ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SAPI POTONG DI KABUPATEN KLATEN DEVELOPMENT POLICY ANALYSIS AGRIBISNESS CATTLE IN THE DISTRICT KLATEN Herry Surya, Siswanto dan Agus Setiadi Program Studi Magister Agribisnis, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang Jl. Imam Bardjo, SH. No. 5 Semarang 50241 ABSTRAK Kebijakan pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten Klaten mempunyai peran penting untuk mewujudkan progam pemerintah yakni swasembada daging 2014. Tujuan Penelitian : 1). Mengetahui implementasi kebijakan betina produktif, kebijakan rumah pemotongan hewan, kebijakan inseminasi buatan IB, kebijakan revitalisasi puskeswan,kebijaakan SDMnak, kebijakan pembuatan pakan, kebijakan vaksinasi missal, kebijakan pemetaan potensi penggembalaan dan tanaman hijau pakan, kebijakan pemenuhan jumlah dan tenaga tenaga penyuluh, kebijakan perbaikan frekuensi dan pelatihan.2). Mengetahui peran lembaga perbankan yang terkait dengan pengembangan sapi potong di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pedekatan survei dan menganalisis, merekapitulasi data dari responden secara diskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan Analisis Hirarkhi Proses (AHP). Data Primer yang digunakan penelitian ini berupa observasi (pengamatan), Interview(wawancara) serta pengisian kuisioner oleh responden. Data Sekunder diperoleh dari literature yang dijadikan studi pustaka. Hasil Penelitian adalah1). Implementasi Kebijakan yang terkait UU No. 18 Tahun 2009 yakni Kebijakan Betina produktif, Kebijakan Rumah Pemotongan Hewan, Kebijakan Inseminasi Buatan (IB), Kebijakan SDMnak,; 2).Kredit usaha Khusus sapi potong yaitu Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) sebesar 5% dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebesar 6% oleh Bank BRI dan Bank Jateng yang mendukung, berpartisipasi dalam progam pencapaian swasembada daging 2014. Kata Kunci : Kebijakan, Pengembangan, Agribisnis, Sapi Potong, Kabupaten Klaten. ABSTRACT Policy development agribusiness beef cattle in Klaten regency had in important about a government progam that self sufficiency of meat 2014. Research purposes : 1. Know implementation policy semale productive, policy a slaughtering house, policy artificial insemination ( IB), revitalization centres animal, policy resource breeders, policy making feed, policy vaccinates instance, policy mapping potential pastorate and plants green fodder, policy fulfillment number and exertion counselors, policy repair the frequency and training. 2) know the role of banking institutions related to the development of beef cattle in the Klaten Regency. This research uses repurposed survey and analyze, Recapitulation of the data from respondents in qualitative and quantitative discribe using the analysis of that hierarchy process (AHP). The primary Data used in this research is the observation of the Interview (interview) as well as filling questionnaire by respondents. Secondary Data obtained from the literature that made the study of the literature. An research result of 1 ). The implementation of the policy related to act no 18 /2009 policy productive, female policy a slaughtering house, a policy of artificial insemination (IB ); 2) .kredit special beef cattle namely business credit a breeding establishment of an ox amounting to 5 % and credit food security and energy amounting to 6 % by BRI bank, Jateng Bank in favor of, and bank Participate in progam sufficiency meat 2014. Keywords: Policy, Development, Agribusiness, Beef Cattle, Klaten Regency.
67
,Vol. 31, No. 1 Maret 2013
PENDAHULUAN Pencanangan program Swasembada Sapi tahun 2010-2014 merupakan salah satu dari lima program utama Kementrian Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan melakukan Selama kurun waktu tahun 2010-2014 telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mencapai swasembada daging yang ditargetkan akan dapat diwujudkan pada tahun 2014. Kebijakan betina produktif sebagai bentuk program tunda potong, hal ini dilakukan dengan cara membeli sapi betina produktif dan dikembangkan kembali pada peternak. Peternak yang dapat mengikuti program sesuai persyaratan yang selama ini sudah ada dengan tetap memperhatikan dampak akhir yaitu meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi serta pengembalian lancar. Program pemotongan betina produktif diharapkan menurun 10% pada tahun 2013 dan 5% pada tahun 2018 (Dinas dan Kesehatan Hewan NTB, 2009). Pemahaman terhadap Penyediaan pangan hewani di Indonesia dan upaya mencapai kemandirian atau swasembada memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan sangat strategis dalam kehidupan berbangsa, adanya pemahaman Masyarakat Kabupaten Klaten tentang pentingnya asupan gizi, hal ini menyebabkan terjadi pola konsumsi rumah tangga kearah peningkatan konsumsi protein hewani seperti susu, daging dan telur (SDT). Sapi merupakan salah satu hewan ternak ruminansia yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan dan asupan gizi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan kebijakan pengembangan sapi potong oleh karena itu penelitian ini tentang
kebijakan pengembangan agribisnis sapi potong. Kebijakan yang diambil dan mempunyai tujuan diantranya yaitu meningkatkan insentif kepada peternak sapi potong agar mereka bergairah beternak dan meningkatkan produktifitasnya. Pengembangan peternakan sapi potong dilakukan bersama oleh pemerintah, masyarakat (peternak skala kecil), dan swasta. Pemerintah menetapkan aturan main, memfasilitasi serta mengawasi aliran dan ketersediaan produk, baik jumlah maupun mutunya agar memenuhi persyaratan halal, aman, bergizi, dan sehat. Swasta dan masyarakat berperan dalam mewujudkan kecukupan produk peternakan melalui kegiatan produksi, impor, pengolahan, pemasaran dan distribusi produk sapi potong (Bamualim et al,. 2008). Pengembangan suatu jenis usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dukungan aturan dan kebijakan (rules and policies) Pemerintah (government) sebagai lembaga legislatif berperan penting, selain lembaga penelitian dan perguruan tinggi (Amar 2008), Kuswaryan (2006) menyatakan, kebijakan pemerintah dalam pembangunan peternakan masih bersifat top down. Kebijakan publik yang didasarkan hasil riset dengan melibatkan stakeholder dan pembuat kebijakan melalui forum dialog, kemudian hasilnya diagendakan sehingga dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan nasional, regional, dan internasional. Menurut Rustijarno dan Sudaryanto (2006), kebijakan pengembangan ternak sapi potong ditempuh melalui dua jalur. Pertama, ekstensifikasi usaha ternak sapi potong dengan menitikberatkan pada
Herry Surya, Siswanto dan Agus S.; Analisis Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong
68
peningkatan populasi ternak yang didukung oleh pengadaan dan peningkatan mutu bibit, penanggulangan penyakit dan parasit ternak, peningkatan penyuluhan, bantuan perkreditan, pengadaan dan peningkatan mutu pakan atau hijauan, dan pemasaran. Kedua, intensifikasi atau peningkatan produksi persatuan ternak melalui penggunaan bibit unggul, pakan ternak, dan penerapan manajemen yang baik.
Agribisnis adalah kegiatan bisnis yang komoditasnya agro berkaitan erat dengan agro (Said dan Intan, 2001) menurut Suryanto (2004), Agribisnis Agribusiness adalah usaha pertanian dalam arti luas mencakup ( semua kegiatan mulai dan pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pada kegiatan budidaya produksi usahatani, kegiatan pengolahan hasil dan kegiatan pemasarannya.
Kerangka Konseptual
Riset empiris (1) Inovasi & studi kasus aplikasi (2)
Teori dan fakta/data
Pembelajaran interaktif & dukungan kebijakan (3) Regional, Nasional & Internasional
Pembinaan SDM
Informasi
Gambar 1. Kerangka Konseptual Langkah Perumusan Kebijakan Publik Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Sapi Potong. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui implementasi kebijakan Sapi Potong di Kabupaten Klaten, mengetahui peran lembaga perbankan yang terkait dengan pengembangan sapi potong di Kabupaten Klaten. METODOLOGI PENELITIAN Metode Penelitian Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan survei ( kuisioner sebagai alat bantu). Data diperoleh melalui wawancara dengan yang dihasilkan pada tahun 2011 sampai
69
dengan tahun 2013, yang diolah sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri dukungan Dinas Peternakan, Peternak sapi potong lembaga perbankan di Kota Klaten. Metode Analisis Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Saaty (1993), Analisis hierarki Proses (AHP) didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub
,Vol. 31, No. 1 Maret 2013
kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi Karakteristik Peternak Sapi Potong di Kabupaten Klaten Penelitian ini berada pada empat kecamatan yang terletak di Kabupaten
Klaten yakni meliputi kecamatan Kemalang, Karangnongko, Prambanan dan Jatinom. Responden dalam penelitian di empat kecamatan tersebut kurang lebih 110 peternak sapi potong, waktu pemeliharaan sapi dalam kurun waktu satu periode.
Tabel 1 Rekapitulasi data responden peternak berdasarkan tujuan beternak Tujuan Beternak Kecamatan Karangnonko Kemalang Jatinom Prambanan Total
Usaha Pokok Jml Org 4 3 7 2 16
Tabungan %
Jml Org
12,5 9,67 21,21 10 13,34
10 13 10 13 38
Sampingan % 31,25 41,93 30,30 25 32,12
Jml Org 18 15 16 15 62
% 56,25 48,38 48,48 65 54,52
Sumber : Data primer , tujuan beternak diolah 2013.
Peternakan belum ditempatkan sebagai prioritas mata pencarian utama. Tantangan bagi pemangku kebijakan didunia peternakan terutama sapi potong untuk dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa sebenarnya peternakan mampu memberikan hasil yang jauh lebih baik dengan strategi yang tepat sasaran. Penempatan usaha peternakan sebagai usaha sampingan sangat berpengaruh terhadap keseriusan usaha sehingga hasil yang didapat tidak maksimal yang pada akhirnya kontribusi terhadap pendapatan peternak tidak maksimal (Suryana, 2009). Dukungan Pemerintah (Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Klaten). Keberhasilan pembangunan peternakan ditentukan oleh beberapa komitmen dan niat dari decision maker (pembuat keputusan) serta seberapa kuat usaha yang akan dilakukan untuk
mewujudkan komitmen. Pengaturan penyelenggaraan peternakan di Kabupaten Klaten juga telah diatur dalam perda yang merujuk pada UndangUndang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Peternakan dan pertanian Kabupaten Klaten juga telah berusaha mendata keluar masuk ternak sapi dari kabupaten Klaten. Perlindungan betina produktif dirasa masih belum optimal karena belum semua pemotongan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan pemerintah dan tidak adanya kompensasi bagi peternak yang menjual ternak produktif miliknya kepada jagal. Jagal nakal yang memotong betina produktif masih terjadi dengan alasan lebih menguntungkan karena harga sapi betina lebih murah sedangkan harga dagingnya sama dengan harga daging dari sapi jantan. Kejadian ini akan tetap berlangsung selama tidak ada
Herry Surya, Siswanto dan Agus S.; Analisis Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong
70
penegakkan regulasi atau aturan yang jelas terkait pelarangan pemotongan betina produktif. Terkait kebijakan pengembangan sapi potong, kebijakan pembangunan peternakan di Kabupaten Klaten telah berusaha disinergikan dengan rencana pembangunan peternakan ditingkat vertikal. Observasi mengenai kebijakan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Klaten mengenai pengembangan sapi potong sebagai berikut: Observasi mengenai kebijakan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Klaten mengenai pengembangan sapi potong sebagai berikut : UU no. 18 Tahun 2009 mengenai pembangunan Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Klaten sudah mensinergikan antara Undang-Undang No. 18 tahun 2009 (99 Pasal) dengan UU No. 16 tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan (34 Pasal); Peraturan menteri pertanian nomor 36 /permentan /OT.140/8/2006 tentang system pembibitan ternak nasional, Peraturan menteri pertanian nomor 54/permentan /OT.140/8/2006 tentang pedoman pembibitan sapi yang baik (good Breading Pratice), Peraturan menteri pertanian Nomor 35 /permentan /OT .140/7/2011; Peraturan menteri pertanian nomor 96/permentan /OT.140/1/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang pedoman pengelolaan dana Bantuan Sosial kementerian pertanian 2012; Kebijakan yang sudah diimplementasikan dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Klaten yakni sebagai berikut: 1. Kebijakan Betina Produktif
71
Kebijakan Betina Produktif yakni pemberian insentif (Pemberian stimulan dana kepada pemilik sapi bunting diatas 5 bulan) kebijakan betina produktif ini mendapat anggaran di Tahun 2011 yang mendapat 3 kelompok, Kelompok penerima di Kabupaten Klaten Tahun 2011 sebagai berikut : 1) Kelompok peternak Adil Makmur ( Kecamatan Kemalang) 2) Kelompok peternak Lumintu ( Kecamatan Kemalang ) 3) Kelompok peternak Rejoso ( Kecamatan Jogonalan ) Dasar Hukum Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 pasal 18 ayat (2). 2. Kebijakan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) RPH Kabupaten Klaten jam beroperasi mulai jam 24.00 WIB sampai Jam 04.00WIB dengan jumlah penyembelihan sekitar 5 sampai 6 ekor setiap hari sapi yang disembelih dengan jenis Peranakan Ongole (PO), persilangan Sinmental (SPO), Persilangan Limosine (LPO). 3. Kebijakan (IB) Inseminasi Buatan Dinas Petertanian dan Peternakan Kabupaten Klaten misalnya Melalui UPTD 5 ( Kecamatan Jatinom) memaksimalkan petugas ekseminator. 4. K e b i j a k a n R e v i t a l i s a s i Puskeswan ( Pusat Kesehatan Hewan ) Kebijakan Revitalisasi ini berupa pembangunan gedung untuk
,Vol. 31, No. 1 Maret 2013
5.
6.
7.
8.
pengembangan sapi yang turut mendukung progam swasembada sapi di tahun 2014 yakni berupa bangunan yang berada di Desa Glagah Kecamatan Jatinom, desa Jiwan Kecamatan Karangnongko, Desa Sajen kecamatan Trucuk, dan desa Tambang kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten . Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia Peternak (SDMnak) Kebijakan SDMnak ini berupa pemanfaatan limbah pertanian,dimana dinas pertanian dan peternakan kabupaten Klaten mengirim 10 orang untuk mengikuti pelatihan di Dinas Provinsi. misalnya pelatihan IB. Kebijakan pengolahan pembuatan pakan Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Klaten melalui dinas pertanian dan petenakan dengan cara menfasilitasi membuat pakan dengan teknologi modern yang bertempat di dua kecamatan yakni Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Jatinom. Kebijaksanaan Vaksinasi Masal Kebijakan Vaksinasi masal ini dilakukan oleh dinas pertanian dan peternakan oleh petugas teknik dilapangan sebanyak dua kali dalam satu tahun Jenis vaksin antrak, brusela. Kebijakan Pemetaan potensi pengembangan padang penggembalaan dan tanaman hijauan pakan. Kebijakan Pemetaan potensi pengembangan padang penggembalaan dan tanaman hijauan pakan disetiap daerah a t a u w i l a y a h y a n g memungkinkan, meliputi
kecamatan Jatinom, Kecamatan Karangnongko,Kecamatan Kemalang, Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Tulung. 9. Kebijakan Pemenuhan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh. Kebijakan Pemenuhan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh, hal ini telah dikerjakan oleh penyuluh polifalen ( Penyuluh yang bertanggung jawab pada sektor peternakan dan pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Klaten) 10. Kebijakan Perbaikan intensitas dan frekuensi pelatihan. Kebijakan Perbaikan intensitas dan frekuensi pelatihan khususnya penyediaan hijauan sesuai dengan peningkatan populasi ternak sapi. Swasembada daging sapi akan dicapai dan dapat dipertahankan bila populasi dan mutu ternak sapi potong berkembang lebih cepat atau minimal sama dengan peningkatan kebutuhan dan memaksimalkan pakan, IB, pengawasan pengeluaran ternak. Dukungan lembaga Perbankan Kabupaten Klaten Tahun 2013. Bank BRI, Bank Jateng, Bank Klaten, Bank Mandiri dan Bank BTN. Menunjukan hasil bahwa usaha peternakan adalah suatu jenis usaha yang dapat didanai dari pinjaman perbangkan tersebut komitmen terhadap perbankan komitmen terhadap perkembangan agribisnis sapi potong bank menyatakan sangat mendukung, hal ini disebabkan karena pada dasarnya semua orang dapat menjadi nasabah bank dan dapat mengajukan kredit selama selama memenuhi persyaratan
Herry Surya, Siswanto dan Agus S.; Analisis Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong
72
yang ditentukan.Komitmen terhadap pengembangan agribisnis sapi potong diharapkan dapat menjadi pendorong keberhasilan swasembada daging sapi meskipun ditingkat peternak masih dirasakan belum optimal. Nurkholis (2011) menyatakan bahwa kredit usaha pembibitan sapi potong KUPS (Kredit Usaha Pimbibitan Sapi Potong )masih belum maksimal pelaksanaanya akibat komitmen pebankan yang belum sepenuhnya terwujud dan masih banyak ajuan dari peternak yang belum terealisasi akibat menunggu persetujuan bank penyalur. Kredit khusus untuk peternakan sapi potong dapat dilayani di BRI, Bank Jateng, Bank Klaten., sedangkan Bank BTN dan Bank Mandiri tidak mengucurkan progam sejenis karena selain tidak ada progam juga karena tidak ditunjuk oleh pemerintah dalam hal penyalurannya. Perlakuan khusus terhadap peternak yang mengajukan kredit usaha peternakan sapi potong dilakakuan oleh dua bank yakni bank Jateng dan Bank BRI karena ada progam KUPS (Kredit Usaha Pimbibitan Sapi Potong) dan KKPE sedangkan 3 bank lainnya menyatakan bahwa posisi nasabah pada dasatnya sama sehingga tidak ada perlakuan khusus besarnya suku bunga yang dikenakan kepada nasabah ditentukan berdasarkan besaran BI rate, kebijakan policey pemerintah dan kebijakan perusahaan. Semua responden menyatakan sebagai bagian dari pelayanan prima perusahaan maka apabila ada nasabah yang akan meminjam modal di bank maka akan diberikan layanan baik. IWAPI (2012) menyatakan besaran bunga bagi besaran usaha mikro menengah idealnya berada pada kaisaran satu digit yaitu maksimal kisaran 8-9% agar dapat lebih berkembang. Beberapa pinjaman yang
73
dapat diakses oleh peternak dari lembaga keuangan tersaji dalam Tabel 2. dibawah ini Pihak bank responden menyatakan akan merasa kesulitan memenuhi suku bunga ideal maksud tanpa ada bantuan atau subsidi dari pemerintah dan mudah memenuhi masing – masing responden jangka waktu pinjaman yang ideal bagi peternak menurut perbankan adalah 1-2 tahun 60% respondenya. Besarnya biaya operasional perbankan yang relative besar mulai dari operasional perusahaan gaji karyawan yang tinggi serta hadiah yang diprogamkan bagi nasabah tiap tahunnya, hal ini karena nasabah di Indonesia masih memilih menginvestasikan dananya di bank yang mampu memberikan buga tinggi dan hadiah yang menggiurkan ini menjadi penyebabnya ( Saragih, 2010). Pemerintah pada saat ini telah membuat progam Kredit Ketahanan Pangan dan Energy (KKPE) yang diluncurkan pada tahun 2007, KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi potong dan perah yang diluncurkan tahun 2009, KUR (Kredit Usaha Rakyat), pengembangan usaha agribisnis pedesaan (2009) yang berintegrasi dengan progam PNPM pedesaan. Besarnya bunga KKPE adalah 6% /tahun KUPS sebesar 5% per tahun dan KUR berkisar 13% - 22%. Anggaran yang dialokasikan untuk progam ini masih belum semua terserap. Hal ini karena berbagi hal diantara informasi yang komprehensif terkait progam sasaran dan teknis pengajuan belum semua sasaran tersentuh, ketidak beranian menanggung resiko hutang, persyartan agunan yang berat dan birokrasi yang masih berjenjang. Departemen keuangan (2010) menjelaskan bahwa yang berhak mendapat KUPS adalah kelompok tani dan koperasi.
,Vol. 31, No. 1 Maret 2013
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Perbankan 2013 Kabupaten Klaten (Kota). Uraian
Lembaga Keuangan %
*B (Bank)
Komitmen Perbankkan Bagi Uspet Sangat dukung Ikut partisipasi Usaha Petemakan Dapat Didanai Ya, dgn syarat berlaku Ya, jika ada program Khusus Tidak ada Kredit Khusus Pengusaha Sapi potong Ada, dg agunan Ada, diperketat Ada rekomendasi Tidak ada Perlakuan Khusus Bagi Peternak Tidak ada, nasabah sama Tidak, resiko tinggi Ada, program khusus Ada, empati Besaran bunga bagi (credit) lkut kctiganya Mengikuti BI rate, KBJK pemerintah Kebibakan Perusahaan Suku Bunga Edial Bagi peternak 5-7% 8-9% 10-11% 12-13% Lama Pinjaman Ideal l-2 tahun 2-3 tahun 3-4 tahun 4-5 tahun Jenis Kredit Sapi Ada KKPE/KUPS
BRI
B.Jateng
B.Klaten
Mandiri
BTN
Org
1
1
1
1
4
80,0 20,0
1
1
1
1
1
5 0 0
100,0 0,0 0,0
1
1
1
1
4 0 1
80,0 0 0,0 20,0
1
1 1 1 1
20,0 40,0 20,0 20,0
1
4 0 0,0 1
80,0 0,0
3 2 0 1
60,0 20,0 0,0 20,0
3 0 0 2
60,0 60,0 0,0 40,0
2
40,0
1
1
1
1 1 1 1
1
1
0 1 1
1
1
I 1
1
1
1
1 1 1 1
1
20,0
Sumber : Data Primer diolah Bank BRI, Bank Jateng, Bank Klaten, Bank Mandiri, BTN.2013
Herry Surya, Siswanto dan Agus S.; Analisis Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong
74
KESIMPULAN Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pertanian dan peternakan yang salah satunya berlandaskan pada Undang-undang No. 18 tahun 200 perlu ketegasan aparat hukum dalam penangananya (konsistensi kebijakan pembangunan peternakan sapi potong). Perbankan telah berpartisipasi khususnya Bank BRI dan Bank Jateng yang memberikan fasilitas kredit untuk peternakan sapi seperti KKPE (6%) dan KUPS (5%) untuk mendukung Progam Pemerintah yakni swasembada daging 2014. Saran Perlu adanya dukungan Kebijakan dari Kabupaten Klaten dan Pemerintah P r o v i n s i J a w a Te n g a h u n t u k pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Kabupaten Klaten misalnya dengan kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada pengembangan agribisnis sapi potong Progam KUPS dan KKPE ini perlu disosialisasikan, dikordinasikan antara pemerintah kabupaten dan perbankan agar informasi ini bisa tersebar dan dimanfaatkan peternak lebih luas lagi, dimana pembinaan secara teknis bisa lebih terkontrol. . DAFTAR PUSTAKA Amar, A.L. 2008. Strategi penyediaan pakan hijauan untuk pengembangan sapi potong di Sulawesi Selatan. A.L. Amar, M.H. Husain, K. Kasim, Marsetyo, Y. Duma, Y. Rusyantono, Rusdin, Damry, dan B. Sundu (Ed).
75
Pengembangan Sapi Potong untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2008− 2010. Prosiding Seminar Nasional, Palu 24 November 2008. Kerja Sama antara Universitas Tadulako, Sub Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah. Hal. 172−179. Bamualim, A.M., B. Trisnamurti, dan C. Thalib. 2008. Arah penelitian pengembangan sapi potong di Indonesia. A.L. Amar, M.H. Husain, K. Kasim, Marsetyo, Y. Duma, Y. Rusyantono, Rusdin, Damry, dan B. Sundu (Ed). Pengembangan Sapi Potong untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2008−2010. Prosiding Seminar Nasional, Palu, 24 November 2008. Kerja Sama antara Universitas Tadulako, Sub Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah. Hal. 4−12. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Klaten 2013. Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2009 Kuswaryan S dan Tawaf, 2006. Kendala kecukupan daging 2010. B. Suryanto, Isbandi, B.S. Mulayatno, B. Sukamto, E. Rianto, dan A.M. Legowo (Ed.). Pemberdayaan Masyarakat Peternakan di Bidang Agribisnis untuk Mendukung Ketahanan Pangan.
,Vol. 31, No. 1 Maret 2013
