ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SIMPANG LIMA KABUPATEN PATI

DIALOGUE JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SIMPANG LIMA KABUPATEN PATI Mualim, Kismartini ABSTRAK This research is a result of observation towards sidewalk traders at Simpang Lima area, Pati Regency, as well as finding alternatives as a recommendation for the government of Pati Regency related to the development of Simpang Lima area. This effort is of importance since the number of these traders has been increasing significantly, causing the serious untidiness of the area. Besides it has also been causing various problems related to the regencial law enforcement and horizontal conflict among these traders. Policy recommendation was found through policy analysis method, based on technical, economic and financial, administrative, as well as political feasibilities. It is suggested among others that the number of these traders should be limited, area zonation is applied, while traders from out of town is banned. Keywords: sidewalk traders, policy analysis.

A. PENDAHULUAN Sektor informal secara sederhana adalah sebuah konsep yang digunakan untuk merujuk segala kegiatan yang tidak masuk dalam sektor formal, yaitu sektor yang telah terorganisir, terdaftar dan telah berbadan hukum. Sedangkan pengertian sektor informal dikembangkan dari karakteristik pelakunya yang berpendidikan rendah, modal usaha yang kecil, manajemen usaha Alamat Korespondensi : MAP Undip Telp : 024-8452791 Email : [email protected] 35

yang sangat sederhana, serta kerap kali tidak berbadan hukum. Sektor informal dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan konteks dan sudut pandang. Yaitu perekonomian informal, perekonomian tak beraturan, sektor tak terorganisir, ataupun pekerjaan yang tidak pasti. Dari nama-nama tersebut, sektor ini menuju pada unit ekonomi dan pekerja yang terlibat dalam bermacam aktifitas komersial dan pekerjaan yang beroperasi diluar bidang formal. (Suharto, 2005). Salah satu dari sektor yang merupakan sub-grup sektor informal

“Dialogue ” JIAKP, Vol. 5, No. 1, Januari 2008 : 35-53

sendiri yang paling dominan di negara ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Bagaimanapun aktifitas mereka yang kebanyakan tidak terdaftar dalam perhitungan income negara, masih menjadi sebab utama sektor ini disebut informal. Alasannya bahwa aktifitas ini hampir selalu berada diluar lingkup peraturan dan perlindungan negara. Bahkan ketika aktifitas mereka terdaftarpun, sektor informal ini tidak mengikuti perlindungan buruh, keamanan kerja dan langkahlangkah perlindungan lainnya. (ILO, 1998; UNDP, 1997; dalam Suharto, 2005). Dalam perkembangannya PKL tumbuh pesat di pusat-pusat kota. Apalagi semenjak krisis ekonomi melanda, profesi sebagai PKL ini semakin diminati. Hal ini dipertegas dengan mudah ditemuinya konsentrasi-konsentrasi PKL di pinggir-pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan, hingga menjarah ruang publik (Public Space), yang sebenarnya tidak ditujukan sebagai tempat untuk berjualan. Berbagai variasi komoditas yang mereka jual, mulai dari makanan, minuman, mainan anak, pakaian, sepatu, sandal, tas ,barang-barang elektronik hingga jasa penyewaan mobil-mobilan untruk bermain anakanak. Kemunculan PKL ini kemungkinan disebabkan oleh dua faktor. Pertama, menjadi PKL itu menguntungkan. Kedua, untuk menghindari birokrasi yang rumit

berkaitan dengan tetek bengek prosedur yang harus dipenuhi ketika ingin mendirikan usaha yang formal dan legal. Istilah PKL ini memang sengaja dimunculkan untuk membedakannya dengan para pedagang yang lain yang menetap, tetapi lebih permanen, formal dan legal. Sedangkan para PKL pada umumnya bersifat non-formal dan illegal. Keberadaan PKL ini sebenarnya menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi retribusi yang diterima dari aktifitas PKL ini dapat menjadi pendapatan bagi daerah, disisi lain masalah-masalah yang muncul akibat dari aktifitas PKL ini sering membuat PKL dipojokkan sebagai biang dari semua masalahmasalah tersebut, yang akhirnya memaksa mereka harus berhadapan dengan petugas kentetraman dan ketertiban (Tramtib) atau Satpol PP setempat. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pengunaan tipe ini berkaitan dengan tujuan penelitian ini yaitu mengkaji berbagai permasalahan seputar upaya untuk melakukan penataan PKL di kawasan Simpang Lima Pati, guna menemukan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat direkomendaskan bagi para penentu kebijakan. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik bola salju (snow bowling) yaitu pengambilan subjek penelitian yang bisa bertambah 36

Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Mualim, Kismartini)

dalam dan selama proses penelitian berlangsung. Penggunaan teknik sampling ini dimaksudkan untuk memperoleh variasi yang sebanyakbanyaknya, jadi satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas info yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya hubungan informasi yang ditemui. Informan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah informan yang berasal dari lingkungan DIPENDA Kab. Pati, Satpol PP Kab. Pati, BAPPEDA Kab. Pati, Bagian hukum Kab. Pati, Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Diskimpras) Kab. Pati, Dinas Kesejahteraan Sosial (Diskessos) Kab. Pati, Paguyuban PKL Simpang Lima Pati serta masyarakat umum Kota Pati. Semua data dikumpulkan melalui observasi, pemanfaatan dokumen-dokumen yang terkait dan wawancara mendalam kepada informan yang dituju. Kemudian data yang telah didapatkan dianalisis dengan menggunakan tekhnis analisis domain dan taksonomis. B. PEMBAHASAN Sebuah analisis kebijakan publik sangat membutuhkan kajian yang komprehensif. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah alternatif kebijakan yang tepat sasaran. Mengacu kepada Dunn, analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan 37

argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Ruang lingkup analisis kebijakan pada umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab dan akibat suatu kebijakan. Merujuk pada Quade (dalam suharto, 2005), analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Dengan demikian analisis kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang terencana dan sistematis untuk menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar-dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan baik sebelum, sedang berlangsung, maupun setelah kebijakan itu diterapkan. Dalam melakukan analisis kebijakan, seorang analis juga dapat menentukan terlebih dahulu model analisis kebijakan apa yang akan dilakukannya. Menurut Badjuri dan Yuwono, berdasarkan model perumusan kebijakan, disebutkan bahwa terdapat tiga model dasar dalam analisis kebijakan publik, masing-masing yaitu :


1. Model Rasional Komprehensif, dimana secara umum model ini berasumsi bahwa pembuatan keputusan yang rasional harus mendasarkan diri pada informasi yang kompre-hensif. Dimana keputusan yang rasional adalah keputusan yang sangat berdimensi ekonomis yaitu efisien dalam arti menguntungkan secara ekonomi. 2. Model Inkremental, yaitu model yang mendasarkan diri pada paradigma berpikir bahwa kebijakan publik merupakan perbaikan dari berbagai kebijakan yang sudah ada. Ini artinya kebijakan bermodel inkrementalis merupakan kebijakan yang bersifat evolutif dan cenderung reaksioner terhadap kelemahan yang ada sebelumnya. 3. Model Campuran (Mixed Scanning Model), merupakan model analisis yang mendasarkan aplikasi pembuatan kebijakan dengan menggunakan kedua model (rasional dan incremental) secara fleksibel tergantung dari masalah dan konteks yang dihadapinya. Dalam kondisi yang menuntut kebijakan yang berdimensi luas kedepan, model rasional komprehensif yang dipakai, sedang jika membutuhkan kebijakan yang meningkat secara bertahap model yang digunakan ialah model inkremental.

Selain kajian komprehensif, dan penentuan model analisis yang dilakukan, dalam melakukan analisis tersebut juga dibutuhkan tahapantahapan analisis yang dapat memudahkan seorang analis kebijakan publik dalam melakukan pekerjaannya. Dalam melakukan analisis kebijakan publik kali ini, penulis merujuk pada tahapan analisis kebijakan publik yang disampaikan oleh Brigman & Davis (dalam Badjuri & Yuwono, 2003). Menurut Brigman & Davis, tahapan analisis tersebut meliputi tahap : 1. Memformulasikan Masalah Kebijakan. Memformulasikan masalah kebijakan ini merupakan langkah pertama dalam melakukan analisis kebijakan. Hal ini merupakan pekerjaan yang sangat krusial, karena jika terjadi kesalahan dalam memformulasikan masalah maka dengan sendirinya kebijakan publik yang akan diterapkan terjadi kesalahan pula. 2. Menentukan Tujuan dan sasaran. Penentuan tujuan dan sasaran kebijakan ini penting dilakukan karena akan menentukan panduan, arah tindakan dalam implementasi dan evaluasi kebijakan publik. 3. Mengidentifikasi Parameter Kebijakan. Identifikasi parameter kebijakan penting dilakukan dalam rangka 38


melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah proposal kebijakan. Parameter ini dapat diturunkan dari indikatorindikator yang mengarah pada pertanyaan-pertanyaan seperti relevansi kebijakan dengan kondisi sebenarnya, konsekuensi dari pilihan kebijakan baik dari sisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, dan tingkat kesulitan pilihan kebijakan tersebut jika dilakukan. 4. Mencari Alternatif Kebijakan. Tahapan ini membutuhkan penelitian yang serius dan mendalam. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon yang mungkin dilakukan. Dalam mencari alternatif kebijakan ini dapat dilakukan melalui studi pustaka, diskusi dengan pakar kebijakan pulik dan orang- orang yang berkompeten lainnya, hingga melakukan konsultasi publik dengan masyarakat yang akan terkena kebijakan dalam rangka mengidentifikasi respon atau alternatif yang akan dilakukan. 5. Memutuskan alternatif-alternatif Pilihan. Memutuskan alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif kebijakan 39

dilakukan. Ini artinya bahwa produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada penentu kebijakan. Selengkapnya dengan merujuk pada teori diatas, analisis data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumendokumen dan observasi dilapangan disajikan dalam bentuk laporan berikut ini : 1. Memformulasikan Masalah Kebijakan. Terhitung sejak tahun 1998 hingga sekarang, jumlah PKL di Simpang Lima Pati meningkat secara signifikan. Selain dapat dilihat dari jumlahnya yang saat ini mencapai kurang lebih 218 pedagang, kenaikan jumlah PKL di Simpang Lima Pati dapat juga dilihat dari semakin luasnya area yang ditemPati oleh PKL, sehingga memunculkan ramai dan padat sekali. Hal ini dikarenakan PKL yang berjualan di kawasan Simpang Lima Pati tidak hanya berasal dari Kota Pati, tetapi ada juga PKL yang berasal dari luar kota seperti Kota Kudus, Kota Semarang dan kotakota lain yang berdekatan dengan Kota Pati. Selain untuk berjualan PKL. Namun aktifitas PKL di Simpang Lima Pati masih diliputi rasa was-was jika sewaktu-waktu keberadaan mereka digusur atau direlokasi ditempat lain, mengingat status mereka adalah meminjam tanah negara untuk berjualan. Oleh


sebab itu para PKL selalu mewacanakan dan meminta kepada Pemerintah untuk segera menyusun peraturan tentang pembinaan dan penataan PKL, yang diharapkan dapat menjamin kepastian usaha mereka diwaktu yang akan datang. Seiring dengan berkembangnya waktu, keberadaan PKL di Simpang Lima Pati memunculkan berbagai masalah yang cukup berarti ditingkat horizontal. Kebijakan dari Pemerintah yang memindahkan sebagian PKL disisi timur keatas trotoar Simpang Lima telah menimbulkan konflik antar PKL. Konflik ini disebabkan oleh kecemburuan para PKL yang dipindah keatas trotoar terhadap PKL yang masih diperbolehkan berjualan dibadan jalan (bawah trotoar). Kecemburuan ini timbul dengan alasan diatas tidak terlalu strategis untuk berjualan karena para pembeli pada umumnya enggan untuk naik jauh dari tempat parkir kendaraannya. Hal ini ditakutkan akan mempengaruhi pendapatan para PKL tersebut. Disamping itu, aktifitas PKL di Simpang Lima ini juga memunculkan berbagai masalah bagi upaya perencanaan tata Kota Pati kedepan. Masalah-masalah yang selama ini muncul mengiringi aktifitas PKL di Simpang Lima Pati diantaranya adalah : a. Masalah kebersihan jalan dan trotoar di seputar Simpang Lima akibat limbah PKL yang dibuang sembarangan;

b. Rumput di Simpang Lima menjadi kering dan terkesan tidak terawat, hal ini tentunya mengurangi keindahan kota diwaktu siang hari maupun malam hari; c. Mengganggu kenyamanan pedestrian pengguna jalan di kawasan Simpang Lima Pati; d. Arus lalu lintas menjadi terhambat. Keadaan ini semakin terlihat pada hari sabtu malam, ketika arus lalu lintas sangat ramai sekali. Masalah-masalah yang muncul akibat dari aktifitas PKL di Simpang Lima Pati dan tujuan kebijakan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut: Di bidang sosial masalah yang muncul adalah terjadinya konflik horizontal antar PKL akibat kecemburuan dari PKL yang ditempatkan diatas trotoar terhadap PKL yang masih diperbolehkan berjualan dibadan jalan. Di bidang hukum masalah yang muncul adalah PKL menuntut kepada pemerintah untuk membuat legal formal atas keberadaan mereka di Simpang Lima Pati. Di bidang lingkungan masalah yang muncul adalah terbatasnya kapasitas area Simpang Lima dalam menampung PKL yang terus bertambah, badan jalan dan trotoar seputar Simpang Lima menjadi kotor akibat limbah PKL, mengganggu keindahan kota, mengganggu kenyamanan pedestrian, lapangan Simpang Lima menjadi rusak, lalu 40


lintas menjadi terhambat, dan lahan parkir yang terbatas. Di bidang ekonomi masalah yang muncul adalah angka pengangguran tinggi sedangkan lahan pekerjaan sempit. Berdasarkan pengamatan dilapangan, penulis mencoba untuk menyusun daftar prioritas masalah yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pati, yaitu : a. Semakin terbatasnya kapasitas areaa Simpang Lima Pati untuk menampung PKL yang semakin terus bertambah. b. Tuntutan pembuatan legal formal atas keberadaan PKL di Simpang Lima Pati. c. Upaya mewujudkan kebersihan dan keindahan kota menjadi terganggu.

dan penataan PKL di Simpang Lima Pati ini antara lain : a. Seiring dengan banyaknya jumlah pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan akibat dari krisis moneter dinegeri ini, maka pembukaan area Simpang Lima untuk aktifitas PKL diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Pati dan sekitarnya. b. Untuk mengendalikan dan menertibkan perkembangan PKL di Simpang Lima Pati. c. Selain itu pembinaan dan penataan PKL di Simpang Lima Pati bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada masyarakat Kota Pati untuk mengakses ruang publik. Pemikiran tersebut didasarkan pada masih minimnya ruang publik di Kota Pati yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk refresihing dan melepas kepenatan setelah seharian beraktifitas. d. Memberikan jaminan kepastian hukum atas usaha PKL di Simpang Lima Pati. e. Mewujudkan kebersihan dan ketertiban tata kota di kawasan Simpang Lima Pati.

2. Menentukan Tujuan Kebijakan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka pembinaan dan penataan PKL di Simpang Lima Pati ini belum mempunyai bentuk formalnya, sehingga apa yang menjadi tujuan dan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan kebijakan yang diambilnya tersebut belum dapat 3. Mengidentifikasi Parameter diketahui secara pasti. Kebijakan. Namun demikian berdasarkan Secara umum, kebijakan permasalahan yang telah diindentifikasi oleh penulis, maka dapat penataan PKL ini adalah upaya dirumuskan tujuan dari pembinaan untuk mengatasi dan mengantisipasi 41


masalah-masalah, baik yang telah muncul dipermukaan maupun masalah yang diperkirakan akan muncul diwaktu yang akan datang jika masalah yang muncul saat ini tidak segera diformulasikan solusinya. Tentunya dalam merumuskan kebijakan penataan PKL ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, karena faktor ini akan mempengaruhi dan dipengaruhi dengan adanya kebijakan tersebut. Dari sisi ekonomi, jika penataan PKL ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan tentunya akan membawa dampak positif terhadap pengurangan angka pengangguran, memperluas kesempatan kerja, menambah pendapatan masyarakat, dan menambah pemasukan bagi kabupaten dari sisi pajak dan retribusi. Sebuah proses perumusan kebijakan tentunya harus dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Hal ini diperlukan agar kebijakan yang akan dirumuskan mampu menampung semua aspirasi dan kepentingan dari stakeholder. Selain keterlibatan stakeholder dalam proses perumusan kebijakan, tentunya faktor teknis yang mendukung maupun yang tidak mendukung ketika kebijakan tersebut diimplementasikan, patut juga untuk menjadi bahan pertimbangan. Apakah alternatif kebijakan yang ditawarkan tersebut

dapat mengatasi permasalahan yang ada atau tidak, hal ini patut menjadi perhatian tersendiri. Selanjutnya, kebijakan penataan PKL sangat berkaitan erat dengan rencana penciptaan tata ruang kota yang bersih, tertib, amam, dan nyaman. Sehingga dalam perumusannya nanti diperlukan suatu alternatif kebijakan yang sadar akan lingkungan. Berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, maka parameter (kriteria) yang dipilih dengan merujuk pada parameter yang disampaikan oleh Bardach (Patton and Sawicky,1986 dalam Keban, 1995) yaitu sebagai berikut: a. Technical feasibility (kelayakan teknis) yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah keluaran (outcome) dari kebijakan atau program akan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, apakah alternatif yang dipilih akan berjalan dalam konteks teknis? Dalam hal ini, seberapa jauh alternatif kebijakan yang diambil dapat mencapai apa yang diinginkan dan apakah alternatif kebijakan yang diambil mampu mengatasi permasalahan yang muncul secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. b. Economic and financial posibility (kemungkinan eko-nomi dan finansial) yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur berapa biaya yang dikeluarkan 42


ran dan perundangan yang untuk pelaksanaan kebijakan berlaku. dan berapa keuntungan yang 5) Equity, yaitu apakah suatu dihasilkan. alternatif kebijakan akan c. Political viability (kehidupan mempromosi pemerataan politik) yaitu kriteria yang dan keadilan dalam masyadigunakan untuk mengukur rakat (mungkin suatu kebijaapakah kebijakan akan berhasil kan dapat meredistribusikan dimana terdapat pengaruh dari income, memberikan hak berbagai kelompok kekuasaan, untuk memperoleh pelayaseperti : pembuat keputusan, nan minimum, atau memlegislatif, administrator, organibayar suatu pelayanan sasi sosial, organisasi kemasyasesuai dengan kemampuan). rakatan, perkumpulan dan aliansi politik lainnya. Kriteria politik d. Administrative operability (administrasi), yaitu kriteria yang menyangkut lima subkriteria mempertimbangkan : yang perlu dipertimbangkan, 1) Authority, berkenaan dengan yaitu acceptability, appropriatekewenangan mengimpleness, responsiveness, legal dan mentasi suatu kebijakan. equity. Dengan kata lain, apakah 1) Acceptability, menyangkut organisasi yang diserahi penentuan apakah suatu tugas mengimplementasi alternatif kebijakan dapat kebijakan memiliki otoritas diterima oleh aktor-aktor yang jelas untuk melakukan politik dan para klien dan kerja sama dengan unit aktor-aktor lainnya dalam organisasi yang lain dalam masyarakat. menentukan prioritas. 2) Appropriateness, berkenaan 2) Institutional commitment, dengan apakah suatu altermenyangkut komitmen dari natif kebijakan tidak merusak administrator level atas dan atau bertentangan dengan bawah, kantor dan pekerja nilai-nilai yang sudah ada lapangan. Kriteria ini penting dalam masyarakat. untuk menilai apakah suatu 3) Responsiveness, berkenaan alternatif kebijakan bersifat dengan apakah suatu alterrealistis atau tidak. natif kebijakan, akan meme3) Capability, berkenaan nuhi kebutuhan masyarakat dengan apakah organisasi yang ada. yang akan mengimplemen4) Legal, artinya apakah suatu tasikannya dinilai mampu alternatif kebijakan tidak dalam konteks kemampuan bertentangan dengan peratu43


SDM dan dalam konteks finansial. 4) Organizational support, berkaitan dengan tersedia tidaknya dukungan-dukungan peralatan, fasilitas fisik, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Apakah dukungandukungan itu dapat tersedia jika dibutuhkan? Selain 4 kategori diatas, penulis memasukkan parameter kesadaran lingkungan (ecological awareness) dalam penelitian ini. Ecological awareness ini meliputi pertimbangan terhadap lingkungan hayati dan lingkungan sosial. Sebab permasalahan PKL terkait juga dengan masalah lingkungan yang ada disekitarnya. Seperti kebersihan lingkungan, ktertiban, dan keindahan tata kota, serta lingkungan sosial dimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan. 4. Mencari Alternatif Kebijakan. a. Deskripsi Alternatif. Pemerintah Kabupaten Pati selama ini sudah melakukan upayaupaya yang cukup berarti dalam upaya penataan PKL di Simpang Lima Pati dan untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, maka peneliti menyodorkan beberapa alternatif kebijakan dalam rangka pembinaan dan penataan PKL di Simpang Lima Pati, sebagai berikut :

1) Status Quo Status quo disini berarti mempertahankan kebijakankebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pati saat ini dalam rangka pembinaan dan penataan PKL di Simpang Lima Pati. Kebijakan-kebijakan yang telah diambil tersebut adalah sebagai berikut : a) Pembentukan Tim Dinas. Tim Dinas ini dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pati seiring dengan semakin berkembangnya aktifitas PKL di Simpang Lima Pati dan dampak yang ditimbulkannya. tim dinas ini terdiri dari : 1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), 2. Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas), 3. Dinas Pendapatan Daerah, 4. Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Diskimpras), 5. Kantor Pengelolaan Pasar. Pembentukan tim dinas ini ditujukan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan aktifitas PKL di Simpang Lima Pati. Sebagai ilustrasi, penulis mencoba untuk menguraikan peran masing-masing instansi ini dalam upaya penataan PKL di Simpang Lima Pati. Satpol PP merupakan Tim Leader dari tim dinas ini. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP lebih sering bersentuhan dengan PKL. 44


Bahkan Satpol PP juga menyusun agenda tersendiri dalam rangka melaksanakan pertemuan untuk memberikan pengarahan bagi PKL. Pertemuan ini juga dapat digunakan untuk sharing dan public hearing seputar masalah yang dialami PKL dan upaya penataan kedepan. Satlantas diperlukan dalam penataan ketertiban lalu lintas di kawasan Simpang Lima, terutama pada waktu malam hari dimana pengunjung dan pengguna jalan di kawasan Simpang Lima cukup padat. Sebagai upaya mengoptimalkan pemasukan dari pajak dan retribusi, maka para PKL juga dikenakan pungutan pajak dan retibusi yang dilakukan oleh Dipenda, Diskimpras, dan Kantor Pengelolaan Pasar. Untuk membayar pungutan yang dikenakan oleh Dipenda, masing-masing PKL dikenakan pungutan sebesar Rp. 500,- per lapak (disesuaikan dengan besarnya tempat dan jenis barang yang dijual). Kemudian dari Diskimpras, PKL dikenakan pungutan uang kebersihan (uang sapon) sebesar Rp. 500,- per lapak (disesuaikan dengan besarnya tempat dan jenis barang yang dijual). Selanjutnya dari Kantor Pengelolaan Pasar dengan berasumsi bahwa aktifitas PKL di Simpang Lima Pati dapat 45

disama artikan dengan aktifitas pasar, maka PKL dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,- per lapak (disesuaikan juga dengan besarnya tempat dan jenis barang yang dijual). b) Pembentukan dan Pembinaan Paguyuban PKL Simpang Lima Pati. Keberadaan Paguyuban PKL ini sangat membantu Pemerintah dalam upaya penataan PKL di Simpang Lima Pati. Tim dinas berkoordinasi dengan pengurus paguyuban dalam rangka memberikan pengarahan dan sosialisasi kebijakan yang akan atau yang telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka penataan PKL di Simpang Lima Pati. Sehingga kesalahpahaman yang sering terjadi antara Pemerintah dengan PKL dapat diminimalisir. c) Kerja Bakti Membersihkan Kawasan Simpang Lima Pati. Dalam rangka mengatasi masalah kebersihan di kawasan Simpang Lima Pati sebagai akibat dari limbah yang dihasilkan para PKL, maka dari pihak paguyuban bekerjasama dengan tim dinas mewajibkan kepada seluruh PKL yang berjualan di Simpang Lima Pati untuk bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan jalan dan trotoar Simpang Lima, agar kebersihan dan keindahan Simpang Lima sebagai jantung Kota Pati tetap terjaga meski


tetap digunakan untuk berjualan PKL di siang hari maupun malam harinya. Sebagai catatan, limbah yang dihasilkan dari aktifitas PKL ini, dapat dikategorikan kedalam jenis limbah kering (plastik, kertas,dll), limbah basah (sisasisa makanan) dan limbah cair (minyak goreng, minyak tanah,dll). Limbah yang paling dipermasalahkan oleh Pemerintah adalah jenis limbah cair yang dapat berupa minyak tanah dan minyak goreng, maupun cairan sejenis minyak yang lainnya yang jika tumpah ke trotoar dan dijalan akan susah untuk membersihkannya, sehingga keadaan jalan dan trotoar akan nampak kotor sekali disiang harinya. Dan tentunya hal ini sangat mengganggu keindahan Simpang Lima sebagai Jantung Kota Pati. Sebagai solusinya pemerintah melalui Diskimpras telah menyediakan tong sampah untuk membuang sampah kering, sedangkan limbah cair dan limbah basah dibawa pulang oleh PKL masingmasing. Sebab saluran air (paritparit) di seputar Simpah Lima Sering tersumbat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan oleh PKL. d) Pengalihan Arus Lalu Lintas. Dalam upaya megatasi kesemrawutan lalu lintas di kawasan Simpang Lima Pati

maka setiap sabtu malam (dimana frekuensi lalu lintas sangat padat sekali), maka oleh Satlantas arus lalu lintas dari utara yang akan menuju Simpang Lima dialihkan ke timur melalui jalan Tondonegoro, sehingga arus dari selatan ke utara menjadi satu arah. Selain itu juga untuk mengatasi tempat berjualan PKL dan parkir yang semrawut, maka telah dibuat marka oleh Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satlantas di sepanjang jalan di Simpang Lima. Marka ini untuk membatasi badan jalan yang boleh digunakan untuk berjualan PKL dan sebagai area parkir. Dengan langkah ini diharapkan kendaraan yang melintas di Simpang Lima Pati tetap bisa lewat meski harus mengurangi kecepatannya. e) Pemindahan Tempat Sebagian PKL. Dalam upaya memperlancar arus lalu lintas dari arah utara, timur ke arah selatan melalui Simpang Lima, maka PKL yang berjualan di sisi timur (berhadapan dengan pusat perbelanjaan Salza) diperintahkan untuk naik keatas trotoar hingga kedalam lapangan rumput. Awalnya kebijakan ini menuai protes karena sebagian pedagang menilai omsetnya akan mengalami penurunan jika barang dagangannya digelar diatas trotoar bahkan hingga ke 46


kesempatan bagi pemberdalam Simpang Lima. Namun dayaan masyarakat lokal akhirnya PKL dapat menerima dalam berwirausaha dan keputusan ini. melindungi dari persaingan 2) Menciptakan dan mengopdengan PKL dari luar Kota timalkan titik-titik keramaian Pati. yang baru di Kota Pati. c) Penentuan area yang dapat Upaya ini dapat dilakukan digunakan untuk berjualan. oleh Pemerintah Kabupaten Pati d) Pemberlakuan seragam bagi dengan mengoptimalkan titik-titik PKL di Simpang Lima. Hal ini keramaian yang sudah ada di dilakukan untuk memperKota Pati, seperti di kawasan cantik dan memberikan Pasar Puri Baru, kompleks kesan tertib bagi aktifitas Stadion Joyokusumo dan di perdagangan di Simpang kawasan Gedung Olah Raga Lima Pati dari sisi para (GOR) Pati. Hal ini dilakukan penjualnya dan juga untuk dengan menambah dan memmengantisipasi munculnya perbaiki fasilitas-fasilitas yang PKL liar di Simpang Lima ada dengan harapan dapat Pati. mengurangi titik keramaian di Simpang Lima dan memunculkan alternatif pusat jajan dan b. Uji Alternatif Dengan Analisis Deskriptif tempat berkumpul keluarga yang 1) Status Quo baru bagi masyarakat Kota Pati Alternatif ini dimaksudkan dan sekitarnya. untuk mempertahankan kebija3) Menerbitkan SK BuPati kan yang sudah berjalan tanpa tentang pembinaan dan mengubahnya sama sekali. penataan PKL di Simpang Namun alternatif ini belum Lima Pati. mampu untuk mengatasi masaSK ini dapat meliputi : lah kebersihan dan ketertiban a) Pembatasan jumlah/ kapakota secara signifikan dan sitas PKL yang ada di menyisakan konflik laten antar Simpang Lima Pati. Hal ini sesama PKL maupun PKL perlu dilakukan untuk mengdengan Pemerintah Kabupaten. antisipasi terus bertambah2) Menciptakan Dan Mengnya jumlah PKL, sedangkan optimalkan Titik-Titik Keraarea yang dapat digunakan maian Baru Di Kota Pati sebagai tempat berjualan Alternatif kebijakan ini semakin terbatas. ditujukan untuk mengurangi b) Larangan terhadap PKL yang tingkat keramaian yang ada di berasal dari luar Kota Pati. Simpang Lima Pati. Penciptaan Hal ini untuk memberikan 47


dan optimalisasi titik keramaian yang akan diciptakan atau yang sudah ada diharapkan mampu menjadi alternatif bagi masyarakat Pati dan sekitarnya untuk tempat berbelanja, hiburan dan berkumpul keluarga. Sehingga tidak terpusat di Simpang Lima Pati seperti sekarang ini. Namun alternatif ini mendapatkan tantangan yang cukup signifikan pada aspek politik dan lingkungan. 3) Menerbitkan SK BuPati Tentang Pembinaan dan Penataan PKL di Simpang Lima Pati. Alternatif kebijakan yang ditawarkan ini lebih bersifat melengkapi usaha pembinaan dan penataan PKL di Simpang Lima Pati dengan aturan formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Penerbitan Surat Keputusan BuPati ini diharapkan mampu mempertegas kebijakan win-win solution yang selama ini diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Namun kebijakan ini perlu diwaspadai, memngingat dengan memberikan batasan jumlah PKL yang boleh berjualan di Simpang Lima Pati akan menimbulkan konflik tersendiri baik horizontal

antar PKL maupun vertikal antara PKL dengan Pemerintah Kabupaten. c. Uji Alternatif Dengan Skoring Penilaian disini dimaksudkan untuk mempermudah kita dalam menentukan alternatif kebijakan yang terbaik secara kuantitatif. Menurut Yeremias T. Keban, pemilihan kriteria nilai biasanya tergantung dari hakekat tujuan. Ada tujuan yang bersifat menanamkan nilai budaya baru (internalisasi nilai baru); ada yang mengejar manfaat ekonomis; dan ada juga yang mengejar kepentingan-kepentingan politik. Karena semuanya ini menyangkut substansi dari apa yang hendak dicapai, maka pemilihan kriteria mungkin dilakukan dengan memberi bobot yag berbeda-beda. Berdasarkan pada pendapat tersebut, penulis memilih untuk menggunakan bobot yang berbeda dari setiap kriteria berdasarkan pada tingkat kepentingannya. Secara sederhana masingmasing bobot bagi tiap kriteria akan dituangkan dalam angka desimal dan secara keseluruhan bobot dari semua kriteria tersebut adalah satu (1,00). Berdasarkan argumentasi diatas, maka masing-masing kriteria memiliki bobot yang berbeda seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini:

48


Berdasarkan penilaian secara analisis deskriptif maupun dengan uji skoring, alternatif tersebut lemah dari segi ecological awareness. Namun kuat dari sisi economic and financial possibility, political viability, technical feasibility dan administrative operability. ! b. Alternatif II yaitu membuka titiktitik keramaian baru, memiliki total skor kumulatif 1,5/5 Berdasarkan penilaian secara analisis deskriptif maupun Selain penentuan bobot dengan uji skoring, alternatif ini alternatif, dalam melakukan uji lemah dari sisi technical alternatif juga diperlukan penentuan feasibility dan ecological skala nilai bagi tiap alternatif awareness. Namun memiliki nilai kebijakan yang berguna dalam cukup tinggi dari sisi economic penentuan penilaian alternatif and financial possibility, political secara kuantitatif. Dalam hal ini viabilty dan administrative peneliti merujuk pada penggunaan operability. skala Likert. Yaitu skala yang terdiri dari lima poin yang bergerak dari c. Alternatif III yaitu menerbit SK BuPati tentang Pembinaan dan ekstrim negatif sampai dengan Penataan PKL di Simpang Lima ekstrim positif. (Slamet, 1993 :12). Pati, memiliki total skor kumulatif Pengertian diatas diterjemahkan 3,25/5. dengan menggunakan 5 skala nilai Berdasarkan penilaian dengan sebagai berikut : 1) sangat lemah, analisis deskriptif maupun 2) agak lemah, 3) sedang, 4) agak dengan uji skoring, alternatif ini kuat dan 5) sangat kuat. kuat dari sisi technical feasibility, administrative operability dan 5. Pemutusan Alternatif Pilihan economic and financial possiBerdasarkan penilaian terbility. Alternatif ini juga cukup hadap pilihan-pilihan dari alternatif kuat dari sisi ecological kebijakan yang telah diuraikan awareness dan political viability. diatas, baik dengan analisis deskriptif maupun uji alternatif Dengan demikian, maka dengan skoring, dapat disimpulkan alternatif yang dapat direkomenbahwa : a. Alternatif I (Status Quo) memiliki dasikan dari ketiga pilihan alternatif tersebut adalah dalam rangka total skor kumulatif 2,2/5. Tabel 6. Bobot Relatif Tiap Kriteria Bagi Penilaian Alternatif Kebijakan.

49


secara komprehensif, ditambah dengan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh aktifitas PKL Simpang Lima Pati yang tidak hanya pada satu sisi tersebut, maka dalam melakukan analisis kebijakan penataan PKL ini peneliti menggunakan lima parameter (kriteria) yaitu C. PENUTUP parameter teknis, ekonomi, politik, 1. Simpulan Kebijakan penataan PKL administratif dan lingkungan, untuk menuntut adanya kajian kompre- mendapatkan alternatif kebijakan hensif terhadap semua faktor yang yang terbaik. mempengaruhi dan akan dipengaruhinya. Hal ini juga berlaku dalam 2. Saran Dari analisis deskriptif dan uji melakukan analisis kebijakan penataan PKL di Simpang Lima skoring yang telah dilakukan dengan Kabupaten Pati. Banyak hal yang menggunakan kelima parameter perlu dipertimbangkan dalam tersebut terhadap alternatif-alternatif memilih alternatif kebijakan yang kebijakan yang ditawarkan, maka akan direkomendasikan dalam penulis dapat mengambil kesimrangka melakukan pembinaan dan pulan bahwa bentuk kebijakan yang penataan PKL di Simpang Lima Pati dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka tersebut. Sebagaimana telah diketahui, melakukan pembinaan dan penabahwa aktifitas PKL di Simpang taan PKL di Simpang Lima Pati, Lima Pati tersebut telah menimbul- adalah sebuah kebijakan yang kan berbagai dampak, baik dampak mengikuti prinsip-prinsip Incremenpositif maupun dampak negatif. Hal talis Policy (kebijakan Incrementalis) inilah yang membuat Pemerintah yaitu model yang mendasarkan diri Kabupaten Pati berada pada posisi pada paradigma berpikir bahwa yang dilematis dalam menanggapi kebijakan publik merupakan permasalah PKL di Simpang Lima Pati baikan dari berbagai kebijakan yang tersebut. Oleh sebab itu diupayakan sudah ada. Ini artinya kebijakan alternatif-alternatif kebijakan yang bermodel inkrementalis merupakan ditawarkan dapat menanggulangi kebijakan yang bersifat evolutif dan permasalahan PKL di Simpang Lima cenderung reaksioner terhadap Pati dengan berbagai variannya kelemahan yang ada sebelumnya. Model kebijakan ini dapat tanpa harus mematikan sumber diartikan pula bahwa pemerintah penghasilan para PKL tersebut. Mengingat sifat dari analisis dapat menyusun dan mengimplekebijakan yang harus dilakukan mentasikan kebijakan baru tanpa mengatasi dan mengantisipasi permasalahan PKL di Simpang Lima Pati, maka Pemerintah Kabupaten Pati dapat menerbitkan SK. BuPati Pati tentang Pembinaan dan Penataan PKL di Simpang Lima Pati.

50


sama sekali menghilangkan kebijakan yang telah diimplementasikan terlebih dahulu (status quo). Dari pengamatan dilapangan dan setelah melalui tahap-tahap analisis yang dilakukan, baik analisis deskriptif maupun uji skoring alternatif, maka penulis dapat mengetahui bahwa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka melakukan pembinaan dan penataan PKL di Simpang Lima Pati, yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) BuPati yang mengatur tentang Pembinaan dan Penataan PKL di Simpang Lima Pati, yang didalamnya terdapat klausulklausul yang mengatur tentang : 1. Pembatasan jumlah/ kapasitas PKL yang ada di Simpang Lima Pati. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terus bertambahnya jumlah PKL, sedangkan area yang dapat digunakan sebagai tempat berjualan semakin terbatas. 2. Penentuan area yang dapat digunakan untuk berjualan. 3. Larangan terhadap PKL yang berasal dari luar Kota Pati. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi pemberdayaan masyarakat lokal dalam berwirausaha dan melindungi dari persaingan dengan PKL dari luar Kota Pati. 4. Pemberlakuan seragam bagi PKL di Simpang Lima Pati. Hal ini dilakukan untuk mempercantik dan memberikan kesan tertib bagi aktifitas perdagangan 51

di Simpang Lima Pati dari sisi para penjualnya dan juga untuk mengantisipasi munculnya PKL liar di Simpang Lima Pati. Sesuai dengan sifat kebijakan inkrementalis, Penerbitan SK. BuPati ini adalah untuk melengkapi dengan tanpa menghilangkan sama sekali kebijakan-kebijakan lama (status quo) yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka melakukan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Simpang Lima Kabupaten Pati, terutama dari sisi regulasinya (hukum). Mengacu kepada alternatif kebijakan yang telah dipilih, yaitu menyusun SK. BuPati tentang Pembinaan dan Penataan PKL di Simpang Lima Pati, maka langkahlangkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka pembinaan dan penataan PKL di Simpang Lima Pati dalam waktu dekat yaitu : 1. Mendata ulang semua PKL yang ada di kawasan Simpang Lima Pati. 2. Menghitung kapasitas area Simpang Lima Pati yang dapat digunakan untuk aktifitas PKL. 3. Mengadakan FGD (Focus Group Discussion) berkaitan dengan alternatif kebijakan yang ditawarkan dengan menghadirkan aparat-aparat dari instansi yang terkait, pakar kebijakan publik, tokoh masyarakat, LSM,


Perwakilan dari PKL Simpang Lima Pati, pakar lingkungan hidup, dan pihak-pihak yang lain yang dianggap perlu, untuk mendapatkan solusi yang terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.

Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : Elex Media Komputindo. Slamet. 1993. Analisis Kuantitatif Untuk Data Sosial. Solo : Dabara Publisher.

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Abdul Wahab, Solichin. 1991. Mengkaji Masalah dan Kebijakan Analisis Kebijaksanaan dari Sosial. Bandung : Alfabeta. Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Winarno, Budi. 2002. Teori dan Bumi Aksara. Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo. Badjuri, Abdulkahar. & Teguh Yuwono. 2003. Kebijakan Publik : Keban, Yeremias T.1995. Analisis Konsep dan Strategi. Semarang : Peran Dalam Seleksi Alternatif Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Kebijakan, Paper. Yogyakarta : UNDIP. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada Bungin, Burhan.2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Modul Pelatihan Metodologi Grafindo Persada. Penelitian Kebijakan, Pusat Kajian Kebijakan dan Strategi PembaDunn, William. 1999. Analisis ngunan FISIP UNDIP, Semarang, Kebijakan Publik. Yogyakarta : 2003 Hanindita Graha Widya. Kabupaten Pati Dalam Angka Tahun Hadi, Sutrisno. 2002. Metodologi 2003, BPS Kabupaten Pati Propinsi Research, Jilid 2. Yogyakarta : Andi. Jawa Tengah DAFTAR PUSTAKA

Islamy, M. Irfan. 2002. Prinsip-prinsip Kecamatan Pati Dalam Angka Tahun Perumusan Kebijaksanaan Negara. 2003, BPS dan BAPPEDA Jakarta : Bumi Aksara. Kabupaten Pati Moleong, Lexy. 1994. Metodologi Masykur. 2005. Si Kecil Menunggu Penelitian Kualitatif. Bandung : Janji, dalam Suara Merdeka Edisi Rosdakarya. Minggu, 29 Mei. 52


Program Pembangunan Daerah Surat Keputusan BuPati Pati Nomor (Properda) Kabupaten Pati 2001- 39 Tahun 2000, Tentang 2005 Pengelolaan Pasar Revisi Rencana Induk Kota Pati Hermawan, Herry. 2003. Fenomena (Penyusunan Rencana Umum Tata Pedagang Kaki Lima, dalam Ruang Kota Pati 2005-20014) www.ekonomi-rakyat. com. www. Pati.go.id

53

ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SIMPANG LIMA KABUPATEN PATI

Recommend Documents