ANGGARAN DASAR ASOSIASI LAUNDRY INDONESIA MUKADIMAH Menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, guna mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, setiap komponen bangsa mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta secara nyata pada pelaksanaan pembangunan Negara dan Bangsa dalam segala aspek. Sebagai salah satu komponen bangsa, kami -para pengusaha yang memiliki keahlian di bidang laundry dan general cleaning- dengan ini membentuk suatu wadah/organisasi bernama Asosiasi Laundry Indonesia yang disingkat ASLI. Asosiasi Laundry Indonesia ASLI yang dibentuk pada tanggal 26 Agustus 2015 merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan mengembangkan dan memperkenalkan profesionalisme di bidang laundry dan general cleaning. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan kreativitas dan aktivitas yang terarah, positif serta berkesinambungan. Demi memenuhi visi dan misi organisasi agar bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi anggota pada khususnya, ASLI senantiasa berusaha untuk melakukan pelatihan, pendampingan dan pendekatan mengenai isu-isu regulasi tentang laundry dan general cleaning secara nasional dari setiap institusi serta sosialisasinya. Hal ini merupakan suatu bentuk komitmen pengabdian organisasi untuk tumbuh dan berkembangnya industri laundry Indonesia. Sebagai organisasi dengan lingkup nasional, ASLI memerlukan suatu pedoman pelaksanaan kepengurusan organisasi yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi segenap pengurus dan anggota dalam melaksanakan kegiatan tanpa melanggar kaidah-kaidah yang telah digariskan organisasi. Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ditetapkanlah Anggaran Dasar Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI) sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM
1.
2.
Pasal 1 Pengertian Asosiasi Laundry Indonesia, disingkat ASLI adalah organisasi nirlaba / non-profit oriented bagi pengusaha laundry dan atau general cleaning Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab, yang secara khusus menanganani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi dan kegiatan dunia usaha laundry dan general cleaning dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hubungan usaha yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Pengusaha laundry dan atau general cleaning adalah : a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki dan atau menjalankan usaha jasa laundry, general cleaning dan usaha pendukung milik sendiri; b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan usaha jasa laundry, general cleaning dan usaha pendukung milik pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan bersama maupun yang sepenuhnya milik pihak lain; c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.
13.
Perusahaan adalah : a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Organisasi ialah Asosiasi Laundry Indonesia disingkat ASLI. Asosiasi, Himpunan dan Komunitas Usaha Sejenis adalah wadah kerjasama pengusaha yang mempunyai jenis usaha yang sama dan berkaitan serta saling menunjang. Musyawarah adalah forum tertinggi pada masing-masing tingkatan organisasi. Rapat adalah forum organisasi yang dilaksanakan secara berkala pada masing-masing tingkatan organisasi. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah organisasi yang mempunyai daerah kerja di tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah organisasi yang mempunyai daerah kerja di tingkat Provinsi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah induk organisasi yang mempunyai daerah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BIDANG adalah bagian tugas Dewan Pimpinan ASLI tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara khusus menangani masalah pada bagian yang strategis dalam daerah kerja masingmasing. Badan Kelengkapan Organisasi adalah badan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ASLI dan atau keputusan organisasi di setiap tingkatan dengan sebutan Tim, Badan dan atau lembaga atau nama apapun yang serupa, adalah aparatur organisasi internal ASLI dengan tujuan, fungsi dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan aktifitas ASLI dan meningkatkan kompetensi baik di tingkat Internasional, Nasional, Provinsi atau Kabupaten dan Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi. Kepengurusan adalah perangkat organisasi yang dibentuk berdasarkan AD/ART pada setiap tingkatan.
BAB II NAMA, BENTUK, SIFAT, WAKTU, DAERAH KERJA, SERTA TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Nama Organisasi ini bernama “Asosiasi Laundry Indonesia” disingkat ASLI, dalam bahasa Inggris disebut “Laundry Association of Indonesia”. Pasal 3 Bentuk dan Sifat ASLI berbentuk perkumpulan yang beranggotakan pengusaha laundry dan atau perusahaan yang berkaitan dengan usaha laundry yang berdomisili di Indonesia, bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggungjawab, yang menangani kegiatan dunia usaha dalam arti yang luas dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif. Pasal 4 Waktu ASLI, didirikan tanggal 26 Agustus 2015 (akta notaris), untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
1.
2. 3.
Pasal 5 Daerah Kerja dan Tempat Kedudukan DPP berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai daerah kerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di negara lain. DPD berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan atau di salah satu kota pusat kegiatan ekonomi di Provinsi yang bersangkutan. DPC berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota atau disalah satu kota pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai daerah kerja di tingkat Kabupaten/Kota.
BAB III VISI DAN MISI Pasal 6 Visi Terwujudnya industri laundry yang profesional, bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan.
1.
2.
3. 4. 5. 6.
Pasal 7 Misi Menjadikan pengusaha laundry Indonesia profesional di bidangnya baik secara keilmuan, Standard Operating Procedure (SOP) maupun manajemen, dan sebagai wadah untuk berbagi ilmu, riset, inovasi baru dan juga tempat perlindungan pengusaha laundry dan atau general cleaning. Mampu meningkatkan taraf hidup pengusaha laundry dan atau general cleaning, turut berperan aktif dalam program nasional pengentasan kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru yang berkesinambungan. Berperan aktif dalam program percepatan pembangunan nasional khususnya di bidang laundry dan atau general cleaning. Selalu memupuk kebersamaan dan mempererat kerjasama di antara anggota dan lembaga lain yang terkait. Memberikan bantuan moril maupun materiil terhadap anggota yang terkena musibah. Ikut berperan aktif dalam rangka mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan dari dampak penting industri laundry. BAB IV AZAS, LANDASAN DAN KEGIATAN Pasal 8 Azas
ASLI berazaskan Pancasila. Pasal 9 Landasan ASLI berlandaskan : 1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. 2. Perundangan/Peraturan/Keputusan Pemerintah yang relevan dan berlaku.
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
Pasal 10 Kegiatan Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk anggota dan perusahaannya. Melakukan komunikasi dengan pengurus melalui rapat-rapat secara rutin atau sewaktu-waktu demi kesepakatan dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan asosiasi. Mengadakan komunikasi dengan anggota melalui pertemuan dalam rangka melakukan kegiatan bersama seperti persiapan pameran, pelatihan, pengenalan produk anggota kepada anggota, kunjungan pabrik dan sebagainya. Memelihara kerukunan di antara anggota sebagai upaya mencegah persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan kemajuan usaha milik anggota. Membuat usulan-usulan kepada pemerintah untuk kepentingan anggota. Mengikuti rapat-rapat dan diskusi khususnya tentang kebijakan/peraturan dari pemerintah. Mensosialisasikan dan menginformasikan peraturan-peraturan pemerintah yang terkait bidang laundry kepada anggota. Ikut berperan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 11 Anggota 1.
2.
Anggota a. Semua pengusaha laundry dan atau general cleaning yang sudah menjalankan usahanya dan memenuhi beberapa persyaratan lainnya yang diuraikan sebagaimana tercantum dalam AD/ART ASLI. b. Perusahaan yang berafiliasi dengan industry laundry dan atau general cleaning yang memenuhi beberapa persyaratan lainnya yang diuraikan sebagaimana tercantum dalam AD/ART ASLI. c. Seluruh pelaku dan stakeholder yang berkaitan dengan bidang laundry dan atau general cleaning. Anggota Kehormatan Anggota yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan dan kepentingan organisasi.
Pasal 12 Persyaratan Keanggotaan Persyaratan Keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ASLI. Pasal 13 Hak dan Kewajiban Anggota Hak anggota adalah : 1. Memilih dan dipilih untuk menjadi anggota Kepengurusan dan Badan Kelengkapan organisasi. 2. Mengajukan pendapat atau saran bagi kemajuan organisasi. 3. Memperoleh pembinaan, bantuan hukum dan bantuan lainnya dari organisasi. 4. Membela diri terhadap sanksi organisasi. Kewajiban anggota adalah : 1. Mentaati AD/ART, Peraturan dan Keputusan Organisasi. 2. Membangun dan menjaga nama baik organisasi. 3. Membayar biaya pendaftaran dan iuran keanggotaan.
BAB VI JENJANG DAN KEPENGURUSAN Pasal 14 Jenjang Jenjang Organisasi : 1. Organisasi di tingkat Nasional adalah DPP ASLI. 2. Organisasi di tingkat Provinsi adalah DPD ASLI. 3. Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota adalah DPC ASLI. Pasal 15 Kepengurusan Kepengurusan organisasi terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan : 1. Kepengurusan tingkat Nasional terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat. 2. Kepengurusan tingkat Provinsi adalah Dewan Pimpinan Daerah. 3. Kepengurusan tingkat Kab/Kota adalah Dewan Pimpinan Cabang.
1. 2.
3. 4. 5.
6.
7. 8.
9.
Pasal 16 Dewan Penasehat Pada Tingkat Nasional dibentuk Dewan Penasehat. Dewan Penasehat adalah Perangkat organisasi ASLI Nasional yang terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dan diangkat dalam Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa melalui pemilihan sebagaimana diatur dalam ART. Dewan Penasehat terdiri dari seorang Ketua dan beberapa anggota. Dewan Penasehat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada MUNAS. Tugas dan wewenang Dewan Penasehat : a. Memantau pelaksanaan AD/ART, Keputusan MUNAS dan Kinerja Dewan Pimpinan Pusat. b. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh DPP. c. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada DPP baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang menyangkut ruang lingkup usaha anggota dan pelaksanaan program serta tugas-tugas organisasi. d. Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk menyusun rancangan program organisasi kepada MUNAS. e. Menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Penasehat dan DPP untuk membahas dan mengambil keputusan tentang langkah dan atau tindakan yang perlu demi menjaga kinerja dan nama baik serta kehormatan organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud ayat 7, Dewan Penasehat dapat membentuk komisi-komisi dari dan di antara anggota Dewan Penasehat yang menjadi mitra kerja DPP. Dewan Penasehat bekerja secara kolektif yang tata caranya ditetapkan oleh dan dalam rapat pleno Dewan Penasehat. Dewan Penasehat menyelenggarakan Rapat Pleno Tahunan sebelum diselenggarakan Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa / Musyawarah Nasional Khusus, untuk menyusun saran-saran dan masukan yang akan diajukan pada Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa / Musyawarah Nasional Khusus. Rapat Komisi Dewan Penasehat serta rapat-rapat lain selain Rapat Pleno Tahunan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.
10. Rapat Pleno dan rapat-rapat Dewan Penasehat dinyatakan mencapai kourum dan sah jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan sah bisa mengikat jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir. 11. Persyaratan dan tata cara pemilihan Dewan Penasehat diatur dalam ART.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
Pasal 17 Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Hak Dewan Pimpinan adalah mengelola organisasi sesuai dengan tingkat dan daerah kerja masing-masing. Kewajiban Dewan Pimpinan adalah melaksanakan tugas dan kegiatan serta mempertanggung jawabkannya kepada anggota melalui Musyawarah. Dewan Pimpinan berkewajiban mengindahkan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat dari Dewan Penasehat ASLI. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana ayat 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, sesuai dengan tingkat dan daerah kerja Dewan Pimpinan masing-masing. Pasal 18 Dewan Pimpinan Pusat Pengurus ditingkat Nasional adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP). DPP adalah pimpinan tertinggi organisasi ditingkat Nasional yang dipilih oleh Musyawarah Nasional. Ketua Umum DPP ditentukan oleh Tim Formatur yang diberi mandat oleh Musyawarah Nasional, untuk menyusun kepengurusan pusat. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang DPP diatur dalam ART.
3. 4.
Pasal 19 Dewan Pimpinan Daerah Pengurus ditingkat Provinsi adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD). DPD adalah pimpinan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi yang dipilih oleh Musyawarah Daerah. Ketua DPD ditentukan oleh Musyawarah Daerah, untuk menyusun kepengurusan propinsi. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang DPD diatur dalam ART.
1. 2. 3. 4.
Pasal 20 Dewan Pimpinan Cabang Pengurus ditingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). DPC adalah pimpinan tertinggi organisasi ditingkat Kabupaten/Kota. Ketua DPC dapat ditunjuk oleh Pengurus DPD, untuk menyusun kepengurusan kabupaten/kota. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang DPC diatur dalam ART.
1. 2.
Pasal 21 Dewan Pembina Pada tingkat Provinsi dan Kab/Kota bila dianggap perlu dapat dibentuk Dewan Pembina. Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pembina diatur dalam ART.
1. 2.
Pasal 22 Masa Bakti Kepengurusan Masa bakti kepengurusan disetiap jenjang organisasi adalah 3 (tiga) tahun. Tata cara pergantian antar waktu kepengurusan diatur dalam ART.
1. 2.
BAB VII KEKUASAAN ORGANISASI
1. 2.
Pasal 23 Kekuasaan Organisasi Kekuasaan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang. Musyawarah Nasional merupakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi organisasi. BAB VIII MUSYAWARAH
1.
2. 3.
4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
1.
Pasal 24 Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab), diadakan 3 (tiga) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa bakti kepengurusan. Setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) musyawarah tidak terlaksana maka kepengurusan dinyatakan beku kecuali ada alasan kuat yang dapat diterima. Kepengurusan satu tingkat di atasnya mengambil alih dan wewenang kepengurusan yang dinyatakan beku, termasuk memprakarsai pelaksanaan musyawarah yang tidak terlaksana sebagaimana disebutkan pada ayat 2 (dua). Apabila kepengurusan pada tingkat nasional beku maka dibentuk caretaker yang diprakarsai oleh lebih dari setengah jumlah DPD. Pengambilalihan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan pada ayat 4 (empat) tidak menggugurkan kewajiban Dewan Pimpinan yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam musyawarah. Pasal 25 Musyawarah Nasional Luar Biasa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari sedikitnya 2/3 (dua per tiga) DPD ASLI. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari sedikitnya 2/3 (dua pertiga) DPC ASLI di Provinsi tersebut. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) dapat diselenggarakan sewaktu waktu atas permintaan tertulis dari sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Anggota Kabupaten/Kota tersebut. Munaslub, Musdalub dan Muscablub, dilaksanakan apabila kinerja organisasi dan atau kepengurusan tidak memenuhi ketentuan AD/ART. Apabila dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari Musyawarah Luar Biasa, atas permintaan yang sah, tidak dapat dilaksanakan maka pelaksanaan dan penyelenggaraannya diambil alih oleh pihak yang mengusulkan namun tanggungjawabnya tetap berada pada Dewan Pimpinan yang bersangkutan. Pasal 26 Musyawarah Nasional Khusus Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) untuk menetapkan : a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. 3. 4.
b. Pembubaran Organisasi. Munassus diselenggarakan atas permintaan sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari DPD. Teknis Pelaksanaan Munassus tentang Perubahan AD/ART selanjutnya diatur dalam ART. Pimpinan Munassus dipilih oleh dan dari Peserta Munassus yang mempunyai hak memilih dan dipilih. BAB IX RAPAT KERJA
1. 2. 3. 4.
Pasal 27 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) merupakan forum koordinasi antara Kepengurusan Nasional dengan Kepengurusan Daerah. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) merupakan forum koordinasi antara Kepengurusan Daerah dengan Kepengurusan Cabang. Pada tingkat Cabang (Rakercab) diselenggarakan Rapat Kerja yang dihadiri oleh kepengurusan Cabang dan Anggota. Pelaksanaan dan kewenangan Rakernas, Rakerda dan Rakercab diatur dalam ART. BAB X KUOROM, KEPUTUSAN DAN SANKSI
1. 2. 3. 4.
Pasal 28 Kuorum dan Keputusan Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam musyawarah, rapat, majelis dan sebagainya agar dapat mengesahkan suatu putusan. Musyawarah memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang berhak hadir dan mempunyai hak suara. Pengambilan keputusan dalam sidang atau rapat-rapat organisasi adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah utusan yang hadir dan mempunyai hak suara. Teknis pelaksanaan musyawarah selanjutnya diatur dalam Tata Tertib Musyawarah.
Pasal 29 Sanksi Organisasi Sanksi Organisasi terhadap anggota dan pengurus diatur dalam ART. BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
1.
2.
Pasal 30 Pengelolaan Kekayaan Organisasi Dan Pertanggungjawaban Keuangan ASLI diperoleh melalui : a. Biaya pendaftaran. b. Iuran anggota. c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta yang diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. d. Pendapatan lain yang sah. Pengelolaan Kekayaan Organisasi dan pertanggungjawabannya diatur dalam ART.
BAB XII SEKRETARIAT ORGANISASI
1. 2.
Pasal 31 Sekretariat Dalam menjalankan aktivitas sehari hari kepengurusan organisasi dilengkapi dengan Sekretariat. Ketentuan tentang Sekretariat diatur dalam ART. BAB XIII PEMBUBARAN
1. 2.
Pasal 32 Ketentuan tentang Pembubaran Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah Nasional Khusus untuk pembubaran ASLI. Ketentuan tentang pembubaran diatur lebih lanjut dalam ART. BAB XIV ATURAN PERALIHAN
1. 2.
Pasal 33 Aturan Peralihan Mendahului Musyawarah Nasional I ASLI 2015, apabila sudah ada rancangan dan dipandang perlu, susunan DPP dapat dikukuhkan sebelum Musyawarah Nasional ini ditutup. Mendahului Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang yang akan diselenggarakan setelah disahkannya AD/ART ini, ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Dewan Penasehat. BAB XV PENUTUP
Pasal 34 Penutup Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh : 1. Untuk pertama kali ditetapkan/disahkan pada tanggal 26 Agustus 2015 di hadapan Notaris Trismorini Asmawel, SH dengan akte No. 24. 2. Diperbaiki lagi, disahkan dan dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia oleh Musyawarah Nasional ASLI pada tanggal 5-6 Desember 2015 di Jakarta.
