MODEL, PELUANG DAN TANTANGAN PEMBENTUKAN PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KECAMATAN 1 Studi Kasus di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Hanten Anwar Sitepu2
ABSTRAK Penelitian ini merupakan upaya penjajagan pembentukan lenzbaga Pusat Kesejahteraan Sosial (PKS) di wilayah kecanzatan sebagai prasarana penunjang tenvujudnya pelayanan, seperti diharapkan Renstra Departemen Sosial 2004-2009. Penelitian dilakukan dengan nzetode action research, di satu lokasi yang ditetapkan secara purposive, yaitu Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan lembaga PKS, yang pada penelitian ini disebut Pusat Layanan Sosial (PLS), di wilayalz kecamatan memiliki cukup peluang dan sekaligus menghadapi beberapa tantangan. Peluang pembentukan PKS atau PLS di wilayah kecamatan, pada kasus ini, 111uncul dari: a) Masalalt KS di wilayah setempat yang berakar pada masalah kemiskinan, yang cukup kompleks, luas dan beragam, sehingga diperlukan penanganan serius dan intensif; b) Pelayanan KS yang ada selanza ini belum c1tkup optimal menjawab permasalahan, seperti diharapkan Renstra Depsos 2004-2009, belum cukup menggali potensi setenzpat, belunz nzenyentuh masalah dasar, cakupan masilz sempit; c) Peraturan Daerah Kabupaten Tangeraizg ten tang Perangkat Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Kabupaten Ta11gerang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, memuat klausul yang memungkinkan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah Dinas Sosial. Penzbentukan PLS semakin mendapat momentum setelah disahkannya UU RI nomor 11/2009 tentang KS, PLS dapat diposisikan sebagai apa yang disebut "pusat kesejahteraan sosial" salah satu bentuk sarana dan prasara11a pe11yelenggaraan KS seperti ditetapkan pada pasal 35. Tantangan pembentukan lenzbaga terse/mt, diperkirakan datang dari pihak-pihak yang khawatir dirugikan atau merasa tersaingi dan pilzak yang skeptic atau pesimis. Penolakan juga mzmgkin datang dari pihak yang berorientasi PA D dalam jangka pendek serta pilzak lain yang kurang menzahami hakekat pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi sosial. Kata kunci: kemiskinan, pelayanan kesejahteraan sosial, tingkat kecamatan.
PENDAHULUAN
I.
Departemen Sosial (Depsos) sejak lama sudah menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan . lstilah "pengentasan kemiskinan" nyaris identik dengan Depsos. Pro-
gram Depsos untuk penanggulangan kemiskinan mengal ami beberapa kali perubahan, diantaranya adalah: Pada tahun l 984 disebut Pengentasan don Penyantunan Fakir Miskin (P2FM) (Pola Dasar Pembanguan Bidang keseiahteraan Sosial, 1984: 193) . Tahun
Diangkat dari Penelitian Pusat Layonan Sosial yang diselenggarakan oleh Pusat Penel itian don Pengembangan Kesejahteroon Sosial, tahun 2009, dengan tim: Anwar Sitepu (Ketua), Teti Ati Pad mi (Sekretaris), Neni Riyani (Anggota), Yanuor Farida Wismoyonti (Anggota), Bambong Pujianto (Anggoto) Anwar Sitepu adaloh peneliti podo Pusot Penelition don Pengembongon Kesejohteroon Sosial, memperoleh gelor sorjona kesejahteroon socia l dari STISIP Widuri di Jakarta, don gelor Mogister Profes ional dari Program Poscosarjona Pengembongan Masyarakat pado Sekolah Pascasarjo na lnstitut Pertanian Bogar (IPB).
110
Model, Pduang dan Tantangan Pembenh,kan Pusat Layanan Ke,sos d1 Kecnmatan
1996 menjadi Pembinaan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Pola Dasar Pembang unan Kesejahteraan Sosial, 1996: 130). Tahun 1998 dalam rongko kebijokan nasional Meman tapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK), Depsos menyelenggarakan program unggulon PROKESOS dengan pendekatan Kelompok Usoho Bersama Ekonomi (KUBE). Tahun 2006 di luncurkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM), dengan ambisi mengentaskan sebanyak 3 juta Kepala Keluarga ini dalom 5 tahun, 2006 - 2010 . (Renstra Penanggulangan Kemiskinan P2FM, 200620 10, 2005). Persoalan pokok bagi program penanggulangan kemiskinan Depsos adalah sampai sejauh ini hasilnya kurong nyato. Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) yang dijad ikan model sejak 1984 ternyata kurang efektif, dari 35.378 KUBE yang sudah dibentuk tidak terlihat yang memberi manfaat signifikon. Dugoon sementoro hol tersebutterjadi terutomo koreno pendekoton don teknis program berorientosi podo "odministrosi proyek" semata (Joyakm Tampu bolon, 2003: 8). Depsos (Renstra Depsos 2004 -2009) menyodari bahwa kinerjonya sompai sejauh ini, baik dalam penanganan kemi skinan maupun dalam penanganan masalah kese johteroan sosial (KS) ia innya mas1h belum cukup optima l. Karena itu dibutuhkan inovasi-inovasi baru untuk mengat asi permosa lo han so sia l yang berkembang soot ini maupun di masa depan dolam woktu dekot. Rencona Strategis Depsos mengidentifikasi sebanyak 12 tantangan yang perlu diselesoikon soot ini don di masa depan dalam waktu dekat. Berangkat dari tantangantantangan tersebut dikemukakan sejum lah harapan agar penyelenggaraan pelayanan KS di masa depan mem ili ki sifat-sifat sebogoi berikut: a) Lebih terintegrosi dengan bidang l o1nnya; b) Lebih bersifat universal, don menekankan HAM; c) Lebih mengga li don menumbuhkan sum ber don potensi yang dimiliki masyarokat baik yang bersifot individual maupun bersifat kolektif; d) Berskala nasional don berdampak positif seca ro lintas sektoral; e, Menerapkan pendekoton desentralistik (bottom up1; f) Menjawab masalo h yang sifatnya lebih mendasar; g) Menangani mosoloh yang bersifat societal seperti mosoloh disintegrasi bangso, don pembongunon niloi-nilai budayo .
(A nwar Sitepu)
Makno dori harapan -hora pan tersebut adalah bahwa penyelenggaraan KS perlu lebih ditingkatkan sehinggo memberi kontribusi lebi h banyak bogi peningkotan kuo litos hidup segenap wargo sekaligus memelihora kesatuon bangsa . Sebuah persoalan yang segera menghodong niat pening kat an penyelenggoraon KS tersebut odala h bohwa sejak era otonomi doeroh Depsos tidok memi liki langsung perpanjangan tangon di daeroh. Karena itu, Depsos perlu meng inte ns ifkon kerjosoma dengon instansi penyelenggoroon KS poda pemerintah daerah. Persoalon berikutnya odolah Dinos Sosial pada Pemerintoh Daerah (Pemda) Koto I Kabupaten juga tidak memiliki unit otau perangkat organ isos i yang sia p menyelenggarokan pelayanan KS seperti yang diharapkan di atas. Merespon kenyataan, ta ntanga n don harapan tersebut, Pusat Penelit i an don Pengembangan Kese jahte raan So sia l (Puslitbang KS) bermaksud menjajagi peluang pembentukan suatu pusat layanan sosia l (disingkat "PLS") yang berkedudukan seboga i unit pelaksana teknis daerah ( UPTD) penye l enggaraan layanon KS d i tingkat kecamatan . Penelitian ini merupakan usaha pen101ogan peluang don t antangan pembentukan serta bentuk ata u mod el perangkat organisasi tersebut. Pertonyaannya adalah: 1) Bagaimano peluong don tontangan pembentukon lembaga pusat layanon sosial di wi layah kecomatan? 2) Bagaimana bentuk atau model lembaga pusat layanan sosial yang dibutuhkon di wilayah kecamatan? Tujuan penelition adoloh : 1) Mengidentifikasi peluang don tantangan pembentukon lembaga pusat layanan sosiol di wi loyah kecamotan; 2 ) Merumuskan bentuk atou model lembaga pusat layanan sosial yang dibutuhkan di wilayah kecamatan?
II . TINJAUAN PUSTAKA Konsep Pelayanan Sosial Pelayanan sosia l didefi nisi kan sebogai suatu fungsi yang tero rgan isasi, merupakan sekumpulan kegiatan-kegiotan yang ditujukan untuk memberikan kemompuan kep ada
111
fumal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan SosiaC, VoC 14, No. 02, 2009: 110 - 121
perorangan, kelua rga-kelua rga, kelompokkelompok don kesatuan-kesatuan masyarakpt untu k mengatasi masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi- kondisi yang selalu mengalami perubahan (Dokumen Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan hasil pertemuan tahun 1967, seperti dikutip Soetarso (1980). Defenisi lain, dikemukakan oleh Walter A. Fredlander (1967) pelayanan sosial atau kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi dari pelayanan-pelayanan don l embagalembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu perorangan dan ke l ompokkelompok untuk mencapai standar kehidupan don kesehatan yang memuaskan, serta hubungan- hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan sepenuhnya don meningkatkan kesejahteraan mereka serasi dengan kebutuhanke b utu ha n keluarga don masyarakat. Berdasarkan defenisi d i atas, unsu r penting pelayanan KS adalah bahwa: pelayanan sosial bertujuan untuk membantu orang mengatasi masalah, meni ngkatkan kua litas hidupnya; sasaran pe l ayanan sosial adalah orang sebagai perseorangan maupun da lam arti kolektif (kel uarga, kelompok atau komunitas/ masyarakat); membantu berarti membuat orang memiliki kemampuan memperbaiki sendiri kualitas hidupnya. Bentuk don teknik kegiatan pelayanan sosial tidok disinggung, sehingga dapot dipa hami sebagai mengandung makna yang luas .
Il l . ME TODE PENELITIAN Penelitian ini d ilakukan dengan metode
action research, yaitu suatu metode penelitian yang menempatkan kegiaton pengumpulan data sebagai bagian dari kegiotan pemecahan masalah. Dalam konteks itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka praktek penyelenggaraan pelayanan sosial yang difokuskan pada persiapan pemberdayaan sosial masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: Participatory Wealth Ranking (PWR), Wawancara, Observasi, don Studi Doku men . Penelitian dilakukan di satu lokasi yang dipilih dengan senga ja (purposive) dengan pertimbangan: 1) lokasi tersebut berada disekitar obiek penting; 2) memiliki permasalohon kesejohteraan sosiol yang kompleks, yang dipicu oleh kemiskinon;
11 2
3) memiliki potensi kese jaht eraan sosial; 4) masyorokatnya bersedio bekeriosama dengo n Tim Peneliti. Lokasi terpilih adaloh Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dolam prakteknyo hanya men jangkou sotu desa, yaitu Deso Sukowali. Pengumpulan data dilakukan poda bu l an Juni sampa i Oktober 2008. Dato dan informasi disoji kon dala m bentuk narasi dan tabel. Peluang don ton tongo n pembentukan PLS akan d ia na lisis dari: l ) Kond i si masaloh kes ejahteraan sosial masyarakot, terutama moso lah kemiskinan; 2) Kondisi potensi dan sumber kesejahteraan sosial masyarakat, meliputi: lembaga pelayonon sosial yang tersedia (baik lembago pemerintah, lembago swadaya mosyarakat, d unia usaha, maupun masyarakot lokol) . Model lembaga PLS akan d i refle ksikan dari kebu tuha n pelayanan sosi a l yang dapat dii dentifikas i selama penelitian.
IV. HASIL PENELITIAN l .
Gambaron umum lokasi penelitian
Deso Sukowoli meliputi wilayah seluas 165 ha, salah satu dari 14 desa di Kecamatan Pakuhoji, Kabupaten Tangerang, Banten. Desa yang terdiri dari 9 Rukun Warga (RW) dengan 20 Rukun Tetangga (RT) ini, terletak di panta i utara wilayah Kabupaten Tangerong. Letaknya relotif strategis, sekitar 9 km dari Bandara Soekarno-Hatto, 15 km da ri pusa t Kata Tangerang, don sekitar 2 1 km da ri pusat pemerintohon Kobu pa ten Tangerang d i Tigaraksa. Desa Sukawal i dari lua r dapat di jongkou dari tiga arah, ya i tu dari ara h Kecomatan Teluk Naga, dari arah Kecamatan Sepotan don dari arah Tan jung Pasir atau Tanjung Anom di Kecomatan Kemiri. Jalan roya ke Deso Sukowal i dari a rah Teluk Noga dan dari arah Sepatan bersatu di Deso Kramat menuju Sukawali. Kedua jalan raya, sepe rti tampak secara umum di seluruh Kabu paten Tangerang, cukup bogus, terbuat dari bahan beton, mulus, dengan lebar 6 meter. Kondisi jalan raya demikian membuat hubungan keluar masuk desa sangat mudah . Kendaroan umum tersedia dari arah Sepatan melalui desa pusat kecomata n Pakuhaji menuju Kata Tan gerang don dari arah Teluk Noga (Kampung Melayu) hingga sampai ke Tanju ng Pasir. Deso Sukawoli
tampak strategis karena Sungai Cituis yang meniadi batas dengan desa di se b elah baratnya, Surya Bohari, sekaligus berfungsi sebogai ialur penghubung ke dan dari lout, Teluk Jakarta. Penduduk Deso Sukawali mel i puti sebanyak 7.702 jiwa, dengan sebanyak 2 .016 Kepala Keluarga (KK), tahu n 2006. Jumla h tersebut meliputi 7,8 persen dari keseluruhan penduduk Kecamaton Pokuhaji, dengon 14 deso, yaitu sebanyak 98.758 jiwo . (Cotatan : Penduduk Kob . Tangerang, dengon 251 desa don 77 kelurahan, me li puti sebonyak 3.435 .205 jiwa (2006) (Kab. Tangerang Da lam Angka Tahun 2006). Menurut etnis penduduk Deso Sukowoli cukup heterogen terdiri dari tigo etnis utama yoit u Jowo, Sundo dan Melayu . Mota pencaharian mayoritas penduduk adalah menongkop ikon (nelayon) don atau bertoni (petani), sebagian kecil lainnya berdagang dan atau buruh'. Menurut berbagai sumber persentasi angkatan keria menu rut jenis pekerjaannya adalah nelayan 40 persen, petoni 40 persen don loinnya 20 persen. Pencari nafkah utama pada keluarga setempot adalah laki-laki, sedangkon wanita secara tradisionil bertu gas meng u rus ru mah tang go da n mengasuh anak. Belokangon sejumlah wanita muloi ikut mencori nafkah di luar rumoh. Pekerjaa n yang mereka lakukan antara lain adaloh menjodi buruh pada usaha pengolahon rajungon don sejumloh kecil loinnya menjadi TKW di luar negeri . 2.
Masalah Kesejohteraon Kemiskinan
Sos i a l :
a . Keluargo Miskin Mela'ui proses pengkapan yang dilokukon oleh worgo setempm dengon d1fasili.os1 oleh p e ne1it1, berhosil di,dentifikosi namo don oiamat seluruh keluarga penduduk (by name by address ) Deso Sukawali, yaitu sejumlah 2.052 KK. Menurut kond,si sosial ekonomi mereka digolongkan menjodi 4 kloster atou peringkat, lihot Grafik l .
k;rafik 1 Distribusi Keluorgo Penduduk Deso Sukowoli Kecomoton Pokuhoji Kobupoten Tongerang Provinsi Banten Menurut Kloster Sosial Ekonomi
I,/
II I
I
t
KlASTERIV Kelucrga et:ktip . 315 KK
Kli.STERUI !<e!corga sedong 676 KK
' !CASTER II Ke:uorgo le~n 'mtS~,n} 635 KK
KL"5TERI KeillOfgo lemoh ,el oil
:so~m~n) 426KK
I Keterangan Da:a ~
\
l
Ciri-ciri umum keluargo podo mosingmosing kloster odolah sebogoi berikut: Kloster I. Masyorokot setempa t menyebutnya keluarga lemah sekali. Sebagian besar merupokon keluarga lonjut usia, 60 tahun atou lebih, baik lengkop maupun tidak lengkop (j ondo atau duda). Mereko seluruhnya bekos petani atou nelayan, tetapi koren a sudoh lonjut usi o don biasonyo sokit-sakitan tidak mampu lagi bekerjo mencori nofkoh sendiri. Mereka tidak memilik i tabungan, sehinggo hidupnyo tergontung pada bantuan atau belas kasihan orang lain, a nak, soudara otau tetanggo . Kebanyakan dari mereka ikut atau numpong k elua r go lain. Sejumlah kecil merupakan keluarga usia produktif, di bawah usia 60 tahu n, umumnya masih utuh, terdopat suami, isteri dan anak, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhon makan don kebutuhan pokok lainnya, termasuk biaya pendidikan onak sehinggo putus sekolah atau terlambat masuk sekoloh. Rumoh tempot tinggol mereka memperihati nkan, bide atau bilik, kondisi rusak, sebagian dibongun diatas tanoh milik orang lain, sebagian lainnya ng ontrak, dan banyak yang numpang pado keluarga lain.
11 3
Jumal Penel,tran dan Pe1wemhanga11 Kesejahteraa11 Sosial, Vol 14, No. 02, 2009: 110- 121
Dolam perspektif keberdoyaan sosial, keluarga yang termosuk pada klaster ini dopat disebut sebagai keluarga sangat tidak berdaya. Kloster II. Masyarakat setempat menyebutnya keluarga lemah . Keluarga yang masih memiliki pencari nafkah, biasanya suami don isteri masih ado, do lam usia produktif, di bawah 60 tahun, tetapi pekerjaan yang di lakukan tidak cukup produktif atau hasilnya ti dak cukup untu k memenuhi kebutuhan keluarga secara memadai. Bidang pekerjaan mereka adalah: bu ru h nelayan (disebut bidak atau nelayan numpang), buruh t ani (nandur, menyiangi rumput), buruh tidak tetap (kuli panggul, kuli bongunan), pedogang kecil-kecilon (penjual ikan keliling, penjual r.nakanan kecil keli ling), tukang ojek don petani penggarap . Menurut perhitunga n warga setempat (Tim Pemeringkat) penghasilan ke lu arga ini rota-rota ku rang dari Rp.30.000,- per hari. Dengan penghasilan sebesar itu, sulit bagi kelu arga ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan layak. Berobat di Pu skesmas masih terjongka u, akan tetapi untuk kebutuhon yan g memerlukan biaya lebih besar don berkesinambungon tidak dapat dipenuhi seperti biaya sekolah anak- anak don membangun rumah. Karena itu, banyak anak-anak mereka putus sekolah sebelum ta mat SD atau SMP otau SMA don rumah tidak dapat dibangun secara layak. Dalam pe rspektif keberdayoan sosiol, keluarga yang termosuk pada klaster ini dopot disebut sebogai keluarga tidak berdaya . Kloster Il l. Masyarokat setempat menyebutnya keluarga seda n g. Termasuk dalam k loster ini adalah keluarga dengan pekerjaan relat if t etap, usaha send iri, seperti: nelayon pemilik perahu, petani pemilik Johan don sebagian petani maroh, pedogong (warung) sederhana (pemilik modal). juragan kuli, peternak oyam, Ek o nomi keluarga ini agak mapon, penghasilan cukup, kebutuhan sehari-hari untu k makan don biaya seko lah anakanak terpenuhi, akon tetapi masih rentan, gejolak ekono mi dapat menggoncang
114
keuangan keluarga (Kenoikan harga komoditas tertentu sepe rti : BBM atou pupuk don kebutuhan poko k langsung berpengauruh negotif secara sign ifikan) . Rumah tempattinggal mereka milik sendiri, relatif memadai, se bagia n besa r permanen, dinding terbuat dari batu bata (tembok) . Sebagian memiliki sepeda motor kreditan atau gada ian . Do lam perspe kt i f keberdayaan sosial,kelua rga yang t ermasuk pada klaster ini do pat disebut sebagai keluarga be rda ya . Kloster IV. Masyarakat setempat menyebutnya keluarga cukup. Termasuk dalam klaster ini adalah keluarga pemilik usaha besar: iuragan ikan, wa rung sembako, toko pakaian, pemi lik klinik, Pejabat Satpol PP, pemil ik rumah kontrakan, para normal (habib), pekerjaan tetap, nelayan pemil ik perahu dengan a l at-ala t nelayan , sebagian lainnya adalah PNS don guru. Mereka sem u a memiliki sumb er penghasilan relatif stabil seperti pedagang dengan omset mapan . Sebag ian bahkan memiliki penghasilan relatif cukup besar, memiliki lebih dari satu usaha atau sumber penghasil an don seca ra sos ial suda h terpandang . Rota-rota mem iliki harta bend a yang menon jol, rumah pribad i yang bogus (permanen, gedong), memiliki mobil, don atau tanah atau empang luas. Pemenuhan kebutu han sehari-hari bagi keluarga ini tidak me njadi masa lah, tidak ado kesulitan signifikan wa l au terjadi goncangon ekonomi (keno ikan hargaharga) . Dalam pe rspektif keberdoyaan sosiol , keluorgo yang termosuk pada klaster in i do pot disebut sebogai kel uarga cu kup berdaya , b. Factor Penyebab Diskusi warga menyimpulkan bahwa kemiskinan di wiloyah desa ini disebabkan oleh tigo hal utamo, yoitu : l) Keterbotasan modal; 2) Kuolitos SDM rendah; don 3) . Keterbotaso n iopangon kerjo . Ketiga faktor tersebut soling terkoit, satu dengan yang lain, sehingga merupakan moto rantai dari satu lingkoran kemiskinan.
Model, Pel11a11g dan Ta11fnngan Pembentuknn P11sat Layanan Kessos di Kecamatnn
,"I
(Anwar Sitepu)
'
'I
l
I
l
i
\
l) Keterbatasan modal terjadi karena keterbatasan penghasilan. Keterbatasan penghasila n karena duo hal, yaitu: l) pekerjaan nelayan atau tani turun temurun (secara tradisional), dengan a lat sederhana sehingga hasil produksi sedikit; 2) harga jual murah . Akibatnya keluarga tidak mampu menabung .
kerja . Pilihan kerja yang tersedio dori dahulu hanya nelayan atau tani . Kerja di luor nelayan otau t ani sangot sulit diperoleh, kolau pun ado kesempotan kerja di pabrik sekarang tidak nyaman karena sistem kontrok, setelah bekerja beberapa tah un di PHK, tanpa memperoleh jaminan.
2) Keterbata sa n Lapangan Kerja terjadi karena kualitas SDM rendah. SDM re nd a h karena putus sekolah. Putus sekolah terja di karena penghasila n renda h (tidak ado biaya sekolah). Kemudian kawin pada usia m uda .
Kemiskinan secara langsung atau tida k l a ngsung menimbulkan seju mlah maso loh aktual lain, yang dirasakan masyarakat. Beberopa masalah yang dapat di identifikasi adalah : a) Anak terlantar, meliputi: anak putus sekolah don atau anak terlambat mosuk sekolah, a nak menderita gizi buruk; b) Keluarga dengan r uma h tida k layak hun i; c) Ling kungan tidak bersih don kumuh; d) Lanjut Usia terlantar; e) Wanita Rowan Sosial Ekonomi; f) Buta huruf; g) Kejadian
3) Keterbatasan k ua litas Sumber Daya Manusia terjadi karena putus sekolah. Putus sekolah terjadi karena tidak ado biaya. Tid ak ado biaya karena penghasilan rendah . Keterbatasan SDM mengakibatkan keterbatasan lapangan
Tobe! 3. Ba n •,•ok nya Pend u d uk Desa Su kav.•al , Penyondang ,\!'iosolah Sosi al
I
No
I
Jenis t vlaso , oh
Sonya kn y a
Sat uo n
I
Keteran gon Sumbe r Do!a
I
Ke!uarga Fakir
,Viiskin
-
246
635
KK KK KK
2
Keluarga
3
Keluorgo nerumoh t i d _?'.:__!_c:_yok
246
..0..nak terlantor
109 29
orang
18
o ran g
- -4 5 6
-
Penya n d an g coco, \Narn to Rav,lon Sosiol Elonomi
- -
,___ _ o ra n g
Doro pnmer - I - - - --
I
Data primer
'I
Data pnn1e 1·
I'
. --
-Dato Ke lu r aho n
Data K elu rah on
I
!
Doto KeiLn·a h an
J
I i
I
115
/11mai Pcne/llwn da n Pe11gembm1gm1 Kese1ahteraa11 Sosral, Vol 14, No. 02, 2009: 110 - 121
luor bioso (KLB) di are, kuolitos kesehotan rendah .
3,
Peloyanan Sosial di Deso Su k a w a li
Di Deso Sukawali sesungguhnya telah don pernah diselenggorakan pelayanan sosial oleh berbagai p i hak , baik lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga pemerintah, dia ntaranya adalah: a. C A RE lnternasional CARE International adalah sebuah NGO yang berpusat di Amerika Serikat. Lembaga ini menyelenggorakan pelayanan sosial d i Kobupaten Tangerang, termasuk di Deso Sukawali, Kecamatan Pakuhaii sejok Desember 2005 . Kontrak kerio CARE dengan Pemerintah Kabupaten Tangerong, hanya selama 2 tahun, karena itu kegiatan CARE soot penelitian dilakukan sudah dalam proses pengakhiran. Melalui BERSIH Project, CARE menyelenggara kan 3 program utama, yaitu: Program Gizi masyarakat (GIZMAS), Kesehatan Lingkungan (Kes l ing), Pelayanon Kesehoton. Wuiud konkrit pelayanan sosial CARE di Deso Sukowali odoloh: pembanguna n WC umum, pemberion mokanan tombohon bogi bolita gizi buru k, penyuluhon ibu hamil don menyusui, penanomon kebiasaan meniaga kebersihan lingkungan don kebiasaan cuci tangan sebelum ma kan . Secora umum keg i atan Nc;O i n i t el ah berhas il membangun kesadara n warga men jaga kebersihan don m e m be r i p erh a t i an kepada kepenti ngan anak . Namun masalah kemiskinan belum tersentuh don meniadi ganjalan ut ama bagi upaya peningkatan kualitas hidup penduduk. Hal ini terungkap dalam diskusi dengan warga. lbu lyoh, salah seo rang kader PKK: "Kami mau melaniutkan kegi atan yang sudah dilaksanakan bersama CARE, tetapi kami nggak punyo dona". b.
LPK d o n LP P-U MKM
Lembogo Perkred iton Kecamo tan (LPK) don Lembogo Pem b erd oyoon Pengusa ho (LPP) - Usaha Mikro kecil don Menengah (UMKM) ada loh duo lembaga
11 6
milik Pemerintah Kabupaten Tangerang berada di bawah Badon Koordinasi Penanaman M oda I Dae rah (BKPMD) Kabupaten Tangerang. Keduo lembogo tersebut merupokan Lembago Keua ngan Mikro (LKM) non bank don non koperosi. LPK odalah LKM yang mengelolo dona milik Pemerintoh Daeroh (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bonten don Kabupaten Tongerang) don iugo simponon mosyarokot yang diso lu r kon do l om be nt uk pinjomon otou kredit dengan menggunakon sistem perbankon guno membiayoi kegiatan ekonom i masy orakat serto mengembangkon budoyo m enobung (capital formation ) untuk mening katkon pendopotan kemandirion usoho. LPP odoloh LKM yang mengelolo dona mi lik Pem erintoh Kob upaten Tongerang don milik masyorokot (berupa simponon) yang disolu rkon dalom bentuk piniamon atou kredit tan po ogunon dengon mengunokan sistem Gramenen Bank guna membioyoi kegioton ekonom i serto mengembongkon budoya me nabung (cap ital formot;on) untuk meningkot kan pendapoto n do n ke mandirian usoha . Keduo lembog o mempunyai tujuon umum yang soma yoitu menunjo ng don m endukung peloksonaon pembongunon daeroh dolom rangko terwuiudnyo peningkoton pendapotan don pertumbuhan pereko no mia n kerakyota n keorah pen in gkaton kesejahteraan mosyora kat seca ra berkesinombungon serta sebogoi sa la h sotu sum ber PAD. Kegi ata n kedu o le mboga relatif sudoh membontu worga mosyorokat yang memerluka n pin jomon modal usoha, okon tetapi belu m cukup meningkotkon k eberdoyoan masyarokat se ba goi kesotuon sosiol. Selain keduo pelayanan diotos, di deso ini diselenggorokon pelayonon sosiol d o l om bentuk beros bersubsidi b ogi keluorgo mis kin yang populer disebu t "roskin" .; bontuan tunoi BUMN don Proyek Peningkatan Pendapaton Petani don Nelayasn Kecil (P4K). Distribusi raskin di lapongan - seperti dipantau d i RW 01,02 ,03 don 04 - dilakukan secara merata kepada semua keluarga setempat
Model, Peluang dan Tantanga11 Pembenh1kan Pusal l ayauan K<'ssos di Keca matau
tonpo kecuoli . Biosanya setiap keluargo berhak " menebus" sebanyok 6 kilogram dengan harga Rp.2.000,- per kg . Nyatanya banyak keluarga mengaku tidak sanggup menebus, sehingga keberhasi lan tujuan program in i diperkirakan tidak sepenuhnya t ercapoi . Bantuan Tunai BUMN bersifat insidentil, ditujukan kepada keluarga m iskin, masi ng-masing berhak memperoleh sebesar Rp. l 00,000. Dalam prakteknya keluorgo miskin menerimo sebesor Rp. 70.000,- sebesar Rp.30.000,diserohkon kepada Ketua RT unt uk dibagikan kepada keluorgo yang ti dak menerimo . Proyek Peningkoton Pendapatan Petoni don Nelayon Kecil (P4K) disele nggarakon o leh Dep.Pertonion pada tohun 1997 . upaya yang dilakukan adaloh memeberi bantuon modal bergulir kepodo isteri petani. Sasaran awol meliputi sebanyak 350 orang yang diorgonisosikan dala m 35 ke l om p o k, akan tetapi pengguliran modal pada akhirnya kurang berhosil, yang dapot bertahan soot ini hanya 3 sampoi 4 kelom pok (Sum ber Eeng Suherman, warga setempat yang bertindak sebagoi Pendomping, dalam Forum Penyusunan Rencana Aksi, 15 Juli 2008). 4.
Kelembagaan Dinos Kabupaten Tangerang
Sos i a l
Peraturar, Daeroh Kobupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 tentang O rgan isasi Perongkot Doerah Kabupaten Tangerang yang ditetapkan pada tonggol 24 April 2008 pado bob XX menetapkan bahwa susunan organisasi Dinos Sosial me liputi: 1) Kepala Dinos; 2) Sekretariat; 3) Bidang Pemberdayaan don Rehabilitasi Sosial; 4) Bidang Bina Kelembagaan Sosia l; 5) Bidang Penanganan Ko rban Bencana don Keluarga Miskin; 6) Unit Pelaksa na Tekn i s (UPT) don 7) Kelompok Ja bata n Fungsional . Dolam kenyotoa n nyo sam pai sejauh ini Dinos Sosial belum memi liki duo ko mponen terokhir, yoitu: UPT don Kelompok Jo baton Fungsional. Pada pihak loin Dinos Sos iol belum memiliki perponjongon tangon di wiloyoh kecamatan yang bertugas sebagai pelaksana pelayanan sosial . Lebih auh Perat uran Bupati Kobupaten Tan gera ng '10mor 16 Tohun 2008 tentang Rincian Tugas, ~..,ngsi don Tata Kerjo Dinos Sosiol Kobupaten
(A mmr S1frpu)
Tangerang pada pasal 24 oyot (1) menyotokan bohwo pado Dinos Sosial da pat dibentuk Unit Pelo ksono Teknis . Ked uo kebij akan dae rah tersebut menu njukan bahwo: pertoma. Dinos Sosia l sebagai instansi pemerintah doerah dolom bidang pembangunan kesejahteraan sosial belum memiliki unit khusus yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kecamata n; kedua, Dinos Sosial dimungkinkan membentu k UPT opobila diperlukon . Pelayonon sosial o leh Dinos Sosiol seloma ini diselenggarakon dolom bentuk kegiatan proyek, sehingga lebih merupakan kegiatan insidental, tido k b erk el anjuton, cakupannya amat terbatas, hosilnyo "kurang terlihat", seperti dikemu kokan Kasi e Perencanaan, Jan Piter Situmorang. 5.
Anol i sis
Peluang
don
Tontangan
Pembe ntukan PLS a.
Peluang
Berdasa rkan temuan pene lit i an seperti diuraikan pada bagian sebelumnya dapat dikemu ka ka n bahwa PLS memiliki peluang untuk diloksonakan, karena: 1. Kebijakan daerah: Peroturan Daerah Kabupaten Tangerong Nomor 02 Tahun 2008 tentang O rg o ni sos i Perangkat Daerah Kabupoten Tangero ng yang d i teta pkan poda tangg al 24 April 2008 pado bob XX menetopkan bahwa saloh orgonisasi Dinos Sosial meliputi : Kepola Dinos, Sekretoriat, Bidong Pemberdayaan don Rehabilitasi Sosio l, Bidong Bina Kelembagaan Sosial, Bid a ng Penanaanan Ko rban Bencana don Keluarga Miskin, Un it Pela ksana Teknis don Kelompok Jabatan Fungsiona l. Lebih jauh Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang nomor 16 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi don tata kerjo Dinos Sos ial Kabupaten Tangerong pa d a pasal 24 ayat ( l) menyatakan bahwa pada Dinos Sosial dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Sampai se jauh ini Dinos Sosial belum memiliki UPT yang dimaksud. 2. Kepola Dinos don jajarannya sudah mengungkapkan niat mendirikan UPT
117
/11mnl Penelitian dan Pengembangan Kesejaltteraan Sosial, Vol 14, No. 02, 2009: 110 - 121
dalam bentuk panti sosial don berharap Pusat penelitian don Pengembangan Kesejahteraan Sosial dapat membantu pihaknya menge1ua r kan rekomendasi sehingga persetujuan Bupati don DPR lebih mudah diperoleh . Persoalannya adalah bent uk UPT yang dimaksud Kepala Di nos berbeda dengan UPT yang digagas melalui penelitian ini, apabila Kepala Dinos dapat diberi pemahaman bahwa UPT da lam bentuk PLS lebih efektif don efesien, kiranya yang bersangkutan akan sepakat, 3. Pejabat Dinos Sosial baik Kepala Dinos maupun Kepala Sub Bagian Perencanaan memandang bahwa Pusat Layanan Sosial diperlukan untuk mendukung peningkatan kiner ja Bupati dalam bi dang pelayanan sosial. Pandangan pejabat Dinos tersebut ternyata ditindaklanjuti secara konkrit da l am bentuk dukungan selama penye le nggaraan peneliti an pada tahun pertam a, Dukungan yang dim a ksu d m el iputi penda mpingan selama proses penelitian don "fasilitasi (perluasan jangkauan penel it i an) pembentukan Pusat Layanan Sosial" . Melalui fasilitasi tersebut jangkauan penelitian yang semula hanya meliputi wilayah 4 Rukun Warga (RW) dengan l 056 KK menjadi seluruh wi layah Deso dengan 9 RW don 2,052 KK, 4 , Penyandan g masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Tangerang relatif banyak, termasuk don terutama penyandang masalah kemiskinan . Di desa lo kasi penelitian dari 2 .052 KK penduduk yang berhasil diidentifikasi, sebanyak 420 KK merupakan keluarga sangat miskin don 535 keluarga miskin (menurut ukurann setempat) . Selain itu t e rdapat pe nyandang masalah kesejahteraan sosial lain nya, seperti : Lan jut Usia terlantar, anak t erl antar, keluarga dengan rumah tidak layak huni, wa nita rawan sosial ekonomi don lain sebaga inya . Hal tersebut berarti di perlukan penanganan lebih intensif,
118
PLS dimaksudkan sebagai pelaksana pelayanan sosial selain terpad u juga intensif. 5. Pe ndampin gan sosial masya raka t secara sistematis ju ga di pandang mendesak karena, menu rut pengamatan aparat Dinos Sosial , di wilayahwilayah dimana banya k berdiri usaha atau perusahaan, sepe rti kawasan Kecamatan Kosambi (dekat Bandara Soekarno-Hatta) masya rakat cenderung merasa tersisi h, tidak dapat memanfaatkan peluang yang muncu l karena tidak siap. Akibat lebih jauh adalah mereka cenderung bersi kap "oposan", tidak pe rcaya dengan pemerintah don apatis . Pengamatan seperti ini antara lain dikemuka kan oleh Ors. Piter Jan Situmora ng, Msi, Kepa la Sub Bagian Perencanaan Dinos Sosial. Kondisi seperti in i me r upa kan masalah kompleks , menyangkut banyak aspek, mulai da ri aspek ekonomi (kesem patan kerja), masalah sosial -p sikol ogis (merasa dibohongi do n t ersis ih kan, d on kemud ian berkembang ke masa la h integrasi masyarakat atau kesatuan bangsa pada umu mnya) . Situas i seperti itu tidak menguntungkan untuk integrasi atau kesat uan masyara kat, sehingga di wilayah lain yang bel um terlanjur seperti itu, termasuk di wilayah Kecamatan Pakuhaji, perlu dilaku kan pencegahan dengan terlebih dahu lu mempersiapkan masyakarat sebelum terlanjur merasa tersisih di daerah nya sendiri. 6 . Kebijakan nasio nal da lam bi dang pembangun a n kesejahte raa n sosial yang terkait adalah peni ngkatan profesio nalitas pelayana n sosial , di mon o jo boto n f ungs iono l peke rjo sosiol don penyuluh sosial akan segera dikembangkan. PLS sebagai UPT akan "diawaki " atau d i operas ikan oleh pekerja sosi al fungsi o na l. Hal ini secara la ngsung sudah sinkron dengan kebi ja kan Pemerin t ah Daerah Ka bu p aten Tangera ng tentang perangkat da erah, di mono
Model, Pelua11g da11 T,mta11gan Pembentukan Pu sat Laya11a11 Kcssos dz Keca matan
disebutkan komponen Dinos Sosial selain Kepala Dinos don stafnya juga UPT don jabaton fungsional. b.
Tantangan
Pembentukan PLS sebagai sebuoh UPT diperkirakan juga akan menghadapi tantangan, beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi adalah : l . Penolakan oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan, sehingga dengon berbagoi dalih akan mengusahokan merintang i pembentukon lembaga t ersebut. Dirugikan dolam hal ini mengandung makna luas, dapat dalam arti menambah beban kerja, khawatirtersaingi prestasinya, dikurangi pe rannya, sampai pada khawatir dirugikan secaro ekonomi . 2. Penol akan juga dapat datang dari pihak yang memandang pelayanan sosial tidak bermanfaat, memberatkan beban biaya yang harus ditanggung APBD, memperpanjo ng rantai birokrasi. 3. Sumber daya manusia yang memenuhi kualifikas, menjadi operator lem baga tersebut tidak tersedia atau kalau pun terse d,a tidak berm,not karena berbagai alasan, boik kaner maupun eko no mi .
V.
KES IMPULAN
Pusat Layanon Sosial (PLS) sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pelayanan keseja hteraan sosial, pada kasus Kabupoten Tangerang, dimungk inkan ke hadira nnya karena kebijakan daerah setempat memberi ruang untuk itu don pejabat setempa t memondang memerlukannya . Lem baga pelayanan kese jahteraan sosial dipandang relevan karena pelaya nan kesejahteraan sosial selama ini dilakukan dalam bentuk kegiata n proyek semata, kurang mendasar, cakupan sangat terba tas, belum mampu me nggali potensi masyarakat setempat menjadi kekuatan di namis atau sumber pemecahan masalah secara berkelan jutan. Pada hal masyarakat setempat sesungguhnya, disamping menghadapi permasalahon kesejohteraon yang kompleks juga memiliki potensi sangot besor
(A11war Sztepu)
untuk mengotosi masalahnya sendiri secara swodayo. Potensi tersebut dapat didayagunakan dengan sentuhan pemberdayaan, dengan membongun mekanisme ke rjasama soling menguntungkan antara lopisan atau komponen masyarakot. Sentuhan demikian dipandang kurang memadai jika dilakukan hanya melalui kegiatan pelayanan dalam bentuk kegiatan proyek yang waktu nya sangat terbatas . Pada kasus Kecamatan Pakuhaji, persiapan pemberdayaan sosial masyo rakat dapat dilokukan dengan "mudah", masyorakat menyambut antusias set eloh melalui proses sosialisasi luas, sampai tingkot Rukun Tetanggo (RT) don Rukun Wargo (RW) . Seluruh komponen mosyorokat be rs edia menyisihkon waktu, tenaga, pikira n bahkan materi selama proses persiapan berlangsung. Pada lokasi penelitian, Deso Sukawali, telah berhasil diidentifikasi masalah don penyandang masa lah serta sumber don potensi kesejahteraan sosial. Kemudian telah tersusun rencana kerja masyarakat don telah t erbentuk perkumpulan atau o rganisasi masyarakat untuk melaksana kan rencana kerja yang telah disusun . Selama kegiatan penelitian action dilakukan ti dak ditemukan tantangan berarti, seluruh pihak baik warga, tokoh mosyoraka t maupun aparat pemerintah kecamatan, desa maupun lintas sektoral tampak menyambut antusias. Namun demikian, peluang tantangan pembentukan Pusat Laya nan Sosial sebagai lembaga pelayonon kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan diperkirakan dopat datang dari pihak-pihak yang khawoti r merasa tersaingi atau dirugikan baik secaro emosional maupun secara material. Tantangan juga diperkirakan dapat datang dari pihak yang kurong memahami hakekat pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi sosial, yang memberi keuntungan jangka panjang.
VI. REKOMENDASI Sesuai rencana awal, penelitian ini perlu dilanjutkan sehingga diperoleh lebih banyak masukan untuk menjawab tujuan akh ir penelitian . Pelaksanaan penelitian tahun keduo, m e r up akan pendampingan pelaksanaon rencana kerja masyarakat, di mono peneliti b erperan sebagai pekerja sos i al operator lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang
119
Jurna/ Penellt1an dan Pmgembangan Kese1altteraan Soszal, Vol 14, No. 02, 2009: 110 - 121
disebut Pusat Layanan Sosial (PLS) . Selama proses pendampingan peneliti perlu melibatkan pihak lain, baik intitusi pemerintah daerah don pusat maupun komponen masyarakat seperti LSM, dunia usaha don tokoh. Hal tersebut selain mengurangi terjadinya resistensi sekaligus untuk soling menunjang. Apabila secara operasional inst itusi terkait tidak dapat terlibat langsung, sekurang-kurangnya mereka d iberi informasi don diminta memberi masukan, dapat dilakukan melalui proses sosialisasi.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Adi, lsbandi Rukminto. 200 1. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat don lntervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran don Pendekatan Praktis. Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta. lfe Jim . 2002. Community Development: Community based alternatives in on age of globolizot1on. 2nd ed. Longman Australi a Ptv Ltd. Australia. Morliyantoro, Oel in. 2002. Konsep don Relevansi Modal Sosial, do/am Majalah Jendela Volume 1. Yogyokarto: APMD/STPMD. Nasution, S., 2003 . Metode Research 1/miah. Ja karta : Bumi Aksara. Nuryano, Mu'man. 2003 . Pera nan Socio/ Capital sebagai Piranti Sosial Komun itas Dilihat dari D,mensi Teontis don Empiris, dalam lnformasi Kajian Permasalahon Sosial don UKS. Jakarta : Puslit PKS Depsos RI. Soetarso, 1980, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial don Kebijakan Sosiol, KOPMA STKS Bandung . Oisertasi: Joyakin Tampubolon, Disertasi: Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Kasus Pemberdayaan Masyarakat miskin melolu, Pendekatan KUBE di tiga Provinsi: DK/ Jakarta, Jatim , Kaltim), Program Studi llmu Penyuluhan Pembangunan, IPB, 2003. Modul Mata Kuliah: Nasdion, Fredian Tanny don Lalo M, Kolopoking . 2003. Sosiologi untuk Pengembongan Masyarakat (SEP 51 B). Program Kerjasama Pendidikan Pascasarjana Bidang Professiona l Jurusan l! mu -llmu Sosiol Ekonomi Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogar don Program Pascasarjana lnstitut Pertanian Bog or. Nasdian, Fredian Tanny don Bambang Sulistyo Utomo. 2004. Pengembangan Kelembagaan don Modal Sosial. Program Kerjasama Pendidikan Pascasarjana Bidang Professional Jurusan llmu-l lmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogar don Program Pascasarjana lnstitut Pertan ion Bog or. Kebijakan: Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 / HUK/ KEP/ KEP/ 11/ 1 984 tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosia l, Jakarta. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 / HUK/KEP/KEP/11/ 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Bida ng Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial, Jaka rta.
120
Model, Peluang dan Tantangan P,•111benh,ka11 Pu<;a/ Laya11a11 1-:<'«os dz Kt'ca111ata11
(A m<>ar S 1kp11)
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/ HUK// 1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejohteraan Sosiol, Deportemen Sosial, Jakarta. Keputuson Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/HUK//1996 tentang Pola Dasa r Pembangunon Bidong Kesejahteraan Sosial, Deportemen Sosial, Jakarta. Peraturan Daerah Kobupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Orgonisasi Perangkot Daeroh Kabupaten Tangerang Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2008 Tentong Rincian Tugas, Fungsi don Tata kerjo Dinos Sosial Kobu paten Tangerang Rencana Strategis Penanggulangon Kemiskinon Program Pemberdoyoan Fakir Miskin, To hun 2006-2010, Departemen Sosial, 2005. Rencona Strotegis Departemen Sosia l RI 2004 - 2009, Departe men Sosial RI, Jakarta, 2005
BIODATA PENULI S : Ors . Anwar Sitepu, MPM, odolah Peneliti Pada Pusot Penelitian don Pengembangon Kseja hteraon Sosial - Badon Pendidikan don Penelitian Kesejaheterao n Sosi al.
12 1
