ARTIKEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI STASIUN TAWANG KOTA SEMARANG The Policy Implementation of No Smoking Areas in Tawang Station Semarang City Oleh : Hendry Eka Prasetya , Ari Subowo, Aufarul Marom Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http://www.fisip.undip.ac.id email :
[email protected]
ABSTRACT Air has a very important function, the required control efforts on the sources of air pollutants is cigarette one. Follow-up of the impact of smoking on human health and the environment, so Semarang goverment made the Semarang Mayor Regulation No. 12 Year 2009 about the No Smoking Area and the Limited Smoking Area in Semarang city. This research in order to described how to apply the no smoking area program in Tawang station, Semarang city and the factors that hampered the no smoking area policy in the public facilities especially in the Tawang Station. This research used the phenomenon approacment, it is trying for understand event and interaction on the specific situation. This approach required the assumptions that different with the way which is used for doing approach about the human attitude that purpose finding fact and cause. There are locus and fokus of this research is Tawang station as the sequential area that apply the no smoking area. The results showed that the implementation of the policy of No Smoking Area has been successful but still less than optimal due to the constraints in terms of communication, responsiveness and coordination among agencies, the lack of influence of the government, the provision of facilities and infrastructure, lack of policy ineffectiveness transformation that occurred, the amount of influence the company's continue to promote the product, there isn’t the policy strategy, and low support of legalization for the policy violation. Suggestions submitted from this research is the government should improve the communication, responsiveness and coordination among agencies, the need for evaluation of operational policies by forming a special team, affirmed sanctions against violations of the policy, the need for community empowerment.
Keywords : Policy Implementation, No Smoking Area
Semarang. Rilisan peraturan Walikota yang telah ditetapkan dan diundangkan Latar belakang
pada tanggal 14 Mei 2009 kemudian
Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Sebagai salah satu
dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan maka penurunan kualitas udara akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan makhluk
hidup
hidup
mutu/kualitasnya Untuk
lainnya harus
melindungi
diperlukan
manusia
serta
sehingga
selalu
dijaga.
kualitas
udara
upaya-upaya
pengendalian
terhadap sumber-sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok.
Mekasime pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menganjurkan tempat kerja dan tempat umum dapat membangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan. Adapun
terhadap implementasi kebijakan ini lebih pada pengawasan yang bersifat sosial sehingga
adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan tidak saja bagi perokok itu sendiri namun juga bagi orang lain disekitarnya yang bukan perokok.
supervisi dilakukan oleh tim supervisi
Pegawai
kesehatan
manusia
dan
Semarang membuat Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tanpa
Rokok
(KTR)
Negeri
Sipil
di
lingkungan
Pemerintah Kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Dalam hal pelanggaran pihak Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi
administrastif
dengan
terlebih
dahulu memberikan teguran.
lingkungan maka pemerintah daerah Kota
Kawasan
pelaksanaannya
dibutuhkan peran serta masyarakat dengan
Tindak lanjut dari adanya dampak bagi
dalam
yang keanggotaannya berasal dari pejabat
Rokok merupakan salah satu zat
rokok
pengawasan
dan
Kawasan Terbatas Merokok (KTM) Kota
Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas udara yang bersih serta bebas dari asap rokok, informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi
kesehatan,
informasi
mengenai
Kawasan Tanpa Rokok, dan peran serat
aktif dalam proses penetapan, pemanaatan,
Administrasi
Publik
menurut
dan pengendalian pemanfaatan Kawasan
Chandler dan Plano (Keban 2004:74):
Tanpa Rokok.
Adminisrasi negara merupakan proses
Salah satu tempat yang termasuk
dimana sumber daya dan personil public
Kawasan Tanpa Rokok adalah stasiun
diorganisir
yang merupakan salah satu fasilitas umum.
memformulasikan, mengimplementasikan
Biasanya dalam stasiun terdapat kantor
dan
operasional, kereta
keputusan dalam kebijakan public.
api, loket, ruang
dan
dikoordnasikan
mengelola
(manage)
untuk
keputusan-
tunggu, dan toko. Stasiun merupakan pelayanan umum dalam hal transportasi yang didalamnya terdapat orang-orang yang melakukan banyak aktivitas, oleh karenanya Tanpa
termasuk
Rokok
kegiatan
dalam
karena
merokok
itu
Keban (2004: 107) menyatakan hakekat administrasi publik : a.
Administrasi
publik
Kawasan
berkaitan
dengan
dikhawatirkan
eksekutif,
meskipun
sendiri
berkaitan
dengan
akan
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan
lebih dunia juga dunia
yudikatif dan legislatif
proses pelayanan umum. Salah satu jalan yang ditempuh PT.
b. Administrasi publik berkenaan
KAI adalah dengan menyediakan area
dengan
merokok di di sebelah ujung stasiun, akan
implementasi kebijakan publik
tetapi
implementasi
Peraturan Daerah
formulasi
dan
c. Administrasi publik berkaitan
tentang Kawasan Tanpa Rokok bisa
dengan
dikatakan belum berhasil secara maksimal
berbagai
masalah
manusiawi dan usaha kerja sama
karena meski dapat dikatakan sukses
untuk mengerjakan tugas-tugas
menerapkan kawasan tanpa asap rokok, PT
pemerinta
KAI masih belum dapat menghilangkan iklan atau sponsor produk rokok baik
d.
Meski
berbeda
dengan
penjualan di atas kereta maupun di stasiun,
administrasi
padahal telah dipasang beberapa tanda
administrasi publik overlapping
dilarang merokok di lingkungan stasiun.
dengan administrasi swasta
Landasan Teori dan Rumusan Masalah
swasta
tetapi
e. Administrasi Publik diarahkan untuk menghasilkan barang dan
Administrasi Publik
jasa public
f. Administrasi publik memiliki aspek
teoritis
dan
praktis
untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to” (menimbulkan dampak atau
Kebijakan Publik
akibat
pengertian Lasswell
(Nugroho,
2003:3)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan
proyek-proyek
tertentu.
Menurut
terhadap
sesuatu).
implementasi
Dari
kebijakan
menurut Webster ini dapat disimpulkan bahwa implementasi berarti menyediakan sarana
untuk
melaksanakan
suatu
kebijakan dan dapat menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu tertentu.
pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses
memilih
informasi
yang
dan
mengevaluasi
tersedia,
kemudian
memecahkan masalah-masalah tertentu
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus dapat diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan
Adapun
kebijakan
publik
sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (Thoha, 2002:62-63) merupakan alokasi nilai
yang
masyarakat.
otoritatif Akan
oleh
seluruh
tetapi,
hanya
(Winarno, 2002 :101) tahap implementasi kebijakan tidak mudah untuk dijalankan, dimana dalam tahap ini sering timbul penyimpangan-penyimpangan
dari
hal
yang telah ditetapkan.
pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan
Menurut
Nugroho
(2003:158),
semuanya yang dipilih oleh pemerintah
implementasi kebijakan pada prinsipnya
untuk
tidak
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-
mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak
nilai tersebut.
kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158)
dikerjakan
atau
untuk
mengemukakan bahwa perencanaan atau Implementasi Kebijakan
sebuah kebijakan yang baik akan berperan publik
menentukan hasil yang baik. Konsep (yang
(Public Policy Implementation) merupakan
didukung data dan informasi masa depan)
salah satu tahapan dari proses kebijakan
kontribusinya mencapai proporsi sekitar
publik. Implementasi kebijakan publik
60%
menurut Webster : “to provide the means
tersebut dan proporsi sekitar 40% terhadap
Implementasi
kebijakan
for carrying out (menyediakan sarana
terhadap
keberhasilan
kebijakan
implementasi yang harus konsisten dengan
b. jenis manfaat yang diterima oleh target
konsep.
group
Dari beberapa pandangan tersebut,
c. sejauh mana perubahan yang diinginkan
maka dapat disimpulkan bahwa proses
dari sebuah kebijakan
implementasi itu sesungguhnya merupakan alat yang digunakan untuk mencapai
d. apakah letak sebuah program sudah tepat
tujuan. Proses implementasi tidak hanya menyangkut
perilaku
badan-badan
e.
apakah
sebuah
kebijakan
telah
administrative yang bertanggung jawab
menyebutkan implementornya dengan
untuk
rinci
melaksanakan
program
dan
menibulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran,
melainkan
pula
menyangkut
jaringan kekuatan politik, ekonomi dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua
f. apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:
pihak yang terlibat. Oleh karena itu perlu adanya antisipasi untuk menanggulangi gangguan
yang
dapat
menyebabkan
a. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi
kegagalan.
kebijakan Teori-teori
Implementasi
Kebijakan sebagaimana dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik oleh Subarsono (2006:101) salah satunya adalah:
sedang berkuasa c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Teori Merilee S Grindle Keberhasilan
b. karakteristik institusi dan rezim yang
implementasi
menurut Grindle (1980:112) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup : a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
Fenomena
isi
kebijakan
Teori
Grindle meliputi enam hal, yaitu : 1. Kepentingan kelompok sasaran Kepentingan
kelompok
sasaran
perlu diperhatikan, ini adalah salah satu
variabel yang harus diperhatikan dalam
memeperlancar pelaksanaan program yang
sebuah program kebijakan.
ada.
2. Manfaat yang diterima
6. SDM yang memadai
Hal ini terkait dengan kepentingan kelompok
sasaran,
adanya
program seharusnya memenuhi standar
kelompok
kualitas yang baik. Memadai dalam hal ini
kepentingan kelompok sasaran maka akan
adalah memadai dalam hal kualitas dan
dapat terwujud kemanfaatan yang optimal
kuantitas
yang dapat diterima dan dirasakan oleh
mencukupi bagi pelaksanaan program
kelompok sasaran.
yang dibuat.
kejelasan
dengan
Implementor yang melaksanakan
kepentingan
3. Perubahan yang diinginkan
sehingga
SDM
Sementara
yang
ada
Lingkungan
implementasi meliputi tiga hal, antara Setiap program yang dilaksanakan
lain:
tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi
yang
lebih
menguntungkan
baik
semua
dan
dapat
pihak,
yaitu
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi Kekuasaan dan kepentingan yang
pemerintah sebagai implementor dan juga
dimiliki dari sebuah implementasi yang
masyarakat sebagai kelompok sasaran.
ada 4. Ketepatan program
diharap
mewujudkan
kehendak dan harapan rakyat. Strategi implementasi
Program
mampu
yang
dilaksanakan
diharapkan dapat tepat sasaran kepada
akan
dapat
mencapai
keberhasilan dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.
mereka yang layak untuk menjadi sasaran dari program yang ada
2. Karakteristik rezim yang berkuasa
5. Kejelasan implementor
lni
Implementor adalah mereka yang melaksanakan implementasi adanya
atau suatu
kejelasan
pelaku program.
implementor
dari Dengan akan
akan
kebijakan
yang
Apabila
rezim
berpengaruh
pada
diambil
pemerintah.
yang
berkuasa
mengedepankan kepentingan rakyat maka kesejahteraan rakyat akan dapat dengan mudah terwujud, karena rezim yang
seperti
ini
akan
mengedepankan
kepentingan rakyat.
2. Kendala-kendala apa sajakah yang menghambat Implementasi kebijakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Kelompok
sasaran
faslitas umum khususnya di Stasiun Tawang tersebut?
diharapkan
dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya
Metodologi Penelitian
program yang dilakukan adalah demi
Penelitian
ini
menggunakan
kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini
pendekatan fenomenologi yaitu berusaha
diharapkan dapat seiring sejalan dengan
untuk memahami peristiwa serta interaksi
pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi
pada situasi tertentu. Pendekatan ini
partner dari pemerintah, sehingga dapat
menghendaki adanya sejumlah asumsi
menilai kinerja pemerintah.
yang
berlainan
dengan
cara
yang
digunakan untuk melakukan pendekatan
Rokok Adapun kadar zat kimia yang terkandung dalam rokok memiliki kadar
terhadap perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab.
yang berbeda. Bahkan untuk merk dan
Fokus dalam penelitian ini adalah
jenis antara satu dengan roko yang lainnya
implementasi kebijakan tentang Kawasan
pun memiliki kandungan yang berbeda-
Tanpa Rokok di Stasiun Tawang Kota
beda. kandungan yang paling dominan di
Semarang. Lokasi penelitian di Stasiun
dalam rokok adalah nikotin dan tar.
Tawang Kota Semarang. Lokasi ini dipilih
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka obyek yang ingin diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
karena merupakan salah satu ruang publik yang dikunjungi oleh banyak masyarakat dari berbagai kalangan.
1. Bagaimana Impelementasi kebijakan
Jenis data yang digunakan adalah
KTR (Kawasan Tanpa Rokok), di
data primer berupa data yng diperoleh dari
fasilitas umum khususnya di Stasiun
Stasiun Tawang, dan data sekunder yang
Tawang di Kota Semarang?
diperoleh melalui informan. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri,
yang
bertindak
pelaksana
dalam
sebagaiperencana, pengumpulan
data,
melakukan analisis, menafsirkan data dan
Hasil dan Pembahasan 1. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
menulis laporan penelitian yang dibantu dengan interview guide atau pedoman wawancara. Informan
Isi Kebijakan Dukungan Anggaran
dipilih
Kepala
dengan
mempertimbangkan khusus dari peneliti, dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisa dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini
menerangkan sebuah
a. Kepala dan Wakil Kepala Stasiun
Urusan
Tawang
untuk
membuat
area,
PT
KAI
mengeluarkan dana sekitar 20 juta dan dana
tersebut
diambil
perusahaan,
dari dana
dana ini
digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang. Dana ini
Tawang Kota Semarang b. Staff
bahwa
smoking
operasional
adalah:
Stasiun
Pelayanan
Stasiun
disediakan dalam rangka
pelaksanaan
instruksi direksi PT KAI yang berisikan
Tawang Kota Semarang c. Masyarakat yang berada di kawasan
pelarangan merokok di wilayah stasiun. Hal ini berdampak pada terhambatnya
Stasiun Tawang Kota Semarang
proses implementasi kebijakan karena Pengumpulan
dilakukan
terkendala oleh masalah anggaran karena
melalui studi pustaka, interview, observasi
pihak PT. KAI tidak mengetahui adanya
dan dokumentasi. Analisis data pada
dana
penelitian fenomenologi oleh Cresswel
pemerintah dan harus mengeluarkan dana
(1996:122) dibagi dalam beberapa langkah
sendiri dalam rangka pelaksanan kebijakan
penelitian dimulai dari mengorganisasikan
tentang Kawasan Tanpa Rokok.
data,
Dukungan Sumber Daya Manusia
membaca,
mengelompokkan
data
menemukan makna,
dan
disediakan
oleh
pihak
kemudian Dukungan sumber daya manusia
mengembangkan uraian dari fenomena, kemudian memberikan penjelasan naratif mengenai esensi fenomena.
yang
dalam rangka implementasi kebijakan Kawasan di kawasan Stasiun Tawang menurut Kepala Stasiun dianggap sangat kurang karena jumlah pegawai yang ada di stasiun
hanya
sedangkan
sebanyak.
jumlah
70
orang
pengunjung
setiap
harinya mencapai 5626 orang per hari hal
stasiun baik Stasiun Tawang pedagang
ini berarti perbandingan antara jumlah
mendukung kebijakan ini dengan tidak
pegawai dan jumlah pengunjung adalah
berjualan rokok di wilayah stasiun, adapun
1:98
pegawai
dukungan pengunjung stasiun terhadap
hal
ini
pelaksanaan kebijakan ini adalah dengan
tentunya sangat tidak efektif, karena
tidak merokok di lingkungan stasiun
pegawai yang ada juga melakukan tugas
kecuali di tempat yang telah disediakan,
sesuai dengan job description masing-
meskipun demikian tidak sedikit pula yang
masing,
pengawasan
melanggar dengan perbagai alasan dan
terhadap pengunjung dan penumpang yang
pertimbangan seperti lokasi smoking area
merokok adalah tugas sampingan saja.
yang cukup jauh dan pendapatan yang
Dukungan Sarana dan Prasarana
menurun karena tidak lagi menjual rokok.
yang
mengawasi
artinya 80
pengunjung.
sehingga
Sarana
setiap
dan
tugas
prasarana
yang
digunakan oleh pihak PT KAI adalah smoking area yang terletak di sebelah luar stasiun, dan smoking area yang berupa
Manfaat
Sosial,
Kesehatan
dan
Lingkungan
gerbong untuk menfasilitasi penumpang
Manfaat
secara
khusus
yang
kereta yang ingin merokok. Smoking area
dirasakan oleh pegawai, pedagang dan
dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang
pengunjung stasiun antara lain udara di
diperlukan oleh pengunjung seperti kursi
stasiun
yang berjumlah 10 buah, meja 1 buah dan
berkurangnya pencemaran udara yang
asbak sebanyak 5 buah, serta sebuah
disebabkan oleh adanya asap rokok salah
pengisap asap dengan harapan asap tidak
satunya, kebersihan lingkungan menjadi
keluar
tidak
lebih terjaga karena berkurangnya sampah
mengganggu perokok yang ada didalam
bungkus rokok, abu rokok, dan punting
dan pengunjung yang ada di luar smoking
rokok, dimana sebelumnya pengunjung
area.
yang merokok seringkali membuang abu
ruangan
sehingga
Dukungan Masyarakat
dan
menjadi
puntung
disembarang
lebih
bersih
rokok
tempat
karena
karena
khususnya mereka
Dukungan untuk masyarakat yang
menganggap sampah yang akan dibuang
berada di Staisun Tawang ditunjukkan
berukuran kecil sehingga tidak harus
dengan mematuhi aturan yang berlaku
dibuang di tempat sampah, bahkan mereka
seperti pedagang yang ada di sekitar
cenderung membuangnya di pot-pot bunga
yang tentunya berdampak pada matinya
banyak pihak dengan banyak kepentingan
bunga yang ada di lingkungan stasiun
dan berbagai kebiasaan sehingga dengan
sehingga
serap
diberlakukannya kebijakan ini di tempat
karbondiaoksida dan produksi oksigen
umum tidak menganggu siapapun justru
yang ada di sekitar stasiun, yang pada
memberi
akhirnya
pihak, karena tujuan dari kebijakan ini
mengurangi
berimbas
daya
pada
kesehatan
pegawai, pengunjung dan penumpang.
kenyamanan
kepada banyak
adalah hanya untuk membatasi pemakaian rokok, bukan melarang seseorang untuk
Perubahan Positif dan Negatif
merokok.
Adapun perubahan positif yang dapat
dilihat
di
lingkungan
Stasiun
Adapun yang menjadi masalah dari
Tawang sejak diberlakukannya kebijakan
pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan
tentang Kawasan tanpa Rokok ini antara
Tanpa Rokok ini adalah lokasi smoking
lain lingkungan menjadi lebih nyaman
area yangbagi beberapa pengunjung dirasa
karena tidak terganggu dengan adanya
kurang tepat karena lokasinya terlalu jauh
asap rokok, dan tidak adanya puntung
sehingga pengunjung merasa keberatan
rokok yang berserakan. Pegawai menjadi
untuk pergi ke lokasi smoking area hanya
lebih disiplin untuk tidak merokok di
untuk merokok.
sembarang tempat karena mereka secara otomatis menjadi contoh bagi pengunjung dan masyarakat umum yang ada di sekitar stasiun. Perubahan lain yang dirasakan sejak berlakukan kebijakan ini adalah pedagang di lingkungan stasiun menjadi lebih tertib untuk tidak menjual rokok di
Peraturan
Wali
Kota
Semarang dan Peraturan Daerah Kota Semarang adalah sebagai pelengkap dari kebijakan yang diambil oleh Direksi PT. KAI terkait dengan pelarangan merokok di
Indikator Penilaian Kinerja
Ketepatan Lokasi Berdasarkan definisi tempat umum disebutkan
Adanya
tempat umum.
lingkungan stasiun.
yang
Transformasi Kebijakan
tersebut
dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang sebagai tempat umum adalah lokasi yang tepat mengingat tempat ini digunakan oleh
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa pihak stasiun sudah menyediakan tempat khusus untuk merokok, tempat tersebut terletak di sebelah timur stasiun, smoking area ini tersedia di Stasiun Tawang, hanya saja
untuk iklan dan penjualan rokok di stasiun
keberhasilan yang cukup besar mengingat
belum bisa ditertibkan, dan akan dibahas
adanya
tentang jarak pemasangan iklan rokok.
Pemerintah Daerah dan PT KAI untuk
Sesuai dengan instruksi Kepala Stasiun
mengendalikan asap rokok yaitu dengan
setiap pegawai diwajibkan untuk menegur
membuat peraturan yang sejenis.
pengunjung dan sesama pegawai yang
tujuan
yang
Secara khusus
sama
antara
kelemahan dari
merokok di lingkungan stasiun. Hal ini
diterapkannnya
berarti pihak Stasiun Tawang sebagai
Kawasan Tanpa Rokok di stasiun adalah
pengelola
sudah
tidak adanya tim khusus yang bertugas
melaksanakan kewajiban yang tertuang
untuk mengawasai pelaksanaan kebijakan
dalam Peraturan Wali Kota Semarang
ini
tempat
umum
kebijakan
sehingga
tentang
pelanggaran
sangat
dimungkinkan, karena pegawai stasiun Tingkat
Keberhasilan
Implementasi
Kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok
merangkap
pengawas
pelaksanaan
kebijakan sangat tidak efektif, selain itu ringannya hukuman bagi pengunjung yang
Secara pelaksanaan
khusus
kekuatan
dari
Peraturan
Wali
Kota
merokok di stasiun hanya berupa teguran juga
membuka
Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok
pelanggaran
ini di Stasiun Tawang adalah adanya
kebijakan ini.
dukungan dari pihak Stasiun secara khusus
Ancaman
peluang
terhadap
secara
adanya
pelaksanaan
khusus
dari
dan PT KAI secara umum yaitu dengan
pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan
adanya peraturan dari Direksi PT KAI
Tanpa Rokok di Stasiun Tawang sampai
untuk memberlakukan larangan merokok
saat ini belum di jumapi, karena sebagian
baik di stasiun, kantor maupun di gerbong,
besar masarakat terutama para perokok
hal ini tentunya menjadi payung hukum
aktif bersedia mengikuti aturan yang di
yang kuat bagi terlaksananya kebijakan
berlakukan di Stasiun Tawang.
tentang
larangan
merokok
mengingat
Lingkungan kebijakan
adanya visi dan misi yang sama antara pihak PT. KAI dengan Pemerintah Daerah
Pengaruh Pemerintah
Kota Semarang. Peluang
secara
khusus
dari
diterapkannya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di stasiun adalah kemungkinan
Pengaruh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Semarang yang cukup besar sedikit banyak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tentang
Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang
sehingga ada simbiosis mutualisme antara
karena adanya pertimbangan terhadap
pihak PT. KAI dan awak media.
pendapatan daerah dari pajak reklame membuat pihak stasiun khususnya Stasiun
Respon Masyarakat
Tawang tidak bisa melarang pemasangan
Untuk perokok mereka memiliki
iklan rokok di lingkungan stasiun, untuk
respon yang beragam namun sebagian
mengatasinya
hanya
besar setuju dengan adanya kebijakan
membatasi iklan dengan mengatur jarak
tentang Kawasan Tanpa Rokok asalkan
antar reklame sehingga jumlah reklame
disediakan tempat khusus untuk merokok
tentang rokok bisa dikurangi jumlahnya
sehingga mereka tetap bisa merokok tanpa
tanpa banyak mengganngu Pendapatan
mengganggu kepentingan umum, selain itu
Asli Daerah (PAD) dari sector pajak
tempat merokok diharapkan jangan terlalu
rekkame. Hal ini tentunya membuat
jauh karena jika letaknya jauh maka akan
kebijakan ini menjadi terkesan kurang
membuat
tegas dalam hal pelarangan merokok,
menggunakannya.
Media Massa dan Media Elektronik
Koordinasi
pihak
stasiun
Secara khusus peran media massa
pengunjung
enggan
Implementasi
untuk
Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok
dan elektonik dalam rangka sosialisasi dan Menurut Kepala Stasiun Tawang,
implementasi kebijakan tentang Kawasan Stasiun
untuk menegur pengunjung yang nekad
khususnya Stasiun Tawang cukup besar.
merokok di lingkungan stasiun biasanya
Adanya
tenaga keamanan atau satpam menegur
Tanpa
Rokok
di
pemberitaan
wilayah
yang
memuat
dengan
dengan pelarangan merokok baik
di
pagi/siang/malam Mas. Mohon maaf di
lingkungan stasiun maupun di dalam
lokasi ini dilarang merokok, lihat tulisan
kereta beserta sanksi yang diterapkan
tanda larangan merokok itu. Mohon maaf
sedikit banyak dapat digunakan sebagai
rokoknya dimatikan atau pindah ke ujung
sarana
peron untuk bisa merokok. Silahkan Mas.
sosialisasi
dari
pelaksanaan
kebijakan ini. Oleh karena itu pihak stasiun senantiasa mengikutsertakan awak
mengatakan
“Selamat
kegiatan PT. KAI pada umumnya terkait
Pilih matikan rokok atau pindah tempat,” Strategi Kebijakan
media dalam setiap kegiatan khususnya kebijakan
Adapun secara khusus strategi
tentang Kawasan Tanpa Rokok di stasiun,
kebijakan yang diterapkan oleh pihak
terkait
dengan
pelaksanaan
Stasiun Tawang dalam rangka pelaksanaan
Tawang
kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok
pelaksanaan kebijakan tentang Kawasa
adalah:
Tanpa Rokok di stasiun khususnya Stasiun
1. Mempertegas sanksi dengan harapan
Tawang sebagai daerah percontohan harus
memperkecil
2.
jumlah
Bapak
Anang
dikarenakan
pelanggaran
dimulai dari intern stasiun yaitu pegawai
misalnya sanksi yang ditetapkan oleh
yang ada didalamnya, untuk kemudian
PT.
dilanjutkan kepada masyarakat. demikian
KAI
untuk
dikenakan
sanksi
pegawai
stasiun
grounded
atau
halnya
dengan
hukuman
yang
skorsing selama 3 bulan jika merokok
diberlakukan oleh pegawai yang tidak
di lingkungan stasiun maupun di dalam
menegur penumpang yang merokok di
kereta api.
dalam kereta – tidak di dalam gerbong
Menyediakan Kawasan Tanpa Rokok
smoking area- maka seluruh pegawai
(KTR)
seperti
dengan
harapan
dapat
mengakomodir kebutuhan perokok
Polsuska,
Kondektur,
dan
pengelola Restorasi diganti.
aktif tanpa mengganggu perokok Hukuman yang diberikan kepada
pasif, adapun smoking area terletak di sebelah timur stasiun, dengan di lengkapi
sarana
dan
prasarana
penunjang seperti meja, kursi, asbak, dan pengisap asap. 3. Memasang
larangan
merokok
di
beberapa tempat sebagai peringatan kepada
pengunjung
yang
ingin
penumpang juga hampir sama, jika ada penumpang yang memaksa untuk tetap merokok di dalam kereta maka akan diturunkan
di
stasiun
berikutnya.
Hal
ini
pemberhentian sebagai
bentuk
kedisiplinan dan ketegasan PT.KAI dalam rangka mensukseskan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
merokok di lingkungan stasiun
Daya Tanggap Pelaksana
Dukungan Legal
Demikian halnya kerjasama yang Adapun punishment yang diberikan
terjalin antara pihak Pemerintah Daerah
oleh pihak PT. KAI khususnya Stasiun
Kota Semarang dengan pihak PT. KAI
Tawang
yang
dalam hal ini adalah Stasiun Tawang.
berupa
Daya tanggap yang ditunjukkan oleh
merokok di lingkungan stasiun, di dalam
Pemerintah Daerah Kota Semarang dinilai
kereta adalah memberikan skorsing selama
kurang
3 bulan hal ini menurut Kepala Stasiun
ditunjukkan
melakukan
terhadap
pegawai
pelanggaran
yang
oleh
pihak dengan
stasiun, tidak
hal
ini
sinkronnya
langkah-langkah
yang
diambil
oleh
pemerintah daerah dengan pihak stasiun, dimana pihak pemerintah dinilai kurang
tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang masih kurang, d. Masih
adanya
pelanggaran
yang
tegas dalam menerapkan kebijakan yang
dilakukan oleh masyarakat, dengan
ada, sedangkan pihak stasiun terkendala
berbagai alasan seperti lokasi smoking
dengan kebijakan yang diterapkan oleh
area
pemerintah daerah seperti dalam hal
smoking area yang kurang nyaman,
pemasangan iklan rokok.
kurangnya
sosialisasi
pengunjung
terhadap
Daya tanggap pihak stasiun cukup cepat dalam rangka menanggapi Peraturan
yang
terlalu
jauh,
kondisi
terhadap pelaksanaan
kebijakan ini
Daerah Kota Semarang terkait dengan
e. Adanya benturan kepentingan antara
pelarangan merokok di tempat umum yaitu
pemerintah daerah dengan pihak PT.
dengan
berbagai
KAI dalam hal ini Stasiun Tawang
fasilitas pendukung seperti smoking area
dalam hal pelarangan pemasangan
baik di stasiun maupun berupa gerbong,
iklan rokok di stasiun, hal ini terkait
dan memasang berbagai tanda larangan
dengan Pendapatan Asli Daerah dari
merokok di stasiun tanpa menunggu
sektor pajak reklame
adanya
cara
dana
menyediakan
yang
diberikan
oleh
f. Pengaruh perusahan rokok yang terlalu
pemerintah. Sebagai bentuk dukungan
besar
terhadap pelaksanaan kebijakan tentang
sehingga menghambat implementasi
Kawasan Tanpa Rokok ini pihak Direksi
kebijakan tentang Kawasan Tanpa
PT. KAI juga mengeluarkan instruksi
Rokok di Stasiun Tawang
untuk melarang pengunjung merokok di
kepada
pemerintah
daerah
g. Kurang efektifnya strategi kebijkan
lingkungan stasiun.
yang sudah dilaksanakan di stasiun
2. Kendala-kendala yang dihadapi
tawang terutama dalam hal pembuatan
b. Tidak
tersedianya
dana
dari
pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan
kebijakan
smoking area dan pemasangan tanda larangan merokok.
tentang
h. Adanya kelemahan dan ancamana
Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun
yang mungkin muncul dari regulasi
Tawang, sehingga PT. KAI harus
tentang pelarangan merokok di tempat
menyediakan dana sendiri dengan
umum,
diantaranya
jumlah yang cukup terbatas
hukuman
yang
c. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan
ringannya
berdampak
pada
semakin besarnya pelanggaran karena hukuman
yang
diberikan
tidak
memberikan kemungkinan penumpang
efek
jera
berkurangnya yang
kurang
dan
1. Perlu adanya dana yang diberikan
jumlah
pemerintah kepada PT. KAI khususnya
nyaman
pihak
Stasiun
Tawang
dengan adanya peraturan pelarangan
mendukung
merokok di tempat umum
tentang Kawasan Tanpa Rokok
i. Minimnya tanggap
koordinasi yang
dan
daya
ditunjukkan
oleh
pelaksanaan
untuk kebijakan
2. Perlu adanya perbaikan dalam hal sistem
operasional
pelaksanaan
pemerintah daerah tidak sebanding
kebijakan seperti pembentukan tim
dengan apa yang dilakukan oleh pihak
khusus
stasiun.
melakukan pengawasan dan evaluasi
yang
independen
untuk
terhadap pelaksanaan kebijakan dan Kesimpulan dan Saran
tim tersebut ditempatkan di lokasilokasi yang tergolong kategori tempat
Kesimpulan
umum Berdasarkan pembahasan tentang
3. Perlu adanya sanksi yang tegas dan
implementasi kebijakan tentang Kawasan
tidak tebang pilih bagi masyarakat dan
Tanpa Rokok di Stasiun Tawang dapat
perusahaan yang tidak mengindahkan
disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan
kebijakan ini, karena tanpa sanksi yang
ini dikatakan sudah berhasil akan tetapi
tegas dan bersifat memaksa maka
masih kurang optimal meskipun demikian
perubahan perilaku akan sulit untuk
terdapat beberapa perubahan positif yang
diwujudkan
dirasakan baik oleh pegawai maupun oleh
4. Pemerintah
masyarakat
seperti
Stasiun
Tawang
harus
mampu
memanfaatkan kekuasaan yang ada
menjadi lebih rapi dan nyaman dengan
untuk
berkurangnya polusi udara akibat paparan
memperbaiki komunikasi dengan pihak
asap rokok, berkurangnya sampah yang
Stasiun
berserakan akibat rokok, dan berkurangnya
kesamaan visi dan misi dalam rangka
jumlah iklan rokok. Hal ini tentunya
pelaksanaan
membawa
Kawasan Tanpa Rokok terutama dalam
manfaat
(pengunjung)
baik
bagi dari
masyarakat segi
lingkungan maupun kesehatan. Saran
sosial,
hal
bertindak
lebih
Tawang
tegas
sehingga
kebijakan
pemberian
ijin
dan
ada
tentang
pemasangan
reklame rokok. 5. Perlunya
dilakukan evalusi
berkala perkembangan
untuk dari
secara
mengetahui pelaksanaan
kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok
di
Stasiun
Tawang
yang
meliputi tingkat keefektifan strategi kebijakan,
keunggulan,
kelemahan,
peluang dan ancaman yang muncul selama pelaksanaan kebijakan 6. Pemerintah terhadap
harus
lebih
keluhan-keluhan
disampaikan
oleh
pihak
tanggap yang Stasiun
Tawang khususnya sebagai pengelola tempat
umum,
sebagai
bahan
pertimbangan untuk perbaikan pada pelaksanaan selanjutnya.
Daftar Pustaka
Ekowati, Lilik. 2005. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program. Surakarta : Pustaka Cakra
Islamy, Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi AksaraMaleong. 2010 Muhammad, Abdulkadir. 2007. Metodologi Penelitian.Bandung: Citra Aditya
Nugraha, dkk 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
Wahab, Abdul. 2004. Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
17
18
