Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 1, Januari 2013 (71-76) ISSN 1979-5645
Analisis Kepemimpinan Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pinrang M. Rijal R. (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin) Andi Samsu Alam (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin) A. Murfhi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin) Email:
[email protected] Abstract This paper is about the leadership styles used regent in local governance in Pinrang as well as to identify factors that can affect the style of leadership of regent in the administration of local government in Pinrang. The type that will be used in this research is descriptive type which will provide an overview factual. Regent Pinrang leadership style in this case H.A.Aslam patonangi is a democratic leadership style. Factors affecting of style leadership regent in governance Pinrang others: the ability / skill work experience and work environment Keywords: leadership, democratic, work Abstrak Tulisan ini mengenai gaya kepemimpinan yang digunakan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten pinrang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang. Tipe yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yang akan memberikan gambaran factual. Gaya kepemimpinan Bupati Pinrang dalam hal ini H.A.Aslam patonangi adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang antara lain: kemampuan/skill pengalaman kerja dan lingkungan kerja. Kata kunci: kepemimpinan, demokratis, kerja PENDAHULUAN Setelah pemerintahan Orde Baru ditumbangkan pada bulan Mei 1998, Bangsa Indonesia menunjukkan kesepakatan untuk kembali ke domokrasi. Niat dan tekad untuk menggunakan demokrasi itu terlihat pada banyaknya perubahan yang mendasar di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Para pejuang reformasi yakin bahwa sistem pemerintahan modern yang demokratis dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Meski tidak ada satupun kesepakatan tertulis yang dibuat, namun kesepakatan itu telah dicapai karena tidak ada satu
pun kelompok atau organisasi sosial politik pada bulan Mei 1998 yang tidak menginginkan (menolak) demokrasi melalui demokratisasi dan reformasi. Demokrasi dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar dari berbagai krisis yang dialami Indonesia yang merupakan warisan Orde Baru. Rekonstruksi besar-besaran pun terjadi dalam tatanan pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang di kenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang–undangan, hal ini di 71
Analisis Kepemimpinan Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pinrang (M. Rijal R, Andi Samsu Alam, Andi Murfhi)
perkuat oleh Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah merupakan kesatuan pemerintah secara nasional bukan sebagai Negara bagian. Efisiensi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antara pemerintah daerah, potensi dan keanekaragamanan daerah,peluang dan tantangan persaingan global serta pasar bebas yang nantinya akan di hadapi degan di berikannya kewenangan serta hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah. Dengan berjalannya Undang-Undang tersebut ada beberapa kewenangan pemerintah pusat yang di berikan kepada pemerintah daerah yaitu 3 asas pemerintahan : desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kewenangan yang di berikan kepada peme-rintah daerah tidak sepenuhnya diserahakan secra desentralisasi, tetapi ada beberapa urusan yang masih di jalankan secara sentralistik, kewenangan yang diberikan bisa saja bertambah dan bisa juga berkurang bahkan bisa di hapuskan demi kempentingan Negara.Hadirnya UU ini juga adalah harapan demi terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam tata kelola emerintah di Indonesia. Pada pasal 24 juga di atur mengenai kepala pemerintahan dalam suatu daerah yang di sebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud untuk provinsi di sebut gubernur, untuk kota di sebut walikota dan untuk kabupaten di sebut bupati. Berngkat dari hal tersebut maka untuk menentukan kepala daerah dilakukan secara langsung di daerah masing-masing.Siapa saja memiliki hak untuk menjadi kepala daerah yang penting dapat memenuhi syarat yang telah di atur dalam Undang-Undang begitu juga terhadap masyarakat mereka berhak menentukan siapa yang dia iginkan menjadi 72
kepala daerahnya. Siapapun yang terpilih untuk menjadi kepala daerah sudah seharusnya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, agar supaya pemrintahan yang di piminnya bisa berjalan dengan baik pula dan sesuai dengan apa yang di inginkan masyarakat. Menurut Rost (1993), kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) dengan tujuan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia. Kepemimpinan sangat urgent diperhatikan dalam suatu pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah, karena kepemimpinan daerah landasan untuk melakukan aktifitas bagi seorang pemimpin. Kartono (2005:3638), mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu: (1) kekuasaan,yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu, (2) kelebihan, keung-gulan keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh kepada pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. (3) kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun anggota biasa.2 Apabila hal tersebut dapat di laksanakan dan di jalankan dengan baik maka pelaksanaan tata kelola pemerintahan akan berjalan sebagai mana yang di inginkan, Maxwel (1995:191), mengatakan bahwa ciri-ciri pemimpin yang baik adalah: 1)
Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1, Januari 2013
Pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan yang tepat. Cara paling baik untuk memiliki loyalitas personal ialah dengan memperlihatkan perhatian kepada mereka dengan kata-kata dan perbuatan; 2) Pemimpin yang baik mengetahui kebutuhan dasar bawahannya; 3) Pemimpin yang baik mampu mengendalikan keuangan, personalia, dan perencanaan; 4)Pemimpin yang baik mampu menghindari tujuh dosa mematikan. Yaitu: berusaha untuk disukai bukan dihormati, tidak minta nasihat dan bantuan kepada orang lain, mengesampingkan bakat pribadi dengan menekan peraturan bukan keahlian, tidak menjaga untuk kritik tetap konstruktif, tidak mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri orang lai, memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama, dan tidak membuat setiap orang selalu mendapat informasi. Kemudian dalam menjalankan pemerintah daerah tentunya setiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan dalam mejalankan pemerintahannya. Karena gaya kepemimpinan juga merupakan salah satu landasan bagi seorang pemimpin dalam suatu daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara-cara yang digunakan pemimpin dalam usaha mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.Pemimpin dalam menjalankan fungsinya mempunyai harapan agar bawahan dapat bergerak bersama-sama mewujudkan tercapainya tujuan organisasi pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang biasa di kemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah Inu kencana (2006), diantaranya: a) Gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan; b) Gaya otokritas dalam kepemimpinan pemerintahan; c) Gaya bebas dalam kepemimpinan pemerintahan Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperi
yang diamati. Dalam konteks ini usaha menyelaraskan persepsi di antara orang-orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi sangat penting dalam posisinya. Kabupaten Pinrang adalah salah satu dari beberapa kabupaten di Indonesia khsusnya di Sulawesi-selatan yang melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam pemilihan langsung menghasilkan yaitu A. Aslam patonangi Sebagai bupati pinrang yang secara tidak langsung kembali menduduki jabatan Bupati selama dua periode di kabupaten pinrang, dalam periode sebelumn beberapa keberhasilan dan peningkatan mampu di raih beberapa diantaranya yaitu, Juara 1 Kontes buah sesulawesi-selatan, penyandang piala ADIPURA, pemenang Kabupaten Sehat tingkat Nasional,meraih prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah (PPD) tingkat nasional periode 2013 berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) pada tahun 2014 serta meraih penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara penghargaan ini merupakan keberhasilan Bupati dalam peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pinrang. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari gaya kepemimpinan yang di jalankan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pinrang itu sendiri. Maka dari itu penting untuk selanjutnya di adakan penelitian lebih lanjut agar cara atau metode yang digunakan oleh A. Aslam Patonai selaku bupati Pinrang dalam memimpin dapat sebagai percontohan dan motivasi bagi generasi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan khususnya yang ada di daerah Pinrang. Melihat hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai : “Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pinrang”. METODE PENELITIAN
73
Analisis Kepemimpinan Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pinrang (M. Rijal R, Andi Samsu Alam, Andi Murfhi)
Metode yang digunakan dalam pemecahan adalah tipe deskriptif yang akan memberikan gambaran factual mengenai analisa gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pinrang. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini. HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Daerah Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 km persegi, memiliki daerah administratif 12 kecamatan dan terdiri 39 Kelurahan dan 69 Desa yang meliputi 98 Lingkungan dan 189 Dusun. Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap, Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare. Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang berada ±180 Km dari Kota Makassar terletak pada koordinat antara 4º10’30” sampai 3º19’13” Lintang Selatan dan 119º26’30” sampai 119º47’20”Bujur Timur. Secara perbandingan wilayah, Kabupaten Pinrang memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 196.177 ha atau 1961,77 km2, sehingga rata-rata kepadatan penduduknya adalah 184 jiwa/km2. Artinya secara rata-rata terdapat 184 orang yang menghuni 1 km2 daerah. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Tahun 2011 meningkat sebesar 3 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk Tahun 2010 mencapai 180 jiwa/km2. Kenaikan setiap tahun bertambah seiring dengan pertambahan penduduk setiap tahun, sedangkan jumlah lahan tidak berubah.Jika dilihat per wilayah, urutan 3 terbanyak jumlah penduduk paling banyak yang tercatat berada di Kecamatan 74
Watang Sawitto, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Paleteang, sedangkan jumlah penduduk terkecil yang tercatat berada di Kecamatan Batulappa. Gaya Kepemimpinan Bupati Pinrang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pinrang. Kepemimpinan kepala daerah sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan dan pembangunan suatu daerah di Indonesia. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh kepala daerah adalah tanggap terhadap kondisi politik, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat, serta tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana kepala daerah H.A.Aslam patonangi di hadapkan pada berbagai keadaan dan tantangan dalam memimpin organisasi pemerintahan daerah. Keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh kepala daerah antara lain mewujudkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagai suatu paradigma baru, yang didukukng oleh kualitas sumber daya aparatur yang prima, sumber alam, dan sumber keuangan, serta sarana dan prasarana yang memadai, yang mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kedhidupan masyarakat melalui program dan strategi pelayanan dan pemberdayaan. Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, tentunya setiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan yang digunakan dalam memimpin daerahnya. Penggunaan gaya kepemimpinan yang tepat tentunya akan membawa kemajuan bagi masyarakat yang ada di daerah. Karena setiap gaya kepemimpinan berdampak pada system penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menyadari hal tersebut, kepala daerah, Bapak H.A.Aslam Patonangi selaku kepala daerah dan sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan di daerah, dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja bawahannya.
Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1, Januari 2013
Disamping itu, juga mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta menjadi fasilitator dalam rangka efektifitas penyelenggaraan peme-rintahan demi terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati pinrang. Pada dasarnya suatu tata pemerintahan daerah selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitupun dengan gaya kepemimpinan kepala daerah yang selalu dipengaruhi oleh banyak hal dalam menjalankan pemerintahannya. Bupati atau kepala daerah merupakan orang yang selalu menjadi fokus oleh semua staf-staf yang ada diberbagai instansi. Olehnya itu seorang bupati atau kepala daerah selalu dituntut agar mampu menjadi pemimpin yang terampil mempengaruhi bawahannya dalam memberikan pelayanan kepada masyrakat. Bapak H.A.Aslam patonangi yang merupakan Bupati atau kepala daerah di Kabupaten Pinrang berupaya menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya dengan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mencanangkan beberapa prograng yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kabupaten pinrang. Dalam memimpin Kabupaten pinrang, Bapak H.A.Aslam patonangi selalu berupaya untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemeritahan daerah di Kabupaten Pinrang. Hal tersebut diperoleh oleh beberapa SKPD dan masyarakat yang nota bene adalah orang yang sering berinteraksi dengan bapak H.A.Aslam patonangi untuk persoalan pemerintahan Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dan keterampilan profesionalisme yang tinggi yang dikarakteristikkan dengan pengetahuan dan keterampilan yangbaik.
Mempunyai kemampuan perencanaan yang baik, koordinasi, evaluasi dan organisasi bawahan dengan baik sekaligus juga sebagai support sistem dan role model yang baik bagi bawahannya. KESIMPULAN Secara garis besar beberapa perilaku bapak H.A.Aslam patonangi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang mengarah kedalam cirri-ciri pemimpin yang demokratis. Mulai dari pengambilan keputusan dan pemberian motivasi. Hal tersebut tentunya hal tersebut tak lepas dari kemauan dan usaha beliau dalam proses penyelenggaraan kepemimpinan. Adapun yang dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 1) Gaya kepemimpinan Bupati Pinrang dalam hal ini H.A.Aslam patonangi adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Dimana sesuai dengan beberapa indikator yang ditemukan dlam penelitian ini. Hal tersebut antara lain: a) Pemberian motivasi: Dalam pelaksanaan pemerintahannya bapak H.A.Aslam patonangi selalu memberika penghargaan atau insentif kepada pihak yang berprestasi dan yang bekerja maksimal serta jiwa kepedulian social beliau kepada bawahan dan masyarakat kabupaten pinrang; b) pengambilan keputusan: Keterbukaan bapak H.A.Aslam patonangi dalam menerima saran atau ide dari SKPD atau pejabat-pejabat dan masyarakat yang terkait dalam pemerintahannya dan kemampuannya dalam menghadapi permasalah yang dihadapi. Berangkat dari indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bapak H.A.Aslam Patonangi menganut gaya kepemimpinan demokratis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang. Dimana beliau selalu mengutamakan musyawarah mupakat dalam pengambilan keputusan di setiap fenomena pemerintahan.
75
Analisis Kepemimpinan Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pinrang (M. Rijal R, Andi Samsu Alam, Andi Murfhi)
Faktor yang mempengaruhi gaya kempemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang antara lain: a) Kemampuan/skill: Selama pemerintahannya, Bapak H.A.Aslam Patonangi selalu berupaya menempatkan pejabat sesuai dengan disiplin ilmunya dan kemampuannya untuk komitmen dalam menjalankan visi dan misi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang; b) Pengalaman kerja: dalam hal ini pengalaman bapak H.A.Aslam patonangi dalam bidang pemerintahan sebagi mantan camat yang mengatur pemerintahan di kecamatan sehingga berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan nya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang; c) Lingkungan kerja: hal ini merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi gaya kepemimpinan H.A. As-lam Patonangi mengingat bahwa pengalaman dari lingkungan pemerintahn di kecamatan yang tentunya mempunyai tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan sehingga dari hal tersebut membantu beliau dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang itu sendiri. DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. (2007). Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Bella, Rohana. (2002). Potensi Objek Pendapatan Asli Daerah (Retribusi) Kota Makassar. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Brannen, Julia. (1996). Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Samarinda: Pustaka Pelajar. Djaenuri,
76
Aries, dkk. (2003). Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta:
Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Farian, Endi. (2010). Skripsi. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten X Halim, Abdul. (2009). Problem Desentralisasi dan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM. Haris, Syamsuddin. (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Jakarta: LIPI Press. Kaho, Josef Riwu. (1991). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: CV. Rajawali. (2010). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
