Antisipasi Bencana, Badung

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

Nriffiffif Antisipasi Bencana, Badung .Siapkan DanaTakTerdugaRp 3 M MANGUPURA,. NusaBali

Selain Petang dan Abiansemal, ancaman tanah longsor

Masuk musim penghuian, Pemkab Badung m eningfrat-

iuga bisa terjadi di wiliyah Mengwi, seperti Desa Sad'inq dan Pena ru nga n. Pasalnya, wilayah ini dibeiah oleh be-

Kan Kewaspaclaannva terhadap potensi bencana ya ng sewa ktu -wa ktu da pat teriadi. Tak hanya kesiapan personel,

pemkab juga menyiapkan anggaran tak terd uga sebesar Rp 3 miliar. Anggaran ini dapat wa ktu -wa ktu diambil b ila terjadi bencana, Dari potensi titik rawan bencana yang dikeluarkan Badan Penanggulanqan Ben ca na oaerali-f BpB-o)

Badung, wilayan Badun! se perti Kecamatan Petang dan Abiansemal tetap utara

menempati ranking perta ma dan kedua sebagai wilayah rawan benca na. Petang dengan topografi wilayah pegunungan sangat rawa n teriadi tanah Iongsor. BPBD mengkhawatirkan perubahan musim menyebabkan tanah yang semula ke ri ng, meniadi sangat labil karena guyuran hujan. Masih di dua wilayah in i, selain ancaman longsor,.angin puting Delrung Ju ga ladl a ncaman serius. S eh ingga masyarakat diminta waspada apalagi bila terjadi hulan lebat. "

berapa sungai dalam dan besar.

.

Potensi Iongsong lainnya adalah di wilayah Badung Selatan seperti daerah bukit Ungasan dan Pecatu, Kuta Selatan. Hanva tidak separah di daerah Badung

utara.

Kemudian, untuk daerah a ngin p u ting beliu n g, merata di se tia p wilavah. Namun berdasarlian beberapa kasus, potensi yang paling besar adalah di wilaVah Ab ian s emal dan Menswi. Sekretaris Kabu-oaten (S e kka bl Bad u ns Komovang R Swandikal tt.,tinesu (29 / 11), menjelaskan, dana tak terduga ini meng-cover dana penanggulangan dan penanganan bencana.milik se jumlah SKPD. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah ra wan

(BPBDl, Bina Marga dan Penira n IBMP) hinqsa Dinas Sosial. Dana tak terduea ini ga

pun sudah dipasang dialam APBD 2015 maupun 2016 (dalam RAPBD). ;

I

diIKKa k a lau oana p penda n98u rgl8SUli rulan gan bencana lan Lngan ben lna na ol b€eoet )oel pa kurang, bisa er? r?pi bi b ?p; mt lenga gam e nga amb nbi bili dana tak terd ,.rdL rduga prp3m r3rrmil nilial liar ar ini," kata peji ejal 3jabat assal al Ker K( K, :erob rob )b o kan, Kuta Uta Ut U ta ra, tel)rseb rseb ebul tut. It. Mes Mes esK ski ki bagitu t dana ra a tak t tel)roug ga rouI uga a i.n ir i, ha nya d igu ir gunaLgur an n ut utntul unt tuk lK Kepe uanlya y yang silfatnl fatn rnya rya apperbaikan fas asilii I tartss un urr umLl Ttum um m atau ke b utu tuh iuhan lol,grst grst stik tikksselama ! pena nan rangguulanl lan Lgan Lnga ann pascabenca car cana, gqin Baagair mana ana a na kalau yang rusak Lim rus ru rurmah mat ah hw, n lWA wa va rga rg ? Kompyr pya ryang yan( R Swa andika rndi lnr rdil lika menielask rsq ka n, unltuk tu Lk kl.k . kkerus ker :ru s a kan bencr nca lcana 'ugika n wargaal atau ya1 In8 n8 me m n rerugil neru ne erUl at a ga gaw€ gawat daruratLtI tbisa ber rsif. ifaatt!ga ifa -'rs bi ,ilka1 ,it d l€ lbrilkan it liIkar an n oarl d dari danaI ppe pen"nlb: 'rgan anngf gan bencana rlangan Llang Lla ang tuta bencanaarI r milik ikk-deb b be bera berapa era :apa rpa Sl(PD sepr pertr seperti -'per IPBI BP ?BP Imi pun Dinas Sosial. maupul mau raul upun Sos ;osi osial. Co ont )ntphhn hnya, h nya t, bb ila be rkeenal Inaan r'a, ni n naa oeenI )nEarrn n ke n k€ kerusakan eru ru s aka n rul rumah uirn rmah i ,antu bis tsa r3l.odibant Ciba cil ba linas Intu dari Dinas uln Dir Sol osii 'slqr. IBa ka Bah ka Kan, I an, n, r, kalau ka masih masih ih h trtak cul uku Lku p,,,l lanJul lan rnjut r jut Kompyanl ang Lng R lu Kompyang Sw war vandi litik lika, ka, r, bir bisa diambilkan bI diambill rilkr ilkan dar arl rri d.lana anaa sl an si! lebih pem sisa per pempe bia iayr aya arn ln anggaran alnggaran (Silpa). ang[ (Silp ilpa lpa). Tel pr me rin ta hm ekn knisr;nya, inya, iny a,, pe hI mer pers 'setuiuan persetu mir rint intq ppe etuiuan )tl I egisl: legislatif lstar slatif unntu rtulki pengl e nAgu gunaa nggu naa n da dar dana I

harl Edisi

:

Hal

.L

ltnrn

)

o

l.ovonbn ecrr

Perwa\ilan Provinsi Bali Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl

!qrnb,n{n1

Silpa yang digunakan Penaneanan bencana. "Dana Silia bisa iuga digirnakan kafau masih tidak cukuP' Sava rasa dewan iuga bisa mitlum dan tidak akan mempersulit kalau masalah bencana," tandas mantan Kepala BapPeda Badung itu.

Vans menarik, meski dana tak teiduga selalu diPasang, selama ini dana tak terduga

tidak pernah habis.

Dana

yang ada pada setiaP SKPD biasanya mampu menutuPi. "Walau dana tak terduga ini tak pernah habis sama sekali, kanii. qetap mengantisiPasi," tandhsnva sembari berharaP semoga

iidak pernah teriadi

bencana di Badung.

Kepala Pelaksana BPBD

Badung I Nyoman WijaYa, be-

lum bisa dimintai konfirmasi

mengenai kesiaPan mengantisiDasi bencana di Badung. Meski

begitu beberapa waktu lalu dia menegaskan, untuk mengantisipasi semua bencana !ang kirmungkinan datan g, BPBD sudah bekerjasama lintas SKPD. Semua SKPD terkait dilibatkan untuk Penanganan

.bencana, baik sebelum, saat maupun setelah terjadi bencana. 6 asa

Vatz

Edisi Hal

:

:

sehrn .

)o lotr Jo(t

2I

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Perangkat Des aTakut

CairkanDanaDesa Anggota Komisi lV DPRD Bali Ketut Mandia

I

DENPASAR, NusaBali

Ribetnya aturan dan

rendahnya sumber d aya man usia [SDM) di tingkat pemerintahan desa, men-

menyatakan kades di Klungkung takut mencairkan dana desa. Data di BPMPD Bali, dana desa di Klungkung telah 80 persen

gakibatkan pencairan dana

icairka n.

memberikan arahan dan

d

desa yang merupakan dana bantuan keuangan kabupaten, provinsi, dan pusat tidak

semuanya lancar. Terb

u kti banyak dana desa masih

parkir di rekening

desa

karena kades dan perangkat desa tak berani mencairkan. Anggota Komisi IV DPRD

Bali dari Dapil Klungkung t Ketut Mandia di Denpasar, Minggu (29l111, mendesak Pemprov Bali lebih banyak

Sementara KePala BPMPD

Pemprov Bali I Ketut Lihad-

nvana vang dikonfirmasi soal piran-oidnya kades dan perangkat desa menggunakan dana desa akan dicek di lapangan. 'Apakah itu informasinya valid, tentu akan kami cek lagi," uiar Lihadnyana.

Kata Lihadnyana u ntuk

di Kabupaten Kl u ngkung, sebanyak 53 desa menerima

dana mencapai RP 15,6

miliar. Dari jumlah RP 15,6 miliar sebanyak RP 12,02 miliar sudah cair. 'Artinya yang sudah cair mencaPai 80 persen. Kalau 80 Persen caii kami menilai sudah

pelLatihan supaya pencairan dai|a desa bisa tuntas tanpa

adi ketakutan dari

para ka$es dan perangkat desa di bawah. 'rBanyak kades dan perangkat desa yang tak berani mencairkan dana desa yang sudah ada di rekening. Peruntukan da na desa banyak yang tidak paham. Selain itu,

mereka takut mencairkan, karena ta kut salah. Karni dapat aspirasi tersebut dari para perangkat desa dan kades di lapangan. Ini artinya sosialisasi dan pembinaan itu belum mantap dan magih perlu ditambah," ujar Mandia.

bagus serapannya. Dan tidak ada masalah. Kalau ada laporan yang disamPaikan

anggota dewan akan kami cek lagi,"

tutur LihadnYana.

Lihad nya na menjelaskan,

kemungkinan tidak paham

mekanisme dan program tersebut bukan teriadi di tinqkat kades. Bisa saja di iingkat kadus (kepala dusun) atau di Perangkat desa seperti kaur. "Kalau kades dan sekretaris desa di Bali kami sudah berikan pelatihan dan pengarahan. Kalau perangkat lain memang belum," ucaP birokrat asal Kecamatan Busungbiu, Buleleng, ini. 6r nat

ho4 r Edisi

Hal

:

Setin s

r 30 tu'tr."t'

Sub Bagian

dan Tata Usaha BPK RI

Provinsi Bali

@ (o**tfo

ar-.1

Mandia mengatakan kasus dana desa yang tidak berani dicairkan oleh kades

terjadi di Klu ngkung, yang rata- ra ta mereka mengelola dana desa Rp 2 miliar. "lndikasi paranoid kades dan perangkat desa ini bisa mem buat program di desa tidak jalan. Padahal angga' ran sudah masuk ke rekening desa," ucap Mandia, "Karena tak paham aturan dan mekanisme, takut salah,

dan tersangkut hukum, ya dananya men jadi nganggur.

Program yarig mau dibuat juga mereka nggak paham. Karena tidak ada penda mpingan maksimal dari pemer-

mPrav tanl-

i,"

rl Desa

matan 'ri.

n danir

dicairr menSILPA

ungan

r yang ayangr

paka h

teriadi h Bali.

l

Pem-

Badan

arakat Desa landia.

\wt,

Edisi Hal

: :

kvlh ?

,

to \a/ 2ott

sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali

@ Tkrmbahan

Peiabat Terancam' Dewan Badung

Ributkan Kesenjangan

Nominal MANGUPURA Upaya ek sekutif Badung untuk menaikkan tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan

mendapat perlawanan dari dewan. Rencana kenaika n tambahan penghasilan hing-

miliarlebih selama tahun 2016 dinilai tak masuk ga Rp 400

akal. Apalagi terkesan ada ke-

senjangan cukup iauh antara pejabat dan staf.

Memang terjadi ketimpa ngan cukup jauh. Bahkan antara kepala dinas dan pe-

jabat eselon seperti kabag tidak sama. Rata-rata kepala dinas mendapat ta mbah an penghasilan Rp 20 juta. Tapi, sejumlah kepala dinas mendapat tambahan penghasilan hampir Rp 30 juta. (Radar Bali edisi 26 Nouetnber).

Dewan menuntut eksekutif mengkaji ulang rencana tersebut. Dewan iuga mengancam tidak mau menyetujui rencana kenaikan tambahan penghasilan itu jika masih dipaksakan.Tarik ulur tam bahan penghasilan pegarvai dan pejabat ini pun kabarn_va membuat eksekutif sfres. Informasi yang dirangkum koran ini, hari minggu kemarin eksekutif mengadakan rapat dan lobi'lobi membahas hal ini. Eksekutif bdrusaha mencari cara agara rapat paripurna yang dilakukan Senin hari

ini bisa mulus.

Edisi

Hal

:

leh; )o t€r/ ,ofs

Ltl

Sementara

sumber koran ini rhenyebut rencana tambahan penghasilan hamFif pasti terkoreksi. Dewan bersikeras dgar nilai dan nominal tuniangan dikaji ulang kembali. "1(an belum ketuk palu, jadi semua masih mungliin (berubah, Red). Lihat saj{ keputusannya besok (hari lini, Red) dalam rapat paripufna," uiar Koordinatgr Badan Anggaran

(Banggar)

I

Made Sunarta

kemarin (29ll l). Srmarta tak menampik bila anggota dewan semp&t menggolar rapat usai rapat paripurnp digelar, lalu. 'Jumat Rapat khusus itu berkaitan dengan masalah t{mbahan penghasilan pegawal. Dari rapat itu, dewan setuiu tambahan penghasilan mas!k dalam RAPBD 2016 dengan syarat.

"Dewan memberikan usulan alar tambahan penghasilan tidak menimbulkan kesenjangan. Masak antar kepala SKPD saia berbeda. Belum

lagi antar pimpinan SKPD dengan pegawai biasa,' ujar wakil Ketua II DPRD Badung. Secara terpisah Kabag Humas dan Protokol Setda Badung AA Gede Ralka Yuda

mengaku belum mendapa-

tkan informasi mengenai masalah tarik ulur tambahan penghasilan pegawqi. Termasukapakah nominalnya akan terkoreksi atau tetap, pejabat asal Gianyar itu menegaskan tak tahu menahu. " Tyangbelum dapat informasi soal itu.

Tunggu besok kabarnya ya, kan besok sidangnya," ucap

iuru bicara pemerintah ini singkat. (san/han) |

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Thmbahan Penghapilan Kemungkinan Terko reksi MANGUPUM, NusaBati

.tanTambahan pagawai b

penghasi-

di lingku nsan

ng maiih menimbulkan Iro dan Pem ka

Bad

u

kontra. _Kalangan dewa n Derpandangan ta mbaha n penghasilan yang dirancang naik di 2016 men-

n kesenia ngan. HingAa Minggu (29lr 1), masih terjadi tarik ulu r. . Menurut seorang suminr bu Ika

ber terpercaya, dewan

sesungguhnya tidak alergi atas rancangan tambahan penghasilan pegawai baik setingkat eselon II b GolongantlV, eselon Ill a Golon-

gan lV dan III, eselon III

b, eselon IV a, eselon IV b, staf PNS, maupun staf non PNS. Terapi yang jadi persoalan adalah nilai masing masrng penerima berbeda satu sama lain. Di satu sisi, oewan mengakui pemberian tambahan penghasilan disesuaikan denga n beban

keria, namun disesalkan

kenapa tambahannya sangat timpang. "Besok (hari ini) dalam

rapat paripurna keputu-

sannya, ujar sumber yang tak mau namanya disebut

Edisi

Hal

di koran. Masih men urut sumber tadi, tarik ulur

masalah insentif pegawai

lni sempat masuk dalam rapat terhatas anggota dewan, lumat [27ll tJ,"pascardpat

rna DpRD uaoung dengan agenda Jawaban pemerintah atas rip

u

pemandangan umum fraksi-fraksi. Koordinator Badan Ans-.

garan [BanggarJ I Made sunarta, yang jusa Wakil Ketua

ll

DPRD Ba-duns rak

menampik b ila anggota

oewan sempat menggelar r€pat usai rapat paripurna

digelar, Jumat kemarin. Rapat saat itu dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WiIa. "Memang betul ada rapat anggota dewan sete_

lah rapat paripurna," aku

)unarra. Saat disinggung apakah rapat itu berkaitan dengan masala h tambahan penghasjlan pegawai, peiabat berkaczmata itu menqiyakan. 'lya,' jawab Suniita. Dewan setuju atau menolak? "Hasil keputusan rapat dewan setu ju tambahan penghasilan masuk dalam RAPBD 2016. Tetapi dewan

: knrtr' 39 $rv Jdt L

pa

memberikan usulan agar

tambahan penghasiian tidak menimbulkan kesen-

janganf Masak antarkeDala SKPD gaja berbeda. Belum

lagi a4tarpimpinan SKpD

denga4 pegawai biasa," ielasnya. "Lagi pula itu baru rancangan," ucap Sunarta. Apaftah rancanean tamba han lpenghasilin akan berubah? Polirisi sekalisus BendeCa Adat Abianba"se.

Mengwli,

itu

menyatakan.

"Xon belum ketok

pa

lu.

jadi serpua masih munekin

(berub{h,

RedJ.

Lihat;aja

keputugannya besok [hari

ini).

rapat pari}ur-

na. {albm Secara terDisah

Ka-

bag Humas.dan protokol Pemkab Badung AA Gede Raka Yuda, menglku belum

mendapatkan informasi

mengenai masalah tarik

ulur tambahan penghasilan pegawai. Term as u k

apakah nominalnya akan te rko reks i atau tetaD,

pejabat asal Gianyar iiu menegaskan tali tahu menahu.,

oapat

"?iong

belu m

tormasi soal itu. Tunggu lbesok kabarnya ya, fta? Hesok [hari ini];iln

dangnyaf" ucafnya.

6

asa