v
ANALISIS PEMANFAATAN TPA SAMPAH PASCA OPERASI BERBASIS MASYARAKAT (Studi Kasus TPA Bantar Gebang, Bekasi)
ROYADI
Disertasi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2006
ii
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Analisis Pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi Berbasis Masyarakat (Studi Kasus TPA Bantar Gebang, Bekasi) adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau yang dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar Pustaka Acuan dibahagian akhir disertasi ini.
Bogor, April 2006 Royadi Nrp.99522708
iii
ABSTRAK ROYADI. Analisis Pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi Berbasis Masyarakat (Studi Kasus TPA Bantar Gebang, Bekasi). Dibimbing oleh M. Sri Saeni, Lala M. Kolopaking dan Hartrisari Hardjomidjojo.
TPA Bantar Gebang yang beroperasi sejak tahun 1989 selesai kontrak pakainya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2003. Untuk mengatasi permasalahan TPA Sampah Pascaoperasi, perlu dilakukan kajian dan analisis untuk melihat kemungkinan yang terjadi dimasa depan didasarkan pada keadaan saat ini seperti sumberdaya dan lingkungan alam, sosial ekonomi, fisik kimia, mikrobiologi, dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi Berbasis Masyarakat. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini antara lain adalah: 1). Melakukan evaluasi terhadap kualitas air sumur, air sungai, air lindi dan mikrobiologi; 2). Memilih alternatif yang sesuai untuk pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi Berbasis Masyarakat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah analisis fisik kimia, analisis sosial ekonomi dan prospektif analisis serta Analitic Hierarki Proces (AHP). Kesimpulan dari penelitian ini antara lain adalah: 1). Kualitas fisik kimia dan biologi air sumur, air sungai dan air lindi masih dibawah ambang batas yang diperbolehkan, kecuali untuk kekeruhan air sungai, kandungan nitrat, nitrit, BOD5 , COD air lindi. 2). Alternatif pemanfaatan adalah sebagai TPA Terpadu, dengan kegiatan setiap zone sebagai berikut: Zone I dan II sebagai hutan kota/penghijauan, zone III, IV dan zone V sebagai TPA Sampah. Pema nfaatan sebagai TPA Terpadu menjadi sinergis antara pengelolaan sampah dengan hutan kota/penghijauan, daur ulang dan kompos. Faktor yang dominan dalam penentuan strategi bagi pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat antara lain adalah: luas lahan, IPAS, Peraturan Perundangan, Pendanaan, Keterlibatan Swasta, Teknologi dan donor agency; 3). Pemanfaatan sebagai TPA Terpadu akan menimbulkan multiplyer effect baik bagi lingkungan, masyarakat sekitar lokasi TPA dan pemerintah sebagai berikut: a). Bagi masyarakat sekitar lokasi TPA, terciptanya lapangan kerja mulai dari perencanaan, kontruksi dan pada saat operasi serta keterlibatan dalam pemilahan sampah, pembuatan kompos dan pembuatan bahan-bahan bangunan. b). Bagi lingkungan pupuk kompos yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan tingkat kesuburan lingkungan melalui kegiatan penghijauan, pemulihan atau memperbaiki ekosistem yang rusak, serta dapat menghemat penggunaan lahan TPA; c). Bagi peningkatan pertanian, pupuk kompos yang dihasilkan dapat mengurangi tingkat keasaman tanah lahan pertanian akibat penggunaan pupuk kimia secara terus menerus, disamping itu pupuk kompos dapat meningkatkan produktivitas lahan; d). Pengembangan ekonomi lokal, dengan terkonsentrasinya tenaga kerja dalam jumlah besar dapat membuka peluang usaha baru bagi kegiatan lainnya berupa kegiatan usaha warungan, usaha- usaha jasa keuangan, jasa cetring untuk makan para perkerja serta usaha rumah/kost/pengontrakan rumah; dan e). Bagi Pemerintah Daerah, terserapnya tenaga kerja unskill dalam kegiatan ini dapat mengurangi kerawanan sosial yang ditimbulkan karena ketiadaan lapangan kerja. Kegiatan hasil produk dari kegiatan ini dapat menjadi sumber PAD bagi pemerintah dan sumber penerimaan pajak bagi negara.
iv
ABSTRACT
ROYADI. Analysis Pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi Berbasis Masyarakat (Case Study at TPA Bantar Gebang, Bekasi). Under the direction of M. Sri Saeni, Lala M. Kolopaking dan Hartrisari Hardjomidjojo.
TPA Bantar Gebang operating since 1989 finishing contract wear him by Local Government of DKI Jakarta on 31 December 2003, was so that needed effort to see possibility that happened future able to solve problem TPA after operation for based by situation of natural environment and resources, socio -economic, chemicalphysical, microbiological, so that the exploiting of being based on the society. The goal of this research area: 1) evaluate to quality well water, river water and microbiological component; 2) Alternative which exploiting TPA garbage after operation being based on society. Analysis which used in this research is chemical-physical analysis, socio economic analysis of society, prospective analysis and AHP analysis. Conclusion of this research is: 1) Physical, chemical, biological quality in the up and down wells and waters around TPA by BOD5 and of COD, nitrate, nitrit have been exceed of ESQ (environmental standard quality); 2) Alternatives for re- use of TPA Areais Interated TPA, base on zonation, such as: a). Zones I and II, for city forest/greenery; b). Zone III, IV and V, for TPA itself. The exploited of this TPA as an integrated TPA being sinergy among garbage management with city forest/greenery, re-cyeling and making artificial fertilize (kompos). Dominant factor in determining strategy for exploiting of TPA garbage after operation base on society is volume land, IPAS, regulation, financing, involvement of private sector, technology and donor agency; 3). Exploited TPA as an integrated TPA will drive given multiplyer effect, such as: a). For community around the TPA, open vacancy for employee since the planning, construction and operation the TPA. b). For Environment, production of artificial fertilize (kompos) will be raising (increasing) the land fertilization, revitalization of envoronment, and effectivewly of TPA land use. c). For Agriculture, kompos can dropped land zcid from using chemical fertilize, besides increase land productivity; d). For Development economic locally, increasing of the employee the bussines will be developt such as shop, home rental, finance, and food services. e). For local government, dropping social crisis by employing the unskill employee finally will increasing the PAD.
vi
JUDUL DISERTASI
:
ANALISIS PEMANFAATAN TPA SAMPAH PASCA OPERASI BERBASIS MASYARAKAT (Studi Kasus TPA Bantar Gebang Bekasi)
Nama Mahasiswa
:
Royadi
Nomor Pokok
:
99522708
Disetujui, Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Ir. M. Sri Saeni, MS Ketua Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS
Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, DEA
Anggota
Anggota Diketahui
Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Dr. Ir. H. Surjono Hadi Sutjahjo, MS
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc Dekan
Tanggal Ujian: 8 Mei 2006
Tanggal Lulus:
vii
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan. Penelitian yang dilakukan dengan judul Analisis Pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi Berbasis Masyarakat (Studi Kasus TPA Bantar Gebang, Bekasi) dilaksanakan mulai dari bulan Juli 2004 sampai dengan Nopem ber 2004. Lokasi Penelitian ini adalah pada TPA sampah Bantar Gebang, Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini panulis ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Prof. Dr.Ir. M. Sri Saeni, MS, selaku Ketua komisi pembimbing, Dr. Lala M. Kolopaking, MS dan Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, DEA, selaku anggota komisi pembimbing atas segala waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran yang diberikan kepada penulis. 2. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo,MS., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, yang selalu memacu agar cepat selesai dalam studi. 3. Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang selalu mendukung penulis sebagai mahasiswa di Sekolah Pascasarjana IPB. 4. Pimpinan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri atas dukungan dan memberikan izin kepada penulis untuk dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Pascasarjana IPB. 5. Prof.Dr.Ir. Bunasor Sanim, M.Sc dan Prof.Dr. Tjahya Supriatna, SU selaku penguji luar komisi. 6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pemberian izin penelitian di TPA Sampah Bantar Gebang, Bekasi kepada penulis. 7. Semua pihak yang telah membantu penulis tidak dapat disebut satu persatu namanya, baik secara moral maupun material. Penulis mengharapkan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah DKI Jakarta dan Pemda Kota Bekasi serta dunia ilmu pengetahuan dan pihak lain yang membutuhkannya. Bogor, 8 Mei 2006 ROYADI
viii
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1962 di Jakarta, sebagai putra keempat dari tujuh bersudara dari ayah Mukdi (almarhum) dan Ibu Sareah (almarhumah). Pada tahun 1976, penulis lulus dari SDN Gempol Pagi I Jakarta, lulus dari SMP Negeri 79 Jakarta tahun 1980 dan lulus dari SMA YMIK Jakarta jurusan Ilmu Pasti Alam tahun 1983 kemudian masuk CATAR AKABRI pada tahun 1983 di Ma gelang dan menyelesaikan Sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1992. Pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) di LPEM-UI kemudian tugas belajar di University of New South Wales, Sdney Australia, dan tahun 1996 mengikuti pendidikan Pascasarjana pada Program Studi Ilmu Sumberdaya Manusia, Program Pascasarjana Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesai, Jakarta lulus tahun 1998. Pada tahun 2000 penulis melanjutkan studi pada Program Doktor di program studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Program Pascasarjana IPB Bogor. Penulis bekerja di Departemen Dalam Negeri, pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Kabupaten Kota, Direktorat Perencanaan Daerah, Kepala Seksi Bencana Alam pada Subdit Pengendalian Dampak dan Bencana Alam, Direktorat Fasilitasi Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang dan pada saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan Wilayah Khusus , Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
ix
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................................... i DAFTAR TABEL .................................................................................................. ... ii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ iv I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ...........................................................................................
1
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................................
2
A. Tujuan Penelitian...................................................................................... 2 B. Manfaat Penelitian.................................................................................... 3 1.3. Kerangka Pemikiran ................................................................................... 3 1.4. Perumusan Masalah ...................................................................................
5
1.5. Ruang Lingkup.............................................................................................
5
A. Lingkup Wilayah Penelitian.................................................................... 5 B. Lingkup Materi Penelitian....................................................................... 6 1.6. Hipotesis....................................................................................................... 6 1.7. Novelty (Kebaruan)...................................................................................... 6 II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pemberdayaan Masyarakat .......................................................................... 7 2.2. Partisipasi Masyarakat................................................................................. 13 2.3. Pencemaran Lingkungan ............................................................................. 24 2.4. Pengertian-pengertian ................................................................................ 26 A. Pengertian Sampah ............................................................................... 26 B. Sumber dan Jenis Sampah..................................................................... 27 C. Pengelolaan Sampah ............................................................................. 29 D. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)........................................................ 34 E. Lindi ...................................................................................................... 35 III. METODE PENELITIAN 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................... 37 3.2. Metode Pengumpulan Data..................................................................... 37 A. Data Primer .......................................................................................
37
x
a. Fisik dan Kimia............................................................................. 37 b. Mikrobiologi Lingkungan............................................................. 41 c. Sosial Ekonomi Masyarakat.........................................................
43
B. Data Sekunder.................................................................................. 44 3.3. Tahapan Kegiatan Penelitian .................................................................. 45 3.4. Metode dan Analisis Data....................................................................... 45 A. Data Fisik Kimia................................................................................
46
a. Analisis Kualitas Air Sumur.........................................................
46
b. Analisis Kualitas Air Sungai.......................................................
47
c. Analisis Kualitas Air Lindi...........................................................
47
B. Data Mikrobiologi.............................................................................. 47 C. Sosial Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat......................................
47
D. Umur Pemanfaatan TPA....................................................................
48
E. Analitik Hierarki Proses (AHP).........................................................
48
F. Teknik Prospektif..............................................................................
50
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Lokasi…………………………………………………... 54 A. Letak Geografi ........................................................................................
54
a. Letak dan Luas Wilayah....................................................................
54
b. Iklim................................................................................................... 56 c. Penduduk ..........................................................................................
56
B. Karakteristik Sampah Perkotaan dan TPA..............................................
58
a. Karakteristik Sampah......................................................................... 58 b. Komposisi Sampah............................................................................
59
c. Densitas atau Kepadatan Sampah......................................................
60
C. Umur Teknis TPA Bantar Gebang..........................................................
61
D. Kualitas Lingkungan...............................................................................
61
E. TPA Liar dan Pemulung.........................................................................
62
a. TPA Liar...........................................................................................
62
b. Pemulung..........................................................................................
62
F. Dampak Pengelolaan TPA pada Lingkungan.........................................
64
xi
G. Peranserta Masyarakat, Swasta dan Pengelola TPA..............................
67
a. Peranserta Masyarakat......................................................................
67
b. Peranserta Swasta.............................................................................
67
c. Pengelola TPA..................................................................................
68
4.2. Evaluasi Fisik Kimia.....................................................................................
70
A. Perkembangan Kualitas Air Sumur.........................................................
70
a.
Kekeruhan........................................................................................
70
b. Suhu..................................................................................................
73
c.
Kemasaman (pH)..............................................................................
74
d. Total Disolved Solid (TDS)..............................................................
75
e.
Chimical Oxigen Demand (COD)..................................................... 76
f.
Kesadahan.......................................................................................... 76
g.
Nitrat (NO 3?)...................................................................................... 77
h.
Besi (Fe)............................................................................................. 79
i.
Sulfida (S²¯ )...................................................................................... 79
j. Nitrit (NO2 )......................................................................................... 80 k. Orto Fosfat.......................................................................................... 81 l.
Ammonia (N-NH3 )............................................................................. 82
m. Koliform Total (MPN)....................................................................... 83 n. Escherichia Coli.................................................................................. 84 B. Perkembangan Kualitas Air Sungai......... ................................................ 85 C. Perkembangan Kualitas Air Lindi............................................................. 92 4.3. Komponen Mikrobiologi ............................................................................... 97 4.4. Komponen Sosial Ekonomi............................................................................ 99 A. Karakteristik Responden ......................................................................... 99 B. Sosial Ekonomi Respond en...................................................................... 100 C. Tanggapan Responden terhadap TPA Bantar Gebang.............................. 101 D. Kesehatan Masyarakat............................................................................... 103 E. Umur Teknis TPA..................................................................................... 107 F. Kompos dan Daur Ulang.......................................................................... 107
xii
a. Komposting.......................................................................................... 107 b. Daur Ulang........................................................................................... 109 4.5. Hasil Sintesis AHP........................................................................................ 110 A. Hasil Sintesis AHP pada zone I............................................................... 112 B. Hasil Sintesis AHP pada zone II.............................................................. 113 C. Hasil Sintesis AHP pada zone III............................................................ 114 D. Hasil Sintesis AHP pada zone IV............................................................ 115 E. Hasil Sintesis AHP pada zone V............................................................. 116 F. Prioritas Pemanfaatan TPA setiap zone..................................................
117
4.6. Implikasi Kebijakan Skenario Prospektif Masa Depan................................
118
A. Existing codition...................................................................................... 119 B. Need Analysis.........................................................................................
120
C. Gabungan antara Existing Condition dan Need Analysis.......................
122
a. Luas Lahan........................................................................................... 123 b. Instalasi Pengelolaan Air Sa mpah (IPAS)........................................... 123 c. Peraturan Perundangan........................................................................ 124 d. Pendanaan............................................................................................ 125 e. Teknologi............................................................................................. 126 f. Keterlibatan Swasta.............................................................................. 127 g. Donor Agency...................................................................................... 128 V. SIMPULAN DAN SARAN 5.1. Simpulan ......................................................................................................
131
5.2. Saran ............................................................................................................
133
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................
135
LAMPIRAN ........................................................................................................ 142
xiii DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
1:
Evaluasi Partisipatif..............................................................................
20
2:
Sumber dan Jenis Sampah………........................................................
28
3:
Hasil Analisis Lindi Sistem Sanitary Landfill (ppm)………… ..….....
30
4:
Kualitas air sumur di TPA Bantar Gebang……………………….......
38
5:
Kualitas Air Sungai Ciketing………….…………………………......
39
6:
Kualitas Air Lindi………………………………………………….....
40
7:
Penyakit Bawaan Sampah…………………………………………....
41
8:
Beberapa Jenis Penyakit Bawaan Air…………………………….......
42
9:
Nilai dan definisi pendapat kualitatif…………………………….......
48
10:
Pedoman Penilaian Analisis Prospektif................................................
52
11:
Jumlah dan perkembangan penduduk di tiga Kelurahan…………….
58
12:
Jumlah sampah yang dibawa ke TPA Bantar Gebang Tahun 2004.....
60
13:
Komposisi bahan organik dan anorganik di TPA Bantar Gebang…...
61
14:
Perkiraan Jenis Dampak Penting di TPA Bantar Gebang……………
65
15:
Kualitas Air Sumur di Atas dari TPA 2004.........................................
71
16:
Kualitas Air Sumur Bawah dari TPA 2004..........................................
72
17:
Analisis Kualitas Air Sungai Sebelum TPA (inlet) 2004.....................
86
18:
Analisis Kualitas Air Sungai Sesudah TPA (outlet) 2004...................
87
19:
Distribusi lalat di kawasan TPA Bantar Gebang dan sekitarnya…….
99
20:
Jenis pekerjaan responden....................................................................
101
21:
Tingkat pendapatan responden.............................................................
101
22:
Wujud gangguan terhadap air tanah.....................................................
102
23:
Penyebab gangguan terhadap air tanah…………………………… ....
102
24:
Penyebab gangguan bau……………………………………………...
103
25:
Jenis penyakit di Kota Bekasi dalam 7 tahun terakhir…………….....
104
26:
Persepsi responden terhadap gangguan kesehatan tahun 2001 s/d 2004...
106
27:
Umur Teknis TPA Bantar Gebang…………...……………………....
107
28:
Faktor-faktor penentu atau kunci hasil gabungan faktor existing condition dan need analysis.................................................................
122
Analisis tingkat kepentingan antar faktor............................................
129
29:
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Halaman
1: Kerangka Pikir pemanfaatan TPA Pascaoperasi Berbasis Masyarakat..
4
2: Diagram kerangka dasar pemikiran pengelolaan sampah.………..........
31
3: Tahapan Kegiatan Penelitian...................................................................
45
4: Tingkat pengaruh dan ketergantungan antar faktor dalam sistem….......
51
5: Peta Kota Bekasi……………………………………….……………....
55
6: Peta TPA Bantar Gebang……………………………………………....
57
7: Kegiatan pemulung di TPA Bantar Gebang …..............…………........
63
8: Pengelolaan air lindi di TPA Bantar Gebang.……………………….....
66
9: Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.…………
69
10: Lokasi Sumur bawah dari TPA...............................................................
70
11: Perkembangan parameter pH air sumur..................................................
74
12: Sungai C iketing (outlet)……………...…………………………….......
86
13: Perkembangan parameter Nitrat air lindi ……………….......................
92
14: Perkembangan Nitrat di IPAS Periode Oktober-Nopember 2004..........
94
15: Perkembangan Nitrit di IPAS Periode Oktober-Nopember 2004...........
95
16: Perkembangan BOD5 di IPAS Periode Oktober-Nopember 2004…….
96
17: COD di IPAS Periode Oktober-Nopember 2004....................................
96
18: pH di IPAS periode Oktober-November 2004........................................
97
19: Lokasi TPA Bantar Gebang zone IV.......................................................
110
20: Struktur Hirarki ......................................................................................
111
21: Hasil sintesis AHP untuk penggunaan zone I.........................................
112
22: Hasil sintesis AHP untuk penggunaan zone II........................................
113
23: Hasil sintesis AHP untuk penggunaan zone III.......................................
114
24: Hasil sintesis AHP untuk penggunaan zone IV......................................
115
25: Hasil sintesis AHP untuk penggunaan zone V........................................
116
26: Tingkat Kepentingan faktor- faktor existing condition yang berpengaruh pada pemanfaatan TPA Terpadu........................................ 120
xv
27: Tingkat kepentingan faktor- faktor need analysis yang berpengaruh pada sistem pemanfaatan TPA Terpadu..................................................
121
28: Tingkat kepentingan faktor- faktor gabungan antara existing condition dan need analysis yang berpengaruh pada sistem pemanfaatan TPA Terpadu....................................................................................................
122
29: Model Pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi Berbasis Masyarakat..
130
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Halaman
Lampiran 1:
Pertanyaan Analisis Prospektif.....…….……..........……………….. 141
Lampiran 2:
Curah hujan bulanan di Bekasi (mm) tahun 1979-1988 Sta 841-Bekasi..... 145
Lampiran 3:
Jumlah curah hujan bulanan, tahun 1979-1988 Sta 841- Bekasi.............. 146
Lampiran 4:
Analisis Kualitas Air Lindi sebelum diolah IPAS I (Inlet), 2004..... 147
Lampiran 5:
Analisis Kualitas Air Lindi sebelum diolah IPAS 2 (Inlet) 2004..... 148
Lampiran 6:
Analisis Kualitas Air Lindi sebelum diolah IPAS 3 (Inlet), 2004.... 149
Lampiran 7:
Analisis Kualitas Air Lindi sebelum diolah IPAS 4 (Inlet) 2004..... 150
Lampiran 8:
Analisis Kualitas Air Lindi sesudah diolah IPAS I (Outlet), 2004... 151
Lampiran 9:
Analisis Kualitas Air Lindi sesudah dio lah IPAS 2 (Outlet) 2004... 152
Lampiran 10:
Analisis Kualitas Air Lindi sesudah diolah IPAS 3 (Outlet), 2004.. 153
Lampiran 11:
Analisis Kualitas Air Lindi sesudah diolah IPAS 4 (Outlet) 2004... 154
Lampiran 12:
Kualitas Air Lindi Titik Inlet dan Outlet Tahun 2003...................... 155
Lamp iran 13: Kualitas Air Lindi Titik Inlet dan Outlet Tahun 2002...................... 156 Lampiran 14:
Kualitas Air Lindi Titik Inlet dan Outlet Tahun 2001...................... 157
Lampiran 15:
Kualitas Air Lindi Titik Inlet dan Outlet Tahun 2000...................... 158
Lampiran 16:
Kualitas Air Sumur di Sekitar TPA Bantar Gebang Ta hun 2003..... 159
Lampiran 17:
Kualitas Air Sumur di Sekitar TPA Bantar Gebang Tahun 2002..... 160
Lampiran 18:
Kualitas Air Sumur di Sekitar TPA Bantar Gebang Tahun 2001..... 161
Lampiran 19:
Kualitas Air Sumur di Sekitar TPA Bantar Gebang Tahun 2000..... 162
Lampiran 20:
Kualitas Air Sungai Ciketing pada titik Inlet dan Outlet.................. 163
Lampiran 21:
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) LPA Bantar Gebang.….. 164
Lampiran 22:
Analisis Regresi Persepsi.................................................................. 166
Lampiran 23:
Daftar pertanyaan masa lah TPA Bantar Gebang …………………. 169
Lampiran 24:
Perjanjian Kerjasama No.96 Tahun 1999/168 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi........................ 178
xvii
Lampiran 25:
Lampiran 26:
Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) No. 127 tahun 2000 dan 227/2000 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah dan TPA Sampah di Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi........................ Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) Kedua No.22 Tahun 2002 dan 41 Tahun 2002 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi..........................................
186
190
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Salah satu masalah lingkungan hidup pada saat ini adalah masalah sampah. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya, memberi kontribusi signifikan pada peningkatan sampah. Menurut Widyatmoko (2001), di kota-kota besar Indonesia setiap orang menghasilkan sampah 2 - 2,5 liter per hari, dengan mengasumsikan bahwa sampah yang dihasilkan mempunyai kepadatan yang sama dengan kepadatan sampah dalam truk yaitu 0,3 – 0,35 ton per m³, maka dalam satu tahun setiap orang me nghasilkan sampah 2,5 liter x 365 = 900 liter = 0,9 m³ atau 0,9 m³ x 0,35 kg/ m³ = 0,315 ton = 315 kg per tahun. Jakarta dengan luas 655 km², jumlah penduduk 10.000.000 jiwa menghasilkan sampah 25.000 m³ per hari dengan bobot 25.000 m³ x 0,35 ton = 8,750 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sampah yang tidak terangkut setiap harinya 7.500 m³ atau 365 hari x 7.500 m³ = 2.737.500 m³ per tahun. Sampah ini ditimbulkan dari berbagai lokasi kegiatan masyarakat yaitu daerah perumahan 58%, pasar 10 %, daerah komersial 15 %, daerah industri 15 %, serta jalan, taman dan sungai 2 %. Sampah-sampah ini dapat dibagi dalam dua jenis sampah, yaitu sampah organik 65 % dan sampah non-organik 35 %. Sampah yang terkumpul dan diangkut kurang lebih 70 % ke TPA Bantar Gebang, 16,5 % ke lokasi- lokasi informal, dan 13 % tidak terkelola, tercecer di dalam kota, jalan atau dibuang ke sembarang tempat misalnya ke sungai dan sepanjang pinggir jalan (Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2002). Persoalan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang menyebar tidak mengenal batas-batas wilayah administratif, namun sistem pengelolaannya dibatasi oleh wilayah administratif. Oleh karena itu untuk menangani masalah persampahan dibutuhkan kerjasama antar wilayah administratif, misalnya untuk lokasi TPA sampah. TPA Bantar Gebang secara administratif terletak di Kota Bekasi, dengan luas 108 ha dan dapat menampung sampah 14.000 m³ per hari, saat ini meningkat menjadi 20.000 m³ per hari dengan sistem sanitary landfill. Kondisi TPA saat ini tidak mampu lagi menampung sampah, lahan yang efektif digunakan dan mulai diisi pada setiap zone berbeda tahunnya. Zone I total lahan 25 ha, dengan lahan efektif yang digunakan 16,8 ha,
2
saat ini ketinggian sampah 8,2 meter, lahan ini mulai diisi sejak 1989 sampai dengan 1991; zone II total lahan 23 ha, dengan lahan efektif yang digunakan 11,3 ha saat ini ketinggian sampah 6,1 meter, lahan ini mulai diisi sejak 1992 sampai dengan 1994; zone III total lahan 30,2 ha, dengan lahan efektif yang digunakan 20,2 ha saat ini ketinggian sampah 8,6 meter, lahan ini mulai diisi sejak 1995 sampai dengan 1998; zone IV total lahan 14,3 ha, dengan lahan efektif yang digunakan 11,3 ha saat ini ketinggian sampah 4,7 meter, lahan ini mulai diisi sejak 1999 sampai dengan 2001; dan zone V total lahan 15,5 ha, dengan lahan efektif yang digunakan 12,3 ha saat ini ketinggian sampah 6,1, meter, lahan ini mulai diisi sejak 2002 sampai dengan 2003. Pada zone yang tidak aktif terjadi proses suksesi vegetasi, timbunan sampah besar, pembentukan gas metana, proses akumulasi, degradasi, limpasan dan peresapan serta pembentukan air lindi yang berlangsung dan aliran air lindi ke dalam pengolahan terus berjalan, pencemaran sumur, sungai, gas dan konflik, perlu pengelolaan yang baik. Sedangkan pada zone yang aktif, dampak biologi khususnya keberadaan lalat tinggi 36,7 ekor per grill melebihi baku mutu Departemen Kesehatan RI Nomor 281-11/PD.03.04.11 tanggal 30 Oktober 1989 yaitu 30 per grill. Oleh karena itu pengelolaan sampah pada zone yang masih aktif perlu memperhatikan standar sanitary landfill dengan menimbun dan menutup sampah dengan tanah agar tidak menimbulkan bau menyengat hasil pembusukan bahan organik yang akan merangsang keberadaan lalat. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahaan TPA sampah pascaoperasi, perlu dilakukan kajian dan analisis untuk melihat kemungkinan yang terjadi di masa depan didasarkan pada keadaan saat ini seperti sumberdaya dan lingkungan alam, sosial ekonomi, fisik kimia, mikrobiologi, dan keterlibatan masyarakat, dala m pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasiskan masyarakat. 1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian. A. Tujuan Penelitian a. Melakukan evaluasi terhadap TPA saat ini dan melakukan analisis kualitas air sumur, air sungai, air lindi, komponen mikrobiologi serta sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat; b. Memilih alternatif yang sesuai untuk pemanfaatan TPA Pascaoperasi berbasis masyarakat.
3
B. Manfaat Penelitian a. Memberi masukan kepada Pemda DKI Jakarta maupun Pemda Kota Bekasi alternatif memanfaatkan TPA pascaoperasi berbasis masyarakat yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. b. Memberi masukan untuk penanggulangan dan pengendalian pencemaran di TPA Bantar Gebang, Bekasi Pascaoperasi. c. Pengembangan model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pemanfaatan TPA Pascaoperasi. d. Dapat digunakan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dan Kota Bekasi untuk pemanfaatan TPA Bantar Gebang Pascaoperasi. e. Meningkatkan pendalaman di bidang ilmu lingkungan yang berkaitan dengan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khus usnya pemanfaatan TPA Pascaoperasi. 1.3. Kerangka Pemikiran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang adalah suatu tempat penampungan sampah Kota Jakarta yang lokasinya berada di Kota Bekasi. Sehubungan telah berakhirnya pengelolaan TPA menurut Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2003, maka pemanfaatan TPA Pasca operasi berbasis masyarakat perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dengan menggunakan berbagai skenario yang optimal dalam memprediksi semua kemungkinan keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang digunakan analisis Prospektif (Hartrisari 2002). Permasalahan yang terjadi mulai kondisi TPA saat ini hingga pada pemanfaatan TPA pascaoperasi dapat dilihat secara menyeluruh (holistik) dengan melibatkan semua stakeholders yang ada di dalamnya. Dalam rangka memanfaatkan lahan bekas TPA, maka perlu dirumuskan kebijakan dan formulasi strategi, maka untuk menentukan alternatif pemanfaatannya digunakan AHP, dari berbagai alternatif pemanfaatan yang diperoleh dari analisis AHP, kemudian untuk menentukan skenario yang optimal dalam memprediksi semua kemungkinan keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang digunakan analisis Prospektif . Secara skematis kerangka pemikiran dalam merumuskan masalah penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1.
4
TPA SAMPAH BANTAR GEBANG
TPA SAAT INI Luas 108, 5 zone, sanitary landfill
Kontrol Pemerintah kurang
Pembentukan air lindi, gas metan, proses akumulasi, degradasi dan limpasan serta peresapan
Pemulung, penyakit menular, keracunan gas, mencemari sumur, sungai, dan konflik.
Analisis FISIK KIMIA
MIKROBIOLOGI
SOSEKMAS
Kualitas Air Sumur, Sungai dan air lindi
E. coli, coliform dan populasi lalat
Persepsi dan partisipasimasyarakat
Pemilihan alternatif Pemanfaatan
Model Pemanfaatan TPA Pascaoperasi Berbasis Masyarakat
Gambar 1: Kerangka Pikir Pemanfaatan TPA Pascaoperasi Berbasis Masyarakat.
5
1.4. Perumusan Masalah Berdasarkan informasi dari uraian sebelumnya, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: a. TPA Bantar Gebang memiliki potensi timbunan sampah cukup besar, lahannya luas, terdiri 5 zone, dengan ketinggian sampah yang masih dibawah standar sanitary landfill rekomendasi JAICA, memiliki 4 IPAS yang masih beropersi dengan baik, dapat dimanfaatkan beberapa alternatif kegiatan; b. Penumpukan sampah di TPA akan menghasilkan lindi yang dapat merembes ke dalam air tanah dan sungai, menurunkan kualitas air permukaan, sungai dan sumur penduduk. c. TPA menyebabkan tumbuh dan berkembangnya media pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk dan cacing; d. Bagaimana konsep pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat. Dalam penelitian ini aspek-aspek yang mempengaruhi pemanfaatan TPA pascaoperasi diuraikan menjadi aspek lingkungan fisik kimia, biologi, ekonomi, sosial budaya dan kesehatan. Analisis aspek-aspek tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi dan menentukan alternatif skenario unggulan yang menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan pemanfaatan TPA Sampah Bantar Gebang pascaoperasi berbasis masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat. Upaya pemecahan masalah pemanfaatan TPA pascaoperasi dilakukan dengan mengetahui kondisi TPA saat ini maupun kondisi sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat sekitar TPA kemudian masukan dan pendapat para pakar yang kemudian dianalisis untuk mengetahui pemanfaatan kedepan yang sesuai dengan kondisi yang ada. 1.5. Ruang Lingkup. A. Lingkup Wilayah Penelitian Lingkup wilayah atau lokasi penelitian adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang adalah suatu tempat penampungan sampah Kota Jakarta yang lokasinya berada di Kota Bekasi yang meliputi tiga kelurahan pada Kecamatan Bantar
6
Gebang dalam Kota Bekasi, Jawa Barat. Secara administrasi tiga kelurahan tersebut adalah sebagai berikut: a). Kelurahan Ciketing Udik; b). Kelurahan Cikiwul; dan c). Kelurahan Sumurbatu. B. Lingkup Materi Penelitian Sehubungan telah berakhirnya pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantargebang menurut Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2003, maka ruang lingkup materi penelitian dibatasi dengan pengembangan model pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat. 1.6. Hipotesis . Berdasarkan latarbelakang dan perumusan masalah yang dikemukakan serta sesuai dengan kerangka pemikiran dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebabagi berikut: a. Sumur penduduk baik yang diatas maupun di bawah dari TPA dan air Sungai Ciketing telah tercemar; b. Alternatif terbaik pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi adalah digunakan sebagai TPA Terpadu; c. Pemanfaatan sebagai TPA Terpadu menimbulkan multiplier effect bagi lingkungan, masyarakat sekitar TPA dan pemerintah; 1.7. Novelty (Kebaruan) Berkaitan dengan novelty tersebut, kebaruan penelitian yang dilakukan adalah penyusunan model pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi menjadi TPA Terpadu dengan analisis integratif pada aspek fisik kimia, mikrobiologi serta sosial dan kesehatan dan pendapat pakar yang berbasis masyarakat.
7
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pemberdayaan Masyarakat Kemandirian
dan
keberdayaan
masyarakat
merupakan
prasyarat
untuk
menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997). Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Menurut McArdle (1989), pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan, orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan
melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi
pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun, bukan hanya untuk mencapai tujuannya yang penting, akan tetapi lebih pada makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan. Friedmann (1992), menyatakan bahwa proses pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradap menjadi semakin efektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun bidang politik, ekonomi dan lain- lain. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan: a. Menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya; b. Kemampuan individu untuk mengendalikan lingkungannya, adalah suatu proses pemahaman situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan politik, ekonomi dan sosial yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Pemberdayaan masyarakat dipengaruhi pula oleh faktor sosial, politik dan psikologi. Konsep pemberdayaan masyarakat ini mencerminkan paradigma baru pembangunan. Upaya untuk memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap ketidak mampuan dan keterbelakangan.
8
Menurut Hikmat (2001),
pemberdayaan
masyarakat
merupakan
strategi
pembangunan yang berpusat pada kepentingan dan kebutuhan rakyat yang mempunyai arah pada kemandirian masyarakat. Oleh karena itu dalam pemberdayaan masyarakat pada dasarnya masyarakat perlu mengembangkan kesadaran atas potensi, masalah dan kebutuhannya sehingga akan terwujud rasa tanggungjawab dan kesadaran untuk memiliki dan memelihara program pengembangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberdayaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan Hikmat (2001). Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya, proses ini akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sangat penting, menurut Uphoff (Sumardjo dan Saharudin, 2003) ada tiga alasan utama yaitu (1) sebagai langkah awal mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan suatu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan (2) sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan potensi dan sikap masyarakat setempat (3) masyarakat mempunyai hak untuk memberikan pemikir annya dalam menentukan program-program yang akan dilaksanakan di wilayah mereka. Sedangkan menurut Oppenheum (Sumardjo dan Saharudin, 2003) ada dua hal yang mendukung terjadinya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan, yaitu: (1) adanya unsur yang mendukung untuk berperilaku tertentu pada diri seseorang dan (2) iklim dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pelaku tersebut. Menurut Syaukani (1999), pemberdayaan tidak hanya terpusat pada individuindividu masyarakat, tetapi juga pendukungnya misalnya peraturan, nilai- nilai modern,
9
kerja keras, hemat, keterbukaan, rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan setiap individu untuk terlibat dan berperan dalam pembangunan, dengan demikian masyarakat berhak dan wajib menyumbangkan potensinya dalam pembangunan, sekecil dan selemah apapun kualitas sumberdaya seseorang bisa diberdayakan dalam pembangunan di daerahnya. Menurut Departemen Dalam Negeri (1996), Pembangunan Masyarakat Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa dan kelurahan dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan prakarsa dan swadaya gotong royong. Dalam memperdayakan masyarakat, pemerintah mengarahkan program-program yang diperuntukkan dan langsung akan dinikmati masyarakat, rencana dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat agar mampu secara mandiri melaksanakan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan tujuan dan sasarannya, meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat; pencapaian tujuan pembangunan masyarakat; semangat membangun pada seluruh masyarakat; dan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Sasarannya adalah pimpinan lembaga kemasyarakatan; tokoh masyarakat dan warga masyarakat dengan tidak membedakan jenis kelamin. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membekali keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu memberikan kontribusi dan dukungan terhadap proses pembangunan yang terjadi di lingkungannya. Masyarakat akan ikut menangani limbah domestik apabila mereka memiliki "keberdayaan", sehingga pemberdayaan masyarakat menjadi penting dan mendesak (Ditjen Bina Bangda, 2002). Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat,
menumbuhkan
prakarsa
dan
kreativitas,
meningkatkan
peranserta
masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Atas dasar ini, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat (Elfian, 2001).
10
Prinsip dasar otonomi daerah adalah memberdayakan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Agar Pemerintah Daerah mampu mengelola sumberdaya secara optimal, keputusan publik harus mampu menjawab permasalahan dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, melaksanakannya dan mengawasi keputusan tersebut, termasuk peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan menuju kemandirian, sehingga berperan sebagai penjinak bencana bukan menjadi korban bencana (Jurnal Otonomi Daerah, 2001). Selanjutnya menurut Bangd a (2002), strategi pemberdayaan masyarakat antara lain adalah: a. Keterbukaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah domestik, yang segala sesuatunya dibicarakan dengan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi faham dan mengerti. b. Responsif dan aspiratif, menampung dan menindaklanjuti keinginan masyarakat dan tidak membiarkan masalah menjadi berlarut-larut. c. Jemput bola, tidak menunggu timbul masalah baru bekerja, tetapi aktif untuk membantu masyarakat dalam keadaan apapun. d. Dengan membentuk kelompok (1 kelompok = 10 orang) untuk mengelola dan menangani limbah domestik, kelompok ini menjadi ujung tombaknya. e. Mengembangkan semangat “perang terhadap limbah domestik” dalam diri masyarakat melalui media elektronik, cetak, spanduk dan brosur. f. Mengembangkan budaya bersih dan sehat dalam lingkungan RT, RW dan Desa atau Kelurahan. Pelaksanaannya dapat berbentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat antara lain: kursus, pelatihan, orientasi, lokakarya, seminar, studi banding, diseminasi dan sosialisasi. Setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan diharapkan mampu dan ikut serta dalam pengelolaan limbah domestik. Menurut Stewart (1994) pemberdayaan merupakan pelimpahan proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab secara penuh. Pemberdayaan bukan berarti melepaskan pengendalian, tapi menyerahkan pengendalian. Dengan demikian pemberdayaan bukanlah masalah
11
hilangnya pengendalian atau hilangnya hal- hal lain, yang paling penting pemberdayaan memungkinkan pemanfaatan kecakapan dan pengetahuan masyarakat seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak memberdayakan, Sumodiningrat (1997). Dalam kaitan dengan upaya memberdayakan masyarakat guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Payne (1997) suatu proses pemberdayaan bertujuan membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil kep utusan dan menentukan tindakan yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki masyarakat, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. MAcArdle (1989) mengemukakan bahwa hal terpenting dalam pemberdayaan adalah partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Menurut Hikmat (2001), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan; Pertama, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses memberikan keleluasaa n, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Seringkali kecendrungan primer terwujud melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Selanjutnya disebutkan bahwa proses pemecahan masalah berbasiskan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan prinsif bekerja bersama masyarakat mempunyai hak- hak yang harus dihargai, sehingga masyarakat lebih mampu mengenali kebutuhannya dan dilatih untuk dapat merumuskan rencana serta melaksanakan pembangunan secara memadai dan swadaya. Dalam hal ini, praktisi pembangunan berperan dalam memfasilitasi proses dialog, diskusi, curah pendapat dan mensosialisasikan temuan masyarakat. Menurut Moebyarto (1995), pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas
12
sumber hidup yang penting. Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial sehingga kemampuan individu "senasib" untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Dalam rangka mewujudkan kesamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki- laki, pemberdayaan pere mpuan merupakan proses kesadaran pembentukan kapasitas terhadap partisipasi perempuan yang lebih besar dan tindakaan transformasi. Dalam rangka peningkatan partisipasi aktif laki- laki dan perempuan, maka perempuan harus terlibat secara proporsional, sehingga dapat menciptakan kemitraan yang adil, IRC, UNICEF dan Yayasan Dian Desa (1999). Strategi pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar laki- laki menggunakan pendekatan dua arah, yaitu saling menghormati, saling mendengar dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain. Dalam proses pemberdayaan ini, terjadi pembagian kekuasaan secara demokratis atas dasar kebersamaan, keutamaan dan tenggang rasa. Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar laki- laki adalah kondisi dimana laki- laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku yang saling membantu dan mengisi disemua bidang kehidupan (Priyono , 1996). Praktek proyek pembangunan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif tidak secara otomatis diterapkan dengan cara yang sensitif gender. Bila tidak ada kaitan tertentu yang dilakukan untuk melibatkan semua segmen dalam komunitas dalam aksi partisipatif dari proyek, yang biasanya terjadi adalah laki-laki yang berpendidikan dan elit yang terlibat seperti yang ada dalam struktur kekuasaan dimana suara perempuan anggota masyarakat yang tidak beruntung dan miskin tidak didengar, Hemelrijk, et al (2001). Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995). Partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan merupakan hal penting dalam pemberdayaan. Faktor- faktor determinin yang mempengaruhi proses pemberdayaan, antara lain, perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pembangunan yang sebenarnya dimungkinkan terjadi. Karena itu perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya sistem ekonomi dan politik (Rojek, 1986).
13
Di dalam kerangka pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, maka haruslah terjadi pergeseran fungsi birokrasi sebagai fasilitator. Selayaknya birokrasi harus kembali ke hakikat fungsi yang sebenarnya ialah sebaga i pelayan masyarakat, bukan mencampuradukan dengan pembangunan maupun pemberdayaan. Rakyat memegang hak dan wewenang yang tinggi untuk menentukan kebutuhan pembangunan, ikut terlibat secara aktif dalam pembangunan dan mengontrolnya serta memperoleh fasilitas dari pemerintah (Santoso, 2002). Jadi pemberdayaan masyarakat adalah memberi daya atau kekuatan dan kemampuan serta meningkatkan harkat dan martabat untuk dapat berdiri sendiri diatas kakinya sendiri melalui penyuluhan dan pendampingan pada suatu kegiatan yang bertujuan membekali keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu memberikan kontribusi dan dukungan terhadap pembangunan di lingkungannya. 2.2. Partisipasi Masyarakat Partisipasi berasal dari bahasa Inggris "participation" yang berarti ambil bagian atau melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Sedangkan dalam kamus Webster, arti partisipasi "mengambil bagian atau ikut menanggung bersama orang lain" Natsir (1986). Apabila dihubungkan dengan masalah sosial, maka arti partisipasi adalah suatu keadaan dimana seseorang ikut merasakan sesuatu bersama -sama dengan orang lain sebagai akibat adanya interaksi sosial, Fairchild (1977). Secara harfiah, partisipasi berarti "turut berperanserta dalam suatu kegiatan", "keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan", "peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan". Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai "bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari da lam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan" (Moeliono, 2004). Dari sudut terminologi partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan kelompok yang melakukan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan insentif moral untuk mempengaruhi lingkup- makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusankeputusan yang sangat menentukan kesejahteraan mereka.
14
Tjokroamidjojo (1990), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dalam kebijaksanaan kegiatan, memikul beban dan pelaksanaan kegiatan, memetik hasil dan manfaat kegiatan secara adil. Partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah atau tujuan pembangunan, yang ditekankan adalah hak dan kewajiban setiap orang. Koentjaraningrat (1974) berpendapat bahwa partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut menentukan arah atau tujuan pembangunan, dimana ditekankan bahwa partisipasi itu adalah hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat. Jadi partisipasi dapat diartikan sebagai sesuatu keterlibatan seseorang atau masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan pembangunan untuk menciptakan, melaksanakan serta memelihara lingkungan yang bersih dan sehat. Peranserta masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah dalam memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin keberhasilan usaha pembangunan Santoso dan Iskandar (1974). Masyarakat diharapkan ikut serta, karena hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, dalam hal ini pemerintah memberi bantuan dan masyarakat mempunyai tanggapan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan tersebut. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan tiga syarat sebagai berikut: 1). adanya kesempatan untuk membangun; 2). adanya kemauan untuk memanfaatkan kesempatan; dan 3). adanya kemauan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Secara teoritis, partisipasi merupakan alat dan sekaligus tujuan pembangunan masyarakat. Sebagai alat pembangunan, partisipasi berperan sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial yang dikehendaki, demokratisasi kehidupan sosial ekonomi serta yang berasaskan kepada pemerataan dan keadilan sosial, pemerataan hasil pembangunan yang bertumpu pada kepercayaan kemampuan masyarakat sendiri, selanjutnya sebagai tujuan pembangunan, partisipasi merupakan bentuk nyata kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, Cary (1970). untuk menjamin kesinambungan pembangunan, maka partisipasi masyarakat harus tetap diperhatikan dan dikembangkan. Menurut Cary (1970), agar partisipasi dalam pembangunan dapat terus
15
berkembang perlu diperhatikan prasyarat sebagai berikut: 1). aspek partisipasi yang mendasar adalah luasnya pengetahuan dan latar belakang kemampuan untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas pemecahan masalah; 2). adanya kemampuan untuk belajar terhadap berbagai masalah sosial dan cara mengambil keputusan pemecahannya; dan 3). kemampuan untuk mengambil tindakan secara cepat dan tepat. Menurut Cressey (1987), partisipasi menjadi fokus utama dalam usaha peningkatan tarap hidup masyarakat, dan tidak dapat dilepaskan dari pertanyaanpertanyaan tentang kewenangan, otoritas, legitimasi serta pengendalian dan tampak terkait dengan aspek-aspek politik. Dalam prakteknya, partisipasi tidak dapat didefinisikan secara terbatas, tergantung pada aktor yang terlibat. Terdapat beberapa model partisipasi pada saat ini yang didasarkan pada pemikiran dan pendekatan terhadap persoalan, beberapa tipe partisipasi itu ialah: a. Partisipasi dilihat sebagai kesatuan organik dari kepentingan perusahaan (organic unity of interest) partisipasi mengambil tempat melalui kerja kelompok dan struktur untuk mengusahakan aspek-aspek peningkatan dan pengembangan sesuai dengan sasaran dan tujuan perusahaan. b. Partisipasi berdasarkan lembaga yang ada (statutory), biasanya dijumpai pada masyarakat yang memiliki konsensus politik yang stabil, umumnya bersifat formal, biasanya dimulai dari legalitas, berkembang ke lembaga-lembaga seperti perwakilan atau pengaturan tripartit. c. Partisipasi sukarela (voluntary), tidak diprogram, muncul berdasarkan kebutuhan kelompok dan kebutuhan perusahaan dan bersifat positif kadang-kadang kepada pengambil keputusan bersama perusahaan. d. Partisipasi manajeman sendiri (self management) yang mengembangkan demokrasi dan formalitas kontitusi seperti diskusi investasi dan pengembangan. Menurut Hassan (1973), partisipasi dalam pembangunan berarti masyarakat ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan hanya dapat diharapkan bila yang bersangkutan merasa dirinya berkepentingan dan diberi kesempatan untuk ambil bagian. Dengan kata lain, partisipasi tidak mungkin optimal jika diharapkan dari mereka yang merasa tidak berkepentingan terhadap suatu kegiatan, dan juga tidak optimal jika mereka yang berkepentingan tidak diberi keleluasaan untuk ambil bagian.
16
Sedangkan Poerwadarminta (1986), berpendapat bahwa masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama disuatu tempat dengan ikatanikatan aturan yang tertentu). Selanjutnya Soekanto (1986) berpendapat bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja secara cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas. Masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai identitas sendiri, yang membedakan dengan kelompok lain dan hidup diam dalam wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri. Kelompok ini, baik sempit maupun luas mempunyai peranan akan adanya persatuan di antara anggota kelompok dan menganggap dirinya berbeda dengan kelompok lain. Mereka memiliki norma-norma, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dipatuhi bersama sebagai suatu ikatan. Perangkat dan pranata tersebut dijadikan pedoman untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam arti seluas- luasnya (Widjaja, 1986). Jenssen (1992) berpendapat, berbagai kelompok pada hakekatnya terlibat dalam pembangunan di daerah seperti administratur pembangunan, politisi, spesialis, teknisi, kelompok tani, pedagang, pelaku bisnis, manajer perorangan, guru, anggota lembaga keuangan dan organisasi-organisasi lainnya. Untuk itu, kontribusi mereka dalam mempersiapkan perencanaan yang direfleksikan dalam kepentingan gagasan, usulan dan harapan merupakan hal yang sangat diperlukan. Selanjutnya Departemen Dalam Negeri (1982), menyatakan bahwa partisipasi dilakukan dalam berbagai refleksi di antaranya dalam pengambilan keputusan, baik secara individu maupun secara institusional misalnya melalui kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Masyarakat Desa (LMD). Upaya meningkatkan peranserta masyarakat dibutuhkan dalam pembangunan agar dapat memberikan hasil yang optimal. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan secara teknis berlangsung berdasarkan pertimbangan sasaran dan tujuan. Sasaran yang dimaksud meliputi pembenahan administratif dan kepentingan umum. Selanjutnya Cressey (1987), menyatakan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh konteks sosial ekonomi atau pemasaran, teknologi dan produktivitas, serta organisasi sosial dan kelembagaan. Selanjutnya menurut Cressey (1987) dan FAO (1991), bahwa komponen penting dalam partisipasi meliputi: waktu dan tahapan, isi kegiatan dan konstruksi proses termasuk didalamnya aktor yang terlibat.
17
Hamidjojo (1993) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat yang berintikan gotong-royong yang diangkat dari tradisi khas bangsa Indonesia dengan diberi persyaratan atau kualifikasi baru, yaitu rasionalitas, otoaktivitas (swadaya, individualitas atau kepribadian yang otonom, masyarakat yang dewasa dan harus bisa menolong diri sendiri. Keberhasilan partisipasi masyarakat haruslah didasari kewajaran, kesukarelaan, sikap, dan prilaku aktif yang langgeng. Dalam partisipasi masyarakat terkandung dua makna dwitunggal, yaitu bahwa swadaya dan gotong-royong, dan merupakan suatu prinsif kerjasama dan bentuk kerja yang spontan, di antara warga desa dan antara warga desa dan Kepala Desa beserta Pamong Desa, yang mengandung unsur: kekuatan atau prakarsa sendiri, berupa pengarahan kemampuan pikiran, tenaga, sosial dan hartabenda (daya), melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan lingkungan tetangga, masyarakat dan pemerintah (rumah tangga) desa, dengan menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan rasa keterikatan timbal balik dalam meraih dan menikmati hasil karya. Partisipasi diartikan mengambil bagian atau ikut serta menanggung bersama orang lain. Jika dihubungkan dengan masalah sosial, maka arti pe rtisipasi adalah suatu keadaan yang seseorang ikut merasakan sesuatu bersama -sama dengan orang lain sebagai akibat adanya interaksi sosial (Fairchild, 1977). Hasil studi Uphoff dalam Cernea (1988) terhadap tiga proyek pembangunan pedesaan di Gana, Meksiko, dan Nepal menyimpulkan bahwa kegagalan suatu proyek disebabkan oleh ketergantungan yang luar biasa pada perencanaan yang tersentralisasi, tidak mendorong partisipasi. Bahkan sekalipun
perencanaan
mulai
memperhatikan
partisipasi,
analisis
lebih
lanjut
menunjukkan bahwa organisasi sosial dalam partisipasi tergolong lemah atau malahan tidak ada. Selanjutnya Uphoff (1988) lebih lanjut mendefinisikan lima cara untuk menjamin partisipasi pemanfaat dalam rancangan proyek dan pelaksanaan. Pertama, taraf partisipas i yang dikehendaki meski diperjelas sejak semula dan dengan cara yang dapat diterima untuk semua pihak. Kedua, harus ada tujuan yang realistis untuk partisipasi dan kelonggaran meski diberikan untuk kenyataan bahwa beberapa tahap perencanaan relatif berlarut, sedangkan fase lainnya akan lebih singkat. Ketiga, dikebanyakan bagian dunia perlengkapan khusus untuk memperkenalkan dan mendukung partisipasi memang diperlukan. Keempat, meski ada komitmen rencana untuk bersama-sama memikul tanggung jawab di semua tahap siklus proyek. Pada akhirnya disimpulkan bahwa tidak
18
semata dalam pembuatan keputusan proyek, tetapi juga menggali pengetahuan penduduk, mencatat bidang keahlian lokal yang dapat memberikan kontribusi sesungguhnya bagi rancangan proyek: mengumpulkan data sosial ekonomi, memantau dan mengevaluasi proyek yang dikumpulkan oleh orang luar; memberikan pemahaman teknis; dan memberikan kontribusi informasi ruang dan sejarah tentang proyek terdahulu yang mungkin sejenis dan penyebab keberhasilan dan kegagalan. Menurut Davis dalam Sastropoetro (1988), ada beberapa syarat agar terdapat pertisipasi yang efektif, diantaranya adalah kemampuan. Seseorang dengan kemampuan ekonomi yang tinggi mampu berpartisipasi dalam berbagai bentuk, misalnya tenaga, uang, ide atau pemikiran dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa tingkat partisipasinya juga lebih tinggi dibanding seseorang yang kemampuan ekonominya lebih rendah. Di samping itu partisipasinya juga lebih bersifat "murni" tanpa pamrih, tanpa motif ekonomi. Sebaliknya, seseorang yang kemampuan ekonominya rendah akan berpartisipasi atas dasar pamrih, yakni untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kebutuhan ini bisa terpenuhi dengan berpartisipasi sebagai tenaga kerja, untuk memperoleh upah. Sedangkan menurut Arianta (1995) dalam penelitiannya mengenai partisipasi anggota lembaga perkeriditan desa menemukan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab utama partisipasi dari anggota lembaga tersebut. Anggota masyarakat terdorong untuk berpartisipasi terhadap lembaga tersebut karena faktor ekonomi berupa keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Menurut GTZ (1997), pendekatan partisipatif diperlukan untuk melibatkan semua pihak sejak langkah awal, mulai tahapan analisis masalah, penetapan rencana kerja sampai pelaksanaan dan evaluasinya. Kegiatan partisipatif dapat dikelompokkan pada dua kelompok sasaran yaitu: partisipasi para pengambil keputusan, dan partisipasi kelompok setempat yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan setiap masyarakat menjalankannya secara obyektif tidak hanya mengutamakan kepentingan dirinya atau kelompoknya saja, maka kerugian yang akan timbul tidak akan berarti dibandingkan manfaatnya (Suratmo, 1977). Selanjutnya menurut Suratmo (1999), manfaat partisipasi adalah:
19
a. Masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, dan mengetahui dampak yang akan terjadi, serta dapat menanggulangi. b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai masalah lingkungan. c. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah. d. Pemerintah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ada dalam Amdal. e. Dapat dihindarinya kesalah pahaman dan terjadinya konflik. f. Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat proyek. g. Meningkatnya perhatian dari pemerintah dan pemrakarsa proyek pada masyarakat. Kerugian partisipasi masyarakat yang sering terjadi berdasarkan pengalaman di Amerika Serikat menurut Canter (1977), adalah: a. Informasi yang masuk dari masyarakat bermacam- macam bentuknya, mempersulit untuk mengambil keputusan. b. Informasi dan pendapat dari masyarakat yang tidak banyak tahu atau tidak memahami mengenai proyek pembangunan, dampak dan pengelolaan lingkungan. c. Masyarakat terkadang tidak berminat lagi dalam dengar pendapat, karena penjelasan yang diberikan pada masyarakat sering terlalu teknis. d. Penyimpulan pendapat masyarakat tidak selalu berpegang pada pendapat terbanyak (mayoritas), tetapi berdasarkan pendapat-pendapat dan informasi yang logis dan dapat diterima secara ilmiah oleh pemerintah. e. Kalau ada perbedaan pendapat diantara kelompok masyarakat, maka rumusan atau keputusan yang akan diambil menyebabkan selalu ada kelompok yang tidak puas. f. Dimanipulasikan untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok yang tidak baik. Partisipasi ini dikatagorikan sebagai partisipasi langsung. Sebaliknya ada partisipasi tidak langsung, yaitu apabila warga dikerahkan karena adanya gagasan dari atas dimana warga dimobilisasi, dikerahkan secara paksa untuk aktif dalam kegiatan lingkungan (Huntington and Nilson (1977).
Menurut Adimihardja (2001), proses
partisipasi sesungguhnya adalah keterlibatan masyarakat secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, antara lain adalah: a. Tahap perencanaan, dilakukan jika praktek pembangunan tidak berjalan sebagai perencana untuk masyarakat, tetapi sebagai pendapat dalam proses perencanaan yang
20
dilakukan oleh masyarakat, dengan melakukan diskusi kelompok terarah untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi diantara kelompok-kelompok atas organisasi sosial masyarakat dan
mempraktekan analisa pola keputuasan yang
dilakukan masyarakat dalam proses perencanaan. b. Tahap pelaksanaan perencanaan partisipatif merupakan konsekwensi logis dari implementasi pemberdayaan masyarakat, masyarakat mempunyai peran utama, sebagai pengelola perencanaan mulai identifikasi potensi dan pendayagunaan sumbersumber lokal sehingga penyusunan usulan
rencana serta evaluasi mekanisme
perencanaan. Tahap pengawasan dan evaluasi kegiatan pengawasan dan evaluasi partisipatif, teknik dan prosedur, instrumentasi, pengumpulan, pengelolaan dan analisis data, serta pelaporan harus diberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi internal, seperti Tabel 1. Tabel 1. Evaluasi Partisipatif Aspek
Evaluasi Partisipatif
Siapa
Anggota masyarakat, staf proyek, fasilitator masyarakat mengidentifikasi sendiri indikator keberhasilan termasuk hasil produk yang akan dicapai.
Apa
Evaluasi sendiri, produk sederhana yang diadaptasi dengan budaya lokal, ada diskusi hasil dengan melibatkan partisipan dalam proses evaluasi.
Bagaimana
Evaluasi sendiri, metode sederhana yang diadaptasi dengan budaya lokal, ada diskusi hasil yang melibatkan persyaratan dalam proses evaluasi.
Kapan
Tergantung atas proses perkembangan masyarakat dan intensitas relatif sering.
Mengapa
Pemberdayaan masyarakat lokal untuk intensitas, mengontrol, melakukan tindakan koreksi. Sumber: Narayama (1993). Sedangkan Angell dalam Murray and Lappin (1967), menyatakan bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam mengikuti kegiatan di lingkungannya, antara lain: umur, pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan lama tinggal. Individu yang berusia menengah keatas cendrung untuk aktif berpartisipasi
dalam
kegiatan yang ada dilingkungannya. Individu yang mempunyai pekerjaan tetap cend erung untuk berpartisipasi. Begitupula dengan penghasilan, makin tinggi penghasilan makin banyak partisipasi yang dib erikan, sebab jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya cend erung untuk tidak berpartisipasi.
21
Inkeles (1969) menyatakan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam mengikuti kegiatan di lingkungannya, antara lain: umur, penghasilan, pekerjaan, pendidikan dan lama tinggal. Individu yang mempunyai tingkat pendidikan dan penghasilan yang tinggi cenderung untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di lingkungannya. Ia juga mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan individu, semakin luas pengetahuannya dan kesadarannya terhadap lingkungan yang akhirnya akan diikuti dengan keterlibatannya pada masalah-masalah kemasyarakatan. Faktor lama tinggal juga merupakan salah satu faktor yang tidak kecil perannya dalam mempengaruhi partisipasi seseorang dalam kegiatan yang ada di lingkungannya. Semakin lama tinggal di suatu tempat, semakin besar rasa memiliki dan perasaan dirinya sebagai bagian dari lingkungannya, sehingga timbul keinginan untuk selalu menjaga dan memelihara lingkungan dimana dia menetap. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau tidak terorganisasi yaitu secara spontan dan sukarela. Pada hakekatnya, strategi dan pendekatan pembangunan manusia adalah menumbuhkan otonomi perilaku pribadi dan sosial yang terintegrasi. Interaksi tersebut merupakan kristalisasi dan faktor- faktor situasional dan beserta kognisi, keinginan, sikap, motivasi dan responnya. Latar belakang sosial kultural, status sosial dan tingkat kehidupan menentukan kesempatan dan kemampuan untuk turut berproses dalam pembangunan. Faktor internal manusia dan lingkungan sosial, terutama lembaga sosial untuk menumbuhkan self sustain capacity masyarakat, bekerjasama dengan lembaga pemerintahan mempunyai makna penting dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berkelanjutan (Supriatna, 1997). Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud
sebagai
suatu
kegiatan
nyata
apabila
terpenuhi
faktor-faktor
yang
mendukungnya, yaitu: (1) adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi, (2) adanya kemauan; adanya sesuatu yang mendorong/menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut, (3) adanya kemauan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, baik pikiran, tenaga, waktu atau sarana dan material lainnya (Slamet, 1994).
22
Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan, manusia yang paling berinteraksi atau dengan lainnya, seperti psikologis individu (needs, harapan, motif, reward) pendidikan, adanya informasi, keterampilan, teknologi, kelembagaan yang mendukung, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal serta peraturan dan pelayanan pemerintah. Sedangkan menurut Oppenheim (1973) dalam Sumardjo dan Saharudin (2003), ada unsur yang mendukung untuk berperilaku tertentu pada diri seseorang dan terdapat iklim atau lingkungan yang memungkinkan terjadinya perilaku tertentu. Menurut Sahidu (1998) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif harapan, dan penguatan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki. Terdapat tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan, yaitu: (1) Learning process (learning by doing) : Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas kegiatan pelaksanaan program dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat; (2). Institusional development. Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial; (3) Participatory. merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat (Marzali, 2003). Menurut Hikmat (2001), pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka peningkatan ekonomi, sosial dan transformasi budaya, proses ini pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Secara sederhana partisipasi mengandung makna peran serta seseorang untuk sekelompok orang atau sesuatu pihak dalam suatu kegiatan atau upaya mencapai sesuatu secara sadar diinginkan oleh pihak yang berperan serta tersebut. Bila menyangkut partisipasi dalam pembangunan masyarakat, maka menyangkut keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasilnya atas suatu usaha perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat (Sumardjo dan Saharudin (2003). Sedangkan menurut Bumberger dan Shams
23
(1989), terdapat dua pendekatan mengenai partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan dari masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan sumberdaya dan kapasitas yang dimilikinya. Dalam proses ini tidak ada campur tangan dan prakarsa pemerintah. Kedua, partisipasi harus mempertimbangkan adanya investasi dari pemerintah dan LSM, di samping peran serta masyarakat. Hal ini sangat penting untuk implementasi proyek yang lebih efisien, mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat tidak memadai, jadi, masyarakat miskin tidak leluasa sebebas-bebasnya bergerak sendiri berpartisipasi dalam pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam partisipasi masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada ditangan pejabat pembuat keputusan tersebut. Dalam konteks partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukkannya.
Mereka
bersama-sama
membahas
masalah,
mencari
alternatif
pemecahan masalah dan membahas keputusan. Kenyataan menunjukan bahwa masih banyak
yang
memandang
partisipasi
masyarakat
semata- mata
hanya
sebagai
penyampaian informasi, penyuluhan bahkan sekedar alat public relation agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karena nya partisipasi masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan. Partisipasi dalam pemanfaatan TPA berarti masyarakat ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, hanya dapat dirasakan bila masyarakat berkepentingan dan diberi kesempatan untuk ambil bagian. Partisipasi tidak mungkin optimal jika masyarakat yang berkepentingan tidak diberi keleluasaan untuk ambil bagian. Pendekatan partisipatif diperlukan untuk melibatkan semua pihak sejak langkah awal, mulai analisis masalah, penetapan rencana kerja sampai pelaksanaan dan evaluasinya. Lebih lanjut disebutkan bahwa seseorang akan berpartisipasi apabila terpenuhi prasyarat untuk berpartisipasi, yaitu adanya: 1). kesempatan, suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang
24
tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi, 2). kemauan, sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan resiko, mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut, dan 3). kemampuan, adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu atau sarana dan material lainnya. Dengan demikian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan keikutsertaan seseorang atau masyarakat untuk berperanserta melakukan kegiatan bersama -sama dengan orang lain secara aktif dan sukarela dalam menentukan arah, strategi dan tujuan pembangunan. 2.3. Pencemaran Lingkungan Menurut Saeni (1989), pencemaran adalah peristiwa adanya penambahan bermacam- macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke dalam lingkungan yang biasanya memberikan pengaruh berbahaya terhadap lingkungan itu. Zat pencemar adalah zat yang mempunyai pengaruh menurunkan kualitas lingkungan, atau menurunkan nilai lingkungan itu. Kontaminan adalah zat yang menyebabkan perubahan dari susunan normal dari suatu lingkungan. Kontaminan tidak digolongkan sebagi zat pencemar bila tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Selanjutnya menurut Saeni (1997), salah satu jenis bahan pencemar yang dapat membahayakan kesehatan manusia adalah logam berat. Zat yang bersifat racun dan yang sering mencemari lingkungan misalnya merkuri (Hg), timbal (Pb), kadmium (Cd), dan tembaga (Cu). Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pemba ngunan berkelanjutan (UU No.23 Tahun 1997). Menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 23 Tahun 1997, baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada zat pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa setiap usaha kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan merupakan bermacam- macam mahluk hidup, bahan, zatzat pada suatu lingk ungan, yang menyebabkan timbulnya pengaruh yang berbahaya
25
terhadap lingkungan, karena adanya perubahan yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis (Supardi, 1994). Pencemaran lingkungan mempunyai derajat pencemaran atau tahap pencemaran yang berbeda, didasarkan pada konsentrasi zat pencemar, waktu tercemarnya, lamanya kontak antara bahan pencemaran dengan lingkungan. Menurut Tchobanoglous, et.al (1977), perolehan gas nitrogen (N2), karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4), pada landfill tergantung banyaknya komponen organik pada landfill, hara yang tersedia, kadar air pada sampah, tingkat kepadatan sampah pada kondisi awal, waktu penimbunan dan lain- lain. Secara umum perolehan gas N2, CO2, CH4 pada landfill dapat dihitung dengan melakukan perkalian antara volume sampah pada landfill dengan nilai persen masing-masing gas, menurut jangka waktu penimbunan sampah. Sampah merupakan sumber beberapa jenis penyakit menular, keracunan dan lainlain (Slamet, 1994). Bahan beracun, bakteri, virus, jamur dan lain- lain yang ada dalam timbunan sampah, dapat berpindah tempat ke tempat lain melalui proses lindi. Apabila cairan dari sampah yang mengandung bibit penyakit masuk kedalam air permukaan, maka air permukaan tersebut akan berperan sebagai penyebar mikroba patogen atau penyakit menular di dalam air. Ada empat hal penyebab pencemaran air tanah yaitu: a. Bila jarak antara sumur dan jamban kurang dari 10 m untuk tanah biasa dan paling dekat 15 m untuk tanah porus atau gembur. b. Lokasi sumur tersebut sebelumnya merupakan lokasi sumber limbah rumahtangga atau dekat industri atau bekas lokasi sampah (TPA). c. Merembesnya air permukaan yang telah tercemar, WC dan air cucian ke dalam sumur. d. Masuknya debu yang sudah tercemar ke dalam sumur terbuka. Dari keempat sumber pencemaran air tanah yang berasal dari TPA merupakan rembesan dari timbunan limbah di TPA sampah, dan merupakan sumber kontaminan potensial bagi air permukaan, air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Selanjutnya Eugene (1987) mengemukakan bahwa lindi akan mencemari tanah, air tanah dan sungai. Jadi tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh lindi tergantung dari sifat lindi, jarak aliran dengan air tanah dan sifat-sifat tanah yang dilaluinya. Oleh sebab itu untuk
26
menghindari pencemaran oleh lindi, sumber air sumur dangkal yang umumnya masih digunakan oleh penduduk sebagai air minum harus terletak jauh dari sanitary landfill. Pencemaran air dapat mengganggu tujuan penggunaan air dan akan menyebabkan bahaya bagi manus ia melalui keracunan atau sumber dan penyebab penyakit. Daerah perkotaan dengan tingkat aktivitas masyarakat dan industri yang demikian tinggi secara bersamaan akan menghasilkan sampah sehingga membutuhkan tempat pembungan akhir sampah kota yang perlu dikelola dengan baik agar dampak pencemarannya tidak mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Nitrat dalam hal ini merupakan pencemar utama yang dapat mencapai air tanah dangkal maupun air tanah dalam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia termasuk dari penempatan sampah, Vasu at.al. (1998). Di samping itu pergerakan air sangat mudah dipengaruhi oleh pengambilan air atau pemompaan air tanah dangkal melalui sumur-sumur bor yang umumnya disiapkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum sumber pencemaran air tanah berasal dari tempat-tempat pembuangan sampah, mudah meresap ke dalam tanah, sehingga sampah organik merupakan sumber primer pencemaran bakteriologik (Bitton, 1984 dalam Wuryadi, 1990). Menurut Bouwer (1987) menambahkan, jarak aman dari bidang resapan adalah 30 meter untuk daerah di atas muka air tanah, dan 60 meter di bawah muka air tanah. Bakteri patogen yang biasanya disebarkan melalui air adalah bakteri amuba disentri, kolera dan tipus. Jumlah bakteri patogen dalam air umumnya sedikit dibandingkan dengan bakteri coli (coliform), sehingga bakteri ini dipakai sebagai bakteri indikator terhadap kualitas perairan karena jumlahnya banyak dan mudah diukur (Diana, 1992). Jenis bakteri coliform sebagai indikator adalah Escherichia coli dan Aerobacter coli. Dari kedua jenis tersebut, yang lebih umum dan lebih banyak terdapat di perairan atau tanah adalah jenis E. coli, yaitu sebagai indikator pencemar fecal (tinja), dihitung berdasarkan MPN (most probabel number) (Saeni, 1991). 2.4. Pengertian-pengertian A. Pengertian Sampah Pengertian sampah dapat lebih jelas diketahui dengan mempelajari beberapa pengertian. Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sedangkan limbah itu sendiri pada dasarnya adalah suatu bahan yang
27
terbuang atau dibuang dari suatu hasil aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Sampah mempunyai nilai negatif karena penanganan untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar, disamping juga dapat mencemari lingkungan (Sa’id, 1998). Sampah (solid waste) adalah semua jenis bahan padat yang dibuang sebagai bahan buangan, tidak bermanfaat atau barang-barang yang dibuang karena kelebihan (Tchobanoglous et al., 1977). Pavoni menyatakan bahwa, sampah adalah semua bahan buangan yang umumnya dalam bentuk padat, berasal dari manusia dan binatang yang dibuang sebagai barang yang tidak berguna atau tidak dibutuhkan lagi. Sampah merupakan segala bentuk buangan padat yang sebagian besar berasal dari aktivitas manusia (domestik). menurut Hadiwijoto (1983), sampah domestik lebih banyak didominasi oleh bahan organik, meskipun tipe dan komponennya berpartisipasi dari satu kota ke kota lainnya, bahkan dari hari-kehari. B. Sumber dan Jenis Sa mpah Menurut Sa’id (1987) penggolongan atau pembagian sampah dapat dilakukan berbagai cara, tergantung kebijakan negara setempat, dua cara pembagian yang sering digunakan, berdasarkan teknis dan berdasarkan sumbernya sebagai berikut: a. Berdasarkan teknis, sampah dibagi atas: 1). Sampah bersifat semi basah, golongan bahan organik, misalnya sampah dapur, sampah restoran berupa sisa buangan sayuran dan buah-buahan, mudah terurai, karena mempunyai rantai ikatan kimiawi yang rendah. 2). Sampah anorganik sukar terurai karena mempunyai rantai ikatan kimiawi yang panjang, misalnya kaca, plastik dan selulosa. 3). Sampah berupa abu hasil pembakaran, secara kuantitatif sampah jenis ini sedikit, tetapi pengaruhnya bagi kesehatan cukup besar. 4). Sampah berupa jasad hewan mati, misalnya bangkai tikus, anjing, ayam, ikan dan burung. 5). Sampah jalanan, semua sampah yang dikumpulkan di jalan-jalan, misalnya daundaunan, kantong plastik, kertas dan lain- lain.
28
6). Sampah industri, dari kegiatan produksi, secara kuantitatif limbah ini banyak, tetapi ragamnya tergantung jenis industri tersebut. b. Berdasarkan sumbernya, sampah digolongkan dalam: 1). Sampah domestik (domestic waste). Berasal dari lingkungan perumaha n, baik di perkotaan maupun pedesaan, ragam sampah perkotaan lebih banyak, serta jenis sampah organiknya secara kuantitatif dan kualitatif lebih kompleks. Sampah di pedesaan umumnya bahan-bahan organik sisa produk pertanian, sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit. 2). Sampah komersial (commercial waste) Tidak berarti sampah tersebut mempunyai nilai ekonomi, tetapi lebih merujuk kepada jenis kegiatan yang menghasilkannya. Sampah komersial dari kegiatan perdagangan, seperti toko, warung, restoran dan pasar atau toko swalayan. Tabel 2: Sumber dan Jenis Sampah Sumber
Jenis, Fasilitas, Aktivitas, Lokasi Timbulnya Sampah
Jenis Sampah
Perumahan
Rumah tinggal, apartemen atau Sisa makan, rubbish, abu, rumah susun. sampah khusus.
Komersial
Toko, restoran, pasar, bangunan Sisa makan, rubbish, abu, sisa kantor, hotel, percetakan, toko bangunan, sampah khusus. onderdil, perusahaan. Rumah sakit, puskesmas, Sisa makan, rubbish, sampah khusus. poliklinik, apotik. Rumah sakit, puskesmas, Sisa makan, rubbish, sampah khusus. poliklenik, apotik.
Fasilitas kesehatan Perkotaan Industri Lapangan terbuka Industri pengolahan Pertanian
Bangunan, pabrik, penyulingan, instalasi, kimia, pertambangan, pembangkit tenaga. Jalan, taman, tanah kosong, lapangan bermain, pantai, jalan tol, tempat rekriasi. PDAM, IPAL, proses pengolahan industri.
Hasil semua atau ladang, kebun, peternakan.
Sisa makanan, rubbish , sisa atau bekas buangan, sampah khusus, sampah berbahaya. Sampah khusus rubbish.
Sampah dan instalasi lumpur residu. Sisa makanan membusuk, sampah perkotaan, rubbish, sampah berbahaya.
Sumber: Tehobauoglous (1997).
Pengertian sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan adalah benda yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup (Azwar, 1983). Sampah digolongkan dalam ilmu kesehatan lingkungan adalah:
29
a. Garbage, sisa pengolahan makanan yang mudah membusuk, misalnya koto ran dapur rumah tangga, restoran, hotel dan lain- lain. b. Rubbish, bahan atau sisa pengelolaan yang tidak mudah membusuk (mudah terbakar: kayu, kertas, dan yang tidak mudah terbakar: kaleng dan kaca). c. Ashes, ialah segala jenis abu hasil pembakaran kayu, batubara. d. Segala jenis bangkai yang besar seperti kuda, sapi, kucing, tikus. Street sweeping, ialah segala benda padat sisa sampah hasil industri, misal industri kaleng dengan potongan-potongan sisa kaleng. Menurut Sumirat (1994), jenis sampah dibagi atas dasar sifat-sifat biologi dan kimianya, yaitu: a. Sampah yang membusuk (garbage), yang mudah membusuk karena aktivitas mikroorganisme. b. Sampah yang tidak membusuk (refure), jenis ini terdiri dari kertas-kertas, logam, karet, plastik dan lainnya yang tidak dapat membusuk. c. Sampah yang berbentuk debu atau abu hasil dari pembakaran, baik pembakaran bahan bakar, sampah jenis ini tidak membusuk, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan tanah atau penimbunan. d. Sampah berbahaya, adalah sampah karena jumlah, konsentrasi atau sifat kimiawi, fisika dan mikrobiologinya dapat menimbulkan bahaya. Jadi pada dasarnya sumber sampah dapat diklarifikasi beberapa kategori yang berhubungan dengan tata guna tanah: permukiman penduduk, tempat-tempat umum, tempat pardagangan, sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah maupun swasta, daerah industri, pertanian dan rumah sakit. C. Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah bertujuan mengubah sampah menjadi bentuk yang tidak mengganggu dan menekan volume, sehingga mudah diatur. Cara pengelolaan sampah yang dianggap terbaik saat ini adalah penimbunan dan pemadatan secara berlapis- lapis (sanitary landfills), sampah tidak terbuka selama 24 jam karena apabila air hujan yang terserap ke lapisan tanah dan melalui lapisan sampah akan membentuk cairan lindi, yang mengandung padatan terlarut dan zat- zat lain hasil perombakan bahan organik oleh mikroba. Lindi tersebut dapat mengalir bersama air hujan atau air permukaan dan
30
meresap kedalam lapisan- lapisan tanah dan masuk ke dalam air tanah (Clark, 1977). Hasil analisis lindi oleh Department of Public Health, USA (1972) terdapat pada Tabel 3. Pada Tabel 3 dijelaskan semakin lama umur lindi, konsentrasi zat pencemar semakin berkurang, karena zat-zat tersebut telah mengalami penguraian oleh tanah. Ion klorida (Cl¯) sebagai ion anorganik sulit teruraikan, baik melalui pertukaran ion, adsorbsi, filtrasi, dan biodegradasi. Dalam hal ini ion Cl¯ dapat dipakai sebagai indikator terhadap aliran lindi, secara tidak langsung dapat menimbulkan pencemaran terhadap air tanah, khususnya air sumur gali (Slamet, 1994). Tabel 3. Hasil Analisis Lindi Sistem Sanitary Landfill (ppm) Umur Lindi Parameter Satuan 2 Tahun 6 Tahun mg/l 39 68.0 8 000.0 BOD5 mg/l 54 610.0 14 080.0 COD mg/l 9 144.0 6 795.0 Jumlah Padatan mg/l 1 697.0 1 330.0 Klorida (C1¯) mg/l 900.0 810.0 Natrium (Na?) mg/l 5 500.0 6.3 Besi (Fe) mg/l 680.0 2.0 Sulfat (SO4²¯) mg/l 7830.0 2 200.0 Kesadahan mg/l 15.8 1.5 mg/l Logam-logam berat
17 Tahun 40.0 225.0 1 198.0 135.0 74.0 0.6 2.0 540.0 5.4
Sumber: Department of Public Health USA (1972).
Tinggi rendahnya curah hujan, jarak aliran dengan air tanah, dan sifat-sifat tanah yang dilalui akan mempengaruhi sifat lindi, dan sifat lindi akan mempengaruhi tingkat pencemaran yang ditimbulkannya, sedangkan komposisi lindi dipengaruhi oleh asal dan umurnya. Dengan demikian, untuk menghindari kontaminasi terhadap lingkungan, lindi yang terjadi harus aman dari pencemaran sebelum disalurkan ke saluran pembuangan. Menurut Suratmo (2002), pengelolaan sampah di TPA terdiri dari open dumping, landfill, insinerator, pembuatan kompos dan teknologi baru (reduce, recycle dan reuse). Sedangkan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah harus diperhatikan ketersediaan tempat sampah di rumah, ketersediaan TPS, ketaatan membayar iuran dan ketaatan membuang sampah di tempat yang telah ditentukan.
31
UU & PERDA
Penghasil Sampah (masyarakat)
Disiplin Kesadaran Pengetahuan
Penyuluhan
Prilaku atau Kebiasaan
Pengumpul Sampah
Membuang Sampah
Dinas Kebersihan (Petugas Kebersihan)
Sarana & Prasarana Angkutan
Sampah Terkumpul
Sampah Terangkut
Lingkungan Bersih Sehat dan Nyaman
Gambar 2: Diagram Kerangka Dasar Pemikiran Pengelolaan Sampah Menurut Sa’id (1988), pengelolaan sampah adalah perlakuan atau tindakan yang dilakukan terhadap sampah yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan serta pemusnahan. Sedangkan menurut Soewedo (1983), pengelolaan sampah adalah perlakuan terhadap sampah guna menghilangkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan cara yang sesuai dengan prinsip -prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat. Pengelolaan sampah adalah suatu proses mulai dari sumber sampai dengan di buang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu kelestarian dan sumberdaya alam. Secara umum syarat pokok pengelolaan sampah, yaitu: penyimpanan atau pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan dan pembuangan akhir. Dari beberapa syarat pokok tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan dan pembuangan akhir sampah. Pengolahan sampah merupakan proses antara sebelum dilakukan pembuangan sampah di TPA yang bersifat optimal. Teknik dan cara pengolahan sampah dapat dilakukan dengan metode daur ulang, biologis (pembuatan kompos), pemadatan dan insinerator.
32
Azwar (1983) menyatakan bahwa dalam pengelolaan sampah terdapat tiga aktivitas meliputi: a. Penyimpanan atau pengumpulan Cara ini dimaksudkan untuk menjaga agar hasil pengumpulan sampah tidak terjadi perubahan yang dikehendaki, seperti pembusukan, atau kadar air yang meningkat. Penyimpanan ini dilakukan pada tempat pengumpulan sementara sebelum sampah diangkut, dibuang, dimanfaatkan serta dimusnahkan. Tempat-tempat ini sering dijumpai di toko-toko, warung, hotel, restoran, kantor dan rumah. b. Pengangkutan Pengangkutan sampah dari pemukiman penduduk yang terletak di pinggir jalan raya diangkut dengan gerobak. Dari hasil pengumpulan dari rumah ke rumah dipindahkan ke tempat pembuangan sementara (TPS), selanjutnya diangkut dengan truk ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. c. Pemusnahan. Menurut Partoatmodjo (1993), menyatakan pemusnahan dan pemanfaatan tersebut sebagai berikut: 1) Sanitary landfill, membuang dalam lembah dan ditutup dengan selapis tanah, yang dilakukan lapis demi lapis, sehingga sampah tidak berada di alam secara terbuka. 2) Landfill, sampah dibuang dalam lembah tanpa ditimbun oleh lapisan tanah. 3) Open Dumping, membuang sampah di atas permukaan tanah. 4) Dumping in water, membuang sampah di perairan misalnya di sungai atau di laut.
5) Insiner asi, pembakaran sampah secara besar-besaran dan tertutup dengan menggunakan insenerator. 6) Individual insenerator, pembakaran sampah dengan insenerator yang dilakukan oleh perorangan dalam rumahtangga. 7) Hog feeding, sampah sayuran dijadikan untuk pakan babi. 8) Composting, pengelolaan sampah organik menjadi pupuk, yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah. 9) Discharge to sewers, sampah dihaluskan kemudian dibuang ke dalam saluran air.
33
10) Pendaur ulangan sampah dengan cara memanfaatkan kembali barang- barang yang masih bisa dipakai. 11) Reduksi, menghancurkan sampah menjadi bagian kecil-kecil dan hasilnya dimanfaatkan. Pembuangan akhir sampah adalah upaya untuk memusnahkan sampah di tempat tertentu yang disebut tempat pembuangan akhir sampah (TPA), dan dalam pembuangan akhir ada beberapa metode yaitu: a. Open Dumping Metode open dumping adalah cara pembuangan akhir dengan hanya menumpuk sampah begitu saja tanpa ada perlakuan khusus, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. b. Controlled Landfill Adalah sistem open dumping yang diperbaiki atau ditingkatkan, merupakan peralihan antara teknik open dumping dan sanitary landfill. Pada cara ini penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh dengan timbunan sampah yang dipadatkan setelah mencapai tahap tertentu. c. Sanitary Landfill Pada sistem ini sampah ditimbun dalam tanah yang luas kemudian dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup harian pada setiap hari dan akhir operasi (Suryanto, 1988). Menurut Sumitro et al., (1991) dalam usaha penanggulangan masalah sampah melalui pemanfaatan sampah tersebut, perlu diperhatikan kandungan zat kimia, seperti keberadaan karbon dan kobalt yang dapat menimbulkan gangguan pada tanaman. Hal ini dapat berkembang menjadi masalah yang serius, karena selain dapat merusak hasil tanaman, misalnya meracuni tanaman tomat, unsur-unsur tersebut juga berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsi produk pertanian tersebut. Resiko yang tidak dapat dihindarkan dari pembuangan sampah di landfill adalah terbentuknya gas dan lindi yang dipengaruhi oleh dekomposisi dari mikroba dan iklim, sifat dari sampah dan iklim pengoperasian sampah di landfill. Perpindahan gas dan lindi dari lendfill ke lingkungan sekitarnya menyebabkan dampak yang serius pada lingkungan, selain berdampak buruk terhadap kesehatan juga menyebabkan kebakaran dan peledakan, kerusakan pada
34
tanaman, bau yang tidak sedap, masalah setelah penutupan landfill, pencemaran air tanah, udara dan pencemaran global, El-fadil (1997). Menurut El- fadil et al., (1997), dan Samom et al., (2002) hendaknya TPA dioperasikan dengan sistem sanitary landfill yang dilengkapi dengan pemasangan instalasi recovery gas, sistem pengolahan dan pengumpulan gas yang mencegah pemindahan gas dari TPA atau emisi gas melalui permukaan landfill, penghalang hid rolik seperti ekstraksi dan sumur pantauan, sumur relief dan parit perlindungan dan sistim pengumpulan untuk masalah pengontrolan lindi. Selain itu untuk meminimisasi dampak lingkungan jika mungkin diusulkan kepada pemerintah untuk mengadopsi sistem pengubahan sampah menjadi energi karena tidak mungkin hanya dengan sanitary landfill dapat menghilangkan semua pengaruh negatif sampah dan lingkungan. D. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pada era saat ini tempat pembuangan sampah akhir yang umum dipergunakan di beberapa negara adalah dengan tanah urugan atau dikenal dengan landfill yang berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir (TPA). Menurut Tchobanoglous 1999, TPA adalah suatu fasilitas fisik yang digunakan untuk pembuangan sisa limbah padat atau sampah diatas permukaan tanah dari bumi. Akan tetapi saat ini istilah TPA mengacu pada rekayasa fasilitas untuk pemusnahan limbah padat kota yang dirancang dan dioperasikan untuk meminimumkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dikenal dengan sanitary landfill adalah sistem pembuangan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutupi serta dilapisi tanah setiap hari. Di dalam sistem TPA akan terjadi proses dekomposisi sampah secara kimia, biologi, dan fisik yang menghasilkan gas-gas dan bahan organik lainnya. Air hujan yang jatuh pada lokasi TPA akan berinfiltrasi ke dalam sistem sampah dan melarutkan hasil dekomposisi ini berupa cairan yang disebut air lindi, komposisi air lindi bervariasi antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, Widyatmoko dan Sintorini (2002). Menurut Novotny dan Olem (1994) saat ini Tempat Pembuangan Akhir termasuk sumber pencemaran air tanah utama di dunia setelah tanki septik dengan perhitungan saat itu di Amerika Serikat hanya 6 % dari seluruh sanitary landfill yang tidak menyebabkan masalah lingkungan dan beroperasi secara baik. Hal ini didukung oleh Freeze and Cherry (1979) yang menyatakan bahwa kontaminasi air tanah oleh bahan organik yang dapat
35
bergerak akan menjadi masalah yang sangat serius. TPA Bantar Gebang, pada prinsipnya merupakana suatu landfill yang dirancang dan dikonstruksikan secara modern, pengumpulan lindi dan pengolahannya pada 4 kolam aerasi. E. Lindi Masalah yang timbul dalam pengurugan atau penimbunan sampah ke dalam tanah adalah kemungkinan pencemaran sumber air oleh lindi. Tchobanoglous (1977) menyatakan lindi merupakan limbah cair atau cairan yang melalui timbunan sampah yang mengekstrak bahan yang terlarut atau tersuspensi di dalamnya. Cairan tersebut berasal dari dekomposisi sampah dan dapat juga berasal dari sumber luar, seperti aliran air permukaan, air hujan, air tanah dan air yang berasal dari mata air bawah tanah. Pengertian lain lindi adalah limbah cair yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam
timbunan sampah, melarutkan dan membilas zat-zat terlarut, termasuk juga zat
organik hasil proses dekomposisi biologis (Damanhuri, 1995). Jadi dapat disimpulkan bahwa lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas zat- zat terlarut. Cairan tersebut mengandung bahan organik yang tinggi sebagai hasil dekomposisi sampah dan juga berasal dari proses infiltrasi dari air limpasan. Air lindi merupakan bahan cair yang timbul pada bagian bawah sanitary landfill, yang jumlahnya tergantung pada berbagai faktor seperti: curah hujan, kemiringan dan jenis lapisan tanah penutup, kepadatan sampah, kelembaban sampah dan kondisi lingkungan sanitary landfill. Debit air lindi berhubungan positif dengan besarnya curah hujan, air lindi yang akan timbul diperkirakan sebesar 50 persen, pada proses penimbunan dan 20 persen setelah penimbunan. Fasilitas air lindi diharapkan dapat menampung jumlah air lindi pada bulan-bulan basah, yakni bulan Januari dan Februari (Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2002). Menurut Chen (1975), komposisi lindi bervariasi karena proses pembentukan lindi dipengaruhi oleh macam buangan (zat organik atau anorganik), mudah tidaknya peruraian (larut atau tidak larut), kondisi landfill (suhu, pH, potensial redoks, kelembaban, umur); karakteristik sumber air (kuantitas dan kualitas); komposisi tanah penutup.
36
Pengaruh sanitary landfill adalah pencemaran air tanah dan air permukaan, terjadi bila sanitary landfill berdampingan dengan badan air, jika air hujan jatuh di atas permukaan landfill, meresap dan turun melalui lapisan kedap air ke badan air yang lebih rendah. Pembentukan lindi akibat air hujan tidak dapat dihindari pada awal pengisian sampah. Setelah lindi melalui tanah pada kedalaman beberapa meter kontaminasi bakteriologis tidak ditemui lagi. Suspensi yang terdapat di dalam lindi dapat terbawa sampai ke dalam tanah yang lebih jauh, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah (Thank, 1985). Air lindi akibat proses degradasi sampah dari TPA merupakan sumber utama yang mempengaruhi perubahan sifat fisik air, suhu air, rasa, bau dan kekeruhan. Suhu limbah yang berasal dari lindi umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan air penerima. Hal ini dapat mempercepat reaksi kimia dalam air, mengurangi kelarutan gas dalam air, mempercepat pengaruh rasa dan bau (Husin dan Kustaman, 1992). Sedangkan Menurut Schmeider (1970), untuk menghindari pencemaran oleh lindi, maka tempat pembuangan akhir sampah, harus terletak jauh dari kantong air dan memiliki lapisan kedap air, sekurang-kurangnya 3 meter di atas permukaan air tanah tertinggi. Selanjutnya Environmental Protection Agency (1977), menyarankan lokasi pengelolaan sampah harus menjauhi jaringan drainase, terletak di garis pantai terluar (batas pasang 10 tahun) dan jauh dari badan air, minimal 300 meter dari air permukaan. Permasalahan TPA yang memerlukan penanganan khusus dari operasi sistem TPA ini adalah mengusahakan agar air lindi tidak meresap ke dalam sistem air tanah dangkal supaya tidak mencemari lingkungan. Pada prinsipnya pada TPA telah disiapkan unit pengolah air lindi yang dikumpulkan sebelum dibuang ke sistem air permukaan. Pada kondisi normal air lindi ditemukan pada dasar TPA dan bergerak melewati lapisan dasar yang juga tergantung pada sifat-sifat bahan sekitarnya. Pengelolaan lindi dapat dilakukan dalam beberapa metode secara umum yaitu: pengurangan secara alami oleh tanah, menghambat pembentukan lindi, pengumpulan dan pengolahan, perlakuan pendahuluan untuk mengurangi volume dan kelarutan, dan detoksifikasi limbah berbahaya sebelum dibuang ke saluran.
37
III. METODE PENELITIAN 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian. Penelitian dilaksanakan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Luas lahan TPA 108 ha, terdiri dari lima zone, terletak di tiga Kelurahan yaitu: sebelah Selatan; Kelurahan Ciketing Udik; sebelah Utara dan Barat: Kelurahan Cikiwul; sebelah Utara dan Timur: Kelurahan Sumur Batu. Lokasi TPA terletak + 13 km sebelah selatan Kota Bekasi, + 2 km dari jalan Raya Bekasi-Bogor. Penelitian laboratorium dilakukan di Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, FMIPA, Institut Pertanian Bogor. Persiapan penelitian dan gambaran umum obyek yang diteliti dilaksanakan dalam bulan Pebruari sampai dengan Nopember 2004. 3.2. Metode Pengumpulan Data Dalam pene litian ini dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer melalui survai dan wawancara langsung di lokasi TPA dengan responden di Kelurahan Sumur Batu, Ciketing Udik, Cikiwul, Aparat Kecamatan Bantar Gebang, para pakar dan stakeholder yang terkait dengan TPA. Dalam satu kelurahan dilakukan kegiatan lapangan meliputi: kegiatan wawancara pada aspek karakteristik responden, sosial ekonomi dan tanggapan responden terhadap keberadaan TPA. Pertanyaan prospektif di peruntukkan sebagai kemungkinan pemanfaatan TPA di masa mendatang, faktor dan kreteria yang mempengaruhi dan variabel skor dari pertanyaan tersebut, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran berbagai pustaka yang ada. A. Data Primer a. Fisik dan Kimia Pengambilan sampel air dilakukan di Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik dan Sumur Batu yaitu pada sumur gali penduduk yang bermukim di sekitar TPA. Cara pengambilan sampel air dilakukan dengan menggunakan botol plastik berukuran 1,5 liter, sampel tersebut dimasukkan ke dalam cooler box untuk diawetkan. Contoh air dan lindi dianalisis di laboratorium FMIFA, Institut Pertanian Bogor. Data sekunder berupa
38
gambaran umum serta data pelengkap lain, diperoleh melalui Dinas Kebersihan DKI Jakarta dan Pemda Kota Bekasi. Alat yang digunakan pH meter, turbidimeter, untuk pengukuran parameter kimia digunakan alat spektrofotometer kecuali zat organik (KMnO4 ) menggunakan metode titrasi. 1). Air sumur Untuk mengetahui kualitas air sumur penduduk, maka pengelolaan dan pengukuran sampel dilakukan pada saat musim hujan dan musim kemarau, parameter sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 seperti Tabel 4. Tabel 4. Kualitas Air Sumur di TPA Bantar Gebang Parameter Fisika : Suhu Bau Rasa Kekeruhan Kimia: Zat padat terlarut pH DO BOD5 COD Amonia N-NH3 Nitrat-N Nitrit-N Kesadahan (CaCO3 ) Klorida Sulfida Fosfat Besi (Fe) Timbal (Pb) Mikrobiologi: Coliform E. coli
Satuan
Peralatan
Metode Analisis
ºC FTU
Termometer -
Pemuaian air raksa
Turbidimeter
Turbidimetrik
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Timbangan analitik pH-Meter DO-Meter Buret Buret Spektrofotometer Spektrofotometer Spektrofotometer Buret Buret Buret Spektrofotometer Spektrofotometer Spektrofotometer
Gravimetrik Potensiometrik Potensiometrik Titrimetrik Titrimetrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Titrimetrik Titrimetrik Titrimetrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik
MPN/100ml MPN/100ml
Tabel MPN Tabel MPN
MPN MPN
Sumber: Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/1990 Keterangan: ( - ): Tidak ada satuan
39
Titik pengambilan sampel berdasarkan aliran air tanah, diambil dari pompa atau sumur-sumur penduduk di Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik dan Sumur Batu, radius 200 m dari lokasi TPA, pada empat penjuru lokasi yaitu timur, barat, utara dan selatan dari TPA. Untuk masing-masing lokasi sampel diambil satu titik sehingga akan didapatkan empat sampel air sumur. 2). Air Permukaan (sungai) Untuk mengetahui kualitas air sungai, maka sungai yang dijadikan sampel adalah sungai Ciketing, lebar sekitar 2 m, debit air 0.409 m³ /detik. Pengambilan sampel didasarkan pada sistem aliran air dari hulu sungai menuju hilir sungai atau dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Sampel diambil pada aliran sungai sebelum memasuki wilayah TPA dianggap sebagai hulu sungai dan aliran sungai sesudah melewati wilayah TPA dianggap sebagai hilir sungai, sehingga akan didapatkan dua sampel air sungai. Parameter kualitas air sesuai dengan Baku Mutu Keputusan Gubernur Jawa Barat No.8 tanggal 12 Juni 1991 (Tabel 5). Tabel 5. Kualitas Air Sungai Ciketing Parameter Fisika Padatan terlarut Warna Kekeruhan Kimia pH Besi (Fe) Mangan terlarut (Mn) Tembaga (Cu) Seng (Zn) Krom heksava len Kadmium (Cd) Air Raksa (Hg) Nikel (Ni) Timbal (Pb) Sulfida Nitrat-N Nitrit-N
Satuan
Metode Analisis
mg/l PtCo FTU
Gravimetrik Turbidimetrik
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
pH meter Potensiometrik SNI-M-63-1990-03 SNI-M-73-1990-03 SNI-M-73-1990-03 AAS SNI-M-35-1990-03 AAS SNI-M-86-1990-03 Spektrofotometrik Titrimetrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Titrimetrik Titrimetrik
BOD5 COD Baku Mutu: Keputusan Gubernur Jawa Barat No.38 tgl 12 Juni tahun 1991.
40
3). Air Lindi Untuk mengetahui kualitas air lindi dan infiltrasi air hujan yang masuk ke dalam timbunan sampah dan terkontaminasi (bercampur dengan senyawa-senyawa di dalam sampah) membentuk lindi, untuk itu perlu dilakukan pengujian kualitas air lindi. Sampel diambil dari setiap zone karena pemanfaatannya berbeda waktu dan dari kolam-kolam (bak) pada unit IPAS , meliputi sampel pada inlet dan outlet , satu titik diambil satu samp el, sehingga didapatkan delapan sampel air lindi. Titik inlet adalah air lindi yang masuk ke dalam IPAS dari landfill, sedangkan outlet air lindi yang telah mengalami pengolahan dari IPAS. Parameternya sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Baku Mutu golongan B untuk Bahan Baku Air Minum, Baku Mutu golongan C Penggunaan air untuk Perikanan dan Pertanian (Tabel 6). Air lindi disetarakan denga n air limbah cair yang baku mutunya diatur
oleh
Keputusan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
No.
51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri. Tabel 6. Kualitas Air Lindi Parameter Fisika Padatan terlarut Warna Kekeruhan Kimia pH Besi (Fe) Mangan terlarut (Mn) Tembaga (Cu) Seng (Zn) Krom heksavalen (Cr6+) Kadmium (Cd) Air Raksa (Hg) Timbal (Pb) Sulfida Nitrat-N Nitrit-N BOD5 COD
Satuan
Metode Analisis
mg/l PtCo FTU
Gravimetrik Turbidimetrik
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
pH meter Potensiometrik SNI-M-63-1990-03 SNI-M-73-1990-03 SNI-M-73-1990-03 AAS SNI-M-35-1990-03 AAS Spektrofotometrik Titrimetrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Titrimetrik Titrimetrik
Baku Mutu: PP RI No. 20 tahun 1990.Pengendalian Pencemaran Baku Mutu gol. B untuk Bahan Baku Air Minum, gol. C Penggunaan Air untuk Perikanan dan Pertanian.
Kep-
41
b. Mikrobiologi Lingkungan Jenis mikroorga nisme yang terdapat dalam lingkungan adalah: bakteri, virus, protozoa, jamur, fungi, ganggang, cacing dan lain- lain. Jenis-jenis mikroorganisme yang dapat berkembang baik dengan cepat dalam sampah adalah: bakteri, jamur, cacing. Sampah merupakan sumber beberapa jenis penyakit menular, keracunan, dan lain- lain. Beberapa jenis penyakit bawaan sampah dapat diperlihatkan pada Tabel 7. Bahan beracun, bahan kimia, bakteri, virus, jamur dan lain- lain yang ada dalam timbunan sampah, dapat berpindah tempat ke tempat lain melalui proses lindi. Apabila cairan dari sampah yang mengandung bibit penyakit masuk ke dalam air permukaan, maka air permukaan tersebut akan berperan sebagai penyebar mikroba patogen atau penyakit menular di dalam air. Tabel 7. Penyakit Bawaan Sampah Nama Penyakit 1. Penyakit bawaaan lalat: Dysentriae basilaris (disentri) Dysentriae amoebica (disentri) Thypus abdominalis (tifus) Kolera Ascariasis (cacingan) Ancylostomiasis (cacingan) 2. Penyakit bawaan tikus: Pest
Penyebab Shigella shigae Entamoeba histolytica Salmonella thypii Vibrio cholerae Ascariasis lumbricoides Ascariasis duodenale
Leptospirosis icterohaemonhagica
Pasteurella pestis Leptospira icterohaemonhagica
Rat bite fever
Stretobacillus monilliformis
3. Keracunan: Metana Carbon monoxide, Dioxida Hidrogen sulfide Logam berat Sumber: Juli (1994). Penyakit menular yang disebabkan oleh air sering disebut penyakit bawaan air Tabel 8. Jenis mikroba yang dapat menyebar lewat air antara lain adalah: bakteri, virus, protozoa, dan lain- lain.
42
Data biologi khususnya penyebaran lalat diambil dari data primer, keberadaan dan banyaknya lalat dapat dianggap sebagai cerminan keadaan sanitasi lingkungan. Semakin banyak lalat, semakin menurun kondisi sanitasi lingkungannya, begitu juga sebaliknya. Dengan kondisi ini, lalat dianggap sebagai indikator penyebaran vektor beberapa penyakit yang berbahaya. Lalat diambil dengan metode grill net per satuan waktu umpan lokasi ke arah Kelurahan Taman Sari 5 titik, Kelurahan Ciketing Udik 3 titik, Kelurahan Sumur Batu 5 titik dan Kelurahan Cikiwul 6 titik. Jarak pengambilan sampel adalah 100 m sampai dengan jarak 600 m dari TPA, masing- masing diukur dalam waktu 30 detik di lokasi yang berbeda di Kelurahan sekitar TPA, daerah permukiman, pemulung yang sekaligus juga dipergunakan untuk tempat mencuci plastik bekas. Tabel 8. Beberapa Jenis Penyakit Bawaan Air Nama Penyakit
Penyebab
Diare pada anak Hepatitis A Polio (myelitis anterior acuta)
Virus: Rotavirus V. Hepatitis A V. poliomyelitis
Cholera Diare atau dysentrie Typhus abdo minalis Paratyphus Dysenterie
Bakteri: Vibrio cholerae Escherichia coli enteropatogenik Salmonella typhi Salmonella paratyphi Shigella dysenteriae
Dysenterie amoeba Baiantidiasis Giardiasis
Protozoa: Entamoeba histolytica Balantida coli Giardia lamblia
Ascariasis Clonorchiasis Diphylobothriasis Taeniasis Schistosomiasis Sumber: Juli (1994).
Metazoa: Ascaris lumbricoides Clonorchis sinensis Diphyllobothrium latum Taenia saginata Schistosoma
43
Pengukuran dan pengamatan distribusi lalat dilakukan pada jam 09.30 – 15.00 WIB, dengan asumsi pada jam tersebut lalat melakukan aktivitasnya. Keberadaan lalat dipengaruhi oleh kondisi iklim, seperti musim dan curah hujan. Menurut Yulianto (2000), aktivitas lalat akan tinggi pada waktu pukul 08.00 – 10.00 pagi sebagai kegiatan mencari makan setelah beristirahat cukup lama pada malam hari. Menurut Keputusan Dirjen P2MPLP Departemen Kesehatan RI Nomor 281-II/PD.03.04.LP tanggal 30 Oktober 1989 baku mutu jumlah keberadaan lalat adalah 30 ekor per grill. c. Sosial Ekonomi Masyarakat Keadaan sosial ekonomi, adalah pengaruh dari kegiatan pengelolaan sampah pada warga atau masyarakat maupun pemerintah, di sekitar lokasi pengelolaan sampah seperti Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik dan Sumur Batu. Pada umumnya keberadaan pengelolaan sampah, menimbulkan dampak positif dan negatif secara langsung maupun tidak langsung. Dampak positif secara langsung, ada tenaga kerja yang dapat tertampung, dampak negatif secara langsung keberadaan pengelolaan sampah timbul masalah sosial. Keberadaan
pengelolaan
sampah
juga
menimbulkan
perubahan
tingkat
perekonomian bagi pengelola, pemerintah, maupun warga di sekitar TPA. Perubahan tingkat perekonomian karena adanya kegiatan pembangunan, pemeliharaan unit pengelolaan sampah, yang memerlukan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang tersedia di sekitar TPA. Selain itu, bila penambangan TPA untuk pembuatan kompos dan gas metana, maka pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi dan pajak akan dapat ditingkatkan. Responden yang dipilih dilakukan secara acak sebanyak 50 orang, dilakukan pada kelompok masyarakat sekitar TPA (non pemulung, pemulung), Aparat Kecamatan, Lurah, tokoh masyarakat (formal dan informal) untuk mengetahui permasalahan terhadap keberadaan dan pengelolaan TPA dan yang terkait di lapangan. Variabel yang akan ditanyakan karakteristik, sosial ekonomi dan tanggapan responden terhadap keberadaan TPA seperti: 1). Karakteristik responden Pemilihan responden dengan melakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan daftar kuisioner yang dilakukan terhadap 50 orang responden, terdiri
44
dari 30 responden masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan di TPA dan 20 responden lembaga pemerintah, tokoh masyarakat di Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik dan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang. Masyarakat yang dijadikan responden adalah masyarakat yang tinggal di sekitar TPA yang jaraknya antara 0 – 1 km dan 1 – 10 km dari TPA, dengan mengetahui tingkat pendidikan responden, status dan tanggungan, usia, alamat, profil tempat tinggal, jarak rumah dengan TPA, jumlah penghuni, lama tinggal atau menetap, status kependudukan (untuk kelompok pemulung). 2). Sosial ekonomi responden Data sosial ekonomi akan dikumpulkan melalui pengumpulan data sekunder dan data primer berupa pekerjaan responden dan jenis pekerjaannya, pendapatan dan pengeluaran kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, keadaan kesejahteraan masyarakat dan kesehatannya. Populasi dalam penelitian sosial ekonomi adalah kelompok masyarakat, pemulung, pengelola dan masyarakat yang berada di Kelurahan sekitar TPA Bantar Gebang meliputi Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang. Data primer diambil melalui metode wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder dari data potensi Kelurahan, Kecamatan dan instansi terkait. 3). Tanggapan responden terhadap TPA Diantaranya adalah persepsi responden tentang kesehatan dan keberadaan TPA serta keuntungan dan kerugian terhadap keberadaan TPA di sekitar tempat tinggal responden. B. Data Sekunder Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka yang dapat melengkapi penelitian antara lain: jumlah sampah kumulatif, luas lahan TPA yang terpakai, lama waktu atau umur TPA, dan dari berbagai sumber seperti laporan, dokumen dan hasil penelitian dari berbagai instansi yang berhubungan penelitian antara lain dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Data iklim rata-rata bulanan selama 10 tahun terakhir (suhu, curah hujan, kelembaban nisbi, kecepatan angin, lama penyinaran matahari) dari
45
Badan Meteorologi dan Geofisika Jakarta. Data sosial ekonomi penduduk dicatat dari Biro Statistik, Kota Bekasi, Jawa Barat, sedangkan data kesehatan masyarakat dari Puskesmas di Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi. 3.3. Tahapan Kegiatan Penelitian Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian dan metode analisis untuk menjawab tujuan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.
KONDISI SAAT INI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Luas lahan 108 ha Volume sampah Tinggitumpukan sampah IPAS Kualitas air lindi Kualitas air sungai Kualitas air sumur Gas metana Kualitas udara Kebisingan Lalat E. coli Coliform Tingkat pendidikan Pendapatan masyarakat Persepsi masyarakat Pemulung Pengelola Kesehatan
ANALISIS
KIMIA 1.Kualitas air lindi 2.Kualitas air sungai 3.Kualitas air sumur MIKROBIOLOGI 4. E. coli 5. Coliform 6. Lalat SOSIAL EKONOMI 7.Persepsi masyarakat
HASIL PEMANFAATAN
AHP
TUJUAN
Prospektif
Hutan Kota/ Penghijauan Pariwisata
TPA Terpadu
Lapangan golf
TPA Terpadu
Ppenambangan Gas, listrik
Kondisi Lingkungan Biofisik
Lahan budidaya
Perumahan Potensi TPA Bantar Gebang
5 zone Industri
Kondisi SosialEkonomi
Gambar 3: Tahapan Kegiatan Penelitian.
3.4. Metode dan Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) analisis fisik kimia, (2) mikrobiologi lingkungan (distribusi lala t), (3) sosial ekonomi, (4) pengaruh
46
TPA terhadap kualitas air dan masyarakat, (5) umur pemanfaatan TPA. Teknik Prospektif untuk mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi, menetapkan faktor dominan dan merancang skenario yang mungkin terjadi di masa datang, sedangkan Proses Hierarki Analitik (AHP) digunakan untuk pengambil keputusan. A. Data Fisik Kimia Analisis fisik -kimia dilaksanakan pada musim hujan dan musim kemarau, dengan melakukan kegiatan analisis kualitas air sumur, air sungai dan air lindi. Pengujian yang dipakai ialah pengukuran Biochemical Oxygen Demand (BOD) contoh dalam keadaan aerobik pada suhu 20° C selama lima hari. Pengujian lain untuk melihat kandungan zat organik dapat melalui Chemical Oxygen Demand (COD), jumlah karbon organik dan oksigen terlarut (D.O). Parameter anorganik di dalam air dapat digambarkan dalam bentuk salinitas, kesadahan, pH, keasaman, alkalinitas dan kandungan besi (Fe), mangan (Mn), klorida (Cl?), sulfat (SO4²? ), sulfida ( S²¯ ), logam berat ( Hg, Pb, Cr, Cu, Zn ), organik ammonia (N-NH3), nitrit (N-NO2), nitrat (N-NO3) dan orto fosfat (Suratmo, 1991): a. Analisis Kualitas Air sumur Data yang terkait dan diukur adalah suhu, pH air sumur, nitrat, nitrit, kadmium (Cd), mangan (Mn), besi (Fe), bahan organik total dan kekeruhan (turbiditas). Pengukuran suhu, pH dan turbiditas dilakukan di lapangan (in situ). Pada penelitian ini metode yang dipakai disesuaikan dengan parameter yang diteliti. Data tersebut digunakan untuk melakukan kajian potensi pencemaran air yang diakibatkan oleh keberadaan TPA sampah. Untuk menetapkan kelayakan air sumur sebagai bahan baku air minum, ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENKLH/I/1988, tentang Baku Mutu Air golongan B, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/IX/1990, tentang persyaratan kualitas air minum.
47
b. Analisis Kualitas Air sungai Data yang terkait dengan pengaruh TPA terhadap kualitas air sungai diperoleh dari pengujian laboratorium seperti pengukuran suhu, pH, kekeruhan (turbiditas), Konduktivitas (DHL), BOD, COD, ammonia, nitrit dan nitrat, padatan tersuspensi (TSS) dan kecepatan arus. Pengukuran suhu, pH, DHL, turbiditas dan kecepatan arus dilakukan di lapangan (in situ). Data tersebut untuk melakukan kajian potensi pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh kegiatan TPA sampah. c. Analisis Kualitas air lindi Data yang terkait dengan kualitas air lindi diperoleh dari pengujian laboratorium seperti nitrat, nitrit, pH, BOD dan COD, sulfida, klorida, seng dan besi. Gambaran kualitas air lindi terbagi dalam dua kategori, yaitu air lindi pada titik inlet IPAS dan outlet IPAS. Titik inlet adalah air lindi yang masuk ke dalam IPAS dari landfill, sedangkan outlet adalah air lindi yang telah mengalami pengolahan di IPAS. Air lindi yang dianalisis antara lain dari zone I sampai dengan zone V untuk mengetahui perbedaan kondisi fisik kimia, oleh karena setiap zone digunakan untuk penimbunan sampah dengan waktu yang berbeda. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk melakukan kajian potensi pencemaran air yang diakibatkan oleh pencemaran air lindi. B. Data Mikrobiologi Analisis data mikrobiologi, khususnya E. coli, coliform dan penyebaran lalat diambil dari data primer, metode grill net persatu waktu umpan, parameter Departemen Kesehatan RI Nomor 281-II/PD.03.04.LP tanggal 30 Oktober 1989, jumlah keberadaan lalat 30 per grill. C. Sosial Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Analisis sosial ekonomi masyarakat didasarkan atas kuisioner, data dikumpulkan dan disederhanakan pencatatannya baik dengan coding maupun tabulasi, maka data tersebut dianalisis. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif meliputi analisis persentase dan tabulasi silang. Analisis persentase adalah frekuensi distribusi relatif, data dibagi dalam beberapa kelompok dan dinyatakan dalam persentase, tabulasi silang untuk melihat hubungan antara beberapa variabel. Data sosial ekonomi yang diamati merupakan data kualitatif, sehingga dinilai berdasarkan scoring. Data yang
48
discoring tersebut merupakan data yang diskontinyu (1,2,3 …n), karena itu metode analisis yang digunakan analisis statistik non-parametrik. Tujuan analisis adalah untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar peubah sosial ekonomi, maka digunakan model analisis korelasi, dengan pertimbangan hubungan peubah sosial ekonomi tersebut bukanlah hubungan sebab akibat, melainkan hubungan setaraf. Oleh karena itu dipilih metode Korelasi Rank Spearman (Siegel, 1990). D. Umur Pemanfaatan TPA Untuk menentukan umur TPA, dilakukan studi literatur tinggi tumpukan sampah, luas pada seluruh zone serta laju penyusutan sampah. Data yang terkait dengan tinggi tumpukan sampah dilakukan melalui studi literatur pada komponen luas dan ketinggian sampah pada seluruh zone yang kemudia n dibandingkan antara ketinggian rencana dengan ketinggian aktual. Sedangkan penyusutan sampah dan untuk mempridiksi penurunan ketinggian sampah sesuai dengan dimensi umurnya serta untuk menghitung umur pemanfaatan TPA digunakan studi literature . E. Analitik Hierarki Proses (AHP) Dengan AHP, proses keputusan kompleks dapat diurai menjadi keputusan lebih kecil yang dapat ditangani dengan mudah antara lain: a). Penyusunan hierarki yaitu, persoalan yang akan diselesaikan diuraikan menjadi kreteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hirarki; b). Penilaian kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1983) dalam Marimin 2004, untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengespresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala seperti Tabel 9. Tabel 9: Nilai dan Definisi Pendapat Kualitatif Nilai 1.
Keterangan Kriteria atau alternatif A sama penting dengan kriteria atau alternatif B. 3. A sedikit penting dari B 5. A jelas lebih penting dari B 7. A sangat jelas lebih penting dari B 9. Mutlak lebih penting dari B 2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan
49
Nilai perbandingan A dengan B adalah 1 dibagi dengan nilai perbandingan B dengan A. c). Penentuan prioritas, untuk setiap kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan berpasangan.
Nilai- nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan
peringkat relatif dari seluruh alternatif. Kriteria kualitatif maupun kuantitatif dapat dibandingkan sesuai dengan judgement yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas, bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik. d). Konsistensi logis, semua bagian dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Untuk melihat prinsip kerja AHP perlu dilakukan antara lain: a. Perumusan masalah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka perlu dilakukan tiga langkah berikut: 1). Penentuan sasaran yang ingin dicapai, 2). Penentuan kriteria pemilihan, dan 3). Penentuan alternatif pilihan. Informasi mengenai sasaran, kriteria dan alternatif tersebut kemudian disusun dalam bentuk diagram, pembobotan kriteria, penyelesaian dengan menipulasi matriks, yang disusun dalam bentuk diagram. b. Pembobotan kriteria, dari ketiga kriteria perlu ditentukan tingkat kepentingannya, dengan cara: 1). Menentukan bobot secara sembarang, 2). Membuat skala interval untuk menentukan ranking setiap kriteria, dan 3). Menggunakan prinsip kerja AHP, yaitu perbandingan berpasangan, tingkat kepentingan suatu kriteria relatif terhadap kriteria lain dapat dinyatakan dengan jelas. c. Penyelesaian dengan manipulasi matriks, matrik diolah untuk menentukan bobot dari kriteria dengan menentukan nilai eigen (eigenvector), untuk mendapatkan nilai eigen adalah: 1). Kuadratkan matriks tersebut, 2). Hitung jumlah nilai dari setiap baris kemudian lakukan normalisasi, 3). Hentikan proses ini, bila perbedaan antara jumlah dari dua perhitungan berturut-turut lebih kecil dari nilai batas tertentu. Penyelesaian misalnya dengan syarat 4 angka di belakang koma. d. Pembobotan alternatif, susunlah matriks berpasangan untuk alternatif-alternatif bagi setiap kriteria.
50
F. Teknik Prospektif Setelah diketahui kondisi lingkungan di sekitar TPA berdasarkan pengujian laboratorium untuk kualitas air sumur, sungai, lindi, biologi dan sosial ekonomi serta kesehatan, maka untuk menentukan skenario pemanfaatan TPA masa mendatang dilakukan modeling, dengan metode analisis prospektif yang akan menentukan partisipasi masyarakat serta kelembagaannya dan kemungkinan pemanfaatan TPA masa depan. Analisis prospektif dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi sistem, serta menetapkan faktor dominan dan skenario dalam pemanfaatan TPA pascaoperasi berbasis masyarakat. Menurut Hardjomidjojo (2002), Analisis Prospektif merupakan suatu jenis analisis yang digunakan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di waktu yang akan datang. Analisis ini digunakan dengan tujuan (1) mempersiapkan tindakan strategis, (2) melihat apakah perubahan dibutuhkan di masa depan. Di dalam melakukan analisis berdasarkan jawaban responden, dengan langkah-langkah berupa: a.
Mengidentifikasi faktor penentu di masa depan, dengan cara: 1) Mencatat seluruh elemen penting; 2) Mengidentifikasi keterkaitan; 3) Membuat tabel untuk menggambarkan keterkaitan; 4) Memilih elemen kunci untuk masa depan.
b. Menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama; c.
Mendefinisikan dan menggambarkan evolusi kemungkinan masa depan, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi bagaimana elemen kunci dapat berubah dengan menentukan keadaan pada setiap faktor; 2) Memeriksa perubahan mana yang dapat terjadi bersamaan; 3) Menggambarkan skenario dengan memasangkan perubahan yang akan terjadi dengan cara mendiskusikan skenario dan implikasinya. Untuk melihat pengaruh langsung antar faktor dalam sistem, yang dilakukan pada
tahap pertama analisis prospektif digunakan matriks seperti pada Lampiran 1. Sedangkan menentukan faktor dominan digunakan softwer analisis prospektif yang memperlihatkan
51
tingkat pengaruh dan ketergantungan antar faktor di dalam sistem, dengan tampilan seperti Gambar 4. P e n g a r u h
Faktor Penentu INPUT
Faktor Penghubung STAKES
Faktor Bebas UNUSED
Faktor Terikat OUTPUT Ketergantungan
Gambar 4: Tingkat pengaruh dan Ketergantungan antar faktor dalam sistem.
Analisis prospektif merupakan eksplorasi tentang kemungkinan di masa yang akan datang. Analisis ini digunakan sebagai salah satu alat (tool) dalam penelitian. Dari analisis prospektif didapatkan informasi mengenai faktor kunci dan tujuan strategis apa saja yang berperan dalam peruntukan ruang sebagai kebutuhan para pelaku (stakeholders) yang terlibat di dalam pemanfaatan masa depan. Selanjutnya faktor kunci dan tujuan strategis
(kebutuhan)
tersebut
akan
digunakan
untuk
mendefinisikan
dan
mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan bagi pemanfaatan TPA. Penentuan faktor kunci dan tujuan strategis tersebut adalah sangat penting, dan sepenuhnya merupakan pendapat dari pihak yang berkompeten sebagai pelaku dan ahli mengenai pemanfaatan di masa mendatang. Pendapat para pelaku tersebut didapatkan melalui bantuan kuesioner. Oleh karena analisis prospektif dapat digunakan untuk mempersiapkan tindakan strategis, melihat apakah perubahan dibutuhkan di masa depan, maka tahap yang dilakukan adalah: a. Berdasarkan tujuan studi, responden dimohon untuk memberikan faktor, kreteria dan variabel yang mempengeruhi pencapaian tujuan studi. b. Dari hasil indentifikasi kriteria, diperoleh beberapa faktor yang akan dilihat hubungannya secara timbal balik (mutual), berdasar tabel matriks analisis pengaruh antar faktor yang akan diisikan dengan skor antara 0-3. Pedoman penilaian dapat dilihat pada Tabel 10.
52
Tabel 10. Pedoman Penilaian Analisis Prospektif Skor 0 1 2 3 c.
Keterangan Tidak ada pengaruh Berpengaruh kecil Berpengaruh sedang Berpengaruh sangat kuat
Jika faktor yang diberikan oleh responden lebih dari 1, sebanyak N; dilakukan analisis matriks gabungan dengan cara: 1) Apabila pengaruh antar satu faktor dengan faktor lainnya (sel) mempunyai nilai 0 dengan jumlah >½ N, maka nilai sel tersebut 0. Jika nilai 1,2 dan 3 bersamasama berjumlah >½ N, maka nilai sel tersebut ditentukan berdasarkan yang paling banyak dipilih antara nilai 1,2,3. 2) Jika jumlah faktor (N) adalah genap dan diperoleh dalam satu sel jumlah nilai 0 sama banyak dengan jumlah nilai 1,2 dan 3, maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada stakeholder, untuk menentukan nilai sel tersebut.
d. Nilai-nilai sel yang telah disepakati oleh responden dimasukkan kembali dalam program seleksi faktor dalam bentuk: 1). Pengaruh langsung global; 2). Ketergantungan global 3). Kekuatan global 4). Kekuatan global tertimbang 5). Gambar hubungan antar faktor berdasarkan total pengaruh dan ketergantungan. e.
Seleksi 5 sampai 7 merupakan fakktor untuk diskusi tahap selanjutnya membangun skenario berdasarkan keadaan kriteria (tahap 3). Seleksi dilakukan berdasarkan kekuatan global ter timbang dan posisi faktor dalam gambar hubungan antar faktor, yaitu pada kuadran kiri atas.
f.
Nilai-nilai sel telah disepakati oleh para responden, dimasukan dalam program seleksi faktor yang telah tersedia. Selanjutnya hasil analisis tersebut dalam bentuk pengaruh langsung, tidak langsung dan total antar faktor dalam bentuk: 1) Pengaruh langsung global 2) Ketergantungan global 3) Kekuatan global 4) Kekuatan global tertimbang 5) Gambar hubungan antar faktor berdasarkan total pengaruh dan ketergantungan.
53
g.
Seleksi 6 sampai 7 adalah faktor untuk diskusi selanjutnya membangun skenario berdasarkan keadaan, kriteria (tahap 3), seleksi dilakukan berdasarkan kekuataan global tertimbang dan posisi faktor dalam gambar hubungan antar faktor, yaitu pada kuadran kiri atas.
h.
Selanjutnya membuat keadaan suatu faktor berdasarkan pemanfaatan yang telah menjadi prioritas di TPA. Untuk setiap faktor dapat dibuat satu atau lebih keadaan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Keadaan harus memiliki peluang sangat besar untuk terjadi (bukan hayalan) dalam satu waktu di masa yang akan datang. 2) Keadaan bukan merupakan tingkatan atau ukuran suatu faktor (seperti besar, sedang, kecil atau baik, buruk, tetapi merupakan deskripsi tentang situasi dari sebuah faktor.
i.
Keadaan yang ada diidentifikasi dari keadaan yang paling optimis sampai paling pesimis.
j.
Dari keadaan yang ada, dari kombinasi beberapa faktor dibuat skenario-skenario yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan dipilih skenario yang mungkin terjadi berdasarkan hasil identifikasi dari responden.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Lokasi A. Letak Geografi a. Letak dan luas wilayah Letak Kota Bekasi relatif strategis, wilayahnya berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kota Bekasi berada pada posis i 106° 55’ Bujur Timur dan 6° 7’– 6° 15’ Lintang Selatan, dengan ketinggian 19 m di atas permukaan laut dan luas wilayah 21.049 ha. Kota Bekasi terbagi menjadi 10 wilayah kecamatan yang masing- masing terdiri beberapa kelurahan. Masing- masing wilayah Kecamatan tersebut adalah Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Barat, Medan Satria, Rawa Lumbu, Bantar Gebang, Jati Asih, Jati Sempurna dan Pondok Gede (Gambar 5). Kecamatan Bantar Gebang meliputi delapan kelurahan yaitu: Kelurahan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Padurenan, Kelurahan Cimuning, Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Mustika Jaya dan Kelurahan Mustika Sari. Luas dari ketiga kelurahan yang merupakan lokasi TPA adalah Kelurahan Ciketing Udik 343,34 ha (di selatan dari TPA), Kelurahan Cikiwul 434,70 ha (di barat dan utara TPA) dan Kelurahan Sumur Batu 568,95 ha (di timur dan utara TPA). Batas Kecamatan Bantar Gebang dengan daerah sekitarnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara
: Bekasi Timur dan Bekasi Barat
Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor Sebelah Barat
: DKI Jakarta
Sebelah Timur
: Setu Kabupaten Bekasi
Lokasi TPA dibatasi tiga kelurahan yaitu Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Luas lahan TPA Bantar Gebang seluruhnya adalah 108 ha yang terdiri dari lima wilayah atau zone. Luas
efektif
TPA
yaitu
luas
yang
digunakan untuk
menimbun sampah adalah 80 % dari seluruh luas lahan, 20 % digunakan untuk prasarana TPA seperti pintu masuk, jalan, kantor dan instansi pengolahan lindi.
55
SKALA 1:50.000 U
9
DKI 10
8 5
7 6
1
3
4
2 Kabupaten Bogor Lokasi TPA • • • • •
Kec. Pondok Gede Kec. Jati Sampurna Kec. Jati Asih Kec. Bantar Gebang Kec. Bekasi Timur
GAMBAR 5: Peta Kota Bekasi
6. Kec. Rawa Lumbu 7. Kec. Bekasi Selatan 8. Kec. Bekasi Barat 9. Kec. Medan Satria 10. Kec. Bekasi Utara
56
TPA Bantar Gebang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta yang ditujukan untuk penyelenggaraan sistem pengolahan sampah dengan memperhatikan segi lingkungan, dioperasikan tahun 1989 direncanakan mampu menampung sampah dari Jakarta dan Kota Bekasi hingga tahun 2005 (Gambar 6). b. Iklim Keadaan iklim Kota Bekasi panas, tahun 2001 jumlah curah hujan yang relatif tinggi hanya terjadi pada bulan Januari, Februari dan Maret yaitu masing- masing tercatat 1.539 mm³, 1.094 mm³ dan 1.049 mm³. Jumlah curah hujan tertinggi tercatat di Kecamatan Bekasi Utara pada bulan Januari yaitu 608 mm³ dengan jumlah hari hujan selama 19 hari. Sedangkan jumlah curah hujan pada bulan lainnya di musim hujan ratarata kurang dari 400 mm³. Kecamatan Bantar Gebang terletak di daerah tropis yang mengalami musim hujan dan kemarau, dengan jumlah curah hujan bervariasi setiap tahunnya. Curah hujan rata-rata tergolong tinggi yaitu sebesar 2.230 mm³ pertahun, dengan variasi hujan antara 79 – 300 mm. Suhu udara rata-rata berkisar 24 – 33° C sepanjang tahun. Kelembaban udara bervariasi antara 60 – 99 persen, kecepatan angin berkisar antara 0,5 – 1,5 m per detik. c. Penduduk Jumlah penduduk Kota Bekasi 1.700.678 jiwa dengan luas wilayah 21.049 ha, memiliki laju pertumbuhan penduduk alami 1,50 persen per tahun dengan laju pertumbuhan penduduk migran 3,69 persen (Statistik Kota Bekasi dalam Angka, 1999). Jumlah penduduk di Kecamatan Bantar Gebang berjumlah 99.766 jiwa yang terdiri dari 66.454 jiwa laki- laki dan 33.312 jiwa perempuan dalam 6.704 kepala keluarga, kepadatan
penduduk
sebesar 22,36 jiwa per km². Jumlah dan perkembangan
penduduk di Kelurahan Sumur Batu, Cikiwul dan Ciketing Udik pada tahun 2001 setiap bulannya bertambah, disebabkan banyaknya penduduk yang datang dari luar Bekasi, seperti: dari Jakarta, Cirebon, Madura dan lain- lain (Tabel 11).
57
Gambar : 6 Peta TPA Bantar Gebang
58
Tabel 11. Jumlah dan Perkembangan Penduduk di tiga Kelurahan. Kelurahan No
Bulan
Sumur Batu (Jiwa)
Ciketing Udik (Jiwa)
Cikiwul (Jiwa)
1.
Januari
7.227
6.308
7.121
2.
Pebruari
7.246
10.126
16.813
3.
Maret
7.248
10.146
16.813
4.
April
7.274
10.168
16.815
5.
Mei
7.286
10.189
16.816
6.
Juni
7.292
10.193
16.824
7.
Juli
7.309
10.229
16.839
8.
Agustus
7.324
10.244
16.855
9.
September
7.474
10.270
16.903
10.
Oktober
7.474
10.282
16.909
11.
Nopember
7.477
10.289
16.952
12.
Desember
7.469
10.303
16.954
88.100
109.504
192.614
Jumlah
Sumber: Kantor Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi 2001.
B. Karakteristik Sampah Perkotaan dan TPA a. Karakteristik sampah Sampah mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu kota dengan kota lainnya, tergantung dari sumber, tingkat sosial ekonomi penduduk dan iklim (Suryanto, 1988). Karakteristik untuk berbagai jenis sampah seperti nilai kalor dan kadar air sampah dan kadar abu (Laboratorium Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kimpraswil, 2005), 45,93 %, pasar modern 36,59 %,
nilai kadar air sampah permukiman
sekolahan 31,31 %, dan industri 23,73 %. Nilai
kadar air tertinggi berasal dari sumber sampah pasar tradisional 56,58 %, hal ini disebabkan adanya banyak komponen sampah yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi seperti kulit buah, sisa sayuran, dan buah yang sudah membusuk, sedangkan kadar air terendah didapatkan dari sumber sampah yang bersumber dari perkantoran 23,17 %, jenis sampah yang banyak ditemui umumnya kandungan air yang rendah seperti karet, plastik, kertas dan logam.
59
Sedangkan kadar abu sampah dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kandungan bahan yang mudah terbakar yang terdapat di dalam sampah, kadar abu yang terdapat dari sumber sampah pasar modern 17,13 %, permukiman 16,24 %, sekolahan 13,92 % dan industri 11,93 %. Kadar abu tertinggi adalah sampah yang berasal dari sampah perkantoran 17,60 %, sedangkan kadar abu terendah berasal dari sampah pasar tradisional 10,26 % . Nilai
kalor
merupakan
salah satu
karakteristik
sampah
yang
dapat
mempengaruhi proses incenerator, nilai kalor dari sumber sampah sekolahan 3248 kal/kg, perkantoran 2434 kal/kg, pasar modern 2102 kal/kg dan permukiman 2072 kal/kg. Nilai kalor sampah tertinggi berasal dari sampah indus tri nilai kalor 3553 kal/kg sedangkan terendah didapatkan yang berasal dari sampah pasar tradisional nilai kalor 1778 kal/kg. Sampah yang berasal dari industri mempunyai nilai yang relatif tinggi, karena adanya komponen tertentu yang dapat menghasilkan nilai kalor yang tinggi dan dilihat dari jenis komponen yang ada maka prosentase yang tertinggi pada jenis komponen tekstil atau kain, kertas dan plastik, sedangkan sampah yang berasal dari pasar merupakan sampah yang menghasilkan nilai kalor yang terendah karena dilihat dari komposisinya maka keadaannya berlawanan dengan sampah yang berasal dari sampah industri, dimana komposisi sampah pasar terbesar adalah organik. b. Komposisi sampah 1). Komposisi fisik sampah DKI Jakarta adalah besarnya komponen pembentukan sampah yang dihasilkan rata-rata terdiri dari sampah organik 65,05 %, kertas 10,11 %, kayu 3,12 %, kain dan tekstil 2,45 %, karet, kulit dan yang sejenis 0,55 %, logam 1,90 %, kaca, gelas 1,63 %, baterai 0,28 %, plastik 11,08 %, tulang, kulit telur 1,09 % dan lain- lain 2,74 % ( Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 1999). Data Dinas Kebersihan 2004, jumlah sampah yang terangkut ke TPA Bantargebang sebanyak 6.446.886 m³ Tabel 12.
60
Tabel 12. Jumlah sampah yang dibawa ke TPA Bantar Gebang Tahun 2004 No
Sumber sampah
Sampah per tahun (m³)
1
Dinas Kebersihan
79.524
2
Sudin Jakarta Pusat
154.448
3
Sudin Jakarta Utara
101.915
4
Sudin Jakarta Barat
82.510
5
Sudin Jakarta Selatan
441.319
6
Sudin Jakarat Timur
313.285
7
SPA Sunter
1.032.328
8
SPA Cakung
935.486
9
PD Pasar Jaya
275.801
10
Swastanisasi Kebersihan
11
Swasta Umum
12
Kendaraan sewa
1.989.910 13.536
Jumlah
1.026.824 6.446.886
Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta (2005). 2). Komposisi kimia, adalah besarnya kandungan zat kimia yang terdapat dalam sampah. Komposisi kimia berhubungan dengan alterna tif pemrosesan atau pengolahan dan pilihan pemulihan (Suryanto, 1988). Pada sistem sanitary landfill dan open dumping, komposisi kimia dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh lindi terhadap air tanah. Umumnya komposisi kimia sampah terdiri dari zat karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan fospor (C,H,O,N,S,P), serta unsur lainnya yang terdapat dalam protein, karbohidrat dan lemak (Suryanto, 1988). c. Densitas atau Kepadatan Sampah Kepadatan sampah menyatakan bobot sampah per satuan volume. Pada sistem sanitary landfill, kepadatan sampah diperlukan untuk menentukan ketebalan lapisan sampah yang akan dibuang pada sistem tersebut. Tempat Pemusnahan Akhir (TPA) Bantar Gebang, menampung sampah dari DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Menurut Butler (2002), sampah yang berasal dari Kota Jakarta dengan volume 19.500 sampai dengan 23.000 m³ perhari atau, sekitar 6.000 ton
61
perhari, komposisi bahan organiknya serupa dengan kota-kota lain di Indonesia, antara 80 hingga 90 % dari total sampah organik dan anorganik (Tabel 13). Tabel 13. Komposisi bahan organik dan anorganik di TPA Bantar Gebang No 1. 2. 3. 4.
Material Kayu Kertas Tekstil Organik (yang dapat membusuk) Total Zat Organik 5. Plastik 6. Kaca 7. Logam 8. Lainnya Sumber: Butler (2002).
Presentase 5,70 10,71 4,05 65,96 86,4 8,24 2,14 1,49 1,71
C. Umur Teknis TPA Bantar Gebang Umur pemanfaatan TPA menyangkut faktor teknis dan sosial. Faktor teknis dipengaruhi oleh dinamika faktor- faktor teknis, yakni luas zone, tinggi sampah, laju penyusutan dan laju penimbunan sampah. Sedangkan faktor sosial menyangkut toleransi masyarakat di sekitar TPA dengan kualitas lingkungan terutama dampak lingkungan. D. Kualitas Lingkungan Kualitas lingkungan adalah keadaan lingkungan yang diindikasikan oleh tinggi rendahnya batas kadar parameter pencemaran lingkungan, sehingga zat pencemar berada dalam batas-batas toleransi dalam lingkungan. Tinggi rendahnya batas kadar zat pencemar lindi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya atau fluktuasi debit air sungai sebagai media penerimanya. Fluktuasi debit air sungai yang relatif stabil lebih diharapkan terjadi dan lebih baik dibandingkan dengan debit yang sangat fluktuatif. Fluktuasi debit air ekstrim terjadi pada musim hujan dan debit air sungai minimal musim kemarau. Fluktuasi debit air sungai yang tajam tidak diharapkan, karena menimbulkan risiko banjir dan mempengaruhi amplitudo konsentrasi zat pencemar dalam badan air sungai (Dinas Kebersihan DKI 2002).
62
Zat pencemar yang dianalisis adalah zat pencemar yang berada dalam perairan, karena air merupakan komponen lingkungan yang sangat esensial untuk kehidupan. Status zat pencemar relatif dapat menggambarkan karakteristik kegiatan manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya di TPA dan wilayah yang diteliti, disamping itu juga dapat menggambarkan keadaan alamiah dari lingkungan tersebut (Dinas Kebersihan DKI, 2002). Standar yang digunakan untuk memahami karakteristik bahan organik terhadap media air adalah BOD, COD, logam berat, dan mikroba. E. TPA Liar dan Pemulung a. TPA Liar. TPA liar dibuat oleh masyarakat secara ilegal di sekitar TPA utama, dengan sistem open dumping. TPA liar ditujukan untuk menguasai sampah secara pribadi untuk diambil bahan yang laku di pasar, antara lain potongan besi, botol plastik, kayu, botol kaleng, karton, dan sebagainya. Sisa sampah umumnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Sistem open dumping menimbulkan dampak yang cukup besar terutama air lindi masuk ke dalam air tanah, asap, lalat dan bau. TPA liar dipengaruhi oleh faktor yang kompleks, antara lain kerjasama pemulung dan supir truk sampah, kebutuhan pasar, tuntutan pemulung dan sebagainya. Untuk itu pengendalian TPA liar tidak semata- mata menyangkut faktor teknis, juga menyangkut aspek sosial ekonomi. b. Pemulung Kegiatan pemulung, merupakan refleksi dari ketimpangan sosial ekonomi pada masyarakat secara luas (Gambar 7). Dipandang dari sudut sosial ekonomi, pengentasan dan pemberdayaan pemulung di kawasan TPA merupakan “bagian yang tidak terpisahkan” dari perbaikan lingkungan hidup, peningkatan kinerja pengelolaan sampah perkotaan, dan pemanfaatan sampah perkotaan secara komersial dalam skala besar. Pengabaian dalam mengusahakan kehidupan yang lebih baik dari pemulung, akan menimbulkan dampak ke arah hulu maupun hilir dalam konteks sosial ekonomi secara luas ( Ken, 2002). Keberadaan pemulung di TPA Bantar Gebang yang setiap hari bekerja mengambil sebagian sampah yang masih bernilai ekonomi untuk didaur ulang atau digunakan kembali seperti plastik, kertas, kayu, botol dan sebaginya. Keberadaan
63
pemulung tersebut sangat mengganggu kelancaran pengoperasian alat-alat berat dan dapat menimbulkan kecelakaan bagi para pemulung.
Gambar 7. Kegiatan pemulung di TPA Bantar Gebang Menurut Samom et al., (2002) cara terbaik untuk pemisahan sampah pada sumbernya yaitu dengan diberikan insentif keuangan, peraturan dan penciptaan kesadaran lingkungan. Di Bangkok 90 % dari sampah padat dibuang dengan sistem buangan terbuka, di sekitar TPA ada sejumlah toko-toko kecil (SSR) yang menjual barang-barang bekas dari tempat sampah, barang-barang ini dikumpulkan dan dijual oleh pegawai pengumpul dan pemulung. Jumlah barang yang diantarkan ke setiap SSR ini sekitar 1-6 ton/hari. Total ton harian dari barang-barang yang dikumpulkan oleh para pemulung diperkirakan sekitar 5 % dari jumlah sampah kota. Secara informal pemulung mengambil barang (sampah) yang mempunyai potensi untuk didaur ulang (kertas, karton, logam dan lain- lain) sehingga bernilai ekonomis. Pemisahan ini dilakukan secara manual karena pemisahan barang-barang yang dapat didaur ulang secara otomatis sukar dilakukan, Ridlo (1998). Masyarakat banyak berpandangan tentang rendahnya pekerjaan pemulung, tetapi tidak disadari manfaat yang dapat dikerjakan oleh pemulung sampah. Pekerja itu bukanlah menjadi hambatan bagi mereka yang melihatnya dari aspek pemanfaatan dan dapat dipahami sebagai mata pencaharian atau dipandang sebagai aspek ekonomi yang dapat menunjang kehidupan keluarga. Jalur ekonomi itu mempunyai landasan dalam sistem pemulungan, kondisi ini diakibatkan oleh kehendak atau kebutuhan hidup yang ditunjang adanya permintaan terhadap berbagai jenis barang yang dikumpulkan dari sampah tersebut.
64
Keterlibatan pemulung dalam pengelolaan sampah, dapat berperan ganda, secara langsung dapat mensejahterakan pemulung melalui penjualan sampah yang dipungut dari TPA. Secara tidak langsung mereka telah melakukan daur ulang terhadap sampah anorganik yang sulit diuraikan oleh mikroba, misalnya plastik, logam, besi, alumunium, kaleng dan lain sebagainya Garna et al., (1982). Pengumpulan sampah oleh pemulung akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu menimbulkan efek estetika, dan sering menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar lokasi TPA sampah. F. Dampak Pengelolaan TPA pada Lingkungan Menurut Usman (2003), dalam kajian dampak sosial paling tidak ada tiga alasan mengapa aspek sosial diperlukan bagi para pengambil kebijakan. Pertama, keberadaan suatu usaha atau kegiatan mempunyai dampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kedua, penilaian atau respon masyarakat terhadap keberadaan suatu usaha atau kegiatan berubah-ubah. Sesuatu yang dianggap bermanfaat oleh lapisan atau sekelompok lainnya, dan sesuatu yang dianggap baik pada kurun waktu tertentu tidak dianggap baik pada kurun waktu tertentu tidak selamanya dianggap baik pada kurun waktu selanjutnya. Ketiga, dalam kurun waktu yang sama, kehidupan masyarakat boleh jadi bersentuhan dengan beberapa usaha atau kegiatan sekaligus. Hasil yang diharapkan dari aspek sosial dalam kegiatan dampak lingkungan adalah pengetahuan komprehensif tentang dampak suatu usaha atau kegiatan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, dimanfaatkan untuk: (1). proses pengambilan keputusan (khususnya dalam memperhitungkan resiko yang dihadapi. sedangkan (2). memperbaiki kebijaksanaan (terutama menghilangkan hal- hal yang sudah terbukti merugikan. Paling tidak terdapat 4 variabel kunci yang perlu dikaji sehubungan dengan introduksi suatu usaha atau kegiatan, yaitu: keresahan sosial, konflik sosial (benturan) dan integrasi sosial dari kelestarian nilai- nilai sosial. Keresahan sosial antara lain ditandai oleh protes yang dilakukan oleh penduduk lokal (baik tertulis maupun lisan), demonstrasi dan gerakan-gerakan politik lain yang dilandasi oleh ketidak puasan. Apabila komentarnya itu terjadi, itu berarti dampaknya adalah negatif.
65
Konflik (benturan) sosial dalam kontek kajian dampak lingkungan meliputi hubungan diantara penduduk lokal antara lokal dan pendatang serta antara pendatang. Apabila kontek ini sering terjadi, dampak suatu usaha atau kegiatan adalah negatif. Sebaliknya, apabila jarang terjadi (bahkan hampir tidak pernah terjadi) dampaknya adalah nol, sedangkan kele starian nilai- nilai kultural antara lain dapat diidentifikasi dari keberadaan upacara keagamaan, upacara adat dan upacara siklus kehidupan (kelahiran, perkawinan dan kematian). Apabila upacara-upacara semacam ini terganggu atau semakin terabaikan, dampaknya adalah negatif dan sebaliknya. Kegiatan TPA menurut dokumen AMDAL diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan tergolong penting meliputi komponen fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi, dan kesehatan masyarakat (Tabel 14). Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kehadiran TPA di satu sisi menimbulkan dampak negatif dan pada sisi lain menimbulkan dampak positif, berupa peluang usaha dan kesempatan kerja. Prakiraan dampak penting tersebut menjadi dasar dalam Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, yang mengikat secara hukum. Rencana Pengelolaan Lingkungan merupakan wujud nyata dalam meminimkan dampak lingkungan dari TPA (Dinas Kebersihan DKI 1997). Tabel 14. Perkiraan Jenis Dampak Penting di TPA Bantar Gebang No
Jenis Dampak Penting
1. 2. 3. 4. 5.
Penurunan kualitas udara Peningkatan kebisingan Penurunan kualitas air permukaan (sungai Ciketing dan sungai sumur batu) Penurunan kualitas air tanah Komponen biologi. Meliputi jumlah taka, jumlah individu, serta keanekaragaman plankton. Peluang usaha dan kesempatan kerja Penurunan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi TPA Peningkatan kepadatan lalu lintas dan kemacetan, pengangkutan sampah ke TPA Timbulnya keresahan dan konflik sosial terutama masyarakat dengan pemulung Peningkatan peluang terjadinya kecelakaan kerja akibat aktivitas pemulung di TPA. Berkurangnya nilai estetika akibat adanya aktivitas pemulung sampah yang membangun gubuk- gubuk dan menumpuk sampah di sekitar tempat pemukiman mereka dan di sepanjang jalan masuk ke TPA
6. 7. 8. 9. 10. 11.
Sumber: Rencana Pengelolaan Lingkungan LPA Bantar Gebang ( 1997).
66
Sampah perkotaan dapat mengandung bakteri patogen, virus, protozoa dan parasitic helminthes yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Menurut Ken, (2002), bakteri yang membahayakan adalah bakteri yang dapat membentuk spora, yang dikenal mengakibatkan penyakit Anthrax, Botulisme, gangrene, dan sebagainya. Kandungan logam berat, juga potensial dalam sampah perkotaan. Sebagian logam berat ini ada yang secara alamiah dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah tertentu. Sebagian lagi tidak diperlukan secara esensial oleh tanaman, tetapi karena keterkaitannya dengan mata rantai makanan yang potensial bisa membahayakan bagi kesehatan manusia dan hewan, bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Air lindi juga dihasilkan oleh sistem sanitary landfill, apabila tidak dikelola dengan baik merupakan ancaman bagi penyedia air bersih, baik air permukaan maupun air tanah. Air lindi yang dikelola dengan baik dibutuhkan sebagai komponen penting bagi kompos, guna menghasilkan pupuk organik berkualitas (Gambar 8).
Gambar 8: Pengelolaan air lindi di TPA Bantar Gebang Berdasarkan surat perjanjian antara Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 1999/168 tentang Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, pengelolaannya merupakan tanggung jawab bersama dan memiliki tujuan antara lain: a.
Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan sampah dan pengelolaan TPA berdasarkan azas manfaat dan kebersamaan serta saling menguntungkan.
67
b.
Untuk memadu-serasikan pengelolaan sampah dan pengelolaan TPA, sehingga aman dan memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah di TPA merupakan suatu proyek yang akan berpengaruh
terhadap aspek sosial lainnya baik secara langsung maupun tak langsung, setidaknya ada tiga dampak positif yang akan timbul sebagai akibat kesejahteraan penduduk, yaitu: 1). semakin terbukanya informasi daerah sekitar TPA terhadap daerah lainnya, 2). terjadinya peningkatan interaksi sosial masyarakat di sekitar TPA dengan masyarakat lainnya. dan 3). terjadinya peningkatan perbedaan status sosial, sejalan dengan kesenjangan pendapatan di kalangan masyarakat, Tonny (1990). G. Peranserta Masyarakat, Swasta dan Pengelola TPA Peranserta masyarakat, swasta dan pengelola sampah pada saat ini menurut Dinas Kebersihan DKI Jakarta 2005, telah melakukan antara lain adalah: a. Peranserta masyarakat Pada saat ini peranserta masyarakat dalam pengumpulan sampah di koordinasikan oleh RT/RW, dengan pengadaan petugas gerobak sampah swadaya masyarakat dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan oleh sistem pengumpulan serta pengangkutan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan. Proses pengumpulan sampah sudah cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan terutama untuk proses pemilihan sampah organik dan anorganik, serta upaya pengumpulan sampah di sumbernya. b. Peranserta Swasta Pada saat ini sektor swasta telah ikut berperan dalam pengelolaan sampah baik dalam proses pengangkutan sampah, pengoperasian SPA dan TPA Bantar Gebang berdasarkan sistem kontrak kerja. Peran sektor swasta ini masih perlu ditingkatkan kearah investasi untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (SPA, TPA, incinerator) termasuk pengoperasiannya agar mengurangi beban biaya pemerintah. Peran swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah secara bertahap akan diterapkan peran Dinas Kebersihan sebagai Regulator dimana secara bertahap pula diharapkan peran swasta dan masyarakat setempat menjalankan operasionalisasi peran operator per bidang yang diminati.
68
Peranserta sektor swasta yang selama ini telah berjalan dalam kegiataankegiatan penyapuan jalan, pengangkutan sampah, pengoperasian SPA Cakung dan pengoperasian TPA Bantar Gebang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka pembinaan sektor swasta sebagai operator. Langkah selanjutnya adalah mendorong sektor swasta untuk investasi dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan sampah termasuk prasarana dan sarana penunjangnya seperti ITF (Intermediate Treatment Facility) suatu teknologi yang merubah bentuk, komposisi dan atau mereduksi jumlah sampah atau residu yang harus dibuang ke TPA, Stasiun Peralihan Antara (SPA) dan truk sampah (truk compector, truk Kapsul dan dump truck). Akan tetapi, peningkatan peran sektor swasta ini jangan bersifat monopolistik dan kapitalistik, namun harus partisipatif dan bersifat pemerataan (memberi peran berarti pada perusahaan kecil dan menengah termasuk para pemulung). c. Pengelola TPA Berdasarkan SK. Gubernur Nomor 15 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta, Struktur Organisasi Dinas Kebersihan saat ini seperti pada Gambar 9, dengan kegiatan sebagai berikut: a. Dinas Kebersihan terdiri dari 6 Sub Dinas, 1 Bagian, 18 Seksi, 5 Sub-Bagian, dan 1 Unit Pelaksana Teknis; b. Sub Dinas Kebersihan masing- masing terdiri dari 6 Seksi dan 1 Sub-Bagian; c. Ditiap Kecamatan terdapat 1 Seksi, dan tiap Kelurahan terdapat 1 Sub-Seksi; d. Jumlah petugas Dinas Kebersihan terdiri dari 3.633 orang pegawai dan 2950 orang pegawai harian lepas. Terdapat 6.656 orang petugas gerobak swadaya masyarakat (Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta, 2005). Sedangkan TPA Bantar Gebang telah melaksanakan hal penting dalam pengelolaan lingkungan antara lain: a. Pelapisan tumpukan sampah oleh tanah merah (soil cover) telah dilakukan hampir di seluruh zone, kecuali pada zone yang aktif (adanya kegiatan pengumpulan sampah). b. IPAS konstruksinya telah direhabilitasi, namun proses pengolahannya sedang dalam penyempurnaan. Proses pengolahan sudah terlihat adanya keterpaduan antara perlakuan fisik, kimia, dan biologi. c. Penertiban TPA liar dan diupayakan bekas TPA tersebut dilapisi oleh tanah merah.
69
Gambar 9: Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta
70
4.2. Evaluasi Fisik-Kimia A. Perkembangan Kualitas Air Sumur a. Kekeruhan Kekeruhan dapat menggambarkan tingkat penetrasi cahaya ke dalam perairan, Pescod (1973). Tingkat kekeruhan dipengaruhi oleh padatan tersuspensi dan koloid yang terkandung di dalam perairan. Secara tidak langsung kekeruhan dapat mempengaruhi produktivitas perairan. Nilai kekeruhan yang tinggi akan mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan, sehingga proses fotosintesis akan berlangsung pada lapisan air yang lebih tipis, dengan demikian produktivitas perairan akan semakin menurun. Kekeruhan juga dapat mempengaruhi kehidupan ikan dan organisme air lainnya, derajat kekeruhan yang tinggi akan mengganggu organ-organ pernapasan atau alat penyaring makanan dari organisme air, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Menurut Saeni 1988, kekeruhan terjadi karena adanya bahan tersuspensi yang bervariasi dari ukuran koloidal sampai dengan dispensi kasar, tergantung pada derajat turbilansinya. Bahan tersuspensi tersebut terdiri dari bahan organik dan anorganik yang berasal dari limbah domestik, limbah industri dan juga dari erosi. Pengukuran kekeruhan biasa dipakai JTU (Jeckson Turbidity Unit) dan NTU (Nephelometric Turbidity Unit) Gambar 10.
Gambar 10. Lokasi Sumur bawah dari TPA Kekeruhan merupakan suatu ukuran banyaknya bahan-bahan tersuspensi yang terdapat di dalam air, seperti senyawa organik. Air yang keruh akan memberi
71
perlindungan pada kuman. Pada air yang mengandung zat organik dan anorganik, mikroorganisme dapat berkembang dan hidup baik. Oleh karena itu bakteri terdapat pada semua sistem air yang dapat merugikan atau tidaknya tergantung pada kondisi optimum yang menunjang pertumbuhannya. Penyimpangan terhadap standar kualitas yang telah ditetapkan yaitu 25 NTU (Nephelometric Turbidity Units) akan menyebabkan gangguan estetika dan mengurangi efektivitas desinfeksi air. Temuan hasil penelitian terhadap kualitas air sumur penduduk yang berada di Kelurahan Ciketing Udik yang terletak di atas dari TPA dengan parameter kimia- fisika dan biologi dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel 15 . Kualitas Air Sumur Atas dari TPA 2004 Parameter Suhu Kekeruhan pH TDS BOD5 COD
Satuan ºC NTU mg/l mg/l
5 6.9-8.5 1.300 6 10 0 500 10 1 600
Air Sumur Atas TPA 2 Okt 04 23 Okt 04 27 Nop 04 27,7 26,8 23,8 1 2 2 6,73 6,81 6,69 288 279 189 2,70 3,06 3,44
Kisaran 23,8-27,7 1–2 6,69-6,81 189-288 2,70-3,44
5,44 6,45 11,6 5,44-11,6 0,376 0,404 0,299 0,299-0,404 Kesadahan 66,4 70,3 598,3 66,4-598,3 Nitrat (N-NO3 ) 2,804 2,245 2,780 2,245-2,804 Nitrit (N-NO2 ) 0,017 0,015 0,022 0,015-0,022 Klorida 102,5 90,5 98,3 90,5-102,5 DO 3,08 3,11 3,11 3,08-3,11 Besi (Fe) 1.0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Timbal (Pb) 0.05 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 Sulfida 0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Ortho-Phosfat 0.5 2,76 2,34 2,89 2,34-2,89 Seng (Zn) 15 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 MPN/100ml Coliform 50 6,3x10¯¹ 8,0x10¯¹ 7,0x10¯¹ 63-80 MPN/100ml E. coli 3 6,3x10¯¹ 5,2x10¯¹ 5,2x10¯¹ 52-63 Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004 Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/1990 Keterangan Lokasi : Sumur pantek milik penduduk di Kelurahan Ciketing Udik. Ammonia(N-NH3 )
mg/l ppm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Standard
Ratarata 26,1 1,7 6,74 252 3,06 7,83 0,359 245 2,609 0,018 97,1 3,1 <0,05 <0,06 <0,05 2,66 <0,001 71 55,66
Kekeruhan yang terjadi di sumur atas dan sumur bawah berfluktuasi cukup tajam, kekeruhan air sumur bawah dari TPA dan yang di atas wilayah TPA pada tanggal 2 Oktober 2004 masing- masing adalah 1 NTU dan 15 NTU (Tabel 15 dan 16). Air sumur yang dibawah dari TPA jauh lebih keruh daripada air sumur yang di atas wilayah TPA. Bila dihubungkan dengan DO, maka kekeruhan ini konsisten dengan konsentrasi DO
72
yaitu air sumur yang di bawah dari wilayah TPA mempunyai DO lebih kecil dari pada air sumur yang di atas dari wilayah TPA. Kekeruhan air sumur pada tanggal 23 Oktober 2004 menunj ukkan peningkatan tingkat kekeruhan baik air sumur yang dibawah TPA maupun yang di atas dari wilayah TPA, yaitu masing- masing 18 NTU dan 2 NTU.
Hal ini menunjukkan bahwa
penyinaran sumur di bawah lebih banyak terpencar daripada sumur diatas pada tanggal 23 Oktober 2004, Tingkat kekeruhannya di atas BMAPSA – KEPMENLH yang diperbolehkan, tetapi untuk sumur yang di atas dari wilayah TPA, dibawah yang dianjurkan.
Tingkat kekeruhan air sumur bawah pada tanggal 27 Nopember 2004
mengalami penurunan dibandingkan dengan kekeruhan pada tanggal 23 Oktober 2004, yaitu masing- masing adalah 14 NTU dan 18 NTU (Tabel 16). Tabel 16. Kualitas Air Sumur Bawah dari TPA 2004 Parameter Suhu Kekeruhan pH TDS
Satuan ºC NTU
Standard
Air Sumur Bawah TPA 2 Okt 04
23 Okt 04
26,6 15 6,70 135 3,56 8,99 0,557 38,7 1,879 0,052 65,0 3,04 0,414 <0,06 <0,05 4,80 <0,001
27,0 18 6,88 156 3,80 9,12 0,486 45,6 1,690 0,047 59,8 3,02 0,504 <0,06 <0,05 3,56 <0,001
27 Nop 04
Kisaran
22,8 22,8-27,0 14 14-18 6,55 6,55-6,88 mg/l 176 135-176 mg/l 4,09 3,56-4,09 BOD5 COD mg/l 11,05 8,99-11,05 Ammonia (N-NH3 ) ppm 0,442 0,442-0,557 Kesadahan mg/l 44,3 38,7-45,6 Nitrat (N-NO3 ) mg/l 1,663 1,663-1,879 Nitrit (N-NO2 ) mg/l 0,044 0,044-0,052 Klorida mg/l 59,9 59,8-65,0 DO mg/l 3,11 3,02-3,11 Besi (Fe) mg/l 1.0 0,288 0,288-0,504 Timbal (Pb) mg/l 0.05 <0,06 <0,06 Sulfida mg/l 0.05 <0,05 <0,05 Orto-Phosfat mg/l 0.5 3,87 3,56-4,80 Seng (Zn) mg/l 15 <0,001 <0,001 MPN/100ml 0,01x10¯² 0,03x10¯¹ Coliform 50 0,03x10¹ 0,3 -1,0 MPN/100ml E. coli 3 0,01x10¹ 0,2x10¯² 0,5x10¯² 0,1-50 Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004 Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/1990 Keterangan Lokasi : Sumur pantek milik penduduk di Kelurahan Sumur Batu. 5 6.9-8.5 1.300 6 10 0 500 10 1 600
Ratarata 25,46 15,66 6,71 155,66 3,81 9,72 1,485 42,6 1,744 0,047 61,56 3,05 0,402 <0,06 <0,05 4,07 <0,001 0,53 23,36
Kisaran kekeruhan air sumur di atas wilayah TPA secara keseluruhan selama priode tanggal 2 Oktober 2004 sampai dengan 27 Nopember 2004 minimum adalah 1 NTU dan maksimum 2 NTU dan rata-ratanya adalah 1,7 NTU. Hal ini masih dibawah BMPSA yang dianjurkan. Sedangkan kisaran kekeruhan air sumur yang dibawah dari
73
wilayah TPA pada periode yang sama adalah 14 – 18 NTU dengan rata-rata 15,66 NTU yang berarti diatas BMPSA yang dianjurkan. b. Suhu Suhu air merupakan salah satu faktor ekologis yang berperan di lingkungan perairan. Sifat-sifat kimia seperti kelarutan oksigen (DO) dan gas- gas lainnya, kecepatan reaksi kimia dan daya racun bahan pencemar dipenga ruhi oleh suhu air. Selain itu suhu air dapat mempengaruhi proses-proses fisiologis, susunan jenis dan penyebaran organisme perairan. Berbagai faktor lingkungan dapat mempengaruhi suhu air. Komposisi substrat, kecerahan, kekeruhan, pertukaran panas air dengan panas udara akibat respirasi, musim, cuaca, kedalaman perairan, kegiatan manusia di sekitar perairan maupun kegiatan dalam badan perairan itu sendiri dapat mempengaruhi suhu perairan. Ikan dan organisme air lainnya mempunyai daya adaptasi yang berbeda-beda terhadap suhu air. NTAC (1968) mengemukakan bahwa ikan yang hidup di perairan yang suhu airnya tidak pernah lebih dari 21,1 ºC dan langsung dipindahkan ke dalam perairan bersuhu 32,2 ºC akan mengalami tekanan fisiologis yang dapat menyebabkan kematian, jenis-jenis makanan ikan pada suhu tersebut merupakan titik mati karena dalam tubuhnya yang mengatur metabolisme terdiri dari enzim yang rusak pada suhu tinggi. Sedangkan menurut Pescod (1973) untuk menjamin kehidupan ikan dan organisme air lainnya denga n baik, maka dianjurkan agar perubahan suhu air pada perairan mengalir yang disebabkan oleh limbah bersuhu tinggi tidak lebih dari 2,8 ºC, sedangkan untuk perairan tergenang tidak lebih dari 1,7 ºC. Suhu merupakan parameter kualitas air yang berpengaruh dalam reaksi kimia dan kelarut an gas dalam air. Suhu dipengaruhi oleh lingkungan, tanah dan udara serta komponen-komponen fisik dalam air. Suhu merupakan parameter yang terpenting, karena erat hubungannya dengan kehidupan dalam air. Suhu berpengaruh terhadap kelarutan oksigen, kekeruhan, kecepatan reaksi kimia dan kehidupan organisme di dalamnya. Hasil pengukuran suhu air sumur di atas dan bawah dari TPA seperti pada Tabel 15 dan 16, menunjukan bahwa berada di atas kadar maksimum yang diperbolehkan, yaitu + 3° C menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
74
Kisaran air sumur atas dari wilayah TPA periode tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 minimum adalah 23,8 °C dan maksimum 27,7 °C dan rataratanya adalah 26,1 °C, diatas baku mutu yang dianjurkan. Sedangkan kisaran suhu air sumur yang berada dibawah dari TPA pada periode yang sama adalah 22,8 – 27,0 °C dengan rata-rata 25,46 °C yang berarti masih diatas baku mutu. c. Kemasaman (pH) Kualitas air sumur juga ditentukan oleh kemasaman (pH), nilai pH dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam air, oleh sebab itu menjadi penting untuk mengetahui parameter pH air sumur di lokasi penelitian, khususnya perkembangan dalam 5 tahun terakhir, seperti pada Gambar 11. 12 10
pH
8 Sumur Bawah
6
Sumur Atas
4 2 0 2000
2001
2002
2003
2004
Tahun
Gambar 11. Perkembangan Parameter pH Air Sumur Kemasaman (pH) suatu perairan mencirikan keseimbangan antara kandungan asam dan basa dalam air serta merupakan pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Kemasaman dapat mempengaruhi jenis dan susunan zat dalam lingkungan perairan, mempengaruhi tersedianya hara serta toksisitas dari unsur renik. Derajat kemasaman (pH) berperan penting dalam menentukan nilai guna perairan untuk kehidupan organisme, keperluan rumahtangga dan keperluan lainnya. Berubahnya nilai pH dapat menimbulkan perubahan terhadap keseimbangan kandungan karbon dioksida, bikarbonat dan karbonat di dalam air. Menurut Pescod (1973), batas toleransi organisme perairan terhadap pH bervariasi, tergantung pada suhu, oksigen terlarut, adanya berbagai anion dan kation. Ikan dan organisme akuatik lainnya masih dapat
75
mentolerir lingkungan perairan yang mempunyai kisaran pH antara 4,0 - 11,0, namun suatu perairan yang produktif dan ideal bagi kehidupan akuatik adalah perairan yang pH airnya berkisar antara 6,5 -8,5 NTAC (1968). Perkembangan pH air sumur di lokasi penelitian tidak terlalu berbeda jauh dari tahun 2001-2004, kecuali air sumur bawah pada tahun 2001 yang mengalami peningkatan pH menjadi 10 setelah sebelumnya bernilai 6,60 (Gambar 11). pH air sumur bawah ini mendekati sangat basa, dan tidak aman untuk dikonsumsi sebagai air minum
oleh
masyarakat.
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
No.
416/Menkes/Per/X/1990, tanggal 3 September 1990, pH air sumur bawah dan atas di tahun 2002-2004 masih berada di bawah ambang batas yang diperbolehkan 6-9. Secara keseluruhan kisaran pH sumur dalam periode tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 untuk sumur di atas TPA adalah 6,69 – 6,81 dengan rata-rata 6,74, sedangkan sumur di bawah TPA adalah 6,55-6,88 dengan rata-rata 6,71. Secara keseluruhan pH sumur di atas maupun di bawah TPA masih dalam batas-batas normal BMAPS-MENKLH. d. Total Disolved Solid (TDS) Padatan Terlarut Total merupakan bahan yang masih tetap tinggal dalam air, sebagai sisa dari lapukan selama penguapan dan pemanasan. Sanropie et al., (1989) mengemukakan apabila dalam air terdapat zat Padat Terlarut Total dalam jumlah besar melebihi kader maksimum (1.500 mg/l), maka akan menimbulkan antara lain: a). memberi rasa yang tidak enak; b). rasa mual terutama apabila zat padat terlarut tersebut berasal dari senyawa natrium sulfat dan magnesium sulfat, dan c). terjadinya cardiae disease serta toxemia pada wanita hamil. Hasil pengukuran Padatan Terlarut Total pada air sumur di atas dan bawah dari TPA seperti pada Tabel 15 dan 16. Nilai pengukuran TDS (Total Disolved Solid) pada sumur di atas dan bawah dari TPA masih berada dibawah ambang batas yang diperbolehkan (baku mutu air bersih 1.300 mg/l berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Kisaran TDS air sumur atas dari wilayah TPA periode tanggal 2 Oktober sampai dengan 27 Nopember 2004 adalah 189-288 mg/l dengan rata-rata 252 mg/l, sedangkan sumur di bawah wilayah dari TPA adalah 135-176 mg/l dengan rata-rata 155,66 mg/l.
76
Secara keseluruhan TDS sumur atas maupun di bawah dari TPA masih berada dibawah ambang batas yang di perbolehkan. e. Chemical Oxigen Demand (COD) COD (Chemical Oxigen Demand) jumlah oksigen dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan kimia di dalam sistem air. Untuk mengetahui jumlah kandungan bahan organik di dalam air dapat dilakukan dengan uji yang berdasarkan reaksi kimia dari suatu bahan oksidan, yaitu merupakan uji yang dapat menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan, misalnya kalium dikromat untuk mengosidasi bahanbahan organik yang terdapat di dalam air. Jika nilai COD melebihi kadar batas maksimum yang diperbolehkan (10 mg/l) maka akan mengakibatkan sakit perut. COD adalah kebutuhan oksigen yang ekivalen untuk mengoksidasi senyawa-senyawa kimia yang dapat dibiodegradabel, Radojevic dan Bashkin, (1999). Nilai COD dapat digunakan memperkirakan jumlah berbagai senyawa ano rganik dalam limbah cair. Juga dapat digunakan menentukan nilai BOD pada proses karbonatasi, yaitu dapat mengoksidasi berbagai senyawa anorganik dengan menggunakan senyawa permenganat atau dikromat atau dikromat sebagai oksidator. Hasil pengukuran COD pada air sumur di bawah dan atas dari TPA seperti pada Tabel 15 dan 16. Kisaran COD air sumur atas dari wilayah TPA periode tanggal 2 Oktober sampai dengan 27 Nopember 2004 adalah 5,44-11,6 mg/l dengan rata-rata 7,83 mg/l, sedangkan sumur di bawah wilayah dari TPA adalah 8,99-11,05 mg/l dengan rata-rata 9,72 mg/l. Secara keseluruhan COD rata-rata sumur atas maupun sumur bawah dari TPA masih berada dibawah ambang batas yang di perbolehkan. Berdasarkan Tabel 15 dan 16, maka nilai kandungan COD di sumur atas dan bawah dari TPA berada masih di bawah ambang batas yang diperbolehkan (10 mg/l, menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep.02/MENKLH/I/1998 tentang Baku Mutu Air pada Sumber Air menurut Golongan Air). f. Kesadahan Kesadahan air disebabkan oleh adanya mineral dari kation logam bervalensi dua dalam jumlah yang berlebihan. Biasanya yang menimbulkan kesadahan adalah kation Ca dan Mg. Air yang mempunyai kesadahan tinggi melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu 500 mg/l menimbulkan efek: a). mengurangi efektivitas sabun; b).
77
menyebabkan lapisan karak pada alat-alat dapur yang terbuat dari logam; c). merupakan masalah pada ketel pemanas yang akan menyebabkan karat sehingga menyumbat pipa dan berdampak mengurangi efesiensi pemanasan; d). kemungkinan terjadinya ledakan pada boiler; dan e). sayuran menjadi keras apabila dicuci dengan air yang sadah. Dari hasil pengukuran kesadahan air sumur di bawah dan atas dari TPA seperti pada Tabel 15 dan 16. Kesadahan air sumur di bawah wilayah TPA pada tanggal 2 Oktober 2004 adalah 38,7 mg/l dan yang diatas dari wilayah TPA adalah 66,4 mg/l atau lebih tinggi 27,7 mg/l. Perbedaaan konsentrasi kesadahan ini diduga karena perbedaan dari konsentrasi ion Ca²? pada sumur-sumur tersebut. Konsentrasi ion Ca²? dan ion Mg²? pada sumur yang diatas dari wilayah TPA lebih tinggi daripada sumur yang dibawah dari TPA. Kesadahan air sumur pada tanggal 23 Oktober 2004 masing- masing untuk sumur dibawah wilayah TPA dan yang diatas wilayah TPA adalah 45,6 mg/l dan 70,3 mg/l. Kesadahan air sumur di bawah dari TPA dan atas dari TPA masing- masing pada tanggal 27 Nopember 2004 adalah 44,3 mg/l dan 598,3 mg/l jauh lebih tinggi daripada kesadahan tanggal 23 Oktober 2004. Kesadahan pada tanggal 27 Nopember 2004 ini merupakan yang tertinggi untuk sumur yang di atas TPA (Tabel 15 dan 16). Secara keseluruhan kisaran kesadahan sumur yang di bawah TPA adalah 38,7 mg/l dan 45,6 mg/l dengan rata-rata adalah 42,6 mg/l. Kisaran kesadahan sumur yang di atas TPA adalah 66,4 mg/l dan 598,3 mg/l dengan rata-rata 245 mg/l. Kualitas air sumur juga ditentukan oleh nitrat, oleh sebab itu menjadi penting untuk mengetahui parameter nitrat air sumur di lokasi penelitian. g. Nitrat (NO3¯ ) Nitrat (NO3¯ ) merupakan salah satu senyawa nitrogen yang paling stabil dibandingkan dengan nitrit dan ammonia. Sanropie at.al. (1989) mengemukakan bahwa kandungan nitrat dalam jumlah besar di dalam usus cendrung untuk berubah menjadi nitrit yang dapat bereaksi langsung dengan haemoglobine dalam darah sehingga dapat menghalangi perjalanan oksigen di dalam tubuh. Nitrogen merupakan komponen utama protein yang penting bagi pertumbuhan organisme. Di perairan nitrogen terdapat dalam bentuk gas (N2), nitrit, nitrat, ammonia dan ammonium. Nitrogen dalam bentuk senyawa nitrat mudah diserap oleh organisme nabati. Senyawaan ini terdapat dalam
78
perairan alami sebagai garam- garam yang terlarut, tersuspensi atau dalam bentuk endapan, Saeni (1989). Setiap organisme (alga dan fitoplangton) membutuhkan kadar nitrat yang berbeda. Namun nilai nitrat optimum yang dibutuhkan bagi pertumbuhan alga dan fitoplangton umumnya berkisar antara 0,3-1,7 ppm, sedangkan nilai nitrat yang dapat memberikan faktor pembatas bagi pertumbuhan alagae dan fitoplangton berkisar antara 0,1 ppm sampai kurang libih 45 ppm. Perkembangan nitrat air sumur di lokasi penelitian mengalami penurunan tajam pada tahun 2001 dan 2003 (Lampiran 16 dan 18).
Setelah terjadi peningkatan kadar
nitrat pada air sumur bawah dari sebelumnya 6,34 mg/l tahun 2000 menjadi 9,48 mg/l tahun 2001, dan penurunan kadar nitrat dari 9,20 mg/l menjadi 7,64 mg/l, maka secara drastis terjadi penurunan kadar nitrat di tahun 2003 menjadi 1,68 mg/l untuk sumur bawah dan 2,42 mg/l untuk sumur atas. Kadar nitrat mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2004, namun masih di bawah ambang batas yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/X/1990, tanggal 3 September 1990. Nitrat sumur bawah TPA konsentrasi pada tangga l 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 kisaran 1,663 – 1,879 mg/l, nilai rata-rata 1,744 mg/l, sedangkan sumur di atas TPA kisaran 2,245-2,804 mg/l dengan nilai rata-ratanya 2,609 mg/l, ini berarti pada sumur tersebut yang diatas maupun di bawah TPA sudah tercemar NH3?. Keberadaan nitrat dalam air sumur baik di atas dan dibawah dari TPA terjadi akibat proses nitrifikasi yaitu pemberian oksigen pada ammonia menjadi nitrat dan nitrit oleh bakteri dalam suasana aerob (Sugiarto, 1987). Untuk air minum N-NH3 konsentrasinya harus 0. Untuk itu air sumur disekitar TPA sebaiknya tidak untuk dikonsumsi.
h. Besi (Fe) Besi (Fe) dalam jumlah kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan sel-sel darah merah. Saeni (1989) mengemukakan bahwa melebihi 0,31 mg/l dapat
79
menimbulkan bekas karat, merusak keindahan pakaian, menimbulkan rasa yang tidak enak pada air minum, pengendapan pada pipa dan kekeruhan. Temuan hasil penelitian terhadap kualitas air sumur penduduk yang berada di Kelurahan Ciketing Udik yang terletak di atas dari TPA dapat dilihat pada Tabel 15. Besi (Fe) yang terjadi di sumur atas dan sumur bawah berada dibawah ambang batas yang diperbolehkan, besi air sumur bawah dari TPA dan yang di atas wilayah TPA pada tanggal 2 Oktober 2004 masing- masing adalah 0,414 mg/l dan sumur atas lebih kecil dari 0,05 mg/l (Tabel 15 dan 16). Besi (Fe) air sumur pada tanggal 23 Oktober 2004 menunjukkan peningkatan pada air sumur yang dibawah TPA menjadi 0,504 mg/l dan yang di atas dari wilayah TPA tetap tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, yaitu masing- masing sumur atas 0,504 mg/l dan sumur bawah lebih kecil dari 0,05 mg/l. Tingkat besi di bawah ambang batas yang diperbolehkan (1,0 mg/l). Tingkat besi air sumur bawah pada tanggal 27 Nopember 2004 menga lami penurunan dibandingkan dengan besi pada tanggal 2 Oktober 2004, yaitu masing- masing adalah 0,414 mg/l dan 0,288 mg/l (Tabel 16). Kisaran besi air sumur di atas wilayah TPA secara keseluruhan selama priode tanggal 2 Oktober 2004 sampai dengan 27 Nopember 2004 minimum adalah lebih kecil dari 0,05 mg/l dan maksimum lebih kecil dari 0,05 mg/l dan rata-ratanya adalah lebih kecil dari 0,05 mg/l. Hal ini masih dibawah ambang batas yang diperbolehkan. Sedangkan kisaran besi air sumur yang dibawah dari wilayah TPA pada periode yang sama adalah 0,288 – 0,504 mg/l dengan rata-rata 0,402 mg/l yang berarti masih dibawah ambang batas yang dianjurkan. i. Sulfida (S²¯) Senyawa sulfida sangat beracun dan berbau busuk, oleh karena itu zat ini tidak boleh terdapat pada air minum. Dalam jumlah besar yaitu melebihi 0,1 mg/l dapat menimbulkan kemasaman air, sehingga menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa logam dan iritasi. Keracunan akibat kandungan sulfida jarang terjadi, akan tetapi bila sulfida ini berbentuk gas, zat ini cepat menjalar sehingga orang tidak sempat melarikan diri, akhirnya terjadi keracunan akut yang mematikan dalam waktu singkat. Jika kandungan sulfida dalam air lebih besar dari kadar maksimum yang diperbolehkan (0,1 mg/l) maka akan menimbulkan: a). Rasa bau yang tidak enak; b). Merubah air menjadi berwarna
80
dan bersifat korosif; dan c). menimbulkan rasa. Untuk mengurangi kelebihan kadar sulfida dengan cara pengudaraan, pemberian chlor dan penyaringan. Temuan hasil penelitian terhadap kualitas air sumur pend uduk yang berada di Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumur Batu yang terletak di atas dan bawah dari TPA dapat dilihat pada Tabel 15 dan 16. Sulfida yang terjadi di sumur atas dan sumur di bawah dari TPA berada dibawah kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu 0,05 mg/l untuk baku mutu air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Kisaran Sulfida air sumur di atas dan sumur bawah wilayah TPA secara keseluruhan selama priode tangga l 2 Oktober 2004 sampai dengan 27 Nopember 2004 menunjukan angka yang sama yaitu minimum adalah lebih kecil dari 0,05 mg/l dan maksimum lebih kecil dari 0,05 mg/l dan rata-ratanya adalah lebih kecil dari 0,05 mg/l, hal ini dibawah ambang batas yang diperbolehkan. j. Nitrit (NO2¯ ) Nitrit (NO2¯ ) merupakan salah satu ion nitrogen anorganik dalam air. Ion ini dapat terjadi dari adanya reduksi nitrat ataupun oksidasi ammonia. Ion nitrit lebih berbahaya daripada ion nitrat (Sanropie et al. 1989), karena dapat merusak kehidupan akuatik. Pada tanah-tanah yang padat dan kurang gembur, nitrit dapat merembes kedalam sumur. Kandungan nitrit dalam air sebesar 1,0 mg/l dapat menyebabkan terbentuknya methemoglobin yang dapat menghambat perjalanan oksigen dalam tubuh terutama pada bayi (blue babies) dan menyebabkan diare. Selain itu nitrit adalah zat yang bersifat racun, sehingga standar persyaratan baku mutu kualitas air bersih tidak membolehkan kehadiran bahan nitrit lebih dari 1 mg/l. Nitrit (NO2¯ ) di sumur bawah dari TPA relatif rendah yang berkisar mulai dari 0,044 mg/l sampai dengan yang tertinggi 0,052 mg/l yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2004 (Tabel 16). Rata-rata konsentrasi nitrit pada periode tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 adalah 0,047 mg/l. Secara keseluruhan nitrit di sumur bawah TPA masih dalam batas baku mutu air golongan A berdasarkan SK KEP.02/MENKLH/1988 dan SK Gub. KDH-DKI No.1608/1988. Nitrit sumur atas TPA berkisar 0,015 sampai dengan yang tertinggi yaitu 0,022 mg/l yang terjadi pada tanggal
81
27 Nopember 2004. Rata-rata keseluruhan nitrit di sumur atas dari TPA adalah 0,018 mg/l, masih dalam batas baku mutu air golongan A. k. Orto fosfat Djabu et al. (1991) mengemukakan jika kandungan fosfat rata-rata dalam waktu 24 jam lebih besar dari 2 mg/l akan menyebabkan gangguan pada tulang. Sumber fosfat akibat dari pencemaran industri, limbah domistik, hanyutan pupuk, dan bahan mineral fosfat. Kadar fosfat berbahaya terhadap kesehatan. Jika kandungan fosfat me lebihi batas kadar maksimum (0,5 mg/l) dapat mengganggu pencernaan. Temuan hasil penelitian terhadap kualitas air sumur penduduk yang berada di Kelurahan Ciketing Udik yang terletak di atas dari TPA dengan parameter kimia- fisika dan biologi dapat dilihat pada Tabel 15. Fosfat yang terjadi di sumur atas dan sumur bawah berfluktuasi cukup tajam, fosfat air sumur bawah dari TPA dan yang di atas wilayah TPA pada tanggal 2 Oktober 2004 masing- masing adalah 2.76 mg/l dan 4,80 mg/l (Tabel 15 dan 16). Fosfat air sumur pada tanggal 23 Oktober 2004 menunjukkan penurunan tingkat fosfat baik air sumur yang dibawah TPA maupun yang di atas dari wilayah TPA, yaitu masing- masing 2,34 mg/l dan 3,56 mg/l. Tingkat fosfat di atas ambang batas yang diperbolehkan (0,5 mg/l) untuk baku mutu air bersih berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta Nomor 1608 tentang Baku Mutu Air Sungai di DKI Jakarta dan Baku Mutu Air Golongan A: Air Baku Air Minum. Tingkat fosfat air sumur bawah pada tanggal 27 Nopember 2004 menga lami penurunan dibandingkan dengan fosfat pada tanggal 2 Oktober 2004, yaitu ma sing- masing adalah 4,80 mg/l dan 3,87 mg/l (Tabel 16). Kisaran fosfat air sumur di atas wilayah TPA secara keseluruhan selama priode tanggal 2 Oktober 2004 sampai dengan 27 Nopember 2004 minimum adalah 2,34 mg/l dan maksimum 2,89 mg/l dan rata-ratanya adalah 2,66 mg/l. Hal ini diatas ambang batas yang diperbolehkan. Sedangkan kisaran fosfat air sumur yang dibawah dari wilayah TPA pada periode yang sama adalah 3,56 – 4,80 mg/l dengan rata-rata 4,07 mg/l yang berarti diatas yang dianjurkan.
l. Ammonia (N-NH3)
82
Ammonia (N-NH3) air sumur atas berfluktuasi mulai dari 0,2999 sampai dengan 0,404. Nilai tertinggi pada tanggal 23 Oktober 2004. Berdasarkan BMPAS Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup KEP.02/MENKLH-1988 maksimum yang dianjurkan dan yang diperbolehkan untuk air minum harus nihil atau 0 ppm dan untuk air golongan B maksimum yang dianjurkan 0,01 ppm dan maksimum yang diperbolehkan 0,5 ppm. Mengacu pada peraturan ini, maka konsentrasi N-NH3 untuk baku mutu air golongan B konsentrasi pada tanggal 2 Oktober 2004 di sumur bawah menunjukkan nilai yang semakin besar daripada di atas. Selama periode tanggal 2 Oktober sampai dengan 27 Nopember 2004 adalah nilai sumur bawah 0,442–0,557 ppm dengan rata-ratanya 1,485 ppm. Nilai konsentrasi N-NH3 tertinggi di sumur bawah adalah 0,557 ppm dengan rata-ratanya 1,485 ppm.
Nilai ini diatas BMPAS air
golongan B. Namun, tahun 2004 kandungan N-NH3 air sumur bawah berada diatas ambang batas yang diperbolehkan, Rata-rata N-NH3 selama periode 2 Oktober sampai dengan 27 Nopember 2004 adalah 1,485 mg/l. Sedangkan kandungan N-NH3 pada air sumur atas pada tanggal 2 Oktober 2004 sebesar 0,376 mg/l diatas baku mutu yang diperbolehkan, tanggal 23 Oktober 2004 sebesar 0,404 mg/l. Rata-rata N-NH3 selama periode 2 Oktober sampai dengan 27 Nopember 2004 ini adalah 0,359 mg/l. Menurut Alaert et al, 1983, Ammonia merupakan senyawa nitrogen yang menjadi NH4? pada pH rendah yang disebut ammonium. Ammonia dalam air permukaan berasal dari air seni dan tinja serta dari oksidasi zat organik secara mikrobiologi yang berasal dari industri dan penduduk. Ammonia berada dimana- mana dalam jumlah yang kecil beberapa mg per liter sampai dengan 30 mg/l pada air buangan. Kadar ammonia yang tinggi pada air sungai menunjukkan adanya pencemaran. Pada air minum kadar ammonia harus nol dan pada air sungai harus dibawah
0,5
mg/l.
Menurut
Morne
dan
Goldman
(1994)
dalam
(http://.
Ag.iastate.edu/centers/wrg/Lavene/webpages/NH A.htm, 2002) Ammonia berada dalam sistem perairan terutama sebagai disosiasi ion NH4? yang cepat diambil oleh fitoplankton dan tanaman perairan lainnya untuk pertumbuhan, apabila ammonia
83
kontak dengan air, ammonia terpisah menjadi ion NH4? dan ion CH¯ (ammonium hidroksida). Pada pH netral dengan nilai 7 ammonia tidak mempunyai masalah, tetapi apabila pH lebih besar dari 7, maka ammonia hidroksida akan menjadi toksik baik bagi tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. m. Koliform Total (MPN) Koliform Total (MPN) merupakan parameter yang ditekankan terhadap keberadaan
bermacam- macam
bakteri
di
dalam
perairan.
Fardiaz
(1992)
mengemukakan bahwa air dapat menjadi medium pembawa mikroorganisme petogenik yang berbahaya bagi kesehatan. Organisme patogen yang sering ditemukan dalam air adalah bakteri-bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan seperti vibrio cholera, yang menyebabkan penyakit kolera. Temuan hasil penelitian terhadap kualitas air sumur penduduk yang berada di Kelurahan Ciketing Udik yang terletak di atas dari TPA dapat dilihat pada Tabel 15. Koliform yang terjadi di sumur atas berada diatas kadar maksimum yang diperbolehkan dan sumur yang dibawah dari TPA berada masih dibawah yang diperbolehkan (50 sel dalam 100 ml menurut baku mutu air bersih Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air) Peningkatan hasil jumlah perkiraan terbesar (Most Probability Number) pada sumur di atas lokasi TPA tersebut, disebabkan antara lain: a). Lokasi tanki septic jarak dari sumber air bersih kurang dari syarat minimal; b). Struktur tanah yang dominan pasir; c). Perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan.
Sugiarto (1987)
mengemukakan bahwa jarak penyebaran pencemaran bakteri dari tempat penampungan tinja harus sesuai dengan arah aliran air tanah yaitu mencapai 9 m, sedangkan penyebaran vertikal pada lapisan tanah yang jauh dari muka air tanah adalah 3 m dengan lebar sekitar 1 m, untuk itu syarat jarak lokasi tanki septic dari sumber air bersih minimal 10 m. Kisaran Koliform air sumur di atas wilayah TPA secara keseluruhan selama priode tanggal 2 Oktober 2004 sampai dengan 27 Nopember 2004 minimum adalah 63 MPN/100 ml dan maksimum 80 MPN/100 ml dan rata-ratanya adalah 71 MPN/100 ml. Hal ini diatas ambang batas yang diperbolehkan. Sedangkan kisaran Koliform air sumur yang dibawah dari wilayah TPA pada periode yang sama adalah 0,3 – 1,0 MPN/100 ml
84
dengan rata-rata 0,53 MPN/100 ml yang berarti masih dibawah ambang batas yang dianjurkan. n. Escherichia coli Bakteri ini disebut Escherichia coli sesuai dengan sumber keberadaannya yang berasal dari tinja manusia. Air yang mengandung Escherichia coli berarti disimpulkan air tersebut telah tercemar tinja. Tinja potensial dalam menularkan penyakit yang berhubungan dengan air. Dalam keadaan normal bateri ini tidak menimbulkan penyakit, tetapi bila jumlahnya berlebih yaitu 3 sel dalam 100 ml dapat bersifat patogen. Karena keterkaitannya yang kuat dengan tinja manusia atau hewan, bakteri ini diangkat sebagai indikator pencemar lingkungan oleh tinja. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa air sumur diatas dan di bawah dari TPA telah terkontaminasi oleh tinja dengan resiko adanya patogen yang dapat menimbulkan penyakit seperti muntaber dan penyakit disentri. Hasil pengukuran Escherichia coli pada air sumur di atas dan bawah dari TPA dapat dilihat pada Tabel 15 dan 16. Temuan hasil penelitian terhadap kualitas air sumur penduduk yang berada di Kelurahan Ciketing Udik yang terletak di atas dari TPA dapat dilihat pada Tabel 15. Escherichia coli yang terjadi di sumur atas dan sumur di bawah dari TPA berada diatas kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu 3 sel dalam 100 ml untuk baku mutu air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengewasan Kualitas Air. Peningkatan jumlah sel pada sumur-sumur tersebut, disebabkan antara lain: a). Sumur-sumur tersebut jaraknya dari tanki septic kurang 10 m; b). Tingkat kemiringan tanah; c). struktur tanah berpasir; dan d).Perilaku masyarakat yang sering meletakan tali timba di lantai. Kisaran Escherichia coli air sumur di atas wilayah TPA secara keseluruhan selama priode tanggal 2 Oktober 2004 sampai dengan 27 Nopember 2004 minimum adalah 52 MPN/100 ml dan maksimum 63 MPN/100 ml dan rata-ratanya adalah 55,66 MPN/100 ml. Hal ini diatas ambang batas yang diperbolehkan. Sedangkan kisaran Escherichia coli air sumur yang dibawah dari wilayah TPA pada periode yang sama adalah 0,1 – 50 MPN/100 ml dengan rata-rata 23,36 MPN/100 ml yang berarti diatas ambang batas yang dianjurkan. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: air sumur di atas dan sumur bawah dari TPA di Kelurahan Ciketing
85
Udik, Cikiwul dan Sumurbatu telah mela mpaui ambang baku mutu untuk air bersih untuk parameter kekeruhan, fosfat, COD, koliform total dan Escherichia coli. Untuk sumur atas dari TPA parameter yang telah melampaui ambang baku mutu untuk air bersih yaitu: COD, koliform total dan Escherichia coli. Untuk sumur atas dari TPA parameter yang telah melampaui ambang baku mutu untuk air bersih yaitu: COD, koliform total dan Escherichia coli. Air sumur di atas dan bawah dari TPA yang berada di Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumurbatu tidak layak sebagai sumber air minum berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan pengawasan Kualitas Air. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 1988 tentang Baku Mutu Air pada Sumber Air Menurut Golongan A). Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1608 Tahun 1988 tanggal 26 September 1988 tentang Baku Mutu Air Sungai di DKI Jakarta dan Baku Mutu Air Golongan A; Air Baku Air Minum. B. Perkembangan Kualitas Air Sungai Suhu air Sungai Ciketing pada inlet kecendrungan naik pada musim kemarau, tanggal 2 Oktober 2004 sebesar 31,6 ºC dan tanggal 23 Oktober 2004 sebesar 31,8 ºC, selanjutnya suhu
mengalami
penurunan pada awal musim hujan pada tanggal 27
Nopember 2004 menjadi 28,5 ºC, secara keseluruhan suhu air Sungai Ciketing pada inlet berkisar 28,5–31,8 ºC dan nilai rata-ratanya 30,6 ºC. (Tabel 17). Suhu ini sudah melampaui Baku Mutu air sungai di DKI Jakarta. Menurut Fardiaz 1992, kenaikkan suhu diatas normal akan mengakibatkan antara lain sebagai berikut: 1). Jumlah oksigen terlarut akan menurun; 2). Kecepatan reaksi kimia akan meningkat; 3). Kehidupan ikan dan hewan lainnya akan terganggu; dan 4). Jika batas suhu yang mematikan terlampaui, maka ikan dan hewan kekurangan oksigen.
86
Tabel 17. Analisis Kualitas Air Sungai sebelum TPA (Inlet), 2004. Air Sungai Sebelum TPA Parameter Satuan BM 2 Okt 04 23 Okt 04 27 Nop 04 Suhu Kekeruhan
Kisaran
Ratarata
ºC
31,6
31,8
28,5
28,5-31,8
30,6
NTU
69
77
76
69-77
74
8,93
8,7
8,00
8,00-8,93
8,54
pH
6.5–9
Warna
PtCo
271
306
244
244-306
273,66
TDS
mg/l
936
944
879
879-944
919,22
BOD5
mg/l
24,5
30,1
31,9
24,5-31,9
28,83
COD
mg/l
83
91,2
92,3
83-92,3
88,83
Nitrat (N-NO3¯ )
mg/l
10
8,34
7,56
7,54
7,54-8,34
7,8
Nitrit (N-NO2¯ )
mg/l
1
5,40
3,87
5,54
3,87-5,40
4,96
Besi (Fe)
mg/l
1
12,48
11,66
10,33
10,33-12,48
11,49
Mangan (Mn)
mg/l
0.5
1,465
1,399
1,338
1,338-1,465
1,400
Kadmium (Cd)
mg/l
0.01
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
Air raksa (Hg)
mg/l
0.001
0,0024
0,0019
0,0060
0,0019-0,0024
0,0034
Timbal (Pb)
mg/l
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
Tembaga (Cu)
mg/l
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nikel (Ni)
mg/l
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
Seng (Zn)
mg/l
15
0,238
0,197
0,187
0,187-0,238
0,207
Krom Val.6
mg/l
0.05
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
Sulfida
mg/l
0.1
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
1
Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004 Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/1990
Suhu Sungai Ciketing pada outlet tanggal 2 Oktober sampai dengan 27 Nopember 2004 mempunyai kecenderungan yang tinggi, dan ada sedikit penurunan yaitu pada saat memasuki musim hujan (Tabel 18). Secara keseluruhan suhu air Sungai Ciketing pada outlet berkisar antara 29,3 – 32,8 ºC dan nilai rata-ratanya 31,56 ºC.
Gambar 12. Sungai Ciketing (outlet)
87
Kenaikan suhu air Sungai Ciketing ini terjadi, karena pada musim kemarau airnya dangkal dan alirannya lambat, sehingga penetrasi sinar matahari sangat mudah mencapai dasar sungai yang mengakibatkan suhunya naik cukup tinggi. Tabel 18. Analisis Kualitas Air Sungai sesudah TPA (Outlet), 2004. Parameter Suhu Kekeruhan
2 Okt 04
23 Okt 04
27 Nop 04
ºC
32,8
32,6
29,3
29,3-32,8
Ratarata 31,56
NTU
840
905
738
738-905
827,6
8,42
8,33
8,05
8,05-8,42
8,26
Satuan
PH
BM
6.5–9
Air Sumur sesudah TPA
Kisaran
Warna
PtCo
3225
3178
3165
3165-3225
3169
TDS
mg/l
5460
5540
4999
4999-5540
5333
BOD5
mg/l
445
513
456
445-456
471
COD
mg/l
1344
1515
1188
1188-1515
1349
Nitrat (N-NO3¯ )
mg/l
10
2,55
2,66
2,97
2,55-2,97
2,72
Nitrit (N-NO2¯ )
mg/l
1
1,15
1,42
1,05
1,05-1,42
1,21
Besi (Fe)
mg/l
1
3,17
4,30
4,02
3,17-4,30
3,83
Mangan (Mn)
mg/l
0.5
0,433
0,320
0,276
0,276-04,33
0,343
Kadmium (Cd)
mg/l
0.01
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
Air raksa (Hg)
mg/l
0.001
0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
Timbal (Pb)
mg/l
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
Tembaga (Cu)
mg/l
<0,05
<0,05
<0,04
<0,04-<0,05
<0,046
Nikel (Ni)
mg/l
0,213
0,325
0,167
0,167-0,325
0,235
Seng (Zn)
mg/l
15
0,114
0,203
0,220
0,114-0,220
0,179
Krom Val.6
mg/l
0.05
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
Sulfida
mg/l
0.1
<0,01
0,395
0,265
<0,01-0,395
0,253
1
Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004
Kekeruhan air Sungai Ciketing pada tanggal 2 Oktober di inlet adalah 69 NTU. Angka ini masih dibawah yang diperbolehkan (150 NTU) berdasarkan surat Keputusan Gubernur KDH Ibukota Jakarta No. 1608 tahun 1988. Tingkat kekeruhan air Sungai Ciketing semakin besar setelah keluar dari wilayah TPA (outlet) yaitu menjadi 840 NTU. Angka ini sudah diatas BMAS di DKI yang diperbolehkan. Ini berarti tingkat kekeruhan air Sungai Ciketing setelah keluar dari wilayah TPA ada peningkatan 771 NTU. Konsentasi yang semakin tinggi ini akan mengurangi penetrasi sinar yang masuk
88
kedalam air dan hal ini akan mempengaruhi proses fotosintesis dalam air oleh fitoplangton dan tumbuhan lainnya, sehingga akan mengurangi konsentrasi oksigen terlarut. Pada tanggal 23 Oktober 2004 Sungai Ciketing di inlet kekeruhannya sebesar 77 NTU dan setelah masuk dalam wilayah TPA (otlet) kekeruhannya naik menjadi 905 NTU. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencemaran semakin meningkat, karena air sungai setelah keluar wilayah TPA telah bercampur dengan lindi. Tingkat kekeruhan ini di atas BMAS-DKI yang tidak diperbolehkan. Sedangkan pada tanggal 27 Nopember 2004 kekeruhan air Sungai Ciketing di inlet adalah 76 NTU atau menurun 1 NTU dibandingkan pada kondisi tanggal 23 Oktober 2004. Setelah keluar dari wilayah TPA (outlet) kekeruhannya semakin meningkat menjadi 738 NTU, karena sudah bercampur dengan buangan lindi. Namun demikian kekeruhan pada tanggal 27 Nopember 2004 masih diatas BMAS-DKI. Secara keseluruhan kisaran konsentrasi air Sungai Ciketing pada inlet periode tanggal 2 Oktober sampai dengan 27 Nopember 2004 adalah minimum 69 NTU dan maksimum 77 NTU dengan nilai rata-rata 74 NTU. Nilai rata-rata ini menunjukkan masih dibawah BMAS. Sedangkan kisaran kekeruhan air Sungai Ciketing pada outlet periode yang sama, kisaran kekeruhan minimum 738 NTU dan maksimum 905 NTU, dengan nilai rata-rata 827,6 NTU. Fluktuasi air Sungai Ciketing selama periode tanggal 2 Oktober sampai dengan 27 Nopember 2004 di outlet diatas BMAS-DKI. Menurut Saeni, 1986, nilai pH suatu perairan mencerminkan keseimbangan antara asam dan basa yang diidentifikasikan melalui pengukuran konsentrasi ion hydrogen dalam suatu larutan. Nilai pH air normal adalah netral yaitu antara pH 6–8. Apabila pH air diatas atau dibawah angka kisaran tersebut, tergolong tidak normal. Perairan bersifat asam apabila pH nya lebih kecil dari 7 dan bersifat basa apabila pHnya lebih besar atau sama dengan 7. Pada industri makanan pada umumnya pHnya rendah, karena banyak mengandung asam-asam organik. Namun pada air buangan industri pH nya juga rendah, karena mengandung asam mineral yang tinggi. Namun adanya karbonat, hidroksida dan bikarbonat menaikkan
kebasaan air. Hal ini dapat terjadi di TPA
sampah, karena sampah yang dibuang banyak mengandung padatan terlarut dan tersuspensi dan disamping mineral- mineral bebas.
89
Perkembangan pH air Sungai Ciketing di lokasi penelitian tidak terlalu berbeda jauh dari tahun 2000-2004. Namun, pada tahun 2003 pH air sungai di inlet sedikit di atas pH air sungai di outlet, sedangkan pada tahun sebelumnya, pH air sungai di inlet di bawah dari outlet. Dari tahun 2000-2002, terjadi peningkatan aktivitas manusia untuk beragam keperluan seperti membuang air buangan hasil pencucian peralatan dapur di tengah aliran Sungai Ciketing, sehingga terjadi peningkatan pH. Sedangkan peningkatan pH air Sungai Ciketing di inlet pada tahun 2003 lebih disebabkan adanya peningkatan aktivitas di daerah inlet. Secara keseluruhan kisaran pH Sungai Ciketing di inlet berada pada 8,00 – 8,93 dengan rata-rata 8,54. Nilai ini menunjukkan bahwa fluktuasi pH air Sungai Ciketing selama periode tanggal 2 Oktober 2004 sampai dengan 27 Nopember 2004 masih normal. Sedangkan kisaran pH di outlet adalah 8,05 – 8,42 dengan rata-ratanya adalah 8,26. Dari ke dua kisaran pH dan rata-rata kisaran pH Sungai Ciketing bersifat basa kisaran pH 8,00-8,54 masih sesuai BMAS Baku Mutu Air Sungai Golongan A dan Golongan B Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1608 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Negara Kependudukkan dan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988. Tingkat warna air Sungai Ciketing pada tanggal 2 Oktober 2004 di inlet adalah 271 unit PtCo dan di outlet adalah 3225 unit PtCo. Angka ini sudah jauh diatas BML air sungai di wilayah DKI yaitu 100 unit PtCo (yang diperbolehkan). Dengan adanya kenaikkan dari 271 unit PtCo ke 3225 unit PtCo menunjukkan adanya peningkatan pencemaran di wilayah TPA yang merupakan kemungkinan besar kontribusi dari kebocoran di TPA tersebut. Disamping itu peningkatan pencemaran rembesan dari sisi zone TPA pada waktu hujan. Pada tanggal 23 Oktober 2004 air Sungai Ciketing di inlet adalah 306 unit PtCo, dan di outlet pada tanggal yang sama adalah 3178 unit PtCo, lebih tinggi daripada di inlet. Tanggal 27 Nopember 2004 warna air Sungai Ciketing pada inlet 244 unit PtCo dan di outlet menjadi 3165 unit PtCo, berarti ada peningkatan pencemaran. Hal ini dapat
dimaklumi,
karena
telah
bercampur
dengan
buangan
lindi,
sehingga
pencemarannya semakin meningkat. Tingkat warna air sungai tersebut semuanya diatas BMAPSA (Baku Mutu Air pada Sumber Air) berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.02/MENKLH/1988 dan BMAS (Baku Mutu Air Sungai) DKI Surat Keputusan Gubernur KDH Jakarta No. 1608 tahun 1988.
90
Secara keseluruhan kisaran warna sebagai salah satu indikator kualitas air Sungai Ciketing di inlet adalah antara 244 unit – 306 unit PtCo dengan rata-rata dari tanggal 2 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 adalah 273,66 unit PtCo. Kisaran warna kualitas air Sungai Ciketing di outlet adalah 3165 – 3225 unit PtCo dan nilai warna rata-ratanya adalah 3169 unit PtCo. Nilai ini lebih tinggi daripada nilai warna rata-rata di inlet. Salah satu parameter untuk mengetahui kualitas air sungai adalah BOD5 . Oksigen terlarut merupakan senyawa yang sangat penting dalam kehidupan perairan pada tingkat konsentrasi tertentu dan berguna untuk penghancuran bahan organik atau zat pencemar dalam air (Saeni, 1988). Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) adalah pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme selama penghancuran bahan organik dalam waktu tertentu dan suhu 20 ºC (Saeni, 1988; Wardhana, 1995; Fardiaz, 1993; Jenie, 1992; Alaert et al., 1984). Selama jangka waktu 5 tahun terakhir, nilai BOD tertinggi terjadi pada tahun 2000 dengan titik outlet memberikan sumbangan BOD sebesar 228,50 mg/l dan titik inlet sebesar 43,50 mg/l. Nilai BOD ini terus mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2004 di titik inlet hanya sebesar 31,90 mg/l dan di titik outlet sebesar 45,60 mg/l. Secara keseluruhan kisaran BOD sebagai salah satu indikator kualitas air Sungai Ciketing di inlet adalah antara 24,5 – 31,9 mg/l dengan rata-rata dari tanggal 2 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 adalah 28,83 mg/l. Kisaran BOD air Sungai Ciketing di outlet adalah 445 – 456 mg/l dan nilai rata-ratanya adalah 471 mg/1. Nilai ini lebih tinggi daripada nilai warna rata-rata di inlet. Selain BOD, parameter lain yang harus diperhatikan dalam melihat kualitas air Sungai Ciketing adalah COD. Adapun perkembangan COD dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada (Lampiran 20). Nilai COD di inlet dan outlet Sungai Ciketing memiliki perkembangan seperti nilai BOD. Nilai COD yang ditemukan di Sungai Ciketing tahun 2000 sangat tinggi, terutama di outlet yang mencapai nilai sebesar 2864,08 mg/l. Nilai COD ini terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2004, kandungannya hanya sekitar 118,80 mg/l, namun nilai COD di inlet nilainya mengalami fluktuasi setelah mengalami peningkatan di tahun 2002 dan 2003, pada tahun 2004 nilainya mengalami penurunan. Secara keseluruhan kisaran COD sebagai salah satu indikator kualitas air Sungai Ciketing di inlet 83-92,3 mg/l, kecendrungan ada kenaikan nilai COD, dan dengan nilai
91
rata-rata dari tanggal 2 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 adalah 88,83 mg/l. Kisaran COD air Sungai Ciketing di outlet adalah 1188-1515 mg/l dan nilai rata-ratanya adalah 1349 mg/l. Nilai ini lebih tinggi daripada nilai rata-rata di inlet. Selain BOD dan COD, kandungan nitrat dan nitrit juga harus diperhatikan dalam pengamatan kualitas air sungai. Nitrat juga terdapat di dalam tanah dan air dengan cara biologis melalui bantuan mikroorganisme. Akar tumbuhan polongan atau kacangkacangan terdapat bakteri yang mempunyai kemamp uan mengikat nitrogen di udara dan selanjutnya melalui proses kimiawi dengan katalis bakteri akan terbentuk nitrat. Di dalam air nitrogen diikat oleh bakteri dan ganggang (Saeni, 1988; Sastrawijaya, 1991). Nitrat Sungai Ciketing di inlet berfluktuasi (Tabel 17) mulai dari 8,34 sampai dengan 7,54 mg/l. Nilai tertinggi pada tanggal 2 Oktober 2004. Berdasarkan BMPAS Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup KEP.02/MENKLH-1988 maksimum yang dianjurkan dan yang diperbolehkan untuk air minum harus nihil atau 0 mg/l dan untuk air golongan B maksimum yang dianjurkan 0,01 mg/l dan maksimum yang diperbolehkan 0,5 mg/l. Mengacu pada peraturan ini, maka konsentrasi N-NO3 untuk baku mutu air golongan B konsentrasi pada tanggal 2 Oktober sampai dengan 27 Nopember 2004 baik di inlet dan di outlet menunjukkan nilai yang semakin besar daripada di inlet. Secara keseluruhan kisaran N-NO3¯, di inlet Sungai Ciketing selama periode tanggal 2 Oktober sampai dengan 27 Nopember 2004 adalah 7,54 – 8,34 mg/l dengan rata-ratanya 7,8 mg/l. Nilai konsentrasi N-NO3 tertinggi di outle adalah 2,55 – 2,97 mg/l dengan rata-ratanya 2,72 mg/l. Nilai ini sudah diatas BMPAS air golongan B. Berarti pencemaran air Sungai Ciketing di outlet semakin bertambah. Nitrit (NO2¯) di inlet Sungai Ciketing (Tabel 17) secara keseluruhan menunjukkan konsentrasi yang tinggi berkisar antara 3,87 – 5,40 mg/l. Konsentrasi tertinggi terjadi pada tanggal 27 Nopember 2004 yaitu 5,54 mg/l. Konsentrasi nitrit tertinggi dicapai pada tanggal 27 Nopember 2004. Rata-rata konsentrasi nitrit selama periode tanggal 2 Oktober sampai dengan 27 Nopember 2004 adalah 4,96 mg/l. Nilai ini sudah diatas BMAPS air golongan A berdasarkan S.K. MENEG KLH No. KEP.02/MENKLH.
Nitrit di outlet Sungai Ciketing secara keseluruhan selama periode tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 dilihat dari rata-rata lebih besar
92
(Tabel 18). Konsentrasi nitrit terendah dicapai pada tanggal 27 Nopember 2004 yaitu 1,05 mg/l dan nitrit tertinggi dicapai pada tanggal 23 Oktober 2004 yaitu 1,42 mg/l. Nilai rata-rata keseluruhannya adalah 1,21 mg/l. Secara keseluruhan nilai nitrit rata-rata di atas baku mutu air golongan B berdasarkan S.K. MENEG KLH No. KEP.02/MENKLH dan baku mutu air golongan A berdasarkan S.K. Gub. KDH DKI No. 1608/1988. Nitrit NO2¯ adalah nitrogen yang teroksidasi dengan tingkat oksidasi +3 dan merupakan keadaan sementara proses oksidasi antara ammonia dan nitrat yang dapat terjadi pada pengolahan air buangan, dalam air sungai dan sistem drainase dan merupakan pencemar berbahaya dalam konsentrasi yang tinggi (Alaert et al., 1983). Nitrit dalam tubuh manusia sangat membahayakan, karena dapat bereaksi dengan hemoglobin dalam darah, sehingga darah tidak dapat mengangkut oksigen. Keadaan ini akan mengakibatkan keracunan pada bayi yang disebut blue baby (Manahan, 1977. Saeni, 1988). Disamping itu nitrit juga dapat menimbulkan nitrosamin pada air buangan tertentu yang dapat menyebabkan kanker (Alaert et al., 1983). C. Perkembangan Kualitas Air Lindi Untuk mengetahui kualitas air lindi, maka perlu diperhatikan kualitas IPAS dengan menilai parameter nitrat, nitrit, BOD5, COD dan pH. Nilai nitrat tertinggi, baik pada inlet maupun outlet terjadi pada tahun 2000 dan 2001, terutama pada IPAS 2. Sampai tahun 2003, kandungan nitrat yang ditemukan pada IPAS 1 dan IPAS 2 Gambar 13 masih di atas ambang batas yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/X/1990, tanggal 3 September 1990 untuk nitrat yaitu sebesar 20 mg/l. 300 250
mg/l
200 inlet
150
outlet
100 50 0 IPAS 1 IPAS 2 IPAS 1 IPAS 2 IPAS 1 IPAS 2 IPAS 1 IPAS 2 IPAS 1 IPAS 2 2000
2001
2002 Tahun
2003
2004
Gambar 13. Perkembangan Parameter Nitrat Air Lindi
93
Namun, untuk tahun 2004 kandungan nitrat air lindi pada IPAS 1 (Inlet) sudah berada dibawah ambang batas yang diperbolehkan, kecuali pada tanggal 27 Nopember 2004 yang merupakan N-NO3 terendah dalam perode 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004, N-NO3 pada tanggal 27 Nopember 2004 ini adalah 3,23 mg/l, NNO3 yang tertinggi terjadi pada tanggal 23 Oktober 2004 dengan konsentrasi sebesar 4,09 mg/l. Rata-rata N-NO3 selama periode 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 ini adalah 3,71 mg/l (Lampiran 4). Sedangkan kandungan nitrat tertinggi di IPAS 1 (outlet) pada tanggal 2 Oktober 2004 sebesar 20,95 mg/l diatas baku mutu
yang diperbolehkan, kecuali pada tanggal 23 Oktober 2004 sebesar 3,03.
Rata-rata N-NO3 selama periode 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 ini adalah 14,65 mg/l. N-NO3 pada IPAS 2 (inlet) periode tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 berada dibawah ambang batas yang diperbolehkan, dengan kisaran 2,99 –3,89 mg/l, dan raa-rata sebesar 3,43 mg/l (Lampiran 5). Sedangkan kandungan nitrat di IPAS 2 (outlet) periode tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 sebesar kisaran 7,08 – 8,01 mg/l dibawah baku mutu yang diperbolehkan, dengan rata-rata N-NO3 selama periode 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 ini adalah 7,39 mg/l. Periode tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 N-NO3 pada IPAS 3 (inlet) dengan kisaran 2,02 – 2,69 mg/l, dan rata-rata sebesar 2,35 mg/l (Lampiran 6), dan pada IPAS 4 (inlet) kisaran 4,98 – 6,46 mg/l, dan rata-rata sebesar 5,77 mg/l (Lampiran 7) berada dibawah ambang batas yang diperbolehkan, Sedangkan nitrat di IPAS 3 (outlet) periode tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 sebesar kisaran 3,55 – 3,92 mg/l, sedangkan pada
IPAS 4
dengan
rata-rata 3,78 mg/l,
kisaran 3,44 – 3,88 mg/l, dengan rata-rata 3,69 mg/l
(Lampiran 11) dibawah baku mutu yang diperbolehkan. Nilai nitrat yang tinggi lebih banyak dijumpai pada outlet, kecuali pada IPAS 1 bulan Oktober, dan IPAS 4 pada bulan Oktober dan November. Konsentrasi nitrat
94
tertinggi terjadi pada IPAS 1 di bulan November di outlet dengan nilai mencapai 19,97 mg/l dan terendah pada IPAS 3 di bulan Oktober di inlet yang mencapai nilai 2,02 mg/l. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan nilai nitrat di IPAS periode OktoberNovember 2004 dapat dilihat pada Gambar 14. Nilai nitrit air lindi di IPAS 1 (inlet) berkisar mulai dari 28,6 yang terendah sampai dengan 43,1 yang tertinggi. Angka terendah dicapai pada tanggal 27 Nopember 2004 dan tertinggi
dicapai pada tanggal 23 Oktober 2004. Nilai rata-rata selama
periode 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 adalah 36,2 mg/l. Secara keseluruhan nitrit rata-rata menunjukkan sudah jauh diatas baku mutu air limbah golongan II, dan IPAS 2, khususnya pada outlet berada di atas baku mutu yang 25
mg/l
20 15
inlet outlet
10 5 0 Okt
Nov. 1
Okt
Nov.
Okt
2
Nov.
Okt
3
Nov. 4
IPAS
Gambar 14. Perkembangan Nitrat di IPAS Periode Oktober- November 2004 diperbolehkan
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
416/Menkes/Per/X/1990 tanggal 3 September 1990 karena memiliki nilai di atas 1 mg/l, kecuali pada tahun 2001. Sedangkan kandungan nitrit air lindi pada inlet masih berada di bawah baku mutu yang diperbolehkan, kecuali pada tahun 2000 dan di IPAS 1 pada tahun 2004. Sedangakan pada IPAS 2 dan 3 (Inlet) berada dibawah baku mutu, hanya pada IPAS 2 tanggal 27 Nopember 2004 dengan nilai 1,044 mg/l. Pada IPAS 4 (inlet) nilai nitrit menunjukkan angka yang sangat tinggi, periode tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 kisaran 116,7 – 1552,5 dengan rata-rata 1037 (Lampiran 7), melebihi baku mutu yang diperbolehkan. Nilai nitrit yang tinggi lebih banyak dijumpai pada titik outlet, kecuali pada IPAS 4. Konsentrasi nitrit tertinggi terjadi pada IPAS 4 di bulan Oktober di inlet dengan nilai mencapai 1444 mg/l dan terendah pada IPAS 2 di bulan Oktober. Untuk
95
lebih jelasnya mengenai perkembangan konsentrasi nitrit di IPAS periode OktoberNovember 2004 dapat dilihat pada Gambar 15. 1600 1400 1200 mg/l
1000 inlet
800
outlet
600 400 200 0 Okt
Nov. 1
Okt
Nov.
Okt
2
Nov. 3
Okt
Nov. 4
IPAS
Gambar 15. Perkembangan Nitrit di IPAS Periode Oktober-November 2004 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/X/1990 tanggal 3 September 1990 yang menetapkan bahwa batas BOD5 yang diperbolehkan adalah 50 mg/l, maka keberadaan BOD air lindi telah sangat mengkhawatirkan. Nilai BOD5, baik di IPAS 1 maupun IPAS 2 sangat tinggi dan hanya ketika tahun 2002 di IPAS 1, nilainya berada di bawah baku mutu yang diperbolehkan. Bahkan pada tahun 2004, nilai BOD5 di IPAS 2 pada inlet mencapai 1008 mg/l. Nilai BOD lebih banyak ditemukan pada inlet, kecuali pada IPAS 2 di tahun 2000 dan 2001 (Lampiran 15 dan 16). Hal ini disebabkan sesudah inlet air lindi terkontaminasi oleh beragam zat atau unsur lain, sehingga kandungan BOD sedikit berkurang.
Nilai BOD5 tertinggi terjadi pada IPAS 4 di bulan Oktober 2004 di inlet
dengan nilai mencapai 1267 mg/l dan terendah pada IPAS 2 di bulan Oktober 2004 di outlet yang mencapai nilai 144 mg/l. Secara umum, nilai BOD di inlet lebih tinggi daripada di outlet. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan nilai BOD di IPAS periode Oktober-November 2004 dapat dilihat pada Gambar 16.
96
1400 1200
mg/l
1000 800
inlet
600
outlet
400 200 0 Okt
Nov. 1
Okt
Nov.
Okt
2
Nov.
Okt
3
Nov. 4
IPAS
Gambar 16. Perkembangan BOD5 di IPAS Periode Oktober-November 2004 Nilai COD lebih banyak ditemukan pada titik inlet, kecuali pada IPAS 2 di tahun 2001 dan IPAS 4 tahun 2000. Nilai COD yang tinggi ditemukan pada IPAS 3 tahun 2001 (Lampiran 14 dan 15). Untuk nilai COD air lindi yang ditemukan, nilainya juga berada di atas baku mutu yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/X/1990 tanggal 3 September 1990 yang menetapkan bahwa batas COD yang diperbolehkan adalah 100 mg/l. Bahkan pada tahun 2004, kandungan COD di IPAS 2 pada titik inlet mencapai 3188 mg/l. Nilai COD dengan BOD tidak terlalu berbeda perkembangannya. Nilai COD tertinggi terjadi pada IPAS 4 di bulan Oktober di titik inlet dengan nilai 3455 mg/l dan terendah pada IPAS 2 di bulan Nopember di titik outlet mencapai nilai 380 mg/l. Secara umum, nilai COD di titik inlet lebih tinggi daripada di titik outlet. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan nilai COD di IPAS periode Oktober-November 2004 dapat dilihat pada Gambar 17. 4000 3500 3000 mg/l
2500 inlet
2000
outlet
1500 1000 500 0 Okt
Nov. 1
Okt
Nov.
Okt
2
Nov. 3
Okt
Nov. 4
IPAS
Gambar 17. COD di IPAS Periode Oktober-November 2004
97
Nilai pH air lindi di IPAS menentukan keseimbangan antara asam dan basa yang diidentifikasikan melalui pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan. Nilai pH air yang normal adalah sekitar netral yaitu kisaran pH 6-8. Apabila pH air diatas atau dibawah angka kisaran tersebut tergolong tidak normal. Air bersifat asam apabila pH nya lebih kecil dari 7 dan bersifat basa apabila pH nya lebih besar atau sama dengan 7. Untuk nilai pH air lindi yang ditemukan, nilainya masih berada dalam baku mutu
yang
diperbolehkan
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
No.
416/Menkes/Per/X/1990 tanggal 3 September 1990 yang menetapkan bahwa pH yang diperbolehkan adalah 6-9. Pada Gambar 18 terlihat bahwa pH di IPAS yang tinggi lebih banyak dijumpai pada bulan Oktober dengan nilai tertinggi berada pada IPAS 3. Nilai pH juga lebih tinggi pada inlet, kecuali pada IPAS 1 di bulan November dan IPAS 4 bulan Oktober, Secara keseluruhan pH air lindi pada IPAS periode bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2004 berada lebih besar atau sama dengan 7 bersifat basa . 8.6 8.4 8.2 8 7.8 pH 7.6 7.4
inlet
7.2 7 6.8
outlet
6.6 Okt
Nov. 1
Okt
Nov.
Okt
2
Nov. 3
Okt
Nov. 4
IPAS
Gambar 18. pH di IPAS Periode Oktober-November 2004 4.3. Komponen Mikrobiologi Kualitas air secara biologis, khususnya secara mikrobiologis, ditentukan oleh banyak parameter. Parameter tersebut adalah E. coli dan coliform, fitoplankton dan bentos. Kehadiran mikroba berupa bakteri pencemaran tinja di dalam air yang digunakan untuk kepentingan hidup manusia (rumah tangga) sangat tidak diharapkan. Untuk keperluan di luar untuk air minum, seperti air kolam renang, dalam 100 ml air
98
kandungan bakteri coli tidak boleh lebih dari 200, sementara untuk air rekriasi tidak boleh mengandung lebih dari 1000 bakteri coli. Banyak jenis bakteri patogen (penyebab penyakit) berkembang dan menyebar melalui badan air, misalnya penyebab penyakit tipus (Salmonella), disentri (Shigella), kolera (Vibrio), dan dipteri (Coryne bacterium). Selain itu banyak bakteri patogen berkembang dan menyebar melalui air, baik yang hidup secara anaerobik maupun yang hidup secara aerobik. Kontak makanan dengan air yang mengandung bakteri tersebut akan dinyatakan berbahaya kalau kemudian termakan. Kandungan E. coli sumur atas dari TPA konsentrasi pada tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2004 kisarannya 52 – 63 MPN/100 ml dengan nilai rata-ratanya 55,66 MPN/100 ml (Tabel 15), sedangkan pada sumur bawah dari TPA kisarannya 0,1 – 50 MPN/100 ml dengan nilai rata-ratanya 23,36 MPN/100 ml (Tabel 16), ini berarti pada sumur-sumur tersebut baik yang diatas maupun yang dibawah dari TPA sudah tercemar E. coli akan tetapi masih di bawah ambang batas BMPSA dan BMAS. Kondisi ini dan buruknya air sumur tersebut, lebih banyak disebabkan oleh buruknya kondisi lingkungan setempat dan pencemaran di sumur atas dan sumur bawah tidak hanya dipengaruhi oleh pencemar dari TPA, tetapi juga akibat adanya pencemaran di sekitar sumur seperti WC dan tumpukan sampah yang dikumpulkan oleh pemulung di sekitarnya. Kandungan koliform sumur jauh lebih tinggi daripada kandungan E. coli pada periode yang sama. Kandungan tertinggi dicapai pada tanggal 27 Nopember 2004 dan terendah pada tanggal 2 Oktober 2004. Kandungan rata-rata 71 MPN/100 ml. Angka ini masih dibawah BMPSA dan BMAS. Dari beberapa komponen mikrobiologi pada kawasan TPA, salah satu diantara yang terpenting adalah faktor keberadaan dan distribusi lalat. Keberaaan dan banyaknya lalat juga dapat dianggap sebabagai cerminan keadaan sanitasi lingkungan. Semakin banyak lalat, semakin menurun kondisi sanitasi lingkungannya, begitu juga sebaliknya. Dengan kondisi ini, lalat dianggap sebagai indikator penyebaran vektor beberapa penyakit yang berbahaya. Pengukuran komponen lalat dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2004 antara pukul 9.30 sampai dengan 15.00 WIB. Jumlah keberadaan lalat menurut lokasinya di TPA Bantar Gebang dan sekitarnya seperti pada Tabel 19.
99
Tabel 19. Distribusi Lalat di Kawasan TPA Bantar Gebang dan Sekitarnya No 1.
2.
3.
4.
Lokasi Ke Arah Kelurahan Sumur Batu ♦ Titik 1 zone IIIC ♦ Titik 2 ♦ Titik 3 ♦ Titik 4 Kelurahan Sumur Batu ♦ Ttitik 5 Batas Kel. S. Batu Ke Arah Kelurahan Taman Sari ♦ Titik 6 zone IIIC ♦ Titik 7 jalan pembatas zona IIIC ♦ Titik 8 tenggara zone IIIC ♦ Titik 9 Kelurahan Taman Sari ♦ Titik 10 tempat cucian plastik Ke Arah Kel. Ciketing Udik ♦ Titik 11 Kel. Ciketing Udik ♦ Titik 12 jala n pembatas TPA ♦ Titik 13 empang cuci plastik Ke Arah Kelurahan Cikiwul ♦ Titik 14 Kel. Cikiwul ♦ Titik 15 zone IIIA ♦ Titik 16 zone IIB ♦ Titik 17 zone IC ♦ Titik 18 zone IA ♦ Titik 19 zone VB
Jumlah
Baku Mutu
8,9 7,4 5,2 3,6 1,5
30 30 30 30 30
Landfill Berangin Sampah kering Landfill Permukiman
12,3 10,4 9,1 3,5 36,8
30 30 30 30 30
Landfill Banyak grobak sampah Landfill Permukiman Tempat cucian plastik
2,9 7,4 6,8
30 30 30
Permukiman Leachate, berangin Tempat cucian plastik
1,9 3,4 0,9 7,8 0,7 0,5
30 30 30 30 30 30
Permukiman Berangin, landfill lama Berangin, landfill lama Sampah baru, berangin Berangin, rumput & landfill Berangin, landfill
Keterangan
* Baku Mutu Kep. Dirjen P2M PLP Depkes No.28-1 II/PD 03.04 LP tanggal 30 Oktober 1989
Pada Tabel 19 tersebut bahwa jumlah populasi lalat di lokasi arah desa Taman Sari yaitu pada titik 10 tempat pencucian pelastik terdapat jumlah lalat 36,8 melebihi baku mutu Kep. Dirjen P2MPLP Depkes No.28-1 11/PD.03.04LP tanggal 30 Oktober 1989 hal ini terjadi karena dilokasi pencucian pelastik yang dilakukan para pemulung menimbulkan bau busuk mengundang lalat. 4.4. Komponen Sosial-Ekonomi A. Karakteristik Responden Masyarakat yang dijadikan responden adalah masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Bantar Gebang, 49,5 % dari mereka tinggal yang jarak rumahnya antara 0-1 km
100
dari lokasi TPA Bantar Gebang dan 3,4 % responden tinggal antara 1-10 km dari TPA Bantar Gebang. Tingkat pendidikan responden mayoritas tamatan SD sebanyak 41,9 % dan 92,7 % dari mereka telah menikah. Sebagian besar memiliki tanggungan antara 1-4 orang. B. Sosial Ekonomi Responden Menurut Haeruman (1979) perubahan atau pengaruh pembangunan tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga sosial atau ekonomi yang seringkali menimbulkan keresahan sosial yang gawat, yang terjadi karena kurangnya pendekatan yang serasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Mengenai pengaruh ekonomi, Suratmo (1988) mengemukakan bahwa perubahan dalam basis ekonomi akan mempengaruhi perubahan dalam kegiatan bukan berbasis ekonomi. Pengaruh ekonomi tersebut bersifat sekunder yang harus diperhitungkan. Kegiatan ekonomi bukan basis mencakup berbagai usaha ekonomi yang terkait secara tidak langsung dengan ekonomi di sektor basis, sebagai contoh jika balai industri berkembang, akan berkembang pula usaha jasa transportasi pedesaan, usaha warung, serta jasa-jasa perdagangan lainnya di desa setempat. Guna mengetahui sejauhmana pengaruh suatu program pembangunan, maka dilaksanakan pemantauan dan evaluasi secara terus- menerus. Hal tersebut diperlukan untuk bisa segera memahami sejauhmana pengaruh dari suatu program pembangunan pada keseimbangan sistem sosial-ekosistem dan keseimbangan tersebut diharapkan agar senantiasa lestari. Apabila kelestarian belum tercapai, maka program pembangunan tersebut perlu mendapatkan masukan untuk menghilangkan faktor- faktor penyebab dan mengurangi tekanannya terhadap lingkungan sosial tersebut, sehingga kelestarian tetap tercapai. Pekerjaan responden mayoritas adalah bergerak di bidang wiraswasta atau berdagang 33,4 %, sedangkan yang berprofesi sebagai karyawan swasta hanya 18,3 % seperti Tabel 20.
101
Tabel 20. Jenis Pekerjaan Responden No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Pekerjaan
Peresentase (%)
Pegawai Negeri atau TNI Swasta Wiraswasta Buruh atau petani Mengojek Lainnya
7,2 18,3 33,4 27 6,6 2
Total
100
Ditinjau dari segi pendapatan 27,4 % mempunyai pendapatan rata-rata antara Rp.500.000,00 – Rp.1.000.000,00, sedangkan yang punya pendapatan lebih dari satu juta sebanyak 15,1 % seperti pada Tabel 21. Pengeluaran terbesar dari penduduk adalah untuk kebutuhan hidup sehari- hari atau 53,4 % sedangkan untuk biaya pendidikan sebanyak 34,2 %. Tabel 21. Tingkat Pendapatan Responden No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tingkat Penghasilan
Peresentase (%)
500.000 500.000 – 1.000.000 1.000.000 – 1.500.000 1.500.000 – 2.000.000 2.000.000 – 2.500.000 > 3.000.000 Tidak menjawab
26 27,4 15,1 13,7 0 1,4 16,4
Total
100
C. Tanggapan Responden terhadap TPA Bantar Gebang Pada umumya 54,7 % penduduk menganggap bahwa aktivitas TPA tidak mengganggu dan berpengaruh terhadap kehidupan mereka, 27,2 % mengganggap kegiatan TPA mengganggu yang menyatakan mendukung atas kehadiran TPA sebanyak 17,6 %. Sumber air yang digunakan oleh warga pada umumnya berasal dari air tanah atau sumur, bahkan masih ada yang membeli air dari tukang air keliling sebanyak 5,6 %. Jawaban responden tentang gangguan terhadap air tanah adalah 29,8 % menganggap masih ada gangguan terhadap kualitas air tanah mereka. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2001, maka ada penurunan. Pada tahun 2001 jumlah responden yang menyatakan ada gangguan sebesar 43,3 %. Wujud gangguan terhadap air tanah menurut responden pada tahun 2004 adalah 19,2 % masalah kebauan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2002 terjadi penurunan karena pada tahun 2002 jawaban responden sebesar 23,3 % seperti Tabel 22.
102
Tabel 22. Wujud Gangguan Terhadap Air Tanah Presentase ( % ) No Wujud Gangguan 2001 2002 2003 1. Berbau 25 23,3 21,4 2. Keruh 15 6,8 5,8 3. Berminyak 3,3 0 0 Total 43,3 30,1 27,2
2004 19,2 5,3 0 24,5
Kisaran 19,2 - 25 5,3 – 6,8 0 – 3,3
Ratarata 22,22 8,22 0,8
Selanjutnya apa yang menjadi penyebab gangguan air tanah menurut responden 19,2 % dikarenakan aktivitas TPA Bantar Gebang (pada tahun 2001 jumlah tersebut adalah 20 %). Penyebab gangguan terhadap air tanah periode tahun 2001 sampai dengan 2004 persentase tertinggi pada tahun 2001 sebesar 20 % dan terendah pada tahun 2004 sebesar 18,7 % yang menyatakan penyebabnya adalah TPA Bantar Gebang. Terdapat penurunan tingkat gangguan dengan nilai kisaran 18,7 – 20 % dan nilai ratarata 19,22 %. Sedangkan yang menyatakan penyebab gangguan dari lain- lain adalah kisaran 11,1 – 18 % dengan nilai rata-rata 5,45 %. Penyebab gangguan air tanah secara rinci diuraikan pada Tabel 23. Tabel 23. Penyebab Gangguan Terhadap Air Tanah Presentase ( % ) PenyebabGangguan No 2001 2002 2003 2004 1. TPA Bantar Gebang 20 19,2 19,0 18,7 2. Lain- lain 18 1,4 1,3 1,1 Total 38 20,6 20,3 19,8
Kisaran 18,7-20 1,1-18
Ratarata 19,22 5,45
Dari Tabel 23 tersebut dapat disimpulkan bahwa, menurut masyarakat gangguan terhadap air tanah karena aktivitas TPA Bantar Gebang berkurang, sedangkan karena adanya aktivitas lainnya menurun. Menurut responden gangguan bau di wilayah TPA Bantar Gebang berasal dari aktivitas TPA Bantar Gebang baik tahun 2001 maupun 2002, 2003 dan 2004 dan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 24. Bau merupakan parameter penting dalam kualitas air minum, parameter tersebut merupakan sifat fisik air yang secara langsung berpengaruh terhadap konsumen (Peany et al, 1986).
103
Tabel 24. Penyebab Gangguan Bau Intensitas Gangguan Presentase ( % ) No Asap 2001 2002 2003 2004 1. Aktivitas TPA Bantar 83,3 82,9 82,9 81,0 Gebang 2. Aktivitas TPS di Luar 1,7 1,4 1,4 6,3 Bantar Gebang 3. Aktivitas TPA Liar di 14,7 15,7 15,7 12,7 Sekitar TPA Total
100
100
100
81,0-83,3
Ratarata 82,22
1,5-6,3
3,47
12,7-15,7
14,22
Kisaran
100
Berdasarkan hasil analisis kualitas udara, ya ng menjadi sumber bau adalah NH3 (amonia) dan H2S, namun demikian nilai kedua parameter tersebut masih dibawah baku mutu lingkungan. D. Kesehatan Masyarakat Pengaruh sampah terhadap kesehatan lingkungan dapat terjadi melalui pengaruh langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung terjadi akibat kontak langsung dengan sampah, dimana sampah tersebut ada yang bersifat racun, korosif terhadap tubuh, karsionogenik, teratogenik dan ada juga yang mengandung kuman patogen yang langsung dapat menularkan penyakit Slamet, (1994). Pengaruh tidak langsung dapat dirasakan oleh manusia terutama akibat pembusukan, pembakaran dan pembuangan sampah. Dekomposisi sampah biasanya terjadi secara aerobik, dilanjutkan secara fakultatif, bahkan terjadi secara anaerobik jika kehabisan oksigen. Dekomposisi secara aerobik menghasilkan lindi dan gas. Pengaruh tidak langsung juga terjadi melalui vektor yang dibawa hewan inang yang hidup dan berkembang biak di sampah, misalnya tikus adalah inang pinjal sebagai vektor penyakit pes, dan lalat merupakan vektor utama terhadap penyakit disentri Slamet, (1994). Pengelolaan sampah yang kurang baik, selain menimbulkan penyakit, juga dapat menimbulkan efek terhadap kualitas sosial lingkungan, terutama penurunan estetika yang ditunjukan adanya kesan jorok, jijik, bau dan sebagainya Saruji, (986) Perkembangan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan TPA didekati dengan analisis data sekunder khususnya persentase penyakit di Kecamatan Bantar Gebang, terhadap 5 penyakit besar, seperti disajikan dala m Tabel 25. Tabel tersebut memperlihatkan jenis penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Kota Bekasi, yakni ISPA, penyakit gigi, gastritis, infeksi kulit dan diare.
104
Berdasarkan Tabel 25 dapat dilihat bahwa perkembangan pola penyakit di wilayah Kota Bekasi dan Kecamatan Bantar Gebang dalam 7 tahun terakhir, terutama dari tahun 1998-2004 menunjukkan pola yang relatif sama. Misalnya penyakit ISPA untuk wilayah Bantar Gebang antara 32,9 – 44,3 %, sedangkan wilayah Kota Bekasi juga sebesar antara 37,4 – 44,3 %. Berdasarkan Uji T menunjukkan bahwa jenis penyakit ISPA di wilayah Kota Bekasi dan Kecamatan Bantar Gebang tersebut adalah relatif sama atau tidak berbeda secara nyata. Tabel 25. Jenis Penyakit di Kota Bekasi dalam 7 tahun terakhir No 1.
2.
3.
4.
5.
Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Jenis Penyakit
ISPA
Penyakit Gigi
Gastritis
Infeksi Kulit
Diare
Wilayah Kota Bekasi ( % ) Bantar Gebang ( % ) 44,3 40,9 37,4 38,8 36,7 34,9 31,8 14,9 2,2 15,4 12,3 11,7 10,8 14,5 10,5 3,7 7,4 6,2 5,8 5,2
34,1 44,3 40,0 32,9 30,4 29,5 28,6 12,2 14,9 24,1 11,2 10,6 10,4 9,7 17,5 14,5 11,1 9,2 8,7 7,3 6,4
10,2 17,0 5,5 10,2 8,4 7,2 6,5 7,6 22,8 9,5 6,0 5,8 4,9 4,3
11,7 10,2 8,4 3,4 3,0 2,6 2,4 4,9 7,6 8,1 8,4 7,9 6,2 5,7
Perkembangan penyakit gigi di wilayah Kecamatan Bantar Gebang sebesar 11,2-24 %, sedangkan wilayah Kota Bekasi sebesar 2,2-15,4 %. Begitu juga untuk
105
penyakit Gastritis untuk wilayah Bantar Gebang lebih besar yakni 9,2-17,5 % dan wilayah Kota Bekasi sebesar 3,7-14,5 %. Perbedaan tersebut berdasarkan persentasenya terlihat berbeda, namun berdasarkan uji T, menunjukkan relatif tidak berbeda nyata. Namun demikian karena menyangkut penyakit pada manusia, maka perkembangan penyakit tersebut perlu mendapat perhatian yang serius. Kedua perkembangan penyakit lainnya yaitu penyakit kulit dan diare menunjukkan distribusi yang sama antara wilayah Kota Bekasi dan wilayah Bantar Gebang. Hal ini menunjukkan bahwa pola penyebaran penyakit tersebut adalah sama untuk seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bekasi, tidak ada gejolak yang berbeda dengan wilayah Kota Bekasi. Status kesehatan masyarakat di sekitar lokasi TPA Bantar Gebang hingga medio tahun 2004 data Puskesmas Bantar Gebang, menunjukkan bahwa penyakit yang paling banyak diderita adalah ISPA, penyakit gigi, penyakit kulit, gastritis dan diare. Perkembangan pola penyakit di wilayah Bantar Gebang relatif memiliki karakteristik sama dengan wilayah Kota Bekasi. Namun demikian perhatian pada masyarakat sekitar tetap perlu mendapat perhatian yang serius sehubungan dengan upaya pemberian kompensasi berupa pengobatan cuma-cuma bagi masyarakat dan penderita beberapa penyakit pada masyarakat di sekitar lokasi TPA yang sangat erat hubungannya dengan saluran pernapasan. TPA Bantar Gebang memberikan kontribusi terhadap pencetusan
atau intensitas rasa sakit penyakit batuk, sesak napas, ISPA,
pusing dan sakit perut. Pada tahun 2004 persepsi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi TPA Bantar Gebang terhadap gangguan kesehatan mulai bergeser ke arah yang lebih baik. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 26. Pada tahun 2004 sebanyak 9,4 % responden (Tahun 2001 sebanyak 35,0 %) menyatakan tidak pernah, sedangkan sisanya kadang-kadang merasakan sakit. Kisaran terhadap gangguan kesehatan, intensitas sakit dalam beberapa tahun terakhir yang menyatakan tidak pernah 9,4-35,0 % dengan nilai rata-rata 16,47 %. Sedangkan yang menyatakan kadang-kadang dengan kisaran 20-50,2 % dengan nilai rata-rata 38,02 %. Nilai ini menunjukkan peningkatan dari 43,6 %. Jenis penyakit yang sering responden alami adalah flu dan batuk pilek tahun 2003 menjadi 50,2 % tahun 2004 (Tabel 26). Jenis penyakit yang sering responden alami adalah flu dan batuk pilek yaitu sebesar
106
58,7 % (tahun 2004), gangguan pernapasan sebanyak 24,3 %, diare dan muntaber sebanyak 3,6 % (tahun 2004), dan sisanya oleh berbagai jenis penyebab. Tabel 26. Persepsi Responden terhadap Gangguan Kesehatan tahun 2001-2004 No
Karakteristik
1
Intensitas sakit dalam Beberapa tahun terakhir
2.
3
4
5
Sakit sering Dialami
yang
Penyebab sakit
Bila sakit, cara berobat
Institusi pengelola Pengobatan gratis
Sering Kadang-kadang Jarang Tidak Pernah
2001 33,3 20,0 11,7 35,0
Presen (%) 2002 2003 11,0 10,8 38,3 43,6 39,7 40,2 11,0 10,5
2004 8,6 50,2 43,7 9,4
Flu, Batuk, Pilek, Pernapasan Diare, Muntaber Lainnya
38,5 30,5 331 17,9
56,9 23,1 4,6 15,4
58,3 20,1 4,2 14,7
58,7 24,3 3,6 12,0
59
26,9 14,2 29,4
19,7 10,3 33,6
10,3-16,9 15,4-33,6
34,1 10,35 26,52
22-25,6
23,95
15-36,3
26,57 39,8 45,77 0,0
Uraian
Kisaran 8,6-33,3 28,0-50,2 11,7-43,7
9,4-35,0 38,5-58,7 20,1-30,5
3,6-33,1 12-7,9
Aktivitas TPA Aktivitas TPA liar Lingkungan kurang sehat Sebab-sebab lain
15,4
30,8 16,9 27,7
19,7-59
25,6
24,6
23,6
22,0
Beli obat sendiri Ke Dokter Ke Puskesmas Dukun atau tabib
15,0 41,7 43,3 0,0
24,6 30,8 44,6 0,0
30,4 42,5 47,2 0,0
36,3 44,2 48,0 0,0
Pemrov DKI Pemerintah Kota/Bekasi Instansi pemerintah lain Institusi swasta Tidak jawab
27,8 50,0
35,6 8,2
30,2 7,9
22,4 5,7
22,4-35,6
16,7 5,6
6,9 5,5 43,8
5,8 5,4 36,7
4,8 4,9 29,8
4,8-16,7 4,9-5,6
30,8-44,2
43,3-48 0,0 5,7-50
29,8-43,8
Ratarata 15,92 38,02 33,82 16,47 53,1 24,5 85,85 15
29 17,95 8,55 5,35 27,57
Responden berobat ke Puskesmas sebesar 48,0 % (tahun 2001 sebanyak 43,3 %), dan pergi ke dokter sebanyak 44,2 % (tahun 2001 sebanyak 41,7 %), membeli obat sendiri sebanyak 36,3 % (tahun 2001 sebanyak 15,0 %). Pada tahun 2004 responden yang berpendapat bahwa instansi yang melakukan pengobatan sebagai kompensasi dampak negatif adalah Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 22,4 % (tahun 2001 sebanyak 27,8 %), sebanyak 5,7 % responden menyatakan bahwa instansi pengelola pengobatan gratis adalah Pemerintah Kota Bekasi (tahun 2001 sebanyak 50,0 %). Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi TPA Bantar Gebang, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan termasuk diantaranya adalah penyediaan fasilitas kesehatan di sekitar lokasi TPA Bantar Gebang. Adanya kesepakatan antara pihak Pemda DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam
107
bentuk penyediaan dana kompensasi termasuk di dalamnya adalah penyediaan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas pembantu dengan segala kelengkapannya. Keberadaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas pembantu tersebut, sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi TPA Bantar Gebang. Diharapkan dengan adanya fasilitas kesehatan tersebut angka kesakitan masyarakat di sekitar lokasi TPA Bantar Gebang dapat ditekan seminimal mungkin. E. Umur Teknis TPA Perkiraan umur teknis TPA ditetapkan beberapa skenario antara lain menetapkan bahwa ketinggian sampah adalah sebesar 17 m dari dasar konstruksi atau 12 m dari permukaan tanah. Berdasarkan
ketinggian tumpukan sampah tersebut,
dengan luas total 76,06 ha, maka umur teknis TPA adalah selama 332 hari atau 1 tahun seperti pada Tabel 27 (Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2002). Berdasarkan skenario ini, ketinggian 12-15 m secara teknis memerlukan persyaratan tertentu berupa pemadatan, harus sempurna sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi penumpukkan sampah berikutnya, dan untuk beroperasinya alat berat, serta meningkatkan kemampuan IPAS, karena beban air lindi akan semakin besar, hal ini berimplikasi pada peningkatan kemampuan pengelolaan air lindi. Tabel 27. Umur Teknis TPA Bantar Gebang Zone
Luas (m²)
I II III IV V Jumlah
183.000 167.000 250.600 64.900 95.000 760.700
Tinggi Teknis (m)
Tinggi Aktual
Selisih (m) (3-4)
12 12 12 12 12
8,2 6,1 8,6 4,7 6,1
3,8 5,9 3,4 7,3 5,9
Tinggi Harian
0.061 0.066 0.044 0.171 0.117
Susut Harian
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Selisih (6-7)
Umur (hari)
0.059 0.064 0.042 0.169 0.115
64.9 91.6 80.6 43.2 51.4 331.7
Sumber: Evaluasi Pemantauan TPA Bantar Gebang, 2002.
F. Kompos dan Daur Ulang a. Komposting Program komposting belum dapat sebagai faktor utama dalam reduksi sampah, paling tidak untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Walaupun demikian upaya-upaya tersebut perlu terus diperbaiki dan dikembangkan. Sampah domestik merupakan potensi yang sangat besar untuk produksi kompos. Namun upaya yang diperlukan untuk
108
merubah perilaku dan kelembagaan pemilahan sampah pada sumbernya, khususnya sampah domestik, akan sangat banyak, tidak termasuk introduksi minset untuk memandang kompos sebagai produk bermanfaat. Karena itu, bagi Jakarta, komposting tidak dapat dijadikan prioritas mendesak, terutama dalam waktu dekat. Asumsi bahwa sumber kompos yang paling mudah dan praktis adalah sampah pasar, yang dapat dikumpulkan secara terpisah. Rencana perkomposan perlu disusun tersendiri, meliputi identifikasi pemanfaatan kompos, komposisinya, kebutuhan lahan, serta pengelolaannya secara menyeluruh. Program komposting sampah domestik perlu dikembangkan melalui proyek-proyek percontoha n. Komposting sampah domestik sekala besar dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan sektor swasta. Kompos skala kecil dapat berhasil karena secara pembiayaan modal dapat kembali karena pasar juga belum terbentuk secara baik. Pembeli hanya dari kalangan pengguna tanaman hias. Pada produksi skala sedang, yang menjadi kendala pertama adalah modal investasi, akan sulit pengembalian dan pinjaman karena pasar tidak membeli produk sebanyak itu. Hal lain adalah faktor ongkos angkut, bahan bakar sampah organik terpilih kelokasi instalasi kompos. Jelas harga kompos yang saat ini berlaku tidak akan cocok (berarti akan lebih mahal). Program kompos secara umum perlu digerakan dari lapisan masyarakat bawah. Selama ini melalui pilot proyek semua stakholder diundang, namun didalam pelaksanaan dilapangan hanya mereka yang benar-benar ingin memperoleh manfaat dari proyek tersebut. Dengan demikian, jika dana proyek tidak dikucurkan lagi, maka kegiatan kompos berhenti dan masyarakat tidak melangsungkan pemilahan sampahnya lagi. Dengan demikian, kondisi dan permasalahan pengkomposan terdiri dari beberapa aspek antara lain adalah: a. Aspek Teknis: (1). Kompos melalui proses windrow pada program UDPK (Unit Daur Ulang dan Produksi Kompos). (2). Sebetulnya ada proses produksi kompos lain yang disebut Vermics, adalah kotoran cacing tanah yang bercampur dengan hasil pembusukan sampah organik. Kualitasnya sedikit lebih unggul dari proses windrow. Ketekunan pengelola dan pemeliharaan cacing serta pasar kompos vermics ini sangat menentukan berhasil tidaknya metodologi ini. (3). Produksi kompos skala kecil menunjukkan bahwa proses windrow dapat ditingkatkan kapasitasnya, melalui rekayasa mesin kompos Aerob maupun Anaerob. Dari segi waktu proses aerob lebih
109
lama, yaitu membutuhkan waktu di atas 35 hari, sedangkan proses anaerob sudah dapat diperoleh produksi kompos setelah 18-20 hari. dan (4).
Permasalahan
pengkomposan ini terletak di pasar petani yang membutuhkan pupuk, kadang-kadang belum tertarik pada produk kompos ini. b. Aspek Kelembagaan: Produk kompos hanya mempunyai pasar pada masyarakat yang gemar tanaman hias atau taman pekarangan saja. Karena itu produksi kompos secara informal dan skala kecil cukup berhasil. c. Aspek Pembiayaan: Pada umumnya kegiatan produksi skala kecil yang dibina oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah termasuk pembiayaanya pada program 3R, zero waste atau UDPK. Kelompok swasta yang berkiprah di bidang kompos skala kecil umumnya membiayai usahanya yang umumnya mereka mempunyai langganan pembeli. Pasar kompos belum terbentuk secara baik dan banyak usahawan lama- lama yang menon-aktifkan produksinya. d. Aspek Hukum: SK Gubernur Nomor 1281/1988 tanggal 21 Juli 1988 tentang Pola Penanggulangan Kebersihan Lingkungan di DKI Jakarta. Program kompos dapat dikatagorikan program sampah tidak dapat didaur ulang, namun diproses menjadi material yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Proses konversi biologis sampah memiliki peran utama dalam menejemen persampahan dan dapat diterapkan pada beberapa bagian dalam aliran limbah. Aplikasi dari proses biologi seperti misalnya pengomposan limbah atau produksi gas bio, dapat mengkonversi limbah dalam aliran limbah. Proses biologi dapat juga digunakan setelah proses pengumpulan sampah sebagai berikut: mengurangi volume sampah pada TPA (lebih dari 50%); pemulihan energi yang terdapat pada sampah (sebagai biogas) dan menghasilkan suatu produk yang lebih stabil dan bermanfaat (seperti pupuk kompos). b. Daur ulang Diasumsikan bahwa 20 % sampah per tahun akan dikembangkan termasuk tambahan 2 % untuk daur ulang di Bantar Gebang. Model pemb uangan sampah di tiap daerah pelayanan memperkirakan 20 % daur ulang dan 4 % di komposkan. Perbedaan penting adalah bahwa daur ulang sedang berlangsung serta harus dibatasi di dalam kota dan dimodifikasi di Bantar Gebang, sedangkan komposting dapat dikatakan bahwa ada dan harus dibina sepanjang waktu. Salah satu program 3R adalah daur ulang, dapat dikatakan bahwa sejumlah sampah yang akan diolah di TPA dapat diolah dengan proses
110
daur ulang. Pemilahan sampah pada sumbernya merupakan aktivitas penting dalam sistem manajemen persampahan terpadu.
Pendekatan yang dapat dilakukan dalam
kegiatan daur ulang, mencakup: 1) identifikasi material untuk diubah atau diproses; 2) identifikasi kesempatan pakai ulang dan proses daur ulang, dan 3) spesifikasi dari pembeli terhadap materi yang akan dipulihkan. Kondisi daur ulang di Bantar Gebang merupakan hal yang agak berbeda dan memerlukan upaya- upaya drastis untuk memperbaiki kondisi sekarang yang sangat disesalkan. Sangat memperhatikan, bahwa TPA Bantar Gebang yang dimaksudkan untuk dioperasikan secara sanitari landfill secara sempurna tidak jadi masalah berapa lama TPA tersebut akan digunakan, membiarkan para pemulung yang hidup dalam kondisi menyedihkan dan bahkan bekerja dalam kondisi yang lebih menyedihkan lagi. 4.5. Hasil Sintesis AHP Setelah proses pembentukan pohon hirarki keputusan, penentuan urutan prioritas penentuan formula pembobotan, maka dapat diambil sintesisnya untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk menentukan pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi diperlukan alternatif pemilihan yang akan ditentukan kemudian, kriteria untuk membuat keputusan antara lain seperti Gambar 20. Setelah proses pembentukan pohon hirarki keputusan, penentuan urutan prioritas parameter penilai pemanfaatan TPA pasca operasi dan penentuan formula pembobotan parameter, maka dapat diambil sintesisnya untuk dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan AHP. Penyusunan struktur hirarki pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat berdasarkan keterkaitan yang menjadi bagian dari lingkup permasalahan tersebut. Struktur hirarki disusun dari empat level, yaitu fokus, aktor, kriteria dan alternatif kebijakan.
Gambar 19: Lokasi TPA Bantar Gebang zone IV Level I Level I menggambarkan tujuan utama penggunaan AHP sebagai metode analisis keputusan yaitu memilih kebijakan pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi Berbasis Masyarakat.
111
Level II Level II menampilkan aktor-aktor yang harus diperhitungkan dalam rangka pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat,
aktor-aktor tersebut
meliputi: masyarakat, swasta dan pemerintah. Level III Level III menyajikan kriteria yang diperhitungkan dalam pemanfaatannya. Kriteria yang dijadikan bahan pertimbangan adalah: fisik-kimia, mikrobiologi dan sosial ekonomi serta kesehatan yang merupakan arahan bagi perencanaan ke depan dalam pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi. Level IV Level IV menampilkan penilaian untuk masing- masing kriteria yang mengacu pada kondisi exsisting dan perencanaan terhadap alternatif keputusan yang ditawarkan. Ditetapkan lima tingkat penilaian yaitu sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Penilaian terhadap kriteria diberikan oleh pengambil keputusan berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan. Untuk lebih
jelasnya tiap
level dalam
memberikan arahan pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi pada Gambar 20. Pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi Berbasis Masyarakat
Pemerintah
Swasta
Fokus
Masyarakat
Aktor
Kriteria
Fisik Kimia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mikrobiologi
Hutan Kota/Penghijauan Pariwisata Lapangan Golf TPA Terpadu Perumahan Penambangan Gas dan Energi Listrik Lahan Budidaya Industri
Gambar 20: Struktur Hirarki
Sosial Ekonomi dan Kesehatan
Alternatif
112
Dari ketiga kriteria tersebut: fisik-kimia, mikrobiologi serta sosial ekonomi dan kesehatan, perlu ditentukan tingkat kepentingannya dengan menentukan bobot secara sembarang atau dengan membuat skala interval untuk menentukan ranking setiap kriteria atau perbandingan berpasangan, tingkat kepentingan suatu kriteria relatif terhadap kriteria lain dapat dinyatakan dengan jelas. Untuk menentukan bobot dari kriteria dengan jelas menentukan nilai eigen dengan menguadratkan matriks, menghitung jumlah nilai dari setiap baris, kemudian melakukan normalisasi. Berdasarkan nilai eigen maka diketahui bahwa kriteria yang paling penting adalah fisikkimia, sosial ekonomi dan kesehatan serta mikrobiologi. Untuk menentukan alternatif yang akan dipilih dari delapan alternatif yang ada, dalam pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat, kemudian dilakukan analisis setiap zone dengan menggunakan AHP (Gambar 21). Hal ini sangat baik dilakukan mengingat kondisi TPA sampah saat ini dan untuk menentukan pemanfaatannya kedepan, serta mengharapkan keterlibatan masyarakat sekitar TPA, dengan tetap menjaga kua litas lingkungan. Kajian pembahasan AHP meliputi: data keluaran dan hasil. Data sintesis ditampilkan untuk level I dan masing- masing kriteria di level II. AHP dalam masing- masing model penilaian pemanfaatan dapat diuraikan sebagai berikut: A. Hasil Sintesis AHP pada zone I Hasil sintesis untuk AHP dalam penilaian zone I adalah sebagai berikut:
Gambar: 21 Hasil sintesis AHP untuk penggunaan zone I Gambar 21 menunjukkan bahwa urutan peringkat alternatif tiga teratas pada zone I pemanfaatannya adalah: Hutan Kota/Penghijauan dengan nilai 0,381, TPA Terpadu dengan nilai 0,297, dan Penambangan gas dan energi listrik dengan nilai
113
0,179. Artinya ketiga alternatif pemanfaatan tersebut secara fisik-kimia, mikrobiologi dan sosial ekonomi serta kesehatan masyarakat pada zone I mempunyai daya dukung lebih baik dibanding alternatif sisanya. Dari alternatif yang dipilih pada zone I dalam pemanfaatan TPA Pascaoperasi Berbasis
Masyarakat
maka
prioritas
utama
adalah
Hutan
Kota/Penghijauan,
berdasarkan analisis kesesuaian lahan dengan menggunakan AHP dengan skor berturutturut: 0,381; 0,297; 0,179; 0,073; 0,030; 0,021; 0,014 dan 0,005. Selain dapat membandingkan peringkat antara zone untuk pemanfaatan lahan, maka dapat dibandingkan perbedaan skor dan alternatif ketiga teratas. Misalnya antara Hutan Kota/Penghijauan dengan TPA Terpadu terdapat perbedaan skor 0,87 dan TPA Terpadu dengan penambangan gas energi listrik perbedaannya 0,118, sedangkan antara penambangan gas dan energi listrik dengan lahan budidaya memiliki perbedaan skor 0,124. Secara teoritis perbedaan kesesuaian lahan untuk Hutan Kota/Penghijauan dengan TPA Terpadu sangat kecil. B. Hasil Sintesis AHP pada zone II Hasil sintesis untuk AHP dalam penilaian zone II adalah sebagai berikut:
Gambar: 22 Hasil sintesis AHP untuk penggunaan zone II Gambar 22 menunjukkan bahwa urutan peringkat alternatif tiga teratas pada zone II pemanfaatannya adalah: Hutan Kota/Penghijauan dengan nilai 0,361, TPA Terpadu dengan nilai 0,292, dan penambangan gas dan energi listrik dengan nilai 0,154. Artinya ketiga alternatif pemanfaatan tersebut secara fisik-kimia, mikrobiologi dan sosial ekonomi serta kesehatan masyarakat pada zone II mempunyai daya dukung lebih baik dibanding alternatif sisanya. Dari alternatif yang dipilih pada zone II dalam pemanfaatan TPA Pascaoperasi Berbasis
Masyarakat
maka
prioritas
utama
adalah
Hutan
Kota/Penghijauan,
114
berdasarkan analisis kesesuaian lahan dengan menggunakan AHP dengan skor berturutturut: 0,361; 0,292; 0,154; 0,095; 0,042; 0,032; dan 0,024. Selain dapat membandingkan peringkat antara zone untuk pemanfaatan lahan, maka dapat dibandingkan perbedaan skor dan alternatif ketiga teratas. Misalnya antara Hutan Kota/Penghijauan dengan TPA Terpadu terdapat perbedaan skor 0,069 dan TPA Terpadu dengan penambanga n gas dan energi listrik perbedaannya 0,138, sedangkan antara penambangan gas dan energi listrik dengan lahan budidaya memiliki perbedaan skor 0,059. Secara teoritis perbedaan kesesuaian lahan untuk Hutan Kota/Penghijauan dengan TPA Terpadu sangat kecil. C. Hasil Sintesis AHP pada zone III Hasil sintesis untuk AHP dalam penilaian zone III adalah sebagai berikut:
Gambar: 23 Hasil sintesis AHP untuk penggunaan zone III Gambar 23 menunjukkan bahwa urutan peringkat alternatif tiga teratas pada zone III pemanfaatannya adalah: TPA Terpadu dengan nilai 0,336, Hutan Kota/Penghijauan dengan nilai 0,294, dan penambangan gas dan energi listrik dengan nilai 0,137. Artinya ketiga alternatif pemanfaatan tersebut secara fisik-kimia, mikrobiologi dan sosial ekonomi serta kesehatan masyarakat pada zone III mempunyai daya dukung lebih baik dibanding alternatif sisanya. Dari alternatif yang dipilih pada zone III dalam pemanfaatan TPA Pascaoperasi Berbasis Masyarakat, maka prioritas utama adalah TPA Terpadu, berdasarkan ana lisis kesesuaian lahan dengan menggunakan AHP dengan skor berturut-turut: 0,336; 0,294; 0,137; 0,112; 0,080; 0,022; 0,016 dan 0,003. Selain dapat membandingkan peringkat antara zone untuk pemanfaatan lahan, maka dapat dibandingkan perbedaan skor dan alternatif ketiga teratas. Misalnya antara TPA Terpadu dengan Hutan Kota/Penghijauan dengan terdapat perbedaan skor 0,042 dan Hutan Kota/Penghijauan dengan
115
penambangan gas dan energi listrik perbedaannya 0,157, sedangkan antara penambangan gas dan energi listrik dengan lahan budidaya memiliki perbedaan skor 0,025. Secara teoritis perbedaan kesesuaian lahan untuk TPA Terpadu dengan Hutan Kota/Penghijauan sangat kecil. D. Hasil Sintesis AHP pada zone IV Hasil sintesis untuk AHP dalam penilaian zone IV adalah sebaga i berikut:
Gambar: 24 Hasil sintesis AHP untuk penggunaan pada zone IV Gambar 24 menunjukkan bahwa urutan peringkat alternatif tiga teratas pada zone IV pemanfaatannya adalah: TPA Terpadu dengan nilai 0,335, Hutan Kota/Penghijauan dengan nilai 0,243, dan Penambangan gan dan energi listrik dengan nilai 0,145. Artinya ketiga alternatif pemanfaatan tersebut secara fisik-kimia, mikrobiologi dan sosial ekonomi serta kesehatan masyarakat pada zone IV mempunyai daya dukung lebih baik dibanding alternatif sisanya. Dari alternatif yang dipilih pada zone IV dalam pemanfaatan TPA Pascaoperasi Berbasis Masyarakat maka prioritas utama adalah TPA Terpadu, berdasarkan analisis kesesuaian lahan dengan menggunakan AHP dengan skor berturut-turut: 0,335; 0,243; 0,145; 0,109; 0,081; 0,052; 0,027 dan 0,008. Selain dapat membandingkan peringkat antara zone untuk pemanfaatan lahan, maka dapat dibandingkan perbedaan skor dan alternatif ketiga teratas. Misalnya antara TPA Terpadu dengan Hutan Kota/Penghijauan terdapat perbedaan skor 0,092 dan Hutan Kota/Penghijauan dengan penambangan gas dan energi listrik perbedaannya 0,098, sedangkan antara penambangan gas dan energi listrik dengan lahan budidaya memiliki perbedaan skor 0,036. Secara teoritis perbedaan kesesuaian lahan untuk TPA Terpadu dengan Hutan Kota/Penghijauan sangat kecil.
116
E. Hasil Sintesis AHP pada zone V Hasil sintesis untuk AHP dalam penilaian zone V adalah sebagai berikut:
Gambar: 25 Hasil sintesis AHP untuk penggunaan zone V Gambar 25 menunjukkan bahwa urutan peringkat alternatif tiga teratas pada zone V pemanfaatannya adalah: TPA Terpadu dengan nilai 0,387, Hutan Kota/Penghijauan dengan nilai skor 0,342, dan penambangan gas dan energi listirk dengan nilai skor 0,147. Artinya ketiga alternatif tersebut secara fisik-kimia, mikrobiologi dan sosial ekonomi serta kesehatan masyarakat pada zone V mempunyai daya dukung lebih baik dibanding alternatif sisanya. Dari alternatif yang dipilih pada zone V dalam pemanfaatan TPA Pascaoperasi Berbasis Masyarakat, maka prioritas utama adalah TPA Terpadu, berdasarkan analisis kesesuaian lahan dengan menggunakan AHP dengan skor berturut-turut: 0,387; 0,342; 0,147; 0,070; 0,044; dan 0,010. Selain dapat membandingkan peringkat antara zone untuk pemanfaatan lahan, maka dapat dibandingkan perbedaan skor dan alternatif ketiga teratas. Misalnya antara TPA Terpadu dengan Hutan Kota/Penghijauan terdapat perbedaan nilai skor 0,045 dan Hutan Kota/Penghijauan dengan penambangan gas dan energi listrik perbedaan skor 0,195, sedangkan antara penambangan gas dan energi listrik dengan lahan budidaya memiliki perbedaan skor 0,077. Secara teoritis perbedaan kesesuaian lahan untuk TPA Terpadu dengan Hutan Kota/Penghijauan sangat kecil. F. Prioritas pemanfaatan TPA setiap zone Terlihat bahwa hasil AHP menunjukkan untuk pemanfaatan TPA Bantar Gebang pascaoperasi pada zone I dan zone II alternatif terbaik adalah untuk hutan kota/penghijauan, sedangkan pada zone III sampai dengan zone V terbaik untuk TPA Terpadu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan TPA pascaoperasi dapat
117
digunakan sebagai TPA Terpadu, hal ini sangat baik dilakukan mengingat TPA sampah pada kondisi saat ini masih dapat digunakan, pengelolaannya cukup baik, keterlibatan masyarakat sekitar sudah ada dalam pengelolaan, memiliki potensi untuk kompos cukup besar, kawasan ini strategis dan terjadi keterpaduan dalam pemanfaatan lahan setiap zone, untuk zone I dan zone II dijadikan untuk hutan kota/penghijauan, sedangkan pada zone III sampai dengan zone V dijadikan TPA yang dapat menampung sampah dari DKI Jakarta dan Kota Bekasi, pengelolaan TPA dilaksanakan oleh pihak swasta yang melibatkan masyarakat sekitar TPA sebagai operator dan pemulung untuk mengambil sampah yang dapat di jadikan daur ulang, dan akan mengurangi beban TPA terhadap sampah non organik dan akan mempengaruhi usia dari TPA itu sendiri dengan tetap menjaga keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan sekaligus proses pembuatan kompos karena pada TPA tersebut memiliki potensi cukup besar. Dengan memanfaatkan lahan TPA setiap zone secara proporsional, maka TPA Terpadu akan mendapat suplai sampah organik untuk proses pembentukan kompos sekaligus melakukan penanaman pohon penghijauan. Pilihan pemanfaatan lainnya yang dapat dikembangkan adalah hutan kota/penghijauan, penambangan gas dan energi listrik, lahan budidaya, dan TPA Bantar Gebang dijadikan pusat kajian pengelolaan sampah
negara
Asia.
Untuk
pemanfaatan
perumahan
dan
industri
tidak
direkomendasikan, karena sangat banyak faktor pembatasnya, sehingga memerlukan masukan tinggi untuk meningkatkan kualitas kawasan setiap zonenya. Bagi pengambil kebijakan, pilihan pemanfaatan TPA Terpadu dapat dilihat dari tingkat kesesuaiannya, tetapi untuk suatu kawasan zone, maka harus mempertimbangkan: (1) Luas lahan setiap zone, (2) mulai digunakan setiap zone, (3) ketinggian sampah, (4) lahan yang efektif digunakan, dan (5) Instalasi Pengelolaan Air Sampah. Dari alternatif yang dipilih dalam pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat adalah TPA Terpadu, maka pengambilan kebijakan dapat memilih 3 alternatif yang peringkat kesesuaian lahannya berada di atas, sehingga dapat dijadikan acuan dalam rencana pemanfaatan TPA pascaoperasi. Untuk meningkatkan tingkat kesesuaian lahan untuk alternatif pemanfaatan, maka faktor pembatas di tiap-tiap zone harus diminimalkan dan apabila memungkinkan dihapuskan. Faktor pembatas masingmasing pemanfaatan lahan yaitu: TPA Terpadu, hutan kota/penghijauan, penambangan gas dan energi listrik, lahan budidaya, pariwisata, lapangan golf, perumahan, dan
118
industri, dari tiga alternatif pemanfaatan peringkat teratas, urutan prioritas dan kendala pengembangannya dilakukan agar pengambil kebijakan, pelaksana lapangan serta investor dapat memperhitungkan kendala serta biaya investasinya apabila akan dikembangkan. 4.6. Implikasi Kebijakan Skenario Prospektif Masa Depan Implikasi kebijakan ini dirancang berdasarkan analisis prospektif yang merupakan suatu kajian tentang kemungkinan di masa yang akan datang. Dalam analisis ini digunakan suatu alat bantu (software) Prospektif Analysis untuk mengkalkulasi pengaruh langsung dan tidak langsung antar faktor. Analisis prospektif mengeksploitasi kemungkinan di masa yang akan datang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Tahapan analisis yang telah dilakukan sebelumnya (fisik kimia, mikrobiologi, sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat) dan AHP memberikan gambaran tentang keadaan (existing condition) fisik-kimia, mikrobiologi serta sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat di wilayah studi pada saat ini. Analisis prospektif bertujuan untuk mempersiapkan tindakan strategis di masa depan dengan cara menentukan faktor kunci yang berperan penting terhadap kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Kemungkinan keadaan di masa depan tersebut diformulasikan dalam bentuk skenario strategi pemanfaatan
TPA pascaoperasi. Tiga tahap analisis
yang perlu dilakukan dalam analisis prospektif, yaitu: 1). mengidentifikasi faktor kunci atau penentu di masa depan; 2). menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama; dan 3). mendefinisikan dan mendiskripsikan evolusi kemungkinan masa depan sekaligus menentukan strategi prioritas sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki oleh para pelaku utama dan implikasinya bagi sistem yang dikaji. Untuk menentukan faktor kunci atau penentu dalam pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat sebagai TPA Terpadu di masa yang akan datang, dilakukan tiga tahap, yaitu: pertama, faktor kunci atau penentu yang berasal dari atributatribut yang sensitif mempengaruhi nilai indeks TPA saat ini (existing condition) pada setiap dimensi dan kedua, faktor kunci atau penentu yang diperoleh dari analisis kebutuhan (need analysis) dari semua pihak yang berkepentingan terhadap sistem yang dikaji melalui diskusi para pakar dengan bantuan kuesioner. A. Existing Condition
119
Berdasarkan hasil analisis pemanfaatan TPA pascaoperasi sebagai TPA Terpadu pada existing condition, berupa fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi serta kesehatan masyarakat berupa 19 atribut yang sensitif mempengaruhi nilai indeks yaitu: Fisik: 1.
Luas lahan 108 ha
2.
Volume sampah
3.
Tinggi tumpukan sampah
4.
IPAS
Kimia: 5.
Kualitas air lindi
6.
Kualitas air sungai
7.
Kualitas air sumur
8.
Gas metana
9.
Kualitas udara
10. Kebisingan Biologi: 11. Lalat 12. E. coli 13. Coliform Sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat 14. Tingkat pendidikan masyarakat 15. Pendapatan masyarakat sekitar TPA 16. Persepsi masyarakat keberadaan TPA 17. Pemulung 18. Pengelola TPA 19. Kesehatan Masyarakat
120
Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Sistem yang Dikaji 3.00 Volume Sampah Tinggi Tumpukan Sampah
2.50
IPAS Pengelola TPA
Pengaruh
2.00 Kualitas air lindi
1.50
Luas lahan 108 ha
Kesehatan masyarakat Pemulung Kualitas air sungai
1.00
Gas metana
0.50 E. coli Pindidikan masyarakat Coliform
-
Kualitas udara Lalat Kebisingan Persepsi masyarakat pada Kualitas air sumur Pendapatan masyarakat sekitar keberadaan TPA TPA
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Ketergantungan
Gambar 26. Tingkat kepentingan faktor-faktor existing condition yang berpengaruh pada pemanfaatan TPA Terpadu.
Berdasarkan nilai pengaruh langsung antar faktor seperti yang disajikan pada Gambar 26, dari 19 faktor tersebut didapatkan sebanyak enam faktor yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap kinerja sistem dan ketergantungan antar faktor yang tinggi pula, yaitu: 1). Tinggi Tumpukan Sampah;
2). Volume Sampah; 3). IPAS; 4).
Pengelola TPA; 5). Luas lahan 108 ha; 6). Kualitas air lindi serta satu faktor yang mempunyai pengaruh yang tinggi dengan ketergantungan antar faktor yang rendah, yaitu: 1). Kesehatan masyarakat. B. Need Analysis Hasil identifikasi faktor kunci atau penentu berdasarkan hasil need analysis dari para pelaku utama (responden) diperoleh sebanyak 19 faktor kunci atau penentu untuk mewujudkan pemanfaatan. Faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pendanaan 2) Dukungan PEMDA 3) Dukungan DPRD 4) Dukungan Masyarakat 5) Teknologi 6) Sumberdaya Manusia
121
7) Peraturan Perundangan 8) Kelembagaan 9) Tata Ruang 10) Kebijakan Pemerintah 11) Kerjasama lintas Sektor 12) Keterlibatan Pusat 13) Donor Agency 14) Keterlibatan swasta 15) Keamanan 16) Konflik 17) Proses akumulasi dan degradasi 18) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan 19) Kualitas lingkungan sekitar TPA Berdasarkan penilaian pengaruh langsung antar faktor, dari 19 faktor yang teridentifikasi didapatkan sebanyak lima faktor yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap kinerja sistem dan ketergantungan antar faktor yang juga tinggi yaitu: 1). Dukungan DPRD; 2). Dukungan Pemda; 3). Pendanaan; 4). Dukungan Masyarakat; 5). Kelembagaan serta empat faktor yang mempunyai pengaruh yang tinggi walaupun ketergantungan antar faktor yang rendah, yaitu: 1). Keterlibatan swasta: 2). Peraturan perundangan; 3). Donor agency; 4). Teknologi (Gambar 27). Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Sistem yang Dikaji 3.00
Dukungan DPRD
2.50
Pengaruh
2.00 Dukungan PEMDA
Keterlibatan Swasta
1.50
Pendanaan Peraturan Perundangan Donor Agency Teknologi
1.00
Tata Ruang Keterlibatan Pusat
0.50
Dukungan Masyarakat Kelembagaan Kebijakan Pemerintah Partisipasi Masyarakat Sumberdaya Manusia
Keamanan
Kualitas lingkungan
Kerjasama Lintas Sektor
Konflik Proses Akumulasi dan degradasi
-
0.50
1.00
1.50
2.00
Ketergantungan
Gambar 27. Tingkat Kepentingan faktor-faktor need analysis yang berpengaruh pada sistem pemanfaatan TPA Terpadu.
2.50
122
C. Gabungan Antara Existing Condition dan Need Analysis Berdasarkan hasil analysis tingkat kepentingan antar faktor pada tahap pertama dan kedua (Gambar 26 dan 27) maka diperoleh sebanyak 11 faktor kunci atau penentu (6 faktor dari existing condition dan 5 faktor dari need analysis) dan 5 faktor yang mempunyai pengaruh yang tinggi walaupun ketergantungan antar faktor yang rendah (1 faktor dari existing condition dan 4 faktor dari need analysis). Selanjutnya di antara 16 faktor tersebut yang memiliki kesamaan dapat digabungkan, sehingga faktor kunci atau penentu gabungan menjadi 15 faktor (Tabel 28). Tabel 28. Faktor-faktor penentu atau kunci hasil gabungan faktor existing condition dan need analysis. No
Existing Condition
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Need Analysis
Volume sampah Tinggi tumpukan sampah IPAS Luas lahan 108 ha Kualitas air lindi Pengelola TPA Kesehatan masyarakat
Kelembagaan Dukungan DPRD Dukungan PEMDA Pendanaan Dukungan Masyarakat Keterlibatan Swasta Peraturan Perundangan Donor Agency Teknologi
Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Sistem yang Dikaji 2.00 1.80 Luas lahan
IPAS
1.60 Keterlibatan Swasta
1.40
Peraturan Perundangan Teknologi
Pengaruh
Pendanaan
1.20
Donor Agency
1.00
Tinggi tumpukan sampah
Kualitas air lindi
Dukungan PEMDA
0.80
Volume sampah
0.60 Kesehatan Masyarakat
Kelembagaan
0.40 Dukungan DPRD Dukungan masyarakat
0.20 -
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Ketergantungan
Gambar 28. Tingkat kepentingan faktor-faktor gabungan antara existing condition dan need analysis yang berpengaruh pada sistem TPA Terpadu.
123
Analisis tingkat kepentingan antar faktor sebagaimana disajikan pada gambar 28 menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap kinerja sistem dan ketergantungan antar faktor yang tinggi pula, yaitu: 1) luas lahan; 2) IPAS; 3) Peraturan Perundangan; dan 4) Pendanaan; serta tiga faktor yang mempunyai pengaruh yang tinggi walaupun ketergantungan antar faktor yang rendah, yaitu: 1) teknologi; 2) keterlibatan swasta; dan 3) donor agency. Dengan demikian ketujuh faktor tersebut perlu dikelola dengan baik dan dibuat dengan berbagai keadaan (state) yang mungkin terjadi di masa depan agar terwujud sistem TPA Terpadu di TPA Bantar Gebang pascaoperasi berbasis masyarakat. Deskripsi masing- masing faktor kunci hasil analisis pengaruh langsung antar faktor sebagaimana Gambar 28 adalah sebagai berikut: a. Luas Lahan Pemanfaatan lahan TPA Bantar Gebang pada zone I, II, III, IV dan zone V, perlu dilengkapi dengan rencana tindak sebagai arah dan acuan Propinsi DKI Jakarta, Pemda Kota Bekasi, swasta dan masyarakat. TPA Bantar Gebang mempunyai luas 108 ha, yang efektif digunakan 69 ha, dibagi 5 zone, luas zone I sebesar 168.000 m², zone II sebesar 113.000 m², zone III sebesar 202.800 m², zone IV sebesar, 106.600 m² dan zone V luas 95.000 m². Setiap zone dikelilingi dengan jalan yang kondisinya cukup baik (beraspal).
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
No.16
tahun
2005
tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Pasal 21 Ayat (2), TPA wajib dilengkapi dengan zone penyangga yang berfungsi untuk mengurangi akibat dari gangguan bau, kebisingan dan estetika. b. Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS) IPAS bebannya perlu dijaga dengan menambahkan bangunan interciptor agar air hujan tidak masuk, pengelolaannya perlu ditingkatkan dengan pengurangan BOD, COD sampai batas yang dipersyaratkan baku mutu lingkungan. Perbaikan sarana dan prasarana TPA harus dilakukan seperti 4 buah IPAS yang ada, sepanjang deposit sampah belum di exploitasi. Mensyaratkan perbaikan IPAS ke kapasitas beban penutupan permukaan sampah dengan soil cover dan meratakan (compaction) sesuai standar dan melengkapi dengan aerator, dan aerator ditingkatkan kapasitasnya sampai 130 persennya, dengan menghilangkan unsur toxic melalui pengolahan kimia-fisik sebelum memasuki proses biologi.
124
c. Peraturan Perundangan Kemauan politik dari pengelola persampahan dan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah yang kurang tepat sangat diharapkan ketimbang harus terus menerus berkonflik dengan pihak-pihak pengelola sampah. Upaya untuk memebrikan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan sampah yang komprehensif, terpadu, lintas sektor, konsisten, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat perlu adanya Undang-undang pengelolaan sampah sebagai kepastian hukum, perlindungan hukum bagi stakeholders serta sebagai landasan untuk kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan pada pengelolaan sampah. Kebijakan jangka panjang "harus ditegakan", meliputi aspek hukum, pendidikan sosial, pengelolaan sumberdaya manusia dan pengembangan riset dan teknologi. Aspek hukum harus dikembangkan untuk: Pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan sampah; Pengawasan terhadap pengumpulan sampah yang dilaksanakan pihak swasta; Pengawasan lokasi- lokasi TPA kecil; dan Peraturan hukuman terhadap pembuangan sampah ilegal. Penegakan hukum tentang kebersihan (termasuk sampah) masih lemah, untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang baru, diperlukan penataan kembali peraturan yang telah ada, serta penerbitan peraturan yang baru baik berupa Perda, SK Gubernur dan Instruksi Gubernur sesuai kebutuhan, baik menyangkut aspek institusi maupun teknis operasional. Dengan perubahan paradigma pengelolaan kebersihan mengikuti hasil kajian ini, maka perlu diuraikan lebih lanjut aspek kelembagaan dan dasar hukumnya. Hal-hal mendasar yang menyebabkan perubahan paradigma adalah: Struktur pengelolaan kebersihan lebih terarahkan pada bentuk korporasi dan bukan lagi sepenuhnya di Pemerintah Daerah; Perubahan fungsi pelaku pelayanan antar regulator (Dinas Kebersihan) dan operator (Dinas Kebersihan dengan swasta atau swasta penuh); dan Perubahan cakupan daerah pelayanan. Selain itu perumusan dasar hukum mencakup ketentuan fungsi operator yakni: menerima limpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah, Dinas Kebersihan yang akan melaksanakan tugas operasional antara lain meliputi: penyapuan jalan-jalan utama, pengangkutan sampah dari TPS ke SPA/TPA atau dari SPA ke TPA; dan berbagai paket pekerjaan yang terbuka peluanganya dalam kebijakan pengelolaan kebersihan sampah padat misalnya
125
menerima konsesi pelayanan suatu daerah atau kawasan tertentu, menyelenggarakan investasi pemusnahan sampah. Dengan perubahan dasar hukum ini selanjutnya diatur pelaksanaan perubahan tata laksananya secara bertahap seperti halnya keadaan yang selama ini sudah berlangsung sesudah terjadinya kebijakan swastanisasi persampahan sejak tahun 1990an; , atau dengan kata lain Dinas Kebersihan secara berangsur melepas perannya sebagai operator terutama bagi pelayanan terhadap daerah cukup mampu. d. Pendanaan Terbatasnya dukungan dana untuk operasional dan ivestasi pengelolaan TPA, harus diperhitungkan dalam menentukan teknologi sampah, pertimbangan investasi yang murah salah satu kriteria. Biaya pendampingan investasi oleh swasta hendaknya dibatasi pada dana conterpart seperti prasarana dan sarana pendukung yang strategis (antara lain penyediaan lahan, jalan lingkungan prasarana dan sarana ke PU-an). Sampah merupakan komoditi ekonomi, bila sampah diolah menjadi barang yang bernilai ekonomi, akan menarik investasi, sehingga berkemungkinan menghasilkan PAD. Sepanjang ada kegiatan pembuangan sampah ke TPA, Pemda DKI Jakarta menganggarkan dana setiap tahunnya, dalam rangka merealisasi addendum SKB. Perubahan kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta dimasa akan datang menyangkut waktu dan investasi yang signifikan, maka untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana diperlukan dana besar, hal ini memungkinkan Pemerintah DKI Jakarta untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat, mengacu Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Alternatif sumber dana pinjaman jangka panjang yang saat ini dapat diajukan oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah pinjaman dari Pemerintah Pusat yang dananya dari luar negeri, pinjaman rupiah murni dari Pemerintah Pusat serta Bank Pemerintah dan Bank Komersial. Dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi disebutkan bahwa pengoperasian TPA Bantar Gebang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha yang harus terbentuk paling lambat tahun 2006, menunggu terbentuknya Badan Usaha tersebut, saat ini TPA Bantar Gebang dioperasikan oleh PT. Patriot Bangkit Bekasi, yang juga akan berakhir pada tahun 2006.
126
e. Teknologi Intermediate Treatment Facility (ITF) adalah teknologi yang merubah bentuk, komposisi dan volume sampah padat dengan tujuan mereduksi jumlah sampah atau residu yang harus dibuang ke TPA. Sebagai fasilitas tunggal, sebuah ITF dapat menggunakan satu atau lebih teknologi, tergantung dari faktor, biaya, kebutuhan lahan, kendala, efisiensi dan efektifitas. Fasilitas ITF yang menggunakan beberapa jenis teknologi secara terpadu pada satu lokasi, pada dasarnya sama dengan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu). Sebagai satu sistem, tiap daerah pelayanan harus dipandang sebagai TPST. Jadi, sejumlah teknologi tersebut dapat digunakan, sebagai tambahan proses daur ulang. Secara khusus, sistem ini diharapkan mencakup komposting sampah pasar, dan minimal daur ulang sampah yang tidak dapat dibakar. Teknologi pengelolaan atau pemusnahan sampah yang diyakini dapat mengurangi polusi udara dan yang dilaksanakan sebaiknya sanitary landfill (sampah ditumpuk dikubur pada daerah yang cekung atau lokasi yang sudah digali lalu dipadatkan dan dilapisi tanah penutup). Pengembangan teknologi harus memperhatikan kriteria dan standar minimal penentuan lokasi penampungan akhir sampah, penetapan lokasi pengelolaan akhir sampah, luas minimal lahan untuk lokasi pengolahan akhir sampah dan penetapan lahan penyangga (buffer zone). Metode pengelolaan sampah dengan sistem pemilahan juga dapat menimbulkan multiplier effect baik bagi lingkungan, masyarakat sekitar dan pemerintah. Pemilihan teknologi yang dapat memadukan beberapa metode pemusnahan sampah yang sudah ada, antara lain pemilahan upaya mengurangi (reduce), memakai kembali (re-use), mendaur ulang (recyeling) sampah dan mengganti (replace) secara terpadu, bagi sampah yang terkumpul di TPA, sampah dapat diurai sesuai dengan bahan dan jenisnya untuk memindahkan proses pengelolaan selanjutnya. Manfaatnya adalah untuk menggali potensi dari bagian-bagian sampah tersebut serta kompos yang dihasilkan untuk memperbaiki lingkungan serta dapat menghemat penggunaan lahan TPA, bagi lingkungan dan potensi ekonomi dapat digali dari tumpukan sampah di TPA dengan proses pemilahan sebagai berikut: 1). Sampah organik yang tertimbun diolah menjadi kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah di sekitar lokasi TPA, hutan kota/penghijauan dan lingkungan permukiman; 2). Sampah non organik yang bernilai ekonomi: plastik, botol, besi/logam, kayu, kertas, kardus, kaca dan lain- lain untuk
127
bahan baku daur ulang; dan 3). Sampah non organik tidak bernilai ekonomi, bagianbagian sampah yang sudah hancur kemudian dibakar, abunya dijadikan bahan pembuatan batako, conblok, internit dan lain sebagainya. f. Keterlibatan Swasta Swasta telah berperanserta dalam pengelolaan sampah seperti pengoperasian SPA Cakung dan TPA Bantar Gebang. Perlu ditingkatkan, terutama dalam investasi, untuk membangun pasilitas pengolahan sampah (SPA, TPA, insinerator) termasuk pengoperasiannya. Banyak swasta yang berminat untuk investasi dalam pembangunan dan pengoperasian prasarana pengelolaan sampah, dalam kenyataannya sumber dana mereka juga sangat tergantung dari bank. Pada umumnya swasta akan berusaha sebagian besar dana investasinya pinjaman bank jangka panjang, dalam hal ini investor swasta mungkin harus membayar bunga yang lebih tinggi, yaitu sekitar 15 % per tahun, daripada tingkat bunga yang dikenakan, disamping itu, jangka waktu pengembalian pinjaman juga lebih pendek daripada jangka waktu yang diberikan. Oleh karena itu, keterlibatan investasi swasta dalam pembangunan dan pengoperasian prasarana persampahan akan mengakibatkan peningkatan faktor biaya modal. Kerjasama dengan mitra swasta untuk kontrak jangka pendek dibawah lima tahun cukup menjadi kewenangan Gubernur, kontrak jangka panjang atau kerjasama dengan mitra internasional diatur dalam peraturan daerah. Kerjasama dengan pihak swasta saat ini masih cost center, swasta bergerak karena ada pembiayaan dari APBD. Lebih jauh swasta dapat diberdayakan menjadi mandiri dengan status operator, dimana Dinas Kebersihan akan lebih memfokuskan sebagai regulator setatusnya sebagai pembina, pengatur dan pengawas. Kerjasama dengan swasta dapat berwujud Built Operate and Own (BOO), jika kerjasama dalam jangka panjang dimana permodalan dan resiko investasi sepenuhnya pada mitra swasta, atau Built Operate and Transfer (BOT), jika kerjasama dalam jangka panjang, dimana setelah habis masa kontrak, seluruh asset ditransfer kepada Pemerintah DKI Jakarta. Kemitraan dengan swasta dalam penyediaan pelayanan dan investasi prasarana dan sarana persampahan dengan meningkatkan iklim yang kondusif bagi kemitraan Pemerintah, swasta dan masyarakat. Diperlukan swasta dalam rangka penanganan pembangunan akhir sampah yang melibatkan semua pihak terkait, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional. Masyarakat dan swasta diberi peran
128
lebih dalam pengelolaan persampahan, perlu dirangsang untuk mau lebih berperan aktif dalam pengelolaan persampahan dengan pendekatan win-win solution. Dalam perjanjian kerjasama antara Pemda DKI Jakarta dengan Pemda Kota Bekasi disebutkan bahwa pengoperasian TPA dilaksanakan oleh Badan Usaha yang harus terbentuk paling lambat tahun 2006. Sampai bulan Pebruari 2006 Badan Usaha tersebut belum terbentuk, saat ini pengoperasian TPA oleh PT. Patriot Bangkit Bekasi. Pengoperasian TPA diatur berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pemanfaatan lahan TPA Bantargebang Kota Bekasi sebagai Tempat Pembuangan dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ditandatangani tanggal 2 Juli tahun 2004. g. Donor Agency Investasi mencakup perbaikan pengumpulan sampah, pembangunan Stasiun Peralihan Antara dan pengembangan TPA, peralatan penyapuan jalan dan bengkel, hal ini tidak mencakup investasi untuk pengumpulan sampah pasar, sungai dan kanal, yang akan tetap dibawah pengawasan instansi pemerintah yang bertanggung jawab pada saat itu, akan tetapi, Dinas Kebersihan akan memusnahkan sampah pasar dan akan bertanggung jawab untuk pengangkutan dan pemusnahan sampah sungai dan kanal. Tahapan investasi tersebut adalah, pertama, mengutamakan perbaikan pengembangan lokasi TPA Bantar Gebang, dan kedua perluasan areal TPA. Sumber dana untuk investasi adalah anggaran tahunan (APBD) dan pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Rasional usulan rencana finansial harus didukung dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama: Kontribusi APBD per tahun; Kedua: Pinjaman luar negeri setara dengan 60% dari kebutuhan investasi dari rencana investasi proyek; dan Ketiga: pinjaman dalam negeri untuk memenuhi keseimbangan kebutuhan finansial. Sumber pinjaman luar maupun dalam negeri dalam bentuk subsidiary loan agreements (SLA). Pinjaman dalam negeri dimaksudkan untuk didanai melalui Departemen Keuangan via saluran rup iah murni Rekening Pembangunan Daerah. Diperkirakan kondisi dasar pinjaman adalah sebagai berikut: 1). Pinjaman luar negeri, jangka waktu 25 tahun, termasuk 7 tahun periode bebas bunga (contoh 18 tahun periode pembayaran kembali) dengan suku bunga 4% per tahun. 2). Pinjaman dalam negeri, jangka waktu 20 tahun, termasuk 5 tahun periode bebas bunga (contoh 15 tahun periode pembayaran kembali), dengan suku bunga 4% per tahun. Analisis tingkat
129
kepentingan antar faktor hasil prospektif pada existing condition, need analysis dan gabungan seperti Tabel 29. Tabel 29. Analisis tingkat kepentingan antar faktor Hasil Prospektif Existing condition
Need Analysis
Gabungan
Kuadran I
Kuadran II
Kesehatan masyarakat
1. Kualitas air lindi 2. Luas lahan 108 ha 3. Pengelola TPA 4. Volume sampah 5. Tinggi tumpukan sampah 6. IPAS 1. Keterlibatan swasta 1. Dukungan DPRD 2. Peraturan 2. Dukungan Pemda Perundangan 3. Pendanaan 3. Donor agency 4. Dukungan 4. Teknologi masyarakat 5. Kelembagaan 1. Keterlibatan swasta 1. Luas lahan 2. Teknologi 2. IPAS 3. Donor agency 3. Peraturan Periundangan 4. Kelembagaan
Keterangan Bau Tercemar air sumur dengan e. coli dan coliform
Perlu: Peraturan Keterlibatan swasta Donor Agency Teknologi Keterlibatan swasta Donor agency dan teknologi.
Secara skematis model pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat melibatkan pihak swasta untuk mendisiminasikan faktor teknologi, sedangkan keterlibatan pihak asing (donor agency) perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak pemerintah seperti pada gambar 29.
130
Donor Agency
Pemerintah
Swasta
Teknologi
TPA Terpadu
Masyarakat Sekitar TPA Gambar 29: Model Pemanfaatan TPA Sampah Pascaoperasi berbasis masyarakat
131
V. SIMPULAN DAN SARAN 5.1. Simpulan a. Pencemaran fisik-kimia dan biologi di sumur bawah dan atas dari TPA seperti: pH, BOD5, COD, nitrat, nitrit, padatan terlarut, E. coli dan coliform, dan sumur yang di atas dari TPA telah melampaui baku mutu lingkungan Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 1988 dan Keputusan Gubernur KDH Ibukota Jakarta Nomor 1608. Kualitas rata-rata air Sungai Ciketing secara keseluruhan telah terjadi peningkatan pencemaran. b. Pemanfaatan sebagai TPA Terpadu menyatukan pemanfaatan nilai ekonomi sampah baru dan sampah lama menjadi kompos dan sampah non organik bahan daur ulang, dimana pemanfaatan setiap zone sebagai berikut: 1). Zone I dan II digunakan sebagai hutan kota dan penghijauan; 2). Zone III sampai dengan Zone V sebagai TPA Sampah. Jadi pemanfaatan TPA pascaoperasi terjadi keterpaduan antara hutan kota/penghijauan dan TPA sampah. Untuk itu TPA Terpadu mempunyai kesesuaian terbaik dan sinergis antara pengelolaan sampah dengan hutan kota/penghijauan, komposting serta daur ulang. Keterpaduan pengelolaan sampah DKI Jakarta dan Kota Bekasi dengan penghijauan, dan kawasan TPA menjadi strategis, potensial untuk pembuatan kompos dan proses daur ulang. Artinya dengan memanfaatkan menjadi TPA Terpadu secara propesional TPA menjadi kegiatan mengolah sampah dan kegiatan ekonomi dengan keterlibatan swasta sebagai pengelola, masyarakat sekitar lokasi sebagai tenaga kerja dan pemulung sebagai pemilah dan pengumpul sampah untuk di daur ulang serta lokasi tersebut dapat menjadi pusat kajian atau penelitian model pengolahan sampah Asia. c. Dengan memanfaatkan sebagai TPA Terpadu akan menimbulkan multiplier effect bagi lingkungan, masyarakat sekitar TPA dan pemerintah sebagai berikut: 1). Bagi masyarakat sekitar TPA, terciptanya lapangan kerja dengan pelibatan secara langsung dalam pemanfaatan TPA pascaoperasi pada saat perencanaan, kontruksi maupun operasi, karena operasional TPA dapat menciptakan lapangan kerja yang melibatkan tenaga kerja unskill dalam proses pemilahan sampah, pembuatan kompos, pembuatan bahan bangunan dan lainnya;
132
2). Bagi lingkungan, kompos yang dihasilkan bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan lingkungan melalui kegiatan penghijauan, pemulihan ekosistem yang rusak, dan menghemat penggunaan lahan TPA. 3). Bagi pertanian, kompos yang dihasikan dapat mengurangi tingkat keasaman tanah lahan pertanian akibat penggunaan pupuk kimia secara terus menerus, disamping itu kompos dapat meningkatkan produktivitas lahan serta membantu perairan dalam menga tasi kelengkapan fisik. 4). Pengembangan ekonomi lokal, dengan terkonsentrasinya tenaga kerja dalam jumlah besar, membuka peluang usaha baru bagi kegiatan lainnya berupa kegiatan warung, jasa keuangan, ketring serta usaha rumah/kost/pengontrakan rumah. 5). Bagi Pemerintah Daerah, terserapnya tenaga kerja unskill dapat mengurangi kerawanan sosial yang ditimbulkan karena ketiadaan lapangan kerja, hasil produk kegiatan ini, menjadi sumber PAD dan penerimaan pajak bagi negara. d. Berhasil tidaknya TPA Terpadu, tergantung dari dukungan masyarakat dan empat faktor yang mempunyai pengaruh tinggi dan ketergantungan yang tinggi yaitu: 1). Luas Lahan; pemanfaatan lahan TPA pada zone I sampai dengan zone V perlu dilengkapi dengan rencana tindak sebagai arahan dan acuan Pemerintah DKI Jakarta, Pemda Kota Bekasi, swasta dan masyarakat. 2). Instalasi Pengelolaan Air Sampah (IPAS), perlu ditingkatkan dengan pengurangan BOD, COD sampai batas baku mutu lingkungan, melengkapi dengan aerator dan kapasitasnya ditingkatkan sampai dengan 130 persen dan menghilangkan unsur toxic. 3). Peraturan Perundangan; Pusat sudah saatnya merumuskan sampah regional dan menerbitkan
Undang- undang
tentang
pembentukan
organisiasi
untuk
pemusnahan sampah gabungan, segera dibuat standar pengumpulan, pengolahan dan pemusnahan sampah. Dasar hukum tentang fungsi operator seperti menerima limpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah, perlu segera dirumuskan. 4). Pendanaan; Biaya pendampingan investasi oleh swasta dibatasi pada dana conterpart seperti prasarana dan sarana pendukung yang strategis seperti penyediaan lahan, jalan lingkungan, prasarana dan sarana ke PU-an. Dana pinjamman jangka panjang Pemda DKI Jakarta mengacu
133
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Serta
tiga
faktor
yang
mempunyai
pengaruh
tinggi
walauapun
ketergantungan antara faktor yang rendah: 1). Teknologi; Pemilihan teknologi agar dapat memadukan beberapa metode pemusnahan sampah upaya mengurangi (reduce), memakai kembali (re-use), mendaur ulang (recyeling) sampah dan mengganti (replace) secara lebih terpadu. 2). Keterlibatan swasta; Perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk berinvestasi membangun fasilitas pengelolaan sampah termasuk pengoperasiannya. Pengembangan kemitraan dengan swasta dalam penyediaan pelayanan dan investasi prasarana dan sarana persampahan dengan meningkatkan iklim yang kondusif. dan 3). Donor Agency; investasi ini mengutamakan perbaikan pengembangan lokasi TPA. Sumberdana untuk investasi adalah anggaran tahunan (APBD) dan pinjaman luar negeri dan dalam negeri dalam bentuk Subsidiary Loan Agreement (SLA). Faktor dominan dalam pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat, hasil gabungan antara existing condition dengan need analysis antara lain adalah keterlibatan swasta, donor agency dan teknologi. e. Model pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat melibatkan pihak swasta untuk mendisiminasikan faktor teknologi, sedangkan keterlibatan pihak asing (donor agency) perlu dikoordinasikan dengan pihak pemerintah. 5.2. SARAN a. Pengelolaan air lindi pada IPAS 1 sampai dengan IPAS 4 sebaiknya masih tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta, perlu ditingkatkan dengan pengurangan BOD dan COD sampai dengan batas yang dipersyaratkan baku mutu lingkungan agar tidak mencemari sungai dan sumur-sumur penduduk sekitar TPA, beban IPAS perlu dijaga dengan menambahkan bangunan interciptor agar air hujan tidak masuk dan melengkapi IPAS dengan aerator, dan kapasitasnya ditingkatkan sampai 130 %, menghilangkan unsur toxic melalui pengolahan kimia- fisik sebelum memasuki proses biologi. b. Agar TPA Terpadu dapat efektif dan optimal, sampah yang ke TPA terlebih dahulu dilakukan pemisahan sampah organik dan an organik dan memperhatikan
134
luas lahan yang efektif digunakan dan melengkapi rencana tindak sebagai acuan DKI Jakarta, Pemda Kota Bekasi, swasta dan masyarakat yang dilengkapi zone penyangga yang berfungsi untuk mengurangi gangguan bau, kebisingan dan estetika. c. Keterbatasan dana operasional dan ivestasi, pembangunan dan pengelolaan TPA, harus memperhitungkan dalam menentukan teknologi, investasi yang murah salah satu kriteria. Pendampingan investasi swasta dibatasi pada dana conterpart prasarana dan sarana pendukung yang strategis seperti penyediaan lahan, jalan lingkungan prasarana dan sarana. Pemerintah Daerah DKI Jakarta me mungkinkan perolehan pinjaman jangka panjang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan dana luar negeri, mengacu Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. d. Pemanfaatan sebagai TPA Terpadu sebaiknya digunakan bersama oleh Pemerintah DKI Jakarta dan Kota Bekasi yang secara geografis letaknya berdekatan, operator pelaksana dibentuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah dan swasta serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat sekitar TPA dalam memanfaatkan TPA sampah pascaoperasi perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan baik pihak pemerintah maupun swasta. e. Model pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi perlu dilengkapi dengan analisis dinamis agar dapat dipridiksi perubahan dari waktu kewaktu, hal ini dapat dijadikan dasar operasional bagi pengambil keputusan.
135
DAFTAR PUSTAKA Adimihardja, K. dan H, Hikmat. 2001. Participatory Research Appraisal: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press. Bandung. Alaer, G.S. dan Sumesti. 1984. Metode Penelitian Air. Usaha Nasional. Surabaya. Arianta, I.M. 1995. Aspek Sosial Lembaga Perkeriditan Desa: Paktor Penyebab Partisipasi dan Status Sosial Anggota (Kasus Perbedaan LPD Berhasil dan Kurang Berhasil di Kabupaten Badung, Bali) (Tesis). Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Azwar, A. 1983. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Penerbit Mutiara. Jakarta. Bernadette, W. 1998. Panduan Pemberitaan Lingkungan Hidup (Acuan untuk Wartawan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Bouwer, H. 1978. Groundwater Hydrology. Mc.Grow-Hill Kogakusha, Ltd.Tokyo. Bumberger, M dan K. Shams. 1989. Community Participation in Project Management. Asian and Pacific Development Centre. Kuala Lumpur. Butler, K. 2002. Landfill Resource Recovery (LRR) on LPA Bantar Gebang. International Centre for Application of Solar Energy. Cary, L. J. 1970. Community Development as a Perocess. University of Missouri. Columbia. Center, L.W. 1977. Environmental Impac Assessment. Mc.Graw Hill. N.Y. 331 pp. Chen, K.Y.and F.R. Bowerman. 1975. Mechanisms of leachate Formation in Sanitary Landfill, Rececling and Disposal of Solid Waste, Industrial, Agriculter, Domestic. F.F. Yen (ed). Ann Arbor Science. Michigan. Clark, J.R. 1977. Costal Ecosystem Management. Jhon Wiley & Sons. New York. Craig, G. dan M. Mayo (ed). 1995. Community Enpowerment: A Reader in Participation and Development. Zed Books. London. Cressey, R.P. 1987. Participation Review. University Glasgow Europeans Foundation. Glasgow. Departemen PU RI. 1999. Tata Cara Pere ncanaan Tempat Pembuangan Akhir. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
136 Depdagri RI. 1996. Perencanaan Partisipatif Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
Pembangunan
Masyarakat
Desa.
Depkes RI. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air Minum. Departemen Kesehatan. Jakarta. Diana, E. 1992. Pemantauan Dampak Lokasi Pembuangan Akhir Sampah secara Sanitary Landfill Bantar Gebang terhadap Kualitas Air Permukaan, Air Tanah dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya. (Tesis) Program Pascasarjana. IPB Bogor. Dinas Kebersihan DKI Jakarta. 2002. Evaluasi Pemantauan TPA Sampah Bantar Gebang Bekasi. Dinas Kebersihan DKI Jakarta. 2005. Laporan Akhir Western Java Management Project, Solid Waste Management for Jakarta.
Environmental
El-Fadel, M., A.N. Findikakis, and O.J. Leckie, 1997. Environmental Impacts of Solid Waste Landfilling, J. Environ Mgort. 50-1-25. Elfian, E. 2001. Jangan Menunggu Kapal Pecah. Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta. Emilsalim. 2004. Bumi Makin Panas, Banjir Makin Luas, Banyak Tragedi Kehancuran Hutan. Yayasan Nuansa Cendekia. Environmental Protection Agency. 1977. Water quality criteria: A. Report of the Committee on water quality criteria. Environmental Agency. Washington D.C. Fairchild, H. P. 1977. Dictionary of Social Science and Related Science and Related Science. Littlefield, Adams & Co. New Jersy. Foundation Environmental Management Couses from AusAID’s PCI Project. 1999. Water Quality Management Course. Friedmann, J. 1992. Empowerment the politics of alternative development. Cambrigl. Black Will. Garna, J., H. Versnel, dan A. Enka. 1982. Sistim Mulung di Sukabumi, Informala Sector Project Cooverative Action Research Program, Bandung. Godet, M. 1999. Scenarios and Strategies, A. Toolbox For Scenario Planning Librairie des Arts et Matiers. Paris. France. GTZ dan Meneg LH RI. 1997. Pedoman Pendekatan Partisipatif Prencanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
137 Hadiwiyoto, S, 1993. Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Yayasan Idaya. Jakarta. Haeruman, H. 1979. Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekolah Pascasarjana. Jurusan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Institut Pertanian Bogor. Hamidjojo, S. 1993. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Pembangunan Masyarakat dalam Pembangunan Desa: Suatu Evaluasi dan Tinjauan Perspektif Masa Depan. BKKBN, Jakarta. Hardjomidjojo. 2002. Panduan Analisis Prospektif. Bahan Kuliah Analisis System dan Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan. Program Pascasarjana IPB Bogor. Hassan. 1973. Peranan Pemuka-Pemuka Agama Dalam Peningkatan Partisipasi Agama Dalam Pembangunan. YTKI Departemen Agama, FES. Jakarta. Hikmat, H. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press. Bandung. Huntington, Samuel P. and Joan M. Nilson, 1977. No. Eary Choice: Political Participation In Developing Countries Harvard University Press, Cambrige, Massachusets. Husin, Y.A. dan E. Kustaman. 1992. Metoda dan Teknik Analisis Kualitas Air. PPLHLembaga Penelitian IPB. Bogor. (IRC) International Resource Centre (UNICEF) United Nations Children's Fund, Yayasan Dian Desa, 1999. Pengelolaan yang Berkesinambungan dalam Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi, Jakarta. Jensen, B. 1992. Spring Research Series Planning as a Dialogue. Juli, S.S. 1994. Kesehatan Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Koentjaraningrat. 1984. Masyarakat Desa di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Konsultan Independen. 2003. Final Report Evaluasi Pemanfaatan TPA Bantargebang Kerjasama Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta, Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia dan Pusat Studi Pengembangan Lingkungan Universitas Islam ”45” Bekasi. Kota Bekasi. 1999. Kota Bekasi Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Bekasi. MacArdle, J. 1989. Community Development Tools of Trade. Community Quartely Journal. Vol. 16.
138 Marimin. 1999. Penyelesaian persoalan AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan Criterium Decision Plus. Group Pengembangan Teknologi Manajemen dan Sistem Informasi Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB. Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Marzali, A. 2003. Teknik Identifikasi Kebutuhan dalam Program Community Development dalam Akses Peranserta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development. Diedit oleh Bambang Rudito, Adi Prasetijo, dan Kusairi. Penerbit ICSD. Jakarta. Meneg LH RI dan Japan International Cooperation Agency (JICA). 2003. The Study for Development of Regulatory System of Solid Waste Management. Jakarta. Meneg LH RI. 1999. Kebijaksanaan, Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2000-2025. Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta. Meneg LH RI. 2002. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan Era Otonomi Daerah, Jakarta: Koperasi Bapedal Lestari. Moeliono, I. 2004. Partisipasi Manipulatif: Catatan Reflekktif tentang Pendekatan PRA dalam Pembangunan Masyarakat. http://www.balaidesa.or.id/prapar.htm. Mubyarto. 1985. Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan BPEE. Yogyakarta. NTAC. 1968. Water Quality Criteria. Federal Water Pollution Control Administration. Washington. Oppenheim, A.N. 1973. Questionnare Design and Attitude Measurement. Heinemanm, London. Partoatmodjo, S. 1993. Pengelolaan Sampah Pola Padang. Bahan Kuliah masalah Pembangunan da n Lingkungan. Pascasarjana IPB Bogor. Payne, M. 1997. Modern Social Work Theory. Macmillan Press Ltd. London. Pemda DKI Jakarta, 1997. Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan dan Pengelolaan TPA Bantar Gebang Bekasi. Pescod, M.B. 1973. Investigation of Rational Effluen and Stream Standa rd for Tropical Countries. AIT. Bangkok.
139 Poerwadarminto. 1986. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka. Jakarta. Prijono dan Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. CSIS. Jakarta. Rojek and Chris. 1986. The Subject in Social Work. British Journal of Social Work 16(1) 65-79. Rozaki A. 2004. Promosi Otonomi Desa, Penerbit IRE Press Yogyakarta. Saeni, M.S. 1989. Bahan Pengejaran Kimia Lingkungan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Institut Pertanian Bogor. Saeni, M.S. 1991. Dampak pada kualitas air. Kursus Dasar Penyusun AMDAL PPLH Lembaga Penelitian IPB-Bogor. Saeni, M.S. 1997. Penentuan Tingkat Pencemaran Logam Berat dengan Analisis Rambut. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Kimia Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. IPB. Sa’id, G. 1987. Sampah Masalah Kita Bersama. Madiyatama Sarana Perkasa. Jakarta. Saaty, T.L. 1983. Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World RWS Publication, Pittsburgh. Sahidu, A. 1998. Partisipasi Masyarakat TaniPengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. (Disertasi) Program Pascasarjana, IPB. Bogor. Samom, M., C.L. Sales, and S. Phunsiri. 2002. Solid Waste Racycling Disposal and Management in Bangkok. J. Environ Res 28:106-112. Santoso, P. 2002. Merubah Watak Negara. LAPPERA. Pustaka Utama. Yogyakarta. Saruji, D. 1986. Sampah Ditinjau dari Segi Kesehatan Lingkungan. Dalam Seminar Pengelolaan Sampah di Kotamadya Surabaya. Sastropoetro, R. A. dan Santoso, 1988. Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan. Penerbit, Alumni. Bandung. Schmeider, W. 1970. Hydrologic Imlication of Solid Waste Disposal.U.S. Geological Survey. Washington D.C. Siegel, S. 1990. Statistik Nonparametrik, untuk Ilmu- ilmu Sosial. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
140 Silalahi, T.S. 1980. Studi Kualitas Fisik -Kimia Air Kali Cakung Sehubungan dengan Daerah Industri Pulo Gadung di DKI Jakarta. (Tesis) Fakultas Pascasarjana, IPB. Bogor. Slamet, J.S. 1994. Kesehatan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Soekanto. 1986. Sosiolog: Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Soemirat, J. 1994. Kesehatan Lingkungan. Gajah Mada Press. Jakarta. Soeratmo, F.G. 1998. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Soeratmo, F.G. 2001. Panduan Penelitian Multidisiplin. IPB Press. Soeratmo, F.G. 2002. Penanganan Sampah di Daerah, bahan rapat teknis alternatif solusi penangan sampah di daerah. Soewedo, H. 1983. Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Yayasan Indayu. Jakarta. Syaukani, H.R. 1999. Pokok-pokok Pemikiran Pemberdayaan Masyarakat. Gerbang Dayaku. Suryanto. 1988. Persampahan. Jakarta. Surat Perjanjian antara Pemda DKI Jakarta dengan Kota Bekasi. 1999. Nomor 96 Tahun 1999/168 tentang Pengelolaan Sampah dan tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Bantar Gebang. Bekasi. Sumodiningrat, G. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta. Sumardjo dan Saharudin. 2003. Metode-Metode Partisipatif Dalam Pengembangan Masyarakat. Sumitro, B.S. 1991. Studi Pendahuluan tentang Komposisi Kimia Energi Pembakaran dan Mikroorganisme Dominan pada Sampah di Kotamadya Malang. Jurnal Universitas Brawijaya, Malang 3:9 -15. Supriatna, T. 1997. Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Humaniora Utama Press. Bandung. Suyoto, B. 2001. Progress Report I Proyek Community Development Dalam Pengelolaan Sampah Secara Partisipatif di Desa Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi. Proyek Kerjasama antara Komite Pemantauan Sampah oleh YPKM dengan dukungan dana UNDP.
141
Suyoto, B. 2004. Malapetaka Sampah, Kasus TPA Bantar Gebang, Kasus TPA dan IPLT Sumur Batu serta Kasus TPST Bojong. Adi Kencana Aji. Jakarta. Stewart, Aileen Mitchell. 1994. Empowering People. Pitmen Publishing. London. Supardi, I. 1994. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Penerbit Alumni. Bandung. Tchobanolous.1977. Solid Waste Engeneering Principles and Management Issues. Mc. Graw Hill Book Company. New York. Tchobanolous. 2002. Introduction In George Tchobanolous dan Frank Kreith, Handbook of Solid Maste Management. McGrow-Hill Companies, Inc., New York. Thank. 1985. Waste disposal and resource recovery. In Proceeding of Seminar on Solid Management Asian Institut of Tehchnological. Bangkok. Tjokroamidjojo, H. Bintoro dan A.R, Mustopadidjaja. 1980. Teori Strategi Pembangunan Nasional. Gunung Agung. Jakarta. Tonny, F. 1990. Metoda dan Teknik Sosial Ekonomi. Kursus Penyusunan AMDAL IPB Bogor. Untung, O. 1995. Menjernihkan Air Kotor. Puspa Swara. Jakarta. Uphoff. 1988. Menyesuaikan Proyek pada Manusia. Dalam Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan: Variabel- variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan. UI-Press. Jakarta. Usman, S. 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Widarto L. 1996. Membuat Alat Penjernih Air. Kanisius. Yogyakarta. Widjaja, A.W. 1986. Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan. Akademika Pressindo. Jakarta. Widyatmoko. 2001. Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah. Abdi Tandur. Jakarta. Wuryadi. 1990. Telaah Kelangsungan Hidup Escherichia coli dalam Air Sumur Gali dan Kaitannya sebagai Indikator Pencemaran Tinja dalam System Air Tanah. Fakultas Pascasarjana IPB. Bogor.
142
Lampiran 1: Pertanyaan Analisis Prospektif
PEMANFAATAN TPA SAMPAH PASCA OPERASI BERBASIS MASYARAKAT ( Studi Kasus TPA Bantar Gebang, Bekasi )
Identitas Responden Nama : ........................................................................... Alamat : ........................................................................... Assalamualaikum Wr.Wb. Nama saya Royadi, pekerjaan Staf Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri. Sementara ini saya sedang mengikuti Sekolah Pascasarjana S3 IPB, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, dibawah Bimbingan Prof.Dr.Ir.M. Sri Saeni, MS, Dr.Ir. Hartrisari H, DEA dan Dr.Ir. Lala M. Kolopaking, MS. Sehubungan dengan penyusunan disertasi yang berjudul ”Pemanfaatan TPA Sampah Pascaperasi Berbasis Masyarakat, studi Kasus TPA Bantar Gebang Bekasi”. TPA Bantar Gebang luas 108 Ha terdiri 5 zona, secara administrative berada di Kota Bekasi. Kondisi TPA saat ini sudah penuh, keadaan yang terjadi dalam TPA proses akumulasi, pembentukan air lindi, gas, degradasi dan perasapan air lindi. Oleh karena itu dampak lingkungan pascas operasi tergantung dari pemanfaatannya. Besar harapan saya Bapak/Ibu dapat berpartisipasi dalam penelitian ini dengan cara: !). Menuliskan jawaban apa yang menjadi faktor kunci/penting/strategis, 2).Membandingkan pengaruh langsung antar faktor (pada butir a) dalam pemanfaatan TPA sampah pasca operasi berbasis partisipasi masyarakat. Atas kesediaan Bapak/Ibu saya haturkan terima kasih.
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2005
143 1.
Faktor - faktor kunci (penting dan strategis) dalam pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat (Need Analysis): A. Pendanaan B. Dukungan Pemda C. Teknologi D. Kelembagaan E. Peraturan Perundangan F. RTRWK G. SDM H. Kerjasama Lintas Sektor I. Persepsi masyarakat J. Partisipasi masyarakat ikut dalam perencanaan K. Proses akumulasi dan degradasi L. Limpasan dan penyerapan air lindi M. Pencemaran sumur N. Pencemaran sungai O. Konflik P. Keterlibatan Pemerintah Pusat Q. Donor Agency R. Dukungan legislatif DPRD/DPR-RI S. Keterlibatan Swasta
1. Pengaruh langsung antar faktor dalam pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyar akat di TPA Bantar Gebang Bekasi. Pedoman penilaian: Skor: O
Keterangan: Tidak ada pengaruh; 1. Berpengaruh kecil; 2. Berpengaruh sedang; 3. Berpengaruh kuat.
Pedoman pengisian: § Dilihat dulu apakah faktor tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap faktor lain, jika ya beri nilai O. § Jika ada pengaruh, selanjutnya dilihat apakah pengaruhnya sangat kuat, jika ya beri nilai 3. § Jika ada pengaruh, baru dilihat jika pengaruhnya kecil=1, atau berpengaruh sedang=2.
Tabel 1: Pengaruh langsung antar faktor dalam pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat (need analysis). Dari A B C D Terhadap 3 3 2 A 3 2 3 B 3 3 2 C 2 2 2 D 2 3 2 3 E 1 2 1 2 F 2 2 3 2 G 2 2 2 1 H 1 1 1 1 I 1 2 1 1 J 1 1 1 1 K 1 1 1 1 L 1 1 1 0 M 1 1 1 0 N 1 2 0 0 O 2 3 2 2 P 3 3 2 3 Q 3 3 2 3 R 3 3 3 1 S Sumber: godet, 1999. Keterangan: A-Z = Faktor penting
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
2 3 2 2
3 2 2 2 2
2 3 3 3 2 1
2 3 2 2 2 1 2
2 2 2 2 2 1 0 1
1 3 3 1 1 2 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2 2 2 1 1 1 1 0 2 0 2
1 2 2 2 1 1 1 0 2 0 2 3
1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 2 3 3
2 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2
3 3 2 2 2 2 1 2 1 0 0 1 1 0 1
3 2 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1
3 3 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3
3 3 3 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 3 2
2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 3 3 3 3
1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2
1 1 2 1 1 0 0 1 1 3 1 1
1 1 1 0 0 0 1 3 2 2 3
3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1 0 1 1 1 2 1 2 2
2 3 2 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 2 1
2 2 1 0 2 2
1 1 0 1 1
1 0 2 1
1 2 2
1 2
2
144 2. Faktor-faktor kunci (penting/strategis) dalam pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat (existing condition): A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S.
Luas lahan Volume sampah Tinggi tumpukan sampah Pembentukan air lindi Gas metan Pencemaran sumur Pencemaran sungai E. Coli Distribusi Lalat IPAS Pendapatan Masyarakat Partisipasi masyarakat Frekwensi konflik Pengaruh daerah sekitar Pemulung Pengelola Kebijakan Pemerintah Pencemaran udara Kebisingan
2. Pengaruh langsung antar faktor dalam pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat di TPA Bantar Gebang Bekasi. Pedoman penilaian: Skor: Keterangan: O Tidak ada pengaruh; 1. Berpengaruh kecil; 2. Berpengaruh sedang; 3. Berpengaruh kuat. Pedoman pengisian: § Dilihat dulu apakah faktor tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap faktor lain, jika ya beri nilai O. § Jika ada pengaruh, selanjutnya dilihat apakah pengaruhnya sangat kuat, jika ya beri nilai 3. § Jika ada pengaruh, baru dilihat jika pengaruhnya kecil=1, atau berpengaruh sedang=2. Tabel 2: Pengaruh langsung antar faktor dalam pemanfaatan TPA sampah pascaoperasi berbasis masyarakat (existing condition). Dari A B C D E F G H I J K L M Terhadap 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 A 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 1 3 B 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 C 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 D 2 2 3 1 0 0 0 0 0 1 2 1 E 3 2 2 2 0 3 2 1 1 1 1 2 F 2 2 2 2 0 2 1 0 2 0 0 2 G 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 H 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 I 3 2 2 2 2 2 2 1 0 0 1 2 J 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 K 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 L 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 1 M 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 N 3 3 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 O 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 P 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 Q 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 R 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 S Sumber: godet, 1999. Keterangan: A-Z = Faktor penting
N
O
P
Q
R
S
2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
2 3 3 1 0 1 1 2 0 1 2 1 1 1
2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2
3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2
2 2 3 1 3 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2
2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1
2 2 2 2 2
2 2 1 1
2 3 2
3 1
1
145
Tabel 3: Faktor-faktor Pene ntu Hasil Gabungan (existing condition dan need anayis). Dari Terhadap A B C D E F G H I J
A 3 3 3 2 0 0 1 3 1
Sumber: godet, 1999. Keterangan: A-Z = Faktor penting
B
C
D
E
F
G
H
I
J
3
3 3
3 3 3
3 2 3 2
1 0 1 2 1
0 0 0 0 0 0
2 1 2 2 1 3 2
3 2 3 2 3 2 3 3
0 0 0 0 0 0 1 1 0
2 3 1 0 0 0 2 1
3 3 2 0 2 3 0
2 1 0 1 2 0
1 0 0 1 0
0 1 1 0
2 3 1
2 2
0
146
Lampiran: 2. Curah Hujan Bulanan di Bekasi (mm), tahun 1979-1988, Sta 841 Bekasi No
Tahun
Jan
Feb
Mar
April
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nop
Des 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1988
339
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1987
382
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1986
190
136
222
282
112
194
141
172
241
255
295
4
1985
-
-
-
241
-
109
184
-
182
198
47
5
1984
-
271
205
-
206
-
43
26
-
-
-
6
1983
372
170
105
315
403
-
-
-
-
-
-
7
1982
333
187
360
265
54
121
6
-
-
-
-
8
1981
464
121
270
327
26
159
153
136
50
199
244
464
9
1980
454
162
318
72
109
36
88
170
87
250
394
304
10
1979
391
132
159
205
147
5
27
113
195
286
533
293
Rata-rata
3666
168
234
244
151
104
92
123
151
238
31
157,30
Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika, Jakarta. Keterangan: - : Tidak terdeteksi.
198
147 Lampiran: 3. Jumlah Curah Hujan Bulanan di Bekasi (mm), tahun 1979-1988, Sta 841 Bekasi No
Tahun
Jan
Feb
Mar
April
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1988
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1987
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1986
18
16
14
14
6
10
9,5
9
10
12
20
4
1985
-
-
-
-
-
5
11
0
11
12
6
5
1984
-
15
9
9
7
-
3
5
-
-
-
6
1983
14
7
7
7
7
-
-
-
-
-
-
7
1982
15
6
13
13
3
3
1
-
-
-
-
8
1981
13
6
13
13
3
5
10
7
4
7
7
9
1980
17
11
12
72
6
4
6
7
4
9
14
10
1979
18
19
13
12
4
2
2
7
13
8
19
Rata-rata
18
11
12
11
129
9
6
7
8
10
13
Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika, Jakarta. Keterangan: - : Tidak terdeteksi.
148
Lampiran 4: Analisis Kualitas Air Lindi sebelum diolah IPAS 1 (Inlet), 2004. Air Lindi IPAS I (Inlet) BM Kisaran Parameter Satuan 2 Okt 04
27 Nop 04
31,2
31,2-35,4
Ratarata 33,7
ºC
35,4
23 Okt 04 34,7
NTU
1550
1523
1235
1235-1550
1436
8,16
8,22
7,87
7,87-8,22
8,03
PtCo
5700
5334
5690
5334-5700
5574
TDS
Mg/liter
8050
9032
7957
7957-9032
8346
BOD5
Mg/liter
50
650
598
548
548-650
596
COD
Mg/liter
100
1974
1879
1449
1449-1974
1767
Nitrat (N-NO 3)
Mg/liter
20
3,81
4,09
3,23
3,23-4,09
3,71
Nitrit(N-NO 2)
Mg/liter
1
37,0
43,1
28,6
28,6-43,1
36,2
Besi (Fe)
Mg/liter
5
4,956
5,003
4,498
4,498-5,003
4,819
Mangan (Mn)
Mg/liter
2
0,621
0,498
0,559
0,498-0,621
0,555
Kadmium (cd)
Mg/liter
0.05
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
Air raksa (Hg)
Mg/liter
0,0013
0,0008
0,0008
0,0008-0,0013
0,0009
Timbal (Pb)
Mg/liter
0.02
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
Tembaga (cu)
Mg/liter
22
0,05
0,03
0,04
0,03-0,05
0,04
Nikel (Ni)
Mg/liter
0,243
0,199
0,176
0,176-0,243
0,206
Seng (Zn)
Mg/liter
5
0,100
0,123
0,205
0,100-0,205
0,142
Kromium (cr)
Mg/liter
0.05
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
Sulfida
Mg/liter
0.05
0,35
0,55
0,26
0,26-0,55
0,38
Suhu Kekeruhan
-
pH Warna
6– 9
Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004
149
Lampiran 5: Analisis Kualitas Air Lindi sebelum diolah IPAS 2 (Inlet), 2004. Parameter Suhu Kekeruhan pH Warna TDS
34,1
23 Okt 04 34,3
27 Nop 04
ºC
31,1
31,1-34,3
Ratarata 33,1
NTU
1440
1428
1238
1238-1440
1368
8,53
8,44
8,08
8,08-8,53
8,35
PtCo
5475
5721
5177
5177-5721
5457
Mg/liter
8830
9005
7590
7590-9005
8475
Satuan
-
BM
6– 9
Air Lindi IPAS 2 (Inlet) 2 Okt 04
Kisaran
Mg/liter
50
1020
1012
1008
1008-1020
1013
COD
Mg/liter
100
3046
3154
3188
3046-3188
3129
Nitrat (N-NO 3)
Mg/liter
20
3,89
2,99
3,41
2,99-3,89
3,43
Nitrit(N-NO 2)
Mg/liter
1
0,375
0,503
1,044
0,375-1,044
0,640
Besi (Fe)
Mg/liter
5
1,157
1,157
1,065
1,065-1,157
1,126
Mangan (Mn)
Mg/liter
2
1,437
1,338
1,256
1,256-1,437
1343
Kadmium (cd)
Mg/liter
0.05
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
Air raksa (Hg)
Mg/liter
<0,0008
<0,0008
<0,0008
<0,0008
<0,0008
Timbal (Pb)
Mg/liter
0.02
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
Tembaga (cu)
Mg/liter
22
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nikel (Ni)
Mg/liter
0,226
0,226
0,202
0,202-0,226
0,218
Seng (Zn)
Mg/liter
5
0,175
0,175
0,133
0,133-0,175
0,161
Kromium (cr)
Mg/liter
0.05
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
Sulfida
Mg/liter
0.05
28,0
29,0
22,9
22,9-29,0
26,6
BOD5
Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004
150
Lampiran 6: Analisis Kualitas Air Lindi sebelum diolah IPAS 3 (Inlet), 2004. Parameter Suhu Kekeruhan
33,5
23 Okt 04 34,2
27 Nop 04
ºC
30,2
30,234,2
Ratarata 32,6
NTU
975
1003
854
854-1003
944
8,62
8,58
8,12
8,12-8,62
8,44
PtCo
4125
4365
399
399-4365
2963
Mg/liter
7890
8003
6590
6590-8003
7454
Satuan
-
pH Warna TDS
BM
6–9
Air Lindi IPAS 3 (Inlet ) 2 Okt 04
Kisaran
Mg/liter
50
740
809
650
650-809
733
COD
Mg/liter
100
2230
1987
1987
1987-2230
2068
Nitrat (N-NO 3)
Mg/liter
20
2,69
2,02
2,34
2,02-2,69
2,35
Nitrit(N-NO 2)
Mg/liter
1
0,401
0,399
0,379
0,379-0,401
0,393
Besi (Fe)
Mg/liter
5
1,197
1,204
1,498
1,197-1,498
1,259
Mangan (Mn)
Mg/liter
2
1,350
1,344
1,176
1,176-1350
1,290
Kadmium (cd)
Mg/liter
0.05
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
Air raksa (Hg)
Mg/liter
<0,0008
<0,0008
<0,0008
<0,0008
<0,0008
Timbal (Pb)
Mg/liter
0.02
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
Tembaga (cu)
Mg/liter
22
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nikel (Ni)
Mg/liter
0,224
0,243
0,188
0,188-0,243
0,218
Seng (Zn)
Mg/liter
5
0,076
0,069
0,099
0,069-0,099
0,081
Kromium (cr)
Mg/liter
0.05
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
Sulfida
Mg/liter
0.05
6,325
4,885
5,348
4,885-6,325
5,519
BOD5
Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004
151
Lampiran 7: Analisis Kualitas Air Lindi sebelum diolah IPAS 4 (Inlet ), 2004. Parameter Suhu Kekeruhan
30,7
23 Okt 04 31,2
27 Nop 04
ºC
28,8
28,8-31,2
Ratarata 30,2
NTU
2075
1880
1980
1880-2075
1978
7,82
7,79
7,55
7,55-7,82
7,72
PtCo
8500
8225
7890
7890-8500
8205
Mg/liter
8050
8266
8219
8050-8266
8178
Satuan
-
pH Warna TDS
BM
6– 9
Air Lindi IPAS 4 (Inlet) 2 Okt 04
Kisaran
Mg/liter
50
1084
1267
986
986-1267
1112
COD
Mg/liter
100
3276
3455
2975
2975-3455
3235
Nitrat (N-NO 3)
Mg/liter
20
6,46
5,87
4,98
4,98-6,46
5,77
Nitrit(N-NO 2)
Mg/liter
1
1552,5
1444
116,7
116,7-1552,5
1037
Besi (Fe)
Mg/liter
5
5,884
5,663
4,022
4,022-5,884
5,189,6
Mangan (Mn)
Mg/liter
2
0,316
0,287
0,255
0,255-0,316
0,286
Kadmium (cd)
Mg/liter
0.05
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
Air raksa (Hg)
Mg/liter
0,0038
0,0044
0,0007
0,0007-0,0044
0,0029
Timbal (Pb)
Mg/liter
0.02
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
Tembaga (cu)
Mg/liter
22
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Nikel (Ni)
Mg/liter
0,349
0,412
0,278
0,278-0,412
0,346
Seng (Zn)
Mg/liter
5
0,445
0,365
0,377
0,365-0,445
0,395
Kromium (cr)
Mg/liter
0.05
0,094
0,088
0,094
0,088
0,092
Sulfida
Mg/liter
0.05
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
BOD5
Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004
152
Lampiran 8: Analisis Kualitas Air Lindi sesudah diolah IPAS 1 (Outlet), 2004.
33,1
23 Okt 04 33,6
27 Nop 04
ºC
30,0
30,0-33,6
Ratarata 32,2
NTU
145
165
156
145-165
155
8,00
8,04
7,87
7,87-8,04
7,97
PtCo
620
743
547
547-743
636
TDS
Mg/liter
4450
5033
5640
4450-5640
5041
BOD5
Mg/liter
50
200
211
234
200-234
215
COD
Mg/liter
100
604
742
623
604-742
656
Nitrat (N-NO 3)
Mg/liter
20
20,95
3,03
19,97
3,03-20,95
14,65
Nitrit (N-NO 2)
Mg/liter
1
209,5
232,4
198,9
198,9-232,4
213,6
Besi (Fe)
Mg/liter
5
0,329
0,287
0,287
0,287-0,329
0,301
Mangan (Mn)
Mg/liter
2
1,034
1,101
1,009
1,009-1,101
1,048
Kadmium (cd)
Mg/liter
0.05
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
Air raksa (Hg)
Mg/liter
0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
Timbal (Pb)
Mg/liter
0.02
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
Tembaga (cu)
Mg/liter
2
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nikel (Ni)
Mg/liter
0,079
0,066
0,068
0,066-0,079
0,071
Seng (Zn)
Mg/liter
5
0,03
0,02
0,032
0,020-0,032
0,027
Kromium (cr)
Mg/liter
0.05
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
Sulfida
Mg/liter
0.05
0,02
0,01
0,04
0,01-0,04
0,02
Parameter Suhu Kekeruhan pH
Satuan
-
Warna
BM
6– 9
Air Lindi IPAS I (Outlet) 2 Okt 04
Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004
Kisaran
153
Lampiran 9: Analisis Kualitas Air Lindi sesudah diolah IPAS 2 (Outlet), 2004. Parameter
Satuan
BM
Air Lindi IPAS 2 (Outlet)
Kisaran
Rata-rata
31,7
31,7-33,3
32,7
ºC
33,1
23 Okt 04 33,3
NTU
90
101
89
89-101
93
7,89
7,99
7,57
7,57-7,99
7,81
PtCo
445
399
399
399-445
414
TDS
Mg/liter
5310
5288
4989
4989-5310
519
BOD5
Mg/liter
50
138
144
122
122-144
134,6
COD
Mg/liter
100
423
395
380
380-423
399
Nitrat (N-NO 3)
Mg/liter
20
7,08
7,08
8,01
7,08-8,01
7,39
Nitrit (N-NO 2)
Mg/liter
1
9,10
7,89
7,90
7,89-9,10
8,29
Besi (Fe)
Mg/liter
5
0,409
0,389
0,330
0,330-0,409
0,376
Mangan (Mn)
Mg/liter
2
1,240
1,223
1,276
1,223-1,276
1,246
Kadmium (cd)
Mg/liter
0.05
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
Air raksa (Hg)
Mg/liter
<0,0008
<0,0008
<0,0008
<0,0008
<0,0008
Timbal (Pb)
Mg/liter
0.02
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
Tembaga (cu)
Mg/liter
2
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nikel (Ni)
Mg/liter
0,04
0,301
0,04
0,04-0,301
0,127
Seng (Zn)
Mg/liter
5
1,112
1,202
1,336
1,112-1,336
1,216,6
Kromium (cr)
Mg/liter
0.05
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
Sulfida
Mg/liter
0.05
0,01
0,02
0,04
0,01-0,05
0,02
Suhu Kekeruhan pH
-
Warna
6– 9
2 Okt 04
27 Nop 04
Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004
154
Lampiran 10: Analisis Kualitas Air Lindi sesudah diolah IPAS 3 (Outlet), 2004. Air Lindi IPAS 3 (Outlet ) Kisaran Rata-rata Parameter Satuan BM 2 Okt 04
27 Nop 04
30,9
23 Okt 04 31,3
29,7
29,7-31,3
30,6
260
348
288
260-348
298
8,15
8,22
7,87
7,87-8,22
8,08
PtCo
1113
1256
1005
1005-1256
1124
TDS
Mg/liter
6170
5990
5490
5490-6170
5883
BOD5
Mg/liter
50
388
406
356
356-406
383
COD
Mg/liter
100
1177
1222
989
989-1222
1129
Nitrat (N-NO 3)
Mg/liter
20
3,92
3,88
3,55
3,55-3,92
3,78
Nitrit (N-NO 2)
Mg/liter
1
522,5
425,3
388,9
388,9-522,5
445,5
Besi (Fe)
Mg/liter
5
0,635
0,644
0,457
0,457-0,644
0,578
Mangan (Mn)
Mg/liter
2
0,673
0,754
0,545
0,545-0,754
0,657
Kadmium (cd)
Mg/liter
0.05
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
Air raksa (Hg)
Mg/liter
0,0047
0,0043
0,0008
0,0008
0,0008
Timbal (Pb)
Mg/liter
0.02
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
Tembaga (cu)
Mg/liter
2
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nikel (Ni)
Mg/liter
0,046
0,039
0,033
0,033-0,046
0,039
Seng (Zn)
Mg/liter
5
0,183
0,199
0,137
0,137-0,199
0,173
Kromium (cr)
Mg/liter
0.05
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
Sulfida
Mg/liter
0.05
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
Suhu Kekeruhan pH
ºC NTU -
Warna
6– 9
Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004
155
Lampiran 11: Analisis Kualitas Air Lindi sesudah diolah IPAS 4 (Outlet ), 2004. Air Lindi IPAS 4 (Outlet) Kisaran Rata -rata Parameter Satuan BM 2 Okt 04
27 Nop 04
30,5
23 Okt 04 31,0
27,9
27,9-31,0
29,8
165
202
128
128-202
165
7,99
7,87
7,34
7,34-7,99
7,73
PtCo
860
880
876
860-880
872
TDS
Mg/liter
7900
8340
8024
7900-8340
8088
BOD5
Mg/liter
50
376,8
388,9
323,8
323,8-388,9
363
COD
Mg/liter
100
1133
1240
996,7
996,7-1240
1123
Nitrat (N-NO 3)
Mg/liter
20
3,75
3,88
3,44
3,44-3,88
3,69
Nitrit (N-NO 2)
Mg/liter
1
527,5
643
641
527,5-643
603,8
Besi (Fe)
Mg/liter
5
0,221
0,330
0,188
0,188-0,330
0,246
Mangan (Mn)
Mg/liter
2
0,533
0,499
0,448
0,448-0,533
0,493
Kadmium (cd)
Mg/liter
0.05
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
Air raksa (Hg)
Mg/liter
0,0032
0,0032
0,0027
0,0027
0,0030
Timbal (Pb)
Mg/liter
0.02
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
<0,06
Tembaga (cu)
Mg/liter
2
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nikel (Ni)
Mg/liter
0,062
0,070
0,044
0,044-0,070
0,058
Seng (Zn)
Mg/liter
5
0,375
0,402
0,254
0,254-0,402
0,343
Kromium (cr)
Mg/liter
0.05
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
<0,07
Sulfida
Mg/liter
0.05
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
Suhu Kekeruhan pH
ºC NTU -
Warna
6– 9
Sumber: Laboratorium Kimia Fisik dan Lingkungan, IPB 2004
156
Lampiran 12: Kualitas Air Lindi Titik Inlet dan Outlet Tahun 2003 Parameter
Satuan
BM
IPAS 1 Outlet Inlet 25 25 1468 126 7,65 8,05 6847 870 14301 7057 1812 549 4796 1443 26,77 23,93 <0.05 3,17 7,80 2,52 1,94 0,56 <0,001 <0,001
oC Suhu NTU Kekeruhan pH 6–9 PtCo Warna Mg/liter TDS Mg/liter BOD5 50 Mg/liter COD 100 20 Nitrat (N-NO3) Mg/liter Mg/liter Nitrit(N-NO 2) 1 Mg/liter Besi (Fe) 5 Mg/liter Mangan (Mn) 2 Mg/liter 0.05 Kadmium (cd) Mg/liter 0,004 0,002 Air raksa (Hg) Mg/liter Timbal (Pb) 0.02 <0,01 <0,01 Mg/liter Tembaga (cu) 2 0,13 <0,02 Mg/liter Nikel (Ni) <0,01 <0,01 Mg/liter Seng (Zn) 5 0,62 0,15 Mg/liter 0.05 Kromium (cr) 0,29 0,12 Mg/liter 0.05 Sulfida <0,05 <0,05 Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta 17 Nopember 2003.
IPAS 2 Outlet Inlet 25 25 1592 420 7,96 6,36 8246 218 14395 8036 1728 118 4409 314 26,59 3098 1,39 17,10 6,51 <0,01 0,28 0,80 <0,001 <0,001
IPAS 3 Outlet Inlet 25 25 982 246 8,07 8,67 6743 720 10546 8031 591 441 1544 1423 1939 930 5,56 56,72 3,91 1,97 1,96 0,25 <0,001 <0,001
0,003
0,003
0,004
0,002
<0,01 0,14 0,37 0,33 0,20 <0,05
<0,01 <0,02 <0,01 0,52 <0,05 <0,05
<0,01 0,02 0,24 0,33 0,12 <0,05
<0,01 <0,02 <0,01 0,23 0,05 <0,05
Lampiran 13: Kualitas Air Lindi Titik Inlet dan Outlet Tahun 2002 Parameter Suhu
Satuan oC
BM
IPAS 1 Outlet Inlet 25 25
IPAS 2 Outlet Inlet 25 25
IPAS 3 Outlet Inlet 25 25
157 NTU Kekeruhan 1350 1102 pH 6–9 7,34 7,95 PtCo Warna 5600 620 Mg/liter TDS 8045 4460 Mg/liter BOD5 50 59,10 36,10 Mg/liter COD 100 139 92,35 Mg/liter 20 47,64 43,17 Nitrat (N-NO3) Mg/liter 1 0,31 3,535 Nitrit(N-NO 2) Mg/liter Besi (Fe) 5 3,74 0,11 Mg/liter Mangan (Mn) 2 0,46 0,27 Mg/liter 0.05 Kadmium (cd) <0,03 <0,03 Mg/liter <0,00005 <0,00005 Air raksa (Hg) Mg/liter 0.02 Timbal (Pb) <0,07 <0,07 Mg/liter Tembaga (cu) 2 <0,03 <0,03 Mg/liter Nikel (Ni) <0,04 <0,04 Mg/liter Seng (Zn) 5 0,06 <0,04 Mg/liter 0.05 Kromium (cr) <0,006 <0,006 Mg/liter 0.05 Sulfida <0,01 <0,01 Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2002.
4668 7,70 5495 8870 197 468 2,08 <0,03 8,27 1,47 <0,03
2498 7,12 445 5320 164 386 35,26 <0,03 2,57 0,48 <0,03
9036 7,69 4128 7870 387 922 2,24 <0,03 8,00 1,73 <0,03
3044 6,49 1113 6140 106 250 34,47 1,68 0,90 3,13 <0,03
<0,00005
<0,00005
<0,00005
<0,00005
<0,07 <0,03 0,14 0,06 <0,006 <0,01
<0,07 <0,03 0,09 <0,04 <0,006 <0,01
<0,07 <0,03 0,27 0,06 <0,006 <0,01
<0,07 <0,03 0,19 0,11 <0,006 <0,01
Lampiran 14: Kualitas Air Lindi Titik Inlet dan Outlet Tahun 2001
Suhu Kekeruhan pH Warna TDS BOD5 COD Nitrat (N-NO3)
oC NTU -
Mg/liter Mg/liter Mg/liter
50 100 20
IPAS 1 Outlet Inlet 35,8 33,6 1483 1207 8,6 8,40 5824 640 6075 1,355 620 144 1980 321,48 124,16 114,20
Nitrit(N-NO 2) Besi (Fe) Mangan (Mn) Kadmium (cd) Air raksa (Hg) Timbal (Pb) Tembaga (cu) Nikel (Ni)
Mg/liter
1 5 2 0.05
0,46 2,98 0,27 <0,03
0,27 1,36 0,31 <0,03
<0,03 3,46 0,42 <0,03
<0,03 2,81 0,32 <0,03
<0,03 1,02 1,47 <0,03
<0,03 1,21 3,04 <0,03
<0,00005
<0,00005
<0,00005
<0,00005
<0,00005
<0,00005
<0,07 <0,03 0,48
<0,07 <0,03 0,32
<0,07 <0,03 0,39
<0,07 <0,03 0,32
<0,07 <0,03 0,24
<0,07 <0,03 0,15
Parameter
Satuan
BM
6–9
PtCo Mg/liter
Mg/liter Mg/liter Mg/liter Mg/liter Mg/liter Mg/liter Mg/liter
0.02 2
IPAS 2 IPAS 3 Outlet Outlet Inlet Inlet 35,4 34,2 34,8 30,9 4289 2936 8725 4024 7,20 7,90 7,12 7,10 5467 464 4210 1128 4,580 4,900 5865 6,100 145 651,40 986,40 732 321,48 1,428,80 8,789,20 4,643,60 281,50 256,40 297,30 2,78
158 Mg/liter Seng (Zn) 5 0,05 0,03 0,07 Mg/liter 0.05 Kromium (cr) Mg/liter 0.05 Sulfida <0,01 <0,01 <0,01 Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Nopember 2001.
0,06 <0,01
0,04 <0,01
0,25 <0,01
Lampiran 15: Kualitas Air Lindi Titik Inlet dan Outlet Tahun 2000 Parameter
Satuan
BM
IPAS 1 Outlet Inlet 34,6 32,4 1,847 1,355 8,70 8,40 6847 826 8264 7942 420 144,00 441,82 321,48 102,47 114,20 Ø,16 3,26 1,44 1,36 0,36 0,31 <0,03 <0,03
oC Suhu NTU Kekeruhan pH 6–9 PtCo Warna Mg/liter TDS Mg/liter BOD5 50 Mg/liter COD 100 20 Nitrat (N-NO3) Mg/liter Mg/liter 1 Nitrit(N-NO 2) Mg/liter Besi (Fe) 5 Mg/liter Mangan (Mn) 2 Mg/liter Kadmium (cd) 0.05 Mg/liter <0,00005 Air raksa (Hg) Mg/liter 0.02 Timbal (Pb) <0,07 Mg/liter Tembaga (cu) 2 <0,03 Mg/liter Nikel (Ni) 0,08 Mg/liter Seng (Zn) 5 0,05 Mg/liter 0.05 Kromium (cr) Mg/liter 0.05 Sulfida <0,01 Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2000.
IPAS 2 Outlet Inlet 33,92 30,86 4,900 4,580 7,90 7,20 5896 852 12641 9264 145,00 651,40 1,428,80 321,48 256,40 281,50 4,15 2,47 3,61 2,46 0,32 0,42 <0,03 <0,03
IPAS 3 Outlet Inlet 32,64 31,82 7,940 6,100 8,42 7,10 7432 425 10,718 8392 942,40 732,00 682,36 643,60 1,22 278,10 2,86 1,08 1,36 1,21 0,40 3,04 <0,03 <0,03
<0,00005
<0,00005
<0,00005
<0,00005
<0,00005
<0,07 <0,03 0,03 0,03 <0,01
<0,07 <0,03 0,06 0,06 <0,01
<0,07 <0,03 0,07 0,04 <0,01
<0,07 <0,03 0,36 0,05 <0,01
<0,07 <0,03 0,25 0,02 <0,01
159
Lampiran 16: Kualitas Air Sumur di Sekitar TPA Bantar Gebang Tahun 2003 Nama/Kode Lokasi Pengambilan Sampel Air Sumur Parameter Satuan Standard Suhu Kekeruhan pH TDS BOD5 COD Ammonia (N-NH3) Kesadahan Nitrat (N-NO 3) Nitrit (N-NO 2) Klorida DO Besi (Fe) Timbal (Pb) Sulfida Ortho-Phosfat Seng (Zn) Coliform E. coli
oC NTU 6.9-8.5
mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter MPN/ml MPN/ml
5
500 1 600 1.0 0.05
15
Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2003
S. Batu (1)
Cikiwul (2)
Ciketing (3)
Ciketing (4)
25,4 16 6,75 164 3,89
26,7 2 6,84 402 4,07
26,4 3 6,76 198 3,40
25,3 2 6,63 283 3,09
8,24 0,327 40,5 1,684 0,038 58,6 3,04 0,512 <0,06 <0,05 3,47 <0,001 0,03x10¹ 0,3x10¯²
9,83 8,27 0,502 0,319 157,4 46,8 0,425 1,466 0,002 0,002 34,9 56,4 3,06 3,08 0,398 <0,05 <0,06 <0,06 <0,05 <0,05 4,25 2,46 <0,001 <0,001 0,04x10¹ 6,1x10¯¹ 0,7x10¯² 5,2x10¯¹
6,32 0,412 68,9 2,423 0,016 92,3 3,14 <0,05 <0,06 <0,05 2,54 <0,001 6,4x10¯¹ 6,4x10¯¹
160
Lampiran 17: Kualitas Air Sumur di Sekitar TPA Bantar Gebang Tahun 2002 Nama/Kode Lokasi Pengambilan Samp el Air Sumur Parameter Satuan Standard Suhu Kekeruhan pH TDS BOD5 COD Ammonia (N-NH3) Kesadahan Nitrat (N-NO 3) Nitrit (N-NO 2) Klorida DO Besi (Fe) Timbal (Pb) Sulfida Ortho-Phosfat Seng (Zn) Coliform E. Coli
oC NTU 6.9-8.5
mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter MPN/ml MPN/ml
5
500 1 600 1.0 0.05
15
Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2002.
Keterangan: - : Tidak terdeteksi
S. Batu (1)
Cikiwul (2)
Ciketing (3)
Ciketing (4)
22,8 3,20 6 176 4,09
23,5 5 5,50 40,8 4,12
22,1 3,40 6,20 169 3,05
23,8 1,30 6,70 189 3,44
11,05 0,64 44,3 0,01 28,07 3,06 <0,05 4,26 <2 <2
10,4 0,26 138,9 0,06 0,04 37,43 3,02 0,44 <0,05 3,72 8,98 300.10³ 300.10³
10,2 0,38 47,7 0,02 60,83 3,05 0,22 <0,05 1,58 0,96 900.10 300.10
11,6 0,27 598,3 0,01 67,85 3,09 0,93 <0,05 1,69 8,47 300.10² 300.10²
161
Lampiran 18: Kualitas Air Sumur di Sekitar TPA Bantar Gebang Tahun 2001 Nama/Kode Lokasi Pengambilan Samp el Air Sumur Parame ter Satuan Standard Suhu Kekeruhan pH TDS BOD5 COD Ammonia (N-NH3) Kesadahan Nitrat (N-NO 3) Nitrit (N-NO 2) Klorida DO Besi (Fe) Timbal (Pb) Sulfida Ortho-Phosfat Seng (Zn) Coliform E. coli
ºC NTU
5 6.9-8.5
mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter
500
mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter MPN/ml MPN/ml
1 600 1.0 0.05
15
Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2001
Keterangan: - : Tidak terdeteksi
S. Batu (1)
Cikiwul (2)
Ciketing (3)
Ciketing (4)
5,50 10,00 215,00 4,72
3,20 7,20 317,00 4,83
5,20 6,60 198,20 3,68
4,40 6,80 230,00 3,59
9,04 0,11 457 9,48
8,62 142,6 10,00
7,92 0,05 492 8,32
8,26 0,12 479,8 7,64
0,01 2,34 3,07 <0,05 <0,05 4,09 0,02 8 8
0,01 51,47 3,09 <0,05 <0,05 4,01 0,01 23 23
0,04 11,70 3,02 0,16 <0,05 3,02 0,02 16000 1600
0,15 88,90 3,06 0,14 <0,05 1,05 5000 5000
162
Lampiran 19: Kualitas Air Sumur di Sekitar TPA Bantar Gebang Tahun 2000 Nama/Kode Lokasi Pengambilan Sampel Air Sumur Parameter Satuan Standard Suhu Kekeruhan pH TDS
S. Batu (1)
Cikiwul (2)
Ciketing (3)
Ciketing
mg/liter mg/liter
25,1 10,0 6,60 246 5,86
26,0 16,5 6,20 328 4,64
25,8 8,35 6,13 205 3,82
25,0 9,7 6,40 240 3,46
mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter MPN/100ml MPN/100ml
9,61 0,02 170,20 6,34 8,50 3,05 <0,05 3,05 0,02 8 8
7,84 69,70 10,21 40,00 3,08 <0,05 4,07 0,01 23 23
8,26 0,05 80,10 8,45 10,00 3,01 0,12 <0,05 2,08 0,01 16000 1600
7,38 0,04 80,30 9,20 9,60 3,4 0,15 <0,05 1,06 0,02 5000 5000
ºC NTU
BOD5 COD Ammonia (N-NH3) Kesadahan Nitrat (N -NO 3) Nitrit (N-NO2) Klorida DO Besi (Fe) Timbal (Pb) Sulfida Ortho-Phosfat Seng (Zn) Coliform E. coli
5 6.9-8.5
1,5 500 5,0 600 1.0 0.05
15
(4)
Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2000
Keterangan: - : Tidak terdeteksi Lampiran 20: Kualitas Air Sungai Ciketing pada titik Inlet dan Outlet 2000 Parame ter Suhu Kekeruhan pH
Satuan
2001
2002
BM
oC NTU 6.5–9
Inlet
Outlet
Inlet
Outlet
Inlet
Outlet
22,5 68,00 7,20
20,7 188,00 7,50
24,5 23,00 7,00
22,6 68,00 7,60
28,02 49,45 6,23
30,92 118,26 7,366
163 Warna TDS BOD COD Nitrat (N-NO 3)
PtCo mg/liter mg/liter mg/liter mg/liter
10
250,00 255 43,50 06,37 0,26
400,0 2,650 228,50 2864,08 7,39
88,30 7,00 14,65 -
mg/liter 1 0,02 0,03 Nitrit (N-NO 2) Besi (Fe) mg/liter 1 1,72 1,68 1,57 Mangan (Mn) mg/liter 0.5 8,49 5,58 0,85 Kadmium (cd) mg/liter 0.01 Air raksa (Hg) mg/liter 0.001 Timbal (Pb) mg/liter Tembaga (Cu) mg/liter 1 Nikel (Ni) mg/liter Seng (Zn) mg/liter 15 0,07 0,01 Kromium Val.6 mg/liter 0.05 Sulfida mg/liter 0.1 <0,01 <0,01 <0,01 Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta tahun 2000 s/d 2003 yang diolah.
Keterangan: - : Tidak terdeteksi
742,00 112,75 257,32 -
160 962 15,356 345,19 3,7797
556 653 21,708 825,74 4,310
0,04
0,0638
0,0567
1,49 0,62 0,02
0,1072 0,038 0,00027 0,00002 0,013 0,08 0,00004 0,368
0,3577 0,166 0,0004 Ttd 0,014 0,06 0,00008 0,136
<0,01
164
Lampiran: 2. Curah Hujan Bulanan di Bekasi (mm), tahun 1979-1988, Sta 841 Bekasi No
Tahun
Jan
Feb
Mar
April
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nop
Des 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1988
339
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1987
382
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1986
190
136
222
282
112
194
141
172
241
255
295
4
1985
-
-
-
241
-
109
184
-
182
198
47
198
165 5
1984
-
271
205
-
206
-
43
26
-
-
-
6
1983
372
170
105
315
403
-
-
-
-
-
-
7
1982
333
187
360
265
54
121
6
-
-
-
-
8
1981
464
121
270
327
26
159
153
136
50
199
244
464
9
1980
454
162
318
72
109
36
88
170
87
250
394
304
10
1979
391
132
159
205
147
5
27
113
195
286
533
293
Rata-rata
3666
168
234
244
151
104
92
123
151
238
31
157,30
Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika, Jakarta. Keterangan: - : Tidak terdeteksi.
Lampiran: 3. Jumlah Curah Hujan Bulanan di Bekasi (mm), tahun 1979-1988, Sta 841 Bekasi No
Tahun
Jan
Feb
Mar
April
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1988
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1987
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1986
18
16
14
14
6
10
9,5
9
10
12
20
4
1985
-
-
-
-
-
5
11
0
11
12
6
5
1984
-
15
9
9
7
-
3
5
-
-
-
6
1983
14
7
7
7
7
-
-
-
-
-
-
7
1982
15
6
13
13
3
3
1
-
-
-
-
8
1981
13
6
13
13
3
5
10
7
4
7
7
9
1980
17
11
12
72
6
4
6
7
4
9
14
10
1979
18
19
13
12
4
2
2
7
13
8
19
Rata-rata
18
11
12
11
129
9
6
7
8
10
13
Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika, Jakarta. Keterangan: - : Tidak terdeteksi.
166
Lampiran 23: Daftar Pertanyaan Masalah TPA Bantar Gebang I. KONDISI MASYARAKAT:
A. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat: 1. Berapa usia Bapak/Ibu/Sdr saat ini: a b c d e
21 s/d 30 tahun 31 s/d 40 tahun 41 s/d 50 tahun Kurang dari 21 tahun. Lebih dari 50 tahun.
2. Matapencaharian utama Bapak/Ibu/Sdr sebelum ada TPA: a b c d e
Petani Pedagang Buruh Karyawan Lain-lain (sebutkan………………………………)
3. Setelah adanya TPA Bantar Gebang: a b c d e
Petani Pedagang Buruh Karyawan Lain-lain (sebutkan………………………………)
4. Berapa pendapatan/penghasilan Bapak/Ibu/Sdr/bulan sebelum ada TPA: a Lebih kecil dari Rp.150.000,b Rp.150.000,- s/d Rp.200.000, c Rp.250.000,- s/d Rp.350.000, d Rp.400.000,- s/d Rp.500.000, e Rp.550.000,- s/d Rp.700.000, f Rp.750.000,- s/d Rp.900.000, g Lebih dari Rp.900.000,5. Pendapatan/penghasilan Bapak/Ibu/Sdr/bulan setelah adanya TPA: a b c d e f g
Lebih kecil dari Rp.150.000,Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,Rp.250.000,- s/d Rp.350.000,Rp.400.000,- s/d Rp.500.000,Rp.550.000,- s/d Rp.700.000,Rp.750.000,- s/d Rp.900.000,Lebih dari Rp.900.000,-
6. Berapa besar biaya yang Bapak/Ibu/Sdr keluarkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari: a b c d e f g
Rp.3.000,- s/d Rp.5.000,Rp.>5.000,- s/d Rp.7.000,Rp.>7.000,- s/d Rp.9.000,Rp.>9.000,- s/d Rp.10.000,Rp.>10.000,- s/d Rp.15.000,Rp.>15.000,- s/d Rp.20.000,Lebih dari Rp.20.000,-
167 B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat:
1. Tingkat pendidikan Bapak/Ibu/Sdr adalah: a b c d e f g h i
Buta huruf Tidak tamat SD Tamat SD Tidak tamat SLTP Tamat SLTP Tidak tamat SLTA Tamat SLTA Tamat Akademi Tamat Universitas
2. Apa tanggapan Bapak/Ibu/Sdr. Dengan kehadiran para pemulung dari luar daerah: a b
Menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar Ada konflik antara pemulung pendatang dengan masyarakat sekitar TPA.
3. Apakah ada konflik antara petugas TPA dengan masyarakat sekitar: a b
Tidak ada konflik antara petugas TPA dengan masyarakat sekitar Ada konflik antara petugas TPA dengan masyarakat sekitar.
4. Apakah ada kerjasama antara petugas TPA dengan masyarakat sekitar: a b
Ada kerjasama contohnya apa ? ………… Tidak ada kerjasama antara petugas TPA dengan masyarakat sekitar.
5. Apakah ada kerjasama antara pemulung, pendatang dengan masyarakat sekitar: a b
Ada kerjasama contohnya:………………. Tidak ada kerjasama
6. Berapakah jumlah tanggungan keluarga Bapak/Ibu/Sdr: a. b. c. d. e. f.
1 (satu) orang (belum berkeluarga) 2 (dua) orang 3 (tiga) orang 4 (empat) orang 5 (lima) orang lebih dari 5 (lima) orang
7. Apakah fasilitas pendidikan/sekolah yang digunakan: a b c
Bersekolah di sekitar lokasi TPA. Sekolah di kampung (daerah asal). Lain-lain.
C. Persepsi masyarakat atas keberadaan TPA Bantar Gebang:
1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr mengenai keberadaan TPA: a. Setuju adanya TPA, dengan alasan: 1). Menambah lapangan kerja 2). Meningkatkan penghasilan 3). Menambah peluang usaha 4). Menambah fasilitas umum (misal: jalan, MCK, dll). b. Tidak setuju dengan keberadaan TPA, dengan alasan: 1). Menimbulkan kemacetan 2). Menimbulkan kesan kumuh, kotor dan bau. 3). Menambah jumlah penduduk pendatang. 4). Menambah kerawanan di sekitar lokasi.
168 2. Bagaimana tanggapan/persepsi masyarakat mengenai pengelolaan sampah di TPA: a b c
Baik Cukup Buruk
3. Bagaimana persepsi masyarakat menganai keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar TPA:
a Aman b Rawan 4. Apa pengaruh keberadaan TPA terhadap pendapatan masyarakat: a b
Meningkatkan pendapatan dan tarap hidup Tidak merubah pendapatan.
5. Harapan Bapak/Ibu/Sdr dengan adanya TPA: a. b. c. d.
e.
Agar TPA segera ditutup Agar pengelola TPA lebih baik Sumber air bersih maasyarakat sekitar TPA diperhatikan Agar dijaga suasana di sekitar TPA tetap aman Agar sampah-sampah liar ditertibkan .
II. KONDISI PEMULUNG:
A. Kondisi sosial ekonomi pemulung: 1. Berapa usia Bapak/Ibu/Sdr saat ini: a b c d e f
Kurang dari 15 tahun 15 s/d 20 tahun 21 s/d 30 tahun 31 s/d 40 tahun 41 s/d 50 tahun lebih dari 50 tahun
2. Apakah mata pencaharian Bapak/Ibu/Sdr sebelum jadi pemulung: a b c d
Petani Buruh Pedagang Lainnya (sebutkan:………………………….)
3. Berapa penghasilan Bapak/ibu/Sdr/bulan sebelum jadi pemulung: a b c d e f
Kurang dari Rp.150.000,Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,Rp.250.000,- s/d Rp.350.000,Rp.400.000,- s/d Rp.500.000,Rp.550.000,- s/d Rp.700.000,Lebih dari Rp.700.000,-
4. Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr bekerja sebagai pemulung: a b c d e f g
Sebelum ada TPA Sejak TPA beroperasi hingga sekarang Kurang dari 1 tahun 1 s/d 2 tahun 3 s/d 4 tahun 5 s/d 7 tahun lebih dari 7 tahun
169 5. Cara pengangkutan barang pulungan ketangan pembeli: a b c
Diangkut sendiri oleh pembeli Menyewa truk sampah Lainnya
6. Berapakah pendapatan/penghasilan Bapak/Ibu/Sdr dari hasil penjulan barang pulungan: a b c d e f g
Kurang dari Rp.150.000,Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,Rp.250.000,- s/d Rp.350.000,Rp.400.000,- s /d Rp.500.000,Rp.550.000,- s/d Rp.700.000,Rp.750.000,- s/d Rp.900.000,Lebih besar dari Rp.900.000,-
7. Apakah pekerjaan sebagai pemulung merupakan pekerjaan utama: a b
Ya Tidak
8. Apakah ada perubahan penghasilan setelah menjadi pemulung: a b c
Penghasilan meningkat Tidak ada perubahan Lainnya.
9. Dimana lokasi pulungan sampah: a b
Di dalam lokasi TPA Di luar lokasi TPA: 1). Dilahan sendiri 2). Dilahan orang lain.
B. Kondisi Sosial Budaya Pemulung: 1. Daerah asal Bapak/Ibu/Sdr: ………………………………….. 2. Dimana tempat tinggal Bapak/Ibu/Sdr: a. Tinggal menetap di luar lokasi TPA b. Tinggal menetap di dalam lokasi TPA
3. Tingkat pendidikan Bapak/Ibu/Sdr adalah: a. Buta huruf b. Tidak tamat SD c. Tamat SD d. Tidak tamat SLTP e. Tamat SLTP f. Tidak tamat SLTA g. Tamat SLTA h. Tamat Akademi i. Tamat Universitas
4. Berapa lama untuk pulang ke daerah asal Bapak/Ibu/Sdr: a b c d e
Satu bulan sekali Tiga bulan sekali Empat bulan sekali Satu tahun sekali Tidak tentu
170 5. Status tempat tinggal Bapak/Ibu yang tinggal menetap di luar TPA: a b c d
Kontrak tanah, bangunan buat sendiri Kontrak tanah berikut bangunan/rumah. Membeli tanah berikut bangunan rumah. Rumah dan tanah warisan.
6. Berapakah tanggungan keluarga Bapak/Ibu/Sdr: a b c d e f
1 (satu) orang 2 (dua) orang 3 (tiga) orang 4 (empat) orang 5 (lima) orang lebih dari 5 orang
7. Dimanakah tempat sekolah anak Bapak/Ibu/Sdr: a b c
Sekolah di sekitar TPA Sekolah di kampung/daerah Lainnya.
8. Bagaimana system kerja Bapak/Ibu/Sdr sebagai pemulung di TPA: a b c
Bekerja secara sendiri-sendiri Bekerja secara berkelompok berdasarkan suku (daerah asal) Bekerja secara bersama-sama (tidak atas suku/kelompok)
9. Apakah Bapak/Ibu/Sdr sebagai pemulung ada yang mengkoordinir: a b
Tidak ada yang mengkoordinir Ada yang mengkoordinir (siapa: …………………………)
10. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh organisasi pemulung/pihak lain: a b
Tidak ada Ada pembinaan (Siapa: …………………………..)
11. Apakah Bapak/Ibu setuju sebagai pemulung ada yang mengkoordinir: a b
Setuju Tidak setuju
12. Siapa sebaiknya yang mengkoordinir: a b c d e
Para pemulung itu sendiri Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM Pemerintah Lembaga lainnya Bos lapak
13. Apakah ada konflik sesama pemulung di lokasi TPA: a b
Tidak ada konflik Ada konflik
14. Apakah ada konflik antara pemulung dengan masyarakat sekitar TPA: a b
Tidak ada konflik Ada konflik
15. Apakah ada konflik antara pemulung dengan petugas TPA: a b
Tidak ada konflik Ada konflik
171 16. Apakah ada kerjasama antara pemulung di lokasi TPA: a b
Tidak ada Ada (misalnya:……………………………….)
C. Persepsi pemulung dengan keberadaan TPA: 1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr dengan keberadaan TPA: a. Setuju dengan alasan: 1). Menambah lapangan kerja 2). Meningkatkan pendapatan/penghasilan 3). Menambah peluang usaha 4). Menambah fasilitas umum (mis: jalan, MCK, dll) b. Tidak setuju.
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr tentang pengelolaan TPA: a. Baik b. Cukup c. Buruk/jelek.
3. Bagaimana situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar TPA: a. Aman b. Rawan
4. Pengaruh TPA dari pendapatan/penghasilan: a. Meningkatkan tarap hidup b. Tidak berpengaruh apa-apa c. Tidak tahu
5. Harapan-harapan apa dengan adanya kegiatan TPA: a. Kegiatan TPA terus berlanjut b. Para pemulung diperhatikan c. Fasilitas kesehatan diperhatikan seperti pengobatan gratis. d. Agar suasana di TPA tetap aman.
III. KONDISI PENGELOLA: A. Kondisi sosial ekonomi pengelola: 1. Berapa usia Bapak/Ibu/Sdr saat ini: a b c d
20 s/d 30 tahun 31 s/d 40 tahun 41 s/d 50 tahun lebih dari 50 tahun
2. Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr bekerja sebagai pengelola TPA: a b c d e
Kurang dari 1 tahun 1 s/d 2 tahun 3 s/d 4 tahun 5 s/d 7 tahun lebih dari 7 tahun
172 3. Berapakah pendapatan/penghasilan Bapak/Ibu/Sdr/bulan: a b c d e f g
Kurang dari Rp.150.000,Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,Rp.250.000,- s/d Rp.350.000,Rp.400.000,- s/d Rp.500.000,Rp.550.000,- s/d Rp.700.000,Rp.750.000,- s/d Rp.900.000,Lebih besar dari Rp.900.000,-
4. Apakah pekerjaan sebagai pengeloa TPA merupakan pekerjaan utama: a Ya b Tidak
5. Apakah ada perubahan penghasilan setelah menjadi pengelola TPA: a Penghasilan meningkat b Tidak ada perubahan c Lainnya.
B. Kondisi Sosial Budaya Pengelola: 1. Daerah asal Bapak/Ibu/Sdr: ………………………………….. 2. Dimana tempat tinggal Bapak/Ibu/Sdr: a. Tinggal menetap di luar lokasi TPA b. Tinggal menetap di dalam lokasi TPA
3. Tingkat pendidikan Bapak/Ibu/Sdr adalah: a. Buta huruf b. Tidak tamat SD c. Tamat SD d. Tidak tamat SLTP e. Tamat SLTP f. Tidak tamat SLTA g. Tamat SLTA h. Tamat Akademi i. Tamat Universitas
4. Status tempat tinggal Bapak/Ibu yang tinggal menetap di luar TPA: a b c d
Kontrak tanah, bangunan buat sendiri Kontrak tanah berikut bangunan/rumah. Membeli tanah berikut bangunan rumah. Rumah dan tanah warisan.
5. Berapakah tanggungan keluarga Bapak/Ibu/Sdr: a b c d e f
1 (satu) orang 2 (dua) orang 3 (tiga) orang 4 (empat) orang 5 (lima) orang lebih dari 5 orang
6. Dimanakah tempat sekolah anak Bapak/Ibu/Sdr: a Sekolah di sekitar TPA b Sekolah di kampung/daerah c Lainnya.
173 7. Bagaimana system kerja Bapak/Ibu/Sdr sebagai pengelola TPA: a Bekerja secara sendiri-sendiri b Bekerja secara berkelompok berdasarkan jadwal kerja c Bekerja secara bersama-sama
8. Apakah Bapak/Ibu/Sdr sebagai pengelola ada yang membina: a Tidak ada yang membina b Ada yang membina (siapa: …………………………)
9. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah/pihak lain: a Tidak ada b Ada pembinaan (Siapa: …………………………..)
10. Apakah Bapak/Ibu/Sdr setuju sebagai pengelola ada yang membina: a Setuju b Tidak setuju
11. Siapa sebaiknya yang membina: a b c d
Para pengelola itu sendiri Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM Pemerintah Lembaga lainnya
12. Apakah ada konflik sesama pengelola di lokasi TPA: a Tidak ada konflik b Ada konflik
13. Apakah ada konflik antara pengelola dengan masyarakat sekitar TPA: a Tidak ada konflik b Ada konflik
14. Apakah ada konflik antara pengelola dengan pemulung: a Tidak ada konflik b Ada konflik
15. Apakah ada kerjasama antara pengelola di lokasi TPA: a Tidak ada b Ada (misalnya:……………………………….)
C. Persepsi pengelola dengan keberadaan TPA: 1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr dengan keberadaan TPA: a. Setuju dengan alasan: 1). Menambah lapangan kerja 2). Meningkatkan pendapatan/penghasilan 3). Menambah peluang usaha 4). Menambah fasilitas umum (mis: jalan, MCK, dll) b. Tidak setuju.
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr tentang pengelolaan TPA: a. Baik b. Cukup c. Buruk/jelek.
174 3. Bagaimana situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar TPA: a. Aman b. Rawan
4. Pengaruh TPA dari pendapatan/penghasilan: a. Meningkatkan tarap hidup b. Tidak berpengaruh apa-apa c. Tidak tahu
5. Harapan-harapan apa bagi pengelola dengan adanya kegiatan TPA: a. Kegiatan TPA terus berlanjut b. Para pemulung diperhatikan c. Fasilitas kesehatan diperhatikan seperti pengobatan gratis. d. Agar suasana di TPA tetap aman.
175
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Analisis Kebijakan Pemberdayaan masyarakat di TPA berbasis masyarakat dengan pendekatan AHP diintegrasikan kedalam Prospektif. Tujuan Integrasi untuk meningkatkan basis informasi kuantitatif dari proses-proses perencanaan strategis. Integrasi AHP kedalam Prospektif menghasilkan prioritasprioritas yang ditentukan secara analitik berdasarkan faktor- faktor yang mencakup dalam AHP dan membuat mereka sepadan. AHP memberikan kerangka dasar untuk pembentukan suatu analisis keputusan , sementara Prospektif membantu dalam membuat AHP lebih analitik dan melakukan analisis sehingga strategi-strategi alternatif keputusan dapat diprioritaskan. AHP adalah salah satu alat analisis dalam pengambilan keputusan untuk menentuklan kebijakan yang akan diambil dengan menetapkan prioritas dan membuat keputusan yang paling baik ketika aspek Kualitatif dan Kuantitatif dibutuhkan untuk dipertimbangkan. Penentuan prioritas strategi dilakukan dengan dua tahap yakni pembuatan hirarki prioritas dan survei penentuan bobot. Sedangkan untuk menentukan bobot dari strategi digunakan metode survai. Wawancara dilakukan terhadap responden yang berkompeten dengan pemanfaatan TPA. Responden diharapkan memberikan nilai dalam angka terbatas untuk memberi tingkat urutan (skala) pentingnya strategis-strategis tersebut. Dalam AHP digunakan skala angka Saaty. mulai dari 1 yang menggambarkan antara satu atribut terhadap atribut lainnya sama penting dan untuk atribut yang sama selalu bernilai satu, sampai dengan 9 yang menggambarkan satu atribut ekstrim penting terhadap atribut lainnya.
