23
ANALISIS KETENTUAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI ALFAMART KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Oleh: AYU ANDIRA Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar MUSTARI Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari, dan (2) pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Alfa Mart Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana dalam penelitian ini yang diteliti sebanyak 8 (delapan) orang pekerja perempuan yang diambil 10% dari 79 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi; sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: (1) Ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni: Pasal 76 ayat (1) pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Pasal 76 ayat (2) pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Pasal 76 ayat (3) pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: (a) Memberikan makanan dan minuman bergizi; (b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. (2) pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Alfa Mart Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidak sepenuhnya terlaksana, masih ada beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan Alfa Mart. Adapun ketentuan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan yakni: ketentuan dalam hal pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, ketentuan dalam hal pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00, ketentuan dalam hal menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Sedangkan ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari yang belum dilaksanakan oleh perusahaan ialah: ketentuan hukum dalam hal pemberian makanan, minuman bergizi, dan penyediaan angkutan antar jemput pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. KATA KUNCI : Ketentuan Hukum, Pekerja Perempuan, Bekerja Malam
24
PENDAHULUAN Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang didirikan dengan kekuatan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, keuntungan atau laba. Dalam menjalankan perusahaan tersebut perlu adanya suatu keteraturan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan berkembang. Keberhasilan suatu perusahaan dapat di tentukan oleh para pelaksananya, salah satu di antaranya adalah pekerja yang harus diakui memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam keberhasilan suatu perusahaan. Istilah pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan, baik didalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menjelaskan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Alfamart adalah sebuah perbelanjaan kecil yang di sajikan kepada pelanggan sebagai tempat perbelanjaan yang nyaman. Dengan berdirinya Alfa mart yang berada di semua tempat di Kota Makassar diharapkan dapat memberikan angin segar untuk warga Makassar maupun yang bukan warga Makassar yang berada di Makassar karena Alfa Mart ini buka mulai jam 07.00 sampai 07.00 non stop selama 7 hari dalam 1 minggu, sehingga memudahkan para warga atau pelanggan yang harus membeli kebutuhannya sewaktu-waktu. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (3) diatur mengenai pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan, keamanan dan kesehatan kerja selama di tempat kerja. Adapun Pasal 76 ayat 4 juga menyebutkan bahwa bagi pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Berdasarkan pengamatan pada Alfamart yang berada di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, terdapat 30 Alfa Mart yang mempekerjakan sebanyak 79 pekerja perempuan dengan jam kerja dari Pukul 07.00 sampai 07.00 (non stop), yang dibagi menjadi 3 (tiga) Shift jam
kerja, yaitu: (i) Shift 1 (pertama) mulai Pukul 07.00 sampai Pukul 16.00, (ii) Shift 2 (dua) mulai Pukul 14.00 sampai pukul 23.00, dan (iii) Shift 3 (tiga) mulai Pukul 22.00 sampai Pukul 07.00. Mengingat jangka waktu kerja selama 24 jam tentu saja akan berpengaruh bagi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, untuk itu pengusaha Alfa Mart harus memberikan perlindungan terkait ketentuan hukum bagi pekerja perempuan pada malam hari. Namun pada kenyataannya ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari tersebut, khususnya pada perusahaan Alfa Mart di Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidak sepenuhnya terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui ketentuan hukum pekerja perempuan pada malam hari berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan (2) untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan hukum pekerja perempuan pada malam hari di Alfa Mart Kecamatan Rappocini Kota Makassar. TINJAUAN PUSTAKA Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan, setelah kemerdekaan, ketenagakerjaan di Indonesia di atur dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga kerja. Setelah berapa kali mengalami perubahan undang-undang dan hingga sekarang undang-undang yang berlaku tentang ketenagakerjaan ialah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang sulanjutnya di singkat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Menurut Iman Soepomo bahwa: “Hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”.1 Pengertian hukum perburuhan mengandung tiga unsur yaitu: (a) Adanya peraturan. (b) Bekerja pada orang lain. (c) Upah. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum ketenagakerjaan, kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat di tinjau dari dua 1
Asri Wijayanti.hukum ketenagakerjaan reformasi.sinar grafika.jakarta.2010.h.3
pasca
25
segi yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomi, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari Negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha, oleh karena itu bentuk perlindungan yang di berikan pemerintah adalah dengan membuat peraturanperaturan yang mengikat pekerja dan pengusaha, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses industrial. “Perlindungan hukum ketenagakerjaan adalah keseluruhan norma-norma hukum publik yang tertuju pada pengaturan keadaan perburuhan di perusahaan. Pengaturan ini beraspek materil dan in materil “.2 “Aspek materil pada umumnya menyangkut keamanan kerja dan perawatan fisik, misalnya kantin, kamar rias/berpakaian, cahaya matahari dan seterusnya. Sedangkan yang termasuk dalam aspek in materil adalah waktu kerja, peningkatan perkembangan jasmani dan rohani bagi perkembangan anak remaja serta hal-hal lain disebut pula sebagai arbeidsomstadighedenrehc atau disebut sebagai arbeidsbescherming melingkupi seluruh norma-norma hukum publik yang memengaruhi serta mengancam keamanan, kesehatan kerja dan kesejahteraan buruh dalam menjalankan pekerjaan, yang di maksud di sini adalah mengenai pengaturan lamanya jam kerja dan waktu istirahat serta tempat kerja yang aman dan layak bagi harkat martabat manusia di perusahaan“.3 PENGERTIAN PEKERJA Istilah buruh sangat popular dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah di pergunakan sejak lama bahkan mulai zaman penjajahan Belanda karena peraturan perundangundangan lama sebelum undang-undang ketenagakerjaan menggunakan istilah buruh. Dalam perkembangan hukum perburuhan, istilah buruh dinyatakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang. Buruh sekarang ini tidak lagi sama dengan buruh masa lalu yang harus bekerja pada sektor nonformal seperti kuli, tukang dan sejenisnya, tetapi juga sektor formal seperti Bank, hotel dan tempat formal lainnya. Karena itu lebih tepat jika menyebutnya dengan istilah pekerja. Sehingga pemerintah mengupayakan untuk
menggati istilah buruh menjadi pekerja sebagaimana yang di usulkan oleh pemerintah (Depnaker) pada kongres FBSI II Tahun 1985 dengan alasan pemerintah bahwa istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang di tekan dan berada di bawah pihak lain yaitu majikan. “Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 4 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun”. Penegasan imbalan dalam bentuk ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal adapula pekerja/buruh yang menerima imbalan dalam bentuk barang.4 Menurut Imam Sjahputra Tunggal bahwa istilah pekerja adalah orang yang bekerja dengan mengikatkan diri kepada orang lain, dengan lain kata dia bekerja dengan bergantung kepada orang lain yang memberi perintah dan mengaturnya dalam hal mencari nafkah itu, ia harus tunduk kepada segala peraturan dan atau ketentuan yang diadakan atau diberikan sesuai dengan tingkat dan kemampuan kerjanya. Bagi Libertus Jehani, menegaskan bahwa pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau barang atau benda yang nilainya di tentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja. Unsur-unsur dalam pengertia pekerja itu adalah: (1) bekerja pada orang lain; (2) di bawah perintah orang lain; (3) mendapatkan upah. dengan demikian siapapun yang bekerja pada orang lain dengan kompensasi akan mendapatkan upah adalah karyawan atau pekerja atau buruh. Pengertian buruh menurut Agusfian Wahab yaitu: “Buruh adalah orang-orang yang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang dan lain-lain orang yang melakukan pekerjaan kasar 5 sejenisnya”. Sedangkan Menurut Lalu Husni 4
2
3
Mustari. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan (Suatu Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia). Rayhan Intermedia. Makassar, 2013. h 35 Ibid.
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesindo Utama. Surabaya. 2010. h. 76 Agusfian Wahab. Dasar-dasar Hukum Perhubungan. Rajawali Pers.Jakarta.1993. h. 39
26
bahwa pengertian pekerja ialah: “Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah”.6 Istilah pekerja dan buruh dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki makna yang sama sehingga penggunaan pekerja harus dibarengi dengan penggunaan buruh yang menandakan bahwa kedua istilah ini memiliki makna yang sama. Perlindungan Pekerja Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan cara memberikan tuntunan, maupun dengan cara meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan tekhnis serta sosial dan ekonomis melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu: (1) Perlindungan sosialis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya utuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja. (2) Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut dengan keselamatan kerja. (3) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya dan keluarganya. Termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut jaminan sosial. Perlindungan Pekerja Perempuan Menyadari akan pentingnya pekerja untuk meningkatkan pembangunan, maka perlu diberikan perlindungan bagi pekerja. Terkhusus bagi pekerja perempuan, menurut Gunawi Kartasapoetra, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingat 3
hal-hal sebagai berikut: (1) Para perempuan umumnya bertenaga lemah, halus, tapi tekun. (2) Norma-norma susila harus di utamakan agar tenaga kerja perempuan tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya. Terutama kalau di pekerjakan pada malam hari. (3) Para tenaga kerja wanita umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan halus yang sesuai dengan sifat kehalusan dan tenaganya. (4) Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis ada pula yang sudah berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya pula. Menurut Imam Soepomo bahwa: “Memang adakalanya badan wanita itu lemah, yaitu pada saat harus memenuhi kewajiban alam, misalnya pada saat hamil, melahirkan/gugur kandungan, dan bagi pekerja wanita yang juga pada waktu haid”7 Semua itu harus menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan norma kerja bagi perempuan, untuk itu maka Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mulai Pasal 76 menentukan norma kerja perempuan sebagai berikut: (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang di pekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. ini bahwa pengusaha yang harus bertanggung jawab atas ketentuan dilarang mempekerjakan perempuan yang berumur kurang dari 18 belas tahun, dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 tersebut. (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: (a) Memberikan makanan dan minuman yang bergizi, (b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan (c) pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Satu hal yang dapat di cermati dari keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi adalah Pasal 8, yang mengatur bahwa pelaksanaan pemberian makanan dan minuman bergizi,
Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta, 2001. h. 22 7
Zaeni Asyhadie. Hukum Kerja. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2007, h. 96
27
penjagaan kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta penyediaan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diatur dalam PP dan PKB. Akan tetapi pada kenyataannya ketentuan tentang pemberian makanan dan minuman bergizi tidak diatur secara eksplisit dalam PP dan PKB pada tiga perusahaan, hal itu tentu saja telah menyalahi ketentuan Kovenan Pasal 7 tentang hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangan. Demikian pula telah menyalahi keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia terkait pemberian makanan dan minuman bergizi serta penjagaan kesusilaan atau pelecehan seksual dan keamanan di tempat kerja. Oleh karena itu kenyataan dan kondisi yang demikian menurut negara dalam hal ini pemerintah, khususnya pengawasan dinas ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan dan tindakan sebagai upaya untuk melindungi (to protect) hak-hak pekerja dalam penikmatan hak-hak ekosob. Hak-Hak Pekerja Perempuan Perlindungan hak-hak pekerja yang wajib di laksanakan oleh pengusaha ialah sebagai berikut: a) Perlindungan jam kerja Perlindungan jam kerja merupakan bentuk dari kewajiban Negara untuk melindungi (to protect) hak ekosob individu pekerja. Dalam Kovenan menuntut adanya kewajiban Negara dan aparatnya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hakhak individu (pekerja) atau kelompok pekerja, termasuk pencegahan atas beban kerja (jam kerja) yang wajar dan hak-hak yang melekat didalamnya termasuk imbalan yang memadai, kondisi kerja yang aman dan sehat. b) Perlindungan dalam masa haid Pasal 81 (1) undang-undang ketenagakerjaan mengatur bahwa: pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. c) Perlindungan cuti hamil dan melahirkan Berdasarkan Pasal 24 DUHAM mengatur bahwa setiap orang berhak atas istirahat dan liburan berkala, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan tetap menerima upah. Selanjutnya Pasal 10 ayat 2 Kovenan hak ekosob, mengatur bahwa Negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada
para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan, karena berhak mendapat cuti dengan upah/gaji dengan jaminan sosial yang memadai. Ketentuan tersebut adalah sebagai wujud dari kewajiban Negara melindungi (to protect) hakhak individu pekerja perempuan berkenaan dengan kekhususannya yaitu fungsi reproduksi. Dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja perempuan berhak cuti selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, menurut perhitungan dokter/bidan. d) Pemberian lokasi menyusui Pekerja perempuan yang masih mempunyai anak yang menyusui harus diberikan kesempatan yang wajar untuk menyusukan anaknya, sekalipun itu dilakukan dalam hal waktu kerja. Disamping itu kewajiban Negara memenuhi hak pekerja perempuan menyusui anak, juga ada kewajiban Negara melindungi (to protect) yaitu dengan memberikan perlindungan dalam bentuk per Undang-Undangan. Oleh karena itu, undangundang ketenagakerjaan pada Pasal 83 mengatur bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus di berikan kesempatan sepatutnya untuk menyusukan anaknya, jika hal itu dilakukan selama waktu kerja. Pemberian kesempatan kepada pekeja perempuan yang anaknya masih menyusui, hanya efektif dengan lokasinya yang dekat dengan perusahaan. Selain itu terdapat ketentuan dalam peraturan besama mmenteri Negara pemberdayaan perempuan, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, dan menteri kesehatan nomor: 48/MEN.PP/XII/2008, Nomor: Per. 27 / MEN/XII/2008, Nomor. 1177/Menkes/PP/PB/XII/2008. Tentang peningkatan pemberian air susu ibu selama waktu kerja di tempat kerja. Peraturan bersama ini lahir dari suatu pertimbangan bahwa setiap ibu wajib memberikan air susu kepada anaknya , dan setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual, maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan tebaik bagi anak. e) Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja perempuan (K3) Dalam Pasal 7 Kovenan hak ekosob mengatur setiap orang dapat menikmati kondisi kerja yang aman dan sehat. Salah satu indikator syarat perburuhan dan kondisi kerja yang aman dan sehat adalah perlindungan K3. Salah satu wujud
28
Negara menindak lanjuti aturan global adalah dengan adanya ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, pada Pasal 86 ayat (1) mengatur bahwa: setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. “Perlindungan pekerja perempuan selama bekerja menurut kepala unit pelaksana teknis daerah balai sertifikasi K3. Provinsi Sulawesi selatan, menyatakan bahwa perlindungan K3 bagi pekerja perempuan dilakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, dan sesuai ketentan yang di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan”.8 f) Perlindungan upah Upah merupakan salah satu unsur pokok dalam biaya produksi yang menentukan besarnya harga pokok, sebaliknya bagi pekerja, upah merupakan penghasilan yang akan di gunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan keluarganya. Dalam Pasal 23 ayat (3) DUHAM, mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengupahan adil dan menguntungkan. Selanjutnya Pasal 7 Kovenan hak ekosob lebih tegas mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh upah yang adil yang dapat menghidupi keluarganya secara layak, pemerintah Indonesia secara hukum memiliki kewajiban mengikat setelah di ratifikasinya ketentuan tersebut. Ketentuan upah juga di atur dalam keputusan Menaker nomor 72/MEN/1984 yang memutuskan tentang komponen-komponen upah yang dapat dibagi: 1) upah pokok, 2) tunjangan jabatan, 3) tunjangan kemahalan dan 4) nilai pemberian cuti untuk karyawan sendiri. METODE PENELITIAN Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini mengkaji satu variabel yang disebut variabel tunggal, variabel yang di maksud adalah “Analisis ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Alfa Mart Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Adapun jenis penelitiannya adalah menggunakan deskriptif, dimana deskriptif adalah untuk menggambarkan keadaan objek penelitian sebagaimana adanya yang terjadi pada waktu tertentu secara jelas, sistematis dan menggunakan data-data aktual yang di gambarkan dengan kata-
kata atau kalimat untuk selanjutnya dapat di tarik suatu kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pekerja perempuan yang bekerja di Alfamart Kec. Rappocini Kota Makassar yang berjumlah 79 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampel, yaitu pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini cukup banyak, maka hanya akan diambil 10 % dari populasi untuk dijadikan sampel, sehingga sampel yang diambil berjumlah 8 pekerja perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara (a) Observasi; pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan, khususnya mengenai bentuk ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari. (b) Wawancara; penggunaan wawancara ini ditujukan pada pekerja perempuan di Alfamart Kecamatan Rappocini dengan maksud untuk menggali dan mendalami halhal yang dianggap penting dan membangun penelitian ini guna mendapatkan jawaban yang lebih detail atas permasalahan dalam penelitian. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. (c) Dokumentasi; Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari.9 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Ketentuan Hukum terhadap Pekerja Perempuan pada Malam Hari Ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Mengatur : 1) Pasal 76 ayat 1: Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang di pekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 2) Pasal 76 ayat 2: Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan
9 8
Mustari, op. cit., h. 214-215
Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 81
29
kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. 3) Pasal 76 ayat 3: Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan pada Malam Hari di Alfa Mart Kecamatan Rappocini Kota Makassar Ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari berdasarkan undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur: 1) Pasal 76 ayat (1) mengatur bahawa Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang di pekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak perusahaan Alfa Mart tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun. Dimana syarat untuk menjadi karyawan Alfa Mart minimal ijazah terakhir yakni lulusan SMA/sederajat. Sehingga tidak ada pekerja di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang di pekerjakan di Alfa Mart khususnya Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Menurut Marlina (wawancara 21 september 2014) bahwa pekerja/buruh perempuan yang sedang hamil tidak di pekerjakan di Alfa Mart apabila melaporkan diri kepada pihak atasan disertai dengan keterangan dokter. Akan tetapi pekerja tersebut wajib menggantikan jam kerjanya selama tidak masuk kerja karena faktor sakit. 3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: (a) Memberikan makanan dan minuman bergizi Berdasarkan ketentuan tersebut, kenyataan yang terjadi di Alfa Mart, sebagaimana hasil
wawancara dengan Marni 14 oktober 2014 bahwa selama ini tidak pernah di berikan makanan maupun minuman selama kami bekerja antara pukul 22.00 sampai pukul 07.00 pagi, kami hanya menikmati tempat yang aman dan nyaman selama di toko. Berdasarkan hal tersebut bahwa pihak perusahaan Alfa Mart tidak memberikan jaminan kesehatan terhadap pekerjanya, artinya bahwa pihak perusahaan Alfa Mart tidak memberikan makanan dan minuman yang bergizi terhadap pekerja perempuan pada malam hari, yang seharusnya wajib di berikan terhadap pekerja perempuan mengingat para perempuan umumnya bertenaga lemah dan halus apalagi jika bekerja pada malam hari. Hal ini penting bagi pekerja perempuan di malam hari, karena pada malam hari merupakan waktu untuk beristirahat, akan tetapi sebaliknya malah di pergunakan untuk bekerja oleh pekerja di Alfa Mart. Dengan demikian pihak perusahaan Alfa Mart seharusnya memberikan makanan dan minuman terhadap pekerja perempuan pada malam hari sebagai jaminan kesehatan kerjanya, hal ini demi mendukung peningkatan operasional perusahaan. Ketentuan ini belum di laksanakan oleh perusahaan di karenakan belum ada ketentuan dalam perusahaan untuk memberikan makanan dan minuman bergizi terhadap pekerja selama bekerja di toko (Alfa Mart), jadi pihak perusahaan dalam hal ini hanya lebih memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan pekerja selama di tempat kerja. (b) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Ketentuan hukum pekerja perempuan dalam hal penjagaan kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, berdasarkan hasil wawancara dengan Irha 21 september 2014 bahwa pekerja di Alfa Mart khususnya di Kecamatan Rappocini Kota Makassar baik pekerja perempuan maupun laki-laki, dan pada waktu siang hari ataupun malam hari akan di lindungi oleh perusahaan Alfa Mart karena hal tersebut telah menjadi tanggung jawab tersendiri bagi perusahaan untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan selama mereka bekerja di toko Alfa Mart. Disamping itu, bagi pekerja yang masih berada pada waktu jam kerja dan mengalami suatu kecelakaan akan di tanggung oleh perusahaan. Dengan demikian ketentuan hukum terkait dengan jaminan penjagaan kesusilaan dan keamanan terhadap pekerja selama di tempat kerja
30
telah dilaksanakan oleh perusahaan Alfa Mart, dengan maksud agar pekerja merasa nyaman dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. 4). Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Mengenai ketentuan hukum terkait penyediaan angkutan antar jemput pekerja/buruh perempuan yang berangkat pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pekerja Alfa Mart di Kecamatan Rappocini, yakni Haerani (wawancara 21 September 2014) bahwa selama ini ketika saya dan teman-teman bekerja di perusahaan Alfa Mart tidak pernah sama sekali di sediakan angkutan antar jemput pada saat berangkat maupun pulang kerja, yang ada hanya teman rekan kerja yang biasa mengantar saya pada saat berangkat maupun pulang kerja. Hal ini mengingat keselamatan kami, akan lebih baik jika berangkat dan pulang sama-sama dengan teman rekan kerja di banding berangkat atau pulang sendirian. Dengan demikian perusahaan Alfa Mart terkait ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan di malam hari dalam hal penyediaan angkutan antar jemput belum di laksanakan, hal ini karena perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pekerja selama berada di tempat kerja itu sendiri, sedang di luar tempat kerja bukan lagi merupakan tanggung jawab perusahaan akan tetapi tanggung jawab masing-masing pekerja. Sehingga dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pekerja pada saat berangkat dan pulang jam kerja, keselamatan mereka tidak terjamin. Hal ini karena tidak di tanggung oleh perusahaan yang semestinya wajib untuk di berikan kepada perempuan yang bekerja pada waktu malam hari demi keselamatannya pada saat perjalanan berangkat maupun pulang dari tempat kerja dengan harapan selamat sampai tujuan. Dari uraian tersebut penulis menambahkan bahwa pihak perusahaan Alfa Mart harus lebih memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja itu sendiri khususnya pada pekerja perempuan pada waktu malam hari. Hal ini penting karena perempuan yang bekerja pada waktu siang hari berbeda dengan mereka yang bekerja pada waktu malam hari. Bagi mereka yang bekerja di siang hari tetap harus di berikan jaminan keselamatan, keamanan, kesehatan kerja serta
kesejahteraan akan tetapi mengenai pekerjaan yang dilakukan tidak begitu berat, di karenakan siang hari memang waktu yang sangat baik dan dianjurkan untuk bekerja, sehingga tidak menimbulkan rasa kekhawatiran bagi pekerja itu sendiri jika harus pergi ke tempat kerja meskipun itu jarak jauh. Sedangkan bagi mereka yang bekerja di malam hari banyak menimbulkan rasa kekhawatiran ketika akan pergi ketempat kerja apalagi dengan jarak jauh, sebagai perempuan tentunya merasa was-was jika harus pergi sendirian demikian pula ketika pulang dari tempat kerja karena di waktu malam hari ditakutkan ada preman yang mengganggu pekerja, dan banyak hal-hal yang dapat mengganggu perjalanan pekerja sampai ataupun pulang dari tempat kerja.. Sehingga dalam hal ini perusahaan perlu menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan pada malam hari. Selain itu bekerja di waktu siang hari, stamina pekerja apalagi perempuan akan berbeda jika bekerja di waktu malam hari. Untuk itu, perusahaan dalam hal ini pengusaha yang mempekerjakan pekerja semestinya memberikan jaminan kesehatan pada pekerja perempuan di malam hari yakni memberikan makanan dan minuman bergizi. Hal ini penting demi terjaganya stamina pekerja perempuan di malam hari. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sesuai permasalahan penelitian maka, disimpulkan bahwa: (1) Ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: (i) Pasal 76 ayat (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang di pekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. (ii) Pasal 76 ayat (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. (iii) Pasal 76 ayat 3: Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: (a) Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan (b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. (iv) Pasal 76 ayat (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00
31
sampai dengan pukul 05.00. (2). Pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari khususnya di Alfa Mart Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidaklah sepenuhnya terlaksana, dikarenakan masih ada beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan Alfa Mart itu sendiri. Adapun ketentuan yang telah di laksanakan oleh perusahaan yakni: (i) Ketentuan dalam hal pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (ii) Ketentuan dalam hal pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. (iii) Ketentuan dalam hal menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Adapun ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari yang belum dilaksanakan oleh perusahaan ialah: (a) Ketentuan hukum dalam hal pemberian makanan dan minuman bergizi. Hal ini tidak dilaksanakan oleh perusahaan karena dalam perusahaan itu sendiri tidak mengatur masalah pemberian makanan dan minuman bergizi, yang di atur oleh perusahaan lebih kepada masalah keselamatan dan keamanan pekerja selama di tempat kerja. (b) Ketentuan hukum terkait dengan penyediaan angkutan antar jemput pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Perusahaan Alfa Mart belum mengatur masalah ketentuan penyediaan angkutan antar jemput pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari karena selama ini perusahaan hanya sebatas mengatur masalah pekerja selama pekerja itu sendiri berada di tempat kerja sehingga apabila terjadi suatu masalah di luar dari pada tempat kerja tidak di tanggung oleh perusahaan akan tetapi tanggung jawab dari pekerja itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti dapat memberikan saran kepada: (1) Pihak perusahaan Alfa Mart, sekiranya selain memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan pekerja, khususnya pekerja perempuan yang bekerja di malam hari, seharusnya perusahaan juga lebih memperhatikan masalah kesehatan pekerja selama di tempat kerja terutama pada waktu malam hari seperti pemberian makanan dan minuman bergizi, di karenakan waktu malam hari yang semestinya
digunakan oleh pekerja untuk istirahat, akan tetapi sebaliknya malah digunakan untuk bekerja. Hal ini sesuai Pasal 76 ayat 3 bagian a, bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00 pagi wajib memberikan makanan dan minuman bergizi. dengan adanya minuman dan makanan bergizi, sehingga dapat memulihkan stamina pekerja. Disamping itu, perusahaan juga sebaiknya menyediakan angkutan antar jemput kepada pekerja perempuan pada malam hari, hal ini demi keselamatan pekerja sampai di tempat kerja maupun keselamatan pekerja dari tempat kerja sampai di rumah pekerja masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada waktu malam hari yakni dalam UU No. 13 Tahun 2003. Sehingga hal ini dapat menjaga keamanan dan keselamatan pekerja. (2) Pekerja perempuan apabila hak-haknya pekerja terpenuhi maka kinerja pekerja akan lebih meningkat untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Kepada pihak pekerja, untuk lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Harus lebih memiliki sikap disiplin, skill, dan kecakapan dalam bekerja, karena hal ini mendukung kemajuan perusahaan. DAFTAR PUSTAKA Asri Wijayanti. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta. Sinar Grafika Adrian Sutedi, 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika Andi Kasmawati. 2012. Diktat Hukum Dagang. Makassar: Universitas Negeri Makassar G. Kartasapoetra.1992. Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila. Jakarta: Sinar Grafika Lalu Husni. 2006. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Lalu Husni, 2001. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Mustari,2013. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan (Suatu Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia). Makassar: Rayhan Intermedia Mardalis, 2004. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara Soedharyo Soimin, 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika
32
Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.jakarta: PT. Rineka Cipta. Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka cipta Zaeni Asyhadie, 2008. Hukum Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Zainal Asikin, dkk. 1993. Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: Rajawali Pers.
____________. 2010.Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh.Surabaya: Kesindo Utama Soedharyo Soimin. 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
