat yang menggunakan diskresi wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dampak administrasi dan keuangan negara secara tertulis 2. Dalam 2 hari kerja pejabat atasan menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan secara tertulis PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) Peraturan Kebijakan vs Peraturan Perundang-Undangan Persamaan - Berlaku umum - Keluar - Bersifat politik Perbedaan Peraturan Kebijakan

Peraturan Perundang-Undangan

Fungsi pemerintahan Beschikking norm (tertentu) Sanksi administratif Pengujian doelmatigheid dan AUPB

Fungsi negara Mengatur segala sendi kehidupan masyarakat Sanksi pidana dan administratif Perjanjian atas dasar rechtmatigheid doelmatigheid

dan

APARATUR SIPIL NEGARA Pasrah aja lah kalo ini, baca UU nya aja. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pak Harsanto juga ngambil dari UU nya kok © ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

7


SIKLUS ANGGARAN Siklus Anggaran = Urutan kegiatan dalam proses anggaran pada suatu masa tertentu Dasar Hukum - Pasal 4 dan Pasal 23 UUD 45 (amandemen) - Pasal 6 UU No.17/2003, UU No.1/2004, UU No.15/2005, UU No/15/2006 November bulan-bulan penuh rapat, kenapa? Untuk menghabiskan anggaran yang tersisa Misal tahun ini dapat anggaran 100M, hanya habis 80M >> tahun depan hanya diberi 80M Karena anggaran dibuat berdasarkan kebutuhan Anggaran ditolak? Contoh kasus: Lebanon = jalan terus, USA = government shut down Tahapan Siklus Anggaran Penyusunan >> Penetapan >> Pelaksanaan >> Pengawasan >> Pertanggungjawaban Lembaga Negara dan Fungsinya dalam Siklus Anggaran Presiden Mengajukan anggaran, melaksanakan, dan memberikan pertanggungjawaban 3 BPKP Memeriksa anggaran (internal, yang memeriksa dan diperiksa dalam satu organisasi) BPK Memeriksa anggaran (eksternal, yang memeriksa dan diperiksa tidak dalam satu organisasi) DPR Memberikan persetujuan, mengawasi, menerima pertanggungjawaban, otorisasi DPD Memberi pertimbangan dan mengawasi anggaran daerah DPD + DPR >> PEMERINTAH >> BPK >> DPD + DPR UU yang pasti ada tiap tahun = UU APBN Negara lain ada yang menambahkan UU Pajak Indonesia mengatur pajaknya menggunakan Peraturan Menteri Kedudukan rakyat dimana? Terwakilkan dalam DPR Jika APBN tidak disetujui DPR? Menggunakan APBN tahun lalu Perbandingan Kepentingan DPR dan PEMERINTAH DPR PEMERINTAH Pemegang kedaulatan anggaran negara, restriktif Pemegang kekuasaan penyelenggaraan terhadap kepentingan masyarakat pemerintahan, restriktif terhadap kepentingan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan Usaha maksimum untuk menjamin kepentingan Optimalisasi biaya untuk menjamin tujuan dan publik kepentingan pemerintahan Dari pemerintah ke warga, melalui pembiayaan Dari warga ke pemerintah (negara) melalui pajak, yang bermanfaat kepada publik dan pengurangan insentif yang berdampak buruk terhadap income negara Pembangunan untuk pemenuhan kebutuan pokok Fokus untuk pengembalian pinjaman luar negeri, masyarakat kegiatan yang mendorong sektor riil Tujuan Penganggaran - Penjabaran kerangka kerja dari kebijaksanaan yang ditetapkan - Alat implementasi kebijakan - Alat kontrol hukum - Sumber informasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan, keputusan yang diambil, dan gambaran yang akan datang mengenai pembangunan pemerintah tidak boleh mengeluarkan anggaran untuk sesuatu yang tidak disetujui DPR 3

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan


8


Politik Anggaran Indonesia Prinsip APBN >> surplus/defisit Format APBN >> unified budget Struktur APBN >> i-Account Asasnya tahunan, universalitas (1 pintu, DPR), kesatuan, spesialitas, dan good governance Definisi UU APBN Suatu daftar atau pernyataan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang harus mendapatkan persetujuan parlemen sebagai esensi kedaulatan rakyat di dalam anggaran Dasar Penyusunan APBN Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok kebijakan fiskal Mekanisme penyusunan APBN di Indonesia - Top Down penetapan pagu anggaran (kementrian ini saya beri 100T) - Bottom Up setiap kementrian mengajukan rencana kinerja dan anggaran (kementrian ini butuh apa saja? Kumpulkan, ajukan keatas) Biasanya kalau bottom up akan sangat besar sekali anggarannya, maka dipadukan dengan top down

Alokasi

Fungsi APBN

Distribusi Stabilisasi

Alokasi sumber-sumber ekonomi dalam barang dan jasa Distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan Stabilisasi pertahanan ekonomi militer Hak Budget artinya tidak ada aktivitas penguasa publik yang terlepas dari pengawasan parlemen PERLINDUNGAN HUKUM Menurut Damen Perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat Tindakan-tindakan pemerintah akan bersinggungan dengan hak dan kepentingan warga negara Warga negara harus dilindungi kepentingannya dari tindakan pejabat TUN Untuk itulah perlu adanya suatu perlindungan hukum Perlindungan hukum menjadi penting ketika pemerintah melakukan/tidak melakukan sesuatu/intensi melakukan sesuatu dan akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, menjadikan orang/kelompok orang menjadi korban (ada pihak yang dirugikan) Perbuatan itu bisa perbuatan aktif maupun pasif (tidak berbuat) Upaya Perlindungan Hukum secara Administrasi - Preventif, sebelum keluarnya keputusan © ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

9


- Represif, setelah keluarnya keputusan (dalam rangka menyelesaikan sengketa) Tata Cara Melalui - Untuk peraturan o Uji materil oleh MK, MA, Pemerinta - Untuk keputusan o Keberatan o Banding administrasi o Hukum tentang pengaduan o Banding/gugatan ke PTUN Keberatan, diajukan kepada pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan Gugatan PTUN, yang bisa digugat - Penetapan tertulis - Dikeluarkan oleh pejabat/badan TUN - Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Bersifat konkret, individual, dan final - Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Hukum tentang Pengaduan - Internal >> pejabat TUN sendiri - Eksternal >> Ombudsman Pengaduan Internal >> UU No.25/2009 Pasal 36-37 Pengaduan Eksternal >> baca-baca sendiri deh catetan LNI yang Ombudsman Sengketa = Konflik = Perselisihan Penyelesaian Sengketa - Melalui pengadilan - Di luar pengadilan (arbitrase, mediasi) >> kalau para pihak setuju, tidak perlu diselesaikan di pengadilan Menggunakan pihak ketiga yang tidak memutus = mediasi Menggunakan pihak ketiga yang memutus = arbitrase Perlindungan Hukum dan Keadilan Prosedural Keadilan Kolektif, Pembagian tanggung jawab/beban untuk membereskan akibat dari kerugian yang ditimbulkan Keadilan ada 2 - Prosedural (bagaimana caranya) - Substantif (dasarnya apa) Keadilan Prosedural (Robert Kuehn) Bukanlah persamaan distribusi barang dan kesempatan, tetapi persamaan atas perhatian (concern and respect) dalam pengambilan keputusan politik terkait distribusi barang dan kesempatan tersebut dibatasi dalam 3 hal yang paling penting - hak untuk berpartisipasi (bisa dalam pengambilan keputusan hingga pelaksanaan kegiatan) contohnya: ikut pemilu - normatif - substantif - instrumental, jika warga masyarakat dilibatkan dari awal maka ada penerimaan/trust dari masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah Keliru bila mengaitkan partisipasi publik hanya sekedar ikut memilih saat pemilu


10


Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil Pola pikir teknokratis, urusan-urusan keamanan publik, kesejahteraan publik, dianggap hanya orang-orang expert yang tahu dan tidak melibatkan rakyat Contoh kasus (ini ceritanya si Bang AGW sih) - Cerita Bu Martina, Program transmigrasi ke Sumatra, dipilih satu daerah - Penduduk yang ada disana protes (memberi tahu) bahwa tempat itu adalah daerah migrasi gajah - Belum setahun daerah itu sudah porak poranda Itulah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan  Tidak ada gugatan tanpa kepentingan  Kalau mau menggugat harus ada kepentingan  Hak gugat warga negara (baru), dalam hak gugat warga negara dianggap ada kepentingan yang sifatnya universal, bila dilanggar bisa mengajukan gugatan  Di Indonesia diakui saat pemerintahan Megawati (ada TKI yang diusir dari Malaysia) untuk pertama kalinya hak gugat warga negara diakui (dan perkaranya menang) Hak Gugat  Hak Gugat Perorangan  Hak Gugat Organisasi (Hak gugat YLKI untuk perlindungan konsumen, hak gugat Walhi untuk kasus lingkungan hidup)  Hak Gugat Kelompok (Class Action), hak mengajukan gugatan oleh sejumlah kecil korban mengatasnamakan korban lainnya yang jumlahnya sangat banyak, yang memiliki kesamaan fakta dan tuntutan (contoh gugatan class action penggusuran pedagang stasiun UI)  Hak Gugat Warga Negara Upaya Perlindungan Perdata = PMH Pemerintah - Hak gugat - Apa yang bisa digugat o Tindakan nyata o Tindakan hukum perdata o Tindakan hukum bersegi dua o Tindakan hukum bersegi satu yang tidak termasuk beschikking - Dasar pertanggungjawaban o Tradisional (PMH dan wanprestasi) o Baru (strict liability) SANKSI ADMINISTRASI Penegakan hukum mencakup 2 hal, yaitu pengawasan dan penjatuhan sanksi Sanksi Administrasi ada 2 - Yang diterapkan kepada warga negara - Yang diterapkan kepada pejabat administrasi negara Syarat agar sanksi dapat bekerja dengan baik  Adanya kemampuan dan kemauan dari penegak hukum untuk mendeteksi adanya pelanggaran  Adanya reaksi yang cepat dan pasti atas pelanggaran, agar orang-orang tahu bahwa dengan adanya pelanggaran itu ada sanksi Ten Berge, Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi Oostenbrink, Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara, yang dilaksanakan tanpa perantara kekuasaan peradilan © ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

11


Van Wijk, Sanksi adalah - Tindakan yang membebani terhadap warga negara - Melalui sarana hukum publik - Digunakan oleh pemerintah - Sebagai reaksi atas ketidaktaatan PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI Syarat prinsipil menurut Van Wijk dan Konijnenbelt - Pelanggaran (overtreading) - Asas legalitas - Sesuai dengan kepastian hukum - Tidak ada sanksi untuk perbuatan yang dapat dibenarkan - Hanya ada 1 penerapan sanksi dalam 1 masa - Asas proporsionalitas Syarat mutlak menurut Van Den Brekel - Pelanggaran terhadap ketentuan hukum publik - Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi - Sanksi harus sebanding dengan pelanggaran - Sanksi harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya sanksi Van Den Brekel - Dua tahap penjatuhan sanksi 1. Pejabat TUN mengeluarkan besluit tentang penjatuhan sanksi >> beschikking 2. Pejabat TUN melaksanakan beschikking tentang penjatuhan sanksi >> feitelijk handelen Pejabat TUN harus memberikan waktu yang cukup bagi pelanggar, sehingga pelanggar memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan, apabila perbaikan dilakukan maka pelaksanaan penjatuhan sanksi tidak perlu dilakukan MACAM SANKSI (Van Den Brekel)  Herstel Sancties /Reparatoir Ditujukan untuk memulihkan tertib hukum akibat dari pelanggaran >> ada suatu pelanggaran yang dibenahi Contoh: Paksaan pemerintah  Bestraffende Sancties /Punitief Ditujukan untuk pembalasan (pengenaan penderitaan tambahan) sebagai reaksi atas pelanggaran dan sebagai upaya pencegahan/pemberian efek jera Contoh: Denda administratif  Regressief Pengembalian pada kondisi hukum semula, dapat reparatif maupun punitief Contoh: Paksaan pemerintah untuk mengatasi pengelolaan limbah suatu perusahaan, jika tidak ditaati izinnya dapat dicabut  Denda vs Paksaan Pemerintah Supaya efektif, sanksi harus memberikan Benefit < Cost Contoh: Dulu sanksi kalau tidak punya tiket kereta sanksinya = beli tiket kereta Sekarang sanksinya jauh lebih tinggi dibanding benefitnya, beli tiket paling 3k-7k, denda suplisi 50k Benefit > Probability x Sanction Contoh: Ditulis di UU koruptor dihukum mati, berapa koruptor yang dihukum mati? 0? Sama saja tetap korupsi Asas Penjatuhan Sanksi 1. Penjatuhan sanksi sebagai kewenangan dan kewajiban 2. Samenloop © ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

12


3. Kumulasi 4. Ne bis in idem PENGAWASAN Pengantar Dalam negara hukum setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum, karena dalam negaran terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh administrasi negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya - Efektivitas, sesuai sasaran dan tujuan - Legitimitas, harus dapat diterima oleh masyarakat - Yuridiktas, tidak boleh melanggar hukum - Legalitas, berdasarkan pada ketentuan UU - Moralitas, moral dan etika wajib dijunjung tinggi - Efisiensi, hemat dan produktivitas tinggi, contoh biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pajak yang dipungut - Teknik dan Teknologi, mengembangkan dan meningkatkan kualitas, contoh E-KTP Jika ada salah satu yang hilang, maka akan menjadi tidak optimal atau tidak bisa dijalankan Ada 4 upaya untuk membuat administrasi negara (penguasa) memenuhi syarat-syarat diatas - Pengawasan, baik intern maupun ekstern - Pembinaan sistematis, melalui pendidikan dan pelatihan - Pembinaan personal, melalui penghargaan, remunerasi - Pengembangan hukum administrasi negara, sesuai kebutuhan PENGERTIAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pengendalian Pengawasan Pemeriksaan Pengertian Pengawasan Sondang P. Siagian >> proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan Fungsi Pengawasan Mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan serta memperlancar pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Perbedaan Pengawasan dan Pengendalian - Pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan - Pengawasan dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah selesai - Pengendalian mengandung kewenangan tindakan korektif - Pengawasan, tindakan korektif merupakan proses kelanjutannya


13


Bentuk Pengawasan dan Aparatur Pengawasnya  Pengawasan Intern Dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan (built in control) Dilakukan oleh o Inspektorat jendral setiap departemen o Badan pengawas daerah  Pengawasan Ekstern Dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan Dilakukan oleh badan yang ditetapkan pada Pasal 23 ayat 5 UUD 1945  Pengawasan Preventif Dilakukan dalam suatu kegiatan untuk mencegah suatu penyimpangan  Pengawasan Represif Dilakukan setelah kegiatan dilakukan, biasanya di akhir tahun anggaran saat pelaporan  Pengawasan Aktif Dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan, misalnya waskat  Pengawasan Pasif Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran  Rechtmatigheid (Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Hak) Pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah sudah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya  Doelmatigheid (Pengawasan Kebenaran Materil Mengenai Maksud Tujuan) Pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, dsb o o

Pengawasan Formal Dilakukan instansi/pejabat berwenang, baik intern maupun ekstern contoh BPK Pengawasan Informal Dilakukan langsung oleh masyarakat, disebut social control

Sifat Pengawasan - Pengawasan Politik, menjaga dan mencapai integritas politik - Pengawasan Yuridis, segi legalitas, legitimasi, dan yuridiktas - Pengawasan Administratif, ketertiban pertanggungjawaban personil - Pengawasan Fungsional, dilakukan oleh aparat pengawas yang memang ditugaskan - Pengawasan Masyarakat, oleh masyarakat melalui media massa, media cetak, dsb - Pengawasan Ekonomis, untuk menciptakan efisiensi dan persyaratan mutu + standardisasi - Pengawasan Moril dan Susila, mengetahui keadaan moralitas, biasanya dilakukan lembaga profesi untuk menentukan perbuatan seseorang apakah sesuai etika yang harus dijaga Di Indonesia struktur organisasi pengawasan dan pemeriksaan keuangan terbagi 2 - Lembaga yang melaksanakan pengawasan intern, dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN) - Satu-satunya lembaga yang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ekstern pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA Menyelesaikan sengketa antara aparat pemerintah dengan warga masyarakat © ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

14


-

Intern = aparat pemerintah vs aparat pemerintah Ekstern = aparat pemerintah vs warga masyarakat

Prajudi Peradilan Administrasi dalam arti luas, menyangkut pejabat-pejabat dan instansi administrasi negara baik yang bersifat pidana, perdata, adat, agama, dan administrasi negara murni Peradilan Administrasi dalam arti sempit, menyelesaikan perkara administrasi murni semata PERADILAN TATA USAHA NEGARA Subjek Sengketa TUN - Penggugat: orang pribadi atau badan hukum privat - Tergugat: badan atau pejabat TUN Objek Sengketa TUN - Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan - Keputusan TUN yang bertentangan dengan AUPB SOAL UAS HAN (Closed Book) 12 Desember 2014 1. Dapatkah peraturan kebijakan menjadi saran pelaksanaan pemerintahan? 2. Apa itu diskresi, kelebihannya, dsb jelaskan Apa itu peraturan kebijakan? jelaskan 3. Tentang ASN, lupa lol 4. Apa yang unik dari UU ASN? 5. Direktur BUMN apakah ASN/bukan? Jelaskan 6. Hak budget? Kaitkan dengan demokrasi 7. Lupa, lol 8. Pengawasan itu apa? Jenis-jenisnya? 9. Lupa, lol 10. Sanksi ada 3 jenis, mana yang dapat dikumulatifkan?


15

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Recommend Documents