ANGGARAN DASAR IKATAN APOTEKER INDONESIA

ANGGARAN DASAR IKATAN APOTEKER INDONESIA MUKADIMAH Bahwa para Apoteker Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang dianugerahi bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian di bidang kefarmasian,yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pibadi warga negara Republik Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa Ikatan Apoteker Indonesia merupakan satu-satunya organisasi Apoteker di Indonesia, yang merupakan perwujudan dari hasrat murni dan keinginan luhur para anggotanya, yang menyatakan untuk menyatukan diri dalam upaya mengembangkan profesi luhur kefarmasian di Indonesia pada umumnya dan martabat anggota pada khususnya. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan keinginan suci nan luhur dari para anggota untuk menumbuhkembangkan Organisasi dan Profesi di bidang Kefarmasian, sertaberbakti pada nusa dan bangsa, maka para Apoteker Indonesia dengan ini mendirikan:

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU NAMA Pasal 1 (1) Ikatan diberi nama Ikatan Apoteker Indonesiayang disingkat menjadi IAI dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris The Indonesian Pharmacists Association/IPA, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Ikatan. (2) Nama Ikatan ditetapkan dalam Kongres Nasional ISFI XVIII pada tanggal 8 Desember 2009 di Jakarta yang merupakan kelanjutan dari nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Apoteker di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1965 yang juga merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1955. TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Ikatan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ikatan tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara. JANGKA WAKTU Pasal 3 Ikatan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia (Disahkan Pada Kongres Nasional XIX 2014)

BAB II ASAS DAN KEDAULATAN ASAS Pasal 4 Ikatan berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. KEDAULATAN Pasal 5 Kedaulatan Ikatan ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres, Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang sesuai dengan tingkatannya.

BAB III LEGALITAS, SIFAT DAN NILAI DASAR Legalitas Pasal 6 Ikatan Apoteker Indonesia adalah satu-satunya Organisasi Profesi Apoteker di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-17.AH.01.07 Tahun 2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang menetapkan, memberikan pengesahan Akta Pendirian: IKATAN APOTEKER INDONESIA disingkat IAI, NIP. 03.093.733.8-031.000. SIFAT Pasal 7 Ikatan ini memiliki sifat: a.

Mandiri

b.

Independen NILAI DASAR Pasal 8

Ikatan mempunyai nilai dasar: a.

Kemanusiaan

b.

Hukum dan Etika

c.

Profesional

d.

Bertanggungjawab

e.

Semangat kesejawatan

f.

Pengabdian

g.

Keteladanan


BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD Pasal 9 Ikatan mempunyai maksud untuk mewujudkan apoteker yang profesional, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia. TUJUAN Pasal 10 Ikatan mempunyai tujuan: a.

Menyiapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang berbudi luhur, profesional, memiliki semangat kesejawatan yang tinggi, dan inovatif, serta berorientasi ke masa depan;

b.

Membina, menjaga dan meningkatkan profesionalisme apoteker sehingga mampu menjalankan praktik kefarmasian secara bertanggung jawab;

c.

Memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggota dalam menjalankan praktik profesinya;

d.

Mengembangkan kerjasama dengan organisasi profesi lainnya baik nasional maupun internasional.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI TUGAS POKOK Pasal 11 Ikatan mempunyai tugas pokok mempersatukan, memberdayakan, melindungi, membina, mengayomi seluruh anggota Ikatan. FUNGSI Pasal 12 Ikatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

Meningkatkan motivasi dan kompetensi anggota dalam menjalankan praktik kefarmasian

b.

Menjalin dan membina hubungan serta kerjasama dengan organisasi lain di bidangkesehatan dan bidang lain yang terkait di tingkat lokal, regional, nasional daninternasional

c.

Mengadakan dan menyelenggarakan kegiatan pertemuan/seminar ilmiah di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional

d.

Memantapkan peran anggota dalam upaya: i.

mencegah pencemaran nama baik profesi

ii.

melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat

iii.

memelihara kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif


iv.

memanfaatkan dan ikut mengamankan obat, bahan baku obat, kosmetika dan obat tradisional

e.

Memberikan advokasi kepada anggota berkaitan dengan masalah hukum

f.

Melakukan upaya advokasi terhadap peraturan dan kebijakan terkait dengan praktik kefarmasian

g.

Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan Ikatan.

BAB VI LAMBANG, BENDERA, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT Pasal 13 (1) Ikatan mempunyai Lambang, Bendera, Hymne, Mars dan Atribut (2) Lambang, Bendera, Hymne, Mars dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEANGGOTAAN, PERSYARATAN KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA KEANGGOTAAN Pasal 14 Keanggotaan ikatan terdiri atas: a.

Anggota biasa

b.

Anggota luar biasa

c.

Anggota kehormatan PERSYARATAN KEANGGOTAAN Pasal 15

(1) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Ikatan adalah sebagai berikut: a.

Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan.

b.

Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi serta program umum dan peraturan-peraturan Ikatan

c.

Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Ikatan.

(2) Ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 16 Setiap anggota Ikatan berkewajiban untuk: a.

Menjunjung tinggi, menjaga nama baik dan kehormatan Ikatan


b.

Menghayati, mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Kode Etik Apoteker Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi serta ketentuan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ikatan.

c.

Memperteguh semangat kesejawatan sesama apoteker.

d.

Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk aktif melaksanakan dan mengembangkan Ikatan.

e.

Mentaati keputusan-keputusan kongres dan keputusan-keputusan Ikatan lainnya.

f.

Membayar uang pangkal dan iuran anggota.

g.

Berpatisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan.

h.

Ikut membela dan memajukan Ikatan. HAK ANGGOTA Pasal 17

(1) Setiap anggota Ikatan memiliki hak untuk: a.

Memperoleh pelayanan keanggotaan secara baik.

b.

Memperoleh perlakuan yang sama dalam mengeluarkan pendapat dan saran

secara lisan

maupun tulisan. c.

Memilih dan dipilih dalam kepengurusan Ikatan.

d.

Memperoleh pembinaan, perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan profesinya sesuai peraturan yang berlaku.

e.

Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia apoteker yang diadakan oleh Ikatan.

(2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Ikatan.

BAB VIII ORGAN ORGAN Pasal 18 Ikatan mempunyai organ yang terdiri dari: a.

Kongres

b.

Konferensi Daerah

c.

Konferensi Cabang

d.

Rapat dan Pertemuan Ikatan;

e.

Pengurus;

f.

Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia

g.

Dewan Pengawas


KONGRES Pasal 19 (1) Kongres terdiri dari: a.

Kongres

b.

Kongres Luar Biasa

(2) Kongres dan Kongres Luar Biasa merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi Ikatan di tingkat pusat. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Kongres dan Kongres Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. KONFERENSI DAERAH Pasal 20 (1) Konferensi Daerah terdiri dari: a.

Konferensi Daerah

b.

Konferensi Daerah Luar Biasa

(2) Konferensi Daerah dan Konferensi Daerah Luar Biasamerupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi Ikatan di tingkat daerah. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Konferensi Daerah dan Konferensi Daerah Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KONFERENSI CABANG Pasal 21 (1) Konferensi Cabang terdiri dari: a.

Konferensi Cabang

b.

Konferensi Cabang Luar Biasa

(2) Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi Ikatan di tingkat cabang. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. RAPAT DAN PERTEMUAN IKATAN Pasal 22 (1) Rapat-rapat Ikatan meliputi: a.

Rapat Kerja

b.

Rapat Koordinasi

c.

Rapat Pleno Pengurus

(2) Pertemuan Ikatan meliputi: a.

Pertemuan Ilmiah Tahunan

b.

Pertemuan Ikatan lainnya.


(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Rapat dan Pertemuan Ikatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KUORUM Pasal 23 (1) Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Daerah, Konferensi Daerah Luar Biasa, Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa sah jika dihadiri oleh peserta yang memenuhi kuorum. (2) Kuorum Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Daerah, Konferensi Daerah Luar Biasa, Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS Pasal 24 (1) Pengurus Ikatan terdiri dari: a.

Pengurus Pusat

b.

Pengurus Daerah

c.

Pengurus Cabang

(2) Pengurus Ikatan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Ikatan untuk kepentingan Ikatan sesuai tingkatannya. (3) Pengurus Ikatan wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Ikatan untuk disahkan dalam Rapat Pengurus yang sesuai untuk itu (4) Setiap Pengurus Ikatan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Kerangka Struktur Kepengurusan Ikatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (6) Tata cara Pemilihan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

PENGURUS PUSAT Pasal 25 (1) Pengurus Pusat adalah organ Ikatan yang melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Ikatan di tingkat Pusat. (2) Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih dalam kongres (3) Susunan Pengurus Pusat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (4) Apabila dipandang perlu, Pengurus dapat membentuk dewan, badan, komite, tim atau panitia untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus. (5) Kewajiban, hak, tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Pusat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga


PENGURUS DAERAH Pasal 26 (1) Pengurus Daerah adalah organ Ikatan yang melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Ikatan di tingkat Provinsi. (2) Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Konferensi Daerah. (3) Susunan Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. (4) Apabila dipandang perlu, Pengurus Daerah dapat membentuk badan, tim atau panitia untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus. (5) Kewajiban, hak, tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. PENGURUS CABANG Pasal 27 (1) Pengurus Cabang adalah organ Ikatan yang melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Ikatan di tingkat Kabupaten atau Kota. (2) Pengurus Cabang dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Konferensi Cabang. (3) Susunan Pengurus Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. (4) Apabila dipandang perlu, Pengurus Cabang dapat membentuk tim atau panitia untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus (5) Kewajiban, hak, tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA Pasal 28 (1) Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi MEDAI, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Majelis. (2) Majelis terdiri dari: a.

Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat

b.

Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah

(3) Majelis bertugas untuk: a.

membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia oleh Anggota biasa maupun oleh anggota yang menjadi Pengurus serta menjaga, meningkatkan dan menegakkan Disiplin apoteker Indonesia.

b.

membuat putusan terkait permasalahan Etik dan Disiplin Apoteker oleh Anggota untuk ditindaklanjuti oleh Ketua Ikatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

c.

memberikan pendapat dan/atau mediasi konflik pelaksanaan peraturan-peraturan Organisasi terkait profesi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Apoteker Indonesia.


(4) Anggota Majelis adalah Anggota Ikatan yang mampu untuk melakukan fungsi-fungsi pembinaan, pengawasan dan penilaian Kode Etik Apoteker Indonesia sebagaimana mestinya. (5) Majelis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Kongres, dan Konferensi Daerah. (6) Ketentuan mengenai Majelis dan tata cara pemilihan ketua diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga JABATAN PENGURUS DAN MAJELIS Pasal 29 Jabatan Pengurus dan Majelis berakhir apabila: a.

Mengundurkan diri;

b.

Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap.

c.

Diberhentikan berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa atau Konferensi Daerah Luar Biasa atau Konferensi Cabang Luar Biasa

d.

Masa jabatan berakhir.

e.

Meninggal dunia;

BAB IX DEWAN PENGAWAS, BADAN, YAYASAN DAN HIMPUNAN DEWAN PENGAWAS Pasal 30 (1) Dewan Pengawas terdiri dari Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengawas Daerah (2) Ketua Dewan Pengawas dipilih melalui Kongres dan Konferensi daerah (3) Anggota Dewan Pengawas adalah Anggota Ikatan yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas pengawasan. (4) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan program guna mencapai tujuan Ikatan sesuai tingkatannya (5) Dewan Pengawas berfungsi memberikan masukan berupa nasihat, kritik dan saran atas pelaksanaan program Ikatan sesuai tingkatannya (6) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pengawas. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BADAN DAN YAYASAN Pasal 31 (1) Pada setiap tingkat kepengurusan dapat dibentuk Badan atau Yayasan sesuai kebutuhan. (2) Badan atau Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Pengurus sesuai tingkatannya


(3) Badan atau Yayasan di tingkat daerah dapat berkolaborasi secara nasional melalui Badan atau Yayasan di tingkat Pusat sesuai dengan jenis dan fungsinya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan atau Yayasan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. HIMPUNAN Pasal 32 (1) Himpunan adalah kelompok seminat apoteker berdasarkan praktik. (2) Himpunan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan di tingkat pusat dan daerah. (3) Himpunan di tingkat daerah berkolaborasi secara nasional. (4) Himpunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kelengkapan Pengurus Pusat. (5) Ketentuan mengenai Himpunan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pasal 33 Ikatan mengadakan dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi lain di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait di tingkat lokal, regional, nasional dan Internasional Pasal 34 (1) Ikatan menjalin hubungan dengan organisasi yang menghimpun keluarga apoteker Indonesia, Organisasi Mahasiswa farmasi Indonesia, yang telah mempunyai ikatan sejarah dengan Ikatan Apoteker Indonesia dalam rangka mencapai tujuan Ikatan. (2) Ikatan menjalin hubungan dengan lembaga pemerintahan, organisasi sosial, kemasyarakatan, profesi dan fungsional baik didalam maupun diluar negeri dalam rangka mencapai tujuan Ikatan. (3) Hubungan Ikatan dengan organisasi dimaksud dalam ayat(1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 35 Ikatan memiliki asosiasi yang menghimpun apotik.

BAB XI NASKAH ASASI DAN DOKUMEN IKATAN NASKAH ASASI IKATAN Pasal 36 (1) Ikatan memiliki Naskah Asasi yang meliputi: a.

Anggaran Dasar

b.

Anggaran Rumah Tangga


c.

Kode Etik Apoteker Indonesia

d.

Peraturan Organisasi

e.

Standar Kompetensi Apoteker Indonesia

f.

Standar Praktik Apoteker Indonesia

g.

Pedoman Praktik Apoteker Indonesia

h.

Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia

(2) Ketentuan-ketentuan mengenai naskah asasi ikatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga DOKUMEN IKATAN Pasal 37 (1) Ikatan memiliki dokumen yang meliputi: a.

Kartu Tanda Anggota

b.

Sertifikat Kompetensi

c.

Sertifikat Satuan Kredit Profesi

d.

Surat-surat Keputusan

e.

Surat Mandat

f.

Surat Tugas

g.

Rekomendasi

h.

Surat-surat Keterangan

i.

Dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu

(2) Ketentuan-ketentuan mengenai dokumen Ikatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII KEKAYAAN KEKAYAAN Pasal 38 (1) Kekayaan Ikatan berupa: a.

Aset berwujud

b.

Aset tidak berwujud

(2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari: a.

Iuran Anggota

b.

Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat

c.

Usaha dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Ikatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Semua kekayaan Ikatan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Ikatan dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus sesuai tingkatannya. (4) Pengelolaan dan penggunaan kekayaan Ikatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.


TAHUN BUKU Pasal 39 (1) Tahun buku Ikatan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. (2) Pada setiap akhir tahun, buku Ikatan ditutup. LAPORAN TAHUNAN Pasal 40 (1) Pengurus sesuai tingkatannya wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Ikatan. (2) Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: a.

Laporan kegiatan Ikatan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

b.

Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan arus kas dan bank, dan catatan laporan keuangan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenahi Laporan Tahunan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 41 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa. Pasal 42 (1) Perubahan Anggaran Dasar dituangkan dalam akta notaris. (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Ikatan (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Ikatan, harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (4) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB XIV PEMBUBARAN IKATAN Pasal 43 (1) Pembubaran Ikatan hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa dengan ketentuan: a.

harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta;

b.

keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta yang hadir.


(2) Dalam hal Ikatan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Kongres Luar Biasa menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Ikatan. (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator Pasal 44 Dalam hal Ikatan bubar, Ikatan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI Pasal 45 Sisa likuidasi diserahkan kepada negara atau lembaga sosial

BAB XV PERINGATAN DAN SANKSI ORGANISASI Pasal 46 (1) Ikatan dapat memberi peringatan dan sanksi organisasi kepada anggota maupun pengurus. (2) Peringatan dan sanksi organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur melalui Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi. (2) Anggaran Rumah Tangga Ikatan dan Peraturan Organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. (3) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. (4) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (5) Dengan ditetapkan Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.


ANGGARAN DASAR IKATAN APOTEKER INDONESIA

Recommend Documents