ANGGARAN DASAR IKATAN APOTEKER INDONESIA
ANGGARAN DASAR IKATAN APOTEKER INDONESIA MUKADIMAH Bahwa para Apoteker Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang dianugerahi bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian di bidang kefarmasian, yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pibadi warga negara Republik Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945. Bahwa Ikatan Apoteker Indonesia merupakan satu-satunya organisasi Profesi Apoteker di Indonesia, yang merupakan perwujudan dari hasrat murni dan keinginan luhur para anggotanya, yang menyatakan untuk menyatukan diri dalam upaya mengembangkan profesi luhur kefarmasian di Indonesia pada umumnya dan martabat anggota pada khususnya. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan keinginan suci nan luhur dari para anggota untuk menumbuhkembangkan Organisasi dan Profesi Kefarmasian, serta berbakti pada nusa dan bangsa, maka para Apoteker Indonesia dengan ini mendirikan : BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 Organisasi ini bernama Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi IAI Pasal 2 Ikatan Apoteker Indonesia berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Organisasi tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara. Pasal 3 Nama Ikatan Apoteker Indonesia ditetapkan Kongres Nasional ISFI XVIII pada tanggal 8 Desember 2009 di Jakarta yang merupakan kelanjutan dari Nama Ikatan Apoteker Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1965 yang juga merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1955, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BAB II ASAS DAN KEDAULATAN Pasal 4 Ikatan Apoteker Indonesia berasaskan Pancasila.
Pasal 5 Kedaulatan Organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Nasional Ikatan Apoteker Indonesia. BAB III SIFAT, LEGALITAS DAN FUNGSI ORGANISASI Pasal 6 Ikatan Apoteker Indonesia adalah satu-satunya Organisasi Profesi Apoteker di Indonesia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Pasal 7 Ikatan Apoteker Indonesia mempunyai fungsi : a.
Sebagai wadah berhimpun para Apoteker Indonesia.
b. Menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Apoteker Indonesia. c.
Membina para anggota dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Profesi Farmasi dan IPTEK kefarmasian.
BAB IV VISI DAN MISI Pasal 8 Visi Ikatan Apoteker Indonesia adalah : Terwujudnya profesi Apoteker yang paripurna, sehingga mampu mewujudkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia. Pasal 9 Misi Ikatan Apoteker Indonesia ialah : a.
Menyiapkan Apoteker yang berbudi luhur, profesional, memiliki kesejawatan yang tinggi, dan inovatif, serta berorientasi ke masa depan;
b.
Membina, menjaga dan meningkatkan profesionalisme Apoteker sehingga mampu menjalankan praktek kefarmasian secara bertanggung jawab;
c.
Memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggota dalam menjalankan praktek profesinya.
d.
Mengembangkan kerjasama dengan organisasi profesi lainnya baik Nasional maupun internasional.
BAB V TUGAS POKOK Pasal 10 Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, Ikatan Apoteker Indonesia mempunyai Tugas Pokok : a.
Meningkatkan motivasi anggota dalam upaya pelayanan kefarmasian, upaya penggalian, penelitian, pengujian pengembangan dan produksi obat-obatan dan obat tradisional.
b.
Meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan anggota dalam bidang kefarmasian kepada masyarakat luas.
c.
Mengadakan dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi nasional dan internasional yang berkaitan dengan kefarmasian, kedokteran dan organisasi internasional serupa;
d.
Mengadakan serta menyelenggarakan program kegiatan melalui pertemuan/ seminar ilmiah yang bersifat lokal, nasional dan internasional;
e.
Memantapkan peran anggota dalam usaha : 1. Melindungi masyarakat terhadap pencemaran profesi, bahaya narkotika dan penyalahgunaan obat.
f. g.
2. Pengawasan kesehatan lingkungan, pemanfaatan dan pengamanan obat, makanan, minuman, kosmetika dan obat tradisional. Memberikan advokasi kepada anggota berkaitan dengan masalah yurisprudensi Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai visi dan misi organisasi. BAB VI LAMBANG, BENDERA DAN HYMNE Pasal 11
a.
Ikatan Apoteker Indonesia mempunyai Lambang, Bendera dan Hymne;
b.
Lambang, Bendera dan Hymne sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 12
(1) Keanggotaan Ikatan Apoteker Indonesia terdiri atas : a. Anggota; b. Anggota luar biasa; c. Anggota Kehormatan;
(2) Ketentuan tentang Keanggotan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 13 (1) Setiap Anggota, Anggota luar biasa, dan Anggota Kehormatan berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan Organisasi. (2) Setiap anggota berkewajiban untuk : a. Memegang teguh Kode Etik Apoteker Indonesia, Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi; b. Aktif melaksanakan Program Organisasi; c. Ikut membela dan memajukan Organisasi. (3) Setiap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan dalam menjalankan profesinya; (4) Ketentuan tentang kewajiban dan hak anggota diatuir lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX KEPENGURUSAN ORGANISASI Pasal 14 (1) Kepengurusan organisasi : a. Organisasi tingkat pusat terdiri dari Pengurus Pusat dan Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat. b. Organisasi daerah tingkat Propinsi, terdiri dari Pengurus Daerah dan Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah. c. Organisasi daerah tingkat Kabupaten / Kota, dilaksanakan oleh Pengurus Cabang. (2) Penetapan Pimpinan organisasi : a. Ketua Umum dan Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat; b. Ketua Pengurus Daerah serta Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah ditetapkan pada Konperensi Daerah; c. Ketua Pengurus Cabang ditetapkan pada Konperensi Cabang; (3) Ketentuan tentang kepengurusan organisasi diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga. Pasal 15 (1) Pada setiap daerah dapat dibentuk Himpunan Seminat sesuai kebutuhan. (2) Himpunan Seminat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.
(3) Himpunan Seminat secara nasional dikoordinasikan oleh koordinator Himpunan Seminat yang tergabung dalam Dewan Profesi. (4) Ketentuan tentang Himpunan Seminat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 16 (1) Pada setiap tingkatan pengurus organisasi dapat dibentuk Badan-badan/ Yayasan sesuai kebutuhan. (2) Badan-badan/ Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral sesuai tingkatan kepengurusan. (3) Ketentuan tentang Badan-badan/ Yayasan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB X WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 17 (1) Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi organisasi, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; (2) Pengurus Pusat berwenang : a. Menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Apoteker Indonesia, Keputusan Kongres Nasional dan Keputusan Rapat Kerja Nasional; b. Mentapkan Mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Daerah; c. Mengembangkan kerjasama, hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan profesi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan fungsi dan peran Ikatan Apoteker Indonesia di lingkungan masyarakat Nasional dan Internasional. (3) Pengurus Pusat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Kongres Nasional, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 18 (1) Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dipilih untuk waktu selama 4 tahun mulai dari S.K. Kongres, Konperda dan Konpercab. (2) Pimpinan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang hanya boleh menjadi pengurus sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut. (3) Wewenang dan kewajiban Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. (4) Wewenang dan kewajiban Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XI MAJELIS PEMBINA ETIKA APOTEKER PUSAT DAN DAERAH Pasal 19 (1) Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat dan Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah adalah badan yang membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia. (2) Ketentuan tentang Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat dan Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XII SERTIFIKASI PROFESI Pasal 20 (1) Badan Sertifikasi Porfesi adalah badan Independen yang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sertifikasi bagi Apoteker (2) Ketentuan tentang Badan Sertifikasi Porfesi Apoteker akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIII PERTEMUAN ORGANISASI Pasal 21 (1) Pertemuan organisasi terdiri dari : a. b. c. d. e.
Kongres Nasional Kongres Nasional Luar Biasa Kongres Ilmiah Konperensi Pertemuan organisasi lainnya
(2) Ketentuan tentang Kongres, Konperensi, dan pertemuan organisasi lainnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIV KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 22 (1) Kongres, Konperensi dan pertemuan organisasi lainnya yang mengambil keputusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2) jumlah peserta, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(2) Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal Kongres atau Konperensi mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta harus hadir. (4) Dalam hal Kongres mengambil Keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga : a. Sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah peserta harus hadir. b. Putusan adalah sah apabila diambil persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta yang hadir. (5) Peserta Kongres, Konperensi dan pertemuan Organisasi lainnya, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XV HUBUNGAN DENGAN IKATAN ISTRI APOTEKER INDONESIA (IIAI), IKATAN SENAT MAHASISWA FARMASI SELURUH INDONESIA (ISMAFARSI) DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pasal 23 (1) Ikatan Apoteker Indonesia menjalin hubungan dengan Ikatan Keluarga Sarjana Farmasi Indonesia (IKASFI). Himpunan Mahasiswa Farmasi Indonesia yang telah mempunyai ikatan sejarah dengan Ikatan Apoteker Indonesia dalam rangka mencapai tujuan Ikatan Apoteker Indonesia. (2) Ikatan Apoteker Indonesia menjalin hubungan dengan Organisasi Sosial, Kemasyarakatan, Profesi dan fungsional baik didalam maupun diluar negeri dalam rangka mencapai tujuan Ikatan Apoteker Indonesia. (3) Hubungan Ikatan Apoteker Indonesia dengan Organisasi dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi.
BAB XVI NASKAH AZASI Pasal 24 Ikatan Apoteker Indonesia mempunyai naskah-naskah azasi organisasi, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga. Kode Etik Apoteker Indonesia Peraturan Organisasi Standar Kompetensi Profesi
BAB XVII HARTA BENDA Pasal 25 (1) Harta benda organisasi diperoleh dari : a. Uang pangkal dan iuran anggota b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat c. Penghasilan usaha lain yang sah (2) Harta benda yang dimiliki organisasi dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh pengurus organisasi.
BAB XIX PENUTUP Pasal 26 a. b.
Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN APOTEKER INDONESIA
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN APOTEKER INDONESIA BAB I LAMBANG, BENDERA DAN HYMNE Pasal 1 Lambang atau atribut Ikatan Apoteker Indonesia adalah ular dan cawan berwarna merah di dalam inti benzena berwarna hitam dan di bagian bawahnya tertulis IAI berwarna merah. Pasal 2 Lambang atau Atribut Organisasi dipasang untuk setiap kegiatan IAI. Pasal 3 Ikatan Apoteker Indonesia memiliki bendera yang terbuat dari kain berwarna kuning emas dengan lambang Ikatan Apoteker Indonesia di tengah-tengah dan padi berbulir 17 (tujuh belas) serta bunga-bunga kapas berjumlah 8 (delapan) di kiri dan kanannya dengan tulisan IKATAN APOTEKER INDONESIA di bawahnya. Pasal 4 (1) Bendera adalah alat yang memanifestasikan kesatuan organisasi dan kebanggaan Apoteker Indonesia. (2) Ukuran Bendera 120 / 90 cm. Pasal 5 Bendera Organisasi diserahkan oleh Kongres Nasional kepada Pengurus Pusat untuk disimpan, dipelihara dan dipajang pada setiap Kongres Nasional, Pertemuan Tahunan dan lain-lain persidangan dan atau upacara yang bertingkat Nasional. Pasal 6 (1) Masing-masing Daerah atau Cabang mempunyai bendera yang serupa dengan bendera yang dimiliki organisasi dengan ukuran 120 X 90 cm. (2) Bendera yang ada di Pengurus Daerah / Cabang disimpan, dipelihara dan dipajang pada setiap Konperensi Daerah/Cabang dan Rapat-rapat Kerja Lainnnya. Pasal 7 (1) Hymne Ikatan Apoteker Indonesia adalah hymne yang ditetapkan dalam Kongres Nasional XV Ikatan Apoteker Indonesia tahun 1996 di Semarang dan akan/telah disesuaikan. (2) Hymne dinyanyikan pada setiap Kongres, Konperensi atau Rapat-rapat.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 8 (1) Anggota Ikatan Apoteker Indonesia adalah Apoteker warga negara Republik Indonesia lulusan Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional, dengan cara mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan organisasi. Bagi Sarjana Farmasi yang sudah terdaftar sebagai anggota sebelum Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, tidak gugur keanggotaannya; (2) Anggota luar biasa Ikatan Apoteker Indonesia adalah Apoteker WNA yang diangkat oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia karena berjasa dalam perkembangan IPTEK farmasi dan atau profesi kefarmasian di Indonesia. (3) Anggota kehormatan Ikatan Apoteker Indonesia adalah warga negara Indonesia bukan Apoteker atau Sarjana Farmasi, yang diangkat oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia karena berjasa dalam perkembangan IPTEK farmasi atau profesi kefarmasian di Indonesia
Pasal 9 (1) Yang dapat diterima menjadi Anggota harus memenuhi sebagai berikut :
ketentuan-ketentuan
a. Mengajukan permohonan menjadi Anggota atau Ikatan Apoteker Indonesia. b. Menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Apoteker Indonesia, Program Organisasi serta Peraturan Organisasi. c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Organisasi. d. Ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Daerah sesuai dengan usul Pengurus Cabang dimana anggota atau calon anggota mendaftarkan diri. e. Setiap Anggota dan harus mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA), yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat sesuai usulan Pengurus Daerah dan atau Majelis Pembina Etik Apoteker Pusat.
BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 10 (1) Setiap Anggota, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan berkewajiban untuk menjaga dan membela nama baik organisasi (2) Setiap Anggota berkewajiban untuk :
a. Membayar uang pangkal dan iuran b. Menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia c. Mentaati keputusan kongres nasional dan keputusan-keputusan organisasi lainnya d. Memperteguh rasa kekeluargaan sesama Apoteker
Pasal 11 Setiap Anggota, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan berhak : a. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan saran-saran b. Memperoleh pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan keilmuan dan keprofesian dalam menjalankan profesinya.
Pasal 12 (1) Setiap Anggota mempunyai : a. hak bicara dan hak suara dalam rapat anggota; b. hak memilih dan hak dipilih; c. hak membela diri; (2) Setiap Anggota luar biasa, dan Anggota Kehormatan mempunyai : a. hak bicara; b. hak membela diri.
BAB IV PENGHENTIAN KEANGGOTAAN Pasal 13 (1) Keanggotaan berhenti karena : a. Meninggal dunia b. Atas permintaan sendiri c. Diberhentikan (2) Tatacara penghentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB V PEMBELAAN ANGGOTA Pasal 14 (1) Untuk melakukan pembelaan anggota dibentuk Tim Advokasi. (2) Ketentuan tentang Tim Advokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi
BAB VI KOMPOSISI PIMPINAN Pasal 15 Susunan Pengurus Pusat adalah : a. b. c. d. e. f. g. h.
Ketua Umum Wakil Ketua Umum Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Bendahara Wakil Bendahara Ketua Dewan Profesi Ketua Dewan Ilmiah Pasal 16
Susunan Pengurus Daerah adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara Ketua-Ketua Bidang Ketua Himpunan Seminat Majelis Pertimbangan Etik Apoteker Daerah
Pasal 17 Susunan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara Pasal 18 (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Ketua Umum secara langsung dalam kongres;
dilaksanakan
(2) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap maka Wakil-wakil Ketua Umum memilih dan menetapkan Wakil Ketua Umum menjadi pejabat Ketua Umum sampai selesai masa bhaktinya; (3) Tatacara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Personalia lainnya, diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 19 (1) Pengangkatan, Penggantian dan Penghentian Ketua Pengurus Daerah dan Ketua Pengurus Cabang dilaksanakan dalam Konferensi daerah/Cabang secara langsung. (2) Apabila Ketua PD / PC berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya maka akan diselenggarakan Konferensi Luar Biasa untuk memilih Ketua pengganti. (3) Tatacara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Personalia lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
BAB VII WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN Pasal 20 (1) Pengurus Pusat adalah pelaksana di tingkat Pusat yang bersifat kolektif ditandai dengan : a. setiap keputusan organisasi yang mendasar merupakan kesepakatan rapat pengurus; b. setiap anggota pengurus harus memahami keputusan organsasi. (2) Pengurus Pusat wajib membuat Rancangan Anggaran Belanja Organisasi untuk tahun berjalan (3) Pertanggung jawaban Pengurus Pusat disampaikan dalam Kongres Nasional dengan cara : a. pengurus pusat membuat laporan tertulis, b. laporan tertulis dimaksud butir (a) harus disampaikan kepada seluruh Pengurus Daerah sebelum Kongres Nasional berlangsung; c. Ketentuan tentang huruf a,b diatur lebih lanjut dalam peraturan Organisasi (4) Laporan dan Rancangan Anggaran Belanja Organisasi tahunan disampaikan pada Rapat Kerja Nasional disertai dengan hasil audit akuntan publik. Pasal 21 (1) Pengurus Daerah adalah pelaksana organisasi tingkat Daerah yang bersifat kolektif. (2) Pengurus Daerah berwenang : a. menetapkan kebijakan pelaksanaan program Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Konggres, Peraturan organisasi, Keputusan Konperensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah. b. mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Cabang c. membina dan mengembangkan hubungan serta kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan profesi tingkat daerah guna meningkatkan peran dan fungsi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.
(3) Pengurus Daerah berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dalam Konperensi Daerah. Pasal 22 (1) (Pengurus cabang adalah pelaksana Organisasi Tingkat Cabang yang bersifat kolektif. (2) Pengurus Cabang berwenang : a. menetapkan program pelaksaanaan organisasi sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Peraturan Organisasi, Keputusan Konperensi Daerah, Keputusan Rapat Kerja Daerah dan Keputusan Konperensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang. b. membina dan memupuk kesadaran pelaksanaan dan pengamalan Kode Etik Apoteker Indonesia dan Standar Profesi Apoteker oleh anggota. c. melaporkan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia dan Standar Profesi Apoteker kepada Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah dengan tembusan Pengurus Daerah. (3) Pimpinan Cabang berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dalam Konperensi Cabang.
BAB VIII DEWAN – DEWAN Pasal 23 (1) Pada Pengurus Pusat dibentuk : a. Dewan Profesi b. Dewan Ilmiah (2) Dewan Profesi beranggotakan koordinator Himpunan Profesi.
Seminat di bidang
(3) Dewan Ilmiah beranggotakan koordinator Himpunan Seminat di bidang Ilmiah. (4) Dewan Profesi adalah kumpulan dari organisasi himpunan seminat daerah. (5) Dewan Profesi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari antara pimpinan himpunan seminat yang tergabung dalam dewan profesi (6) Dewan Profesi mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan seminar-seminar profesi untuk para anggota himpunan seminat (7) (Dewan Ilmiah adalah kumpulan dari organisasi Ilmiah yang dibentuk IAI ataupun organisasi Ilmiah di luar IAI Dewan Ilmiah dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih diantara anggotanya (8) Dewan Ilmiah mempunyai kewajiban menyelenggarakan seminar-seminar ilmiah untuk para anggotanya
BAB IX HIMPUNAN SEMINAT Pasal 24 (1) Pembentukan Himpunan Seminat dilakukan dalam pertemuan khusus ditingkat propinsi serta dihadiri oleh Ketua Pengurus Daerah. (2) Pelantikan pengurus Himpunan Seminat dilakukan oleh Ketua Pengurus Daerah. (3) Himpunan Seminat di tingkat Pusat dipimpin oleh Ketua Presidium Himpunan Seminat (4) Ketua Presidium Himpunan Seminat bergabung di Tingkat Pusat dalam Dewan Profesi. (5) Himpunan Seminat yang dapat dibentuk adalah : a. b. c. d.
Himpunan Seminat Apoteker Rumah Sakit Himpunan Seminat Apoteker Masyarakat Himpunan Seminat Apoteker Industri Himpunan Seminat lain yang diperlukan.
(6) Peraturan lebih lanjut akan diatur dalam aturan organisasi seminat, dengan catatan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.
BAB X BADAN DAN YAYASAN Pasal 25 (1) Pimpinan organisasi dapat membentuk Badan dan Yayasan untuk keperluan tertentu pada tingkat Pusat dan Daerah. (2) Pelantikan pengurus Badan dilakukan oleh Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pusat dan Daerah (3) Pengurus Badan/ Yayasan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Badan/ Yayasan yang dibentuk dapat membuat Aturan Badan/ Yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi. (4) Yayasan Pusat atau Daerah dibentuk berupa Badan Hukum yang disahkan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (5) Yayasan Pusat atau Daerah dapat membentuk Badan Usaha berbentuk Badan Hukum sesuai yang diperlukan (6) Badan Usaha tersebut harus mempunyai akte notaris yang ditanda tangani oleh ketua Yayasan (7) Yayasan dan Badan Usahanya dijelaskan tugas dan fungsinya dengan rinci dalam peraturan organisasi
BAB XI MAJELIS PEMBINA ETIKA APOTEKER PUSAT DAN DAERAH Pasal 26 (1) Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat dan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia. (2) Tatacara pengawasan, pembinaan dan penillaian pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia diatur dalam Peraturan Organisasi. (3) Susunan Majelis Pembina Etika Apoteker pada semua tingkatan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan. (4) Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat dipilih dalam Kongres Nasional dan pada akhir masa jabatannya Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban dalam Kongres nasional. (5) Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat ditetapkan oleh Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat terpilih. (6) Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah dipilih dalam Konperensi Daerah dan pada akhir masa jabatannya Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban dalam Konperensi daerah. (7) Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah dipilih oleh Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah. (8) Anggota Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah dipilih oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah. (9) Pembiayaan operasional MPEA Pusat dan Daerah dibebankan pada anggaran Pengurus sesuai tingkatnya.
BAB XIII KONGRES, KONPERENSI DAN PERTEMUAN ORGANISASI LAINNYA Pasal 27 (1) Kongres Nasional : a. Memegang kedaulatan tertinggi Organisasi b. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau Kode Etik Apoteker Indonesia dan atau Standar Kompetensi. c. Menetapkan Program Umum Organisasi. d. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat, serta memeriksa Laporan Keuangan Pengurus Pusat.
e. Memilih dan menetapkan : i. Ketua Umum Pengurus Pusat ii. Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat f. Menetapkan keputusan lainnya g. Diadakan sedikitnya sekali dalam 4 ( empat ) tahun. (2) Kongres Nasional Luar biasa : a. Mempunyai wewenang atau kekuasaan yang sama dengan Kongres Nasional. b. Diadakan apabila kelangsungan organisasi dalam keadaan terancam. c. Diselenggarakan atas permintaan dua pertiga (2/3) jumlah Pengurus Daerah yang mewakili sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota. (3) Kongres Ilmiah : a. Merupakan Temu Ilmiah Nasional seluruh anggota. b. Diadakan setiap tahun bersamaan dengan Rakernas dan Kongres Nasional. (4) Rapat kerja nasional a. Mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi kewenangan Kongres Nasional. b. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Organisasi, anggaran belanja dan pendapatan serta menetapkan program korektif pelaksanaan kebijakan selanjutnya. c. Menilai program dan kinerja Penngurus Pusat. (5) Rapat Pengurus Pusat a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari Keputusan Kongres dan Pertemuan Tahunan. b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam Kongres dan Pertemuan Tahunan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Program organisasi (6) Rapat Koordinasi Nasional a. Mengambil keputusan koordinasi program tertentu b. Rapat ini dilakukan antara Pengurus Pusat dan beberapa Pengurus Daerah tentang kebijakan tertentu (7) Konperensi Daerah : a. Menyusun Program Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Umum. b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Daerah dan Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah. c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah dan Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah. d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya sesuai dengan kewenangannya. e. Diadakan sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun.
(8) Konferensi daerah Luar Biasa. a. Mempunyai wewenang atau kekuasaan yang sama dengan Konferensi Daerah b. Diadakan apabila kelangsungan organisasi dalam keadaan terancam c. Diselenggarakan atas permintaan duapertiga (2/3) jumlah pengurus cabang yang mewakili sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota pengurus cabang. (9) Rapat Kerja Daerah a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program daerah dan menetapkan kebijakan pelaksanaan selanjutnya. b. Diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 4 (empat) tahun; (10) Rapat Pengurus Daerah a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari Keputusan Konperensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah. b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam Konperensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Program organisasi (11) Konperensi Cabang : a. b. c. d. e.
Menyusun program cabang dalam rangka pelaksanaan Program Daerah Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang. Memilih dan menetapkan Pengurus Cabang. Menetapkan keputusan lainnya sesuai dengan kewenangannya. Diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun,
(12) Konferensi Cabang Luar Biasa : a. Mempunyai wewenang dan kekuasaan sama dengan Konferensi Cabang b. Diadakan apabila kelangsungan organisasi dalam keadaan terancam c. Diselenggarakan atas permintaan dua pertiga (2/3) jumlah anggota (13) Rapat Pengurus Cabang a. Mengambil keputusan tentang pelaksanaan teknis dari Keputusan Konperensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang. b. Mengambil keputusan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam Konperensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Program organisasi (14) Rapat Anggota : a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Cabang dan menetapkan kebijakan pelaksanaan selanjutnya. b. Diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 4 (empat) tahun.
BAB XIV PESERTA KONGRES, KONPERENSI DAN PERTEMUAN LAINNYA Pasal 28 (1) Kongres Nasional dihadiri oleh : A. Peserta yang terdiri dari : 1. Pengurus Pusat 2. Majelis Pembina Etik Apoteker Pusat 3. Dewan Profesi dan Dewan Ilmiah 4. Pengurus Daerah 5. Majelis Pembina Etik Apoteker Daerah 6. Pengurus Cabang B. Peninjau yang terdiri dari : 1. Anggota 2. Anggota Kehormatan 3. Anggota Luar Biasa 4. Anggota Ikatan Apoteker Indonesia yang diundang oleh Pengurus Pusat sebagai Nara Sumber. (2) Kongres Nasional Luar Biasa dihadiri oleh Peserta dan Peninjau sama seperti yang terdapat pada ayat (1) Pasal ini. (3) Kongres Ilmiah dihadiri oleh Anggota, Anggota Kehormatan, dan Anggota Luar Biasa. (4) Rakernas dihadiri oleh : a. b. c. d.
Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat Pengurus Pusat Pengurus Daerah Pengurus Cabang
(5) Rapat Pengurus Pusat dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Pusat (6) Konperensi Daerah dihadiri oleh : A. Peserta yang terdiri dari : 1. Pengurus Daerah 2. Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah, 3. Pengurus Cabang B. Peninjau yang terdiri dari : 1. Anggota 2. Anggota Ikatan Apoteker Indonesia yang diundang oleh Pengurus Daerah sebagai Nara Sumber. (7) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh : 1. Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah 2. Pengurus Daerah 3. Pengurus Cabang (8) Rapat Pengurus Daerah dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Daerah.
(9) Konperensi Cabang dihadiri oleh : 1. Pengurus Cabang 2. Anggota Ikatan Apoteker Indonesia dari Cabang yang Bersangkutan (10) Rapat Pengurus Cabang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Cabang BAB XV HARTA BENDA Pasal 29 (1) Kekayaan Organisasi bersumber dari uang pangkal dan uang iuran Anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan dari usaha lain yang sah. (2) Kekayaan organisasi tidak dapat diperjualbelikan kecuali disetujui dalam Kongres. (3) Penyelenggaraan pemungutan dan Pembagian Pendapatan Uang pangkal, Uang iuran Anggota ditetapkan dalam Peraturan Organisasi. Pasal 30 (1) Pengurus Pusat,Pengurus Daerah, Pengurus Cabang wajib menyusun Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Organisasi Tahunan untuk jangka waktu masa bhakti yang bersangkutan pada awal kepengurusannya. (2) Dalam melaksanakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Organisasi, Pengurus organisasi harus berdasarkan atas prinsip anggaran berimbang, efisien, akuntabel dan terbuka dalam pengunaan anggaran. Pasal 31 Administrasi Keuangan, pengggunaan uang organisasi dan inventaris organisasi dipertanggung jawabkan melalui Tim Verifikasi: a. Oleh Pengurus Pusat Dalam Kongres Nasional b. Oleh Pengurus Daerah dalam Konperensi Daerah c. Oleh Pengurus Cabang dalam Konperensi Cabang BAB XVI PENUTUP Pasal 32 (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi; (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (3) Dengan ditetapkan anggaran rumah tangga ini maka anggaran rumah tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
