Analisis Politik Internasional dan MDGs

Case Study : Analisis Kebijakan Kesehatan

Analisis Politik Internasional dan MDGs

Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc, Ph.D

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2008

Daftar Isi

Kata Pengantar .........................................................................................................................i Problem Overview .................................................................................................................. 1 Policy Question ...................................................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 2 1.1 Latar Belakang .............................................................................................................. 2 1.2 Tujuan ............................................................................................................................ 2 BAB II ANALISIS SITUASI ..................................................................................................... 3 2.1 Peran Negara-negara Besar ......................................................................................... 4 2.2 Isu Keamanan Perairan Kawasan ................................................................................ 5 2.3 Isu Perbatasan Antar Negara ....................................................................................... 6 2.4 Nasional ......................................................................................................................... 8 BAB III TINJAUAN PUSTAKA................................................................................................ 9 BAB IV PEMBAHASAN........................................................................................................ 20 DAFTAR PUSTAKA............................................................................................................... 28

Case Studi: Analisis Politik Internasional dan MDGs

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memudahkan proses belajar mengajar di Universitas Indonesia, khususnya untuk Topik Kebijakan Kesehatan, penulis membuat Seri Studi Kasus tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan. Studi kasus ini dikembangkan dari kegiatan belajar mengajar berbagai Mata Ajaran di tingkat Pascasarjana dan Sarjana tentang Kebijakan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sebagai penanggung jawab Mata ajaran tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan di lingkungan FKM UI, penulis merasa perlu untuk menyusun Studi Kasus ini agar dapat merangsang kreativitas dan memberikan perspektif yang komprehensif dan luas sambil mengasah daya nalar yang kritis dari setiap mahasiswa dalam mempelajari berbagai aspek dalam pembuatan kebijakan publik di sektor kesehatan. Seluruh topik dan format, serta sebagian isi yang ada pada Seri Studi Kasus ini penulis susun sebagai penugasan pada mahasiswa untuk selanjutnya dielaborasi menjadi sebuah makalah ilmiah. Hasil dari penyusunan makalah ilmiah ini penulis sempurnakan menjadi Studi Kasus untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran topik Pembuatan Kebijakan Kesehatan terutama di lingkungan Universitas Indonesia. Adanya kelengkapan struktur Studi Kasus yang meliputi: Naskah Akademik & Draft Pasal Peraturan Perundangan yang diusulkan. Naskah Akademik memuat substansi: Pendahuluan, Tinjauan Masalah, Landasan Hukum, Materi Muatan, Penutup, Daftar Pustaka. Struktur ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyusun sebuah kebijakan berdasarkan masalah kesehatan masyarakat (Public Health problem-based) yang dilengkapi dengan sintesis & analisis, dikemas berdasarkan teori dan perspektif ilmiah dalam sebuah Naskah Akademik, dan kemudian diuraikan dalam konstruksi sebuah Draft Peraturan Perundangan. Kepustakaan utama yang digunakan dalam penyusunan Studi Kasus ini adalah Sistem Kesehatan, Wiku Adisasmito (2007), Making Health Policy, Kent Buse, et al (2006), The Health Care Policy Process, Carol Barker (1996), Health Policy, An Introduction to Process and Power, Gill Walt (1994), dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dengan demikian diharapkan studi kasus ini dapat memberikan materi komplit yang diperlukan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Penulis ucapkan terima kasih kepada Sdr Nina Rosyina, mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM UI Angkatan 2006/2007 yang telah membantu menyusun makalah yang kemudian makalah tersebut dimodivikasi oleh penulis sebagai studi kasus. Mohon maaf apabila ada kekurangan / kesalahan dalam penyusunan materi Studi Kasus ini. Kritik dan saran akan membantu penulis dalam upaya meningkatkan kualitas Studi Kasus ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridlo Illahi dalam menuntut ilmu agar bermanfaat. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Depok, 27 Februari 2008

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD.

i


Analisis Politik Internasional dan MDGs Oleh: Wiku Adisasmito dan Nina Rosyina

Problem Overview: Millenium Development Goals yang disepakati para anggota PBB yang kemudian melahirkan Millenium Declaration adalah suatu inisiatif global untuk mengurangi jumlah orang miskin di dunia menjadi separuhnya pada tahun 2015. Kebijakan publik saat ini juga dipengaruhi oleh tekanan internasional, iklim dalam negri, kekayaan ekonomi, tingkat konflik kesukuan, tradisi sejarah dan tingkatan intelektualitas. Untuk itu, analisis politik Internasional dalam kaitannya dengan MDGs menjadi salah satu isu penting dalam penentuan dan pengembangan kebijakan kesehatan.

Policy Question: 1. Apa Kebijakan yang di buat oleh Pemerintah terkait politik Internasional dan MDGs ? 2. Bagaimana content kebijakan tersebut dianalisis? 3. Apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi aspek-aspek lingkungan strategis (IPOLEKSOSBUDHANKAM)?

1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sistem politik adalah suatu dugaan abstrak dari kekuatan-kekuatan yang berbenturan antara negara dan pemerintah. Menurut Easton 1965 (Walt 1994), sistem politik merupakan satu kesatuan tentang institusi dan proses yang terlibat yang disebut wewenang alokasi nilai masyarakat. Nilai merupakan suatu hal yang signifikan dan penting bagi masyarakat, bisa berupa material atau jasa. Alokasi nilai adalah proses dimana pemerintah memilih nilai-nilai untuk mewariskan dan yang disangkal: proses bagaimana membuat atau mengubah suatu kebijakan. Wewenang alokasi nilai merupakan pilihan-pilihan yang diterima atau dilegitimasi oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat pemerintah. Sistem politik mempengaruhi keikutsertaan di dalam kebijakan. Terkecuali efek dari sistem politik, kebijakan publik juga dipengaruhi oleh tekanan internasional, iklim dalam negeri,kekayaan ekonomi, tingkat konflik kesukuan, tradisi sejarah dan tingkatan intelektualitas. Menurut Leichter 1979 (dikutip dari Walt, 1994) ada empat (4) faktor yang mempengaruhi kebijakan: 1. Faktor situasi Situasi atau perubahan yang mendadak bisa mempengaruhi suatu kebijakan yang sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan pada keadaan lain. 2. Faktor struktural Tingkat ekonomi dasar dari suatu negara mempengaruhi kebijakan begitu juga faktor demografis dan sosial. 3. Faktor kultural Kultur politis mempengaruhi partisipasi masyarakat dan kepercayaan kepada pemerintah untuk memberikan perubahan termasuk kultur bahasa, agama, dan nilai sosial. 4. Faktor lingkungan Ada faktor eksternal dan internasional, hal ini akan meningkatkan saling ketergantungan antar negara. Dalam tingkat strategis, isu politik, ekonomi, dan tindakan ilegal lintas negara, memiliki jangkauan wilayah nasional, regional, serta global, dan isu tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keamanan nasional, regional, dan global. Isu politik, ekonomi, dan keamanan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, selanjutnya isu tersebut akan selalu menjadi perhatian masyarakat internasional karena akan menyangkut pada kepentingan nasional masing-masing negara. Millenium Development Goals yang disepakati para anggota PBB pada tahun 2000 dalam sebuah KTT global yang kemudian melahirkan Millenium Declaration adalah suatu inisiatif global untuk mengurangi jumlah orang miskin di dunia menjadi separuhnya pada tahun 2015. MDGs memiliki 8 tujuan (goals) dan 18 target yang harus dicapai oleh negaranegara berkembang dan juga negara-negara maju. 1.2 Tujuan Makalah ilmiah ini memiliki tujuan umum, yaitu menjelaskan situasi dan kondisi pelayanan kesehatan yang berkembang di Indonesia diikuti informasi terkini yang dipengaruhi oleh sistem politik internasional. Tujuan khusus dari makalah ilmiah ini adalah memaparkan tentang adanya kaitan antara target-target yang disepakati dalam Millenium Declaration dengan suatu politik internasional.


2


BAB II ANALISIS SITUASI

Situasi politik internasional tampak semakin tak menentu terutama pasca terjadinya tiga (3) peristiwa penting. Pertama tragedi penyerangan terhadap gedung kembar pencakar langit World trade Centre (WTC) di New York dan gedung pentagon di Washington DC, amerika Serikat pada 11 september 2001. Kedua, Invasi dan pendudukan AS atas Afganistan sejak Oktober 2001 yang terkait erat dengan peristiwa 11 September. Ketiga, invasi dan pendudukan AS atas Irak sejak April 2003. Akibat dari situasi tersebut berdampak buruk pada tercapainya proyek tujuan Pembangunan abad millenium (Millenium Development Goals). Pencapaian target MDGs merupakan suatu perjuangan yang berat, menyebarkan kesempatan dan harapan kepada seluruh umat manusia secara merata dengan tujuan praktis yang konkret dan jadwal yang tegas.Indonesia yang merupakan negara terbuka, tidak bebas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan Indonesia yang terbentuk selama ini, tidak berdiri sendiri namun dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Isu domestik yang dihadapi Indonesia pada dekade terakhir ini tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga faktor yang saling berhubungan perlu dicermati. Berakhirnya perang dingin belum menjamin bagi terwujudnya keamanan dan perdamaian dunia. Konflik antar etnis/ras, terorisme, pencucian uang, penyelundupan manusia, perdagangan ilegal, narkoba adalah ancaman non-tradisional, dan merupakan ancaman terhadap keamanan domestik, regional, dan global. Sedangkan ancaman tradisional seperti senjata pemusnah massal, sengketa antar negara, dan perlombaan senjata tetap merupakan isu laten. Ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional tetap menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat internasional karena merupakan bentuk ancaman terhadap perdamaian dunia yang dapat berkembang menjadi ancaman berskala besar. Seiring dengan kemajuan tersebut, tindakan ilegal dan kriminal lintas negara juga meningkat, dalam bentuk ancaman baru seperti terorisme, penyelundupan manusia, atau drugtraficking yang dilakukan secara terorganisasi. Kecenderungan hubungan masyarakat internasional dan hubungan antar negara dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati. Penciptaan kondisi seperti itu memberikan peluang yang sangat baik bagi suatu dialog guna menghadapi perbedaan pandangan atas suatu isu bersama. Dialog dan diplomasi menjadi sarana penting untuk meredam konflik dan memperoleh penyelesaian secara damai. Namun, perbedaan posisi dan lebarnya kesenjangan antar negara maju dengan negara berkembang di bidang ekonomi, teknologi, dan militer menjadi salah satu faktor penghalang dalam suatu dialog. Upaya memperoleh dukungan dari negara lain atau merebut pengaruh atas negara lain, mengembangkan dan mempertahankan hegemoni di berbagai bidang, tidak jarang menjadi sumber potensi konflik antar bangsa. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang menghadirkan kemudahan dalam melakukan akses informasi, aktivitas perekonomian berkembang pesat melampaui batas negara. Kemajuan tersebut telah mendorong globalisasi ekonomi yang membentuk pasar bebas. Regionalisme dan aliansi ekonomi berkembang pesat dengan hadirnya aliansi-aliansi ekonomi seperti Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), North American Free Trade Agreement (NAFTA), dan European Union (EU). Pemberlakuan pasar bebas dan perdagangan bebas menciptakan iklim kompetisi yang ketat, mendorong setiap negara mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif.

3



Keterbatasan kemampuan terutama sektor permodalan, kualitas sumber daya manusia dan teknologi, serta aturan pasar bebas yang sangat ketat, telah melahirkan kekhawatiran bagi negar-negara berkembang. Ketidakmampuan negara berkembang dalam berkompetisi akan menjadikannya hanya sebagai pasar bagi produk-produk negara maju. Ketimpangan persaingan ekonomi negara maju terhadap negara berkembang akan menimbulkan peluang bagi munculnya ketidakpuasan dan tindakan proteksi, sehingga akhirnya memicu konflik dan krisis yang dapat menggangu stabilitas keamanan manusia yang sulit dicegah. Meningkatnya kesadaran umat manusia terhadap lingkungan hidup telah menjadikan lingkungan hidup tersebut sebagai isu global yang penting. Perkembangan dan kecenderungan global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan regional. Faktor-faktor lain yang juga sangat berpengaruh, adalah peran dan kepentingan negaranegara besar, ditambah dengan permasalahan hubungan antar negara di kawasan. 2.1 Peran Negara-negara Besar Amerika Serikat (AS) yang merupakan satu-satunya negara adidaya, memiliki kepentingan yang sangat besar di seluruh kawasan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun keamanan. Tekad AS untuk mempertahankan dan mewujudkan kepentingannya di berbagai belahan dunia tidak diragukan karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Keunggulan AS sebagai kekuatan dunia didukung oleh adanya penguasaan teknologi, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, maupun dukungan politik dalam negeri, dan hal tersebut akan tetap dipertahankannya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Karena itu, AS tetap memiliki perhatian dan peran yang sangat signifikan pada isu keamanan kawasan dan global.Perkembangan ekonomi Republik Rakyat Cina (RRC) yang pesat telah menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting secara regional maupun global. Untuk mempertahankan kemajuan yang telah diperolehnya, maka upaya memenuhi kepentingan nasional Cina akan menjangkau berbagai belahan dunia. Pemenuhan kepentingannya itu akan dilakukan dengan menggunakan instrumen hubungan internasionalnya. Negara-negara besar maupun negaranegara di kawasan Asia Pasifik tidak dapat mengabaikan peran Cina bagi keamanan kawasan, karena Cina memiliki kepentingan dan mempunyai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam menentukan stabilitas keamanan kawasan. Maka sangat beralasan menyatakan bahwa interaksi hubungan Cina dengan kekuatan utama di kawasan seperti Amerika Serikat, Jepang, Ruasia dan Uni Eropa, merupakan faktor yang berpengaruh dalam peta keamanan kawasan, khususnya di Asia Pasifik. Dalam kaitan keamanan kawasan, hubungan politik RRC dengan Cina Taiwan masih dilanda ketegangan dan belum menunjukan tanda-tanda penyelesaian secara damai. Hubungan RRC - Cina Taiwan ini tetap menjadi fokus perhatian isu keamanan kawasan bagi masyarakat internasional. Ketidakjelasan penyelesaian damai Cina - Taiwan akan mewarnai prospek keamanan kawasan Asia Pasifik dan dunia pada umumnya. Jepang, merupakan negara yang kuat di bidang ekonomi, negara pemasok hasil industri, serta pengimpor terkemuka atas minyak dan gas bumi. Perekonomian Jepang menjangkau seluruh pelosok dunia dan perdagangan internasionalnya merupakan bagian dari upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya. Keamanan perekonomian Jepang sangat dipengaruhi oleh keamanan wilayah perdagangan internasionalnya, sehingga Jepang sangat memperhatikan keamanan regional dan global. Karena itu, Jepang memiliki kepentingan yang kuat atas stabilitas keamana dunia. Jepang juga memiliki pengaruh dalam upaya mewujudkan keamanan regional dan global. Karena itu, sikap politik Jepang akan selalu diperhitungkan oleh negara-negara besar dunia, dan merupakan salah satu kekuatan penyeimbang bagi stabilitas keamanan kawasan.


4


Uni Eropa (EU) sebagai organisasi yang beranggotakan negara-negara industri, memiliki kekuatan ekonomi cukup besar serta mempunyai peran dan pengaruh yang besar dalam perekonomian global. Hubungan ekonomi anggota UE dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah berkembang sedemikian rupa sehingga negara-negara UE memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang besar atas kawasan Asia Tenggara, baik sebagai pasar maupun pemasok bahan mentah. Karena itu keamanan kawasan Asia Tenggara memiliki nilai strategis bagi Uni Eropa. 2.2 Isu Keamanan Perairan Kawasan Berdasarkan data Internasional Maritime Bureau (IMB) Kuala Lumpur tahun 2001, dari 213 laporan pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan Asia dan kawasan Samudera Hindia, 91 kasus diantaranya terjadi di perairan Indonesia. Namun data pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh TNI-AL, menyatakan bahwa selama tahun 2001 terjadi 61 kasus yang murni dikatagorikan sebagai aksi pembajakan dan perompakan dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan angka oleh kedua institusi tersebut, namun data tersebut menunjukan bahwa keamanan perairan Indonesia pada dekade terakhir memiliki ancaman dan gangguan keamanan yang cukup serius dan perlu penangan segera. Internasional Maritime Organization (IMO) menyatakan bahwa aksi perompakan yang terjadi di perairan Asia Pasifik, khususnya kawasan Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia. Pelaku perompakan tidak hanya menggunakan senjata tradisional, tetapi juga senjata api dan peralatan berteknologi canggih. Keamanan di laut merupakan masalah yang kompleks karena upaya untuk mengatasi perompakan di laut tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara saja, tetapi melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional. Karena itu upaya mewujudkan keamanan di laut memerlukan kerja sama yang erat antarnegara. Di samping masalah perompakan, penyelundupan manusia melalui perairan kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, juga cenderung meningkat. Australia yang berada di bagian selatan kawasan Asia Tenggara, merupakan salah satu negara tujuan para imigran gelap. Hal tersebut menjadikan perairan di kawasan Asia Tenggara, termasuk perairan Indonesia, menjadi jalur laut menuju benua tersebut. Penyelundupan manusia tidak dapat dipandang sebagai masalah yang sederhana. Upaya penanggulangannya melibatkan beberapa negara dengan berbagai kepentingan yang berbeda, terutama keamanan, kemanusiaan, ekonomi, dan politik. Kegiatan migrasi ilegal berskala besar kerap kali dilakukan oleh organisasi yang memiliki jaringan internasional. Migrasi ilegal memberikan dampak negatif terhadap negara tujuan dan negara transit sehingga sering menimbulkan persoalan politik, sosial ekonomi, dan ketegangan hubungan antarnegara. Disamping migrasi ilegal, kasus penyelundupan manusia, seperti penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan bayi, atau wanita ke negara lain melalui wilayah perairan juga marak akhir-akhir ini. Kegiatan penyelundupan melalui wilayah perairan antar negara yang tidak kalah maraknya pada dekade terakhir ini di kawasan Asia Tenggara adalah penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak. Kegiatan ilegal tersebut memiliki aspek politik, ekonomi, dan keamanan antar negara maupun di negara tujuan. Di bidang keamanan, penyelundupan senjata menimbulkan masalah yang sangat serius karena secara langsung akan mengancam stabilitas keamanan negara tujuan. Perompakan di laut dan penyelundupan yang diuraikan di atas merupakan tindakan ilegal lintas negara yang menimbulkan kerugian bagi negara-negara di kawasan maupun bagi negara-negara yang menggunakan lintas perairan. Tindakan ilegal lintas negara itu cukup signifikan dan semakin menguatirkan negara-negara di kawasan. Tindakan ilegal tersebut diorganisasi dengan rapi, sehingga perlu kerja sama antar negara untuk mengatasinya.

5



2.3 Isu Perbatasan Antar Negara Belum tuntasnya penentuan garis batas suatu negara terhadap negara lain dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan keduanya di masa datang. Di samping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam, dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat menggangu hubungan antar negara. Di kawasan Asia Tenggara, ketidakjelasan batas antar dua negara dialami oleh beberapa negara yang berbatasan, termasuk di laut Cina Selatan. Indonesia juga memiliki permasalahan perbatasan dengan negara-negara lain, terlebih lagi mengingat demikian luasnya wilayah darat dan perairan. Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga yang berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timor Leste. 

Perbatasan Indonesia-Singapura. Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, telah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan. Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah. Tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena dengan perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.



Perbatasan Indonesia-Malaysia. Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia.Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan lain antar kedua negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan. Forum General Border Committee (GBC) dan Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIMBC), merupakan badan formal bilateral dalam menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara yang dapat dioptimalkan.



Perbatasan Indonesia-Filipina. Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, menjadi salah satu isu yang harus dicermati. Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala, dapat dioptimalkan menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral.



Perbatasan Indonesia-Australia.


6


Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI-Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang baru RI-Australia, di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste.



Perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.



Perbatasan Indonesia-Vietnam. Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara ke dua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut.



Perbatasan Indonesia-India. Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan.



Perbatasan Indonesia-Thailand. Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara RI dengan Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau Sumatera dengan Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian Landas Kontinen yang terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di laut. Di samping itu, penangkapan ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosio-ekonomi karena keberadaan masyarakat pantai Indonesia.



Perbatasan Indonesia-Republik Palau. Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua pihak.

7





Perbatasan Indonesia-Timor Leste. Saat ini sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada diperbatasan masih menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Di samping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari.

2.4 Nasional Pencermatan terhadap perkembangan dan kecenderungan nasional, baik politik, ekonomi dan keamanan, menunjukkan bahwa isu domestik yang timbul, tidak terlepas dari pengaruh eksternal, baik global mapun regional. Selain pengaruh faktor eksternal, terdapat pula sejumlah faktor dari dalam negeri yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Faktor tersebut antara lain, sisi negatif dari heterogenitas suku bangsa Indonesia, situasi ekonomi yang semakin memberatkan beban hidup, serta faktor politik, dan sosial. Akumulasi dari faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai bentuk eskalasi ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dan pada skala yang luas dapat mengganggu stabilitas kawasan. Salah satu bentuk kepedulian faktor internasional yaitu dengan dibentuknya Milenium Development Goals.


8


BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Milenium Development Goals merupakan kesepakatan dari 191 negara yang dideklarasikan di New York pada bulan September tahun 2000. Sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan yang sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millenium. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Millenium, yaitu membebaskan kemiskinan sampai tahun 2015 melalui beberapa tahapan Milenium Development Goals: Goal 1 : Memberantas kemiskinan dan kelaparan Goal 2 : Mencapai jenjang pendidikan umum dasar Goal 3 : Mempromosikan kesamaan gender dan pemberdayaan perempuan Goal 4 : Mengurangi kematian anak Goal 5 : Memperbaiki kesehatan ibu Goal 6 : Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Goal 7 : Menjamin kelangsungan lingkungan Goal 8 : Kesetiakawanan global untuk perkembangan TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $1 perhari menjadi setengahnya antara 1990 – 2015 Bangsa Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan yang semula meningkat sebagai dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional turun dari 23,4% pada tahun 1999 menjadi 18,2% pada tahun 2002 dan 17,4% pada 2003 serta menjadi 16,6% pada 2004. Sementara itu jumlah penduduk berdasarkan standar pendapatan kurang dari $1 perhari juga menurun dari 9,2% pada tahun 2001 menjadi 7,2% pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut menunjukkan adaanya tren positif untuk mencapai target penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2015 menjadi sebesar 7,2%. Hal ini harus diupayakan dengan usaha,kerjasama stakeholder dan keberpihakan terhadap si miskin dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990 - 2015 Keadaan dan kecenderungan Prevalensi balita kurang gizi menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 1989 – 2000,dan sedikit meningkat pada periode 2001 – 2003. Presentase anak balita yang termasuk kategori kurang gizi dan parah umumnya meningkat dari 24,7%pada tahun 2000 menjadi 27,5% pada tahun 2003. Kebijakan dan Program Upaya mengtasi prevalensi balita gizi buruk dan balita gizi parah dilakukan antara lain melalui: (1) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi,gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, (2) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, (3) Pemberian subsidi pangan bagi

9



penduduk miskin, (4) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan posyandu dan (5) Pelayanan gizi bagi ibu hamil (berupa tablet besi) dan balita (berupa makanan pendamping ASI) dari keluarga miskin. Keberhasilan kebijakan dan program ini disamping peran pemerintah juga tidak terlepas dari peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung perbaikan gizi buruk dan balita gizi parah dari masyarakat miskin.

TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA Target 3: Menjamin semua anak laki-laki dan perempuan dimanapun berada mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya. Akses pendidikan pada jenjang SD/MI menurut data susenas angka partisipasi murni telah mengalami peningkatan dari 88,7% pada tahun 1992 menjadi sekitar 93% pada 2004. Ada kecenderungan peningkatan jumlah anak pada usia di bawah usia 7 tahun yang sudah masuk SD/MI terutama di perkotaan tetapi banyak pula anak pada usia di atas 12 tahun yang masih di SD/MI yang disebabkan oleh dua (2) kemungkinan. Pertama, mereka masuk SD di atas usia 7 tahun. Kedua, banyak anak yang mengulang kelas sehingga mereka baaru dapat menyelesaikan SD pada usia di atas 12 tahun. Akses Pendidikan pada Jenjang SMP/MTS. Pada jenjang SLTP, AMP SMP/MTs, mengalami keanikan dari 41,9 persen pada tahun 1992 menjadi 65,24 persen pada tahun 2004 sehingga APK mengalami kenaikan dari 65,7 persen pada tahun 1995 menjadi 81,1 persen pada tahun 2003. Meskipun demikian, angka partisipasi tersebut belum cukup tinggi untuk mencapai APK 90 persen sebagai terget penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada tahun 2008. Berbeda dengan jenjang SD/MI, partisipasi pendidikan Jenjang SMP/MTs masih menunjukan perbedaan antar kelaompok masyarakat, yaitu antara perkotaan dan pedesaan, antara penduduk kaya dan pemduduk miskin serta antar provinsi. Tetapi , perbedaan partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak tampak nyata. Pada tahun 2004, AMP daerah perdesaan baru mencapai 60,1 persen, sementara daerah perkotaan telah mencapai 72,7 persen. Sementara itu, AKP di daerah perdesaan adalah sebesar 75,9 persen dan di daerah perkotaan sebesar 91,4 persen. Kesenjangan yang cukup signifikan terjadi antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Pada tahun 2004 AKP kelompok 20 persen penduduk termiskin (quintle 1) baru mencapai 63,8 persen sementara kelompok terkaya (quintile 5) telah mencapai 97,16 persen. Selain itu, partisipasi pendidikan jenjang SMP/MTs sangat bervariasi atara daerah. Data SUSENAS 2004 menunjukkan adanya perbaikan tingkat keberaksaraan penduduk di Indonesia. Secara nasional, tingkat keberaksaraan penduduk usia 15–24 tahun ke atas meningkat dari 92,2 persen pada tahun 1990 menjadi 98,7 persen pada tahun 2004. Meskipun demikian , tingkat keberaksaraan penduduk usia 15-24 tahun itu mengalami stagnasi sejak tahun 1998. Hal ini dikarenakan tingkat kebaraksaraan kelompok usia itu sudah sangat tinggi dan penduduk yang masih buta aksara diperkirakan adalah mereka yang berada di daerah yang sulit dijangkau pelayanan pendidikan dan penyandang cacat. Perbaikan tingkat keberaksaraan pada kelompok usia muda disebabkan oleh meningkatnya partisipasi pendidikan dasar serta meningkatnya proporsi siswa SD/MI yang dapat menyelesaikan sekolahnya sampai kelas V.


10


Dengan cakupan usia yang lebih luas, tampak bahwa angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas lebih rendah jika dibandingkan kelompok usia 15-24 tahun. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat keberaksaraan kelompok usia lebih tua. Meskipun demikian, tingkat keberaksaraan penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 84,2 persen pada tahun 1995 menjadi 90,38 persen pada tahun 2004. Tetapi, masih terdapat perbedaan tingkat keberaksaraan antar kelompok masyarakat.

TUJUAN 3: PEREMPUAN

MENDORONG

KESETARAAN

GENDER

DAN

PEMBERDAYAAN

Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 215. Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, terutama di bidang pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan, antara lain dengan semakin membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan tingkat melek aksara penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki. Keberhasilan lainnya meningkatnya kontribusi perempuan dalam sektor non-pertanian, dan meningkatnya partisipasi perempuan di bidang politik dan lembaga legislatif. Namun demikian, beberapa masalah masih dihadapi di masa mendatang, seperti: rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan; banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, dan/atau diskriminatif terhadap perempuan; dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, terutama di tingkat kabupaten/kota. Akses pada jenjang pendidikan dasar. Secara keseluruhan, Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti dalam mencapai kesetaraan gender di bidang pendidikan. Untuk jenjang SD/MI rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki selalu di sekitar angka 100. Namun demikian rasio APM perempuan terhadap laki-laki untuk jenjang SMP/MTs sejak tahun 1994 selalu lebih dari 100 persen, dan pada tahun 2004 sebesar 103,4. Dengan menggunakan rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan terhadap laki-laki tampak bahwa partisipasi perempuan pada jenjang SMP/MTs lebih tinggi dibanding laki-laki dengan rasio sebesar 103,1 pada tahun 2003. Hal tersebut menunjukkan partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Analisa lebih lanjut menemukan bahwa partisipasi penduduk perempuan pada kelompok miskin cenderung lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Akses pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dari 95,2 pada tahun 1994 menjadi 103,7 pada tahun 2000 dan menjadi 98,7 pada tahun 2004. Peningkatan yang tajam pada tahun 1998-2000 diduga karena pengaruh menurunnya taraf ekonomi masyarakat yang menyebabkan banyaknya anak laki-laki yang putus sekolah karena harus bekerja. Di tingkat perguruan tinggi, rasio angka partisipasi perempuan terhadap laki-laki meningkat dari 85,1 persen pada tahun 1992 menjadi 94,3 persen pada tahun 2003, dan sedikut menurun menjadi 93,2 persen pada tahun 2004. Meskipun rasio APM tersebut cukup tinggi, jika dilihat nilai absolutnya tampak bahwa partisipai pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih sangat rendah baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2004 APM jenjang pendidikan menengah mencapai 43,0 persen dan APM jenjang pendidikan tinggi sebesar 8,6 persen. Sementara itu, APK jenjang pendidikan menengah mencapai 54,4 persen dan APK jenjang pendidikan tinggi mencapai 10,8 persen. Faktor yang menghambat diantaranya adalah aksesbilitas yang masih 11



terbatas, seperti jumlah dan perguruan tinggi yang terbatas dan jarak temnpuh yang jauh sehingga membatasi anak untuk bersekolah. Perkawinan dini juga diduga menjadi sebab perempuan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Keragaman antar kelompok pengeluaran keluarga. Hipotesis bahwa semakin rendah tingkat pengeluaran keluarga semakin rendah pula rasio partisipasi penduduk perempuan tehadap laki-laki tidak tampak pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Susenas 2004 mengungkapkan bahwa APM penduduk perempuan pada kelompok miskin (kuantil 1 atau 20 persen terbawah dari tingkat pengeluaran keluarga) sama atau sedikit lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Hal ini diduga karena faktor kemiskinan menyebabkan anak laki-laki secara budaya harus bekerja. Kondisi tersebut berbeda pada kelompok 20 persen terkaya (kuantil 5) dengan angka partisipasi penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk perempuan pada semua jenjang pendidikan. Analisis terhadap APK menunjukkan kecenderungan yang sama pula. Namun apabila angka partisipasi pendidikan antara penduduk kaya dan penduduk miskin dibandingkan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi penduduk miskin jauh tertinggal dibanding penduduk kaya terutama pada jenjang SMP/MTs ke atas baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Keragaman antara perkotaan dan pedesaan. Tidak terdapat perbedaan rasio AMP dan APK antara perkotaan dan perdesaan di jenjang sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama. Namun demikian kesenjangan partisipasi pendidikan menengah di daerah perdesaan lebih rendah dibanding kesenjangan di daerah perkotaan dengan rasio APM perempuan terhadap laki-laki sebesar 97,8 untuk wilayah perdesaan dan 96,4 untuk wilayah perkotaan Pandangan bias gender. Gejala pemisahan gender (gender segragation) dalam jurusan atau program studi sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela (voluntarily discrimination) ke dalam bidang keahlian masih banyak ditemukan. Pemilihan jurusan-jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara itu anak laki-laki diharapkan berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu keras, tehnologi, dan industri. Penjurusan pada pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi menunjukkan masih terdapat stereotip dalam sistim pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya pola persaingan sehat menurut gender. Sebagai contoh, bidang ilmu sosial pada umumnya didominasi siswa perempuan, sementara bidang ilmu teknis umumnya didominasi siswa laki-laki. Pada tahun ajaran 2000/2001, persentase siswa perempuan yang bersekolah di SMK program studi teknologi industri baru mencapai 18,5 persen, program studi pertanian dan kehutanan 28,7 persen, sementara untuk bidang studi bisnis dan manajemen 64,6 persen. Tingkat keaksaraan penduduk. Terjadinya perbaikan tingkat kemampuan keaksaraan penduduk yang diukur dengan angka melek aksara, menunjukkan adanya peningkatan tingkat melek aksara penduduk usia 15-24 tahun ke atas yaitu dari 96,2 persen pada 1990 menjadi 98,7 persen pada tahun 2004 Kesenjangan tingkat melek aksara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil, yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio angka melek aksara penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki usia 15-24 dari 97,9 persen pada tahun 1990 menjadi 99,7 persen pada tahun 2004. Apabila kelompok penduduk usia diperluas menjadi 15 tahun ke atas, maka tingkat kesenjangan tingkat melek aksara penduduk laki-laki dan peempuan menjadi semakin lebar dengan rasio melek aksara perempuan terhadap laki-laki sebesar 92,3 persen. Keragaman tingkat melek aksara menurut pengeluaran keluarga. Tingkat melek aksara penduduk peempuan naik secara berarti pada semua kelompok pengeluaran keluarga. Selain itu untuk kelompok usia 15-24 tahun tidak terdapat perbedaan melek aksara yang besar Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD.

12


antara perempuan dan laki-laki di semua kelompok. Data tahun 2004 untuk menunjukkan rasio angka melek aksara perempuan terhadap laki-laki sebesar 99,2 untuk kelompok termiskin dan sebesar 99,9 untuk kelompok terkaya. Namun demikian jika rentang usia diperbesar menjadi 15 tahun ke atas, kesenjangan cukup nampak dengan rasio angka melek aksara perempuan terhadap laki-laki sebesar 89,1 untuk kelompok termiskin dan 96,4 untuk kelompok terkaya. Keragaman tingkat melek aksara antara perkotaan dan perdesaan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat melek aksara penduduk usia 15-24 tahun di pedesaan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibanding penduduk perkotaan. Hal ini ditunjukkan oleh angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun yang hanya sedikit lebih tinggi di perkotaan dibanding perdesaan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Apabila kisaran usia diperlebar menjadi 15 tahun ke atas, tampak bahwa pada tahun 2004 kesenjangan tingkat melek aksara penduduk laki-laki dan perempuan di pedesaan (rasio 90.1) lebih besar dibanding penduduk perkotaan (rasio 94,9). Keragaman tingkat melek aksara antarprovinsi. Tingkat keaksaraan penduduk usia 15-24 tahun pada tahun 2003 masih beragam antarprovinsi dengan kisaran angka melek aksara antara 94,4 persen sampai dengan 99,8 persen dengan rata-rata sebesar 98,6 persen. Rasio angka melek aksara perempuan terhadap laki-laki secara rata-rata pada tahun 2003 sudah mencapai 100, namu demikian jika dipilah menurut provinsi kesenjangan masih nampak besar dengan kisaran rasio antara 89,6 (Papua) sampai dengan 103,1 (Gorontalo). Apabila kisaran usia diperluas menjadi 15 tahun keatas, maka perbedaan antarprovinsi menjadi lebih nyata dengan rentang rasio melek aksara perempuan terhadap laki-laki antara 83,2 (NTB) dan 99,9 (Sulawesi Utara). Kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia tahun 2004, angka Human Development index (HDI), angka Gender-related Development Index (GDI) dan angka Gender Empowerment Measurement (GEM) masing-masing adalah 65,8, 59,2 dan 54,6. Tingginya angka HDI dibandingkan dengan angka GDI menunjukkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau atau masih terdapat kesenjangan gender. Sementara itu, rendahnya angka GEM menunjukkan bahwa partisipasi dan kesempatan perempuan masih rendah dibidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Angka GDI Indonesia tersebut menempati peringkat ke-90, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa ASEAN. Selanjutnya, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sekarnas) tahun 2004 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah yaitu 49,2 persen, dibandingkan dengan dengan lakilaki 86,0 persen. Kontribusi penduduk perempuan dalam pekerjaan upahan (wage employment) di sektor non-pertanian juga masih rendah yaitu 28,3 persen pada tahun 2002. Partisipasi perempuan di sektor politik. Data yang ada menunjukkan bahwa status ketenagakerjaan perempuan di Indonesia, khususnya di sektor publik, belum memuaskan. Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif belum cukup penting untuk bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara keseluruhan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan aksi afirmasi yaitu 30 persen kuota untuk perempuan dalam partai politik, namun keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih rendsah. Pada periode 1992-1997, proporsi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah 12,0 persen, sedangkan pada periode 1999-2004 adalah 9,9 persen, dan pada periode 20042009 adalah 11,6 persen. Keterwakilan perempuan di DPD (yang dibentuk pada tahun 2004)

13



juga masih rendah yaitu 19,8 persen. Pegawai negeri sipil (PNS) perempuan yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III masih rendah, yaitu 12 persen. Demikian halnya peren perempuan di lembaga judikatif juga masih rendah, masing-masing sebesar 20 persen sebagai hakim, dan 18 persen hakim agung pada tahun 2004.

TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Target 5: Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya antara tahun 1999 dan 2015. Kematian balita dan bayi. Pada tahun 1960 angka kematian balita (AKB) masih sangat tinggi yaitu 216 per 1000 kelahiran hidup. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 20022003 menunjukkan terjadinya penurunan AKB hingga mencapai 46 per 1.000 kelahiran hidup pada periode 1998-2002. Rata-rata penurunan AKBA pada dekade 1990-an adalah sebesar 7 persen per tahun, lebih tinggi dari dekade sebelumnya sebesar 4 persen per tahun. Pada tahun 2000 Indonesia telah mencapai target yang ditetapkan dalam World Summit for Children (WSC) yaitu 65 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi juga menurun tajam menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup pada kurun waktu 1998-2002. Walaupun begitu, angka kematian bayi ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN, yaitu 4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia, 1,3 kali lebih tinggi dari Filipina dan 1,8 kali lebih tinggi dari Thailand. Variasi kematian bayi antar provinsimasih cukup besar, dengan kematian paling tinggi terjadi di Nusa Tenggara Barat yaitu hampir lima kali lebih tinggi dari angka kematian bayi di Yogyakarta. Imunisasi Campak. Cakupan Imunisasi campak terus mengalami peningkatan, namun cakupan di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi. Variasi cakupan antar provinsi juga masih tinggi, dengan cakupan tertinggi di Yogyakarta (91,1%). Angka ini dua kali lebih tinggi dari Banten (44,0%) yang merupakan provinsi dengan cakupan terendah.

TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Target 6: Menurunkan angka kematian ibu antara tahun 1990 dan 2015 sebesar tigaperempatnya. Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia telah mengalami penurunan menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (1998-2002). Tetapi dengan 20.000 ibu yang meninggal setiap tahun akibat komplikasi kehamilan atau persalinan, pencapaian target MDGs akan dapat terwujud hanya jika dilakukan upaya yang lebih intensif untuk mempercepat laju penurunannya. Disparitas kematian ibu antar wilayah di Indonesia masih cukup besar dan masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN misalnya resiko kematian ibu karena melahirkan di Indonesia adalah 1 dari 65, dibandingkan dengan 1 dari 1.100 di Thailand. Penyebab kematian ibu yang utama adalah pendarahan, eklamasia, partus lama, komplekasi aborsi, dan infeksi. Kontribusi dari penyebab kematian ibu tersebut masing-masing adalah pendarahan 28 persen, eklampsia 13 persen, aborsi yang tidak aman 11 persen, serta sepsis 10 persen. Kontrasepsi modern memainkan peranan penting untuk menurunkan kehamilan


14


yang tidak diinginkan. Pada tahun 1997, tingkat pemakaian kontrasepsi pada perempuan kawin usia 15-49 tahun hanya 57,4 persen dan meningkat menjadi 60,3 persen pada tahun 2002-2003. (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003) Penyebab tidak langsung. Resiko kematian ibu makin besar dengan adanya anemia, kekurangan energi kronik (KEK), dan penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis (TB), hepatitis, dan HIV/AIDS. Pada tahun 1995 misalnya, prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 51 persen dan pada ibu nifas 45 pesen. Pada tahun 2002, 17,6 persen wanita usia subur menderita KEK. Tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, faktor budaya, akses ke sarana kesehatan, transportasi, dan tidak meratanya distribusi tenaga terlatih terutama bidan, juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap kematian ibu. Pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan terlatih terus mengalami peningkatan hingga mencapai 71,52 persen pada tahun 2004. Akan tetapi, proporsi ini bervariasi antar provinsi. Proporsi ini juga bervariasi mengikuti tingkat pendapatan. Pada tahun 2002, ibu dengan pendapatan lebih tinggi, 89,2 persen, kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan berbading dengan 21,3 persen pada golongan berpendapatan rendah.

TUJUAN 6: MEMERANGI HIV/AIDS DAN MULAI MENURUNNYA JUMLAH KASUS BARU PADA TAHUN 2015 HIV/AIDS Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015. Prevalensi HIV/AIDS pada penduduk usia 15-19 tahun diperkirakan masih dibawah 0,1%. Namun angka prevalensi pada subpopulasi beresiko tinggi telah melebihi 5%. Hingga Juni 2005 semua propinsi telah melaporkan adanya penduduk yang terinfeksi HIV dengan jumlah penderita AIDS yang tercatat sebanyak 3.358 orang.Tetapi penderita HIV/AIDS yang sebenarnya diperkirakan mencapai 103.971 orang. Angka ini lebih kecil dari jumlah penderita di Thailand, Myanmar, dan Vietnam, namun lebih tinggi dari Malaysia dan Filipina. Pola penyebaran umumnya melalui NAPZA suntik (IDUs) 47,2%, hubungan heteroseksual 36,4 %, dan homoseksual 5,8 %. Penggunaan Kondom pada hubungan seksual komersial terakhir pada tahun 2004 mencapai 59,7% atau naik dari 41% pada tahun sebelumnya. Namun survei di 3 kota menunjukkan hanya 10% dari 7 – 10 juta pelanggan seks pria yang menggunakan kondom secara konsisten. Penggunaan kondom sebagai alat KB (yaitu pada contraceptive prevalence rate) pada wanita menikah usia subur (15 – 49 tahun) sangat rendah yaitu 0,7% pada tahun 1997 dan meningkat menjadi 0,9% pada tahun 2002 – 2003. (survei demografi dan kesehatan Indonesia 2002 – 2003) Pengetahuan tentang HIV/AIDS sebesar 65,8% wanita dan 79,4% pria usia 15-24 tahun telah mendengar tentang HIV/AIDS (SDKI 2002 – 2003). Pada wanita usia subur 15 – 49 tahun sebagian besar (62,4%) telah mendengar HIV/AIDS tapi hanya 20,7% yang mengetahui bahwa menggunakan kondom setiap berhubungan seks dapat mencegah penularan HIV/AIDS.

15



MALARIA Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015. Pada tahun 2001 diperkirakan prevalensi malaria sebesar 850 per 100.000 penduduk dan angka kematian spesifik akibat malaria sebesar 11 per 100.000 untuk laki-laki dan 8 per 100.000 untuk perempuan. Lebih dari 90 juta orang di Indonesia tinggal di daerah endemik malaria. Diperkirakan dari 30 juta kasus malaria setiap tahunnya, kurang lebih hanya 10% saja yang mendapat pengobatan di fasilitas kesehatan. Beban terbesar dari penyakit malaria ada di bagian timur Indonesia yang merupakan daerah endemik. Sebagian besar daerah pedesaan di luar Jawa – Bali juga merupakan daerah resiko malaria. Bahkan di beberapa daerah malaria merupakan penyakit yang muncul kembali (re-emerging disease). Diantara anak di bawah lima tahun (balita) dengan gejala klinis malaria hanya sekitar 4,4% yang menerima pengobatan malaria, sementara balita yang menderita malaria umumnya hanya menerima obat untuk mengurangi demam (67,6%). Diperkirakan kurang lebih separuh dari kasus yang dilaporkan hanya didiagnosa berdasarkan gejala klinis tanpa dukungan konfirmasi laboratorium.

TUBERKULOSIS (TB) Pada tahun 1998 prevalensi tuberkulosis nasional sebesar 786 per 100.000 penduduk (kasus baru dan lama), 44% diantaranya adalah kasus BTA + (SS+) menular. Pada tahun 2004 angka SS+ nasional turun menjadi 104 per 100.000 penduduk, dengan rincian Bali dan Jawa 59 per 100.000 penduduk, Sumatera 160 per 100.000 penduduk dan wilayah timur Indonesia 189 per 100.000 penduduk. Indonesia berada pada urutan ketiga penyumbang kasus tuberkulosis di dunia, dengan sekitar 582.000 kasus baru setiap tahun dan 259.970 kasus diantaranya adalah tuberkulosis paru dengan SS+. Angka kematian tuberkulosis (death rate) secara nasional pada tahun 1998 diperkirakan sebesar 68 per 100.000 penduduk dan angka kematian kasus (case fatality rate) sebesar 24%. Sedangkan angka penemuan kasus terus meningkat dan pada tahun 2004 mencapai 51,8%. Angka kesembuhan. Pada tahun 2003, 86,7% penderita menyelesaikan pengobatan (pengobatan lengkap dan sembuh). Angka ini telah mencapai target global dan nasional sebesar 85% pada tahun 2000. Walaupun demikian variasi yang cukup tajam masih terjadi antara berbagai wilayah di Indonesia.

TEMBAKAU Penggunaan tembakau merupakan salah satu penyumbang utama dari kesakitan diantara penduduk termiskin di Indonesia. Pada tahun 2004, 34,4% penduduk berumur 15 tahun ke atas merokok, dengan prevalensi lebih tinggi pada pedesaan (36,6%) dibanding perkotaan (31,7%). Angka ini meningkat dari 31,5% pada tahun 2001. Sekitar 77,9% dari perokok Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD.

16


tersebut mulai merokok sebelum usia 19 tahun, yaitu pada saat mereka mungkin belum bisa mengevaluasi resiko merokok dan sifat nikotin yang sangat adiktif. Karena sebagian besar (91,8%) perokok yang berumur 10 tahun keatas merokok di dalam rumah ketika bersama dengan anggota keluarga lainnya maka diperkirakan jumlah perokok pasif anak-anak adalah 4 juta orang.

TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Proporsi kawasan hutan terhadap luas daratan pada tahun 2004 di Indonesia menyusut menjadi 63,04% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 1993 yaitu sebesar 67,7% dan tahun 2001 sebesar 64,2%. Penyusutan ini disebabkan antara lain oleh penjarahan hutan, kebakaran, dan konservasi untuk kegiatan pembangunan lain seperti untuk pertambangan dan pembangunan jalan, dan pemukiman. Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terbesar dibanding negara ASEAN lainnya. Namun bersama Filipina, Indonesia memiliki laju deforestasi yang tertinggi. Laju deforestasi yang pada periode 1985-1997 sebesar 1,6 juta hektar per tahun meningkat menjadi 2,1 juta hektar per tahun pada periode 1997-2001. Rasio kawasan lindung terhadap luas daratan pada kurun waktu 2001-2004 cenderung meningkat. Meskipun dianggap penting dengan banyaknya bantuan, pengelolaan kawasan lindung menghadapi ancaman yang juga tidak kalah banyaknya, terutama penebangan liar di taman-taman nasional, penjarahan hutan, dan tidak diakuinya batas wilayah konservasi. Rasio penggunaan energi per PDB. Indonesia cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan semakin tidak efisiennya penggunaan energi. Di lain pihak ketersediaan energi tak terbarukan semakin tebatas. Hal ini menyebabkan adanya ancaman krisis energi di masa datang. Indonesia merupakan salah satu negara peserta dalam progran penghapusan bahan-bahan yang membahayakan ozon (ODS) berdasarkan Protokol Montreal sejak 1992. Meskipun sejak 1998 impor CFC dan barang-barang yang berkaitan dengan CFC secara resmi telah dilarang, namun kenyataanya bahwa permintaan akan CFC masih terpenuhi mengindikasikan terjadinya impor dan perdagangan ODS secara ilegal. Bentuk negara kepulauan yang luas membuat kontrol terhadap usaha impor ilegal dan penggunaan ODS sangat sulit dilakukan. Komunitas Nasional Indonesia Pertama pada 1999 telah menginventarisasikan semua gas rumah kaca (GRK) yang penting, yaitu CO2, CH4, N2O, Nox, dan CO3. Sektor-sektor pengkonsumsi energi (energy-demand sectors) menjadi kontributor utama emisi GRK dan peningkatannya hingga dua dekade mendatang. Sektor kehutanan diperkirakan berkontribusi 11-33 persen, sedangkan sektor pertanian 12 persen dari total emisi. Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015. Air Minum Berdasarkan pada definisi air minum sebagai air dari sumber air yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan tinja, maka akses air minum Indonesia pada tahun 2002 baru mencapai 50 persen yang 18 persennya terlayani dari air perpipaan. Pada tahun 2004 terjadi peningkatan akses menjadi 53,4 persen. Melihat kecenderungan tersebut akases air minum sudah menunjukkan perbaikan namun masih membutuhkan biaya yang besar untuk mencapai target MDG tahun 2015. 17



Masih relatif rendahnya akses air minum disebabkan oleh rendahnya komitmen Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam pembangunan saran dan prasarana air minum, rendahnya kemampuan teknis keuangan-manajemen PDAM, ketidakjelasan pengaturan investasi air minum yang menyebabkan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan air minum. Selain itu banyak sarana dan prasarana air minum terbangun tidak terpelihara dan tidak belanjut pengelolaannya. Kondisi diatas semakin rumit dengan tidak tersedianya data yang akurat dan disepakati oleh semua pihak yang berakibat pada kurang optimalnya penetapan kebijakan. Sanitasi Dasar Tingkat aksesibilitas rumah tangga tehadap sarana jamban mengalami peningkatan dari 63,5 pesen pada tahun 2002 menjadi 67,5% pada tahun 2004. Aksesibilitas sanitasi dasar telah mencapai kemajuan yang cukup besar, namun sebagian besar dari sarana yang ada belum memenuhi persyaratan sanitasi yang layak. Tingginya proporsi rumah tangga di perdesaan yang belum mempunyai sarana dan prasarana sanitasi dasar dipicu oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya kepedulian pemerintah dan legislatif, serta masih belumm berkembangnya keterlibatan kalangan swasta dalam investasi pengelolaan air limbah. Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Masih sekitar 7 persen atau setidaknya 8,8 juta dari 52 juta rumah tangga yang belum memiliki atau masih menyewa rumah, dan sebagian besar berada di perkotaan. Kecenderungan tersebut tidak berubah banyak dalam beberapa tahun terakhir. Keadaan ini diperparah lagi dengan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni yang sebagian besar berada dikawasan kumuh. Kondisi ini disebabkan oleh belum sempurnanya penyelenggaraan perumahan, belum tersedianya institusi penyelenggara perumahan. Selain itu, status kepemilikan tanah juga masih merupakan persoalan besar. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau dilakukan secara komprehensif dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Bebrapa langkah yang telah dilakukan adalah mencanangkan gerakan nasional pengembangan sejuta rumah (GNPSR), meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat, serta pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat. Selain itu juga akan dikembangkan kredit mikro perumahan, pola subsidi baru, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan perumahan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpendapatan rendah dalam melakukan perbaikan dan pengadaan rumah. Seiring dengan itu pengembangan sumber pembiayaan perumahan dilakukan secondary mortgage facility (SMF), dan pembentukan peraturan perundang-undangan pendukung.

TUJUAN 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN Target 12: Pengembangan sistem perdagangan bebas, berdasar aturan dapat diramalkan serta tidak diskriminatif dan sistem keuangan termasuk kesepakatan mengenai pemerintahan yang bersih, pembangunan dan pengentasan kemiskinan baik nasional maupun internasional.


18


Yang harus dicapai dalam tujuan ke delapan antara lain mencakup pengembangan lebih lanjut sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka berdasarkan aturan yang jelas, pasti dan tidak diskriminatif, menyelesaikan secara komprehensif uutang luar negri melalui kesepakatan antar Negara dan internasional, bekerjasama dengan sektor swasta menyalurkan manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Target 13: Perhatian kepada kebutuhan negara-negara berkembang di kepulauan, termasuk tarif dan akses terhadap kuota ekspor negara berkembang dan miskin. Target 14: Memperhatikan kebutuhan negara landlocked dan negara berkembang. Target 15: Kesepakatan terhadap utang luar negara berkembang, melalui standar nasional dan internasional untuk ditangguhkan masa pengembaliannya. Karena keterbatasan sumber pendanaan dalam negeri, Indonesia masih menempatkan dana ODA yang disalurkan melalui mekanisme utang dan hibah luar negri menjadi salah satu alternatif pendanaan pembangunan. Sampai Maret 2005 total utang luar negri pemerintah adalah $67,12 Milyar. Besarnya utang luar negri pada saat ini semakin menuntut pemerintah untuk lebih selektif dan hati-hati dalam pengelolaannya. Fokus prioritas pemanfaatan utang antara lain untuk mendukung pencapaian MDG, perbaikan kinerja kelembagaan dan upaya penurunan ketergantungan terhadap utang luar negri melalui penurunan stok utang secara bertahap dalam rangka memantapkan kesinambungan fiskal. Indonesia mendukung langkahlangkah masyarakat Internasional guna menghapus utang-utang Negara miakin dengan jumlah utang yang lebih besar. Namun demikian Indonesia tetap mendesak Negara maju dan organisasi donor untuk memperluas dan mengintensifkan mekanisme pengalihan utang untuk mendukung upaya pencapaian MDG. Selain utang, isu perdagangan yang adil harus diarus utamakan ke dalam rencana pembangunan global termasuk kedalam program pembangunan nasional. Pencipataan sistem perdagangan yang terbuka, tidak diskriminatif termasuk pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar. Untuk Indonesia pelaksanaan tujuan ke delapan ini merupakan salah satu prasyarat untuk pencapaian tujuan 1 sampai 7. Dalam rangka meningkatkan kerja sama global dalam pembangunan masyarakat internasional harus memfokuskan pada isu-isu yang berpengaruh besar dalam pembangunan seperti investasi dan perdagangan, peningkatan kuantitas dan kualitas ODA, pengurangan utang luar negri dan alih teknologi. Target 16: Kerja sama negara berkembang dan negara maju untuk menciptakan lapangan kerja bagi pemula. Indikator: Tingkat pengangguran kelompok umur 15 – 24 tahun Target 17: Kerjasama dengan perusahaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku obat bagi negara berkembang. Indikator: Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap obat yang dibutuhkan secara berkesinambungan. Target 18: Kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan teknologi baru terutama informasi dan komunikasi. Indikator: Saluran telepon per 1000 penduduk serta komputer per 1000 penduduk.

19



BAB IV PEMBAHASAN

Amerika Serikat (AS) yang merupakan satu-satunya negara adidaya, memiliki kepentingan yang sangat besar di seluruh kawasan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun keamanan. Tekad AS untuk mempertahankan dan mewujudkan kepentingannya di berbagai belahan dunia tidak diragukan karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Keunggulan AS sebagai kekuatan dunia didukung oleh adanya penguasaan teknologi, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, maupun dukungan politik dalam negeri, dan hal tersebut akan tetap dipertahankannya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Karena itu, AS tetap memiliki perhatian dan peran yang sangat signifikan pada isu keamanan kawasan dan global. Sesuai dengan analisis dari PBB bahwa untuk membantu pemenuhan tujuan dan target MDG untuk Negara miskin dan berkembang bantuan pembangunan global harus dilipatgandakan. Setiap Negara maju yang belum memenuhi komitmen ODA harus mementukan kerangka waktu untuk mencapai target 0,7% dari pendapatan nasional kotor (GNP) sebelum tahun 2015. Dimulai dari peningkatan yang signifikan sebelum tahun 2006 dan mencapai 0,5% pada tahun 2009. Peningkatan ini harus dimulai dengan pengucuran dana melalui fasilitas keuangan internasional dan sumber-sumber keuangan inovatif lainnya Kecenderungan keamanan dunia diwarnai oleh isu keamanan non-tradisional yang semakin marak, disamping isu keamanan tradisional yang belum dapat diabaikan sama sekali. Kompleksitas keamanan global semakin bertambah dengan adanya upaya mengembangkan dan mempertahankan hegemoni melalui penguatan aliansi, pengembangan kemampuan militer, keunggulan teknologi, maupun dengan mempertahankan keunggulan ekonomi. Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Akses informasi semakin mudah dan cepat, dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Batas suatu negara seakan-akan menjadi kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas. Hakekat kedaulatan negara mendapat tantangan karena kewenangan negara berkurang jangkauannya dalam aspek tertentu. Seperti menghadapi arus informasi, negara tidak dapat sepenuhnya mengatur arus informasi, walaupun informasi tersebut dapat mempengaruhi perilaku warga negaranya. Segala kemudahan yang diperoleh dalam proses globalisasi mendorong ketergantungan antar negara, namun juga memaksakan kompetisi antar umat manusia, antar golongan, dan antar negara. Negara dan bangsa yang memiliki keunggulan akan mampu memenangkan kompetisi, berarti mampu mengejar kepentingan nasionalnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Tantangan terjadinya gizi buruk pada balita antara lain karena kurangnya asupan gizi dan serangan penyakit infeksi. Faktor penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan ketidaktersediaan pangan yang bergizi terutama untuk ibu dan anak balita. Perbandingan persentasi kecukupan gizi antar wilayah juga menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi.


20


Tantangan utama pembangunan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut: 

Tingkat pendidikan penduduk Indonesia relatif masih rendah.



Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya dapat diatasi dalam pembangunan pendidikan.



Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat, seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk perkotaan dan penduduk perdesaandan antar daerah.



Fasailitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata, terutama di daerah perdesaan, terpencil, dan kepulauan, sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak mengakses peserta didik.



Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik.

Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien, terutama karena desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditandai oleh, antara lain, belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan, termasuk kontribusi dalam penyedian anggaran pendidikan. Tantangan yang dihadapi dalam rangka menghapus kesenjangan gender antara lain adalah: meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di segala bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan; merevisi peraturan perundang-undangan yang bias gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan; meningkatkan kesempatan kerja dan partisipasi perempuan dalam pembangunan politik; dan melaksanakan strategi pengarusutamaan gender diseluruh tahapan pembangunan dan di seluruh tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). di bidang pendidikan, tantangan yang dihadapi, antara lain yaitu: meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, menyediakan pelayanan pendidikan secara lebih luas dan beagam, dan menyempurnakan seluruh materi bahan ajar agar responsif gender. Sebab kematian pada anak. Tiga penyebab utama kematian bayi adalah infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), komplikasi perinatal dan diare. Gabungan ketiga penyebab ini memberi andil 75% kematian bayi. Pola penyebab utama kematian balita juga hampir sama yaitu penyakit saluran pernafasan, diare, penyakit syaraf-termasuk meningitis dan encephalitis dan tifus. Kesehatan neonatal dan maternal. Tinggi kematian anak pada usia hingga satu tahun, menunjukkan masih rendahnya status kesehatan ibu dan bayi baru lahir, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; serta perilaku ibu hamil dan keluarga serta masyarakat yang belum mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Perlindungan dan pelayanan kesehatan. Bagi golongan miskin dan kelompok rentan di perdesaan dan wilayah terpencil, serta kantong-kantong kemiskinan di daerah perkotaan, merupakan salah satu strategi kunci untuk menurunkan angka kematian anak. Angka kematian bayi pada kelompok termiskin adalah 61 per 1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi daripada golongan terkaya sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian balita dan bayi seperti infeksi saluran pernapasan akut, diare, dan tetanus, lebih sering terjadi pada kelompok miskin. Rendahnya status kesehatan 21



penduduk miskin ini terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan karena kendala biaya (cost barrier), geografis, dan tranportasi. Penerapan desentralisasi kesehatan menjadi tantangan yang cukup berat bagi pelayanan kesehatan secara umum karena pembagian tugas dan wewenang di bidang kesehatan yang belum sepenuhnya dipahami. Selain perlunya intervensi yang cost-effective, kerja sama lintas sektor bagi upaya penanggulangan kemiskinan akan sangat berperan dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak secara umum. Ancaman epidemi HIV/AIDS telah terlihat melalui data infeksi HIV yang terus meningkat khususnya di kalangan kelompok beresiko tinggi. Diperkirakan ada 90.000 – 130.000 orang dengan HIV/AIDS di 2003 dan pada tahun 2010 akan ada sekitar 110.000 orang yang menderita atau meninggal karena AIDS serta 1 – 5 juta orang yang mengidap virus HIV. Data ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS telah menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Hubungan dengan Kemiskinan. Tingginya prevalensi malaria merefleksikan adanya hambatan finansial dan budaya untuk mencegah dan mengobati malaria secara tepat dan efektif. Malaria dihubungkan dengan kemiskinan sekaligus sebagai penyebab dan akibat. Misalnya upaya pencegahan difokuskan untuk meminimalkan jumlah kontak manusia dengan nyamuk melalui pemakaian kelambu (bed nets) dan penyemprotan rumah. Namun hanya satu dari tiap tiga anak di bawah 5 tahun yang tidurnya menggunakan kelambu. Faktor lain yang berkontribusi pada memburuknya malaria adalah bencana dan tingginya mobilitas penduduk.

Sumber daya manusia. Sejak krisis ekonomi (1997) banyak petugas kesehatan yang pensiun tanpa adanya penggantian termasuk di dalamnya Juru Malaria Desa (JMD) di Jawa dan Bali yang berperan pada deteksi dini dan pengobatan malaria. Resistensi dilaporkan terjadi di seluruh propinsi, baik untuk obat malaria yang tersedia maupun insektisida terutama disebabkan oleh kepatuhan terhadap pengobatan yang tidak memadai, pengobatan yang tidak tepat dan tingginya mobilitas penduduk. Tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan TB adalah bagaimana membangun komitmen politik pemerintah, melakukan diagnosis akurat dengan pemeriksaan mikroskopik kesesuaian directly observed treatment success rate (DOTS), menjaga ketersediaan obat yang tidak terputus dan membangun sistem pelaporan dan pencatatan. Beban kesehatan dan ekonomi. Di Indonesia penggunaan tembakau berkontribusi cukup besar pada beban kesehatan. Satu dari dua perokok jangka panjang meninggal karena kebiasaan tersebut dan separuh kematian terjadi dalam tahun-tahun produktif konomi, Pada tingkat sosial tembakau bukan hanya berpengaruh pada biaya-biaya perawatan kesehatan namun juga menurunkan produktifitas para pekerja yang merokok. Kelompok miskin adalah yang paling dirugikan karena penggunaan tembakau. Pada 2001 penduduk termiskin menggunaka 9,1 % dari pengeluaran bulanan untuk tembakau, dibandingkan 7,5% pada kelompok kaya. Belanja produk tembakau yang lebih banyak daripada pengeluaran untuk makanan memounyai dampak yang sangat besar pada kesehatan dan gizi keluarga miskin.


22


Sumber daya terbatas. Dengan beban kesehatan yang begitu besar pendanaan untuk mendukung pengendalian terhadap tembakau relatif masih kecil. Diluar dukungan analitis penting oleh WHO dan World Bank tidak ada donor utama yang mendukung upaya pengendalian tembakau di Indonesia dan sumber-sumber pemerintah untuk menangani masalah kesehatan utama ini masih belum cukup berarti. Di masa depan ada empat isu yang menjadi tantangan dalam mewujudkan tatanan pembangunan berkelanjutan dan mengembalikan sumber daya yang hilang, yaitu pemulihan krisis ekonomi, desentralisasi, good governance, serta globalisasi. Pemulihan krisis ekonomi, dapat memperbaiki keadaan ekonomi sepertiga masyarakat di kawasan hutan yang mengakibatkan semakin maraknya penebangan liar. Desentralisasi diharapkan dapat membuka peluang bagi perbaikan pengelolaan sumber daya alam, konservasi, dan efisiensi, meskipun dapat juga memperburuk kerusakan sumber daya hayati ketika keanekaragaman hayati ditempatkan sebagai sumber tambahan pendapatkan dan penerimaan daerah. Tata kepemerintahan yang baik harus menjadi pendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, globalisasi juga menyajikan peluang bagi pembangunan berkelanjutan. Program yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program layanan pendidikan dasar ini difokuskan pada (i) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapat layanan pendidikan dasar, (ii) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, dan (iii) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Pengaruh utama gender di seluruh bidang dan kegiatan pembangunan telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk; meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan; menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, ekspolitasi, dan diskriminasi; dan memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, kebijakan diarahkan pada penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, penurunan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara, dan peningkatan keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara penduduk laki-laki dan perempuan. Program-program pembangunan jangka menengah dan tahunan terus dikembangkan agar responsif gender. Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi. Program lain yang dilakukan adalah memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, terutama di tingkat kabupaten/kota.

23



Penurunan angka kematian bayi dan balita merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan kesehatan dalam Program Pembangunan Nasional 2001-2004. Upaya nyata penurunan kematian anak pada masa krisis telah dilakukan melalui Jaring Pengaman Sosial dan Program Kompensasi pengurang Subsidi Bahan Bakar Minyak, yaitu dengan membeikan akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kebidanan dasar, pelayanan perbaikan gizi, revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu), pemberantasan penyakit menular, dan revitalisasi kewaspadaan pangan dan gizi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka upaya peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan dilanjutkan dan lebih ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin dengan sistem jaminan/asuransi kesehatan yang preminya dibayar oleh pemerintah. Dengan sistem ini, sekitar 36,1 juta penduduk miskin dapat memanfaatkan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya seperti puskesmas pembantu dan bidan di desa, serta pelayanan di kelas III rumah sakit secara gratis. Untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, kebijakan pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada peningkatan jumlah, jaringan + kualitas PKM, peningkatan kualitas tenaga kesehatan (terutama dokter + bidan), dan pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian anak adalah pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti Pos pelayanan terpadu (Posyandu), penanggulangan kurang energi protein, pendidikan gizi, penyediaan sarana air bersih+sanitasi dasar, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit menular survilans + Imunisasi. Dalam RPJMN 2004-2009, program ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan sistem asuransi kesehatan yang preminya dibayarkan oleh pemerintah. Seluruh penduduk miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya dan kelas III rumah sakit, termasuk didalamnya ibu hamil dan persalinan baik normal maupun dengan persalinan dengan penyulit. Untuk mendekatkan akses pelayanan kepada penduduk, akan dilakukan perekrutan dan penempatan tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas dan jaringannya termasuk dokter dan bidan di desa Penanggulangan penyebaran HIV/AIDS terutama pada kelompok resiko tinggi akan ditingkatkan dan mendapat perhatian utama dari pemerintah. Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia terdiri atas upaya pencegahan, termasuk peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan pemahaman akan hak-hak reproduksi; pengobatan,dukungan dan perawatan bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS dan surveilans. Upaya pencegahan juga ditujukan kepada populasi beresiko tinggi seperti pekerja seks komersial dan pelanggannya, orang yang telah terinfeksi dan pasangannya, para pengguna napza suntik serta pekerja kesehatan yang mudah terpapar oleh infeksi HIV/AIDS. Aksesibilitas penderita terhadap pelayanan kesehatan ditingkatkan dengan memperluas rumah sakit rujukan pada tahun 2005 menjadi 50 rumah sakit, dan 10 rumah sakit ditunjuk sebagai pusat rehabilitasi pecandu napza. Pada wilayah kabupaten/kota dengan prevalensi HIV/AIDS 5% atau lebih, secara konsisten dilakukan upaya kolaborasi dengan pemberantasan penyakit Tuberkulosis. Pemerintah juga memberikan subsidi penuh obat Anti


24


Retroviral (ARV), obat tuberkulosis, reagen tes HIV serta diagnosa/pengobatan melalui rumah sakit rujukan. Pencegahan malaria diintensifkan melalui pendekatan Roll Back Malaria (RBM) yang dioperasionalkan dalam Gerakan Berantas Kembali (Gebrak) Malaria sejak tahun 2000, dengan strategi deteksi dini dan pengobatan yang tepat; peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan malaria; dan perbaikan kapasitas personil kesehatan yang terlibat. Yang juga penting adalah pendekatan terintegrasi dari pembasmian malaria dengan kegiatan lain, seperti manajemen terpadu balita sakit dan promosi kesehatan. Upaya pemberantasan malaria di Indonesia saat ini terdiri dari 8 kegiatan yaitu: diagnosis awal dan pengobatan yang tepat; pemakaian kelambu dengan insektisida; penyemprotan; surveilens deteksi aktif dan pasif; survei demam dan surveilans migran; deteksi dan kontrol epidemik; langkah-langkah kain seperti larvaciding; dan capacity building. Untuk menanggulangi strain yang resisten terhadap klorokuin, pemerintah pusat dan daerah akan menggunakan kombinasi baru obat-obatan malaria untuk kesuksesan pengobatan Pemerintah Indonesia menetapkan pengendalian tuberkulosis sebagai prioritas kesehatan Nasional. Pada tahun 1999 telah dicanangkan Gerakan Nasional terpadu Penberantasan Tuberkulosis atau “Gerdunas“ untuk mempromosikan percepatan pemberantasan tuberkulosis dengan pendekatan integratif, mencakup rumah sakit dan sektor swasta dan semua pengambil kebijakan lain termasuk penderita dan masyarakat. Pada tahun 2001 semua propinsi dan kabupaten yelah mencanagkan Gerdunas, meskipin tidak semua operasional secara penuh. Untuk membangun pondasi pemberantasan tuberkulosis yang berkelanjutan telah ditetapkan Rencana Strategis Program Penanggulangan Tuberkulosis 2002 – 2006. Pemerintah Indonesia juga menyediakan sejumlah besar dana untuk pengendalian tuberkulosis. Mulai tahun 2005 upaya ini didukung oleh pemberian pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan, obat-obatan dan tindakan medis secara gratis bagi seluruh penduduk miskin. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah mempertahankan harga tinggi pada produk tembakau dengan mengenakan cukai yang tinggi. Diperkirakan kenaikan harga sekitar 10% akan menurunkan tingkat permintaan global terhadap tembakau sebesar rata-rata 4% hingga 8%. Kenaikan cukai dan harga produk tembakau merupakan strategis yang efektif untuk mengurangi beban kerusakan kesehatan akibat penggunaan tembakau. Selain itu dilakukan pembatasan terhadap iklan promosi dan pemberian sponsor produk rokok. Pembatasan iklan misalnya diterapkan pada iklan media televisi dengan pelarangan penayangan iklan rokok pada siang hari dan sebagian malam. Pemerintah juga terus mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat yang antara lain adalah promosi dan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak merokok. Upaya ini akan ditunjang dengan gerakan bebas asap rokok serta larangan merokok pada tempat tempat tertentu seperti kantor-kantor dan lokasi-lokasi umum. Dalam RPJMN 2005-2009, kebijakan pembangun diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, antara fungsinya sebagai modal petumbuhan ekonomi dan sebagai penopang sistem kehidupan, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

25



Langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah adalah sebagai berikut ini. Pemberantasan Illegal Logging di berbagai daerah dilakukan untuk mempertahankan luas kawasan hutan dan kawasan konservasi. Pemerintah juga mencanangkan gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang kritis. Pemerintah mensosialisasikan gerakan penghematan ernergi dan pemakaian energi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan, misalnya pemanfaatan gas alam dan biodisel. Melalui program perlindungan lapisan ozon, pemerintah akan terus mengurangi hingga akhirnya bahan-bahan perusak ozon tidak lagi digunakan di Indonesia pada tahun 2010. Kebijakan pembangunan air minum diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan dalam upaya memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Peningkatan cakupan pelayanan dicapai melalui peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), pembenahan kinerja PDAM, regionalisasi pengelolaan air minum, pembenahan peaturan perundang-undangan. Selain itu juga dilakukan pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan yang bebasispartisipasi masyarakat. Kebijakan pembangunan sanitasi diarahkan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat tehadap sarana dan prasarana sanitasi melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan, serta pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang berbasis partisipasi masyarakat


26


KESIMPULAN MDGs yang dideklarasikan 189 negara anggota PBB tahun 2000 sebagai komitmen global untuk mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan atau yang hidup denga biaya di bawah 2 dollar AS perhari. Dengan MDGs diharapkan penduduk miskin dunia yang berjumlah mencapai 1,3 milyar dapat dikurangi jumlahnya menjadi setengahnya pada tahun 2015. Caranya bisa macam-macam mulai dari bantuan langsung, pengurangan utang atau memberikan akses perdagangan yang adil bagi negara miskin. Untuk mencapai target MDGs diperlukan kehendak politik dan strategi berkelanjutan Berdasarkan kondisi dan masalah yang dihadapi, ditempuh langkah-langkah kebijakan pendidikan dasar sebagai berikut: a. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolir. Mulai tahun ajaran 2005/2006 pemerintah menyediakan biaya operasional sekolah (BOS) dalam jumlah yang cukup besar sebagai langkah awal pelaksanaan pendidikan dasar gratis. b. Meningkatkan kualitas dan revelansi pendidikan dengan menerapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan dan rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan. c. Meningkatkan anggaran pendidikan utnuk dapat mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mencapai angka 20 pesen itu, pemerintah telah memberi komitmen meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahab. Bahkan selama lima tahun terakhir, alokasi anggaran pendidikan yang disediakan melalui APBN paling tinggi di antara sektorsektor pembangunan yang lain. d. Mendorong pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan sampai dengan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. e. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pelayanan pendidikan yang amanah, efisien, produktif dan akuntabel melalui upaya peningkatan tata kelola yang baik (good governance) kelembagaan pendidikan. f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan bebasis sekolah dan masyarakat yang mencakup proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

27



DAFTAR PUSTAKA

1. Adisasmito, W Drh. Msc. Phd. Buku Ajar Kebijakan Kesehatan. Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM UI, Depok, 2006 2. Departemen Pertahanan RI, Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, Jakarta 2004 3. Riza Sihbudi, Dr, Dinamika Politik Internasional, 6 September 2004, http//swaramuslim.net 4. MDG Health and The Millenium Development Goals. WHO 5. Millenium Development Goals, Apakah itu? Jakarta, http//hqweb01.bkkbn.go.id 6. Profil Kesehatan Indonesia 2003, Departemen Kesehatan RI, Jkarta 2005 7. Review Millenium Development Goals UNPFA, Tahun 2005, Jakarta 2005, http//situs.kespro.info 8. Presiden SBY, Proyek MDGs Terlalu Ambisius, Harian Kompas, Jakarta, 11 April 2006 9. Draft Ringan Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia per 25 Agustus 2005, www.undp.or.id 10. Human Development Report 2003, MDGs A compact among nations to end human poverty, Published for UNDP, New York, Oxford University Press, 2003 11. Tumiwa Fabby, MDGs saja tidak cukup! Jakarta,2005, http//old.infid.org 12. Kesetaraan Gender Menentukan Pencapaian MDGs, Jakarta, 2003, www.kompas.com 13. Barker Carol, The Health care Policy Process, London, Sage Publication, 1996 14. ADB Naikkan Komitmen untuk Indonesia, Suara Merdeka Cybernews, 2006, http//www.jaga-jaga.com 15. Alokasi Dana untuk Pencapaian MDGs, Pusdatin, 2004, http//www.pu.go.id 16. Millenium Development Goals Indonesia, Final Report, 2004


28

Analisis Politik Internasional dan MDGs

Recommend Documents