APLIKASI METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PRIORITAS PENANGANAN JALAN KABUPATEN

APLIKASI METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PRIORITAS PENANGANAN JALAN KABUPATEN I Nyoman Yudha Astana1 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Udayana Bukit Jimbaran, Badung, Bali. E-mail : [email protected] ABSTRAK Jalan Kabupaten merupakan prasarana transportasi yang penting dalam pertumbuhan pembangunan sosial dan ekonomi. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali, terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan memiliki panjang jalan kabupaten 73.823 Km dan terbagi dalam 369 ruas jalan. Dengan keterbatasan dana, sulit menentukan prioritas penanganannya. Penentuan skala prioritas dengan bantuan metode Analytical Hierarcy Process (AHP) dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai faktor yaitu : kondisi jalan, volume lalu lintas, manfaat ekonomi, kebijakan dan aspek tata guna lahan. Penentuan urutan/skala prioritas penanganan jalan dengan metode AHP diperoleh tingkat kepentingan dengan bobot masing-masing kriteria dengan urutnya yaitu : kondisi jalan (23,9%), volume lalu lintas (22,9%), ekonomi (22,8%), tata guna lahan (15,3%) dan kebijakan (15,1%). Metode AHP disarankan untuk digunakan untuk prioritas penanganan jalan, karena beberapa aspek dan kriteria dapat dikombinasikan sehingga urutan prioritas dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat dengan baik. Kata kunci : Jalan kabupaten, prioritas penanganan, metode AHP PENDAHULUAN Diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan yang lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Hal ini merupakan respon pemerintah terhadap aspirasi yang muncul baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan tujuan agar pelaksanaan otonomi daerah semakin baik. Salah satu penyerahan wewenang tersebut sebagai pendukung Peraturan Pemerintah yang terdahulu yaitu PP No. 14 Tahun 1988 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada daerah.Pedoman perencanaan jalan selama ini yang digunakan dalam penentuan skala prioritas penanganan jalan kabupaten berdasarkan SK.No.77, Dirjen Bina Marga, Tahun 1990, yaitu berdasarkan data Lalu Lintas Harian Rata (LHR) dan Nilai Net Present Value (NPV) saja. Hal ini kurang tepat karena hasil prioritas penanganan jalan yang dilaksanakan selama ini menyimpang dari hasil prioritas sebagaimana prioritas penanganan jalan yang didapat dari Surat Keputusan. No.77, Dirjen Bina Marga yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kompleksnya permasalahan di lapangan yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti : kondisi

TEKNO SIPIL/Volume 11/No.59/Agustus 2013

jalan (yang ditentukan berdasarkan hasil survey Bidang Bina Marga), lalu lintas harian rata-rata (LHR), kebijakan (kewenangan kepala daerah yang dilakukan saat Musrenbang Kabupaten maupun saat pengesahan di provinsi serta Anggaran Biaya Tambahan/ABT), aspirasi masyarakat (pemerataan penanganan jalan di tiap-tiap kecamatan), dana anggaran (besaran biaya yang dibutuhkan dalam penanganan jalan) dan aspek tata guna lahan. Oleh karena itu diperlukan sebuah metode yang dapat menampung semua aspek tersebut, dan dapat mengantisipasi ketimpangan-ketimpangan. Selanjutnya diharapkan dapat mengurangi permasalahan dan disusun urutan penanganan jalan yang sesuai kebutuhan, sebagaimana hasil perumusan terhadap penentuan prioritas. METODE Pengertian Jalan Menurut Undang–Undang RI No.22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapnya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada dibawah permukaan tanah, diatas pemukaaan tanah, dibawah permukaan air, serta diatas pemukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan mempunyai peranan untuk mendorong pembangunan semua satuan wilayah pengembangan, dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah. Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang

1

mengikat dan menghubungkan pertumbuhan dengan wilayah lainnya.

pusat-pusat

serupa dapat dikelompokkan sesuai keragaman dan relevansinya.

Penanganan Jalan Menurut SK No. 77 Dirjen Bina Marga, Tahun 1990 jaringan jalan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : 1. Jalan dengan kondisi yang mantap (stabil ) adalah jalan yang selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama yang kondisinya sudah baik/sedang yang hanya memerlukan pemeliharaan. 2. Jalan dengan kondisi tidak mantap adalah jalan yang tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama kondisinya rusak/rusak berat yang memerlukan pekerjaan berat (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi) termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. Pada prinsipnya, semua kondisi jalan setiap tahunnya harus mendapat prioritas untuk ditangani dengan pemeliharaan rutin dan berkala. Untuk itu informasi survei terbaru diperlukan dalam menentukan kebutuhan teknis yang tepat, yang biasanya disebut survei tahunan.

AHP dapat digunakan dalam memecahkan berbagai masalah diantaranya untuk mengalokasikan sumber daya, analisis keputusan manfaat atau biaya, menentukan peringkat beberapa alternatif, melaksanakan perencanaan ke masa depan yang diproyeksikan dan menetapkan prioritas pengembangan suatu unit usaha dan permasalahan kompleks lainnya. Hirarki adalah alat yang paling mudah untuk memahami masalah yang kompleks dimana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemenelemen yang bersangkutan, menyusun elemenelemen tersebut secara hirarki dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen tersebut sekaligus menentukan keputusan mana yang diambil. Proses penyusunan elemen secara hirarki meliputi pengelompokan elemen komponen yang sifatnya homogen dan menyusunan komponen tersebut dalam level hirarki yang tepat. Hirarki juga merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan dampaknya pada sistem. Abstraksi ini mempunyai bentuk yang saling terkait tersusun dalam suatu sasaran utama (ultimate goal) turun ke sub-sub tujuan, ke pelaku (aktor) yang memberi dorongan dan turun ke tujuan pelaku, kemudian kebijakankebijakan, strategi-strategi tersebut. seperti pada Gambar 1. Level 1 : Fokus/sasaran/goal Level 2 : Faktor/kriteria Level 3 : Alternatif/subkriteria

Penentuan Skala Prioritas Dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah suatu metode yang sederhana dan fleksibel yang menampung kreativitas dalam rancangannya terhadap suatu masalah. Metode ini merumuskan masalah dalam bentuk hierarki dan masukan pertimbangan–pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif. Dalam penyelesaian persoalan dengan metode AHP dijelaskan pula beberapa prinsip dasar Proses Hirarki Analitik yaitu (Saaty ,1986) : 1. Dekomposisi. Setelah mendifinisikan permasalahan, maka perlu dilakukan dekomposisi yaitu memecah persoalan utuh menjadi unsurunsurnya sampai yang sekecil kecilnya. 2. Comparative Judgment. Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. 3. Synthesis of Priority. Dari setiap matriks pairwise comparison vector eigen-nya mendapat prioritas lokal, karena pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk melakukan global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. 4. Logical Consistency. Konsistensi memiliki dua makna yang pertama bahwa obyek-obyek yang


Goal

Kriteria

Kriteria

Kriteria

Kriteria

Sub Kriteria

Sub Kriteria

Sub Kriteria

Sub Kriteria

Gambar 1 Abstraksi Susunan Hirarki Keputusan Sumber : Saaty (1986)

Penentuan Prioritas dalam Metode AHP Dalam pengambilan keputusan, hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengambilan data, dimana data ini diharapkan dapat mendekati nilai sesungguhnya. Derajat kepentingan pelanggan dapat dilakukan dengan pendekatan perbandingan

2

berpasangan. Perbandingan berpasangan sering digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari elemen dan kriteria yang ada. Perbandingan berpasangan tersebut diulang untuk semua elemen dalam tiap tingkat. Elemen dengan bobot paling tinggi adalah pilihan keputusan yang layak dipertimbangkan untuk diambil. Untuk setiap kriteria dan alternatif kita

Intensitas Kepentingan 1 3 5 7

harus melakukan perbandingan berpasangan (Pairwise comparison) yaitu membandingkan setiap elemen yang lainnya pada setiap tingkat hirarki secara berpasangan sehingga nilai tingkat kepentingan elemen dalam bentuk pendapat kualitatif.

Tabel 1. Skala Matrik Perbandingan Berpasangan Definisi Penjelasan Elemen yang sama pentingnya dibanding dg elemen yang lain (Equal importance) Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada elemen yg lain (Moderate more importance) Elemen yang satu jelas lebih penting dari pada elemen lain (Essential, Strong more importance) Elemen yang satu sangat jelas lebih penting dari pada elemen yg lain (Demonstrated importance)

9

Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yg lain ( Absolutely more importance) 2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai ruang berdekatan (grey area) Sumber : Saaty (1986) Proses-proses dalam Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Adapun proses-proses yang harus dilakukan pada metode AHP adalah sebagai berikut (Saaty, 1986) : 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 2. Membuat struktur hirarki yang diawali tujuan umum dilanjutkan dengan kriteria dan kemungkinan alternatif pada tingkatan kriteria paling bawah. 3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap kriteria yang setingkat di atasnya. 4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgment (keputusan) sebanyak n x ((n1)/2)bh, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. 5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi lagi. 6. Mengulangi langkah 3,4 dan 5 untuk setiap tingkatan hirarki. 7. Menghitung vector eigen dari setiap matrik perbandingan berpasangan.


Kedua elemen menyumbang sama besar pd sifat tersebut. Pengalaman menyatakan sedikit berpihak pd satu elemen Pengalaman menunjukan secara kuat memihak pada satu elemen Pengalaman menunjukan secara kuat disukai dan dominannya terlihat dlm praktek Pengalaman menunjukan satu elemen sangat jelas lebih penting Nilai ini diberikan bila diperlukan kompromi

8. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih dari 10 persen maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Matrik Perbandingan Berpasangan Skala perbandingan berpasangan didasarkan pada nilai–nilai fundamental AHP dengan pembobotan dari nilai 1 untuk sama penting sampai 9 untuk sangat penting sekali sesuai dengan Tabel 1. Dari susunan matrik perbandingan berpasangan dihasilkan sejumlah prioritas yang merupakan pengaruh relatif sejumlah elemen pada elemen di dalam tingkat yang ada diatasnya. Perhitungan eigen vector dengan mengalikan elemen-elemen pada setiap baris dan mengalikan dengan akar n, dimana n adalah elemen. Kemudian melakukan normalisasi untuk menyatukan jumlah kolom yang diperoleh. Dengan membagi setiap nilai dengan total nilai pembuat keputusan bisa menentukan tidak hanya urutan ranking prioritas setiap tahap perhitungannya tetapi juga besaran prioritasnya. Kriteria tersebut dibandingkan berdasarkan opini setiap pembuat keputusan dan kemudian diperhitungkan prioritasnya. Perhitungan Bobot Elemen

3

Perhitungan bobot elemen dilakukan dengan menggunakan suatu matriks. Bila dalam suatu sub sistem operasi terdapat „n” elemen operasi yaitu elemen-elemen operasi A1, A2, A3, ...An maka hasil perbandingan secara berpasangan elemen-elemen tersebut akan membentuk suatu matrik pembanding. Perbandingan berpasangan dimulai dari tingkat hirarki paling tinggi, dimana suatu kriteria digunakan sebagai dasar pembuatan perbandingan. Bila elemen A dengan parameter i, dibandingkan dengan elemen operasi A dengan parameter j, maka bobot perbandingan elemen operasi Ai berbanding Aj dilambangkan dengan Aij maka : a(ij) = Ai / Aj, dimana : i,j = 1,2,3,...n........... Pers. (1) Bila vektor-vektor pembobotan operasi A1,A2,... An maka hasil perbandingan berpasangan dinyatakan dengan vektor W, dengan W = (W1, W2, W3....Wn) maka nilai Intensitas kepentingan elemen operasi Ai terhadap Aj yang dinyatakan sama dengan aij. Nilai Wi/Wj dengan i,j = 1,2,…,n dijajagi dengan melibatkan Responden yang memiliki kompetensi dalam permasalahan yang dianalisis. Matrik perbandingan preferensi tersebut diolah dengan melakukan perhitungan pada tiap baris tersebut dengan menggunakan rumus : n

Wi =

(ai1xai2xai3,….xain) …….....…Pers. (2)

Ordo Matrik 1 RI 0 Sumber : Saaty (1986)

2 0

Perhitungan Konsistensi Dalam Metode AHP Matrik bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal sebagai berikut: 1. Hubungan Kardinal : aij – ajk = aik 2. Hubungan ordinal : Ai > Aj, Aj > Ak maka Ai > Ak Penyimpangan terhadap konsistensi dinyatakan dengan indeks konsistensi didapat rumus : CI =

l maks - n n -1

CI ≤ 0,1....................... Pers. (6) RI

Pembobotan Kriteria Total Responden Pembobotan kriteria dari masing-masing responden telah diperoleh perhitungan dan dilanjutkan dengan menjumlahkan tiap kriteria pada masing-masing responden.


.................................Pers.(5)

Dimana, λmaks = Nilai Eigen Vektor Maksimum, n = Ukuran Matrik. Matrik random dengan skala penilaian 1 sampai dengan 9 beserta kebalikannya sebagai Indeks Random (RI). Dengan Indeks Random (RI) setiap ordo matriks seperti diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Random Indek 3 4 5 6 7 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 500 sampel, jika keputusan numerik diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, ..,1, 2, …,9 akan memperoleh rata-rata konsistensi untuk matriks dengan ukuran berbeda. Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai Ratio Konsistensi (CR). Untuk model AHP matrik perbandingan dapat diterima jika nilai ratio konsisten tidak lebih dari 10% atau sama dengan 0,1 CR =

Matrik yang diperoleh tersebut merupakan eigen vector yang juga merupakan bobot kriteria. Bobot kriteria atau Eigen Vektor adalah ( Xi), dimana : Xi = (Wi /Wi)..............................Pers. (3) Dengan nilai eigan vector terbesar (λmaks) dimana : maks =  aij.Xj………………..........Pers.(4)

8 1,41

9 1,45

10 1,49

Model Matematis Model matematis adalah suatu sistem persamaam matematik yang digunakan untuk meyelesaikan suatu permasalahan, sehingga penyelesaiannya lebih sederhana. Dari pembobotan kriteria total responden diatas setelah dihitung rata-ratanya selanjutnya dihitung prioritasnya dengan sistem persamaan matematis menurut Brodjonegoro (1991) adalah : Y= A (a1*bobot a1 + ….+ a6*bobot +…+D(d1*bobot d1 + … + d5*bobot d5)…………..….. Pers. (7) dimana : Y = Skala prioritas A s/d D= Bobot Alternatif level 2 (berdasar analisa responden, a1, a2, , ….d4, d5 = Bobot Alternatif level 3 (berdasar analisa responden) bobot a1, a2, …, d5 = Bobot Alternatif level 3 (berdasarkan analisis data)

4

Selanjutnya Penyusunan level hirarki yang terdiri dari

Level I (Tujuan)

Level II (Kriteria)

F. Kondisi Jalan (A) ( 0,239 )

3 (tiga) level tersebut diperlihatkan pada Gambar 2

Level III (Subkriteria) -Lubang-lubang -Legokan / Amblas -Retak-retaka -Alur bekas roda -Bahu Jalan -Kemiringan jalan

(a1) (a2) (a3) (a4) (a5) (a6)

F.Vol Lalu-lintas(B) (0,229)

-Truk Ringan (b1) -Truk Sedang dan Berat (b2) --Mobil roda 4 (b3) -Bis (b4) -Sepeda motor (b5)

F. Ekonomi (C) ( 0,228 )

--Manfaat/Kelayakan (c1) (NPV) -Estimasi Biaya Kegiatan (c2 )

F. Kebijakan (D) ( 0,151)

-Musrenbang Camat -Musrenbang Kabupaten -Musrenbang Provinsi -ABT

Prioritas Penanganan Jalan Kabupaten

F. Tata Guna Lahan (E) (0,153)

-Bidang Pertanian -Bidang Pndidikan -Bidang Sosial-Budaya -Bidang Perdagangan-Jasa

(d1) (d2) (d3) (d4) (e1) (e2) (e3) (e4)

Gambar 2. Penyusunan Level Hirarki Penanganan Jalan Bobot Penilaian Kriteria Bobot dari masing-masing kriteria yang terdapat seperti Gambar 2, dianalisis dengan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) dengan langkah –langkah sebagai berikut: 1. Dilakukan perhitungan matrik awal. 2. Perhitungan Eigen Vektor. 3. Perhitungan Nilai Eigen Maksimum. 4. Kontrol terhadap Indek Consistensi. 5. Pembobotan Kriteria

PEMBAHASAN


5

Pembahasan ini mengambil data jawaban dari 26 orang responden di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, terhadap kriteria pada level II, sebagai berikut : Tabel 3. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap “ Kriteria” Responden R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26

A:B 3 2 2 3 2 3 2 5 2 3 3 6 7 5 4 3 5 2 3 4 2 3 2 2 5 4

A: C 2 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2

A:D 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2

Perhitungan matrik awal :

A B C D E ∑

A:E 3 1 5 2 3 3 2 3 4 5 6 2 4 2 4 2 4 3 5 2 3 3 2 2 2 2

Persepsi Responden B:C B:D B:E 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 6 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2

C:D 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 5 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

C:E 2 2

D:E 2 2 2 2

2 2 2

1 2

2 1 2 2 2 1

2 2 2 3 2 2

3 2

4 2

2 3 2 2

4 2 5 2

2 4 2 4 5 5 2 2

2 3 2 2 2 5 5 3

Tabel 4. Matrik Awal ”Kriteria” A 1,000 1,046 1,182 0,790 0,427 4,445

B 0,956 1,000 1,186 0,427 1,065 4,635

C 0,846 0,843 1,000 0,663 1,119 4,471

D 1,266 2,340 1,508 1,000 0,917 7,030

E 2,341 0,939 0,894 1,090 1,000 6,264

Perhitungan Nilai Eigen Vektor : Jumlah baris A = Matrik AA x Matrik AB x Matrik AC x Matrik AD x Matrik AE = 1,000 x 0,956 x 0,846 x 1,266 x 2,341 = 2,397


6

Jumlah baris B = Matrik BA x Matrik BB x Matrik BC x Matrik BD x Matrik BE = 1,046 x1,000 x 0,843 x2,340 x 0,939 = 1,937 Menentukan Besaran wi : wi =

n

Jumlah baris ; n ukuran matrik =5 x 5, sehingga :

wi baris A = 5 2, 397 = 1,191 Maka : Eigen Vektor (Xi) = wi / Σ wi = 1,191 / 4,976 = 0,239 Tabel 5. Nilai Eigen Vektor untuk Skala Penentuan Prioritas ”Kriteria” A 1,000 1,046 1,182 0,790 0,427 4,445

A B C D E ∑

B 0,956 1,000 1,186 0,427 1,065 4,635

C 0,846 0,843 1,000 0,663 1,119 4,471

D 1,266 2,340 1,508 1,000 0,917 7,030

E 2,341 0,939 0,894 1,090 1,000 6,264

Jumlah 2,397 1,937 1,889 0,244 0,467 6,934

Wi 1,191 1,141 1,135 0,754 0,755 4,976

E-Vektor 0,239 0,229 0,228 0,151 0,153 1,000

Perhitungan Nilai Eigen Maksimum : Nilai Eigen Maksimum diperoleh dari Matrik Awal dikalikan dengan E-Vektor masing-masing matrik dan kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan. Hal ini diperlihatkan pada tabel berikut ini: A B C D E

A 1,000 1,046 1,182 0,790 0,427

B 0,956 1,000 1,186 0,427 1,065

C 0,846 0,843 1,000 0,663 1,119

D 1,266 2,340 1,508 1,000 0,917

E 2,341 0,939 0,894 1,090 1,000

x

E Vektor 0,239 0,229 0,228 = 0,151 0,153 Jumlah =

1,199 1,169 1,147 0,755 0,892 5,162

Eigen Maksimum (λmaks ) = Σ aij.Xj = 5,162 Kontrol terhadap Indek konsistensi (CI) : Indek Consistensi (CI) = ( λ maks. – n) / (n-1), dimana n= ukuran matrik 5x5 = ( 5,160 – 5) / (5-1) = 0,0401 Ratio Consistensi (CR) = CI/RI, untuk n=5 maka RI = 1,12 = 0,0401/ 1,12 = 0,0358 < 0,1 Nilai Ratio Consistensi (CR) lebih kecil dari 0,1 sama artinya lebih kecil dari 10%, maka nilai tersebut sudah sesuai dengan syarat konsistensi yaitu harus lebih kecil dari 0,1 atau 10%. Dengan cara yang sama hal ini dilakukan terhadap level III (Sub kriteria), sehingga apabila dirangkum secara keseluruhan, akan terlihat seperti Gambar 3.


7

Level I (Tujuan)

Level II (Kriteria)

F. Kondisi Jalan (A) ( 0,239 )

F.Vol Lalu-lintas(B) (0,229) Prioritas Penanganan Jalan Kabupaten

Level III (Subkriteria) -Lubang-lubang a1 (0,279) -Legokan / Amblas a2 (0,234) -Retak-retaka a3 (0,177) -Alur bekas roda a4 (0,120) -Bahu Jalan a5 (0,073) -Kemiringan jalan a6 (0,117) -Truk Ringan b1 (0,229) -Truk Sedang dan Berat b2 (0,218) --Mobil roda 4 b3 (0,255) -Bis b4 (0,147) -Sepeda motor b5 (0,151)

F. Ekonomi (C) ( 0,228 )

--Manfaat/Kelayakan c1 (0,695) (NPV) -Estimasi Biaya Kegiatan c2 (0,305)

F. Kebijakan (D) ( 0,151)

-Musrenbang Camat d1 (0,375) -Musrenbang Kabupaten d2 (0,226) -Musrenbang Provinsi d3 (0,175) -ABT d4 (0,224)

F. Tata Guna Lahan (E) (0,153)

-Bidang Pertanian e1 (0,343) -Bidang Pndidikan e2 (0,246) -Bidang Sosial-Budaya e3 (0,170) -Bidang Perdagangan-Jasa e4 (0,241)

Gambar 3. Bobot Hirarki Penentuan Skala Prioritas Penanganan Jalan Kabupaten Perhitungan Skala Prioritas Perhitungan menggunakan Model matematis yang dihitung dengan sistem persamaan matematis menurut Brojonegoro (1991) adalah : Y= A( a1 * bobot a1 + ….. + a6 * bobot a6 ) + ….. + D( d1 * bobot d1 + …. + d4 * bobot d4 ) dimana : Y = Skala Prioritas Penanganan Jalan A s/d D = Bobot kriteria Level II ( berdasar analisa responden) a1, a2, a3… d5= Bobot alternatif level III (berdasar analisa responden) bobot a1,……bobot d5= Bobot alternatif level 3 (berdasar analisa data sekunder)


Diambil salah satu contoh ruas jalan, berdasarkan analisa responden diperoleh data kondisi jalan, volume lalu lintas, data ekonomi, kebijakan dan tata guna lahan, selanjutnya dilakukan perhitungan besaran Y : Y = bobot kriteria x (bobot alternatif responden x bobot alternatif sekunder)

Y=A(a1*x1+a2*x2+a3*x3+a4*x4+a5*x5+a6*x6)+B(b1*x7+… +b5*x11)+C(c1*x12+...+c2*x13)+D(d1*x14+…+d4*x17) + E(e1*x18 +…+e4*x21)

8

Y=0,239(0,279*x1+0,234*x2+0,177*x3+0,120*x4+0,07 3*x5+0,279*x6)+0,229(0,229*x7+0,218*x8+0,255* x9+0,47*x10+0,151*x11)+0,228(0,695*x12+0,305*x1 3)+0,151(0,373*x14+0,226*x15+0,175*x16+0,224*x1 7)+0,153(0,343*x18+0,246*x19+0,170*x20)+(0,241* x21) Y=0,239(0,279*0,3+0,234*0,5+0,177*0,3+0,120*0,5+ 0,073*0,5+0,279*0,5)+0,229(0,229*0,03+0,218*0 ,07+0,255*0,3+0,47*0,03+0,151*0,53)+0,228(0,6 95*0,55+0,305*0,09)+0,151(0,373*1+0,226*1+0, 175*1+0,224*0)+0,153(0,343*1+0,246*0+0,170* 1+0,241*1) = 0,450 Perhitungan ruas jalan yang lain dilakukan dengan cara yang sama, selanjutnya nilai Y pada semua ruas jalan diurut dari nilai terbesar sampai terkecil, untuk selanjutnya menentukan prioritasnya. KESIMPULAN Penentuan skala prioritas penanganan jalan kabupaten dengan metode AHP (Analytic Hierarchy Process), ditentukan oleh banyak kriteria dan sub kriteria, sehingga prioritas yang diperoleh benarbenar mencerminkan tingkat urgensinya. . DAFTAR PUSTAKA ------------, (2004), Undang –Undang No.32. Th. 2004, tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah,Jakarta: Bappenas.

Jakarta: Departemen Indonesia.

Perhubungan

Republik

Dirjen Perhubungan Darat, (2009), Tentang Lalu lintas Jalan. Udang-Undang Republik Indonesia No.22, Th.2009, Jakarta: Departemen Perhubungan RI. Hasan, M.I., (2003), Pokok-pokok Materi Statistik. Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara. Mulyono, A.,(2006), Teori Pengambilan Keputusan, Jakarta : PT Bumi Aksara. Saaty, T.L., (1986), Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi yang Kompleks, Jakarta : PT Pustaka Binman Pressindo. Sjrafruddin,A., (1997), Studi Kelayakan Proyek Transportasi, Bandung: FTSP-ITB. Sugiyono, (2009), Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: Alfabet.

------------, (1988), Peraturan Pemerintah No.14 Th.1988, tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, Jakarta: Bappenas. ------------, (2007), Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Th.2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Republik Indonesia. -------------, (2008), Tata Guna Lahan, Available from: http:// www.digilib.itb.ac.id Brodjonegoro, P.S, (1991), Petunjuk Mengenai Teori dan Aplikasi dari Model The Analytic Hierarchy Process. Jakarta : Sapta Utama. Dirjen Bina Marga, (1990), Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten. Surat Keputusan No.77/KPTS/Db/1990. Jakarta: Dinas Pekerjaan Umum RI. Dirjen Perhubungan Darat, (2005), Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1985, tentang jalan,


9

APLIKASI METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PRIORITAS PENANGANAN JALAN KABUPATEN

Recommend Documents