ANTISIPASI PELAKSANAAN U U DESA NO.6 TAHUN 2014 DALAM MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ANTISIPASI PELAKSANAAN U U DESA NO.6 TAHUN 2014 DALAM MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN Oleh:

Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc Ketua Program Studi Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak SPS-INSTITUT PERTANIAN BOGOR Disampaikan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 Maret 2014

Copy right: Herien Puspitawati Dept. Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor Email : [email protected] http://herienpuspitawati.files.wor dpress.com.

TUJUAN PRESENTASE • Mengidentifikasi potensi dan prospek desa dalam pembangunan keluarga sesuai UU desa. • Meningkatkan berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan. • Meningkatkan usaha produktif keluarga dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. • Mendorong pemerintah desa untuk lebih memberikan pembinaan dan fasilitasi usaha ekonomi keluarga miskin. • Memperluas jejaring dalam meningkatkan SDM, kualitas produk, pemasaran dan pengembangan usaha produktif keluarga miskin.

Latar Belakang Perlunya UU Desa • Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman terutama menyangkut: o Kedudukan masyarakat hukum adat. o Demokratisasi. o Keberagaman. o Partisipasi masyarakat. o Kemajuan. o Pemerataan pembangunan.

sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar Belakang… • Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). • Dengan konstruksi menggabungkan fungsi selfgoverning community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

SEPINTAS U-U NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA KETENTUAN UMUM

• Desa • Pemerintahan Desa • Badan Permusyawaratan Desa • Musyawarah Desa • Badan Usaha Milik Desa • Peraturan Desa • Pembangunan Desa

• • • •

Kawasan Perdesaan Keuangan Desa Aset Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa • Lembaga Kemasyarakatan Desa • Lembaga Adat Desa

DIMANA INTEGRASI KESETARAAN GENDER? Pasal 3: Pengaturan Desa Berasaskan • • • • • • •

Rekognisi. Subsidiaritas. Keberagaman. Kebersamaan. Kegotongroyongan. Kekeluargaan. Musyawarah.

• Demokrasi. • Kemandirian. • Partisipasi.

• Kesetaraan. • Pemberdayaan. • Keberlanjutan.

DIMANA INTEGRASI KESETARAAN GENDER? Pasal 4: Pengaturan Desa Bertujuan: • Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. • Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. • Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

•

•

•

Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pasal 8: Pembentukan Desa Harus Memenuhi Syarat: • Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan. • Jumlah penduduk: o Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 KK. o Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 KK. o Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 KK. o Sulsel dan Sulut paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 KK. o NTB paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 KK, o Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontali dan Kalsel paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK. o Kaltim, Kalbar, Kalteng dan Kaltara paling sedikir 1.500 jiwa atau 300 KK. o NTT, Maluku dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK. o Papua/Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 KK.

DIMANA INTEGRASI KESETARAAN GENDER? Pasal 24: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

• Kepastian hukum. • Tertib penyelenggaraan pemerintahan. • Tertib kepentingan umum. • Keterbukaan. • Proporsionalitas. • Profesionalitas.

• • • • •

Akuntabilitas. Efektivitas dan efisiensi. Kearifan lokal. Keberagaman. Partisipatif.

Pasal 26 dan 33: Tentang Kepala Desa • Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan,” Pasal 26 Ayat (3c,d). Kriteria calon kepala desa (Pasal 33): • Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia 20-42 tahun, dan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaraan. • Kalau mau merubah Indonesia bagaimana kalau Kepala Desa adalah kaum terpelajar yang berkompetensi ilmu pengetahuan?? Minimal Diploma 1?? Agar menguasai pemberdayaan masyarakat dan birokrat yang baik dan benar dan mengingat beratnya resiko UU ini.

Pasal 72 dan Pasal 75: Pendapatan Desa dan Kekuasaan Kepala Desa • Adapun pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa) Alokasi APBN, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Juga alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (Pasal 72). • Selain itu Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dan Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta Lain-lain pendapatan desa yang sah. • Pasal 75: Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa; Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa; Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. • Jadi Kepala Desa dituntut untuk mempunyai kompetensi enterpreneur dan berkarakter terpuji (karena menguasai dan mengelola kekayaan desa).

Pasal 67, Ayat 1 dan 2: Hak dan kewajiban Desa •

Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan mendapatkan sumber pendapatan.

•

Desa berkewajiban melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

•

•

Berarti harus ada kesepahaman, keserasian baik SDM maupun komunikasi personal dan kelembagaan antara aparat desa dan masyarakat, padahal di Indonesia masih beragam dinamika masyarakatnya.

Pasal 68 Ayat 1 dan 2: hak dan kewajiban Masyarakat •

Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil; menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

•

Masyarakat Desa berkewajiban membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

•

Berarti masyarakat harus ada mampu melaksanakan kewajiban dan mengerti haknya. MASYARAKAT… TERMASUK KELUARGA…

•

Pasal 78: Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan: Pembangunan Desa • Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. • Secara eksplisit sudah ada kata pengarusutamaan. • Secara eksplisit tidak ada kata perlindungan perempuan dan anak

Pasal 80: Perencanaan Pembangunan Desa • Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. • Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: o Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. o Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. o Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; o Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi. o Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 87 dan 88: Badan Usaha Milik Desa • Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa; Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. • Sampai sejauh mana tidak terjadi konflik kepentingan dalam BUM?

Pasal 94 & 95: Lembaga Kemasyarakatan Desa & Lembaga Adat Desa • Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa; Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. • Lembaga Adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa; bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Kelebihan/Kekuatan UU 6/2014 • Kesempatan untuk memaksimalkan percepatan pembangunan. • Kesempatan bagi putra daerah yang berkompetensi untuk pulang membangun desa. • Kesempatan untuk memeratakan SDM berkualitas ke semua daerah. • Kesempatan pembangunan yang kerkelanjutan secara merata dan menyeluruh.

Kelemahan/Tantangan UU 6/2014 •

•

• •

• •

• •

Negara (State) terlalu kuat dalam mengatur desa yang dikuatirkan justru memperlemah keunikan desa meskipun dalam UU disebutkan bahwa Desa berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan. Pendekatan structural fungsional dalam tata kelola desa untuk percepatan pembangunan desa menjadi baik/efektif/efisien apabila tidak terlalu kaku formal dan procedural. Bukankah justru desa menjadi terbebani dengan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak semua desa mempunyai kemampuan yang sama? Interpretasi Pasal 67 dapat diartikan berbeda oleh setiap desa yang memungkinkan dapat menimbulkan konflik internal di desa baik konflik vertikal maupun horizontal; terlebih penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam local oleh penguasa elit desa. Dimana posisi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat? Posisi keluarga menjadi lemah karena terlalu diatur oleh Negara. Asas kekeluargaan yang sangat beragam di Indonesia menjadi harus menyesuaian dengan peraturan Negara, meskipun ada tertulis bahwa hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa dipertimbangkan dalam UU ini. Posisi perempuan tidak disinggung secara eksplisit. Perlindungan anak tidak disinggung secara eksplisit.

Pendekatan Teori dan Menyikapi dan Mengantisipasi UU Desa • Pendekatan Teori Struktural Fungsional: Berkaitan dengan struktur dan fungsi pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi fasilitator dan pelayanan kepada masyarakat. • Pendekatan Teori Gender: Berkaitan dengan aplikasi analisis gender dalam planning dan budgeting (PPRG). • Pendekatan Teori Perkembangan: Berkaitan dengan penyusunan program yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. • Pendekatan Sosial Konflik: Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan potensi konflik baik vertikal maupun horizontal.

PERTANYAAN PELAKSANAAN UU DESA • Siapa yang akan menduduki posisi sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD? • Bagaimana ketersediaan SDM lokal dalam mendukung persyaratan posisi elit desa? • Bagaimana keterlibatan perempuan dalam mengisi posisi elit desa? • Bagaimana mengantisipasi dampak negatif dari pelaksanaan UU Desa? • Bagaimana mempersiapkan persiapan dan pelaksanaan UU Desa? • Bagaimana menggunakan UU Desa untuk kepentingan masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi masyarakat?

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PROSPEK DESA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA SESUAI UU DESA

• Perlu pemetaan potensi SDM dan sumberdaya alam serta prospek desa: – – – – – – –

SDM Penduduk (pendidikan, pekerjaan,kesehatan) Komposisi Penduduk (dependency ratio, ratio P/L) Nilai-nilai keluarga, norma Data terpilah Potensi SDA (pertanian, sungai, hutan, dll) Kelembagaan (ekonomi, sosial, budaya) Iklim dan suhu udara, kelembaban, topografi, agroekologi.

MENINGKATKAN BERBAGAI UPAYA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

• Pendekatan individu: Peningkatan SDM dimulai dari etos kerja: Gerakan hidup sehat dan berkarya. • Pendekatan keluarga: Peningkatan penghasilan keluarga (family generating income) sesuai dengan agroklimatologi. • Pendekatan masyarakat: Peningkatan modal sosial, kelembagaan masyarakat. • Pendekatan kelembagaan: Peningkatan good governance, transparancy, eficiency management.

MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF KELUARGA DALAM UPAYA MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI KELUARGA

• • • • •

Usahatani Usaha Kerajinan Usaha Pengolahan Pangan Usaha home-industri Pemanfaatan Pekarangan (tanaman bumbu dan obat, vertikultur, tanaman hias-hortikultura, tanaman buah, dll) • Penggunaan IT dalam usaha produkstif keluarga. • Usaha berkelompok.

Hasil Penelitian Kontribusi Perempuan Status Perempuan Kontribusi Ekonomi Tenaga Kerja di Industri Sandang Kontribusi terhadap pendapatan Di Propinsi Bali7.1. keluarga adalah sebesar 29,55% untuk bordir, 35,70% untuk konveksi dan 34,85% untuk tenun. Pedagang usaha warung makan Kontribusi sebesar 66,2% di lingkar kampus IPB terhadap pendapatan keluarga. Branangsiang dan Dramaga, Bogor7.2. Pedagang Pasar Tradisional di Kontribusi sebesar 61,2 % Kabupaten Aceh Besar dan terhadap pendapatan keluarga. Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam7.3.

Kontribusi Perempuan Status Perempuan Kontribusi Ekonomi Pengolah usaha perikanan di Kontribusi sebesar 38,14 %Desa Tasikagung Kecamatan 43,47% terhadap pendapatan Rembang Kabupaten Rembang keluarga. Jawa Tengah7.4.

Petani , pedagang dan usaha di Kontribusi sebesar 46,56 % bidang pertanian7.5. terhadap pendapatan total keluarga.

Kontribusi Perempuan Status Perempuan Kontribusi Ekonomi Pembuat dan pengolah Rata-rata curahan jam kerja sebesar 4,27 makanan 7.6. jam per hari dengan nilai Rp.3.594,00 per jam. Apabila dibandingkan dengan produktivitas berdasarkan UMR kota Denpasar sebesar Rp.3.118,00 per jam, maka produktivitas responden termasuk dalam kategori produktif. Petani dan peternak di Perempuan menyumbang 66,56 persen Ikwuano Local dari total kebutuhan tenaga kerja Government Area of peternakan-usaha pertanian keluarga. Abia State, Nigeria7.7.

MENDORONG PEMERINTAH DESA UNTUK LEBIH MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN FASILITASI USAHA EKONOMI KELUARGA MISKIN

• Pendampingan ekonomi keluarga (manajemen sumberdaya keluarga; manajemen usaha). • Kelompok usaha keluarga. • Pendampingan pemasaran hasil-hasil pertanian. • Pendampingan manajemen keuangan keluarga. • Peningkatan peran gender dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

PEMRAKARSA ISTRI SAJA (45%)

MENGURANGI BIAYA-BIAYA Pangan Transport Kesehatan Pendidikan

MENAMBAH SUMBERDAYA Bekerja Lembur SURVIVAL STRATEGI

MENAMBAH SUMBERDAYA Jual Aset Gadai Ambil Tabungan

PEMRAKARSA ISTRI DAN SUAMI (52%)

MENAMBAH SUMBERDAYA Hutang

SUBSTITUSI BARANG Minyak Tanah dengan Kayu Bakar

Gambar . Analisa "Coping Strategy” pada Rumahtangga Miskin Penerima SLT

29

PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENDEKATAN BERBASIS HAK dalam penanggulangan kemiskinan mengatur kewajiban negara, artinya bahwa negara (pemerintah, DPR, DPD, TNI/POLRI, dan lembaga tinggi negara lainnya) berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif. • Menghormati bermakna bahwa pandangan, sikap dan perilaku pemerintah dan lembaga negara memperhatikan dan mengedepankan hak-hak dasar masyarakat miskin baik dalam perumusan kebijakan publik maupun penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk tidak turut serta dalam pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin. • Melindungi bermakna bahwa negara akan melakukan upaya nyata dan sungguh-sungguh untuk mencegah dan menindak setiap bentuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat miskin yang dilakukan oleh berbagi pihak. • Memenuhi berarti bahwa upaya negara untuk menggunakan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, termasuk menggerakkan secara aktif sumberdaya dari 30 masyarakat, swasta dan berbagai pihak.

KESENJANGAN…… • Persentase penduduk miskin di perkotaan juga cenderung terus meningkat. • Masyarakat miskin di kawasan pesisir dan kawasan tertinggal menghadapi permasalahan yang sangat khusus. • Masalah kemiskinan juga terkait dengan keterisolasian wilayah. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menyebutkan sekitar 199 kabupaten termasuk kategori tertinggal yang sebagiah besar (60%) berada di kawasan timur Indonesia. 31

KESENJANGAN…… • •

•

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Masalah mendasar lainnya adalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosial dan budaya masyarakat. Hal ini tercermin dari terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang luas. Selain itu, masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index, GDI ) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index, GEM), banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan atau peduli anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

32

MEMPERLUAS JEJARING DALAM MENINGKATKAN SDM, KUALITAS PRODUK, PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF KELUARGA MISKIN

• • • • • • • •

Jejaring sosial Jejaring ekonomi Jejaring budaya Jejaring lokal Jejaring regional Jejaring nasional Jejaring internasional Peran IT dan kemampuan berkomunikasi, kemampuan manajerian menjadi syarat utama

ANTISIPASI UMUM UU NO. 6/2014 • Kesiapan pihak Pemerintah Pusat, Propinsi, Kab/Kota dalam memperkuat dan mempersiapkan aparat Desa. • Perlu pemetaan desa secara partisipatif (secara IT). • Perlu amanat yang tegas dan berkesinambungan pada perguruan tinggi sebagai bagian dan extension services to surrounding community (PKG/PSG untuk memantau pemberdayaan gender dan keluarga). • Perlu pendampingan keluara family counceling dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tahapan dinamika masyarakat.

TERIMA KASIH

Curriculum Vitae Penyaji Nama

: Dr. Ir. Hj. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.

Pendidikan

: S1 Agribisnis, Fak Pertanian, IPB S2 Family & Consumer Sciences, Iowa State Univ., USA S2 Family Sociology, Iowa State Univ., USA S3 Gizi Masyarakat & Sumberdaya Keluarga, IPB

Pekerjaan

:

 



Dosen S1 di Dept. IKK-FEMA IPB; Dosen S2 dan S3 di FEMA IPB Koordinator PS Magister Ilmu Keluarga & Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia-IPB Ketua Divisi Pemberdayaan Keluarga, PKGA-IPB

Jabatan Lain

: Anggota Tim Pakar - Kelompok Kerja Gender-Kemendiknas RI Anggota Tim Pokja Pembangunan Keluarga, Kemensos RI

Alamat

: Dept. IKK-FEMA-IPB Jl. Puspa- Kampus IPB Darmaga Telpkantor: (0251) 628303; Fax: (0251) 622276 HP 08 1111 0920 E-mail: [email protected] 36