http://jurnal.fk.unand.ac.id
Artikel Penelitian
Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu Yandrizal, Desri Suryani
Abstrak Program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan, maka perlu dilakukan analisis peran pemerintah daerah terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan. Metode penelitian ini adalah analisis formatif yaitu bertujuan menilai peran pemerintah daerah terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan, dan bagaimana pemikiran memodifikasi untuk pengembangan sehingga membawa perbaikan. Hasil yang didapat ialah pada pertengahan tahun 2014 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebanyak 229 unit, masih kurang sebanyak 361 unit untuk mencapai kebutuhan tahun 2019. Akses ke pelayanan kesehatan sebagaian masyarakat masih menjadi kendala geografis, waktu paling lama dari menuju puskesmas 90 sd 120 menit, biaya Rp. 200.000,- menggunakan ojek. Rasio fasilitas pelayaan rujukan tertinggi di Kota Bengkulu 1,88 per 100.000 penduduk dan terendah Kabupaten Rejang Lebong 0,40
per 100.000. Ratio dokter
spesialis tertinggi 3.61 per 100.000 penduduk dengan rerata biaya rawat inap Rp. 3.595.000,- per pasien, terendah 0,55 per 100.000 pendudukan dengan rerata biaya rawat inap Rp.1.000.000,-. Pemenuhan tenaga terutama dokter umum, dokter gigi di puskesmas sulit terwujud mengingat formasi CPNS sangat kecil. Apabila dilakukan kontrak, Pemerintah Kabupaten/kota tidak mampu. Kata Kunci: kebijakan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kebijakan jaminan kesehatan nasional.
Abstract The National Health Insurance Scheme aims to facilitate the public's access to quality health services. How does the availability of health facilities, it is necessary to analyze the role of local governments on the availability of health facilities. Methods: formative analysis, assessing the role of local governments on the policies that are being implemented, and how to modify the thinking for development so as to bring improvement. Results: Mid-2014 FKTP in collaboration with the Social Security Agency (BPJS) health as much as 229 units, 361 units are still lacking to achieve the requirements in 2019. Access to health care is still a society in part to geographical constraints, the longest time of the leading health centers 90 up to 120 minutes, costs IDR. 200.000, - use a motorcycle taxi. The ratio of the highest referral ministry facility in the city of Bengkulu 1.88 per 100,000 population, and the lowest Rejang Lebong 0.40 per 100,000. The highest ratio of specialists per 100,000 population is 3.61 with an average cost of hospitalization IDR. 3.595.000,- per patient, the lowest of 0.55 per 100,000 of the occupation with an average hospitalization cost IDR 1.000.000,-. Fulfillment power especially general practitioners, dentists at health centers employess difficult to achieve given the very small formations, if the contract is done district/city can not afford. Keywords: role of local government, availability of health facilities, the national health insurance policy Affiliasi penulis: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu Korespondensi : Yandrizal, Desri E-mail :
[email protected], HP. 081367378716
PENDAHULUAN Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
Jurnal Kesehatan Andalas. 2015; 4(1)
107
http://jurnal.fk.unand.ac.id
108
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi dan sumber lain
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
untuk menyeimbangkan ketersediaan fasilitas dan
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
SDM kesehatan pada daerah dengan geografis sulit di
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan
Provinsi Bengkulu. Apabila terjadi kegagalan maka
Kesehatan Nasional dimulai pada tahun 2014 secara
tujuan JKN untuk pemberian pelayanan kesehatan
bertahap menuju ke Universal Health Coverage/
yang sama bagi penduduk di Provinsi Bengkulu sulit
Cakupan
tercapai.
Semesta.
Peserta
Jaminan
kesehatan
Nasional berhak mendapat pelayanan kesehatan
Tujuan
Penelitian
perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
ketersediaan fisilitas kesehatan pada pelaksanaan
rehabilitatif.
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Jaminan Kesehatan Nasional, menyusun skenario
bertanggung
jawab
ketersediaan
fasilitas
kemungkinan di masa mendatang dalam pelaksanaan
dan
penyelenggaraan
pelayanan
Daerah
untuk
mengetahui
kesehatan
Pemerintah
adalah
yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan
atas
peran
ini
terhadap
JKN di Provinsi Bengkulu,
kesehatan untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan.
1
Kondisi
geografis
serta
penyebaran
METODE
penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan
Penelitian
ini
menggunakan
metode
ketidakadilan mendapat pelayanan kesehatan, karena
kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan analisis
ketidakmerataan ketersediaan
fasilitas kesehatan,
formatif yang dirancang untuk menilai bagaimana
tenaga antar kecamatan, kabupaten/kota di Provinsi
program/kebijakan sedang diimplementasikan dan
Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki satu kota dan
bagaimana
sembilan kabupaten dengan posisi memanjang dari
mengembangkan sehingga membawa perbaikan.
dari Timur ke barat Pulau Sumatera sepanjang sekitar
Variabel Independen ialah peran Pemerintah Daerah
600 Km. Pemberi pelayanan kesehatan yang terbatas,
dan variabel dependen ialah ketersediaan fasilitas
penyebaran penduduk yang luas dan akses yang
kesehatan pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan
terbatas, menyebabkan supply (penyediaan layanan)
Nasional di Provinsi Bengkulu.
masih kurang disediakan oleh pemerintah dan pihak
dikumpulkan adalah data kuantitatif digunakan untuk
lain, sehingga
mengetahui ketersediaan fasilitas dan sumber daya
muncul ketidakmerataan terhadap
akses pelayanan kesehatan.
pemikiran
untuk
memodifikasi
serta 2
Jenis data yang
manusia kesehatan, antara kabupaten/kota. Data
Masyarakat di daerah perdesaan dan atau
kualitatif digunakan untuk mendapatkan persepsi dari
terpencil tidak memiliki banyak pilihan untuk berobat,
penyedia
sementara
fasilitas
Jaminan Kesehatan Nasional serta tantangan dan
kesehatan sudah banyak, sehingga akses terhadap
hambatan yang ditemukan pada pelakanaan JKN.
pelayanan
Pengumpulan data studi ini dimulai dari April sampai
di
daerah
kesehatan
perkotaan
tidak
relatif
merata.
Penyediaan
pelayanan kesehatan tergantung pada infrastruktur di masyarakat,
tanpa
ada
perbaikan
layanan
kesehatan,
manajer
program
dengan Juli 2014.
infrastruktur
Sumber data berupa dokumen pelaksanaan
pemerataan pelayanan kesehatan menjadi sulit dan
Jaminan Kesehatan Nasional dan informan kunci (key
jaminan kesehatan bagi masyarakat merupakan hal
informan).
yang tidak adil. Peningkatan supply di daerah tertentu
mengunakan
mutlak harus dilakukan agar peserta mendapatkan
informan
akses terhadap pelayanan kesehatan yang sama/adil.
Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan,
Data
kualitatif
kuesioner
sebagai
diperoleh
yang
penanggung
dengan
diberikan
kepada
jawab
program
Permasalahan pada pelaksanaan Jaminan
RSUD Kabupaten/kota dan Provinsi serta BPJS
Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bengkulu belum
Kesehatan. Data kuantitatif berasal dari penanggung
tersedia
fasilitas
kesehatan,
spesialis
yang
mencukupi,
dokter
dan
dokter
jawab program JKN Dinas Kesehatan Kabupaten/
berdampak
tidak
Kota, RSUD, BPJS dan dokumen Deskripsi SDM
mendapatkan manfaat seperti daerah lain yang lebih
Kesehatan serta Profil kesehatan.
baik. Apakah akan ada anggaran investasi dari
Jurnal Kesehatan Andalas. 2015; 4(1)
http://jurnal.fk.unand.ac.id
Data
kuantitatif
yang
diperoleh
berupa:
Besaran Kapitasi di Puskesmas
fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, dokter spesialis, dokter umum, dokter
Persentase jumlah Puskesmas berdasarkan besaran kapitasi dapat dilihat pada gambar 1.
gigi pada fasilitas kesehatan rujukan dan Fasilitas di
40
kabupaten/kota, jumlah kepesertaan yang memilih
30
dibandingkan
antar
perencanaan berdasar scenario (scenario planning).
% Jumlah Puskesmas
0
30
00
kabupaten/kota, standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada, sistem kesehatan menurut WHO,
13.33
3.33 1.11
3
00
data
10
8.89
60
Analisis
17.78 17.22
20
Puskesmas sebagai FKTP dan basaran kapitasi per puskesmas.
38.33
00
(FKTP)
50
Pertama
00
Tingkat
40
Kesehatan
Besaran Kapitasi
4,5
Gambar 1. Persentase Jumlah Puskesmas untuk Tiap
HASIL
Besaran Kapitasi di Provinsi Bengkulu Per Mei 2014
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama
Berdasarkan gambar 1, persentase jumlah
(FKTP) atau pelayanan kesehatan primer yang bekerja sama dengan Badan Penyalenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kabupaten/kota seProvinsi
puskesmas berdasarkan kapitasi Rp. 3.000 s.d Rp. 4.500 sebanyak 51,66%, kapitasi Rp. 5.000 s.d Rp. 5.500 sebanyak 35% dan Rp. 6.000,- sebanyak
Bengkulu.(tabel 1)
13,33%. Tabel 1. Jumlah FKTP Bekerjasama dengan BPJS dan Rasio Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi
Fasilitas Kesehatan Rujukan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
Bengkulu per Mei 2014 No
Kota/ Kab.
Jumlah
Jumlah
Rasio*
Pelayanan Penduduk
(dr 1 :
Primer
3000)
yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan di Provinsi Bengkulu dapat dilihat tabel.2.
1
Kota Bengkulu
38
319.098
8.397
Tabel 2. Jumlah Pelayanan Rujukan dan Rasio
2
Kab. Seluma
22
178.689
8.122
Penduduk di Provinsi Bengkulu
3
Kab. Bengkulu
16
148.891
9.306
No
Kota/Kab
Selatan
Kelas RS D
4
Kab. Kaur
18
110.921
6.162
5
Kab. Kepahiang
18
127.046
7.058
1.
6
Kab. Rejang
28
250.986
8.964
Lebong
C
B
Bengkulu
4
1
1
2.
Seluma
1
0
3.
Bkl Selatan
0
1
Jml
Rasio
TT
TT/
Rasio* Dr Sp
1000*
/100rb
629
507
9,69
0
50
3574
0,00
0
100
1489
0,67
7
Kab. Lebong
17
102.126
6.008
4.
Kaur
1
0
0
37
2998
3,61
8
Kab. Bengkulu
26
268.921
10.343
5.
Kepahiang
0
1
0
93
1366
2,36
6.
Rj Lebong
0
1
0
133
1887
2,39
Utara 9 10
Kab. Mukomuko
20
161.087
8.054
7.
Lebong
1
0
0
19
5375
0,00
Kab. Bengkulu
26
101.028
3.885
8.
Bkl Utara
2
1
0
181
1485
2.97
9.
Mukomuko
1
0
0
50
3222
2.48
129
1.766.794
7.715
10.
Bkl Tengah
1
0
0
30
3368
0,00
11.
Provinsi
1
5
1
1329
1329
2,71
Tengah 11
Provinsi
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan *Peta Jalan JKN 2012-2019.6
Sumber : BPJS, Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu 2014 dan data diolah, *Rasio per penduduk (Renstra Kemenkes 20092004)
Jurnal Kesehatan Andalas. 2015; 4(1)
109
http://jurnal.fk.unand.ac.id
Biaya
rerata
rawat
jalan
per
kunjungan
(seharusnya dilakukan oleh Dinas Sosial dan BPS),
dihitung klaim satu bulan tertentu dibagi jumlah
melakukan
koodinasi
kunjungan, dan rawat inap klaim dibagi jumlah pasien
memperbaiki
rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota
membuat
dan Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.
masyarakat.
system
call
lintas
sektor
rujukan,
center,
dan
BPJS,
sosialisasi
menangani
JKN,
pengaduan
. Tabel 3. Biaya Rerata Rawat Jalan Tingkat Lanjut,
Peran Pemda Untuk Fasilitas Kesehatan
Rawat Inap dan Rasio Dokter Spesialis di RSUD
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang
Kabupaten / Kota / Provinsi se Provinsi Bengkulu Mei
memiliki Rumah Sakit Umum Daerah dan telah
2014
memberikan
No
Rumah
Biaya Pelayanan Per Orang
Sakit
pelayanan
spesialistik
oleh
Dokter
Rasio
Spesialis memberi insentif antara Rp. 5 s.d 30 Juta per bulan. Alokasi Anggaran Kabupaten/kota dan provinsi
Rawat
Rawat Inap
dokter
Jalan (Rp)
(Rp)
spesialis Per 100 rb
untuk fasilitas kesehatan pelaksanaan JKN adalah
1.
RSUD A
150.000,-
1.000.000,-
0,55
untuk :
2.
RSUD B
167.500,-
3.595.500.-
0,67
1) Belanja pegawai :
3.
RSUD C
640.693,-
2.971.547,-
3,61
operasional : ada untuk penunjang Program termasuk
4.
RSUD D
170.600,-
3,257.980,-
2,36
Jamkes Kota (Pemda A); 2) belanja operasional :
5.
RSUD E
158,654,-
2,405,140,-
2,39
Melalui
6.
RSUD F
164.800.-
3.680.688,-
2.97
kabupaten(Pemda C); Dukungan dana jamkesda
7.
RSUD G
179.660,-
2.072.374,-
2.48
(Pemda D); Belanja pegawai :
8.
RSUD H
300.995,-
3.548.988,-
1.53
Belanja operasional : Operasional Rutin Puskesmas
Sumber : RSUD kab/kota/provinsi 2014 dan data diolah.
RKA
dan
Gaji, Tunjangan, Belanja
DPA
Dinas
Kesehatan
Gaji, Tunjangan;
APB; Belanja Modal : dana pendamping DAK untuk pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (Pemda
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat rata-rata
E); Provinsi membayar honor 1 orang Tim verifikasi
biaya rawat jalan per kunjungan antara Rp. 150.000,-
data masyarakat miskin ke kabupaten/kota
s.d Rp. 640.000, dan rawat inap per pasien rata-rata
inmasih dirasakan kurang (Pemda F).
dan
antara Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 3.700.000,Pembangunan pelayanan kesehatan primer baru? Peran Dinas Kesehatan
Tidak ada (Pemda A) ; Ada melalui DAK (Pemda B);
Peran Dinkes Provinsi dan Dinkes kab/kota dalam implementasi JKN adalah:
tidak ada (Pemda C); Tidak ada (Pemda D); Ada dari DAK-DAU untuk puskesmas perawatan (Pemda E);
Sebagai pengelola/penyelenggaran jaminan
Tidak ada (Pemda F)
pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan dan bekerja sama dengan BPJS untuk anggaran Kabupaten/Kota.
Transport Rujukan ?
Dinas
Pemda tidak mendanai tranportasi untuk rujukan
Kesehatan
Provinsi
sebagai
pengelola.penyelenggaran jaminan kesehatan skala
(semua kab/kota).
provinsi yang mengkoordinir Kabupaten/kota dengan BPJS untuk dana APBD Provinsi dan APBD Kab/kota,
Pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional yaitu
(Dinkes
BPJS
A).
Mensosialisasikan Program
Jaminan
Kesehatan Nasional, merekap data orang miskin untuk
Penstribusian PPK :
diusulkan
Peserta memilih PPK tanpa intervensi dan paksaan,
menjadi
peserta
Kesehatan
Kab.
melakukan
kesehatan
dan
B).
pemetaan
tenaga
peserta
memilih
karena
kenyamanan
dalam
mengakses PPK. Masalahnya : Faskes Primer belum
sosialisasi program JKN antara lain melalui majalah
merata yang ada belum optimal karena sarana dan
Pemda, ke Puskesmas. (Dinkes. C). Melakukan
prasarana serta SDM yang terbatas.
dan
mapping
kesehatan,
Dinas
membantu
pendataan
fasilitas
(Dinkes
masyarakat
miskin
Jurnal Kesehatan Andalas. 2015; 4(1)
110
http://jurnal.fk.unand.ac.id
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di
Sosial
Provider
Provinsi Bengkulu dapat dilihat tabel 1. Peta Jalan Perubahan
Menuju JKN 2012-2019 menetapkan rasio dokter umum 1 : 3000 penduduk kondisi ini sama dengan
keluhan,
rasio fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer/PPK I
pasien
(misalnya
kabupaten/kota se
=
informasi
kelola
di
kebijakan internal), pembentukan unit penanganan unit
tata
(BPJS) Kesehatan
JKN)
dalam
implementasi JKN?
dengan jumlah penduduk yang akan menjadi peserta
RSUD (A) : Hanya Untuk TIM Sekretariat
Jaminan
Jaminan
Kesehatan
Nasional.
6
Rasio
pemberi
Kesehatan Nasional
pelayanan kesehatan primer/PPK I dengan jumlah
Model pelaporan yang harus dilakukan RS terhadap
penduduk paling tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah
BPJS (misal : laporan utilisasi)?
25,75 per 100.000 atau 1 : 3883 jiwa dan terendah di
RSUD (A), Tidak ada, karena belum tahu sampai
Kabupaten Bengkulu Utara 9,97 per 100,000 atau 1 :
sekarang belum jelas
10.341 Jiwa. Fasilitas kesehatan tingkat pertama di
Biaya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah
Provinsi Bengkulu dengan rasio 1: 3000 penduduk
kepada Rumah Sakit?
membutuhkan sebanyak 590 unit. Awal tahun 2014
RSUD (A) : Belanja Pegawai : Gaji, tunjangan, dan
yang tersedia 229 unit, maka kekurangan FKTP se
insentif;
Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sebanyak
Belanja
operasional RS;
Operasional:
Termasuk
untuk
Belanja Modal : Sampai sekarang
belum ada. RSUD (B) RSUD milik Pemda yang belum
361
unit untuk dapat memudahkan akses dan memberi pelayanan yang bermutu kepada peserta.
menerapkan Pola keuangan BLUD, sehinga masih mendapatkan bantuan dari APBD seperti : bangunan
Besaran Kapitasi di Puskesmas
dan peralatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
69 Tahun 2013 Tentang Standar
Pelayanan
PEMBAHASAN
Kesehatan
Pada
Fasilitas
Tarif
Kesehatan
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat
diseleggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Lanjut dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan, Peserta warga Negara
Kesehatan. Menetapkan kapitasi untuk Puskesmas
Republik Indonesia yang bersifat wajib. Pemerintah
Rp. 3.000 s.d Rp. 6.000. Kapitasi ditentapkan
dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas
berdasarkan ketersediaan tenaga dan fasilitas antara
ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan
lain 2 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, dan
pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program
lengkap
1
8
dengan
jaringan
Rp.
6.000,-.
Besaran
pelaksanaan
kapitasi dikurangi apabila jenis dan jumlah tenaga
tergantung
serta jaringan tidak lengkap (Kontrak Dinas Kesehatan
kepada akses dan mutu pelayanan kesehatan yang
kab/kota dan BPJS). Berdasarkan gambar 1, kapitasi
disediakan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah
Rp. 3.000 s.d Rp. 4.500 sebanyak 51,66%, kapitasi
atau swasta yang bekerja sama dengan BPJS.
Rp. 5.000 s.d Rp. 5.500 sebanyak
Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua
6.000,-
Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS
pelayanan yang diberikan oleh tenaga berkompeten.
jaminan
kesehatan.
Jaminan
Kesehatan
Kesehatan
berupa
Keberhasilan Nasional
Fasilitas
sangat
Kesehatan
tingkat
sebanyak
Pasal
12
13,33%.
Peraturan
35% dan Rp.
Mempengaruhi
Menteri
mutu
Kesehatan
pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat
Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2014. Tarif
lanjutan menurut Pasal 2 Permenkes No. 71 Tahun
pelayanan kesehatan tingkat pertama pada daerah
2013.
7
terpencil dan kepulauan yang diberikan oleh dokter atau bidan/perawat, ditetapkan berdasarkan Tarif
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau pelayanan kesehatan primer yang
Kapitasi. Antara Rp. 8.000,- s.d 10.000,- dibayar minimal 1000 peserta terdaftar pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.
9
bekerja sama dengan Badan Penyalenggara Jaminan
Jurnal Kesehatan Andalas. 2015; 4(1)
111
http://jurnal.fk.unand.ac.id
Fasilitas Kesehatan Rujukan
dan equity social-ekonomi. Tiga dimensi equity dalam
Rasio ketersediaan fasilitas pelayaan rujukan
kesehatan dapat dibagi menjadi : a) Penduduk yang
tertinggi di Kota Bengkulu 1,88 per 100.000 penduduk,
tercakup; b) Pelayanan kesehatan yang dicakup;
dan Kabupaten Rejang Lebong 0,40 per 100.000
c)
penduduk. Sedangkan rasio tempat tidur paling tinggi
Proporsi
ditanggung.
biaya
pelayanan
kesehatan
yang
11
di Kota Bengkulu 1 : 507 penduduk dan terendah di Kabupaten Lebong 1 : 5375 penduduk. (tabel 2). Biaya
Analisis Kebijakan
rerata rawat jalan per kunjungan dihitung klaim satu
Penjelasan atas UU N0 40 Tahun 2004
bulan tertentu dibagi jumlah kunjungan, dan rawat inap
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 24 (2)
klaim dibagi jumlah pasien rawat di Rumah Sakit
BPJS dapat memberi anggaran tertentu kepada suatu
Umum Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat
rumah sakit di suatu daerah untuk melayani sejumlah
dilihat pada tabel 3. Dibandingkan dengan Peraturan
peserta. Anggaran tersebut sudah mencakup jasa
Menteri Kesehatan Kesehatan RI Nomor 59 Tahun
medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya
2014, klaim tarif pelayanan rawat jalan dan rawat inap
obat-obatan yang penggunaan rincianya diatur sendiri
merupakan tarif tindakan medis sangat sederhana dan
oleh pimpinan rumah sakit.
penyakit-penyakit katagori ringan. Kekurangan dokter
Menteri Kesehatan RI Nomor : 71 Tahun 2013 tentang
spesialis di RSUD menyebabkan tidak terserap paket
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
INA-CBG’s untuk tindakan besar dan penyakit katagori
Nasional. Pasal 30 (1) Dalam hal di suatu daerah
berat. Rasio dokter spesialis di Rumah Sakit Umum
belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi
Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Provinsi
syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah
Bengkulu masih jauh dibandingkan dengan DKI
Peserta,
Jakarta, rasio
kompensasi. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud
bedah
3,0,
dokter spesialis anak 6,2, spesialis spesialis
dalam
5,1
Berdasarkan Peraturan
Kesehatan
wajib
memberikan
spesialis
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. penggantian
kebidanan 6,4, sedangkan Provinsi Yogjakarta rasio
uang tunai; b. pengiriman tenaga kesehatan; dan c.
spesialis anak 3,3, spesialis bedah 2,2, spesialis
penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu.
dalam 3,6 dan spesialis obsgin 3,1.
dan
BPJS
12
10
7
Cakupan
Pemenuhan
kesehatan semesta memiliki duakomponen yang
jenis dan jumlah dokter spesialis RSUD dapat
saling terkait: pelayanan kesehatan essensial yang
melakukan tindakan medis katagori sedang dan berat
berkualitas, dan perlindungan dari kesulitan keuangan.
sesuai dengan tarif INA-CBG’s sulit terpenuhi pada
melalui komponen ini adalah tujuan yang penting dari
tahun 2019.
sistem kesehatan meningkatkan kelangsungan hidup
Dukungan dana Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam bentuk Insentif
atau harapan hidup yang sehat.
13
dokter spesialis/
Merevisi kebijakan tarif kapitasi antara Rp,
residen antara 5 juta s.d 30 juta per bulan terutama
3000,- s.d Rp. 6.000,- untuk Puskesmas yang
spesialis empat besar belum dapat menarik minat
kekurangan
dokter spesialis untuk memberi pelayanan kesehatan
puskesmas mendapatkan kapitasi maksimal dengan
rujukan
meningkatkan
di
Provinsi
medis,
sehingga
semua
padahal
kondisi
Provinsi
sudah
karena pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan
untuk
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitaf. Peningkatan
peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pemerintah
pelayanan promotif dan preventif merupakan upaya
Kabupaten/kota dan Provinsi berperan meningkatkan
universal coverange, cakupan kesehatan semesta/
cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui
universal health coverage
program jamkesda tahun 2014 sebesar 38,36 M.
sebagai hasil yang diinginkan dari kinerja sistem
Fokus equity kesehatan pada kemudahan akses dan
kesehatan dimana semua orang yang membutuhkan
pemerataan pelayanan kesehatan dan memperoleh
pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
memberatkan
pelayanan
Bengkulu,
tenaga
anggaran
dengan
dan daerah.
strandar
mutu
Selain
yang
telah
ditetapkan. Perlu dipelajari mengenai equity geografis
pelayanan
kesehatan
promotif
dan
preventif,
(UHC) telah didefinisikan
(promosi,
pengobatan, rehabilitasi dan paliatif).
pencegahan, 13
Pelayanan
Promotif dan preventif dapat dilakukan oleh tenaga
Jurnal Kesehatan Andalas. 2015; 4(1)
112
http://jurnal.fk.unand.ac.id
non medis yang sangat banyak, lebih efisien dan
Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2014 Tentang
mencegah dan mengendalikan masyarakat untuk
Standar
sakit.
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Keterbatasan
Pemerintah
Daerah
dan
mutu
Kesehatan
dalam
UCAPAN TERIMA KASIH
dan peralatan penunjuang medis spesialistik untuk akses
Pelayanan
untuk
memenuhi dokter umum, dokter gigi dokter speslialis
meningkatkan
Tarif
Terima kasih disampaikan kepada Pusat
pelayanan,
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas
memerlukan strategi bersama dengan Pemerintah
Gajah Mada, yang telah memberi kesempatan kepada
Pusat dan PBJS, antara lain : 1) Pemerintah Pusat
kami untuk mengembangkan Proposal Monitoring dan
harus menempatkan dokter spesialis yang baru
Evaluasi Pelaksanaan JKN oleh BPJS tahun 2014
selesai pendidikan sesuai dengan daerah yang
yang disusun bersama-sama Jaringan Kebijakan
mengusul;
Kesehatan Indonesia.
peralatan penunjuang medis spesialistik
memerlukan strategi bersama dengan pemerintah dan BPJS,
antara
lain
:
pemerintah
pusat
harus
menempatkan dokter spesialis yang baru selesai pendidikan sesuai dengan daerah yang mengusul; 2) Pemerintah Pusat memberi formasi khusus untuk pengangkatan CPNS dokter umum, dokter gigi untuk ditempatkan di Puskesmas ; 3) Mengusulkan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan
dalam
Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan, dalam penetapan tarif INA-CBG’s penduduk
mempertimbangkan dan
tidak
diminati
daerah dokter
kurang spesialis.
4) Pemerintah Daerah memberi rekomendasi seluasluasnya kepada dokter umum non PNS untuk mengikuti pendidikan program dokter spesialis dengan ketentuan wajib kembali kepada daerah pengusul; 3) bekerja sama dengan BPJS untuk menempatkan tenaga khusus untuk daerha tidak diminati sesuai dengan peraturan yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. 2. Buse K, Mays N, Gill W. Making health policy. London: Open University Press London School of Hygiene and Tropical Medicene; 2005. 3. World
Health
Organization
(WHO).
System
thinking: for health systems strengthening. Geneva: WHO Library; 2009. 4. Ringland G. scenario planning managing for the future: Gill Ringland foreword by Peter Schwartz. Wiley. www.wiley.co.uk/www.wiley.com 5. Scearce D, Fulton K. What if? The art of scenario thinking for notprofit. GBN Global Business. Copyright : Global Businees Network; 2004. 6. GTZ,
AUSAID.
Peta
jalan
menuju
jaminan
kesehatan nasional 2012-2019. Disusun bersama dan di dukung GTZ. AUSAID. Jakarta; 2012. hlm. 95-6. 7. Kementerian
KESIMPULAN
Kesehatan.
Peraturan
Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
Pemerintah Daerah harus menyusun strategi bersama dengan pemerintah pusat dan BPJS untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan, jumlah dan
2013
Tentang
Pelayanan
Kesehatan
Pada
Jaminan Kesehatan Nasional. 8. Kementerian
Kesehatan.
peraturan
menteri
jenis tenaga untuk meningkatkan pemerataan akses
kesehatan RI nomor 69 tahun 2013 tentang
dan mutu pelayanan; Upaya yang dapat dilakukan
standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas
antara lain pengangkatan tenaga dokter dan dokter
kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan
gigi untuk Puskesmas, memfasilitasi prektik dokter dan
tingkat lanjut dalam penyelenggaraan program
klinik untuk bekerja sama dengan BPJS sebagai
jaminan kesehatan.
FKTP; Bekerja sama dengan BPJS untuk memenuhi
9. Kementerian
Kesehatan.
Peraturan
menteri
kekurangan tenaga; memberi rekomendasi pendidikan
kesehatan RI nomor 59 tahun 2014 tentang
dokter
standar
spesialis
bagi
doter
umum
non
PNS.
Menusulkan review Peraturan Menteri Kesehatan
tarif
pelayanan
kesehatan,
penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Jurnal Kesehatan Andalas. 2015; 4(1)
113
http://jurnal.fk.unand.ac.id
10. Trisnantoro L, Susilowati T, Meliala A, Hendrartini Y,
Kurniawan
MF,
Putra
WDR.
Skenario
pelaksanaan jaminan kesehatan nasional: apakah ada potensi memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan, studi awal dalam monitoring jkn di 12 provinsi periode monitoring I : Januari–Juni
11. World Health Organization (WHO). World health report. health systems financing the path to universal coverage. Geneva: WHO; 2010. 12. Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 13. World Health Organization (WHO), World bank.
2014. PMPK FK. UGM : 2014, hlm. 14-20 Tersedia
monitoring
progress
towards
universal
health
dari: www.manajemen-pembiayaankesehatan.net.
coverage at country and global levels framework, measures and targets May : 2014.
Jurnal Kesehatan Andalas. 2015; 4(1)
114
