Analisis Kontribusi Sektor Perhubungan Terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2005–2009 ( Skripsi)
Nama NPM Jurusan Konsentrasi Pembimbing
Oleh : KGS.Harry Kurniawan : 0641021041 : Ekonomi Pembangunan : Ekonomi Publik dan Fiskal : Yourni Atmadja, S.E.
BANDARLAMPUNG 2011
ABSTRACT
TRANSPORTATION SECTOR CONTRIBUTION TO THE ANALYSIS OF INCOME CITY LAMPUNG YEAR 2005 - 2009 By: KGS.HARRY KURNIAWAN The implementation of regional autonomy consequences for every region to be more creative in exploring and utilizing resources - existing economic resources for the successful execution of development in the region. In this case the government of Bandar Lampung, explored a variety of potential funds that can increase revenue (PAD). One source of revenue Bandar Lampung Urban Original sourced from the communications sector. The problem is formulated is how much the development of transportation sector's contribution to regional revenue city of Bandar Lampung. The objective is to know the level of development contributions from each field and Unit Pelaksana Teknis (UPT) at the Penerimaan Asli Daerah (PAD) Bandar Lampung Based on the results of the discussionit can conclude as follows : 1. Proceeds from the communications sector which were collected from each field and Unit Pelaksana Teknis (UPT) in the Department of Transportation tends to fluctuate almost every year, in the year 2008 has increased from 2007 which has decreased by a total of Rp. 2.966.069.511 in 2008 increased to Rp. 3.691.636.950, and in 2009 again decreased to Rp. 3.623.004.520. 2. The average contribution given by the communications sector of the city of Receipt real region of 6,5% Bandar Lampung
ABSTRAK ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PERHUBUNGAN TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2005 2009 Oleh : KGS.HARRY KURNIAWAN
Pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi bagi setiap daerah untuk lebih kreatif dalam menggali dan memanfaatkan sumber – sumber ekonomi yang ada demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam hal ini Pemerintahan kota Bandar Lampung berupaya menggali berbagai potensi dana yang dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) . Salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah Kota Bandar Lampung bersumber dari sektor perhubungan. Permasalahan yang dirumuskan adalah seberapa besar perkembangan kontribusi sektor perhubungan terhadap Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui besarnya perkembangan kontribusi dari setiap bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perhubungan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penerimaan dari sektor perhubungan yang dikumpulkan dari setiap Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Dinas Perhubungan cendrung berfluktuasi hampir setiap tahunnya, pada tahun 2008 mengalami peningkatan dari tahun 2007 yang mengalami penurunan dengan total Rp. 2.966.069.511 pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 3.691.636.950, dan pada tahun 2009 kembali menurun menjadi Rp. 3.623.004.520.
2. Rata-rata Kontribusi yang di berikan oleh sektor perhubungan terhadap Asli Daerah kota Bandar Lampung yaitu 6,5 %
RIWAYAT HIDUP
Kgs.Harry Kurniawan lahir di Bandar Lampung tanggal 07 November 1987. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Kgs.A.Halim dan Ocvory Novia. Penulis memulai jenjang pendidikan di TK Tunas Harapan Bandar Lampung tahun 19931994. Pada tahun 1995, penulis masuk Sekolah Dasar SD Negeri 1 Kampung Sawah Bandar Lampung dan selesai tahun 2000. Penulis melanjutkan ke MTSN 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2003. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMA Utama 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun kelulusan tersebut, penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung tahun akademik 2006. Pada tahun 2009, penulis mengambil Mata Kuliah Ekonomi Keuangan Internasional dan mengikuti Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) di Bank Mandiri, Bank Indonesia, Bank OCBC NSIP, sebagai mata kuliah pengganti Kuliah Kerja Nyata (KKN).
PERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT Ku persembahkan karya yang sangat berarti ini kepada: Papa A.Halim dan Mama Vorry yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa dalam setiap sujud dan selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan, dan atas segala cinta dan kasih sayang yang tak pernah dapat terbalaskan, yang memberikan banyak pelajaran yang begitu berarti dalam hidup, tidak hanya sebagai orangtua tetapi juga sebagai guru dan sahabat buatku. Untuk kakakku Kgs.Yovie Ardhi, S.E dan Kgs.Robby Putra, S.E, serta Kakak Iparku Shopia Carolyta tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat di setiap usahaku. Oma, tante, om, sepupu-sepupu, dan saudara-saudaraku. Terima kasih dukungan dan doanya. Serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan semuanya, terimakasih atas doa, bantuan, dukungan, dan perhatiannya selama ini. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.
Motto
Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu maka ALLAH memudahkan baginya jalan menuju Sorga. (Riwayat Muslim)
“ Tataplah kebelakang sebagai cerminan dan pengalaman serta berpikir dan berusahalah untuk mencapai keinginan dan cita – citamu demi membahagiakan kedua orang Tuamu dan orang – orang yang kau cintai”
Barang siapa menghendaki kebahagiaan dunia haruslah dengan ilmu,dan barang siapa menghendaki kebahagian akhirat juga harus dengan ilmu,dan barang siapa menghendaki untuk keduanya maka wajib baginya menuntut ilmu.(Al Hadist Mutafakkun Alaihi)
SANWACANA
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirrabillalamin, karena atas rahmat dan hidayah Allah SWT skripsi berjudul ”Analisis Kontribusi Sektor Perhubungan Terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005 2009” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa isi yang tersaji dalam skripsi masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena
itu,
peneliti tidak akan
lepas dari
bantuan,
bimbingan dan
dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E.,M.Si., selaku Pj. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 2. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E.,M.Si., selaku Pj. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 3. Bapak Yourni Atmadja, S.E selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan pengarahan, nasehat dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rahmat, S.E., selaku Penguji Utama dalam penulisan skripsi ini. 5. Bapak Muhammad Husaini, S.E.,M.E.P., selaku Pj. Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 6. Bapak H. Moneyzar Usman, S.E.,M.Si., selaku Pj. Pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 7.
Bapak Dedi Yuliawan, S.E., selaku dosen pembimbing akademik atas segala arahan yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi.
8.
Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, khususnya dosendosen jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai kepada penulis.
9.
Seluruh Staf Administrasi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama Penulis menempuh pendidikan.
10. Seluruh staf Kantor Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung 11. Papa dan Mama tercinta, terima kasih atas dukungan, semangat serta doa yang tiada henti untukku dan selalu menantikan keberhasilanku. 12. Kakakku Kgs.Yovie Ardhi, S.E. dan Kgs.Robby Putra, S.E. serta kakak iparku Shopia Carolyta
yang selalu mendukung dan memberikan semangat di
setiap usahaku. 13. Calon
Istriku
Afrillia
Safitri.
Terima
kasih
atas
hari-hari
yang
menyenangkan, atas segala kasih sayang, bantuan, perhatian, dukungan yang telah diberikan selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 14. Oma, tante, om, sepupu-sepupu, dan saudara-saudaraku. Terima kasih dukungan dan doanya
15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dalam menyusun
skripsi
ini, Ami S Tigara, Rully Armansyah, Deny JP, Denny R Septian , Seprian Pratama, Ichwan Permadi K, Rully Irawan, Nico Rian Pratama, terima kasih atas saran dan masukan yang sangat bermanfaat. 16. Teman-teman
seperjuangan,
khususnya
Angkatan
’06
yang
telah
banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kebersamaanya selama ini. Setiap karya pasti memiliki kelebihan dak kekurangan. Segala kelebihan dan manfaat yang bisa diambil merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan segenap pengajar, dan segala kelemahan karya ini merupakan akibat dari kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis dalam pembuatan karya tulis. Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan dan pengorbanan selama ini serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaarobbal ‘Aalamin
Bandar lampung, Penulis,
Kgs.Harry Kurniawan
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN
i ii
I. PENDAHULUAN ............................................................................................. ...... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1.2 Permasalahan ............................................................................................... 1.3 Tujuan Penulisan .......................................................................................... 1.4 Kerangka Pemikiran .....................................................................................
1 11 12 12
II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................. 14 2.1 Pemerintahan Daerah................................................................................... 14 2.2 Otonomi Daerah .......................................................................................... 16 2.3 Dekonsentrasi dan Desentralisasi ................................................................. 17 2.4 Keuangan Daerah ........................................................................................ 18 2.5 Pengertian dan Peranan Pajak Daerah sebagai sumber Penerimaan Daerah .. 20 2.6 Pengertian dan Peranan Retribusi Daerah sebagai sumber Penerimaan Daerah ................................................................................................................... 21 2.7 Pengertian dan Peranan Dana Bagi Hasil dari Provinsi terhadap Penerimaan Daerah ........................................................................................................ 23 2.8 Peran Sektor Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung..................................................................................................... 23 III. METODE PENELITIAN .............................................................................. 25 3.1 Jenis dan Sumber Data................................................................................ 25 3.2 Alat Analisis ............................................................................................... 26 3.3 Kondisi Fisik Kota Bandar Lampung .......................................................... 27 3.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung…………… 30
IV. PEMBAHASAN……………………………………………………………… 34 4.1 Analisis dan Pembahasan………………………………………………….. 34 4.2 Potensi yang Belum Digali Dari Sektor Perhubungan Kota Bandar Lampung ……………………………………………………………………………… 38 V. SIMPULAN DAN SARAN………………………………………………….... 44 5.1 Simpulan………………………………………………………………….... 44 5.2 Saran……………………………………………………………………….. 45 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Hal 1. Realisai Pendapatan Asli Daerah (PAD)…………………………………………………. 4 2. Sumbangan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)……………….. 6 3. Sumbangan Sektor Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)……………. 7 4. Sumbangan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan……………………………………………………………………… ……… 8 5. Sumbangan Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan……………………………………………………………………… ……… 9 6. Sumbangan Retribusi Izin Trayek Angkutan Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan……………………………………………………………………… ……... 10 7. Sumbangan Retribusi Terminal Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan……………………………………………………………………… ……… 10 8. Luas Kota Bandar Lampung dan Jumlah Kelurahan Per Kecamatan……………………. 30
9. Realisasi Penerimaan Asli Daerah Sektor Perhubungan Kota Bandar Lampung dari Setiap Bidang Dan UPT…………………………………………………………………………. 36 10. Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dari Sektor Perhubungan……………………………………………………………………… ……… 37 11. Kontribusi Penerimaan Sektor Perhubungan Kota Bandar Lampung terhadap Penerimaan Asli Daerah…………………………………………………………………. 38
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran : 1.Jumlah Total Penerimaan Sektor Perhubungan Dari Tahun 2005 – 2009 Yang Disumbangkan Terhadap Penerimaan Asli Daerah 2.Kontribusi Sektor Perhubungan Terhadap Penerimaan Daerah
I.PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan dari program-program disegala bidang secara menyeluruh, terarah, terpadu, dan berlangsung secara terus menerus dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Disamping itu, pembangunan daerah ditujukan untuk meratakan pembangunan, dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan antar daerah, pelaksanaannya harus sesuai dengan prioritas daerah melalui pengembangan potensi daerah seoptimal mungkin.
Kota Bandar Lampung dalam kaitanya dengan pembangunan daerah, guna mendukung perekonomian di Kota Bandar Lampung salah satunya melalui upaya pembangunan sektor perhubungan. Pembangunan sektor perhubungan di Bandar Lampung didukung oleh beberapa hal, antar alain :
1. Letak geografis Kota Bandar Lampung yang strategis sebagi salah satu kota transit yang dilalui oleh jalan lintas sumatera.
2. Lampung sebagai salah satu daerah agraris dan industri yang sedang berkembang sangat memberikan kentungan kepada Kota Bandar Lampung sebagai daerah pusat kegiatan berbagai transaksi di provinsi Lampung, dimana untuk mendukung ini semua dibutuhkannya sarana perhubungan yang baik agar para investor mau datang ke Lampung untuk menanamkan investasinya di Lampung dan Kota Bandar Lampung khususnya.
3. Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi Lampung yang memiliki aktivitas yang tinggi yang sangat membutuhkan sarana perhubungan yang baik untuk mempermudah aktifitas dari warganya.
Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana dalam hal mengatur perhubungan di Kota Bandar Lampung, berdasarkan keputusan walikota Nomor : 12 Tahun 2001.
Untuk mewujudkan pelayanan yang baik di Kota Bandar Lampung dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
1. Melakukan penyusunan penetapan jaringan transportasi jalan kota.
2. Melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi terminal Bus dan terminal angkutan barang
3. Pelaksanaan penyelenggarakan perpakiran kenderaan bermotor serta penetapan izin pembangunan dan pengoperasian tempat parker serta penetapan tarif parker.
4. Melaksanakan uji berkala kenderaan bermotor melalui penyediaan fasilitas pengujian kenderaan bermotor dan adminitrasi kenderaan bermotor.
5. Penetapan jaringan trayek dan komposisi angkutan ekonomi dan non ekonomi serta memberi izin pengoperasian angkutan wilayah kota.
6. Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pembantu dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adapun UPT yang ada di Dinas Perhubungan :
1. UPT Parparkiran. 2. UPT Pengujian Kenderaan Bermotor. 3. UPT Terminal.
Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah, maka sektor perhubungan merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Untuk itu dengan diberikannya hak otonomi kepada daerah, maka baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota diharapkan mampu untuk terus menggali potensi daerahnya masing-
masing sesuai dengan kewenangannya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan daerah.
Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pasal 79, menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : a. hasil pajak daerah : - Pajak hotel. - Pajak Restoran. - Pajak Hiburan. - Pajak Reklame. - Pajak Penerangan Jalan. - Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C. - Pajak Parkir. b. hasil retribusi daerah : - Retrbusi jasa umum. - Retribusi jasa usaha. - Retribusi perizinan tertentu. c. hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan. 3. Dana Pinjaman Daerah. 4. Lain-lain penerimaan daerah yang sah (Abdul halim, 2001:110)
Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumbersumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Tabel 1. Realisai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 20052009. Tahun
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Laba Usaha Daerah
Lain-Lain Pendapatan
2005
28.288.077.272
12.774.984.980
1.170.400.000
17.693.950.000
59.927.412.252
2006
26.975.594.010
11.178.080.975
997.600.000
593.578.751.16
39.744.853.736,16
2007
30.049.693.750
13.596.885.560
1.260.000.000
27.950.000.000
72.856.579.310
2008
42.841.374.876
14.414.767.716
2.635.742.000
7.896.232.429
67.788.117.021
2009
47.035.295.283
15.849.094.531
4.867.724.770,99
4.460.818.945
72.212.933.529,99
Sumber : Dispenda Kota Bandar Lampung,2010
Total PAD
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi PAD Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2005 – 2009 dapat silihat pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dari tahun 20052009 terus meningkat setiap tahunnya. Total Penerimaan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 mencapai Rp. 72.212.933.529,99 Sumbangan terbesar diperoleh dari pos pajak daerah, dimana penerimaan terbesar pada tahun 2009 mencapai Rp.47.035.295.283 dari total PAD
Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 34 Tahun 2000, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas pemakaiaan atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan usaha yang diberikan oleh pemerintah, dan hasil pungutan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Sedangkan untuk melihat sumbangan retribusi daerah terhadap Pendatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Sumbangan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005 - 2009 .
Tahun
Retribusi Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Rp)
(Rp)
2005
5.747.864.358,80
46,073,499,722.70
2006
3.407.766.886
45,843,383,278.16
2007
2.947.694.511
49,795,742,310.98
2008
3.691.636.950
67,661,519,021.92
2009
3.457.417.725
70,432.264,168.28
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung,2010
Tabel 2 menunjukkan sumbangan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2005-2009, terlihat sumbangan retribusi daerah yang berdasarkan tabel 2. Cendrung berfluktuasi penerimaannya setiap tahun sejak tahun 2005 - 2009.
Salah satu sektor yang memberikan masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung adalah sektor perhubungan. Sumbangan PAD sektor perhubungan termasuk dalam 2 (dua) pos retribusi daerah, yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pembayaran atas pelayanan jasa usaha yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, sedangkan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian barang daerah, dalam hal ini berupa pemberian perizinan tertentu.
Untuk pengelolaan penerimaan sektor perhubungan ini adalah menjadi kewenangan bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Untuk melaksanakan kegiatannya Dinas Perhubungan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), UPT yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, antara lain :
1. UPT Perparkiran 2. UPT Pengujian Kenderaan Bermotor 3. UPT Terminal
UPT yang di bentuk ini memiliki tugas untuk mengelola dan memelihara asset perhubungan yang ada di Kota Bandar Lampung dan menarik pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dari sektor perhubungan.
Sumbangan sektor perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2005 - 2009 pada Tabel 3.
Tabel 3. Sumbangan Sektor Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005 - 2009
Tahun
Penerimaan Sektor
Pendapatan asli Daerah (PAD)
Perhubungan
(Rp)
(Rp) 2005
4.111.220.366
46,073,499,722.70
2006
2.966.069.511
45,843,383,278.16
2007
3.691.636.950
49,795,742,310.98
2008
3.623.004.520
67,661,519,021.92
2009
2.617.679.700
70,432.264,168.28
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung,2010
Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui sumbangan sektor perhubungan yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung berfluktuatif setiap tahunnya terutama sejak tahun 2005 hingga tahun 2009. Namun hal ini telah ditingkatkan dengan berbagai upaya, tetapi masih belum optimalnnya penarikan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh dinas Perhubungan.Sumber penerimaan dari sektor perhungan meliputi:
1. Pajak parkir, yang dikelola oleh UPT Perparkiran dan dipungut berdasarkan Perda No.09 Tahun 2002.
2. Retribusi Daerah
a. Retribusi parkir di tepi jalan umum, dikelola oleh UPT Perparkiran
Tabel 4. Sumbangan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan Tahun 2005 - 2009
No.
Tahun
Target
Realisasi
(Rp)
(Rp)
1
2005
1.918.080.000
1.371.542.700
2
2006
1.918.080.000
1.451.273.200
3
2007
2.000.000.000
1.165.558.500
4
2008
2.000.000.000
1.299.902.000
5
2009
1.700.000.000
1.536.482.295
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,2010
b. Retribusi pengujian kenderaan bermotor, dikelola oleh UPT Pengujian Kenderan Bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan berdasarkan perda No.8 Tahun 2001.
Tabel 5. Sumbangan Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan Tahun 2005 – 2009
No
Tahun
Target
Realisasi
(Rp)
(Rp)
1
2005
700.072.960
666.532.107
2
2006
700.072.960
720.793.686
3
2007
700.072.960
779.429.011
4
2008
1.200.072.960
1.443.394.450
5
2009
1.400.000.000
1.284.328.725
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,2010
c. Retribusi Izin trayek, dikelola oleh Bidang Angkutan Jalan
Izin trayek ini ditetapkan agar angkutan yang terdaftar di Kota Bandar Lampung dapat terorganisir terutama angkutan dalam kota.
Tabel 6. Sumbangan Retribusi Izin Trayek Angkutan Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan Tahun 2005 - 2009
No
Tahun
Target
Realisasi
(Rp)
(Rp)
1
2005
350.000.000
324.383.000
2
2006
350.000.000
288.013.000
3
2007
350.000.000
207.742.000
4
2008
350.000.000
139.886.000
5
2009
95.000.000
95.332.000
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,2010
d. Retribusi terminal, dikelola oleh UPT Terminal Retribusi terminal dipungut berdasarkan Perda No.06 Tahun 2000, retribusi terminal ini berlaku untuk seluruh terminal di Kota Bandar Lampung.
Tabel 7. Sumbangan Retribusi Terminal Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan Tahun 2005 - 2009 No
Tahun
Target
Realisasi
(Rp)
(Rp)
1
2005
1.544.002.460
1.232.745.500
2
2006
1.652.362.460
944.762.000
3
2007
2.589.869.000
810.315.000
4
2008
1.512.000.000
774.061.500
5
2009
1.200.000.000
666.644.500
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,2010
Tidak optimalnya penerimaan dari sektor Perhubungan dikarenakan masih banyaknya asset perhubungan yang berada di Kota Bandar Lampung yang belum dikelola secara baik dan dikenakan atau ditarik pajak dan retribusinya, seperti belum adanya penetapan dari pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung tentang bagaimana system pengelolaan pelebuhan Panjang yang jelas-jelas ini berada di wilayah Kota Bandar Lampung, serta peran aparat dinas perhubungan yang ada dilapangan kurang disiplin dalam hal menjalankan tugas terutama dalam menetapkan retribusi kepada yang wajib bayar. Serta adanya tempat-tempat parkir yang tidak dikelola secara baik, dan malah dipungut oleh masyarakat yang tidak memberikan keuntungan kepada penerimaan daerah.
1.2 Permasalahan
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan otonomi, pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mampu untuk membiayai penyelengaraan pemerintahaan di daerah atau belum seperti yang diharapkan.Pajak parkir dan retribusi dari sektor perhubungan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki arti penting di samping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, untuk itu perlu ditingkatkan lagi penerimaannya.
Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah : 1. Seberapa besar kontribusi Sektor Perhubungan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan ini adalah :
1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi sektor perhubungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung
1.4 Kerangka Pemikiran
Otonomi daerah yang telah berlangsung hingga saat ini merupakan bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah serta dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah potensi penerimaan yang digali
didaerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,laba dari perusahaan milik daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan,dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Salah satu sektor yang memberikan masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung adalah sektor perhubungan. Penerimaan sektor perhubungan termasuk dalam pos pajak daerah dan retribusi daerah, yang pengelolaannya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Penerimaan sektor Perhubungan Kota Bandar Lampung yang disumbangkan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri : Pajak parkir dan retribusi parkir di tepi jalan umum, dikelola oleh UPT Perparkiran,Retribusi pengujian kenderaan bermotor, dikelola oleh UPT Pengujian Kenderan Bermotor dan Retribusi terminal, dikelola oleh UPT Terminal.
Dari total keseluruhan penerimaan sektor perhubungan akan dilihat kontribusi yang di berikan oleh sektor perhubungan terhadap pendapatan asli daerah.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pemerintah Daerah
Sistem administrasi keuangan Daerah di Indonesia ditandai dengan dua pendekatan, yaitu dekonsentarsi atau desentralisasi. Dekonsentrasi adalah administrasi dan fungsi pemerintah di Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah Daerah Pusat. Desentralisasi adalah fungsi pemerintahan tertentu yang diserahkan kepada pemerintah Daerah yang mencakup lembaga perwakilan yang dipilih (Nick Devas, 1989:1).
Hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi Daerah saat ini adalah upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, serta pengembangan peran dan fungsi DPRD. Pada saat ini, Daerah sudah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan Daerah. Momentum otonomi daeah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pembangunan Daerah.
Menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip-prinsip pemberian otonomi Daerah sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah. 2. Pelaksanaan otonomi Daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah kabupaten dan Daerah kota, sedangkan otonomi Daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas. 4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan Daerah serta antar Daerah. 5. Pelaksanaan otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah otonom, karenanya dalam Daerah kabupaten dan Daerah kota tidak ada lagi wilayah administratif.
Mengacu pada World Bank dan United Nation Development Program (UNDP) (Suparmoko, 2002: 56) orientasi pembangunan pada sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, world bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi disebut daerah otonom, sedangkan wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi disebut wilayah administrasi.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang dipakai yaitu: 1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. 2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota. 3. Asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa (Rozali Abdullah, 2000:14).
2.2 Otonomi Daerah
Undang-undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Soenyono dalam Rizal Alfian Malarangeng dkk, 2001:107).
Pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan di semua bidang pemerintahan, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.3 Dekonsentrasi dan Desentralisasi fiskal
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi daerah urusan rumah tangganya. Tugas perbantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya (A.W. Widjaja, 1998:13).
Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Deddy supriadi,2002:4).
Dalam melaksanakan peranan dan fungsi pemerintahan serta kegiatan pembangunan, kebaikan-kebaikan desentralisasi yaitu : 1. Mengurangi beban pemerintah pusat, meningkatkan pengertian rakyat dan akan berarti pula mendukung kegiatan pembangunan sosial ekonomi. 2. Dapat lebih realistis dalam menyusun program-program pembangunan daerah. 3. Memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk latihan mengurus rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986:24).
2.4 Keuangan Daerah
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sumber-sumber keuangan daerah, yang merupakan sumber dana untuk pembiayaan pengeluaranpengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah, yang berhubungan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Konsekuensi dari pemberian kewenangan atas otonomi daerah, maka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan :
1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. 2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap sistem pemerintahan menjadi kewenangan daerah.
Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber keuangan daerah dapat berasal dari :
1. Pendapatan Asli Daerah, Yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 2. Dana Perimbangan 3. Pinjaman daerah 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Karena tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan pada peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber keuangan yang berasal dari daerah dikelola tanpa membebani pemerintah pusat terutama yang merupakan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1986:53), sumber-sumber keuangan daerah meliputi :
1. Dari pendapatan daerah melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau bukan menjadi wewenang pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah. 2. Penerimaan dari jasa pelayanan daerah, seperti tarif perizinan dan lain-lain. 3. Pendapatan daerah yang diperolah dari laba perusahaan daerah yaitu perusahaan yang mendapatkan modalnya sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah. 4. Penerimaan dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang hal ini masing-masing daerah berbeda persentase penerimaannya. 5. Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau penggunaannya ditentukan untuk daerah tersebut, seperti pelaksanaan instruksi presiden. 6. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat yaitu yang bersifat khusus karena keadaan-keadaan tertentu. 7. Penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.
Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendiriya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup baik pula. Dalam hal ini daerah dapat memperoleh melalui beberapa cara yaitu :
1. Dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat. 2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga. 3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah. 4. Menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat (Josef Riwu Kaho, 1991:125).
2.5 Pengertian dan Peranan Pajak Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah
Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan dari pajak perlu ditingkatkan kemampuan untuk menggali potensi- potensi pajak yang ada agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,pajak daerah adalah iuran wajib yang harus diberikan oleh wajib pajak atas jasa atau pemberian izin oleh daerah.
Ciri-ciri mendasar dari pajak daerah :
1. Bersifat pajak dan bukan retribusi 2. Objek pajak terletak pada daerah kabupaten/ kota
3. Objek pajak bukan merupakanobjek pajak pusat ataupun provinsi 4. Tidak memberikan dampak negative terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota 5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemapuan masyarakat (Deddy Supriady, 2002:267)
Secara umum pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai pengisi kas dan sebagai pengatur. Sebagai alat anggaran (budgetary) pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Sedangkan pajak dalam fungsiya sebagai pengatur (regulatory) dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi (Suparmoko, 1986 : 91).
2.6 Pengertian dan Peranan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil retribusi daerah. Untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan dari retribusi perlu ditingkatkan kemampuan untuk menggali potensi- potensi yang ada agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,pajak daerah adalah iuran wajib yang harus diberikan oleh wajib pajak atas jasa atau
pemberian izin oleh daerah,dan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Menurut Josef Riwu Kaho (1991:117), dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintahan daerah.
Ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah :
1. Retribusi dipungut oleh negara. 2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat. 4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenakan jasa-jasa yang disiapkan negara (Josef Riwu Kaho, 1991:152).
Secara umum retribusi mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai pengisi kas dan sebagai pengatur. Sebagai alat anggaran (budgetary) retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Sedangkan retribusi dalam fungsiya sebagai pengatur (regulatory) dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi (Suparmoko, 1986 : 96). 2.7 Pengertian dan Peranan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Terhadap Penerimaan Daerah
Dana bagi hasil dari provinsi adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, yang dipungut dari pajak yang telah ditetapkan oleh undang-undang mengenai apa saja yang menjadi hak Provinsi antara lain pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB), Pajak bahan bakar bermotor, Pajak pemampaatan air bawah tanah dan permukaan.
Peranan dari dana bagi hasil sangat berarti bagi Penerimaan Daerah walaupun tidak terlalu besar tetapi sangat membantu keuangan daerah di daerah kabupaten dan kota untuk digunakan dalam menambah jumlah Penerimaan Daerah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.
2.8 Peran sektor Perhubungan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.
Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota besar di Sumatera dan memiliki mobilisasi penduduk yang banyak. Dengan salah satu kota berjumlah penduduk banyak perhubungan sangatlah dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kota Bandar Lampung melihat sektor perhubngan sangatlah potensial sebagai salah satu sektor yang memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah.
Sejak bergulirnya otonomi daerah dimana daerah dianjurkan untuk mengelola rumah tangganya masing-masing pemerintah berdasarkan keputusan Walikota Nomor : 12 Tahun 2001 membentuk dinas perhubungan guna mengelola perhubungan di Kota Bandar Lampung. Pertumbuhan sektor perhubungan yang sangat pesat di Bandar Lampung merupakan salah satu alasan mengapa sektor perhubungan begitu diperhatikan selain Kota Bandar Lampung juga adalah sebagai salah satu kota yang dilintasi oleh jalan lintas Sumatra sebagai pintu gerbang Pulau Sumatara. Di Kota Bandar Lampung juga terdapat salah satu pelabuhan besar, yaitu pelabuhan Panjang.
Dengan potensi yang begitu besar yang dimiliki oleh sektor perhubungan diKota Bandar Lampung maka sektor perhubungan juga memberikan kontribusi yang cukup berarti pula terhadap Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu dengan mengenakan pajak daerah dan retribusi dibeberapa aspek perhubungan yang mememberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, selainpajak daerah dan
retribusi Dinas perhubungan juga mengelola dana bagi hasil yang diterima dari Provinsi.
III. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series), berupa data tahunan 2005-2009. Runtun waktu penelitian ini diambil karena dalam kurun waktu 2005-2009 banyak kebijakan-kebijakan yang diberlakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui dua pendekatan penelitian yaitu :
1. Penelitian Lapangan Penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk mengumpulkan data Penerimaan Daerah, data dari laporan tahunan, statistika Perhubungan,untuk mengetahui potensi apa lagi yang belum digali dan kendalayang dihadapi dari sektor perhubungan.
2. Penelitian Kepustakaan Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
3.2 Alat Analisis
Alat analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
1 Analisis Kualitatif Yaitu menganalisis masalah dan mencari pemecahannya dengan menggunakan teori- teori pendukung yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2 Analisis Kuantitatif Yaitu dengan menggunakan metode analisis proporsional dan pertumbuhan, untuk mengetahui besarnya proporsi dan perkembangan sumbangan sektor perhubungan setiap tahunnya terhadap keseluruhan Penerimaan Daerah (PD).Untuk menghitung total penerimaan sektor perhubungan yaitu dengan menggunakan metode perhitungan yang dibuat menjadi berikut:
TP = TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5 + TP6 Keterangan : TP
: Total Penerimaan Sektor Perhubungan
TP1
: Penerimaan dari Bidang Angkutan Jalan (Retribusi Izin Trayek)
TP2
: Penerimaan dari Bidang Lalu Lintas (Retribusi Sewa Penutupan
Jalan) TP3
: Penerimaan dari Bidang Teknik (Retribusi Sewa Alat Berat)
TP4
: Penerimaan dari UPT Perparkiran (Pajak Parkir + Retribusi Parkir)
TP5
:Penerimaan dari UPT Pengujian Kenderaan Bermotor (Retribusi uji kenderaan Bermotor)
TP6
:Penerimaan dari UPT Terminal (Retribusi Terminal)
Untuk menghitung kontribusi dari sektor perhubungan terhadap Penerimaan Daerah dirumuskan sebagai berikut :
TP K =
X 100% PD
Keterangan K
: Kontribusi
TP
: Total Penerimaan Sektor Perhubungan
PD
: Penerimaan Daerah
3.3 Kondisi Fisik Kota Bandar Lampung 1. Kondisi geografis.
Kondisi geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5º20' sampai dengan 5º30' lintang selatan dan 105º37' bujur timur. Bandar Lampung berada di
Teluk Lampung di Bagian selatan ujung selatan Pulau Sumatera. Luas wilayah Kota Bandar Lampung 192,0 km² dengan ketinggian antara 0-500 m dari permukaan laut, kecuali sebagian wilayahkecamatan kedaton yang mempunyai ketinggian antara 500-700 m dari permukaan laut. Sekitar 44,3% dari keseluruhan wilayah Bandar Lampung adalah merupakan kawasan perkotaan. Berdasarkan Perda Kota No.04/2001 sejak tanggal 3 Oktober 2001 wilayah Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.
2. Topografi
Kota Bandar Lampung mempunyai wilayah yang tersebar, dengan ketinggian antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut serta topografi yang terdiri dari :
1. Daerah berbukit yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara 2. Daerah dataran pantai yaitu sekitar Teluk Betung dan Panjang 3. Daerah dataran tinggi sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang ke arah bagian barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta Bukit Batu Serampok di bagian timur selatan 4. Di tengah-tengah mengalir sungai-sungai yaitu Way halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpur di wilayah Tanjung Karang dan di Teluk Betung mengalir Way
Kuala, Way Kuripan, Way Belau, Way Kupang, Way Garuntang. Daerah hulu sungai berada di selatan yaitu dataran pantai. Luas wilayah yang mempunyai dataran landai adalah 60% sampai miring 35% dan sangat miring curam 4%
3. iklim Lampung beriklim tropis dengan angin laut lembab yang bertiup dari samudera Indonesia dengan 2 musim angin setiap tahunnya, yaitu : Angin bertiup dari arah barat dan barat laut pada bulan November sampai Maret, Angin bertiup dari arah timur dan tenggara pada bulan Juli – Agustus, rata – rata kecepatan angin ialah 5,83 km / jam. Curah hujan di Provinsi Lampung pada tahun 1995 – 1999 berkisar antara 1,293 mm 3,130 mm pertahun. Curah hujan bulanan rata – rata terendah ialah bulan Juni dan Agustus 75,0 mm, dan tertinggi ialah bulan Maret yaitu 345,4 mm. Banyaknya hari hujan tiap bulan berkisar antara 2–27 hari. Temperatur di Provinsi Lampung berkisar antara 22,50C –32,80C dengan kelembaban berkisar antara 80%-88%. 3.3.1 Keadaan Wilayah dan Keadaan Penduduk
Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah perkotaan yang terus berkembang dari daerah tengah sampai pinggiran kota dengan ditunjang oleh fasilitas perhubungan dan penerangan. Dilihat dari segi tata ruang dan tata guna
tanah yang ada maka lahan yang tersedia di Kota Bandar Lampung dapat digunakan untuk : Pemukiaman, perkantoran, pasar, perusahaan, industri, jasa sosial, pendidikan dan olah raga serta masih dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
Untuk penyebaran ruas jalan masih memungkinkan ke daerah pemukiman di pinggiran kota. Fasilitas perkotaan masih terpusat pada bagian tengah, sebab itu sangat memungkinkan untuk diperluas sampai ke daerah pinggiran kota. Kota Bandar Lampung berdasarkan data dari kantor Statistik memiliki 13 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 98 dengan luas administratif dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel. 8 Luas Kota Bandar Lampung dan Jumlah Kelurahan Per Kecamatan
No. Kecamatan
Luas (Km²)
Kelurahan
1
Tanjung Karang Pusat
4,97
11
2
Tanjung Karang Timur
11,10
11
3
Tanjung Karang Barat
21,03
6
4
Teluk Betung Utara
6,35
10
5
Teluk Betung Selatan
5,39
11
6
Teluk Betung Barat
24,12
8
7.
Panjang
27,06
7
8
Sukarame
23,46
5
.9
Kedaton
28,30
8
10
Kemiling
20,02
7
11
Rajabasa
6,10
4
12
Tanjung Seneng
10,05
4
13
Sukabumi
4,05
6
Jumlah
192,00
98
Sumber : BPS Kota Bandar Lampung Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan sensus penduduk 1990 berjumlah 636.706 orang dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 767.036 orang. Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung berada pada besaran 1,55% pertahun. Bila dikaitkan dengan kepadatan penduduk, maka penyebaran penduduk Bandar Lampung tidak merata dengan kepadatan sangat berbeda. Kecamatan terpadat adalah Tanjung Karang pusat (23.242 orang per km²) dan terjarang adalah Teluk Betung Barat (2.443 orang per km²).
3.3.2 Kondisi Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung selain sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial politik, pendidikan dan kebudayaan, juga menjadi pusat kegiatan perekonomian, pusat perdagangan, industri, dan pariwisata. Letak Bandar
Lampung yang strategis, menjadikan daerah ini sebagai daerah transit kegiatan peekonomian antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
Sektor ekonomi yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung secara keseluruhan yaitu sektor perdagangan, jasa hotel dan restoran serta sektor jasa angkutan dan komunikasi.
3.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Dinas Perhubungan Kota Bandarlampuang berdasarkan Keputusan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Bandar Lampung mempunyai:
I. Tugas Pokok
1. Sebagian kewenangan rumah tangga Pemerintah Kota Bandar Lampung (otonom) dalam bidang perhubungan yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Tugas desentralisasi dan tugas pembentukan yang diberikan oleh pemerintah kepada Walikota
II. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :
1. Melakukan penyusunan penetapan jaringan transportasi jalan kota
2. Melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi terminal Bus dan terminal angkutan barang
3. Pelaksanaan penyelenggarakan perpakiran kenderaan bermotor serta penetapan izin pembangunan dan pengoperasian tempat parkir serta penetapan tarif parkir
4. Melaksanakan uji berkala kenderaan bermotor melalui penyediaan fasilitas pengujian kenderaan bermotor dan adminitrasi kendaraan bermotor.
5. Penetapan jaringan trayek dan komposisi angkutan ekonomi dan non ekonomi serta memberi izin pengoperasian angkutan wilayah kota
6. Memberikan izin dan pengujian alat telekomunikasi dan pemasangan alat komunikasi,serta penarikan retribusi berupa pemasangan antena penerimaan siaran radio, televisi dan sambungan saluran telepon seluler
7. Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pembantu dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adapun UPT yang ada di Dinas Perhubungan :
1.UPT Perparkiran 2. UPT Pengujian Kenderaan Bermotor 3. UPT Terminal
III. Organisasi di Dinas Perhubungan Dalam menjalankan organisasi pemerintahan dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka disusun struktur organisasi di lingkup Dinas perhubungan sebagai berikut :
a. Kepala Dinas b. Wakil Kepala Dinas c. Bagian Tata Usaha d. Subdin Perhubungan Darat e. Subdin Perhubungan Laut f. Subdin Pos Dan Telekomunikasi
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : 1.UPT Parkir 2.UPT Pengujian Kenderaan Bermotor 3.UPT Terminal h. Kelompok Jabatan Funsional
Berdasarkan susunan organisasi yang telah ditetapkan ini lah Dinas Perhubungan menjalankan wewenang sebagai pengelola seluruh aset perhubungan yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung. Sebelum keluarnya peraturan ini Dinas Perhubungan sebelumnya bernama Dinas Lalu lintas Angkutan Dan Jalan (DLLAJ).
IV. PEMBAHASAN
4.1 Analisis dan Pembahasan
Berdasarkan tujuan dari penulisan maka untuk mengetahui perkembangan dari kontribusi sektor perhubungan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) kota Bandarlampung, dilakukan perhitungan dengan mengunakan metode perhitungan yang ada pada bab III tentang metode penelitian. Sektor perhubungan yang berada pada sebuah dinas yaitu dinas perhubungan memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), UPT yang ada meliputi UPT Perparkiran, Uji Kendaraan Bermotor, Terminal. Dari setiap UPT yang berada di bawah naungan dinas perhubungan ini aset-aset daerah dikelola dan melakukan penarikan dana dari masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung.
Setiap UPT yang ada di Dinas Perhubungan memberikan sumbangan terhadap Penerimaan daerah Kota Bandarlampung. Pada tabel 8. dapat terlihat kontribusi dari setiap UPT terhadap Penerimaan daerah dan merupakan jumlah keseluruhan dari penerimaan dari sektor perhubungan.
Tabel 9. Realisasi Penerimaan Asli Daerah Sektor Perhubungan Kota Bandar Lampung dari Setiap Bidang Dan UPT tahun 2005 - 2009.(dalam juta rupiah)
Tahun
Bidang
Bidang Lalu
Bidang
UPT
Angkutan Jalan
Lintas Jalan
Teknik
Perparkiran
UPT Terminal
UPT Pengujian
Total
Kendaraan Bermotor
2005
324.383.000
1.700.000
1.200.000
1.884.659.759
1.232.745.500
666.532.107
4.111.220.366
2006
288.013.000
1.725.000
1.200.000
1.451.273.200
944.762.000
720.793.686
3.407.766.886
2007
207.742.000
1.775.000
1.250.000
1.165.558.500
810.315.000
779.429.011
2.966.069.511
2008
139.886.000
1.785.000
1.250.000
1.299.902.000
774.061.500
1.443.394.450
3.691.636.950
2009
95.332.000
1.795.000
1.250.000
1.536.482.295
666.644.500
1.284.328.725
3.623.004.520
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,2010
Pada tahun 2005 terdapat peningkatan penerimaan dari sektor perhubungan yang mencapai Rp. 4.111.220.366 dan pada tahun 2006 menurun menjadi Rp. 3.407.766.886, Pada tahun 2007 terjadi penurunan kembali dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.966.069.511 dan pada tahun berikutnya peningkatan terjadi pada total penerimaan di sektor perhubungan pada tahun 2008 Rp. 3.691.636.950 pada tahun 2009 kembali menurun mencapai Rp. 3.623.004.520 .Terjadi naik turunnya total diatas dikarenakan dari setiap Bidang dan UPT terdapat penurunan dari setiap tahunnya, di tahun 2006 kelemahan terdapat pada Bidang Angkutan Jalan, UPT Perparkiran dan UPT Terminal, di tahun 2007 terjadi hal yang sama kelemahan terdapat pada Bidang Angkutan Jalan, UPT Perparkiran dan UPT Terminal, pada tahun 2008 kelemahan terdapat pada Bidang Angkutan Jalan dan UPT Terminal serta
pada tahun 2009 penurunan dari Bidang Angkutan Jalan dan UPT Terminal, bisa disimpulkan bahwa UPT Terminal terus mengalami penurunan dari tahun 2005 sampai 2009.
4.1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung Dari Sektor Perhubungan Tahun 2005 – 2009
Target penerimaan daerah disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada setiap awal tahun anggaran yang berlaku. Penyusunan target Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung khususnya sektor perhubungan di buat oleh Dinas Perhubungan dengan bekerja sama dengan dinas dan instansi yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pada Tabel. 10 akan terlihat target dari sektor perhubungan yang akan disumbangkan kepada Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung.
Tabel 10. Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dari Sektor Perhubungan Tahun 2005 – 2009
Tahun
Target Penerimaan dari
Realisasi Penerimaan dari Sektor
Sektor Perhubungan
Perhubungan
2005
5.315.435.420
4.111.220.366
2006
5.423.795.420
3.407.766.886
2007
4.698.056.960
2.966.069.511
2008
5.093.176.960
3.691.636.950
2009
4.395.000.000
3.623.004.520
Sumber : Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Pada Tabel. 10 terlihat target yang harus dipenuhi oleh sektor perhubungan terus berfluktuasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 penerimaan realisasi dari sektor perhubungan belum mampu mencapai target yang di susun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang di tujukan kepada Dinas Perhubungan yang menangani segala sektor perhubungan yang menjadi aset Kota Bandar Lampung.
4.1.2 Kontribusi Penerimaan Sektor Perhubungan Kota Bandar Lampung Terhadap Penerimaan Asli Darerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2009.
Tabel. 11 Kontribusi Penerimaan Sektor Perhubungan Kota Bandar Lampung terhadap Penerimaan Asli Darerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2009
Tahun
2005
Target Penerimaan
Total Penerimaan
Penerimaan Asli
Dari Sektor
Dari Sektor
Daerah
Perhubungan
Perhubungan
(Rp)
(Rp)
5.315.435.420
%
(Rp)
4.111.220.366
46.073.499.722
8,92
2006
5.423.795.420
3.407.766.886
45.843.383.278
7,43
2007
4.698.056.960
2.966.069.511
49.795.742.310
5,95
2008
5.093.176.960
3.691.636.950
67.661.519.021
5,45
2009
4.395.000.000
3.623.004.520
70.432.264.168
5,14
Sumber : Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Pada Tabel 11 terlihat rata-rata kontribusi yang di berikan oleh sektor perhubungan begitu kecil hal ini dikarenakan sangat tergantungnya Penerimaan Kota Bandar Lampung terhadap Dana alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Kabupaten/Kota diseluruh indonesia khususnya Kota Bandar Lampung sebagai wujud perimbangan keuangan daerah berdasarkan UU. No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah. Terjadinya fluktuasi kontribusi pada tahun 2005 sampai 2009 di karenakan adanya peningkatan dana bagi hasil dari Provinsi berupa dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang begitu besar dibanding tahun sebelumnya.
Kontribusi dari total penerimaan dari sektor perhubungan diperoleh dari setiap Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menarik dana dan mengelola asetaset perhubungan yang ada di kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2001, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung. Kontribusi yang diberikan oleh dinas Perhubungan dari tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel 11.
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan perkembangan kontribusi sektor perhubungan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya mencapai target yang dibuat dalam per tahunnya. Pencapaian target penerimaan dari sektor perhubungan dari tahun 2005 – 2009.
4.2 Potensi Yang Belum Digali Dari Sektor Perhubungan Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota yang di lalui oleh jalan lintas Sumatera dan kota besar memiliki banyak potensi, terutam potensi di sektor perhubungan. Potensi dari sektor perhubungan yang telah digali seperti parkir, terminal, uji kendaraan bermotor, izin trayek angkutan umum, dan pajak kedaraan bermotor serta bea balik nama kenderaan bermotor yang telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah Kota Bandar Lampung, masih ada lagi sumber-sumber potensi lain yang belum di manfaatkan yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaaan daerah.
Potensi dari sektor perhubungan yang belum digali di Kota Bandar Lampung antara lain :
1. Retribusi motor angkutan barang yang melalui Kota Bandar Lampung Potensi kendaraan angkutan barang yang melalui Kota Bandar Lampung ini dapat dilaksanakan mengingat bahwa keadaan geografis Kota Bandar Lampung yang jalan lintas Sumatera dan dilalui beberapa kendaraan angkutan barang, sehingga hasil dari penarikan retribusi angkutan barang ini dapat membantu Penerimaan Daerah.
2. Retribusi Terminal angkutan barang, Hal ini dapat dimanfaatkan sebab terminal angkutan barang Rajabasa telah beralih fungsi menjadi terminal angkutan penumpang, sehingga perlu dimanfaatkan kembali agar dapat meningkatkan Penerimaan Daerah serta mengawasi lalulintas barang yang masuk melalui darat ke Kota Bandar Lampung.
3. Pemberian retribusi izin pemasangan antena bertiang tinggi yang berada di Kota Bandar Lampung
Pemberian izin pemasangan antena betiang tinggi seharusnya dikenakan retribusi pemasangannya karena sebagian besar pemasangan antena bertiang tinggi adalah bermotif mencari keuntungan disamping kegunaannya sebagai sarana telekomunikasi.
4. Pemberian retribusi izin stasiun radio dan televisi yang beroperasi di Kota Bandar Lampung
Pengenaan retribusi terhadap stasiun radio sangatlah baik disamping sebagai kontrol juga dapat membantu keuangan daerah.
5. Pemberian izin retribusi pembangunan jaringan jalan oleh pihak swasta. Penarikan izin retribusi pembangunan jaringan jalan oleh pihak swasta juga sangat dibutuhkan agar Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Dinas Perhubungan dapat mengetahui pertambahan panjang ruas jalan dan pembanguan jaringan jalan oleh swasta sangat membantu pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melancarkan sarana perhubungan terutama kelancaran sarana transportasi darat
6. Pengujian kenderaan sepeda motor 2 tak. Pengenaan pengujian kendaraan sepeda motor 2 tak ini berdasarkan hanya pada bahaya gas emisi buang yang dikeluarkan oleh kendaraan 2 tak sehingga
menimbulkan polusi udara yang dikarenakan pembakaran di dalam mesin yang tidak sempurna dan juga polusi suara Potensi yang belum digali diatas dapat menambah kontribusi sektor perhubungan terhadap penerimaan daerah Kota Bandar Lampung. Potensi ini juga telah tercantum pada keputusan Walikota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2001 tentang fungsi dan tugas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, namun belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang potensi diatas maka belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan karena sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
4.2.1 Peraturan Daerah (Perda) Tentang Tatacara Menarik Retribusi Di Sektor Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Target yang disusun oleh Dinas Perhubungan didasarkan oleh Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan dan dikaji oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung tentang tatacara menarik retribusi disektor perhubungan yang ada di Kota Bandar Lampung. Perda yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai sektor perhubungan ada lima (5) Perda antaralain : 1. Perda No. 09 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, Pajak parkir ini dikenakan kepada swasta yang memiliki tempat parkir sendiri, seperti tempat perbelajaan. Pajak parkir ini sangat perlu dikembangkan lagi karena
banyak lokasi parkir yang dikellola oleh pihak swasta, instansi dan tempat – tempat pendidikan dan perlunya perda ini diatur kembali agar penerimaan dari pajak parkir dapat terlaksan dengan optimal. 2. Perda No. 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir. Pemungutan Retribusi parkir ini dikenakan bagi pemilik kendaraan roda empat dan dua yang parkir ditepi jalan umum. Parkir ditepi jalan umum ini berdasarkan keterangan pada Dinas Perhubungan menyatakan belum semuanya jalan umum di Kota Bandar Lampung dikenakan retrbusi parkir. 3. Perda No. 8 Tahun 2001, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pengujian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung baru dilaksanakn pada tahun 2002. Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan untuk mengetahui kendaraan bermotor itu masih layak operasi atau tidak, ini berguna untuk mengontrol laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang begitu pesat serta untuk menguji tingkat bahaya gas emisi buang kendaraan. Kendaraan yang wajib melakukan pengujian adalah kendaraan penumpang umum, dan angkutan barang. Perda no. 8 Tahun 2001 sebaiknya perlu ditinjau ulang karena menbedakan antara angkutan umum dan pribadi, sebaiknya seluruh kendaraan yang ada diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor dan gas emisi buang kendraan disamping untuk meningkatkan penerimaan dari pengujiaan kendaraan bermotor.
4. Perda No. 09. Tahun 2001, tentang Retribusi Izin Trayek Penarikan retribusi izin trayek dikenakan kepada angkutan umum yang beroperasi di Kota Bandar Lampung. Perda ini sangat dibutuhkan disamping untuk mengatur jumlah kendaraan yang beroperasi di Bandar Lampung. 5. Perda No. 6 Tahun 2000, tentang Retribusi Terminal. Setiap Tahun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditandai dengan penyusunan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) masing-masing dinas di setiap pemerintahan dari provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Di dalam RASK yang dibuat oleh setiap dinas tercantum proyeksi penerimaan bagi dinas yang mengelola aset daerah serta menarik dana dari masyarakat dan belanja dari setiap dinas setiap tahunnya. 4.2.2 Kendala Dalam Mencapai Realisasi Target Penerimaan Daerah Dari Sektor Perhubungan. berdasarkan fakta – fakta dilapangan terdapat beberapa kendala sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemungutan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dari sektor perhubungan terkesan hanya dipungut ditempat – tempat tertentu saja seperti hanya didalam terminal saja, pada hal para penguna jalan lintas dalam hal ini bus antar kota banyak yang tidak masuk kedalam terminal serta penetapan wajib pajak daerah dalam hal ini pajak parkir yang belum jelas objek pajaknya dan belum menyeluruh dikenakan bagi pengelola parkir swasta
2. Informasi tentang jumlah penerimaan dari sektor perhubungan baik setiap yang terkena wajib pajak berupa pajak parkir dan pajak kendaraan bermotor serta jumlah kendaraan yang memberikan retibusi baik retribusi terminal, izin trayek, dan uji kendaraan bermotor belum tersusun secara baik. 3. Masih terbatasnya kemampuan Dinas Perhubungan baik jumlah personil maupun organisasi dalam memperkirakan dan menghimpun besarnya potensi yang dikelola oleh dinas perhubungan. Selama ini penetapan penerimaan dari sektor perhubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan didasarkan atas perolehan tahun – tahun sebelumnya tanpa mencari potensi potensi yang lain yang berkaitan dengan perhubungan. 4. Masih banyaknya wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melaksanakan kewajibannya, halini dikarenakan kurangnya pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak danretribusi terutam yang berkaitan dengan sektor perhubungan.
4.2.3 Strategi yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Dari Sektor Perhubungan Berdasarkan beberapa kendala tersebut maka strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perhubungan, antara lain :
1. Perlunya dilakukan pengkajian kembali tentang penetapan target yang ditetapkan setipa tahunnya agar target tersebut dapat terealisasi dengan baik. 2. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan personil maupun organisasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi pengguna sarana transportasi di Kota Bandar Lampung. 3. Perlunya ditingkatkan frekuensi pengawasan terhadap penyelenggaan pengawasan penarikan pajak dan retribusi dari sektor perhubungan dengan instansi lain seperti pihak kepolisian dan penerapan sanksi yanglebih tegas dan keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jasa perhubungan yang ada di Kota Bandar Lampung.
V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penerimaan dari sektor perhubungan yang dikumpulkan dari setiap Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Dinas Perhubungan cendrung berfluktuasi hampir setiap tahunnya, pada tahun 2008 mengalami peningkatan kembali dari tahun 2007 yang mengalami penurunan dengan total Rp. 2.966.069.511 pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 3.691.636.950, dan pada tahun 2009 kembali menurun menjadi Rp. 3.623.004.520. 2. Rata-rata Kontribusi yang di berikan oleh sektor perhubungan terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bandar Lampung yaitu 6,5 % 3. Potensi yang belum digali dari sektor perhubungan dan dapat dilaksanakan antara lain penarikan retribusi stasiun pemancar radio, televisi, pembukaan jaringan jalan raya oleh swasta, angkutan barang dan bongkar muat barang, dan pendirian antena tinggi pemancar telepon seluler,Televisi dan Radio.
5.2 Saran
1. Perlunya peninjauan Peraturan Daerah tentang sektor perhubungan di Kota Bandarlampung terutama tentang objek wajib Pajak dan wajib retribusi agar terlaksana dengan baik dan pencapainya yang optimal. 2
Meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung, dalam menghimpun data potensi yang ada, kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi, sehingga pencapaian target Penerimaan Asli Daerah dari sektor perhubungan dapat tercapai.
3
Perlunya ditingkatkan kemampuan pengelolaan manajemen dan koordinasi antara Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk dapat menjaring rertibusi dari hasil aset-aset perhubungan yang dikelola.
4
Perlunya disosialisasikan tentang manfaat dan kegunaan dari pembayaran atas pajak dan retrebusi daerah kepada seluruh masyarakat agar semakin meningkatnya kesadaran masyarakat pengguna jasa perhubungan khususnya di kota Bandar Lampung, dan Provinsi Lampung secara umum.
5
Perlunya ditingkatkan jumlah dan kemampuan personil maupun organisasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6
Perlunya ditingkatkan frekuensi pengawasan terhadap penyelenggaan pengawasan penarikan pajak dan retribusi dari sektor perhubungan dengan instansi lain seperti pihak kepolisian dan penerapan sanksi yang lebih tegas dan keras untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jasa perhubungan yang ada di Kota Bandar Lampung.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Rozali. 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif. PT Raja Grafindo. Jakarta. Devas, Nick. Brian Binder. Anne Booth. Kenneth Davey. Roy Kelly. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. UI-Press. Jakarta. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandarlampung 2010. Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota BandarlampungTahun 2005-2009. Bandarlampung. Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung. Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung. Bandarlampung. Harun Hamroeli, H., Analisis Peningkatan PAD. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta Malarangeng, Rizal Alfian dkk. 2001. Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis. BIGRAF Publishing. Yogyakarta. Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. Ekonomi Publik. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. Riwu Kaho, Josef. 1991. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Identifikasi Beberapa Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraannya. Rajawali. Jakarta. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1986. Perencanaan dan Kebijaksanaan Pembangunan Indonesia Dalam GBHN. BPFE-UGM. Jakarta. Undang – undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Departemen Dalam Negeri RI. Universitas Lampung. 2007. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung. Bandarlampung. Widjaja, A.W. 1998. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
Lampiran 1 Jumlah Total Penerimaan Sektor Perhubungan Dari Tahun 2005 – 2009 Yang Disumbangkan Terhadap Penerimaan Asli Daerah
Rumus : TP = TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5 + TP6 Tahun 2005 TP = 324.383.000 + 1.700.000 + 1.200.000 + 1.884.659.759 + 1.232.745.500 + 666.532.107 = 4.111.220.366 Tahun 2006 TP = 288.013.000 + 1.725.000 + 1.200.000 + 1.451.273.200 + 992.202.000 + 720.793.686 = 3.407.766.886 Tahun 2007 TP = 207.742.000 + 1.775.000 + 1.250.000 + 1.165.558.500 + 810.315.000 + 779.429.011 = 2.966.069.511 Tahun 2008 TP = 139.886.000 + 1.785.000 + 1.250.000 + 1.299.902.000 + 774.061.500 + 1.443.394.450 = 3.691.636.950 Tahun 2009 TP = 95.332.000 + 1.795.000 + 1.250.000 + 1.536.482.295 + 666.644.500 + 1.284.328.725 = 3.623.004.520
Lampiran 2 Kontribusi Sektor Perhubungan Terhadap Penerimaan Daerah Rumus ; K = TP X 100 % PD Tahun 2005 K = 4.111.220.366 X 100 % 46.073.499.722 = 8,92 % Tahun 2006 K = 3.407.766.886 X 100 % 45.843.383.278 = 7,43 % Tahun 2007 K = 2.966.069.511 X 100 % 49.795.742.310 = 5,95 % Tahun 2008 K = 3.691.636.950 X 100 % 67.661.519.021 = 5,45 % Tahun 2009 K = 3.623.004.520 X 100 % 70.432.264.168 = 5,14 %
Lampiran Tabel Tahun Anggaran 2005 No
Jenis / Kelompok
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
800.400.000
513.135.059
Keterangan
1
Pajak Parkir
2
Ret.Pajak Ditepi Jalan Umum
1.918.080.000 1.371.524.700
71,51
3
Ret.Jasa Usaha Terminal
1.398.895.460 1.112.513.000
79,53
4
Ret.WC Terminal
80.136.000
70.440.000
87,90
5
Ret.Sewa Toko / Gedung
28.224.000
24.192.000
85,71
6
Ret.Sewa Penutupan Jalan
1.680.000
1.700.000
101,19
7
Ret.Alat Berat
1.200.000
1.200.000
100,00
8
Ret.Sampah / Kebersihan
24.747.000
15.710.500
63,48
9
Ret.Izin Trayek
350.000.000
324.383.000
92,68
10
Ret.Pengujian Kend Bermotor
700.072.960
666.532.107
95,21
11
Ret.Pelayanan Pasar
12.000.000
9.890.000
82,68
5.315.435.420 4.111.220.366
73,34
JUMLAH
64,11
Tahun Anggaran 2006 No
Jenis / Kelompok
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Keterangan
1
Pajak Parkir
2
Ret.Pajak Ditepi Jalan Umum
1.918.080.000 1.451.273.200
75,66
3
Ret.Jasa Usaha Terminal
1.507.255.460
855.107.000
56,73
4
Ret.WC Terminal
80.136.000
48.770.000
60,86
5
Ret.Sewa Toko / Gedung
28.224.000
22.560.000
79,93
6
Ret.Sewa Penutupan Jalan
1.680.000
1.725.000
102,68
7
Ret.Alat Berat
1.200.000
1.200.000
100,00
8
Ret.Sampah / Kebersihan
24.747.000
11.505.000
46,49
9
Ret.Izin Trayek
350.000.000
288.013.000
82,29
10
Ret.Pengujian Kend Bermotor
700.072.960
720.793.686
102,96
11
Ret.Pelayanan Pasar
12.000.000
6.820.000
56,83
5.423.759.420 3.407.766.886
62,83
JUMLAH Tahun Anggaran 2007
800.400.000
No
Jenis / Kelompok
1
Ret.pel.Persampahan
2
Ret.pel.Parkir
3
Ret.pel.Pasar diterminal
4
Ret.PKB
5
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
24.747.000
Keterangan
431,000
1,47
2.000.000 1.165.558.500
58,28
12.000.000
4.690.000
39,08
700.072.960
779.429.011
111,34
Sewa Alat Berat
1.200.000
1.250.000
104,17
6
Sewa Penutupan Jalan
1.680.000
1.775.000
105,65
7
Sewa Gedung
28.224.000
15.380.000
54,49
8
Ret.MCK
80.136.000
14.880.000
18,57
9
Ret.Jasa Usaha Terminal
1.500.000.000
774.934.000
51,66
350.000.000
207.742.000
59,35
4.698.059.960 2.966.069.511
63,13
10
Ret.Izin Trayek JUMLAH
Tahun Anggaran 2008 No Jenis / Kelompok 1
Ret.Pelayanan Kebersihan
2
Ret.Pelayanan Parkir
3
Ret.Pelayanan Pasar
4
Terget (Rp) 0
Realisasi (Rp)
Keterangan
3.830.000
2.000.000.000
1.299.902.000
65,00
12.000.000
5.320.000
44,33
1.200.072.960
1.443.394.450
120,28
5
Ret.PKB Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah
31.104.000
34.393.000
110,57
6
Ret.Terminal
1.500.000.000
764.911.500
50,99
7
Ret.Izin Treyek
350.000.000
139.886.000
39,97
5.093.176.960
3.691.636.950
72,48
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Keterangan
JUMLAH
Tahun Anggaran 2009 No Jenis / Kelompok 1
Pajak Parkir
2
Ret.Jasa Umum * Ret.Pelayanan Kebersihan
300.000.000
165.596.795 5.100.000
55,22
* Ret.Parkir Harian
1.400.000.000 1.370.895.500
* Ret.Pelayanan Pasar * Ret.PKB 3
5.000.000 1.400.000.000 1.284.328.725
91,74
Ret. Jasa Usaha * Kekayaan Daerah
40.217.000
* Terminal * Izin Trayek JUMLAH
1.200.000.000
656.554.500
54,71
95.000.000
95.332.000
100,35
4.395.000.000 3.623.004.520
82,43
Tabel Target dan Realisasi PAD tahun Anggaran 2005-2009
NO
97,92
Tahun
Target
Realisasi
1
2005
5.315.435.420
4.111.220.366
2
2006
5.423.795.420
3.407.766.886
3
2007
4.698.056.960
2.966.069.511
4
2008
5.093.176.960
3.691.636.950
5
2009
4.395.000.000
3.623.004.520
JUMLAH
24.925.464.760
17.799.698.233
