ANALISIS KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN OLEH ACHMAD SOBARI H

ANALISIS KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2000-2008

OLEH ACHMAD SOBARI H14094015

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

RINGKASAN ACHMAD SOBARI. Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2000-2008 (dibimbing oleh D.S. PRIYARSONO) Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan haruslah dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan tujuan dan strategi pembangunan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus diarahkan pada hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini banyak negara mulai memberi perhatian tidak lagi sekedar ditujukan pada percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi namun lebih pada peningkatan kualitas pembangunan itu sendiri. Munculnya suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi berjalan cepat tanpa diimbangi oleh distribusi pendapatan dan peningkatan kualitas hidup telah berhasil menggeser paradigma pembangunan yang ada. Dalam situasi ini kuantitas dan kualitas pertumbuhan sama-sama esensial, keduanya terlibat dalam suatu hubungan timbal balik. Bila pertumbuhan mengalami kemandekan atau penurunan, maka dimensi sosial dan kesejahteraan juga mengalami penurunan, yang berarti bahwa cara pertumbuhan itu dihasilkan adalah sangat penting. Kualitas proses pertumbuhan itu sendiri, bukan hanya kecepatannya, terbukti mempengaruhi hasil pembangunan. Itulah sebabnya mengapa eksplorasi terhadap hal ini merupakan hal yang sangat esensial. Pada intinya ada pertumbuhan ekonomi, tidak hanya kuantitasnya saja tetapi-sama penting-juga kualitasnya. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tak terlepas dari kondisi dan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, terutama potensi ekonomi yang seharusnya dikelola dan diberdayakan sesuai dengan kemampuan daerah serta memiliki prospek di masa mendatang. Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi yang relatif muda berusaha mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dalam kurun waktu 2000-2008, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya PDRB Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Peningkatan ini disatu sisi merupakan hal yang menggembirakan, namun disisi lain apakah pembangunan ini telah menunjukkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Maluku Utara. Terkait dengan perubahan paradigma pembangunan yang tidak sekedar terfokus pada kuantitas namun juga kualitas pertumbuhan ekonomi, maka analisis terhadap kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada periode 2000 – 2008, melihat seberapa besar kesenjangan pendapatan yang terjadi di Maluku Utara, melihat klasifikasi kabupaten/kota berdasarkan Klassen

Typology, melihat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat, serta akhirnya menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi Maluku Utara berkualitas. Pada penelitian ini untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi Maluku Utara digunakan analisis deskriptif dengan melihat pertumbuhan PDRB dan peningkatan PDRB per kapita, sedangkan kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari perkembangan IPM dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, untuk melihat korelasi antara keduanya digunakan korelasi Rank Spearman. Disamping itu dilihat pula kesenjangan pendapatan di Maluku Utara dengan menggunakan Indeks Williamson, serta klasifikasi kabupaten/kota berdasarkan Klassen Typology. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa selama periode 2000-2008 laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menunjukkan tren positif yang ditandai dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, rata-rata pertumbuhan pada periode ini sebesar 4,40 persen. PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara selama periode 2000-2008 mengalami peningkatan rata–rata sebesar 6,72 persen per tahun. Dimana pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2007 yang disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Rata-rata indeks ketimpangan Maluku Utara sebesar 0,255, hal ini mengindikasikan bahwa indeks ketimpangan Maluku Utara berkategori rendah. Berdasarkan Klassen Typologi, Kabupaten Halmahera Timur dikategorikan daerah maju, Kabupaten Halmahera Tengah diklasifikasikan darah maju tapi tertekan, Kota Ternate dan Tidore diklasifikasikan sebagai daerah berkembang cepat, serta Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, serta Kepulauan Sula dikategorikan sebagai daerah relatif tertinggal. Kinerja pembangunan manusia Maluku Utara selama lima tahun terakhir secara umum memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini diperlihatkan oleh IPM yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian IPM Maluku Utara masih digolongkan dalam kategori menengah (50 – 80). Dari hasil korelasi Rank Spearman terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,614. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti peningkatan IPM, dan adanya korelasi positif antara keduanya, serta rendahnya ketimpangan pendapatan di Maluku Utara mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sejauh ini telah berkualitas.

ANALISIS KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2000-2008

OLEH ACHMAD SOBARI H14094015

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

Judul Skripsi

: Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2000-2008

Nama

: Achmad Sobari

Nomor Registrasi Pokok

: H14094015

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui Dosen Pembimbing

D.S. Priyarsono, Ph.D. NIP. 19610501 198601 1 001

Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Dedi Budiman Hakim, Ph.D. NIP. 19641022 198903 1 003

Tanggal Kelulusan :

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN

SEBAGAI

SKRIPSI

ATAU

KARYA

ILMIAH

PADA

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Oktober 2009

Achmad Sobari H14094015

RIWAYAT HIDUP PENULIS Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 September 1978 dari pasangan Abdul Razak dan Masidjah. Penulis merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Pesawahan Teluk Betung pada tahun 1991, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Teluk Betung pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1994, Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2001. Sejak tahun 2001 sampai sekarang penulis mengabdikan diri sebagai PNS pada BPS Provinsi Maluku Utara. Kemudian pada tahun 2009 penulis di terima di Institut Pertanian Bogor melalui Program S2 Penyelenggaraan Khusus BPS-IPB di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen.

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2000-2008” tepat pada waktunya. Disadari dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dikarenakan berbagai keterbatasan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada: 1. Kepala Badan Pusat Statistik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada program S2 IPB. 2. Keempat orang tua yang telah memberikan dorongan moril dan kasih sayangnya. 3. Istri tercinta Arie Nurlaela serta pangeran kecilku Muhammad Sheva Adrian yang telah memberikan dorongan semangat. 4. Bapak D.S. Priyarsono, Ph.D. Sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan sampai selesainya skripsi ini. 5. Bapak Ir. Djoko Santoso, M.Si, atas dukungannya selama ini. 6. Seluruh Dosen, Staf pengajar dan karyawan/wati di Departemen Ilmu Ekonomi, FEM IPB 7. Teman-teman seperjuangan di kelas khusus BPS-IPB 2009. 8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan membantu bagi yang memerlukan.

Bogor, Oktober 2009 Achmad Sobari H14094015

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL............................................................................................

xi

DAFTAR GAMBAR.......................................................................................

xii

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................

xiii

BAB I.

BAB II.

BAB III.

PENDAHULUAN ……………………………………………..

1

1.1.

Latar belakang ………………………………………….

1

1.2.

Perumusan Masalah ……………………………………

6

1.3.

Tujuan Penelitian.....…………………………………....

7

1.4.

Manfaat Penelitian …………………………………….

7

1.5.

Ruang Lingkup Penelitian...…………………………....

8

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

9

2.1.

Teori Ekonomi Pembangunan.........................................

9

2.2.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi.......................................

11

2.3.

Distribusi Pendapatan......................................................

12

2.4.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi...................................................

14

2.5.

Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah..................

15

2.6.

Konsep Kualitas Pertumbuhan Ekonomi.......................

16

2.7.

Penelitian Terdahulu......................................................

17

2.8.

Kerangka Pemikiran......................................................

18

METODE PENELITIAN.............…………………………….

20

3.1.

Jenis dan Sumber Data ………………………..........…..

20

3.2.

Metode Analisis Data.......................………………........

20

3.2.1. Analisis Deskriptif......................………………..

21

3.2.2. Indeks Williamson……......………...……………

22

3.2.3. Klassen Typology..................................................

23

3.2.4. Rank Spearman......................................................

24

Konsep dan Definisi ……………......…………………..

25

GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA ....…..

29

4.1.

Keadaan Geografis....................... ...................................

29

4.2.

Kependudukan ................................................................

29

4.3.

Struktur Ekonomi........ ....................................................

31

4.4.

Perkembangan Ekspor Luar Negeri.................................

32

HASIL DAN PEMBAHASAN...................................................

36

5.1.

Deskripsi Perekonomian Provinsi Maluku Utara............

36

5.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi..................................

36

5.1.2. PDRB Per Kapita...................................................

38

5.2.

Ketimpangan Pendapatan......................………………..

39

5.3.

Klassen Typology............................................................

41

5.4.

Perkembangan IPM..........................................................

43

5.5.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM..............

45

KESIMPULAN DAN SARAN ………………………………..

46

6.1.

Kesimpulan …………………………………………….

46

6.2.

Saran …………………………………………………...

47

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................

48

LAMPIRAN.....................................................................................................

50

3.3. BAB IV

BAB V

BAB VI

DAFTAR TABEL Nomor

Halaman

1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara Tahun 2000-2008...............................................................................

4

1.2. PDRB Provinsi Maluku Utara dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2008.................................................... ..........................

5

3.1. Klasifikasi Kabupaten/Kota Menurut Klassen Typology..................

24

4.1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa di Maluku Utara..................................................................................................

29

4.2. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2008........................................…...................................

30

4.3. Struktur Ekonomi Maluku Utara Tahun 2006-2008.........................

31

4.4. Perkembangan Nilai Ekspor Maluku Utara Tahun 2005-2008..........

33

4.5. Nilai Ekspor Maluku Utara Menurut Negara Tujuan Tahun 2005-2008...............................................................................

35

5.1. Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Maluku Utara Tahun 2001-2008..............................................................................

37

5.2. Perkembangan PDRB Per Kapita Maluku Utara Tahun 2000-2008..............................................................................

39

5.3. Indeks Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Maluku Utara Tahun 2000-2008....................................................................

40

5.4. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2008...............................................................................

44

DAFTAR GAMBAR Nomor

Halaman

2.1.

Diagram Kerangka Pemikiran ……….............................................

19

5.1.

Plot Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara................................................................................................

43

DAFTAR LAMPIRAN Nomor 1.

Halaman Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2008.......................................

51

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2008......................................

52

Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000-2008..............................................

53

Angka Harapan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2006-2008..........................................................................

54

5.

Angka Melek Huruf Provinsi Maluku Utara Tahun 2006-2008...

55

6.

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Utara Tahun 2006-2008..........................................................................

56

Pengeluaran Per Kapita disesuaikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2006-2008.........................................................................

57

8.

Korelasi Spearman.......................................................................

58

9.

Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2000...................................................................................

59

Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008...................................................................................

60

Penghitungan Indeks Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2000.................................................................................

61

Penghitungan Indeks Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2008..................................................................................

62

2. 3. 4.

7.

10. 11. 12.

I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

Oleh

karena

itu,

strategi

pembangunan haruslah dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan tujuan dan strategi pembangunan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus diarahkan pada hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada umumnya difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan diidentikan dengan upaya peningkatan pandapatan per kapita, atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita masalah-masalah yang dihadapi seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat terpecahkan melalui apa yang dikenal dengan “dampak merembes ke bawah” (trickle down effect). Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan per kapita daerah dalam jangka panjang, dan merupakan salah

satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian daerah. Teori-teori pembangunan daerah pada umumnya membahas tentang metode untuk menganalisis perekonomian suatu daerah. Pembangunan selalu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Oleh karena itu diperlukan indikator sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan. Menurut Kuncoro (1997) indikator-indikator kunci pembangunan secara garis besar pada dasarnya diklasifikasikan menjadi : (1) indikator ekonomi; (2) indikator sosial. Variabel yang termasuk sebagai indikator ekonomi antara lain adalah laju pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan per kapita. Variabel yang termasuk indikator sosial adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Mutu Hidup (Quality Life Index) dan indikator lainnya. Menurut Adam (1994) untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Indikator yang lazim digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator lain adalah seperti tingkat pertumbuhan, pendapatan per kapita dan perubahan struktur ekonomi. Beberapa masalah, seperti ketimpangan pembangunan antardaerah, ketimpangan

pendapatan

pembangunan

desa-kota,

keberhasilan pembangunan.

perkapita adalah

antardaerah

masalah-masalah

dan

ketidakserasian

yang

mengurangi

laju nilai

Dewasa ini banyak negara mulai memberi perhatian tidak lagi sekedar ditujukan pada percepatan pertumbuhan ekonomi namun lebih pada peningkatan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Munculnya suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi berjalan cepat tanpa diimbangi oleh distribusi pendapatan dan peningkatan kualitas hidup telah berhasil menggeser paradigma pembangunan yang ada. Fakta ini agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara dalam Kuncoro, 1997). Dalam situasi ini kuantitas dan kualitas pertumbuhan sama-sama esensial, keduanya terlibat dalam suatu hubungan timbal balik. Bila pertumbuhan mengalami kemandekan atau penurunan, maka dimensi sosial dan kesejahteraan juga mengalami penurunan, yang berarti bahwa cara pertumbuhan itu dihasilkan adalah sangat penting. Kualitas proses pertumbuhan itu sendiri, bukan hanya kecepatannya, terbukti mempengaruhi hasil pembangunan. Itulah sebabnya mengapa eksplorasi terhadap hal ini merupakan hal yang sangat esensial. Pada intinya ada pertumbuhan ekonomi, tidak hanya kuantitasnya saja tetapi-sama penting-juga kualitasnya (World Bank, 2001). Peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi tak terlepas dari kondisi dan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, terutama potensi ekonomi yang seharusnya dikelola dan diberdayakan sesuai dengan kemampuan daerah serta memiliki prospek di masa mendatang. Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi yang relatif muda berusaha mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk terus meningkatkan pertumbuhan

ekonominya. Dalam kurun waktu 2000-2008, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya PDRB Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara Tahun 2000 - 2008 (Juta Rupiah) Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PDRB Atas dasar harga berlaku Atas dasar harga konstan 1.879.628,31 1.879.628,31 1.952.866,62 1.911.042,79 2.035.155,51 1.957.715,68 2.175.010,27 2.032.571,71 2.368.432,95 2.128.108,25 2.580.959,83 2.236.798,65 2.818.416,83 2.359.483,02 3.160.041,71 2.501.175,13 3.856.361,83 2.650.760,09

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara,2009

Peningkatan ini di satu sisi merupakan hal yang menggembirakan, namun di sisi lain apakah pembangunan ini telah menunjukkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Maluku Utara. Pembangunan mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat dalam menghasilkan pembangunan tersebut. Oleh karena itu dampak yang dihadapi daerah sebagai akibat situasi ekonomi berbeda-beda karena masing-masing daerah mempunyai potensi sendiri-sendiri. Kenyataan ini menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang memiliki potensi yang relatif rendah, dan munculnya perbedaan proses dan hasil pembangunan atau kesenjangan antardaerah (disparitas).

Tabel 1.2. PDRB Provinsi Maluku Utara dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2008 (Juta Rupiah) Kabupaten/ Kota Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Utara Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore

2005 183.632 181.205 254.270 427.020 373.693 175.561 415.085 201.194

Tahun 2006 190.329 188.770 267.338 450.177 392.319 186.569 443.824 213.082

2007 198.342 196.819 282.366 476.879 413.917 205.598 478.658 225.730

2008 206.586 207.497 297.124 505.424 436.499 219.563 516.575 238.918

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2009

Pada tabel 1.2 disajikan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, terlihat adanya perbedaan nilai PDRB yang mencerminkan adanya perbedaan potensi sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah. Perbedaan ini tentunya dapat menimbulkan perbedaan hasil pembangunan. Terkait dengan perubahan paradigma pembangunan yang tidak sekedar terfokus pada kuantitas namun juga kualitas pertumbuhan ekonomi, maka analisis terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Dilandasi latar belakang yang telah dijelaskan diatas penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara baik dari sisi kuantitas yang ditandai adanya peningkatan laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita maupun dari sisi kualitas.

1.2.

Perumusan Masalah Kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang esensial

bagi pembangunan ekonomi. Kuantitas pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan laju atau kecepatan pertumbuhan suatu wilayah yang dinyatakan dalam angka atau persentase, sedangkan indikator yang menunjukkan bahwa pembangunan di suatu daerah berkualitas, ditunjukkan oleh aspek-aspek kunci yang membentuk proses pertumbuhan yaitu distribusi peluang yang merupakan peluang masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih merata, kelestarian lingkungan, pengelolaan risiko global, dan pemerintahan (World Bank, 2001). Namun dalam penulisan ini hanya dibatasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta adanya pemerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas adalah bila diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari perkembangan nilai IPM, dan adanya korelasi positif pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta adanya pemerataan distribusi pendapatan (World Bank, 2001). Dari permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama yaitu : 1. Bagaimana kuantitas

pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang

ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita? 2. Bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan antar wilayah di Maluku Utara? 3. Bagaimana klasifikasi pembangunan antar kabupaten/kota?

4. Bagaimana korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh indeks pembangunan manusia? 5. Apakah pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara berkualitas?

1.3.

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini

bertujuan untuk : 1. Menganalisis pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada periode 2000 – 2008 2. Melihat seberapa besar ketimpangan pendapatan di wilayah Maluku Utara. 3. Melihat klasifikasi pembangunan kabupaten/kota. 4. Melihat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 5. Menganalisis pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dari sisi kualitas, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari perkembangan nilai IPM, dan adanya korelasi positif pertumbuhan ekonomi dengan IPM, serta adanya pemerataan distribusi pendapatan.

1.4.

Manfaat Penelitian Secara ringkas manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dan pihak terkait lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan berbagai kebijakan, utamanya kebijakan pengembangan perekonomian.

2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa lain sebagai bahan pelengkap penelitian yang relevan dengan skripsi ini. 3. Sebagai sumbangan informasi awal bagi penelitian-penelitian

yang akan

mengkaji lebih dalam mengenai Provinsi Maluku Utara.

1.5.

Ruang Lingkup Penelitian Batasan dalam penelitian ini diantaranya : 1. Kuantitas pertumbuhan ekonomi yang dilihat hanya peningkatan laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara dari tahun 2000-2008

2. Kualitas perekonomian yang dilihat hanya sebatas pada perkembangan IPM dan korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi, dan seberapa besar tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah yang ditunjukkan oleh besaran Indeks Williamson tahun 2000 – 2008, serta klasifikasi pembangunan antar wilayah yang ditunjukan dengan Klasifikasi Klassen typology. Ukuran kesejahteraan dalam penelitian ini dilihat dari sisi pendidikan, kesehatan, serta daya beli, oleh karena itu digunakanlah IPM sebagai indikatornya

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1.

Teori Pembangunan Ekonomi Pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah

perekonomian, yang kondisi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto (Todaro, 2000). Pembangunan ekonomi juga sering diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (employment) yang diupayakan secara terencana. Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja. Namun setelah itu, banyak negara yang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan” (growth) tidak identik dengan “pembangunan” (development). Pembangunan saat ini tidak lebih diukur dari suatu prestasi kuantitatif semata. Besarnya GNP perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan lapangan kerja serta inflasi yang terkendali, merupakan prestasi-prestasi pembangunan yang menjadi tolok ukur utama pembangunan. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh (Kuncoro, 1997). Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan daerah diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan menetes dengan sendiri sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi yang pada akhirnya akan

menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasilhasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata, namun memiliki perspektif yang luas. Dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik (Kuncoro, 1997). Dalam pembahasan mengenai teori pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, dikenal 4 pendekatan yang dominan yaitu : (1) Teori Pertumbuhan Linier (linear stage of growth) ; (2) Teori Pertumbuhan Struktural; (3) Teori Revolusi Ketergantungan Internasional (dependensia); dan (4) Teori NeoKlasik. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan atau dikenal sebagai economic development is growth plus change-yaitu pembangunan ekonomi (Sukirno, 2001).

2.2.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik seperti Thomas Robert Malthus, Adam Smith, David Ricardo dan John Stuart Mill, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal,

luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 2001). Pola pertumbuhan digunakan dalam teori dinamis sebagaimana yang dikembangkan oleh pemikir neo klasik yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpokok pada efek investasi dan penambahan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan output serta proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Tambunan, 2003). Tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk, agar peningkatan pendapatan perkapita dapat tercapai. Pembangunan dalam lingkup daerah selalu berangsur cepat dan merata seperti yang diinginkan. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan oleh karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas disamping adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah (Sutarno dan Kuncoro, 2003). Dalam konteks pertumbuhan, Boediono (1992) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses mengandung unsur dinamis, perubahan dan perkembangan. Oleh karena itu pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama misalnya 10, 20 atau 25 tahun bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kecenderungan yang bersumber dari

proses intern perekonomian tersebut. Artinya, pertumbuhan harus berasal dari kekuatan yang ada dalam perekonomian itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tanpa adanya perubahan atau cara-cara teknologi itu sendiri (Schumpeter, 1961 dalam Boediono, 1992). Schumpeter juga menekankan tentang pentingnya pengusaha untuk membuat pembaruan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurutnya adalah suatu sumber kenaikan output. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2001). Produk Domestik Bruto (PDB) secara umum disebut sebagai agregat ekonomi, maksudnya angka besaran total yang menunjukkan prestasi ekonomi suatu negara. Dari agregat ekonomi ini selanjutnya dapat diukur pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi riil, terlebih dahulu harus dihilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut harga berlaku (current price) sehingga terbentuk harga agregat ekonomi menurut harga konstan (constant price) (Dumairy, 1997).

2.3.

Distribusi Pendapatan Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai

penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat.

Konsep pengukuran distribusi pendapatan dapat ditunjukkan oleh dua konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Ahluwalia dalam Sukirno, 2001). Para ahli ekonomi pada umumnya membedakan antara dua ukuran utama dari distribusi pendapatan baik untuk tujuan analisis maupun kuantitatif, yaitu : a) Distribusi pendapatan perorangan (personal distribution of income) Distribusi pendapatan perorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu atau perorangan termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga yang mencari penghasilan tersebut apakah berasal dari bekerja atau sumber lainnya. Seperti bunga, hadiah, keuntungan maupun warisan. Demikian pula tempat dan sektor sumber pendapatannya pun turut diabaikan. b) Distribusi pendapatan fungsional Distribusi pendapatan fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi. Faktor produksi tersebut

terdiri dari tanah atau sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Pendapatan didistribusikan sesuai dengan fungsinya seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa dan pemilik modal menerima bunga serta laba. Jadi setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusinya pada produksi nasional, tidak lebih dan tidak kurang. Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam : 1) Pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah atau gaji dan besarnya tergantung tingkat produktivitas. 2) Pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga, hadiah atau warisan.

2.4.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ketimpangan pendapatan sebenarnya telah terjadi diseluruh negara di dunia

ini, baik negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Namun perbedaannya adalah ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Keadaan ini antara lain dijelaskan oleh Todaro (1981), bahwa negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan

dengan negara-negara dunia ketiga yakni negara-negara yang tergolong sedang berkembang. Nicholas Kaldor (1960), menyatakan bahwa semakin tidak merata pola distribusi pendapatan, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi karena orangorang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang miskin sehingga akan meningkatkan aggregate saving rate yang diikuti oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2.5.

Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Sjafrijal (2008), menyatakan ketimpangan pembangunan antar wilayah

merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masingmasing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat antarwilayah. Karena itu aspek ketimpangan pembangunan antarwilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2.6.

Konsep Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup rakyat. Secara

umum, pembangunan menuntut pendapatan per kapita yang lebih tinggi, namun sebenarnya pembangunan mencakup jauh lebih banyak lagi dibanding sekedar peningkatan itu. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, sejumlah aspek kualitas hidup meningkat pula, namun tidak sama, dan tidak dapat dihindari. Pembangunan mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih besar, kesetaraan jender yang lebih besar, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, lingkungan alam yang lebih bersih dan lestari, sistem hukum yang lebih adil, kebebasan politik dan sipil yang lebih luas, kehidupan kultural yang lebih kaya (World Bank, 2001). Kualitas pertumbuhan ekonomi dapat juga dilihat dari semakin rendahnya kesenjangan (disparitas) pendapatan. Bila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang diiringi dengan pemerataan pendapatan merupakan suatu prestasi pembangunan yang tidak sekedar mementingkan kuantitas pertumbuhan, namun juga kualitas pertumbuhan itu sendiri. Menurut World Bank (2001) dalam bukunya yang berjudul “Quality of Growth” penekanan terhadap kualitas merupakan hal esensial dalam tiga hal. Pertama,

kualitas

secara

langsung

mempromosikan

kesejahteraan

dengan

mempengaruhi distribusi pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih merata serta lingkungan yang lebih baik. Aspek-aspek pertumbuhan dan kualitas-yang terkait satu sama lain dalam hubungan dua arah-memerlukan perhatian bersama. Kedua, kecepatan pertumbuhan menjadi lebih sedikit volalitasnya dan lebih lestari bila

aspek-aspek kualitasnya dipertimbangkan. Dimana tingkat pertumbuhan sangat bervariasi seiring berjalannya waktu, dampak-dampak negatifnya secara khusus akan semakin terasa bagi kaum miskin. Ketiga, ekonomi-ekonomi yang berfokus pada kualitas dapat menangani kesulitan trade-off dengan lebih baik. Salah satu trade-off yang disebutkan adalah godaan untuk mensubsidi modal fisik atau mengeksploitasi modal alam secara berlebihan dalam suatu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan.

2.7.

Penelitian Terdahulu Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rindang (2008) dengan judul

“Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI)”, penelitian ini menggunakan analisis Klassen Typology dan analisis ketimpangan (Indeks Williamson). Hasil dari analisis Klassen Typology mengklasifikasikan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat sebagai daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Sedangkan hasil dari analisis Indeks Williamson menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson antar provinsi di KBI dari tahun 1995-2007 cukup besar yaitu pada kisaran 0,59-0,73, hal tersebut dapat diartikan bahwa antar provinsi di KBI terjadi ketimpangan yang cukup besar. Penelitian Bery (2007) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan di Era Otonomi Daerah : Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat” salah satu metode analisisnya menggunakan Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai indeks ketimpangan

Indonesia berada pada kisaran 0,8. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai indeks ketimpangan Indonesia berkategori tinggi. Martina (2005) dengan alat analisis korelasi rank Spearman menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia. Hendra (2004), dengan menggunakan metode Indeks Williamson dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Sektor Pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Lampung”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup besar di Provinsi Lampung. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung kecuali Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan analisis korelasi menunjukan bahwa terjadi hubungan negatif antara persentase pertanian dengan laju pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan daerah di Lampung mengalami penurunan selama periode analisis, walaupun penurunan tersebut tidak signifikan. Dari analisis korelasi, didapat hubungan positif antara indeks ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi.

2.8.

Kerangka Pemikiran Perkembangan perekonomian umumnya difokuskan pada peningkatan

pertumbuhan ekonomi. Paradigma baru pembangunan mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan dari peningkatan kuantitas saja namun juga lebih pada peningkatan kualitas.

Dari sisi kuantitas, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya peningkatan laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita dari tahun ke tahun. Sedangkan dari sisi kualitas, diantaranya ditandai dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan, serta adanya peningkatan kualitas hidup yang dapat dilihat dari korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama ini baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, maka dapat dijadikan dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara untuk masa yang akan datang. Secara diagramatis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kuantitas

Peningkatan laju PDRB dan PDRB per kapita

Kualitas

Pemerataan Distribusi Pendapatan

Peningkatan Kualitas Hidup

Dasar Bagi Perencanaan & Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku Utara

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1.

Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat

Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, dan sumber-sumber lainnya yang terkait. Adapun data yang digunakan adalah : 1) Data PDRB Provinsi Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2000-2008, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. 2) Data PDRB kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2000-2008 atas dasar harga berlaku dan harga konstan. 3) Data jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara yang dirinci menurut kabupaten/kota tahun 2000-2008. 4) Data PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara yang dirinci menurut kabupaten/kota 5) Data ekspor Provinsi Maluku Utara tahun 2005-2008. 6) Data indeks pembangunan manusia Provinsi Maluku Utara tahun 2004-2008.

3.2.

Metode Analisis Data Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dari sisi kuantitas

dan kualitas digunakan metode analisis deskriptif, Indeks Williamson, Analisis Klassen Typology, serta Rank Spearman.

3.2.1. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan perkembangan PDRB, serta PDRB perkapita Maluku Utara dari tahun ke tahun. Data yang digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi ini adalah data PDRB atas dasar harga konstan 2000. PDRB riil ini digunakan karena data ini sudah tidak mengandung faktor perubahan harga lagi. Sehingga pengukuran pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun lebih tepat dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan karena lebih mencerminkan perubahan produksi. Indikator ini sangat dibutuhkan untuk menilai kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, serta berguna untuk menentukan arah pembangunan pada masa yang akan datang. Sedangkan struktur ekonomi Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dari kontribusi sektoral. Data yang digunakan dalam analisis struktur ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku, karena menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Tingkat

pertumbuhan

ekonomi

dalam

persentase

dihitung

dengan

menggunakan rumus berikut : git = dimana :

(PDRBADHK it – PDRBADHK i,t-1) PDRBADHK i,t-1

x 100%

git

=

Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara

PDRBADHK it

=

PDRB riil Provinsi Maluku Utara tahun t

PDRBADHK i,t-1

=

PDRB riil Provinsi Maluku Utara tahun t-1

3.2.2. Indeks Williamson Williamson dalam Sjafrizal (2008) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penelitiannya menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan negara berkembang. Ternyata ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Indeks ketimpangan regional menggambarkan ketimpangan kabupatan/kota di Provinsi Maluku Utara dapat dihitung formulasi sebagai berikut :

Iw =

∑ (y

− y) x 2

i

i

fi n

y

Dimana : Iw

= Indeks Williamson

yi

= PDRB per kapita di kabupaten i

y

= PDRB per kapita rata – rata Provinsi Maluku Utara

fi

= Jumlah penduduk di kabupaten i

n

= Jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara

Indeks Williamson besarnya antara nol dan satu. Semakin kecil angka yang dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat dikatakan makin merata. Tetapi jika angka yang didapat mendekati satu maka ketimpangan semakin lebar. Matola (1985) menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah ketimpangan ada pada taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu, ditentukan kriteria sebagai berikut :

a. ketimpangan taraf rendah, bila indeks ketimpangan kurang dari 0,35 b. ketimpangan taraf sedang, bila indeks ketimpangan 0,35-0,5 c. ketimpangan taraf tinggi, nila indeks ketimpangan lebih dari 0,5

3.2.3. Klassen Typology Analisis ini digunakan untuk menggambarkan klasifikasi tiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara. Menurut Sjafrizal (1997) analisis ini didasarkan pada dua indikator utama yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan perkapita di suatu daerah. Analisis ini membagi empat klasifikasi daerah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda yaitu : a. Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (high growth and high income) merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi. b. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan (low growth but high income) merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi. c. Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat (high growth but low income) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. d. Kuadran IV yaitu daerah relatif tertinggal (low growth and low income) merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.

Tabel 3.1. Klasifikasi Kabupaten/Kota Menurut Klassen Typology

Yij < Y j

Yij > Y j

Rij > R j

Kuadran III Daerah berkembang cepat

Kuadran I Daerah maju dan tumbuh cepat

Rij < R j

Kuadran IV Daerah relatif tertinggal

Kuadran II Daerah maju tapi tertekan

Keterangan : Rij = Laju pertumbuhan PDRB ADHK tiap kabupaten/kota Rj

= Rata-rata laju pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara

Yij

= Pendapatan perkapita tiap kabupaten/kota

Yj

= Rata-rata pendapatan perkapita Provinsi Maluku Utara

3.2.4. Rank Spearman Koefisien Korelasi rank Spearman atau disebut rho merupakan ukuran asosiasi yang menuntut kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal sehingga objek-objek yang dipelajari dapat di-ranking dalam dua rangkaian berurut. Korelasi ini digunakan untuk melihat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rumus untuk menghitung koefisien korelasi Spearman (rs) adalah sebagai n

berikut : rs = 1 − dimana : rs

6∑ d i

2

i =1

n3 − n

= koefisien korelasi Spearman

di

= perbedaan setiap pasang rank

n

= Jumlah pasangan pengamatan

Hipotesis yang digunakan dalam analisis ini adalah : Ho:ρ = 0 (kedua variabel tidak ada hubungan satu dengan yang lain) Hi: ρ ≠ 0 (kedua variabel ada hubungan yang signifikan satu dengan yang lain) Uji signifikasi harga observasi r, tergantung pada besarnya sampel : ● untuk sampel kecil gunakan tabel rs ● untuk sampel besar (n ≥ 10) menggunakan tabel nilai t, dimana harga t observasi dihitung dengan rumus : t = rs

n−2 2 1 − rs

Kesimpulan : Sampel kecil : Ho ditolak bila rs observasi lebih besar daripada rs tabel, dan sebaliknya. Sampel besar : Ho ditolak bila t hitung lebih besar daripada nilai t tabel dan sebaliknya.

3.3.

Konsep dan Definisi PDRB dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu (1)

pendekatan produksi, menurut pendekatan ini PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (triwulanan, semesteran, atau tahunan). Secara garis besar dalam pendekatan ini PDRB dibagi dalam 9 sektor; (2) pendekatan pendapatan, menurut pendekatan ini

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang turut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu; (3) pendekatan pengeluaran, menurut pendekatan ini PDRB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok, pengeluaran konsumsi pemerintah serta ekspor neto (ekspor dikurangi impor) dalam jangka waktu tertentu. PDRB perkapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Jika data disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran. PDRB perkapita diperoleh dari perbandingan antara PDRB dengan jumlah penduduk. Secara konseptual IPM adalah indeks komposit yang dihitung sebagai ratarata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan ratarata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. IPM merupakan alat ukur kinerja pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah atau secara lebih spesifik merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah negara, provinsi atau kabupaten/kota (UNDP, 1990 ; BPS, 1997). Indeks pembangunan manusia dapat dihitung dengan rumus berikut :

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3).

Dimana X1, X2, dan X3 adalah indeks harapan hidup, indeks pengetahuan dan indeks kehidupan yang layak. IPM mencoba memeringkat semua provinsi dari skala o (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 100 (tingkat

pembangunan manusia yang paling tinggi). IPM memeringkat semua povinsi menjadi tiga kelompok : tingkat pembangunan manusia yang rendah (< 50), tingkat pembangunan manusia menengah (50 –80), dan tingkat pembangunan manusia tinggi (>80). Konsep pembangunan manusia secara implisit tertuang dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs), yang mencakup 8 tujuan dan 18 target, mulai dari mengurangi kemiskinan, penuntasan pendidikan dasar baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, kesetaraan gender, menurunkan angka kematian balita, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan (United Nations & BAPPENAS, 2007).

IV. GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

4.1.

Keadaan Geografis Provinsi Maluku Utara secara geografis terletak antara 30 lintang utara – 30

lintang selatan dan 1240-1290 bujur timur. Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang dibatasi oleh: -

Samudra Pasifik disebelah Utara

-

Laut Halmahera disebelah Timur

-

Laut Maluku disebelah Barat

-

Laut Seram disebelah Selatan

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan tercatat 140.366,32 km2, yang terdiri dari luas daratan sebesar 33.413,53 km2 dan luas lautan sebesar 106.952,79 km2 . Ibukota definitif Provinsi Maluku Utara berada di Sofifi, namun sementara ibukota berada di Ternate mengingat infrastruktur yang tersedia di Sofifi belum memadai. Pada awal terbentuk, Provinsi Maluku Utara hanya terdiri dari 3 kabupaten/kota (2 kabupaten dan 1 kota) yaitu Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, serta Kota Ternate. Seiring dengan adanya pemekaran wilayah, saat ini Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten/kota (6 kabupaten dan 2 kota), yakni Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kota Ternate, serta Kota Tidore Kepulauan. Dari 8 kabupaten/kota tersebut, kabupaten yang memiliki wilayah paling luas adalah Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki

wilayah terkecil adalah Kota Tidore Kepulauan. Wilayah administratif Maluku Utara terbagi dalam 109 kecamatan dan 1.043 kelurahan yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa di Maluku Utara Kabupaten/Kota Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Utara Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara

Luas (km2) 15.023,16 8.381,20 19.698,28 40.376,89 24.778,62 14.402,02 11.615,75 6.090,40 140.366,32

Banyaknya Kecamatan 9 6 19 30 22 10 7 6 109

Banyaknya Desa/Kelurahan 146 46 124 250 260 73 74 70 1.043

Sumber : Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara

4.2.

Kependudukan Penduduk merupakan salah satu faktor yang dominan dalam proses

pembangunan, selain sebagai subyek sekaligus menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri. Terlebih lagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, peran penduduk semakin terasa pentingnya, sebab berbagai sektor sangat bergantung dari penduduk beserta karakteristiknya. Namun jumlah peduduk yang besar tanpa dibarengi dengan kualitas yang baik tentunya banyak masalah yang bisa ditimbulkan. Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2008 sebesar 959.598 jiwa. Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah penduduk sebesar 190.835 jiwa merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2008. Sedangkan Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai jumlah

penduduk paling sedikit yakni 34.410 jiwa. Jumlah penduduk tiap kabupaten/kota dapat dilihat dalam tabel 4.2. Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005 – 2008 Kabupaten/Kota Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Utara Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara

2005 95.662 33.159 128.437 175.966 179.221 58.763 162.247 80.671 914.126

2006 96.205 33.289 128.781 180.383 183.277 61.774 164.385 81.040 929.134

2007 96.724 33.410 129.090 184.860 187.375 64.922 166.506 81.389 944.276

2008 97.424 34.410 129.871 188.156 190.835 66.965 170.016 81.921 959.598

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2009

Dari segi jumlah, penduduk di Maluku Utara terus mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Maluku Utara sebanyak 914.126 jiwa sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 929.134 jiwa, dan 944.276 jiwa pada tahun 2007, serta 959.598 pada tahun 2008. Selain kelahiran, migran masuk juga cukup berpengaruh terhadap naiknya laju pertumbuhan penduduk di Maluku Utara. Persebaran penduduk antar kabupaten/kota di Maluku Utara tampak masih belum merata, sehingga penduduk masih terpusat di beberapa kabupaten dan kota saja. Persebaran penduduk di Maluku Utara dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di Kota Ternate. Kota Ternate dengan luas daratan hanya 0,75 persen dari seluruh luas wilayah daratan Maluku Utara, dihuni oleh sekitar 18 persen Penduduk Maluku Utara.

Sedangkan Kabupaten Halmahera Timur yang mempunyai luas wilayah

daratan cukup luas di bandingkan kabupaten/kota yang lain yaitu 19,47 persen, dihuni hanya 6,98 persen dari total penduduk Maluku Utara. Masalah persebaran penduduk yang kurang merata di setiap daerah perlu segera mendapat perhatian yang serius. Semakin

merata

persebaran

penduduk

tentunya

semakin

meminimalkan

permasalahan kependudukan yang akan mungkin ditimbulkan seandainya penduduk hanya terkonsentrasi pada satu daerah saja, seperti pengangguran, kemiskinan, kriminalitas tinggi dan lain sebagainya. 4.3.

Struktur Ekonomi Struktur ekonomi Maluku Utara ditunjukkan melalui peran setiap sektor

terhadap total PDRB. Peran tersebut mencerminkan kemampuan setiap sektor dalam menciptakan barang dan jasa dalam rangka pembentukan nilai tambah. Informasi ini penting bagi perencana pembangunan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi mana yang menjadi pemompa perekonomian Maluku Utara. Tabel 4.3. Struktur Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2006-2008 (Persen) Tahun Sektor Ekonomi (1) Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perushaan Jasa-Jasa Total Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2009

2006

2007

2008

(2)

(3)

(4)

37,86 4,59 13,77 0,65 2,10 22,21 8,25 3,20 7,38 100,00

37,50 4,87 13,40 0,65 2,16 22,48 8,50 3,27 7,18 100,00

39,47 5,04 12,11 0,63 2,31 21,94 8,38 3,41 6,72 100,00

Dalam kurun waktu 2006-2008 struktur perekonomian Maluku Utara masih didominasi tiga sektor besar yaitu Sektor Pertanian dengan kontribusi rata-rata sebesar 38,28 persen pertahun, Sektor Perdagangan Hotel & Restoran rata-rata sebesar 22,21 persen, dan Sektor Industri Pengolahan 13,09 persen. Dalam kurun waktu tersebut kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami peningkatan, sedangkan kontribusi sektor industri cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh tutupnya dua industri besar di Maluku Utara. Perkembangan peran masing-masing sektor dari tahun 2006 hingga 2008 dapat diamati pada Tabel 4.3.

4.4.

Perkembangan Ekspor Luar Negeri Perkembangan ekspor Maluku Utara selama periode 2005-2007 relatif terus

membaik yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor setiap tahunnya. Selama periode 2005-2007 terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 68,96 persen per tahun, nilai ekspor pada tahun 2005 mencapai US$ 152,14 juta atau naik 31,64 persen dari tahun 2004 (US$ 115,57 juta). Pada tahun 2006 total ekspor mengalami kenaikan sebesar 29,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai ekspor mencapai US$ 197,40 juta, Peningkatan ini juga terjadi pada tahun 2007 dengan nilai ekspor mencapai US$ 484,63 juta. Namun pada tahun 2008, nilai ekspor Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 23,19 persen menjadi US$ 372,26 juta. Penurunan ini disebabkan adanya krisis keuangan global yang memaksa negaranegara tujuan ekspor Maluku Utara menurunkan permintaan terhadap komoditikomoditi ekspor Maluku Utara.

Tabel 4.4. Perkembangan Nilai Ekspor Maluku Utara Tahun 2005-2008 (US $) Komoditi Bahan Tambang Hasil Perikanan Hasil Kayu Kimia Organik Lain-lain Jumlah

2005 116.083.497 1.127.145 34.316.130 96.566 513.756 152.137.094

Tahun 2006 159.504.446 766.951 36.024.755 1.105.920 197.402.072

2007 468.030.112 524.995 11.886.152 4.184.635 557 484.626.451

2008 371.434.203 151.194 673.978 372.259.375

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2009

Bila melihat perkembangan ekspor menurut komoditi, ekspor Maluku Utara didominasi oleh komoditi pertambangan. Komoditi ini dalam tiga tahun terakhir (2005-2007) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, pada tahun 2005 nilai ekspor komoditi pertambangan mencapai US$ 116,08 juta. Kemudian tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 37,40 persen, begitu juga pada tahun 2007 nilai ekspor komoditi pertambangan Maluku Utara melonjak tajam hingga mencapai US$ 468,03 juta. Pertumbuhan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir ini dimungkinkan karena Maluku Utara memiliki wilayah-wilayah

yang merupakan

penghasil tambang yang cukup potensial baik yang telah dieksploitasi maupun yang baru dieksplorasi, sebut saja Halmahera Tengah dan Halmahera Timur sebagai daerah penghasil Nikel, Halmahera Utara sebagai daerah penghasil emas serta beberapa daerah lainnya. Besarnya produksi komoditi tambang di Maluku Utara membawa imbas langsung pada besarnya nilai ekspor Maluku Utara. Namun di tahun 2008, adanya krisis ekonomi global berdampak kepada penurunan nilai ekspor hasil pertambangan sebesar 20,64 persen menjadi US$ 371,43 juta.

Komoditi ekspor andalan Maluku Utara selanjutnya adalah komoditi perikanan. Dalam rentang tahun 2005 – 2008, perkembangan ekpor perikanan Maluku Utara terus mengalami penurunan. Pada tahun 2005 nilai ekspor perikanan Maluku Utara

mencapai US$ 1,13 juta, kemudian pada tahun 2006 nilai ekspor

perikanan mengalami penurunan sebesar 31,96 persen dari US$ 1,13 juta pada tahun 2005 menjadi US$ 0,77 juta pada tahun 2006. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2007 dan 2008, dimana nilai ekspor perikanan Maluku Utara hanya sebesar US$ 0,52 juta pada tahun 2007 serta US$ 0,15 juta pada tahun 2008. Penurunan nilai ekspor perikanan dalam beberapa tahun terakhir ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, apakah benar produksi perikanan Maluku Utara mengalami kemunduran, atau ada hal-hal lain seperti ilegal fishing. Komoditi selanjutnya yang menjadi ekspor andalan Maluku Utara, adalah komoditi kayu. Dalam empat tahun terakhir (2005 – 2008) ekspor komoditi ini mengalami pasang surut. Pada tahun 2005 ekspor komoditi kayu Maluku Utara sebesar US$ 34,32 juta. Komoditi ini pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 4,98 persen. Namun seiring dengan tutupnya beberapa perusahaan kayu serta adanya pembatasan penebangan hasil hutan, ekspor komoditi kayu pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 67 persen. Kondisi ini berlanjut di tahun 2008, dimana pada tahun ini tidak ada ekspor komoditi kayu. Berdasarkan negara tujuan ekspor, maka selama empat tahun terakhir (2005 – 2008) sebaran ekspor Maluku Utara ke negara-negara tujuan ekspor tidak banyak mengalami perubahan. Artinya, proporsi ekspor ke negara-negara tujuan

ekspor utama relatif tetap. Pada tahun 2008, Jepang (kontribusi 41,77 persen), China (33,48 persen), serta Ukraina (16,36 persen) masih menjadi gantungan utama ekspor Maluku Utara. Tabel

4.5.

Negara (1) Jepang China Ukraina Yunani Australia Amerika Serikat Lainnya Total

Nilai Ekspor Maluku Tahun 2005-2008 (US $) 2005 (2) 89.590.332 8.206.757 6.954.791 220.828 47.164.386 152.137.094

Sumber :BPS Provinsi Maluku Utara, 2009

Utara

2006 (3) 97.063.264 19.741.689 25.961.572 3.794.323 13.666.904 18.577.419 18.596.901 197.402.072

Menurut

2007 (4) 158.760.879 147.249.214 96.034.617 41.790.860 21.806.962 3.329.602 15.654.317 484.626.451

Negara

Tujuan

2008 (5) 155.487.433 124.646.188 60.902.144 21.438.295 4.317.423 5.467.892 372.259.375

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1.

Deskripsi Perekonomian Provinsi Maluku Utara

5.1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada periode 2000-2008 menunjukkan tren positif yang ditandai dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Pada periode 2000-2001, dimana pada masa tersebut Provinsi Maluku Utara baru beberapa tahun terbentuk, laju pertumbuhan ekonominya hanya 1,67 persen. Pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara terus meningkat dimana pada tahun 2002 tumbuh sebesar 2,44 persen, namun di tahun 2004 telah mencapai 4,70 persen. Sedangkan pada tahun 2005, meskipun perekonomian mengalami guncangan akibat naiknya harga BBM sebanyak dua kali yaitu pada bulan Maret dan Oktober sebesar 24 persen, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak begitu signifikan, hal tersebut disebabkan karena pencabutan subsidi pemerintah terhadap BBM dialihkan terhadap kebutuhan yang bersifat primer seperti disalurkan untuk dana pendidikan, kesehatan, program raskin, BLT sehingga hal tersebut dapat menggantikan kebutuhan masyarakat yang bersifat pokok. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 5,11 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa terpaan atas kenaikan BBM tidak begitu mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Sepanjang periode 2000-2008, pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,01 persen. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya sektor

pertambangan Maluku Utara yang berimbas pada peningkatan ekspor pertambangan Maluku Utara. Lebih pesatnya perkembangan ekonomi di tahun 2007 dari tahuntahun sebelumnya menunjukkan peningkatan penciptaan barang dan jasa sekaligus mengindikasikan membaiknya pemanfaatan sumber daya ekonomi. Bila dilihat lebih rinci, sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2007 adalah Sektor Pertambangan & Penggalian sebesar 12,82 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Sektor Industri Pengolahan yaitu 3,46 persen. Tabel 5.1. Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Maluku Utara Tahun 2001-2008 (%) Sektor Pertanian Pertambangan Industri Listrik, air Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Transportasi dan Komunikasi Keuangan Jasa-jasa PDRB

Tahun 2004 2005 2,90 4,43 2,10 2,05 4,80 3,82 4,46 7,20 1,40 1,82 8,14 6,91

2001 1,91 1,72 0,98 5,46 4,85 1,48

2002 3,23 0,84 3,80 6,37 4,81 0,72

2003 4,65 1,29 1,68 8,31 1,60 4,07

1,85

2,24

6,00

3,60

2,58 1,22 1,67

3,21 0,59 2,44

7,20 2,24 3,82

3,63 6,52 4,70

2006 4,75 2,58 4,30 6,68 11,35 7,07

2007 4,80 12,82 3,46 5,88 8,88 6,97

2008 9,30 2,86 -8,42 2,10 15,88 7,94

7,62

7,41

9,57

12,70

6,19 5,07 5,11

5,71 4,96 5,48

6,89 5,09 6,01

10,48 3,24 5,98

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2009

Pada tahun 2008, adanya krisis keuangan yang melanda hampir seluruh dunia membawa pengaruh bagi perekonomian Maluku Utara. Krisis finansial menyebabkan beberapa negara tujuan ekspor Maluku Utara menurunkan permintaannya, sehingga ekspor Maluku Utara ikut turun. Penurunan permintaan ekspor ini menyebabkan pertumbuhan sektor pertambangan tidak secepat tahun 2007. Disamping itu adanya penutupan dua industri besar di Maluku Utara menyebabkan sektor industri mengalami kontraksi pertumbuhan. Kedua sektor inilah yang diduga menyebabkan

pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2008 tidak sebesar tahun 2007 dan hanya tumbuh sebesar 5,98 persen. Disamping itu adanya konflik kepentingan akibat pilkada gubernur juga ditengarai menjadi salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008.

5.1.2. PDRB Per Kapita PDRB per kapita Maluku Utara merupakan gambaran nilai tambah bruto yang diciptakan setiap penduduk Maluku Utara melalui aktivitas produksi. Jika PDRB per kapita meningkat secara hipotesis pendapatan masyarakat juga meningkat, sehingga ukuran ini dapat disajikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Secara nominal, PDRB perkapita Maluku Utara terus meningkat dari tahun 2000 sebesar 2.417.519 rupiah menjadi 4.018.726 rupiah pada tahun 2008. Peningkatan ini mengisyaratkan terjadi peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat. Peningkatan ini akan memperbaiki daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Perkembangan PDRB per kapita Maluku Utara pada tahun 2000-2008 terlihat dalam tabel 5.2. Angka PDRB Perkapita suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk daerah bersangkutan. Keduanya memiliki hubungan berbanding terbalik. Secara riil, pertumbuhan PDRB perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2007. Tingginya laju PDRB perkapita pada tahun 2007 salah satunya disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertambahan penduduk.

Tabel 5.2. Perkembangan PDRB Per Kapita Maluku Utara Tahun 2000-2008 (Rp) Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PDRB Per Kapita ADHB 2.417.519 2.487.811 2.563.091 2.549.355 2.733.794 2.823.418 3.033.380 3.346.523 4.018.726

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2009 ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku

5.2.

Ketimpangan Pendapatan Besar kecilnya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota memberikan

gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dan dijelaskan dengan menggunakan beberapa rumus atau formula. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus atau formula yang dikemukakan oleh Williamson (1965), yang kemudian dikenal dengan Indeks Williamson (Iw). Nilai Iw yang kecil menggambarkan tingkat ketimpangan yang rendah atau tingkat pemerataan yang lebih baik, dan sebaliknya apabila nilai Iw besar maka menggambarkan tingkat ketimpangan yang tinggi atau tingkat pemerataan yang semakin timpang. Setelah dilakukan penghitungan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, dapat dilihat bahwa rata-rata indeks ketimpangan Maluku Utara sebesar 0,255, hal ini mengindikasikan bahwa nilai indeks ketimpangan Maluku Utara berkategori rendah. Selain itu dapat dilihat juga

bahwa

perkembangan

ketimpangan

mengalami

fluktuasi

dan

mengalami

perkembangan yang cukup baik, dalam artian bahwa ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dari tahun ke tahun terlihat adanya kecenderungan yang semakin menurun. Kondisi ini dapat diketahui dari nilai penghitungan Iw seperti yang terlihat pada tabel 5.3. Tabel 5.3. Indeks Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Maluku Utara Tahun 2000 – 2008 Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rata-rata

Indeks Williamson (Iw) 0,267 0,275 0,252 0,267 0,243 0,267 0,253 0,256 0,255 0,255

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2009 (diolah)

Pada tahun-tahun awal terbentuknya Provinsi Maluku Utara (2000 & 2001) ketimpangan regional meningkat yang ditunjukkan oleh nilai Iw tahun 2000 sebesar 0,267, kemudian meningkat menjadi 0,275 pada tahun 2001, hal ini disebabkan karena perbedaan kesiapan dari masing-masing daerah dalam menghadapi pelaksanaan pembangunan. Pada tahun-tahun selanjutnya setiap daerah mulai dapat mengembangkan daerahnya masing-masing dalam rangka mendorong proses pembangunan ekonomi, sehingga tingkat ketimpangan berangsur-angsur turun sampai tahun 2008 nilai Iw adalah sebesar 0,255.

5.3.

Klassen Typology Selain melihat angka ketimpangan dengan indeks Williamson, ketimpangan

yang terjadi dapat dilihat juga dengan analisis Klassen Typology. Melalui analisis

Klassen Typology, dapat dilihat bagaimana pengklasifikasian setiap kabupaten/kota di Maluku Utara. Dalam penelitian ini, analisis Klassen typology digunakan untuk membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB per kapita, daerah yang diamati dibagi dalam empat klasifikasi, yaitu : (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income); (2) daerah maju tapi tertekan (high income but low growth); (3) daerah berkembang cepat (high

growth but low income); dan (4) daerah relatif tertinggal (low growth and low income). Berdasarkan

hasil

pengelompokan

dengan

Klassen

Typology

yang

menggunakan rata-rata pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita tahun 2000-2008, hanya satu kabupaten yang termasuk dalam klasifikasi daerah yang maju dan tumbuh cepat, kabupaten tersebut adalah Halmahera Timur. Kabupaten ini memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita diatas rata-rata provinsi. Hal ini disebabkan Kabupaten Halmahera Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang berupa barang tambang, yang mampu memacu perekonomian Halmahera Timur. Disamping itu jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Timur relatif kecil dibanding kabupaten/kota lainnya sehingga dengan PDRB yang tinggi tersebut mampu menciptakan PDRB per kapita yang cukup besar. Pada daerah maju tapi

tertekan terdapat satu kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Tengah. Kabupaten ini adalah daerah yang memiliki PDRB per kapita diatas rata-rata provinsi tetapi dalam periode penelitian mengalami pertumbuhan yang relatif kecil dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara, akibat tertekannya kegiatan utama kabupaten yang bersangkutan. Pada klasifikasi daerah yang berkembang cepat terdapat dua kabupaten/kota yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Daerah ini mempunyai

potensi

yang

besar

sehingga

pertumbuhannya

cepat,

namun

pendapatannya masih dibawah pendapatan rata-rata provinsi. Rendahnya pendapatan ini juga dipengaruhi oleh besar/kecilnya

jumlah penduduk yang ada di

kabupaten/kota tersebut. Sedangkan pada daerah yang relatif tertinggal terdapat empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara. Pada klasifikasi ini adalah kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita lebih rendah dari rata-rata provinsi. Namun, walaupun keempat kabupaten tersebut dikategorikan dalam daerah relatif tertinggal, akan tetapi jika dilihat secara seksama pada gambar 5.1. terlihat bahwa keempat daerah tersebut cenderung mendekati kuadran tiga, daerah berkembang cepat. Dari gambar tersebut terlihat bahwa plot kabupaten/kota cenderung berkumpul mendekati garis rata-rata, hal ini mengindikasikan bahwa klasifikasi pembangunan kabupaten/kota di wilayah Maluku Utara relatif merata. Pengklasifikasian berdasarkan Klassen Typology ini bersifat dinamis karena sangat tergantung pada perkembangan kegiatan pembangunan pada provinsi yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa dalam periode waktu penelitian yang berbeda,

pengklasifikasian akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan laju pertumbuhan dan tingkat PDRB per kapita di masing-masing daerah pada saat itu. PDRB perkapita

Kuadran II 

Kuadran I

Pertumbuhan Ekonomi

Kuadran IV 

Kuadran III

Gambar 5.1. Plot Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

5.4.

Perkembangan IPM IPM disusun dari 3 (tiga) komponen, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan

harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth), tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf (literacy rate) pada penduduk usia 15 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan atau PPP (purchasing power parity). Kinerja pembangunan manusia Maluku Utara selama 5 (lima) tahun terakhir secara umum memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini diperlihatkan oleh IPM yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 IPM Maluku Utara adalah 66,40 dan kemudian meningkat menjadi 66,95 pada tahun 2005. Pada tahun 2004 dan 2005 hanya Kota Ternate yang memiliki nilai IPM diatas angka Provinsi Maluku Utara. Sedangkan pada tahun 2006 dan 2007 nilai IPM masing-

masing sebesar 67,51 dan 67,82. Peningkatan IPM pada tahun 2007 disebabkan oleh meningkatnya komponen indeks harapan hidup dan indeks tingkat kehidupan yang layak. Sedangkan pada tahun 2008 nilai IPM Provinsi Maluku Utara sebesar 68,18. Peningkatan nilai IPM pada tahun 2008 disebabkan oleh meningkatnya seluruh komponen IPM seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, serta pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Tabel 5.4. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2008 Provinsi/Kabupaten/Kota Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Utara Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara

2004 64,60 66,10 65,00 64,90 64,90 65,00 73,40 65,20 66,40

2005 64,95 66,66 65,59 65,64 65,66 65,30 74,21 65,56 66,95

2006 65,43 67,41 66,26 66,16 66,02 65,82 74,63 67,18 67,51

2007 65,56 67,61 66,46 66,93 66,58 66,68 74,93 68,13 67,82

2008 66,14 68,18 67,04 67,25 67,18 67,06 75,66 68,90 68,18

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2009

Bila dibandingkan antara IPM kabupaten/kota dengan IPM Provinsi Maluku Utara, maka dari tahun 2004 hingga 2006 hanya Kota Ternate yang memiliki angka IPM diatas angka IPM Provinsi Maluku Utara, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 selain Kota Ternate, Kota tidore Kepulauan juga memiliki nilai IPM diatas IPM Maluku Utara. Hal ini menunjukan bahwa kualitas pembangunan manusia di kedua kota tersebut lebih tinggi dari kabupaten lainnya. Dari seluruh kabupaten/kota, IPM Maluku Utara digolongkan dalam kategori menengah (50 –80)

5.5.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM Untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh pertumbuhan PDRB

terhadap kesejahteraan masyarakat, maka dilakukan analisis yaitu dengan menghitung korelasi antara pertumbuhan PDRB dengan IPM. Dari hasil penghitungan dengan

software SPSS 16.0, di dapat kesimpulan bahwa antara kedua komponen tersebut terdapat hubungan positif dengan koefisien korelasi sebesar 0,614. Dari data tersebut kemudian korelasi ini diuji dengan menggunakan korelasi

Spearman. Pada uji ini, Ho yang diuji adalah tidak adanya korelasi diantara kedua variabel, sementara H1 adalah adanya korelasi antara kedua variabel tersebut. Untuk menerima atau menolak H0, digunakan nilai probabilitas yang dibandingkan dengan nilai kritis 0,01. Bila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai kritis maka tolak H0 atau dengan kata lain terdapat korelasi diantara variabel-variabel yang diuji. Pada tabel lampiran 8 dapat dilihat bahwa angka probabilitas antara kedua variabel adalah sebesar 0,0 angka tersebut lebih kecil dari nilai kritis 0,01 sehingga Ho ditolak. Hal ini menunjukan bahwa terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM. Artinya dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi selama ini, pemerintah daerah juga memberikan prioritas dan alokasi sumber-sumber daya pembangunan yang cukup untuk pembangunan manusia. Alokasi tersebut baik di bidang pendidikan maupun bidang kesehatan. Sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi diiringi juga dengan peningkatan pembangunan manusia.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Analisis Kualitas

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tahun 2000-2008 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Selama periode 2000-2008 laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menunjukkan tren positif yang ditandai dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, rata-rata pertumbuhan pada periode tersebut sebesar 4,40 persen. 2. PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara selama periode 2000-2008 mengalami peningkatan rata –rata sebesar 6,72 persen per tahun 3. Rata-rata indeks ketimpangan Maluku Utara sebesar 0,255, hal ini mengindikasikan bahwa indeks ketimpangan Maluku Utara berkategori rendah. 4. Berdasarkan Klassen Typology, satu wilayah diklasifikasikan sebagai daerah maju (Kabupaten Halmahera Timur), satu wilayah diklasifikasikan sebagai daerah maju tapi tertekan (Kabupaten Halmahera Tengah), dua wilayah diklasifikasikan sebagai wilayah berkembang cepat (Kota Ternate dan Kota Tidore), serta empat wilayah diklasifikasikan sebagai daerah tertinggal (Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, serta Kepulauan Sula).

5. Kinerja pembangunan manusia Maluku Utara selama 5 (lima) tahun terakhir secara umum memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini diperlihatkan oleh IPM yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian IPM Maluku Utara masih digolongkan dalam kategori menengah (50 – 80). 6. Terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,614. 7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti peningkatan IPM, dan adanya korelasi positif antara keduanya, serta rendahnya ketimpangan pendapatan di Maluku Utara mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sejauh ini telah berkualitas.

6.2.

Saran 1. Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Maluku Utara hendaknya memprioritaskan pada sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Maluku Utara. 2. Pemerintah Provinsi Maluku Utara hendaknya memberikan perhatian khusus kepada kabupaten yang relatif tertinggal, bersama-sama dengan pemerintah kabupaten terkait mengembangkan potensi alam yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah tersebut. 3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambah variabel terkait dan menggunakan alat analisis lainnya untuk memperkuat analisis.

DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2009. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara Tahun 2008. BPS Provinsi Maluku Utara, Ternate. 2009. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara 2008. BPS Provinsi Maluku Utara, Ternate. 2009. Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2008. BPS Provinsi Maluku Utara, Ternate. 2009. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku Utara Tahun 2008. BPS Provinsi Maluku Utara, Ternate. Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE, Yogyakarta. Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta. Firdaus, M. 2004. Ekonometrika; Suatu Pendekatan Aplikatif. Bumi Aksara, Jakarta. Hendra. 2004. Peranan Sektor Pertanian Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Lampung [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Kristiyanti, L. 2007. Analisis Sektor Basis Perekonomian dan Peranannya Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Kuncoro, M. 1997. Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta. Matolla, A.Z. 1985. Peran Sektor pertanian Terhadap Peningkatan dan pemerataan Pendapatan Daerah di Jawa Barat [Thesis]. Program perencanaan Wilayah dan Kota, Pasca Sarjana ITB. Bandung. Pasaribu, S.H, D. Hartono dan T. Irawan. 2005. Pedoman Penulisan Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Prasetyo, R.B. 2008. Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan Barat Indonesia [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Puspandika, B.A. 2007. Analisis Ketimpangan Pembangunan di Era Otonomi Daerah: Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Restiviana, P.R. 2008. Analisis Perekonomian Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2003-2006 [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Retnosari, D. 2006. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Satrio, R.W. 2009. Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Pulau di Indonesia [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Sukirno, S. 2001. Pengantar Teori Makroekonomi. Raja Grafindo, Jakarta. Supriyantoro, G. 2005. Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Sutarno dan M. Kuncoro. 2003. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Banyumas, 1993-2003. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Jakarta. Syafrizal. 2008. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. LP3ES, Jakarta. Tambunan, T. 2003. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta. Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta Trihendradi, C. 2008. Step by Step SPSS 16, Analisis Data Statistik. Penerbit Andi, Yogyakarta. United Nations dan BAPPENAS. 2007. Report On The Achievement Of Millenium Development Goals Indonesia. Jakarta. World Bank. 2001. The Quality of Growth. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.