ANALISIS INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN BLORA TAHUN 2015

ANALISIS INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 Ukuran Buku : 16,5 cm x 21,5 cm Jumlah Halaman : 264 halaman

Naskah: BAPPEDA Kabupaten Blora

Gambar Kulit: BAPPEDA Kabupaten Blora

Diterbitkan Oleh: BAPPEDA Kabupaten Blora

Dicetak Oleh : BAPPEDA Kabupaten Blora

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Analisis Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015 merupakan publikasi yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Blora dengan dukungan teknis dari BPS Kabupaten Blora. Publikasi ini memberikan analisis beberapa parameter perkembangan capaian pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir. Melalui publikasi ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami pola pergeseran struktur ekonomi, tingkat disparitas, sektorsektor yang menjadi unggulan, faktor pendukung dan kendala sektor unggulan serta analisis strategi pengembangannya di Kabupaten Blora. Publikasi ini cukup bermanfaat sebagai salah satu upaya dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Blora selama kurun waktu tersebut. Selain itu, publikasi ini dapat dipergunakan oleh para pengambil keputusan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi untuk menentukan strategi, target dan sasaran pembangunan di masa mendatang. Dengan demikian, pembangunan yang terlaksana dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi indikator ekonomi ini. Akhirnya saran, kritik, dan usul yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi ini di masa mendatang. Blora, Oktober 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLORA

Ir. SAMGAUTAMA KARNAJAYA, MT Pembina Tk. I NIP. 19640817 199003 1 009

Daftar Isi DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iv

Daftar Gambar

vii

Lampiran Tabel

viii

I

II

III

ii

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1

1.2

Tujuan Penelitian

6

1.3

Manfaat Penelitian

7

1.4

Ruang Lingkup Penelitian

8

TINJAUAN TEORITIS 2.1

Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

9

2.2

Teori Perubahan Struktur Ekonomi

15

2.3

Teori Basis Ekonomi

18

2.4

Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

20

2.5

Spesialisasi Perekonomian

23

METODE PENELITIAN 3.1

Jenis dan Sumber Data

25

3.2

Metode Analisis

25

3.3

Kerangka Pemikiran

41

3.4

Definisi Operasional

42

3.5

Sistematika Penulisan

43

Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

IV

V

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BLORA 4.1

Kondisi Geografis Kabupaten Blora

45

4.2

Keadaan Kependudukan

50

4.3

Keadaan Ketenagakerjaan

52

4.4

Kondisi Sosial

56

4.5

Keadaan Ekonomi

58

ANALISIS INDIKATOR EKONOMI 5.1

Analisis Sektoral dan Regional

5.2

Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan

91 122

Ancaman)

VI

PENUTUP 6.1

Kesimpulan

137

6.2

Saran

139

Lampiran


146

iii

Daftar Isi DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Analisis Shift Share Esteban Marquilass

38

Tabel 4.1

Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014

46

Tabel 4.2

Tekstur, Kedalaman dan Kemiringan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2014

48

Tabel 4.3

Perkembangan Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Blora Tahun 2010-2014

49

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2014

52

Tabel 4.5

Prosentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2014

54

Indikator Sosial Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2011 - 2014

57

Tabel 4.6 Tabel 4.7

Tabel 4.8

Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 Tabel 4.12 Tabel 4.13

iv

Struktur Ekonomi menurut Harga Berlaku Kabupaten Blora menurut Sektor Tahun 2010 2014 (persen) Struktur Ekonomi menurut Harga Berlaku Kabupaten Blora menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2014 (persen)

60

62

PDRB Kecamatan Menurut Lapangan Usaha Adh Brlaku Tahun 2014 (Milyar Rp)

65

Struktur Ekonomi Kecamatan Usaha Tahun 2014 (persen)

67

menurut Lapangan

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2014

70

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dirinci Menurut Kategori Tahun 2010 - 2014

71

Blora

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kecamatan Tahun 2010 - 2014

73


Tabel 4.14 Tabel 4.15 Tabel 4.16

Tabel 4.17

Tabel 4.18 Tabel 4.19 Tabel 4.20 Tabel 4.21 Tabel 4.22 Tabel 4.23 Tabel 4.23 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3

Tabel 5.4

PDRB Perkapita Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2014

75

PDRB Perkapita menurut Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014

76

Perbandingan PDRB Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2014

78

Perbandingan Kontribusi PDRB Harga Konstan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2014 Terhadap Jawa Tengah

79

Rasio Ketergantungan APBD Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014

82

Rasio Belanja APBD Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014

83

Persentase Penyerapan Belanja terhadap Pagu APBD Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014

86

Posisi Simpanan Perbankan di Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014

87

Besarnya Kredit Perbankan menurut Jenis Kredit di Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014

88

Pinjaman Perbankan Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014

89

Kredit Usaha Untuk UMKM di Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014

90

Indeks Williamson Kabupaten Blora dan Jawa Tengah Tahun 2010 - 2014

93

Indeks Gini Kabupaten Blora dan Jawa Tengah Tahun 2010 - 2014

95

Pemerataan Pendapatan Penduduk menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Blora dan Jawa Tengah Tahun 2013 - 2014

97

Inflasi Kota Blora, Semarang dan Nasional Tahun 2009 - 2015

99


v

Daftar Isi Tabel 5.5 Tabel 5.6 Tabel 5.7 Tabel 5.8 Tabel 5.9 Tabel 5.10

Tabel 5.11 Tabel 5.12

Tabel 5.13

Tabel 5.14 Tabel 5.15 Tabel 5.16 Tabel 5.17

vi

Nilai ILOR Kabupaten Blora Dirinci Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2014

menurut

Nilai ICOR Kabupaten Blora Dirinci Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2014

menurut

101 102

Nilai LQ Kabupaten Blora Dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2014

104

Nilai LQ Harga Konstan menurut Kecamatan Tahun 2014

106

Nilai Shift Share Kabupaten Blora Dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2014

110

Indentifikasi Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2014

115

Nilai Shift Share Menurut Kecamatan Tahun 2010 2014

117

Klasifikasi Lapangan Usaha menurut LQ dan Differential Shift (Dij) Kabupaten Blora Tahun 2010 2014

119

Klasifikasi Kecamatan menurut PDRB Perkapita dan Pergeseran Bersih (PBij) Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2014

121

Matriks Analisis SWOT Lapangan Usaha Pertanian di Kabupaten Blora

124

Matriks Analisis SWOT Lapangan Usaha Pertambangan/Penggalian di Kabupaten Blora

127

Matriks Analisis SWOT Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Blora

130

Matriks Analisis Kabupaten Blora

132

SWOT

Wilayah

Kecamatan


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2014

Gambar 4.2

Distribusi PDRB Adh Konstan Kab Blora Tahun 2014

55

Proportional Shift dan Difference Shift Sektor Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2014

102

Gambar 5.1


47

vii

Daftar Isi LAPIRAN TABEL

Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 1.5 Tabel 1.6 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 3.1.1 Tabel 3.1.2 Tabel 3.2.1 Tabel 3.2.2 Tabel 3.3.1 Tabel 3.3.2

viii

PDRB Kab Blora Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

146

PDRB Kab Blora Adh Konstan (Tahun 2010) Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

147

Distribusi PDRB Kabupaten Blora Adh Berlaku Tahun 2010 – 2014 (Persen)

148

Distribusi PDRB Kabupaten Blora Adh Berlaku Tahun 2010 – 2014 (Persen)

149

Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora Adh Berlaku Tahun 2010 – 2014 (Persen)

150

Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora Adh Berlaku Tahun 2010 – 2014 (Persen)

151

PDRB Jawa Tengah Adh Berlaku Tahun 2010 2014(Juta Rupiah)

152

PDRB Jawa Tengah Adh Konstan (Tahun 2010) Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

153

PDRB dan PDRB Perkapita Adh Berlaku Kab/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2014

154

PDRB Kec Jati Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

155

PDRB Kec Jati Adh Konstan 2010 Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

156

PDRB Kec Randublatung Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

157

PDRB Kec Randublatung Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

158

PDRB Kec Kradenan Adh Berlaku Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

159

PDRB Kec Kradenan Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

160


Tabel 3.4.1

PDRB Kec Kedungtuban Adh Berlaku Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

161

PDRB Kec Kedungtuban Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

162

PDRB Kec Cepu Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

163

PDRB Kec Cepu Adh Konstan 2010 Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

164

PDRB Kec Sambong Adh Berlaku Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

165

PDRB Kec Sambong Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

166

PDRB Kec Jiken Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

167

PDRB Kec Jiken Adh Konstan 2010 Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

168

PDRB Kec Bogorejo Adh Berlaku Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

169

PDRB Kec Bogorejo Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

170

PDRB Kec Jepon Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

171

PDRB Kec Jepon Adh Konstan 2010 Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

172

Tabel 3.10.1 PDRB Kec Blora Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

173

Tabel 3.10.2 PDRB Kec Blora Adh Konstan 2010 Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

174

Tabel 3.11.1 PDRB Kec Banjarejo Adh Berlaku Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

175

Tabel 3.11.2 PDRB Kec Banjarejo Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

176

Tabel 3.4.2 Tabel 3.5.1 Tabel 3.5.2 Tabel 3.6.1 Tabel 3.6.2 Tabel 3.7.1 Tabel 3.7.2 Tabel 3.8.1 Tabel 3.8.2 Tabel 3.9.1 Tabel 3.9.2


ix

Daftar Isi Tabel 3.12.1 PDRB Kec Tunjungan Adh Berlaku Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

177

Tabel 3.12.2 PDRB Kec Tunjungan Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

178

Tabel 3.13.1 PDRB Kec Japah Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

179

Tabel 3.13.2 PDRB Kec Japah Adh Konstan 2010 Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

180

Tabel 3.14.1 PDRB Kec Ngawen Adh Berlaku Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

181

Tabel 3.14.2 PDRB Kec Ngawen Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

182

Tabel 3.15.1 PDRB Kec Kunduran Adh Berlaku Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

183

Tabel 3.15.2 PDRB Kec Kunduran Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

184

Tabel 3.16.1 PDRB Kec Todanan Adh Berlaku Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

185

Tabel 3.16.2 PDRB Kec Todanan Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

186

Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 5.1.1 Tabel 5.1.2 Tabel 5.2.1 Tabel 5.2.2

x

Location Quotient (LQ) Kabupaten Blora Adh Berlaku Th 2010 - 2014

187

Location Quotient (LQ) Kabupaten Blora Adh Konstan 2010 Th 2010 - 2014

188

Location Quotient (LQ) Kec Jati Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

189

Location Quotient (LQ)Kec Jati Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

190

Location Quotient (LQ) Kec Randublatung Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

191

Location Quotient (LQ) Kec Randublatung Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

192


Tabel 5.3.1

Location Quotient (LQ) Kec Kradenan Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

193

Location Quotient (LQ) Kec Kradenan Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

194

Location Quotient (LQ) Kec Kedungtuban Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

195

Location Quotient (LQ) Kec Kedungtuban Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

196

Location Quotient (LQ) Kec Cepu Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

197

Location Quotient (LQ) Kec Cepu Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

198

Location Quotient (LQ) Kec Sambong Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

199

Location Quotient (LQ) Kec Sambong Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

200

Location Quotient (LQ) Kec Jiken Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

201

Location Quotient (LQ) Kec Jiken Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

202

Location Quotient (LQ) Kec Bogorejo Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

203

Location Quotient (LQ) Kec Bogorejo Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

204

Location Quotient (LQ) Kec Jepon Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

205

Location Quotient (LQ) Kec Jepon Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

206

Tabel 5.10.1 Location Quotient (LQ) Kec Blora Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

207

Tabel 5.10.2 Location Quotient (LQ) Kec Blora Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

208

Tabel 5.3.2 Tabel 5.4.1 Tabel 5.4.2 Tabel 5.5.1 Tabel 5.5.2 Tabel 5.6.1 Tabel 5.6.2 Tabel 5.7.1 Tabel 5.7.2 Tabel 5.8.1 Tabel 5.8.2 Tabel 5.9.1 Tabel 5.9.2


xi

Daftar Isi Tabel 5.11.1 Location Quotient (LQ) Kec Banjarejo Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

209

Tabel 5.11.2 Location Quotient (LQ) Kec Banjarejo Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

210

Tabel 5.12.1 Location Quotient (LQ) Kec Tunjungan Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

211

Tabel 5.12.2 Location Quotient (LQ) Kec Tunjungan Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

212

Adh

Tabel 5.13.1 Location Quotient (LQ) Kec Japah Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

213

Tabel 5.13.2 Location Quotient (LQ) Kec Japah Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

214

Tabel 5.14.1 Location Quotient (LQ) Kec Ngawen Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

215

Tabel 5.14.2 Location Quotient (LQ) Kec Ngawen Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

216

Tabel 5.15.1 Location Quotient (LQ) Kec Kunduran Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

217

Tabel 5.15.2 Location Quotient (LQ) Kec Kunduran Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

218

Tabel 5.16.1 Location Quotient (LQ) Kec Todanan Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

219

Tabel 5.16.2 Location Quotient (LQ) Kec Todanan Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

220

Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 7.1.1 Tabel 7.1.2

xii

Shift Share PDRB Kabupaten Blora Adh Berlaku Th 2010 - 2014

221

Shift Share PDRB Kabupaten Blora Adh Konstan 2010 Th 2010 - 2014

222

Shift Share PDRB Kec Jati 2010 - 2014

Adh Berlaku Tahun 223

Shift Share PDRB Kec Jati Tahun 2010 - 2014

Adh Konstan 2010 223


Tabel 7.2.1 Tabel 7.2.2 Tabel 7.3.1 Tabel 7.3.2 Tabel 7.4.1 Tabel 7.4.2 Tabel 7.5.1 Tabel 7.5.2 Tabel 7.6.1 Tabel 7.6.2 Tabel 7.7.1 Tabel 7.7.2 Tabel 7.8.1 Tabel 7.8.2 Tabel 7.9.1 Tabel 7.9.2

Shift Share PDRB Kec Randublatung Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

225

Shift Share PDRB Kec Randublatung Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

226

Shift Share PDRB Kec Kradenan Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

227

Shift Share PDRB Kec Kradenan Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

228

Shift Share PDRB Kec Kedungtuban Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

229

Shift Share PDRB Kec Kedungtuban Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

230

Shift Share PDRB Kec Cepu Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

231

Shift Share PDRB Kec Cepu Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

232

Shift Share PDRB Kec Sambong Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

233

Shift Share PDRB Kec Sambong Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

234

Shift Share PDRB Kec Jiken Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

235

Shift Share PDRB Kec Jiken Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

236

Shift Share PDRB Kec Bogorejo Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

237

Shift Share PDRB Kec Bogorejo Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

238

Shift Share PDRB Kec Jepon Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

239

Shift Share PDRB Kec Jepon Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

240


xiii

Daftar Isi Tabel 7.10.1 Shift Share PDRB Kec Blora Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

241

Tabel 7.10.2 Shift Share PDRB Kec Blora Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

242

Tabel 7.11.1 Shift Share PDRB Kec Banjarejo Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

243

Tabel 7.11.2 Shift Share PDRB Kec Banjarejo Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

244

Tabel 7.12.1 Shift Share PDRB Kec Tunjungan Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

245

Tabel 7.12.2 Shift Share PDRB Kec Tunjungan Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

246

Tabel 7.13.1 Shift Share PDRB Kec Japah Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

247

Tabel 7.13.2 Shift Share PDRB Kec Japah Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

248

Tabel 7.14.1 Shift Share PDRB Kec Ngawen Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

249

Tabel 7.14.2 Shift Share PDRB Kec Ngawen Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

250

Tabel 7.15.1 Shift Share PDRB Kec Kunduran Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

251

Tabel 7.15.2 Shift Share PDRB Kec Kunduran Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

252

Tabel 7.16.1 Shift Share PDRB Kec Todanan Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

253

Tabel 7.16.2 Shift Share PDRB Kec Todanan Adh Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

254

Tabel 8.1 Tabel 8.2

xiv

Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Internal Lapangan Usaha Pertanian Kab Blora

255

Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Eksternal Lapangan Usaha Pertanian Kab Blora

256


Tabel 9.1 Tabel 9.2

Tabel 10.1

Tabel 10.2

Tabel 11.1 Tabel 11.2

Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Internal Lapangan Usaha Pertambangan Kab Blora Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Eksternal Lapangan Usaha Pertambangan Kab Blora Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Internal Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kab Blora Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Eksternal Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kab Blora Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Internal Wilayah Kecamatan Kab Blora Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Eksternal Wilayah Kecamatan Kab Blora


257

258

259

260 261 263

xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Hakikat Pembangunan

adalah suatu

proses

dalam

upaya

mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Besarnya harapan masyarakat terhadap proses pembangunan tersebut menjadikan setiap anggota atau kelompok masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses perencanaan, perumusan arah dan kebijaksanaan, serta prioritas penyelenggaraan pembangunan. Hal ini terutama dimaksudkan agar aspirasi anggota atau kelompok masyarakat bisa

terwakili

di

dalam proses pembangunan. Paradigma pembangunan yang dulunya lebih banyak bersifat sentralistis dan menggunakan pola top-down, kini lebih bersifat desentralistik dengan pola bottom-up. Dengan paradigma ini, orientasi pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah diharapkan akan lebih diperhatikan. Pola bottom-up ini diterapkan malalui kebijakan otonomi daerah. Sehingga keberhasilan pembangunan di daerah menjadi lebih banyak ditentukan oleh ketepatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi oleh pelaksana pembangunan di daerah. Sebab dengan otonomi daerah pemerintah pusat hanya berperan sebagai koordinator pembangunan dan mengalihkan sebagian besar tanggung jawab dan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari No 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

1

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah kabupaten/kota

sebagai

daerah

otonom

dituntut

untuk

dapat

mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hakekatnya otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan

keuangan

pemerintah

pusat

dan

daerah.

Sumber

pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi,

tugas

pembantuan

dan

sumber

dana

lain

(pinjaman/bantuan luar negeri). Dengan kewenangan yang lebih besar itulah diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih leluasa menggali potensi daerahnya untuk lebih memacu pembangunan di daerahnya. Pada umumnya setiap daerah mempunyai potensi ekonomi yang beraneka ragam

untuk

dapat

dikembangkan

yang

pada

akhirnya

dapat

mempengaruhi perkembangan daerah tersebut. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan daerah digambarkan dengan salah satu indikatornya yaitu dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan perluasan kesempatan kerja. Namun dalam implementasinya tentunya tidaklah semudah membalikan telapak tangan, terdapat banyak kendala dan hambatan 2


yang dihadapi di lapangan. Keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, kelembagaan dan aset daerah menjadi salah satu kendala dalam pembangunan daerah. Sehingga target yang direncanakan tidak dapat dicapai sepenuhnya. Selain itu, dinamika pembangunan yang terjadi, khususnya di Kabupaten Blora merupakan hal yang sangat kompleks. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, namun juga turut dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, bahkan politik. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis indikator sosial ekonomi daerah, untuk melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Selain indikator pertumbuhan ekonomi, juga diiamati gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah, analisis Shift-Share digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi dan Location Quetiont (LQ) digunakan untuk menentukan sektor unggulan atau sektor ekonomi basis suatu perekonomian wilayah.

Pola dan struktur pertumbuhan

sektor-sektor ekonomi daerah juga sudah terlihat mulai bervariasi kalaupun masih didominasi lapangan usaha pertanian. Ini dapat terlihat dari pergeseran struktur perekonomian daerah. Dalam proses tersebut putaran kegiatan ekonomi akan menghasilkan surplus yang menjadi sumber peningkatan kesejahteraan yang hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat. Proses ini diarahkan agar setiap upaya pembangunan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penciptaan akumulasi modal (capital accumulation) yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat.


3

Banyak teori-teori atau konsep tentang pembangunan wilayah, seperti

konsep

pusat

pertumbuhan,

yang

bertujuan

untuk

membangkitkan daerah terbelakang, mendorong dekonsentrasi wilayah, memodifikasi

sistem

kota-kota

dan

mencapai

keseimbangan

perkembangan wilayah. Konsep pengembangan ekonomi lokal, yang pada dasarnya menganggap bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh sumberdaya yang ada di wilayah tersebut. Konsep pengembangan ekonomi basis, yaitu dengan mengembangkan sektorsektor basis yang ada pada wilayah tersebut dengan terlebih dahulu menentukan sektor tersebut melalui analisis LQ dan Shift-Share, dan konsep pembangunan ekonomi berbasis wilayah, merupakan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dengan betul-betul berdasarkan sumber daya andalan yang ada. Dari konsep-konsep tersebut tentunya tidak ada konsep yang paling bagus atau sempurna untuk diadopsi, tetapi antara satu konsep dengan lainnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di daerah tersebut. Dan pada pembahasan selanjutnya hanya beberapa konsep saja yang akan diulas yang dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan serta pertimbangan ketersedian data dan waktu. Untuk memulai analisis, dimulai dengan memaparkan data-data perkembangan pembangunan di Kabupaten Blora sampai dengan tahun 2014, yang akan diulas lebih detil pada bab IV tentang gambaran umum Kabupaten Blora. Dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di jawa tengah, Kabupaten Blora masih merupakan kabupaten yang relatif tertinggal terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator makro ekonomi seperti angka PDRB, PDRB perkapita 4


dan pertumbuhan ekonomi. PDRB Kabupaten Blora pada tahun 2014 dengan nilai sekitar 17,79 trilyun rupiah, menempati peringkat ke 25 di Jawa Tengah, sedangkan PDRB perkapita senilai 15,37 juta rupiah menempati peringkat ke 33. Sementara PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah pada tahun tersebut telah mencapai 25,78 juta rupiah. Sumbangan PDRB Kabupaten Blora terhadapap total PDRB Jawa Tengah yang tercatat sebesar 913,86 trilyun, masih sangat kecil, tercatat hanya sebesar 1,65 persen. Kontribusi ini sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten Rembang yang memiliki kontribusi sebesar 1,40 persen, dan jauh lebih rendah bila dibanding Kabupaten Kudus yang memiliki kontribusi sebesar 8,39 persen. Sebenarnya Kabupaten Blora merupakan wilayah yang cukup potensial secara ekonomi, sayangnya karena kendala infrastruktur maupun keterbatasan sumber daya air, membuat gerak pertumbuhan ekonomi tidak berjalan dengan cepat. Bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, perekonomian Kabupaten Blora sejak tahun 2010 hingga 2014 rata-rata dapat tumbuh sebesar 4,83 persen, bahkan pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora yang tercatat sebesar 5,36 persen. Tetapi karena dominasi yang tinggi dari sektor pertanian, ketika produksi pertanian turun tajam, berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,39 persen. Upaya percepatan pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan menggali keunggulan potensi yang dimiliki Kabupaten Blora. Salah satunya dengan menentukan sektor apa yang memiliki keunggulan kompetitif,

spesialisasi

maupun

komparatif

di

Kabupaten

Blora

dibandingkan dengan kabupaten lain. Dengan demikian, prioritas pembangunan dapat lebih diarahkan pada percepatan pengembangan


5

dan pembinaan sektor unggulan tersebut di masa mendatang tanpa mengabaikan pembangunan di sektor-sektor yang lain. Potensi-potensi tersebut harus dibangun dan dikembangkan secara maksimal agar dapat menjadi

penggerak

perekonomian

(leading

sector)

dan

mampu

mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang lain. Namun perlu diingat juga bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora tidak terlepas dari kondisi perekonomian kabupaten sekitar, perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan juga perekonomian nasional. Hal ini berarti strategi dan kebijakan yang akan digunakan sebagai landasan pembangunan di Kabupaten Blora, sebaiknya mempertimbangkan perkembangan perekonomian di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar sebagai pembanding.

1.2. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Mengetahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora dan Kecamatan se Kabupaten Blora . 2. Mengetahui tingkat disparitas pendapatan di Kabupaten Blora. 3. Mengetahui tingkat ketimpangan wilayah di Kabupaten Blora. 4. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja. 5. Mengetahui struktur perekonomian di kecamatan dan Kabupaten Blora. 6. Menentukan sektor unggulan di Kabupaten Blora 7. Mengetahui faktor pendukung dan kendala sektor unggulan di Kabupaten Blora.

6


8. Mengetahui besaran inflasi di Kota Blora, sebagai analisis lebih lanjut dibidang harga dan kemampuan daya beli masyarakat.

1.3. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk: 1. Memberikan masukan bagi pihak yang berkompeten terhadap permasalahan perekonomian di Kabupaten Blora khususnya, bahwa terdapat sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan yang perlu mendapat prioritas guna meningkatkan daya saing. 2. Memberikan masukan rumusan, arahan dan strategi kebijakan pengembangan

ekonomi

secara

berkelanjutan

dengan

mempertimbangkan aspek pemerataan dan keunggulan wilayah.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian Untuk mencapai tujuan diatas, indikator yang digunakan dalam analisis adalah Indeks Williamson, Indeks Gini, Incremental Labour Output Ratio (ILOR), Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Location Quotient (LQ), Shift Share, Analisis Overlay dan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman). Sasaran kegiatan secara umum kegiatan ekonomi 17 lapangan usaha di Kabupaten Blora dengan periode dari tahun 2010 hingga 2014. Analisis Indeks Williamson, Indeks Gini, Incremental Labour Output Ratio (ILOR), Incremental Capital Output Ratio (ICOR), hanya dapat dihitung sampai tingkat kabupaten karena kendala data yang tersedia. Untuk menghitung Indeks Williamson tingkat kecamatan diperlukan data PDRB tingkat desa. Analisis Indeks Gini tingkat Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

7

kecamatan diperlukan data pendapatan/pengeluaran penduduk per kecamatan, sedangkan ILOR tingkat kecamatan diperlukan jumlah tenaga kerja tiap lapangan usaha tingkat kecamatan. Ketiga data tersebut sampai saat ini belum tersedia. Namun demikian untuk analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Analisis Overlay dapat dihitung sampai tingkat kecamatan. Sedangkan Analisis SWOT hanya pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Blora.

8


BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam ditemukan

Pemikiran adanya

tentang

pembangunan

pandangan

yang

ekonomi

mengidentikkan

sering dengan

pertumbuhan ekonomi. Pandangan tersebut didasarkan pada adanya aspek perubahan, dimana pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mengandung unsur terjadinya perubahan. Sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan prinsipil, karena masing-masing memiliki latar belakang, hakikat dan prinsip kesinambungan yang berbeda, meskipun keduanya memiliki bentuk refleksi perubahan. Menurut

Jhingan

(1988),

beberapa

ahli

ekonomi

seperti

Schumpeter dan Ursula Hicks, telah membuat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter merupakan perubahan secara spontan dan terputus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sementara pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan

melalui

upaya-upaya

terencana

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dengan ditunjang oleh faktorfaktor non ekonomi lainnya. Namun seiring perkembangan dan era globalisasi seperti sekarang ini, konsep pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring, dimana jika terjadi pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi merupakan sisi dampak dari adanya suatu pembangunan ekonomi.

9


Pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara serentak pada segala tempat dan semua sektor perekonomian tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula, juga disebutkan bahwa investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi meningkatkan pendapatan wilayah dalam waktu yang relatif singkat (Glasson, 1978 : 171). Definisi tersebut mengandung makna bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar dan yang berkembang lebih pesat kemudian perkembangan wilayah tersebut akan merangsang perkembangan wilayah lain disekitarnya, demikian juga dengan sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar, cenderung berkembang dan dikembangkan sebagai langkah awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor lain yang kurang berpotensi. Demikian juga dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan

serentak

pada

semua

sektor

perekonomian

tetapi

diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor perekonomian yang memiliki potensi berkembang cukup besar karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat sehingga akan merangsang sektor-sektor

lain

yang

terkait

untuk

berkembang

mengimbangi

perkembangan sektor ekonomi potensial tersebut. Sebelum tahun 1970-an, pembangunan ekonomi diukur tidak lebih dari suatu prestasi kuantitatif semata. Besarnya GNP perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan lapangan kerja serta inflasi yang terkendali, merupakan prestasi pembangunan yang menjadi tolak ukur utama pembangunan ekonomi. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan daerah diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan memberikan efek trickle down (menetes ke


10

bawah) sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi yang pada akhirnya akan diikuti oleh pendistribusian hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Dengan demikian, pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan unsur yang paling diutamakan sehingga masalah lain seperti soal kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan sering kurang mendapatkan prioritas. Namun setelah itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi namun lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh. Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata,

namun

memiliki

perspektif

yang

luas.

Dalam

proses

pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik (Kuncoro, 1997). Dalam pembahasan mengenai teori pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, dikenal 4 pendekatan yang dominan yaitu: (1) Teori pertumbuhan linier; (2) Teori pertumbuhan struktural; (3) Teori revolusi ketergantungan internasional; (4) Teori neo-klasik. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi

di

negara-negara

berkembang.

Sebagian

ahli

ekonomi

mengartikan istilah ini sebagai pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan (Sukirno, 2001). Pelaksanaan pembangunan ekonomi bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh dengan salah satu upayanya berupa meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi


11

masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sjafrizal

(1997)

mengatakan

untuk

mencapai

tujuan

pembangunan, kebijaksanaan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Karena itu, bila prioritas pembangunan kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan ekonomi bersangkutan. Terkait

dengan

pertumbuhan

ekonomi,

maka

teori-teori

pembangunan banyak membahas penggunaan alat analisis dan metode statistik dalam menganalisis perekonomian suatu wilayah serta teori tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Todaro (2000) mengatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk

yang

beberapa

tahun

selanjutnya

dengan

sendirinya

membawa pertumbuhan ketersediaan tenaga kerja. Ketiga adalah kemajuan teknologi sebagai sarana peningkatan produktivitas modal dan tenaga kerja.


12

Lebih lanjut Kuznets (1999) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi bagi penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan (tingkat output) dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Menurut Syafrizal (2002), teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi atas empat kelompok besar, yang masing-masing didasarkan pada asumsi yang berbeda, sehingga memberikan kesimpulan yang berlainan pula. Kelompok pertama dinamakan sebagai export base models yang dipelopori oleh North pada tahun 1956. Dalam teori export base dijelaskan adanya perbedaan sumber daya dan keadaan geografis antara daerah, yang menyebabkan masing-masing daerah mempunyai keuntungan lokasi dalam beberapa sektor atau jenis kegiatan produksi. Keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor dan sebagai sektor potensial (sektor basis) bagi pertumbuhan ekonomi yang

bersangkutan

bila

kegiatan

tersebut

dapat

didorong

pertumbuhannya. Untuk mengetahui keuntungan lokasi suatu wilayah, dapat dilakukan melalui studi terhadap sumber daya alam yang terdapat di wilayah yang bersangkutan, seperti tingkat kesuburan tanah, keadaan geografis, jaringan jalan dan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya untuk mengetahui secara kuantitatif dapat diketahui melalui teknik statistik antara lain dengan perhitungan Location Quotient (LQ).


13

Kelompok kedua lebih banyak berorientasi pada kerangka pemikiran neo classic. Teori ini dipelopori oleh Stein pada tahun 1964, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Roman pada tahun 1965 dan Siebert pada tahun 1969. Model neo classic mendasarkan analisisnya pada fungsi produksi. Sama halnya dengan analisis pada pertumbuhan ekonomi nasional, kelompok ini berpendapat bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah modal, sumber daya alam, sumber daya manusia dan lalu lintas (arus) barang/jasa. terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kelompok ketiga menggunakan alur pemikiran ala Keynes dan menamakan pendekatannya sebagai cumulative causation models. Teori ini dipelopori oleh Myrdal pada tahun 1957 dan kemudian diformulasikan lebih lanjut oleh Kaldor pada tahun 1970. Penganut teori cumulative causation berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum neo classic. Bagaimanapun pemerintah perlu melakukan campur tangan secara aktif dalam bentuk program pembangunan wilayah, terutama untuk daerah yang tergolong masih terbelakang. Kelompok keempat dinamakan sebagai core periphery models yang mula-mula diajukan oleh Friedman pada tahun 1966. Kelompok core periphery models menekankan analisisnya pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antar pembangunan kota (core) dan desa (periphery). Menurut teori ini gerak pembangunan perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa di sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan daerah pedesaan juga sangat ditentukan oleh arah


14

pembangunan daerah perkotaan. Dengan demikian aspek interaksi antar kedua daerah tersebut sangat ditonjolkan.

2.2. Teori Perubahan Struktur Ekonomi Secara teoritis, struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai sisi. Dumairy (1996) membagi struktur ekonomi berdasarkan empat macam sudut tinjauan. Pertama, berdasarkan tinjauan makro sektoral,

yang

membagi

perekonomian

menjadi

struktur

agraris

(agriculture), industri (industrial) atau niaga (commerce), tergantung pada sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu wilayah. Kedua, berdasarkan tinjauan keruangan (spasial), yang membagi perekonomian menjadi struktur pedesaan (tradisional) atau perkotaan (modern).

Ketiga,

berdasarkan

tinjauan

penyelenggaraan,

yang

menjadikan perekonomian berstruktur etatis, egaliter atau borjuis. Predikat ini tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam kegiatan perekonomian suatu wilayah. Keempat, struktur

ekonomi

dapat

dilihat

berdasarkan

tinjauan

birokrasi

pengambilan keputusan, yaitu struktur ekonomi yang sentralistik atau desentralistik. Teori

perubahan

struktural

(structural-change

theory)

memusatkan perhatian pada transformasi struktur ekonomi dari pola pertanian ke struktur yang lebih modern seperti sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa. Aliran pendekatan struktural ini didukung oleh W. Arthur Lewis yang terkenal dengan model teoritisnya tentang surplus tenaga kerja dua sektor (two sector surplus labor) dan Hollis B. Chenery yang sangat terkenal dengan analisis empirisnya tentang pola-pola pembangunan (patterns of


15

development). Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses

pembangunan

yang

terjadi

antara

desa

dan

kota,

mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada (Kuncoro, 1997). Sementara teori pola pembangunan memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perkonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai roda penggerak ekonomi. Penelitian yang dilakukan Hollis Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Menurut transformasi

Kuznets, struktural,

perubahan didefinisikan

struktur sebagai

ekonomi suatu

atau

rangkaian

perubahan yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam komposisi dari permintaan agregat, penawaran agregat, dan perdagangan luar negeri

yang

disebabkan

adanya

proses

pembangunan

dan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1997). Permintaan aggregat terdiri atas komponen konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga nirlaba, pembentukan modal dan arus barang/jasa. Penawaran agregat terdiri atas komponen produksi dan


16

penggunaan faktor-faktor produksi, seperti penggunaan tenaga kerja dan modal. Sedangkan perdagangan luar negeri terdiri atas komponen ekspor dan impor. Dalam kaitannya dengan struktur ekonomi suatu wilayah, Todaro (2000) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral. Beberapa perubahan komponen utama struktural ini mencakup pergeseran secara perlahan-lahan aktifitas pertanian ke sektor nonpertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Suatu wilayah yang sedang berkembang proses pertumbuhan ekonominya akan tercermin dari penggeseran sektor ekonominya. Yaitu tercermin dari pergeseran sektor ekonomi tradisional dimana sektor pertanian akan mengalami penurunan di satu sisi dan peningkatan peran sektor nonpertanian di sisi lainnya. Perekonomian suatu daerah dalam jangka panjang akan terjadi

perubahan

struktur

perekonomian

dimana

semula

mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri. Dari sisi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri kota, sehingga menyebabkan kontribusi sektor industri meningkat. Perubahan ini tentu akan mempengaruhi tingkat pendapatan antar penduduk dan antar sektor ekonomi, karena akan terjadi perpindahan alokasi tenaga kerja dari sektor yang produktifitasnya rendah (pertanian) ke sektor yang produktifitasnya tinggi (industri). Terkait dengan proses pembangunan daerah, maka struktur ekonomi memiliki peran penting dalam konsep pendekatan model pembangunan daerah. Sebagaimana yang dikemukakan Aziz (1994), pendekatan sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah selalu


17

dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor ekonomi apa yang perlu dikembangkan, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan di mana aktivitas sektor tersebut akan dijalankan dan kebijakan (strategi dan langkah-langkah) apa yang perlu diambil dalam mencapai tujuan pembangunan. Faktor penyebab

terjadinya perubahan struktur

perekonomian antara lain ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta modal dan investasi yang masuk ke suatu daerah.

2.3. Teori Basis Ekonomi Salah satu teori ekonomi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah adalah teori basis ekonomi. Menurut Arsyad (1999), teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (job creation). Sektor ekonomi potensial atau sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor perekonomian atau kegiatan usaha yang produktif dikembangkan sebagai potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian suatu wilayah dibandingkan sektor-sektor lainnya, dimana perkembangan sektor-sektor lainnya dalam suatu keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung (Tjokroamidjoyo, 1976 : 126). Sektor ekonomi potensial ini dapat berupa sektor basis, dimana menurut

Glasson

(1978)

sektor

basis

merupakan

sektor

yang

mengekspor barang dan jasa ke wilayah-wilayah diluar batas-batas


18

perekonomian setempat. Besarnya pendapatan pengeluaran dalam sektor basis merupakan fungsi dari permintaan wilayah-wilayah lain. Tingkat pendapatan yang di peroleh sektor basis tercemin dari tingkat produksinya, sehingga kemampuan produksi sektor basis menjadi faktor penentu

pendapatan

wilayah.

Adapun

untuk

sektor

non-basis

menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat setempat termasuk kebutuhan sektor basisnya. Peningkatan sektor basis ditentukan oleh pembelanjaan pendapatan sektor basis baik berupa faktor-faktor produksi maupun barang dan jasa yang dibutuhkan pekerja sektor basis. Dengan demikian perkembangan sektor non-basis tergantung pada perkembangan sektor basisnya (Glasson dalam Nugroho, 2001 : 15). Perluasan kegiatan-kegiatan ekonomi disalurkan sektor basis kepada sektor-sektor non-basis yang mendukungnya secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan langsung berupa aliran faktor-faktor produksi yang meliputi komoditas (bahan baku), tenaga kerja, modal dan jasa produksi. Keterkaitan tidak langsung berupa transaksi pengeluaran para pekerja sektor basis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan lokal yang melayani kebutuhan para pekerja tersebut turut terkena imbas perkembangan sektor basisnya, dengan demikian adanya keterkaitan yang kuat antara sektor basis dan sektor non-basis merupakan syarat mutlak untuk menyebarluaskan pertumbuhan dalam wilayah. Pendekatan basis ekonomi sebenarnya berlandaskan pada pendapat bahwa yang perlu dikembangkan di sebuah wilayah adalah kemampuan berproduksi dan menjual hasil produksi tersebut secara efisien

dan

efektif.

Daerah

mempunyai

kesempatan

untuk

mengembangkan sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan


19

tenaga kerja yang ada termasuk dari luar daerah dalam upaya meningkatkan peluang ekspor. Dalam analisisnya, teori basis ekonomi biasanya

menggunakan

menentukan

sektor

data

potensial.

PDRB

untuk

Apabila

mengidentifikasi

sektor

potensial

dan

tersebut

dikembangkan dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Mengacu pada teori ekonomi basis tersebut maka Arsyad (2008) menjelaskan bahwa teknik location Quotient dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu: 1. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (basis). 2. Kegiatan sektor ekonomi yang hanya dapat melayani pasar di daerah itu sendiri dinamakan sektor ekonomi tidak potensial (non basis). Menurut Syafrizal (2002), dalam kerangka teori basis ekspor ini, diketahui bahwa peningkatan ekspor terjadi apabila suatu daerah memiliki keuntungan kompetitif (competitive advantage) yang cukup besar pada beberapa sektor ekonomi. Di samping itu, untuk melihat besarnya keuntungan kompetitif perekonomian suatu daerah dapat dilakukan dengan analisis shift share.

2.4. Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap daerah memiliki kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah. Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi di suatu daerah sangat diperlukan informasi mengenai potensi


20

ekonomi wilayah. Potensi ekonomi wilayah dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai sektor maupun subsektor ekonomi di wilayah tersebut. Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lain untuk berkembang. Tumenggung (1996) memberi batasan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif (comparatif advantages) dan keunggulan kompetitif (competitive advantages) dengan produk sektor sejenis

dari daerah lain serta mampu

memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Sedangkan Mawardi (1997) mengartikan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai tambah yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi, baik pasar lokal maupun pasar ekspor. Istilah keunggulan komparatif mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua wilayah. Ricardo membuktikan bahwa apabila dua wilayah yang saling berdagang

masing-masing

mengkonsentrasikan

diri

untuk

mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua wilayah tersebut akan beruntung. Ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional. Pengetahuan akan keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi, apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah teridentifikasi maka pembangunan sektor


21

tersebut dapat disegerakan tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan terlambat (Tarigan, 2003). Pada masa era perdagangan bebas seperti sekarang ini, keunggulan kompetitif mendapat perhatian lebih besar daripada keunggulan

komparatif.

Keunggulan

kompetitif

menunjukkan

kemampuan daerah untuk memasarkan produknya ke luar daerah. Dalam analisis ekonomi regional, keunggulan kompetitif dimaknai oleh kemampuan daya saing kegiatan ekonomi di suatu daerah terhadap

kegiatan

Keunggulan

ekonomi

kompetitif

yang

merupakan

sama

di

cermin

daerah dari

lainnya.

keunggulan

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya yang dijadikan “benchmark” dalam suatu kurun waktu (Thoha, 2000). Dalam kaitannya dengan keunggulan kompetitif, maka keunggulan komparatif suatu kegiatan ekonomi dapat dijadikan suatu pertanda awal bahwa kegiatan ekonomi tersebut punya prospek untuk juga memiliki keunggulan kompetitif. Jika suatu sektor memiliki keunggulan komparatif karena besarnya potensi sektor tersebut maka kebijakan yang diprioritaskan bagi pengembangan kegiatan ekonomi tersebut dapat berimplikasi

kepada

terciptanya

keunggulan

kompetitif.

Kegiatan

ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif sekaligus keunggulan kompetitif akan sangat menguntungkan perekonomian suatu wilayah. Terkait dengan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, maka berdasarkan kegiatan ekonominya suatu wilayah dapat saja memiliki kedua jenis keunggulan tersebut secara bersama-sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh satu atau gabungan beberapa faktor berikut ini (Tarigan, 2003) :


22

1. Memiliki potensi sumber daya alam 2. Penguasaan masyarakat terhadap teknologi mutakhir dan keterampilan-keterampilan khusus 3. Aksesibilitas wilayah yang baik 4. Memiliki market yang baik atau dekat dengan market 5. Wilayah yang memiliki sentra-sentra produksi tertentu atau terdapatnya aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi. 6. Ketersediaan buruh yang cukup dan memiliki keterampilan baik dengan upah yang relatif rendah. 7. Mentalitas masyarakat yang baik untuk pembangunan : jujur, mau terbuka, bekerja keras, dapat diajak bekerja sama dan disiplin 8. Kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pada terciptanya keunggulan-keunggulan suatu kegiatan ekonomi wilayah.

2.5. Spesialisasi Perekonomian Perekonomian suatu wilayah dikatakan terspesialisasi jika suatu

wilayah

memprioritaskan

pengembangan

suatu

sektor

ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap kemajuan sektor tersebut (Muzamil, 2001). Pengembangan sektor prioritas tersebut dapat dilakukan melalui investasi dan peningkatan sumber daya manusia pada sektor tersebut. Spesialisasi dalam perekonomian merupakan hal yang cukup penting dalam

rangka pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah.

Dikatakan, jika suatu wilayah memiliki spesialisasi pada sektorsektor tertentu maka wilayah tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif dari spesialisasi sektor tersebut (Soepono,1993). Beberapa

ahli

ekonomi

mulai


memperhitungkan

efek

23

spesialisasi terhadap perekonomian suatu wilayah. Menurut Kuncoro (2002), salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan keterkaitan

antar

wilayah

adalah

melalui

proses

pertukaran

komoditas antar daerah. Hal ini dapat ditempuh melalui penciptaan spesialisasi antar daerah.


24

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam analisis ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dengan menyebarkan kuesioner ke dinas instansi terkait, seluruh kecamatan dan unit usaha secara sampel. Sedangkan data sekunder berupa data yang dikumpulkan dari publikasi maupun dokumentasi cetak dan elektronik dari instansi pengumpul data seperti BPS dan sumber-sumber lain yang terkait.

3.2. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisi kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk

mengidentifikasi

Sedangkan

analisis

tingkat

kualitatif

disparitas digunakan

dan untuk

sektor

unggulan.

memperkuat

dan

melengkapi analisis kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Indeks Williamson Indeks

Williamson

digunakan

untuk

mengetahui

tingkat

disparitas pendapatan antar wilayah. Indeks Williamson memiliki range antara 0 dan 1. Semakin besar nilai Indeks Williamson (semakin mendekati 1) berarti semakin besar disparitas antar sektor

25


dan antar wilayah. Sebaliknya semakin kecil nilai Indeks Williamson (semakin mendekati 0) maka semakin merata pendapatannya. Indeks Wlliamson dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

𝐼𝑤 =

√∑(𝑌𝑖 − 𝑌)2 . 𝑓𝑖/𝑛 𝑌

Keterangan: Iw = Indeks Williamson Yi = PDRB perkapita menurut kecamatan Y = PDRB perkapita kabupaten fi = Jumlah penduduk menurut kecamatan n = Jumlah penduduk kabupaten

b. Indeks Gini Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan penduduk. Rumus Indeks Gini adalah sebagai berikut : 𝑘

𝐺 = 1− ∑ 𝑖=1

𝑃𝑖 (𝑄𝑖 + 𝑄𝑖−1 ) 10.000

Dimana: G

= Indeks Gini

𝑃𝑖

= Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

𝑄𝑖

= Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

𝑄𝑖−1 = Persentase kumulatif pendapatan sebelum kelas ke-i 𝑘

26

= Banyaknya kelas pendapatan


Nilai Indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Jika nilai Indeks Gini adalah nol artinya terjadi kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan atau penduduk mempunyai pengeluaran yang sama, sedangkan

jika

bernilai

satu

berarti

terjadi

ketidakmerataan

pendapatan yang sempurna. Semakin tinggi nilai Indeks Gini (semakin

mendekati

nilai

1)

menunjukkan

ketidakmerataan

pendapatan yang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks

Gini

(semakin

mendekati

nilai

0)

menunjukkan

ketidakmerataan pendapatan yang semakin rendah. Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan tergolong rendah, sedang atau tinggi. Dengan kriteria sebagai berikut: a. Ketimpangan taraf rendah, bila G < 0,35 b. Ketimpangan taraf sedang, bila G antara 0,35 - 0,5 c. Ketimpangan taraf tinggi, bila G > 0,5

c. Inflasi Laju Inflasi merupakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Sedangkan Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka yang menggambarkan perbandingan harga konsumen yang terjadi pada dua periode waktu yang berbeda. Harga konsumen yang dimaksud adalah mencakup harga semua jenis barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum, yang meliputi kelompok: bahan makanan;

makanan

jadi,

minuman

dan

tembakau;

kelompok

perumahan; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.


27

Rumus: 1. Diagram timbang:

NK’oi = (P’oi / Poi) x Nkoi NK’oi

: nilai konsumsi dasar Kota Blora, komoditi i

Nkoi

: nilai konsumsi dasar Kota Semarang, komoditi i

P’oi

: harga dasar Kota Blora, komoditi i

Poi

: harga dasar Kota Semarang, komoditi i

2. IHK Setelah diperoleh diagram timbang Kota Blora, kemudian dihitung

IHK

dikumpulkan

berdasarkan dengan

data

harga

menggunakan

konsumen

modifikasi

yang

formula

Laspeyres sebagai berikut: k

RH’ti x NK’(t-1)i

i=1

IHKt = ------------------------ x 100 k

’0i

i =1

dimana : IHKt

: indeks bulan t

RH’ti

: relatif harga bulan t, komoditi i

NK’(t-1)i : nilai konsumsi bulan (t-1), kom. i

28

NK’0i

: nilai konsumsi dasar, komoditi i

t

: bulan, dimana t = 1,2,3,…,12


: komoditi, dimana i = 1,2,3,…,333

i

Sedangkan inflasi adalah:

IHKt - IHKt-1 It = ------------------------ x 100 IHKt-1 dimana: It

: Inflasi pada bulan ke-t

IHKt

: IHK pada bulan ke-t

IHKt-1

: IHK pada bulan ke- (t-1)

d. Incremental Labour Output Ratio (ILOR) ILOR merupakan merupakan koefisien yang menghubungkan peningkatan jumlah tenaga kerja dan output atau produk yang dihasilkan suatu daerah. Dalam hal ini nilai output didekati dengan besarnya

nilai PDRB yang

besarnya

tambahan

tenaga

dihasilkan. Nilai ILOR menunjukkan kerja

yang

dipergunakan

untuk

menaikkan satu unit output baik secara fisik maupun nilai yang dihasilkan. Rumus ILOR adalah:

𝐼𝐿𝑂𝑅 =

∆𝐿𝑖 ∆𝑌𝑖

Dimana: ILOR = Nilai Incremental Labour Output Ratio (ILOR) ∆Li

= Perubahan tenaga kerja sektor i Kabupaten Blora

∆Yi

= Perubahan PDRB sektor i Kabupaten Blora


29

Semakin besar nilai ILOR menunjukkan semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan (diserap) untuk meningkatkan output yang dihasilkan suatu sektor. ILOR bernilai positif

(+)

dapat berarti

penambahan/ pertumbuhan PDRB mampu memberikan tambahan tenaga kerja baru. Bila ILOR bernilai negatif (-) dapat berarti (a). peningkatan produktivitas tenaga kerja, karena jumlah tenaga kerja yang diserap semakin turun, sementara outputnya semakin meningkat, (b). penurunan produktivitas tenaga kerja, karena nilai tambah menurun sementara jumlah tenaga kerja terus meningkat. Untuk melihat gambaran kedepan, ILOR dapat diinterpretasikan sebagai nilai yang menggambarkan banyaknya lapangan kerja baru yang bisa diciptakan untuk penambahan besaran PDRB, atau banyaknya nilai tambah baru yang bisa diciptakan oleh karena tambahan satu orang tenaga kerja baru.

e. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Konsep ICOR pada awalnya dikembangkan oleh Harrod dan Domar yang kemudian dikenal sebagai model Harrod-Domar. Model ini pada dasarnya menunjukkan keterkaitan antara output (pendapatan wilayah) suatu perekonomian dengan besarnya stok kapital yang dibutuhkan. Stok kapital adalah kondisi stok dari kapital (barang-barang modal) yang tersedia pada suatu waktu tertentu. Hubungan tersebut digambarkan

oleh

Harrod-Domar

oleh

persamaan

(1)

berikut:

ICOR = ∆K/∆Y ……………… (1)

30


Dimana: ∆K = tambahan stok kapital (capital stock) ∆Y = tambahan output atau pendapatan wilayah (PDRB) Persamaan (1) dapat diubah menjadi persamaan (2): ∆K = (ICOR) ∆Y ……………… (2) Persamaan (2) menyatakan bahwa bila ingin meningkatkan pendapatan wilayah sebesar 1 unit, maka dibutuhkan tambahan stok kapital sebesar besaran ICOR. Stok kapital pada tahun ke-t pada dasarnya adalah akumulasi investasi (barang-barang modal) dari suatu tahun tertentu (tahun ke-(t-s)) dimana s = 1,2,3, …… sampai dengan tahun ke-t. Atau dengan perkataan lain: Kt = ∑It-s ………….. (3) Misalkan investasi dimulai pada tahun ke-t dan berlanjut sampai dengan tahun ke-(t+1), yaitu keadaan diasumsikan hanya terdiri dari dua tahun, maka stok kapital pada tahun ke-t dan tahun ke-(t+1) masing-masing ditunjukkan oleh persamaan (4) dan (5): Kt = It …………… (4) dan Kt+1 = It + It+1 …………… (5) Tambahan kapital stok pada tahun ke-(t+1) atau ∆Kt+1 adalah: Kt+1 - Kt = (It + It+1) – (It) …………… (6)


31

Yang sama dengan: ∆Kt+1 = It+1 ……………. (7) Dengan perkataan lain, tambahan stok kapital pada suatu tahun adalah sama dengan investasi yang dilakukan pada tahun tersebut. Dengan demikian,

persamaan

(1)

dapat

diubah

menjadi:

ICOR = I/∆Y ……………… (8) dimana I = besarnya investasi yang sama dengan ∆K Atau, I = (ICOR) ∆Y ……………… (9) Persamaan (9) menyatakan bahwa bila ingin meningkatkan pendapatan wilayah sebesar 1 unit, maka dibutuhkan investasi sebesar besaran ICOR.

f. Location Quotient (LQ) Location quotient (LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis, dengan tujuan untuk melihat keunggulan komparatif suatu daerah dalam menentukan sektor andalannya. Sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik daerah itu sendiri maupun pasar luar. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan. Sedangkan sektor non

32


basis merupakan sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Sektor basis menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual keluar daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan secara berantai akan meningkatkan investasi baru dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, peningkatan pendapatan tersebut juga akan meningkatkan permintaan produk barang/jasa baik dari sektor basis maupun sektor non basis. Dengan dasar ini maka sektor basis perlu diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Jika koefisien LQ suatu sektor ≥ 1 berarti sektor tersebut mempunyai potensi atau termasuk sektor basis. Sektor tersebut memiliki spesialisasi dan terkonsentrasi di daerah tersebut. Jika koefisien LQ suatu sektor < 1 berarti sektor tersebut kurang mempunyai potensi atau bukan termasuk sektor basis. Sektor tersebut tidak berspesialisasi dan tidak terkonsentrasi di daerah tersebut. Jika koefisien LQ = 1 berarti tingkat spesialisasi sektor tersebut sama dengan daerah tingkat atasnya. Rumus LQ adalah:

𝐿𝑄 =

𝑌𝑖/𝑆𝑖 𝑌𝑛/𝑆𝑛

Dimana: LQ = Indeks Location Quotient Yi = PDRB Sektor i Kabupaten Blora Si = Total PDRB Kabupaten Blora Yn = PDRB Sektor i Provinsi Jawa Tengah Sn = Total PDRB Provinsi Jawa Tengah Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

33

Untuk menghitung LQ sektoral kecamatan dapat dilakukan dengan mensubtitusi angka PDRB Kabupaten Blora dengan angka PDRB kecamatan dan angka PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan angka PDRB Kabupaten Blora.

g. Shift Share Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi di suatu daerah. Shift Share dirumuskan sebagai: Gij

= Nij + Pij + Dij

Nij

= Yij. rn

Pij = Yij (rin - rn) Dij

= Yij (rij - rin)

rij

= (Yijt - Yij)/Yij

rin

= (Yint - Yin)/Yin

rn

= (Ynt - Yn)/Yn

PBij = Pij + Dij Dimana: Gij : Perubahan PDRB sektor i di Kecamatan j Nij : Komponen Regional sektor i di Kecamatan j Pij : Komponen Proportional Shift sektor i di Kecamatan j Dij : Komponen Differential Shift sektor i di Kecamatan j PBij : Komponen Net Shift sektor i di Kecamatan j Yij : PDRB sektor i tahun awal di Kecamatan j Yin : PDRB sektor i tahun awal di Kabupaten Blora Yn : PDRB total tahun awal di Kabupaten Blora 34


Yijt : PDRB sektor i tahun akhir di Kecamatan j Yint : PDRB sektor i tahun akhir di Kabupaten Blora Ynt : PDRB total tahun akhir di Kabupaten Blora Untuk menghitung Shift Share Kabupaten Blora dapat dilakukan dengan mensubtitusi angka PDRB kecamatan dengan angka PDRB Kabupaten Blora dan angka PDRB Kabupaten Blora dengan angka PDRB Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan nilai tambah bruto (PDRB) suatu sektor di suatu wilayah (Gij) melalui analisis Shift Share dapat didekomposisi menjadi 3 komponen yaitu: 1. Regional Share (Nij) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar. Peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan yang diambil pemerintah Provinsi yang berlaku pada seluruh daerah di provinsi tersebut. 2. Proportional Shift (Pij) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat. Selain itu komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor

dalam

permintaan

produk

akhir,

perbedaan

dalam

ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan ekonomi serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. 3. Differential Shift (Dij) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.


35

Disamping

itu,

komponen

Pergeseran

bersih

(PBij)

yang

merupakan penjumlahan Proportional Shift (Pij) dan Different Shift (Dij), dapat digunakan untuk mengindentifikasi pertumbuhan sektor ekonomi. Dalam

analisis

pertumbuhan

ekonomi

regional

komponen

proportional shift (Pij) dan differential shift (Dij) lebih penting dibanding komponen regional share (Nij). Hal ini disebabkan karena komponen Dij digunakan untuk melihat perubahan pertumbuhan dari suatu kegiatan di wilayah studi terhadap kegiatan tersebut di wilayah referensi. Dari perubahan tersebut akan dapat dilihat berapa besar pertambahan atau pengurangan pendapatan dari kegiatan tersebut. Sedangkan komponen Pij untuk melihat perubahan pertumbuhan suatu kegiatan di wilayah referensi terhadap kegiatan total (PDRB) di wilayah referensi. Klasifikasi wilayah/sektor berdasarkan Proportional Shift (Pij) dan Different Shift (Dij) dapat dikategorikan dalam 4 kategori yaitu: 1. Kategori I : Pij positif dan Dij positif merupakan sektor/wilayah dengan pertumbuhan sangat pesat. 2. Kategori II : Pij negatif dan Dij positif merupakan sektor/wilayah dengan kecepatan pertumbuhan terhambat namun berkembang. 3. Kategori III : Pij negatif dan Dij negatif merupakan sektor/wilayah dengan daya saing lemah dan kontribusi rendah. 4. Kategori IV : Pij positif dan Dij negatif merupakan sektor/wilayah dengan kecepatan pertumbuhan terhambat namun cenderung berpotensi.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat spesialisasi perekonomian di suatu daerah juga dapat dilakukan dengan modifikasi analisis Shift Share Estaban Marguillas. Persamaan Shift Share menurut Estaban

36


Marguillas mengandung unsur baru yang diberi notasi Y*ij didefinisikan sebagai suatu variabel wilayah (Yij), bila struktur wilayah sama dengan struktur wilayah atasnya atau Yij = Y*ij maka Y*ij dirumuskan menjadi: Y*ij = Yj (Yin/Yn) Apabila Yij diganti dengan Y*ij maka persamaan Cij = Yij (rij – rin) dapat pula diganti menjadi : C*ij = Y*ij (rij – rin) Cij adalah untuk mengukur keunggulan atau ketidakunggulan kompetitif di sektor i pada perekonomian di suatu wilayah menurut analisis Shift Share klasik. Pengaruh efek alokasi (allocation effect) belum dijelaskan dari suatu variabel wilayah untuk sektor i di wilayah j (A ij), untuk mengetahui efek alokasi tersebut didekati dengan menggunakan rumus: Aij = (Yij – Y*ij) (rij – rin) dimana: (Yij–Y*ij) : menggambarkan tingkat spesialisasi sektor i di suatu wilayah, jika rij > rin . (rij – rin) : menggambarkan tingkat keunggulan kompetitif sektor i di suatu wilayah. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Aij sebagai pengaruh alokasi dapat dilihat dalam dua bagian yaitu tingkat spesialisasi sektor i di wilayah j (Yij – Y*ij) yang dikalikan dengan keunggulan kompetitif (rij – rin). Persamaan tersebut dapat bermakna bahwa bila suatu wilayah mempunyai suatu spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor tersebut pasti akan menikmati pula keunggulan kompetitif yang lebih baik. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari efek alokasi akan dijelaskan pada tabel 3.3:


37

Tabel 3.1 Analisis Shift Share Esteban Marquilass rij – rin

Yij – Y*ij

1.

>0

>0

Keunggulan Kompetitif Ya

2.

>0

<0

Ya

Tidak

3.

<0

>0

Tidak

Ya

4.

<0

<0

Tidak

Tidak

No.

Spesialisasi Ya

h. Analisis Overlay Berdasarkan gabungan analisis LQ dan Shift Share dapat disusun analisis overlay untuk menentukan mendeskripsikan klasifikasi dan tipologi daerah. 1. Klasifikasi daerah berdasarkan sektor basis dan non basis dengan pertumbuhan cepat atau lambat, dengan menggabungkan LQ dengan Differential Shift (Dij) akan diperoleh: Klasifikasi I : sektor basis (LQ ≥ 1 ) dan tumbuh cepat (D ij > 0) Klasifikasi II : sektor basis (LQ ≥ 1 ) dan tumbuh lambat (Dij < 0) Klasifikasi III : bukan sektor basis (LQ < 1 ) dan tumbuh cepat (Dij > 0) Klasifikasi IV : bukan sektor basis (LQ < 1 ) dan tumbuh lambat (Dij < 0)

2. Tipologi daerah berdasarkan PDRB perkapita dengan Net Shift (PBij) akan diperoleh: Klas I : PDRB perkapita tinggi dan Net Shift tinggi (PBij) > 0 Klas II : PDRB perkapita rendah dan Net Shift tinggi (PBij) > 0 Klas III : PDRB perkapita tinggi dan Net Shift rendah (PBij) < 0

38


Klas IV : PDRB perkapita rendah dan Net Shift rendah (PBij) < 0 i. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Analisis

SWOT

digunakan

untuk

mengidentifikasi

faktor

pendukung maupun kendala yang dihadapi sektor unggulan di Kabupaten Blora baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa strengths (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan) yang terdapat dalam sektor unggulan. Sedangkan faktor eksternal berupa opportunities (peluang) dan threats (ancaman) yang dimiliki sektor unggulan. Faktor internal dalam pengembangan sektor unggulan yang hendak dianalisis adalah: 1.

Sumber daya alam (ketersediaan lahan, ketersediaan air)

2.

Sumber daya manusia (pendidikan, ketrampilan)

3.

Ketersediaan bahan baku produksi.

4.

Pola Manajemen

5.

Profitabilitas (input-output rasio)

Faktor eksternal dalam pengembangan sektor unggulan yang hendak dianalisis adalah: 1.

Peluang Pasar (domestik dan eksport)

2.

Persaingan pasar domestik

3.

Akses lembaga keuangan

4.

Kerjasama antar daerah

5.

Peraturan pemerintah (pusat dan daerah)


39

Untuk merumuskan strategi, digunakan alat bantu berupa matriks SWOT yang menggambarkan peluang dan ancaman yang dihadapi suatu sektor, yang selanjutnya disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini menghasilkan empat set kemungkinan strategi sebagai berikut 1. Strategi SO (Strengths-Opportunities), menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. 2. Strategi ST (Strengths-Threats), menggunakan kekuatan untuk menghindari dan mengatasi ancaman. 3. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities), memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan internal. 4. Strategi

WT

(Weaknesses-Threats),

berupaya

meminimalkan

kelemahan dan menghindari ancaman.

40


3.3. Kerangka Pemikiran KONDISI EKONOMI - Pertumbuhan Ekonomi - Struktur Ekonomi - PDRB Perkapita - Keterbandingan Regional

IDENTIFIKASI - Inflasi - ILOR - Indeks Williamson - Indeks Gini - Location Quontient (LQ) - Shift Share - Overlay

POTENSI EKONOMI - Sektor Unggulan - Lokasi Pengembangan

ANALISIS SWOT - S = Strength (Kekuatan) - W = Weakness (Kelemahan) - O = Opportunites (Peluang) - T = Threats (Ancaman)

IMPLIKASI KEBIJAKAN - Rumusan Saran, Implikasi Kebijakan


41

3.4. Definisi Operasional Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan merupakan nilai produksi barang dan jasa akhir dalam kurun waktu tertentu. Pada penelitian ini menggunakan periode

data

satu

tahun.

Dinamakan

bruto

karena

masih

memasukkan komponen penyusutan. Disebut domestik karena menyangkut batas wilayah. Disebut konstan karena harga yang digunakan mengacu pada tahun tertentu (tahun dasar = 2000) dan dinamakan berlaku karena menggunakan harga tahun berjalan (tahun sesuai dengan referensi waktu yang diinginkan). PDRB juga sering disebut dengan NTB (Nilai Tambah Bruto). 2. Sektor Ekonomi menyatakan lapangan usaha pembentuk PDRB sektoral di suatu wilayah. Sektor atau lapangan usaha pada tulisan ini sama dengan konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik terdiri

dari

sembilan

sektor

yaitu:

sektor

pertanian,

sektor

pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan perbankan dan sektor jasa-jasa. 3. Sektor ekonomi potensial merupakan sektor ekonomi yang memiliki satu

atau

gabungan

kriteria

seperti

keunggulan

kompetitif,

keunggulan komparatif, spesialisasi jika dibandingkan dengan sektor ekonomi yang sama pada wilayah lainnya. 4. Keunggulan Kompetitif berarti kemampuan daya saing kegiatan ekonomi yang lebih besar pada suatu daerah terhadap kegiatan

42


ekonomi yang sama di daerah lainnya. Keunggulan kompetitif juga merupakan cermin dari keunggulan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya yang dijadikan “benchmark”. 5. Keunggulan komparatif mengacu pada kegiatan ekonomi suatu daerah yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi perekonomian daerah tersebut. Perbandingan tersebut merupakan perbandingan kontribusi nilai tambah bruto suatu sektor ekonomi suatu daerah yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya. 6. Spesialisasi mengacu kepada sektor ekonomi di suatu wilayah, dimana suatu wilayah dikatakan memiliki spesialisasi jika wilayah tersebut

mengembangkan

pertumbuhan

maupun

andil

suatu sektor

sektor

ekonomi

tersebut

lebih

sehingga besar

jika

dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah lainnya. Spesialisasi juga tercipta akibat potensi sumber daya alam yang besar maupun peran permintaan pasar yang besar terhadap output lokal. 3.5. Sistematika Penulisan Untuk kemudahan bagi para pembaca, sistematika publikasi Analisis Perkembangan Indikator Ekonomi disajikan dengan tata urutan sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan, yang akan membahas tentang latar belakang perlunya penelitian ini dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, serta ruang lingkup pelaksanaan penelitian. BAB II. Tinjauan Teoritis, yang akan memberikan gambaran kerangka teoritis yang melandasi penelitian ini yang meliputi teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, teori perubahan struktur ekonomi,


43

teori basis ekonomi, teori keunggulan komparatif dan kompetitif, dan teori spesialisasi perekonomian. BAB III. Metodologi Penelitian, yang akan membahas tentang jenis dan sumber data yang digunakan, penjelasan metode-metode statistik, kerangka pemikiran dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat dilakukan analisis secara sistematis. BAB IV. Gambaran Umum Kabupaten Blora, yang bertujuan untuk memberikan

gambaran

secara

jelas

tentang

kondisi

geografis,

kependudukan, ketenagakerjaan, keadaan sosial dan keadaan ekonomi Kabupaten Blora, untuk menunjang analisis indikator ekonomi yang akan dilakukan. BAB V. Analisis Indikator Ekonomi, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil temuan disparitas wilayah dan disparitas pendapatan, inflasi, Incremental Labour Output Ratio (ILOR), inflasi Blora, komponen pertumbuhan keunggulan

yang berpengaruh, sektor komparatif,

kompetetif

dan

unggulan spesialisasi

yang memiliki serta

faktor

pendukung dan kendalanya. BAB VI. Penutup, yang akan berisikan kesimpulan dan implikasi kebijakan dalam upaya pengembangan perekonomian Kabupaten Blora.

44


BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN BLORA

4.1. Kondisi Geografis Kabupaten Blora Kabupaten Blora merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah, secara administratif berbatasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut: - Sebelah Barat

:

Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah

- Sebelah Utara

:

Kab. Rembang, Kab.Pati, Prov. Jawa Tengah

- Sebelah Timur

:

Kab.Bojonegoro, Prov.Jawa Timur

- Sebelah Selatan

:

Kab.Ngawi, Prov. Jawa Timur o

Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111 16’ Bujur o

o

Timur sampai dengan 111 338’ Bujur Timur dan antara 6 528’ sampai o

2

dengan 7 248’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.820,59 km . Wilayah Kabupaten Blora diapit oleh jajaran pegunungan Kendeng Utara dan pegunungan Kendeng Selatan, dengan ketinggian antara 25 meter sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Blora bagi atas 16 kecamatan yang terdiri dari 271 desa dan 24 kelurahan, 941 dusun, 1.189 rukun warga (RW) dan 5.450 rukun tetangga (RT). Jarak Kota Blora (ibukota kabupaten) dengan kotakota sekitar relatif jauh. Jarak ke Kota Semarang (ibukota provinsi) sekitar

127

km

atau

sekitar

4

jam

perjalanan

darat

dengan

menggunakann kendaraan umum. Jarak ke Kota Rembang (ibukota Kabupaten Rembang) sekitar 35 km atau sekitar 45 menit perjalanan darat. Jarak ke Kota Bojonegoro sekitar 60 km atau sekitar 1,5 jam perjalanan darat. Jarak ke Kota Surakarta sekitar 130 km atau sekitar 4


45

jam perjalanan dan jarak ke Kota Purwodadi (ibukota Kabupaten Grobogan) sekitar 65 km atau sekitar 2 jam perjalanan. Dengan jarak yang

relatif

jauh

untuk

menjangkau

kota-kota

sekitar

tersebut

menyebabkan letak Kabupaten Blora relatif kurang menguntungkan secara ekonomis. Tabel 4.1. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2013-2014 Jenis Penggunaan

2013 (ha)

2014 (ha)

(1)

(2)

(3)

A. LAHAN SAWAH 1. Irigasi Teknis 2. Irigasi Setengah Teknis 3. Irigasi Sederhana 4. Irigasi Desa/Non PU 5. Tadah Hujan 6. P2AT B. LAHAN BUKAN SAWAH 1. Bangunan dan Pekarangan 2. Tegal/Kebun 3. Waduk 4. Hutan 5. Perkebunan 6. Lain-lain JUMLAH

46.035,712 7.449,000 967,000 4.114,000 1.640,000 29.609,712 2.256,000

46.011,990 7.449,000 967,000 4.114,000 1.640,000 29.585,990 2.256,000

136.023,085 16.961,656 26.188,515 56,962 90.416,520 4,000 2.395,432

136.046,807 16.991,425 26.182,468 56,962 90.416,520 4,000 2.395,432

182.058,797

182.058,797

Sumber : Blora Dalam Angka 2015 Kabupaten Blora memiliki luas wilayah sebesar 182.058,797 hektar terdiri atas lahan sawah seluas 46.011,99 hektar (25,27 persen) dan sisanya lahan bukan sawah sebesar 74,73 persen. Lahan sawah yang ada di Kabupaten Blora sebagian besar merupakan sawah tadah

46


hujan sebesar 29.585,99 hektar (64,30 persen). Lahan sawah dengan pengairan tehnis sebesar 7.449 hektar (16,19 persen), lahan sawah dengan pengairan ½ tehnis 967 ha atau 2,10 persen, lahan sawah dengan pengairan sederhana 4.114 ha, serta lahan sawah dengan pengairan desa 1.640 ha sedangkan sisanya merupakan lahan sawah P2AT 2.256 ha. Dilihat dari perkembangannya, lahan sawah dari tahun ke tahun terus mengalami pengurangan. Alih fungsi lahan dari lahan sawah menjadi lahan bukan sawah cukup mengkhawatirkan, terutama terkait dengan program swasembada pangan. Program-program peningkatan produksi pangan terutama beras bisa terkendala kalau alih fungsi lahan terus terjadi. Padahal di sisi lain perkembangan penduduk juga terus terjadi, yang membutuhkan semakin besarnya permintaan akan pangan terutama beras.Dari publikasi Blora Dalam Angka tercatat selama satu tahun dari tahun 2013 sampai 2014, lahan sawah telah berkurang sektiar 23,7 Ha. Alih fungsi lahan tersebut sebagian besar untuk lahan rumah dan pekarangan. Lahan bukan sawah terdiri dari 90.466,520 ha (66,45 persen) lahan hutan, lahan tegalan 26.182,468 ha (19,25 persen), serta lahan perkebunan rakyat, lahan lain-lain dan waduk yang luasnya mencapai 2.456,394 ha (1,81 persen).

Dalam jangka waktu satu tahun,

penggunaan tegal/kebun sebesar 6,05 hektar mengalami alih fungsi menjadi bangunan dan pekarangan. Walaupun Kabupaten Blora memiliki wilayah yang sangat luas, namun kondisi lahannya bukanlah termasuk tanah yang subur untuk pertanian berdasarkan struktur, tekstur, kedalaman efektif tanah dan


47

kemiringan tanah. Struktur tanah di Kabupaten Blora terdiri atas 56 persen tanah gromosol, 39 persen mediteran dan 5 persen aluvial. Tanah grumusol merupakan jenis tanah yang berasal dari batu kapur, batuan lempung, tersebar di daerah yang curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Tanah mediteran merupakan jenis tanah yang tidak subur terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Sedangkan tanah aluvial adalah tanah endapan yang terbentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Tabel 4.2. Tekstur, Kedalaman, dan Kemiringan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2014 Uraian

Luas (Ha)

Persen (%)

(1)

(2)

(3)

Tekstur Tanah Halus Sedang Kasar

28,480.361 152,626.436 952.000

15.64 83.83 0.52

Kedalaman Efektif Tanah - 0 – 30 cm - 31 – 60 cm - 61 – 90 cm - > 90 cm

1.879,468 10.396,872 54.820,046 114.962,411

1,03 5,71 30,11 63,15

56.746,478 75.030,819 50.020,500 261,000

31,17 41,21 27,48 0,14

Kemiringan Tanah - 0 – 2 persen - 3 – 15 persen - 16 – 40 persen - > 40 persen Sumber : Blora Dalam Angka 2015

48


Tekstur tanah di Kabupaten Blora sebagian besar memiliki tekstur sedang yaitu sebesar 83,83 persen. Tanah yang memiliki tekstur halus hanya sebesar 15,64 persen. Dilihat dari kedalaman efektif tanah, sebagian besar memiliki kedalaman efektif lebih dari 90 cm, dengan luas 114.962 hektar atau sebesar 63,15 persen, diikuti tanah dengan kedalaman efektif 61-90 cm seluas 54.820 hektar atau 30,11 persen. Tingkat kemiringan tanah di Kabupaten Blora sebagian besar memiliki kemiringan antara 3-15 persen yaitu sebesar 75.030 hektar atau 41,21 persen. Lahan dengan kemiringan 16-40 persen di Kabupaten Blora cukup luas dengan luas 50.020 hektar atau 27,48 persen. Tabel 4.3. Perkembangan Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Blora Tahun

Hari Hujan (Hari)

(1)

(2)

Curah hujan (mm) (3)

2010 2011 2012 2013

133 105 86 108

2.479 1.476 1.311 1.775

2014

93

1.321

Sumber : Blora Dalam Angka 2015 Kabupaten Blora dikenal sebagai daerah dengan curah hujan rendah dan sering mengalami kekeringan di musim kemarau. Selama tahun 2014, hari hujan tercatat sebanyak 93 hari, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 108 hari. Hari hujan terbanyak tercatat pada bulan Januari dan paling sedikit pada bulan Agustus, September. Curah hujan selama tahun 2014 tercatat sebesar 1.321 mm dengan curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari


49

sebesar 261 mm dan terendah pada bulan Agustus dan September sebesar 28 dan 10 mm. Curah hujan di tahun ini lebih rendah dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 1.775 mm atau turun sekitar 454 mm. Dengan luas sawah tadah hujan yang mencapai 29.586 hektar (64,30 persen) maka banyaknya curah hujan dan kondisi iklim sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian di Kabupaten Blora.

4.2. Keadaan Kependudukan Penduduk sebagai sumberdaya manusia merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan ekonomi. Penduduk berperan ganda sebagai subyek atau pelaku pembangunan dan juga sebagai obyek atau sasaran pembangunan. Besarnya jumlah penduduk dapat menjadi pendorong ataupun penghambat pembangunan. Bila sebagian besar penduduk memiliki kualitas dan etos kerja yang tinggi maka dapat menjadi motor pendorong pembangunan, namun sebaliknya bila jumlah penduduk besar dan berkualitas rendah maka akan menjadi beban pembangunan. Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Blora tahun 2010-2014 850,000 845,000 840,000 835,000 830,000 825,000 820,000

844,444

848,369

840,208 835,781 831,093

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber : Blora Dalam Angka 2015

50


Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Blora dari tahun 2010-2014 jumlah penduduk terus meningkat. Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Blora tercatat sebesar 848.369, atau tumbuh sebesar 0,46 persen pertahun. Persebaran penduduk di Kabupaten Blora menurut kecamatan pada tahun 2014 ataupun tahun-tahun sebelumnya tampak tidak merata. 2

Kecamatan Kota Blora dengan luas wilayah 79,79 km memiliki jumlah penduduk terbesar, mencapai 93.358 jiwa (11,00 persen), menyusul di urutan kedua Kecamatan Randublatung dengan wilayah paling luas di Kabupaten Blora sebesar 211,13 km

2

memiliki jumlah penduduk

sebanyak 75.384 jiwa atau 8,89 persen dan di tempat ketiga Kecamatan Cepu dengan jumlah penduduk 73.332 jiwa (8,64 persen). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sambong dengan jumlah penduduk sebesar 25.389 jiwa atau 2,99 persen dan Kecamatan Bogorejo sebesar 23.965 jiwa atau sebesar 2,82 persen. Sebagaimana dengan sebaran penduduk, kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Blora juga menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan. Ada kecamatan dengan kepadatan 1.492 jiwa/km

2

tetapi disisi lain ada kecamatan yang kepadatan 2

penduduknya hanya 229 jiwa/km . Kecamatan Cepu sebagai kota yang cukup dinamis, memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 1.492 2

jiwa/km , diikuti oleh Kecamatan Blora sebagai ibukota kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.170

2

jiwa/km dan di 2

urutan ketiga adalah Kecamatan Ngawen sebesar 566 jiwa/km . Adapun 3 kecamatan yang penduduknya masih jarang adalah Kecamatan Jiken


51

dengan kepadatan 229 jiwa/km2, Kecamatan Jati dengan kepadatan 250 jiwa/km2, dan Kecamatan Sambong dengan kepadatan 286 jiwa/km2. Tabel 4.4.Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2014

Kecamatan

Penduduk (jiwa)

Luas (km )

(1)

(2)

(3)

2

Kepadatan Penduduk (jiwa/km) (4)

1. Jati

45.920

183,62

250

2. Randublatung

75.384

211,13

357

3. Kradenan

39.564

109,51

361

4. Kedungtuban

55.347

106,86

518

5. Cepu

73.332

49,15

1.492

6. Sambong

25.389

88,75

286

7. Jiken

38.529

168,17

229

8. Bogorejo

23.965

49,80

481

9. Jepon

60.810

107,72

565

10. Blora

93.358

79,79

1.170

11. Banjarejo

58.157

103,52

562

12. Tunjungan

46.229

101,82

454

13. Japah

34.118

103,05

331

14. Ngawen

57.118

100,98

566

15. Kunduran

63.198

127,98

494

57.951

128,74

450

848.369

1.820,59

466

16. Todanan Jumlah

4.3. Keadaan Ketenagakerjaan Data ketenagakerjaan di peroleh dari Survei Tenaga Kerja Nasional

52

(Sakernas).

Beberapa

Indikator

ketenagakerjaan

yang


diperoleh dari survei ini antara lain adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), kegiatan penduduk selama seminggu yang lalu dan lain sebagainya. dari hasil Sakernas tahun 2014 diperoleh bahwa banyaknya penduduk Kabupaten Blora yang berumur 15 tahun lebih berjumlah kurang lebih 651 ribu orang, dari jumlah tersebut penduduk yang dikategorikan sebagai angkatan kerja berjumlah 446 ribu orang dan bukan angkatan kerja berjumlah 205 ribu orang. Dari jumlah angkatan kerja, diperoleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,30 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar

6,23 persen. Yang berarti pada

referensi survei, terhadapa angkatan kerja, orang yang menganggur di tahun 2014 lebih sedikit dibandingkan dengan periode survei yang sama dengan tahun sebelumnya. Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2014 tercatat sebesar 68,50 persen, menurun dari tahun

sebelumnya

yang

tercatat

sebesar

75,10

persen.

TPAK

menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dari angka di atas menunjukkan ada penurunan jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 dibanding dangan tahun sebelumnya. Disamping dua indikator ketenagakerjaan di atas, ada satu indikator ketenagakerjaan lainnya yang cukup penting, yaitu prosentase penduduk berumur 15 tahun lebih, yang bekerja menurut lapangan usaha.


53

Tabel 4.5. Prosentase Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2010-2014 Tahun

Lapangan Usaha

2010 2 74,56 4,10

2011 3 72,14 6,11

2012 4 73,84 4,88

2013 5 75,10 6,23

2014 6 68,50 4,30

58,23

48,64

46,36

43,97

43,09

Industri

4,59

3,87

3,96

4,46

4,82

Perdag

15,22

22,56

25,85

19,93

23,57

Js Kemy

12,33

13,74

12,94

19,36

14,93

Lainnya

9,63

11,19

10,89

12,29

13,59

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1 TPAK (%) TPT (%) Prosentase Lapangan Usaha Pertanian

Sumber : Sakernas (diolah)

Dari sisi lapangan usaha tampak bahwa selama tahun 2010-2014 sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Blora terserap di sektor pertanian, walaupun dengan prosentase yang semakin menurun. Sesuai referensi waktu survei, pada tahun 2010 sebanyak 58,23 persen penduduk bekerja di sektor pertanian selama seminggu yang lalu, kemudian menurun menjadi 48,64 persen di tahun 2011 dan menurun lagi di tahun 2014, yang tercatat sebesar 43,09 persen. Dari angkaangka di atas, ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab turunnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian, yang pertama kepemilikan lahan petani yang semakin sempit, kedua bahwa sektor pertanian

menjadi

kurang

menarik

lagi

sebagai

sumber

mata

pencaharian terutama bagi generasi muda, karena rendahnya margin atau keuntungan yang diperoleh petani, ketiga: tantangan-tantangan lapangan usaha pertanian cukup berat, mulai dari faktor alam seperti 54


ketersediaan air, masalah penyakit atau cuaca, juga masalah kebijakan seperti distribusi pupuk maupun harga-harga komoditas pertanian yang selalu tidak menguntungkan petani. Akibat dari hal ini banyak tenaga kerja yang beralih ke sektor yang lain. Bila hal ini terus dibiarkan akan banyak potensi pertanian yang besar di Kabupaten Blora tidak terkelola dengan baik bahkan bisa terjadi kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian akibat generasi mudanya sudah tidak mau lagi menggelutinya. Berbeda dengan sektor pertanian yang penyerapan tenaga kerjanya terus menurun, pada sektor perdagangan justru terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Di sektor ini penyerapan tenaga kerjanya menempati urutan kedua. Jika pada tahun 2010 sebanyak 15,22 persen penduduk

bekerja di sektor perdagangan, maka pada

tahun 2011 meningkat menjadi 22,56 persen. Dan di tahun 2014, jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran tercatat sebesar 23,57 persen, walaupun prosentasenya sempat turun di tahun 2013 yang tercatat sebesar 19,36 persen.

Secara kasat mata

selama tiga tahun terakhir jumlah usaha perdagangan terus meningkat terutama yang tergolong informal seperti pedagang kaki lima dan keliling. Upaya pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja di sektor perdagangan dengan memberikan bantuan gerobag kaki lima telah mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Lapangan usaha lain yang juga cukup banyak dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa. Penyerapan tenaga kerja di sektor jasa-jasa selama tiga tahun terakhir berfluktuasi dari 12,33 persen penduduk pada tahun 2010 menjadi 13,74 persen di tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebanyak 1,41 persen, dan meningkat menjadi 14,93 persen di tahun 2014.


55

Disamping tiga lapangan usaha di atas, penyerapan tenaga kerja sangat dimungkinkan dari lapangan usaha lain yang cukup berpotensi, seperti industri pengolahan. Lapangan usaha industri selama ini kurang begitu dominan

dalam menyerap tenaga kerja, di harapkan dengan

adanya investasi di sektor industri seperti pabrik gula di Desa Tinapan atau pengembangan industri yang sudah ada seperti industri furniture diharapakan akan semakin memacu dalam penyerapan tenaga kerja. 4.4. Kondisi Sosial Dilihat dari sisi kependudukan, penduduk Kabupaten Blora cukup heterogen baik dari sisi etnis maupun agama. Etnis utama penduduk Kabupaten Blora adalah Jawa, sedangkan lainnya ada etnis Sunda, Bali, dan lainnya. Sementara itu agama yang dipeluk penduduk Kabupaten Blora terdiri atas agama islam, protestan, katholik, hindu, budha dan konghuchu. Walaupun dengan beragam agama yang dipeluknya, kehidupan beragama masyarakat Blora dapat hidup berdampingan dengan damai dan penuh toleransi. Agama terbesar adalah agama Islam, dengan prosentase 98,58 persen penduduk Kabupaten Blora. Selain itu, ada beberapa indikator sosial yang biasa digunakan untuk menilai tingkat sosial ekonomi suatu masyarakat, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana komponen IPM terdiri atas Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama

Sekolah,

dan

Pengeluaran

Perkapita

yang

disesuaikan,

sebagaimana tabel di bawah ini.

56


Tabel 4.6. Indikator Sosial Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2011-2014 Uraian

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

63,88

64,70

65,37

65,84

1. Angka Harapan Hidup (th)

73,60

73,70

73,79

73,84

2. Harapan Lama Sekolah (%)

10,79

11,16

11,53

11,75

5,77

5,83

5,90

6,02

4. Pengeluaran Perkpt (ribu Rp)

8.246

8.448

8.540

8.568

B. Peringkat IPM se Jawa Tengah

29

28

28

28

A. IPM

3. Rata2 Lama Sekolah (th)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Angka Harapan Hidup naik dari 73,79 tahun di tahun 2013 menjadi 73,84 tahun di tahun 2014. Kondisi ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan penduduk Kabupaten Blora semakin membaik. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain pola hidup sehat dari masyarakat, disamping sarana prasarana kesehatan yang semakin baik. Harapan Lama Sekolah sebesar 11,53 persen di tahun 2013 menjadi 11,75 persen di tahun 2014. Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Komponen ini merupakan pengganti Angka Melek Huruf. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Blora tercatat sebesar 5,90 tahun di tahun 2013 menjadi 6,02 tahun di tahun 2014. Naik tipis, sebesar 0,12 tahun. Dari angka ini terlihat bahwa gerakan wajib belajar 12 tahun harus mendapat perhatian yang serius terutama oleh para pemangku kebijakan di bidang


57

pendidikan, tetapi yang tak kalah penting adalah peran serta masyarakat adalah sangat penting dalam upaya menuju keberhasilan di bidang pendidikan. Tingkat pengeluaran riil per kapita per bulan penduduk Kabupaten Blora, yang merupakan proxy daya beli penduduk (purchasing power parity) juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2013 pengeluaran riil per kapita per bulan penduduk Kabupaten Blora sebesar 8.540 ribu, menjadi 8.568 ribu rupiah di tahun 2014. Peningkatan pengeluaran riil penduduk

merupakan

pembangunan

yaitu

sinyal

yang

tercapainya

baik

guna

masyarakat

mencapai

yang

tujuan

makmur

dan

sejahtera. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Blora selama

beberapa

merupakan

tahun

indeks

terakhir

komposit

mengalami

yang

peningkatan.

menggambarkan

IPM

kualitas

pembangunan manusia dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya beli. Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Blora sebesar 65,37 dan berada pada peringkat 28 se Jawa Tengah meningkat menjadi 65,84 pada tahun 2014 dengan peringkat yang sama yaitu peringkat 28 dari 35 kabupaten/kota di jawa tengah. Dari angka-angka tersebut, secara umum tingkat sosial penduduk penduduk Kabupaten Blora mengalami peningkatan, walaupun merambat pelan. 4.5. Keadaan Ekonomi 4.5.1. Struktur Ekonomi Todaro struktural

dan

(1997)

mengungkapkan

sektoral

yang

tinggi,

bahwa

tingkat

berkaitan

perubahan

dengan

proses

pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan strutural 58


tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Semakin maju perekonomian suatu daerah maka kontribusi sektor primer cenderung mengalami penurunan sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB. Gambar 4.2 Distribusi PDRB Adh Konstan Kabupaten Blora Tahun 2014 6,45

0,30

0,96

2,19

3,81

1,37

27,22

3,23 1,10

3,43

2,76 14,64

16,70 11,41 4,32 0,05

0,06

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

10 Informasi dan Komunikasi

2 Pertambangan dan Penggalian

11 Jasa Keuangan dan Asuransi

3 Industri Pengolahan

12 Real Estate

4 Pengadaan Listrik dan Gas

13 Jasa Perusahaan

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi

9

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

15 Jasa Pendidikan

8 Transportasi dan Pergudangan

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

17 Jasa lainnya


59

Dilihat dari persebaran distribusi PDRB menurut lapangan usaha, dominasi lapangan usaha pertanian masih cukup kuat.

Pertanian di

Kabupaten Blora memiliki kontribusi terbesar, dimana pada tahun 2014 kontribusinya tercatat sebesar 27,22 persen, sedangkan lapangan usaha yang lain memiliki kontribusi antara 0,05 hingga 16,70 persen, yaitu lapangan usaha perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor (kontribusinya 16,70 persen) dan tersendah kontribusi dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang (kontribusinya 0,05 peresen). Pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Blora selama periode 2009-2014 berjalan lambat. Penurunan kontribusi sektor primer sangat lambat, selama lima tahun turun kurang dari satu persen. Kontribusi sektor sekunder selama periode tersebut ada kenaikan sekitar satu persen dan kontribusi sektor tersier hanya mengalami peningkatan kurang dari 1 persen. Hal ini menunjukkan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier mengalami stagnansi. Struktur ekonomi Kabupaten Blora masih bersifat tradisional dan belum mengarah bergeser ke sektor industri dan jasa-jasa. Tabel 4.7. Struktur Ekonomi Adh Berlaku Menurut Sektor Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2014 (persen) Kelompok Sektor

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kelompok Primer

44,78

44,85 0,07

-1,08

-0,04

-1,86

13,90

13,88

14,42

14,51

15,84

-0,02

0,55

0,08

1,33

41,28

41,81

41,77

42,30

-0,05

0,53

-0,04

0,53

Perubahan Kelompok Sekunder Perubahan Kelompok Tersier

41,33

Perubahan

43,76

43,72

41,86

Sumber: PDRB Kab Blora 2014, BPS 60


Kelompok primer

:

Lapangan

usaha

pertanian,

kehutanan,

perikanan dan pertambangan/ penggalian. Kelompok sekunder :

lapangan industri pengolahan, pengadaan listrik/gas

dan

pengadaan

air

bersih,

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bangunan/kontruksi. Kelompok tersier

:

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum,

lapangan

pergudangan,

usaha

lapangan

pengangkutan,

usaha

informasi,

komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estate, jasa perusahaan, adm pemerintahan /hankam dan jasa-jasa.

Transformasi

ekonomi

yang

diharapkan

adalah

adanya

peningkatan absolut nilai tambah bruto lapangan usaha industri dan jasa-jasa yang jauh lebih besar dibandingkan peningkatan nilai tambah bruto lapangan usaha pertanian. Diharapkan seluruh lapangan usaha tetap mengalami pertumbuhan, namun lapangan usaha industri dan jasa-jasa diharapkan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi daripada pertumbuhan lapangan usaha pertanian. Sehingga nilai PDRB secara agregat meningkat lebih tinggi dan kontribusi industri dan jasa-jasa semakin meningkat sedangkan kontribusi pertanian semakin menurun.


61

Tabel 4.8. Struktur Ekonomi menurut Harga Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2014 (persen)

KATEGORI

URAIAN

1

2

2010

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

B

Pertambangan dan Penggalian

C

Industri Pengolahan

D

Pengadaan Listrik dan Gas

E

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F

Konstruksi

G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H

Transportasi dan Pergudangan

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

J

Informasi dan Komunikasi

K

Jasa Keuangan dan Asuransi

L

Real Estate

M,N

Jasa Perusahaan

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

P

Jasa Pendidikan

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R,S,T,U Jasa lainnya PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI

2011

2012

2013

2014

3 4 5 6 7 30,88 29,71 29,65 29,92 27,22 13,90 15,14 14,12 13,80 14,64 9,65 9,81 10,15 10,27 11,41 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 4,12 3,94 4,16 4,12 4,32 17,70 17,69 17,13 16,88 16,70 2,81 2,57 2,58 2,60 2,76 3,60 3,47 3,43 3,30 3,43 1,19 1,17 1,17 1,13 1,10 3,09 3,06 3,21 3,20 3,23 1,42 1,35 1,33 1,32 1,37 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 4,20 3,91 3,99 3,89 3,81 3,99 4,81 5,80 6,18 6,45 0,78 0,81 0,89 0,90 0,96 2,29 2,17 2,01 2,07 2,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Blora

Proses industrialisasi belum terjadi di Kabupaten Blora padahal proses industrialisasi menurut teori ekonomi merupakan tanda awal modernisasi ekonomi. Sektor industri mampu memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar dibanding sektor primer. Melalui penerapan rekayasa

tehnologi,

produktivitas

sektor

industri

dapat

terus

ditingkatkan walaupun dengan menggunakan faktor produksi yang sama sehingga nilai tambah yang dihasilkan juga dapat ditingkatkan

62


sesuai target yang diharapkan. Demikian juga dengan nilai tambah sektor

jasa-jasa

dapat

ditingkatkan

secara

maksimal

melalui

pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi. Masih besarnya dominasi kontribusi sektor primer terutama pertanian di Kabupaten Blora tentunya akan berdampak pada kurang cepatnya akselerasi pembangunan ekonomi. Menurut teori ekonomi, produktivitas sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa

iklim,

produktivitas

cuaca sektor

dan

curah

pertanian

hujan.

berbentuk

Grafik U

perkembangan

terbalik,

artinya

penambahan faktor produksi akan memberikan dampak peningkatan produktivitas pada awal proses pembangunan, setelah mencapai titik kulminasi/puncak produksi, penambahan faktor produksi justru akan menurunkan tingkat produktivitas. Demikian juga dengan penerapan tehnologi di sektor pertanian juga akan mengalami hal yang serupa, pada saat produksi sudah mencapai titik puncak, penerapan tehnologi pertanian tidak mampu diserap lagi. Pengembangan sektor pertanian memiliki keterbatasan berupa lahan yang terbatas bahkan mengalami penurunan karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian. Adh berlaku, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mempunyai kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Blora. Kontribusi lapangan usaha ini pada tahun 2014 tercatat sebesar 27,22 menurun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 29,92 persen. Kegiatan ekonomi yang mempunyai kontribusi terbesar kedua adalah lapangan usaha perdagangan besar eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2013 peranan lapangan usaha ini sebesar 16,88 persen, dan pada tahun Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

63

2014

peranannya

turun

menjadi

16,70

persen.

Selanjutanya

lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar

terhadap

perekonomian Kabupaten Blora berikutnya adalah lapangan usaha pertambangan penggalian. Dengan penerapan SNA 2008, kontribusi lapangan usaha ini meningkat cukup besar. Pada tahun 2013 peranan lapangan usaha ini tercatat sebesar 13,80 persen, dan pada tahun 2014 peranannya meningkat menjadi 14,64 persen. Lapangan usaha berikutnya yang berperan cukup penting dalam menggerakkan ekonomi wilayah adalah lapangan usaha industri pengolahan. Pada tahun 2013 lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Blora adh berlaku sebesar 10,27 persen dan meningkat menjadi 11,41 persen pada tahun 2014, peran lapangan usaha ini cenderung terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk distribusi PDRB menurut kecamatan, menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat besar. Dari 16 kecamatan yang ada, terdapat 2 kecamatan yang memiliki kontribusi yang cukup dominan terhadap PDRB Kabupaten Blora adh berlaku, yaitu PDRB Kecamatan Cepu adh berlaku dengan kontribusi sebesar 27,52 persen dan PDRB Kecamatan Blora adh berlaku dengan kontribusi sebesar 17,00 persen. Sementara kecamatan yang lain hanya memiliki kontribusi antara 1,63 persen hingga 7,00 persen. Hal ini menggambarkan adanya disparitas antar lapangan usaha dan antar kecamatan yang cukup besar.

64


Tabel 4.9. PDRB Kecamatan menurut Lapangan Usaha Adh Berlaku Tahun 2014 (Milyar Rupiah) Kecamatan

Lapangan Usaha 01

02

03

04

05

06

07

08

09

1. Jati

52,08

1,74

5,98

0,08

0,01

8,94

10,62

1,06

2,12

2. Randublatung

48,09

0,92

8,04

0,06

0,09

5,55

14,11

3,71

2,85

3. Kradenan

54,48

6,46

6,02

0,07

0,09

6,38

9,64

0,60

1,95

4. Kedungtuban

57,46

1,81

6,41

0,11

0,08

6,04

9,00

3,23

1,80

4,86

48,74

7,96

0,05

0,05

1,62

19,33

2,51

4,09

6. Sambong

49,31

2,65

9,03

0,17

0,03

6,10

10,09

2,15

2,06

7. Jiken

43,04

2,29

8,18

0,15

0,01

7,85

11,87

1,89

2,35

8. Bogorejo

39,69

3,58

9,77

0,22

0,02

7,73

18,19

1,15

3,67

9. Jepon

33,15

2,76

16,98

0,04

0,03

5,34

15,98

2,51

3,15

10. Blora

11,32

0,34

11,94

0,06

0,05

3,34

22,06

5,37

4,50

11. Banjarejo

41,54

2,02

8,32

0,08

0,01

8,04

15,60

1,75

3,10

12. Tunjungan

28,80

1,98

25,10

0,05

0,00

3,81

9,91

0,70

2,00

13. Japah

52,19

4,24

9,44

0,08

0,01

6,70

8,67

1,23

1,78

14. Ngawen

29,18

1,56

18,65

0,04

0,03

4,50

25,90

2,77

5,20

15. Kunduran

45,40

0,77

20,55

0,05

0,05

5,11

11,04

1,60

2,22

16. Tondanan

49,88

1,96

7,74

0,09

0,04

7,79

10,72

1,52

2,25

5. Cepu


65

Tabel 4.9 (lanjutan) Kecamatan

Lapangan Usaha 10

11

12

13

14

15

16

17

PDRB

1. Jati

0,94

3,52

1,55

0,39

3,58

4,26

0,71

2,42

100,00

2. Randublatung

1,27

3,75

1,64

0,41

3,09

3,72

0,60

2,09

100,00

3. Kradenan

0,80

3,09

1,46

0,44

2,76

3,33

0,54

1,89

100,00

4. Kedungtuban

0,79

3,20

1,36

0,34

2,70

3,29

0,53

1,86

100,00

5. Cepu

0,95

2,05

0,82

0,11

1,13

4,29

0,87

0,56

100,00

6. Sambong

1,04

2,85

1,29

0,40

4,17

5,02

0,80

2,85

100,00

7. Jiken

1,12

4,20

1,90

0,46

4,70

5,79

0,93

3,27

100,00

8. Bogorejo

0,92

3,30

1,50

0,40

3,20

3,87

0,63

2,18

100,00

9. Jepon

0,95

3,83

1,66

0,40

2,84

7,91

0,55

1,93

100,00

10. Blora

2,06

4,43

1,79

0,34

11,13

13,37

2,38

5,53

100,00

11. Banjarejo

1,18

4,53

1,96

0,41

3,69

4,48

0,73

2,55

100,00

12. Tunjungan

0,61

2,37

1,06

0,26

1,89

19,73

0,38

1,35

100,00

13. Japah

0,81

3,34

1,51

0,37

3,12

3,76

0,62

2,13

100,00

14. Ngawen

0,81

2,81

1,18

0,29

2,31

2,75

0,45

1,56

100,00

15. Kunduran

0,59

3,36

1,48

0,36

2,40

2,93

0,47

1,64

100,00

16. Tondanan

0,90

4,87

2,20

0,55

3,09

3,74

0,60

2,08

100,00


Struktur ekonomi menurut kecamatan di Kabupaten Blora sebagian besar mengikuti pola yang sama dengan struktur ekonomi Kabupaten Blora yaitu dominasi pertanian masih sangat besar, kecuali Kecamatan Cepu yang dominan di lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan perdagangan besar ecerean; perbaikan mobil dan sepeda motor, serta Kecamatan Blora yang didominasi lapangan usaha perdagangan besar eceran, industri pengolahan dan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selebihnya hampir di semua

kecamatan

lapangan

usaha

pertanian,

kehutanan

dan

perikanan masih cukup dominan, dengan kontribusi antara 28,80

66


persen sampai 57,46. Angka distribusi ini diperoleh dengan membagi masing-masing sektor pada tiap kecamatan dengan nilai totalnya. Tabel 4.10. Struktur Ekonomi Kecamatan menurut Lapangan Usaha Adh Konstan Tahun 2014 (persen) Kecamatan

Lapangan Usaha 02

03

04

05

06

08

09

49,86

1,77

5,84

0,10

0,02

8,94

11,83

1,23

2,45

2. Randublatung

46,35

0,88

7,69

0,08

0,10

5,36

15,22

4,24

3,12

3. Kradenan

51,93

6,54

6,06

0,10

0,11

6,42

11,07

0,70

2,16

4. Kedungtuban

55,25

1,90

6,09

0,14

0,09

6,01

10,26

3,68

2,00

5. Cepu

4,39

47,59

7,40

0,06

0,06

1,57

21,12

2,79

4,28

6. Sambong

45,89

2,84

9,27

0,22

0,03

6,24

11,50

2,51

2,35

7. Jiken

40,71

2,37

8,26

0,20

0,01

7,95

12,84

2,17

2,74

8. Bogorejo

37,84

3,66

9,33

0,29

0,02

7,58

19,58

1,31

4,22

9. Jepon

31,25

2,81

16,28

0,05

0,03

5,41

17,69

2,83

3,53

10. Blora

10,27

0,34

11,26

0,07

0,05

3,24

23,52

5,99

4,77

11. Banjarejo

38,81

2,12

8,14

0,11

0,01

8,03

16,92

2,02

3,63

12. Tunjungan

27,87

2,06

24,23

0,07

0,00

3,95

11,16

0,83

2,29

13. Japah

50,83

4,26

9,52

0,11

0,01

6,62

9,42

1,39

2,00

14. Ngawen

26,97

1,59

18,07

0,05

0,03

4,41

28,06

3,08

5,52

15. Kunduran

43,21

0,81

20,59

0,06

0,06

5,13

12,10

1,84

2,49

16. Tondanan

47,29

2,03

8,61

0,12

0,05

7,58

11,68

1,72

2,53

1.

Jati

01


07

67

Tabel 4.10 (Lanjutan) Kecamatan

Lapangan Usaha 10

11

12

13

14

15

16

17

PDRB

1.

Jati

1,35

3,44

1,80

0,41

3,57

4,02

0,69

2,68

1,35

2.

Randublatung

1,73

3,65

1,88

0,42

3,04

3,39

0,58

2,26

1,73

3.

Kradenan

1,12

3,06

1,72

0,48

2,79

3,15

0,54

2,07

1,12

4.

Kedungtuban

1,14

3,07

1,61

0,36

2,73

3,09

0,52

2,07

1,14

5.

Cepu

1,23

2,02

0,93

0,11

1,10

3,91

0,84

0,59

1,23

6.

Sambong

1,49

2,80

1,53

0,42

4,20

4,74

0,83

3,14

1,49

7.

Jiken

1,55

4,10

2,14

0,48

4,69

5,34

0,92

3,56

1,55

8.

Bogorejo

1,28

3,14

1,68

0,42

3,16

3,55

0,61

2,34

1,28

9.

Jepon

1,31

3,67

1,88

0,43

2,80

7,36

0,54

2,14

1,31

10. Blora

2,70

4,20

2,00

0,35

10,71

12,25

2,33

5,95

2,70

11. Banjarejo

1,67

4,47

2,26

0,44

3,69

4,15

0,72

2,79

1,67

12. Tunjungan

0,88

2,42

1,25

0,28

1,95

18,90

0,38

1,49

0,88

13. Japah

1,14

3,20

1,69

0,38

3,07

3,46

0,59

2,28

1,14

14. Ngawen

1,10

2,63

1,33

0,30

2,25

2,51

0,43

1,66

1,10

15. Kunduran

0,85

3,34

1,72

0,38

2,45

2,72

0,46

1,79

0,85

16. Tondanan

1,27

4,70

2,54

0,57

3,05

3,42

0,58

2,26

1,27


Sejalan dengan harga berlaku, adh konstan lapangan usaha pertanian masih merupakan penyumbang ekonomi wilayah kecuali di Kecamatan Cepu dan Blora. Pada tahun 2014 di Kecamatan Cepu lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 47,59 persen, hal ini dikarenakan adanya pertambangan minyak dan bumi yang di kelola PT. Pertamina EP yang berasal dari sumur-sumur minyak yang dieksplorasi secara tradisional. Diikuti lapangan usaha perdagangan besar eceran sebesar 21,12 persen. Sedangkan di Kecamatan Blora, lapangan usaha yang memiliki

68


kontribusi

besar

pada

tahun

2014

adalah

lapangan

usaha

perdagangan besar eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang tercatat sebesar 23,52 persen, diikuti lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 12,25 persen dan industri pengolahan sebesar 11,26 persen. Kecamatan Blora merupakan ibukota kabupaten menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di Kabupaten Blora. Hampir seluruh kegiatan pemerintahan baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal berada di Kecamatan Blora. Keberadaan sekolah dan pusat perbelanjaan mayoritas berada di Kecamatan Blora.

4.5.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan di setiap sektor ekonomi yang ada. Selama periode 2010-2014, perkembangan PDRB Kabupaten Blora baik menurut harga berlaku maupun harga konstan tahun 2010 terus mengalami peningkatan walaupun dengan besaran pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2014 nilai PDRB Kabupaten Blora sebesar 15.055 milyar rupiah menurut harga berlaku dan 12.227 milyar rupiah menurut harga konstan (2010=100). Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010 sampai 2014 berkisar antara 4 sampai 5 persen, dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit perlambatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,39 persen.


69

Tabel 4.11. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Pertumbuhan Nilai (juta rp) (%) (2) (3)

PDRB Atas Dasar Harga konstan 2010 Pertumbuha Nilai (juta rp) n (%) (4) (5)

2010

10.149.079,63

14,46

10.149.079,63

5,07

2011

11.373.376,27

12,06

10.597.723,01

4,42

2012

12.285.562,55

8,02

11.116.865,90

4,90

2013

13.544.646,54

10,25

11.712.504,85

5,36

2014

15.055.175,26

11,15

12.227.201,29

4,39

Tahun (1)

Sumber: PDRB Kab Blora 2014, BPS Bagi setiap daerah, indikator makro ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui

keberhasilan

pembangunan

yang

telah

dicapai

khususnya di bidang ekonomi, serta berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora untuk tahun 2014 tercatat sebesar 4,39 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,36 persen. Diharapakan untuk tahun-tahun ke depan gerak ekonomi di Kabupaten Blora akan semakin baik, sehingga ekonomi bisa tumbuh tinggi tetapi dengan kualitas yang lebih baik yaitu pertumbuhan yang tinggi dan diikuti dengan pemerataan yang tinggi pula. Ada empat lapangan usaha yang cukup berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; lapangan usaha perdagangan besar eceran,

70


reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan lapangan usaha industri pengolahan. Tabel 4.12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora Dirinci Menurut Kategori Tahun 2010-2014 KATEGORI

URAIAN

1 2 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B Pertambangan dan Penggalian C Industri Pengolahan D Pengadaan Listrik dan Gas E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi L Real Estate M,N Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa lainnya PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH NASIONAL

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

1,09 5,56 2,84 11,11 6,90 1,39 7,41 2,08 3,92 9,79 4,97 6,37 10,45 1,76 21,26 9,63 3,11 4,42 5,30 6,17

1,69 5,83 8,66 10,56 -2,61 10,09 2,88 7,23 5,96 10,73 4,39 6,10 6,99 0,68 20,00 10,06 -0,44 4,90 5,34 6,03

2,47 7,44 7,08 7,79 2,57 4,96 5,31 10,38 3,58 10,47 4,14 8,06 13,47 2,41 9,68 7,21 10,01 5,36 5,14 5,58

5,29 1,32 3,70 6,69 7,41 6,24 6,27 5,38 6,96 6,63 5,41 5,82 4,20 8,83 6,58 6,13 5,83 5,07 6,10

2014

Sumber: PDRB Kab Blora 2014, BPS Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2014 tumbuh sebesar minus 5,61 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,47 persen. pertumbuhan lapangan usaha pertanian ini sangat mempengaruhi pertumbuhan agregat Kabupaten Blora karena lapangan usaha tersebut memiliki kontribusi Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

71

7 -5,61 5,08 14,46 3,22 4,89 6,01 6,86 10,57 9,00 13,03 6,99 8,82 10,60 2,04 12,76 12,19 10,49 4,39 5,42 5,02

yang cukup dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blora. Pada tahun 2013 ini produksi padi dan palawija yang merupakan komoditi utama Kabupaten Blora cukup bagus. Pada tahun 2014 produksi padi mengalami penurunan, sedangkan produksi palawija ada yang naik seperti jagung dan kedelai, dan ada yang turun produksinya seperti ubi kayu, kacang hijau dan kacang tanah. Gabah kering giling pada tahun 2014 turun dari 434.902 ton menjadi 424.436 ton atau turun minus 2,41 persen. Penurunan ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, karena dari gabah sendiri memberikan share yang cukup besar. Sedangkan untuk produksi palawija, produksi jagung naik tipis dari 228.430 ton menjadi 245.085 ton ditahun 2014. Ubi kayu pada tahun 2013 produksinya 82.626 ton turun menjadi 66.517 ton. Lapangan usaha perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sangat dipengaruhi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan karena nilai tambah bruto lapangan usaha ini dihitung menggunakan konsep arus barang, yaitu margin perdagangan dari pertanian, pertambangan penggalian dan industri pengolahan dan margin perdagangan barang-barang dari luar daerah dan juga termasuk kegiatan perbaikan/reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2014 nilai tambah bruto lapangan usaha tumbuh sebesar 6,86 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,31 persen. Industri pengolahan, dimana pada tahun 2013 tumbuh sebesar 7,08 persen, pada tahun 2014 bisa tumbuh sebesar 10,05 persen, kenaikan ini salah satunya didorong oleh pertumbuhan industri makanan dan minuman, salah satunya adanya industri gula tebu yang baru saja beroperasi disamping itu pergerakan industri kecil dan rumah tangga 72


yang cukup dominan di Kabupaten Blora, seperti indutri barang dari kayu, seperti perabot rumah tangga, pernik-pernik kayu dan lain sebagainya, juga cukup besar perannya dalam mendorong pertumbuhan nilai tambah bruto lapangan usaha tersebut. Tabel 4.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kecamatan Tahun 2010 - 2014 Kecamatan 1.

Jati

2010

2011

2012

2013

2014

5,81

4,07

2,71

3,35

0,97

2. Randublatung

6,18

5,35

3,73

3,99

1,36

3. Kradenan

5,67

0,91

3,16

3,30

0,75

4. Kedungtuban

5,33

3,84

2,86

4,12

0,36

5. Cepu

3,60

5,85

5,68

6,90

6,00

6. Sambong

5,42

0,85

1,77

3,72

1,08

7. Jiken

5,99

0,99

3,87

3,36

2,45

8. Bogorejo

5,16

2,83

4,43

3,47

1,71

9. Jepon

5,89

5,50

4,57

5,63

5,23

10. Blora

6,86

6,02

6,26

6,42

7,08

11. Banjarejo

4,69

0,86

3,12

4,11

2,91

12. Tunjungan

4,12

4,07

7,44

5,55

5,52

13. Japah

4,95

4,70

4,31

3,25

0,64

14. Ngawen

4,52

5,99

5,53

4,98

5,62

15. Kunduran

5,43

0,78

4,22

4,37

2,95

16. Tondanan

4,62

-0,09

3,17

3,89

2,07

Jumlah

5,07

4,42

4,90

5,36

4,39


Bila dilihat pertumbuhan menurut kecamatan, selama periode 2010-2014 setiap kecamatan memiliki pola pertumbuhan yang berbedabeda tergantung perkembangan hasil produksi sektor yang dominan di kecamatan yang bersangkutan. Hampir seluruh kecamatan bergantung


73

pada pertumbuhan sektor pertanian kecuali Kecamatan Cepu dan Blora. Pada tahun 2014 pertumbuha PDRB kecamatan sangat variatif, tetapi masih bernilai positif. Beberapa kecamatan dengan ekonomi yang tumbuh di atas 5 persen antara lain Kecamatan Cepu, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Tunjungan dan Kecamatan Ngawen. Adapun Kecamatan lainnya tumbuh

di

bawah

pertumbuhannya

5

persen.

adalah

Sedangkan

pertumbuhan

yang ekonomi

paling

rendah

Kecamatan

Kedungtuban yang tumbuh sebesar 0,36 persen. 4.5.3. PDRB Perkapita Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan peningkatan output produksi secara makro, tapi pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi laju pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menjadi sinyal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui indikator pendapatan per kapita. Dari tabel 4.14 menunjukkan bahwa baik dihitung atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Blora selama periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan walaupun secara absolut nilainya relatif kecil. Pada tahun 2010 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Blora dengan memperhatikan kegiatan pertambangan minyak bumi tercatat sebesar Rp. 12.274.375, empat tahun kemudian, yaitu pada tahun 2014 telah meningkat menjadi Rp. 17.787.169. Kalau dibuat rata-rata, pada tahun 2014 produktivitas penduduk Kabupaten Blora setiap bulan tercatat sekitar 1.482 ribu rupiah atau sekitar 110 dollar US

dengan krust 1 dolar = Rp 13.500.

Sedangkan apabila kegiatan pertambangan minyak bumi dikeluarakan

74


dari PDRB, maka PDRB perkapita Kabupaten Blora adh berlaku tercatat sebesar 15.367.051 di tahun 2014. Tabel : 4.14. PDRB Perkapita Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014

Tahun (1)

PDRB Perkapita adh Berlaku Dengan Minyak Pertumbuh Nilai (Rp) an (%) (2) (3)

PDRB Perkapita adh Berlaku Tanpa Minyak Pertumbuh Nilai (Rp) an (%) (4) (5)

2010

12.274.375

14,46

10.625.924

13,30

2011

13.657.546

11,27

11.669.404

9,82

2012

14.660.698

7,35

12.696.707

8,80

2013

16.080.072

9,68

13.958.076

9,93

2014

17.787.169

10,62

15.367.051

10,09


Bila dilihat PDRB perkapita menurut kecamatan adh berlaku, pada tahun 2014 PDRB perkapita kecamatan yang tertinggi dicapai oleh Kecamatan Cepu yakni sebesar Rp. 56.585.656,- disusul Kecamatan Blora yaitu sebesar Rp. 27.496.603,- dan yang terendah Kecamatan Banjarejo yakni sebesar Rp. 8.041.580,-. Besarnya PDRB perkapita tersebut perlu dicermati dengan hati-hati karena belum tentu angka yang besar

tersebut

merupakan

kondisi

pendapatan

perkapita

yang

sebenarnya, dikarenakan angka PDRB perkapita tersebut masih termasuk output yang dimiliki oleh penduduk luar (bukan warga suatu kecamatan).


75

Tabel : 4.15. PDRB Perkapita menurut Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2014 Kecamatan

PDRB Perkapita

Pertumbuhan (%)

2013 (2) 8.984.238

2014 (3) 9.608.146

2013 (4) 9,47

2014 (5) 6,94

Randublatun g Kradenan

13.009.953

13.886.281

10,26

6,74

10.134.080

10.776.504

9,90

6,34

12.284.349

13.001.653

10,49

5,84

5.

Kedungtuba n Cepu

49.226.269

56.585.656

7,98

14,95

6.

Sambong

9.921.554

10.518.381

9,81

6,02

7.

Jiken

7.524.689

8.099.093

9,53

7,63

8.

Bogorejo

9.

Jepon

1. 2. 3. 4.

(1) Jati

9.615.435

10.264.501

10,01

6,75

11.831.163

13.110.349

10,94

10,81

24.537.387

27.496.603

10,24

12,06

11. Banjarejo

7.417.626

8.041.580

10,44

8,41

12. Tunjungan

13.845.433

15.460.353

11,46

11,66

9.660.201

10.237.006

9,67

5,97

14. Ngawen

16.719.912

18.496.872

10,31

10,63

15. Kunduran

14.394.885

15.636.996

10,62

8,63

16. Tondanan

8.742.514

9.313.238

10,24

6,53

10. Blora

13. Japah


4.5.5. Perbandingan Ekonomi Regional PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan setiap penduduk, misalkan Kecamatan Cepu yang mencapai 56,59 juta, belum tentu seluruhnya dinikmati oleh penduduk Kecamatan Cepu, namun nilai tambah tersebut juga dinikmati oleh investor luar daerah atau investor luar negeri yang turut mengelola perekonomian di Kecamatan Cepu.

76


Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Kabupaten Blora tidak terlepas dari perkembangan perekonomian kabupaten sekitar dan perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan ekonomi antar daerah melalui hubungan timbal balik di seluruh sektor ekonomi. Adanya arus keluar masuk barang dan jasa antar daerah, arus faktor produksi antar daerah, perdagangan antar daerah, dan kerjasama antar pelaku kegiatan ekonomi serta interaksi sosial ekonomi lainnya yang terjadi antar penduduk yang berdekatan dapat menjadi contoh hubungan timbal balik antar daerah. Interaksi yang terjadi sedikit banyak memberikan keuntungan bagi kedua daerah. Melalui

besaran

PDRB

dan

indikator

turunannya

dapat

diperbandingkan potensi antar daerah dan perkembangan pembangunan ekonomi antar daerah. Hal ini dikarenakan penghitungan PDRB di seluruh Indonesia menggunakan metode dan paket komoditi yang sama sehingga ada keterbandingan antar kabupaten. Sebelum menetapkan angka final PDRB kabupaten/kota, terlebih dahulu dilakukan konsultasi serentak seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah. Dalam konsultasi serentak tersebut dibahas perkembangan produksi dan harga beberapa komoditi penting seluruh sektor selama satu tahun berjalan, gejolak ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota dan konsistensi data yang digunakan antar kabupaten/kota dan provinsi. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, nilai PDRB Kabupaten Blora diatas PDRB Kabupaten Rembang baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2014 nilai PDRB harga berlaku Kabupaten Blora hanya sebesar 15,055 trilyun rupiah, sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten Rembang yang tercatat sebesar 12,807 trilyun rupiah. Sementara bila dibandingkan dengan Kabupaten Pati (28,143


77

trilyun rupiah) dan Jepara (19,993 trilyun rupiah) terpaut agak jauh, apalagi bila dibandingkan Kabupaten Kudus yang memiliki PDRB sebesar 77,661 trilyun rupiah. Tabel 4.16. Perbandingan PDRB Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2014 Kabupaten

PDRB Berlaku PDRB Konstan Pertumbuhan (trilyun Rp) (trilyun Rp) (%)

(1)

(2)

(3)

Grobogan

18,164

15,054

4,03

13.515.283

Blora

15,055

12,227

4,39

17.787.169

Rembang

12,807

10,282

5,15

19.682.879

Pati

28,143

23,325

4,53

22.962.743

Kudus

77,661

62,832

5,01

94.577.512

Jepara

19,993

16,352

4,59

17.076.402

925,181

765,810

5,42

27.598.673

Jawa Tengah

(4)

PDRB Perkapita (Juta Rp) (5)


Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi tabel 4.16, posisi Kabupaten Blora juga berada pada posisi kelima dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,39 persen. Posisi Kabupaten Blora di bawah Kabupaten Pati yang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 4,53 persen. Terdapat dua kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen yaitu Kabupaten Rembang sebesar 5,15 persen dan Kabupaten Kudus sebesar 5,01 persen. Untuk mencapai Kabupaten Blora yang lebih sejahtera

dengan

mengejar

ketinggalan

dari

kabupaten

lain,

pertumbuhan ekonomi harus terus dipacu. Perlu upaya yang lebih serius, konsisten dan terencana dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. 78


Bila tidak maka posisi Kabupaten Blora akan semakin tertinggal dengan kabupaten sekitar. Tabel 4.17. Perbandingan Kontribusi PDRB Harga Konstan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2014 terhadap PDRB Jawa Tengah Kabupaten (1)

Kontribusi Thd Jateng (%) (2)

Pertanian (%)

Industri (%)

Perdagangan Jasa-jasa*) (%) (%)

(3)

(4)

(5)

Grobogan

1,96

31,66

11,36

20,06

12,67

Blora

1,63

27,22

11,41

16,70

13,71

Rembang

1,31

30,23

20,80

13,03

12,60

Pati

3,04

25,35

28,19

13,89

11,27

Kudus

8,39

2,25

81,84

5,10

2,61

Jepara

2,16

15,07

34,30

16,98

11,52

100,00

14,78

36,31

13,44

9,65

Jawa Tengah

Sumber: BPS Jawa Tengah

Ket: Jasa-Jasa: Jasa Perusahaan, Jasa Pem, Jasa Penddkan, Js Kesehatan dan Jasa Lainnya Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Blora yang tercatat sebesar 17,79 juta rupiah tergolong sedang dibanding kabupaten sekitar. Posisi PDRB perkapita Kabupaten Blora sedikit di atas Kabupaten Grobogan yang memiliki PDRB perkapita sebesar 13,52 juta rupiah dan Kabupaten Jepara dengan PDRB perkapita sebesar 17,08 juta rupiah. Kabupaten Kudus dengan sentra industri rokok sudah memiliki PDRB perkapita tertinggi di Karesidenan Pati yaitu sebesar 94,58 juta rupiah, atau hampir 5 kali lipat PDRB perkapita Kabupaten Blora. Struktur ekonomi yang diamati meliputi sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa-jasa (jasa perusahaan, jasa pemerintahan, jasa Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

79

pendidikan, jasa kesehatan dan jasa-jasa lainnya) yang merupakan sektor-sektor andalan di kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah. Dari tabel tersebut nampak bahwa struktur ekonomi seolah terbagi dalam dua kelompok yaitu dominan di sektor primer, dan dominan di sektor sekunder. Kabupaten yang tergolong dominan di sektor primer terutama pertanian adalah Kabupaten Blora, Rembang, Grobogan, dan Pati, sedangkan yang dominan di sektor sekunder adalah Kabupaten Kudus, Pati, Jepara termasuk Jawa Tengah. Kabupaten Blora, Rembang dan Grobogan pertanian masih cukup dominan dengan kontribusi masing-masing sebesar 27,22 persen, 30,23 persen dan 21,66 persen. Sementara kontribusi sektor industri di ketiga kabupaten tersebut tidak begitu besar, yaitu sebesar 11,41 persen, 20,80 persen dan 11,36 persen. Berkebalikan dengan Kabupaten Kudus yang memiliki kontribusi lapangan usaha industri mencapai 81,84 persen, sedangkan pertaniannya hanya sebesar 2,25 persen. Dengan struktur ekonomi yang sudah ke fase industrialisasi menyebabkan Kabupaten Kudus dapat berkembang lebih cepat, cuma karena level PDRB nya sudah sedemikian besar sehingga kenaikan atau pertumbuhannya jadi relatif lambat. 4.5.6. Keuangan Daerah Pada dasarnya pemerintah daerah mempunyai peran sebagai aktor sekaligus fasilitator dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Peran sebagai aktor terutama akan dilakukan oleh pemerintah daerah

melalui

belanja-belanja

yang

mampu

secara

langsung

mendorong pergerakan roda perekonomian daerah, semisal melalui pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana layanan publik

80


yang vital. Sementara peran sebagai fasilitator akan lebih banyak ditunjukkan

melalui

kebijakan-kebijakan

yang

kondusif

terhadap

pembangunan ekonomi daerah, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan non fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang direncanakan setiap tahun dengan mendapatkan persetujuan dari DPRD pada dasarnya menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, dan pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. Sumber pendapatan daerah tentunya masih bersandar pada penerimaan pajak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah pusat serta bisa juga berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan

oleh

pemerintah

daerah

untuk

mendanai

seluruh

program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Dalam hal penganggaran tentunya bisa terjadi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, bisa surplus atau defisit. Rasio ketergantungan Kabupaten Blora pada tahun 2013-2014 terhadap

dana

transfer

pemerintah

pusat

masih

sangat

tinggi.

Kemandirian pembiayaan pembangunan yang tercermin dari nilai PAD masih cukup rendah. PAD Kabupaten Blora pada tahun 2014 walaupun mengalami peningkatan sebesar 49,53 milyar rupiah dari tahun 2013, namun proporsinya masih kecil, yaitu sebesar 9,54 persen dari total


81

pendapatan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat masih menjadi modal

utama

menggerakkan

roda

pemerintahan.

Proporsi

dana

perimbangan mencapai 85,14 persen dari di tahun 2014. Proporsi dana perimbangan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 88,15 persen, tetapi secara absolut nilainya meningkat sebesar 151,61 milyar. Meningkatnya tingkat kemandirian Kabupaten Blora perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan asli daerah. Tabel : 4.18. Rasio Ketergantungan APBD Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2014 Uraian (1)

PAD Dana Perimbangan Sumber Lain-lain

Pendapatan

Nilai (Milyar Rp) 2013 (2)

2014 (3)

Rasio (%) 2013 (4)

2014 (5)

95,193

144,724

7,36

9,54

1.139,562

1.291,176

88,15

85,14

58,045

80,583

4,49

5,31

1.292,799

1.516,483

100,00

100,00

Sumber: BDA, 2015

Selain dari sisi penerimaan, sisi perencanaan pengeluaran juga memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah. Alokasi belanja daerah dapat menjadi komponen yang sangat berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumbersumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dan pada akhirnya akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas.

82


Sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 27 point 7, bahwa belanja daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, dimana pada poin selanjutnya dikatakan bahwa Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Tabel : 4.19. Rasio Belanja APBD Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2014 Uraian

Nilai (Milyar Rp)

Persentase (%)

2013 (2) 1.318,484

2014 (3) 1.740,595

2013 (4) 100,00

2014 (5) 100,00

- Pegawai

778,873

858,333

59,07

49,31

- Barang dan Jasa

140,523

126,697

10,66

7,28

- Modal

260,455

607,524

19,75

34,90

- Bunga

0,041

0,015

0,00

0,00

- Subsidi

0,000

0,000

0,00

0,00

52,421

83,474

3,98

4,80

- Bagi Hasil

0,000

0,000

0,00

0,00

- Bantuan Keuangan

4,200

3,963

0,32

0,23

- Bantuan Sosial

81,971

60,591

6,22

3,48

- Tidak Terduga

0,000

0,000

0,00

0,00

(1) BELANJA

- Hibah

Sumber: LPJ 2013 dan LRA 2014

Berdasarkan rasio jenis belanja daerah dalam tabel 4.19, nampak bahwa selama dua tahun terakhir belanja pegawai masih memegang porsi terbesar walaupun pada tahun 2014 terjadi penurunan prosentase, tetapi secara absolute nilainya lebih besar. Pada tahun 2014 belanja pegawai mencapai 59,07 persen dan menurun menjadi 49,31 persen di


83

tahun 2014. Besarnya porsi belanja pegawai yang rutin dikeluarkan tersebut tentunya akan mengurangi keleluasaan menentukan besarnya lainnya, seperti belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial. Padahal belanja pada ketiga item terakhir merupakan belanja yang dapat memberikan dampak langsung pada

akses

masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa pada tahun 2014 juga mengalami kenaikkan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 belanja modal tercatat sebesar 260,455 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebesar 607,52 milyar rupiah atau naik 133,25 persen. Untuk belanja barang dan jasa menurun dari 140,523 milyar rupiah di tahun 2013 menjadi 126,697 milyar rupiah di tahun 2014 atau turun 64,15 persen. Rasio Belanja Modal mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai

pengaruh

signifikan

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten Blora, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Rasio Belanja Modal menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Blora untuk pembangunan infrastruktur. Realisasi Belanja Modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Sehingga kecilnya porsi belanja modal dan belanja barang jasa akan kurang daya dorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora. Kinerja pendekatan

84

Belanja tingkat

Daerah

penyerapan

dapat

diukur

belanja.

berdasarkan

Semakin

besar

pada tingkat


penyerapan dianggap semakin optimal kinerja belanjanya. Penyerapan belanja APBD mengindikasikan kecepatan daerah dalam menggunakan dananya untuk pelayanan ke masyarakat. Penyerapan Belanja Daerah yang lambat dan juga tidak tuntas dalam arti kurang jauh dari anggaran yang telah direncanakan, menunjukkan proses perencanaan yang kurang baik dan sekaligus mengakibatkan menumpuknya dana sebagai dana idle. Dana idle yang besar secara ekonomi kurang baik karena akan melewatkan kesempatan. Realisasi dari belanja Kabupaten Blora biasanya lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2014 realisasi belanjanya lebih besar dari anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini karena belanja modal yang realisasinya melebihi anggaran yang ditetapkan. Tingkat penyerapan belanja pada tahun 2014 sebesar 109,16 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Angka ini meningkat dibanding penyerapan belanja pada tahun 2013 yang tercatat sebesar 93,38 persen. Tingkat penyerapan belanja pada pos belanja cukup bervariasi, prosentase belanja pegawai pada 2014 tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, pada tahun 2013 ini prosentase penyerapan belanja pegawai tercatat sebesar 98,86 persen, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 92,04 persen. Demikian juga untuk tingkat penyerapan belanja barang dan jasa yaitu sebesar 93,93 persen. Prosentase penyerapan belanja modal tahun 2014 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 166,77 persen, melebihi dari pagu anggaran yang direncanankan. Pagu belanja modal pada tahun 2014 sebesar 364,284 milyar rupiah sedangkan realisasinya sebesar 607,523 milyar rupiah. Belanja modal terdiri atas belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan,


85

aset tetap lainnya dan aset lainnya. Tahun 2014, penyerapan belanja modal cukup maksimal, kondisi ini diharapkan mampu mendorong ekonomi untuk bisa tumbuh lebih cepat. Peralatan dan mesin merupakan refleksi penyerapan tehnologi yang berguna untuk meningkatkan produktivitas sektor riil, sedangkan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan dapat meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi melalui menurunnya biaya produksi dan transportasi, ketersediaan air dan energi serta kemudahan informasi dan komunikasi. Tabel : 4.20. Persentase Penyerapan Belanja terhadap Pagu APBD Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2014 Uraian

2013 (1)

2014

BELANJA

(2) 93.38

(3) 109,16

- Pegawai

98.86

92,04

- Barang dan Jasa

114.80

93,93

- Modal

93.84

166,77

- Bunga

68.41

98,09

- Subsidi

0.00

0.00

105.39

86,52

0.00

0.00

- Hibah - Bagi Hasil - Bantuan Keuangan

0.00

86,11

- Bantuan Sosial

88.84

98,19

- Tidak Terduga

0.00

0.00

Sumber: LPJ 2013 dan LRA 2014

4.5.7 Analisis Dana Perbankan Peranan perbankan dalam kegiatan perekonomian daerah sangat penting, setiap aktivitas ekonomi memerlukan jasa perbankan untuk memudahkan transaksi keuangan. Bank memegang peranan

86


penting dalam pembangunan karena sebagai sumber pembiayaan untuk kredit investasi mikro, kecil, menengah dan besar dan mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara keseluruhan. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tabel : 4.21 Posisi Simpanan Perbankan di Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2014 Uraian

Nilai (Juta Rp)

Persentase (%)

- Giro

2013 (2) 203.155

2014 (3) 292.041

2013 (4) 8,84

2014 (5) 10,78

- Simp Berjangka

481.621

615.666

20,94

22,72

- Tabungan

1.614.645

1.802.297

70,22

66,50

Simpanan

2.299.421

2.710.004

100,00

100,00

(1)

Sumber: website SEKDA BI

Kesadaran masyarakat Kabupaten Blora untuk menyimpan dananya di perbankan cukup tinggi, baik di bank umum, bank syariah maupun BPR. Pada tahun 2014 jumlah simpanan masyarakat di perbankan mencapai 2,710 trilyun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 17,86 persen dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 2,299 trilyun rupiah. Dari seluruh jumlah simpanan, sebesar 66,50 persen disimpan dalam bentuk tabungan. Sedangkan sisanya disimpan dalam bentuk simpanan berjangka (deposito) sebesar 22,72 persen dan giro sebesar 10,78 persen. Sesuai fungsi dan perannya, perbankan merupakan penyalur kredit kepada masyarakat. Jumlah dana yang telah disalurkan dalam bentuk kredit pada tahun 2014 sebesar 4,39 trilyun rupiah, meningkat Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

87

sebesar 22,50 persen dari jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2013 yang tercatat sebesar 3,58 trilyun rupiah. Kredit tersebut oleh masyarakat digunakan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi.

Tabel : 4.22. Besarnya Kredit Perbankan menurut Jenis Kredit di Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2014

Uraian (1) - Modal Kerja

Nilai (Juta Rp) 2013 (2)

2014 (3)

Persentase (%) 2013 (4)

2014 (5)

1.501.905

2.076.543

41,93

47,32

807.178

929.331

22,53

21,18

- Konsumsi

1.273.172

1.382.225

35,54

31,50

Jumlah Pinjaman

3.582.255

4.388.099

100,00

100,00

- Investasi


Berdasarkan tabel 4.21, penggunaan kredit perbankan pada tahun 2014 sebagian besar untuk modal kerja yaitu sebesar 2,08 trilyun rupiah atau sebesar 47,32 persen dari total kredit. Kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur. Kredit untuk konsumsi masih cukup tinggi yaitu sebesar 31,50 persen atau 1,38 trilyun rupiah. Kredit konsumsi adalah pemberian kredit untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Misalnya: Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Multiguna, Kredit Pegawai dan Pensiunan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Sedangkan kredit untuk investasi atau pembelian barang modal pada tahun ini cukup meningkat, dari 807,18 milyar rupiah menjadi 929,33 milyar rupiah atau terjadi kenaikan sebesar 15,13 persen di tahun 2014, sehingga prosentase

88


kredit investasi menjadi sebesar

21,18 persen dari total kredit atau

senilai 4,39 trilyun rupiah. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah/panjang untuk pembelian barangbarang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

Tabel : 4.23. Pinjaman Perbankan Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2014 Nilai (Juta Rp)

Uraian

2013 (2)

(1)

Persentase (%)

2014 (3)

2013 (4)

2014 (5)

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

335.772

387.151

8,34

7,89

Pertambangan dan Penggalian

448.556

561.620

11,14

11,45

Industri Pengolahan

667.932

917.344

16,59

18,70

2.745

759

0,07

0,02

68.751

58.256

1,71

1,19

1.038.047

1.312.514

25,78

26,76

17.868

35.789

0,44

0,73

29.784

40.215

0,74

0,82

143.410

208.454

3,56

4,25

Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa


Bila dilihat lebih rinci, kredit perbankan yang disalurkan di Kabupaten

Blora

menurut

pemanfaatannya

dapat

dikelompokkan

menjadi kredit usaha dan kredit non usaha. Pada tahun 2014, kredit untuk usaha sebesar 71,82 persen dari total kredit, sedangkan sisanya


89

28,18 persen untuk non usaha. Kredit usaha yang terbesar di sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 1.312,514 milyar rupiah atau 26,76 persen. Kemudian diikuti kredit untuk sektor industri pengolahan sebesar 917,344 milyar rupiah atau 18,70 persen. Sektor berikutnya adalah sektor pertambangan penggalian yang menyerap kredit sebesar 561,62 milyar rupiah atau 11,45 persen dari total kredit. Sedangkan di sektor yang lain penyerapan kreditnya masih sangat kecil. Kredit usaha yang disalurkan ke UMKM tahun 2014 tercatat sebesar 1.715,96 milyar rupiah atau sebesar 82,63 persen dari total kredit usaha. Dari jumlah tersebut sebanyak 891,42 milyar rupiah disalurkan ke usaha mikro (plafon maksimum Rp 50 juta), sebanyak 613,50 milyar rupiah disalurkan kepada usaha kecil (plafon antara Rp 50 juta s.d Rp 500 juta) dan sisanya sebanyak 211,04 milyar rupiah disalurkan kepada usaha menengah (plafon antara Rp 500 juta s.d Rp 5 miliar). Tabel : 4.24. Kredit Usaha untuk UMKM di Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2014 Nilai (Juta Rp)

Uraian

Persentase (%) Terhadap Total Kredit Usaha

Mikro

2013 (2) 722.711

2014 (3) 891.423

2013 (4) 51,42

2014 (5) 51,95

Kecil

491.693

613.495

34,98

35,75

Menengah

191.211

211.040

13,60

12,30

1.405.615

1.715.957

100,00

100,00

(1)

Jumlah


90


BAB V ANALISIS INDIKATOR EKONOMI

5.1.Analisis Sektoral dan Regional Pembangunan ekonomi suatu daerah pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan berkesinambungan yang dijalankan secara bersama-sama baik pemerintah, masyarakat dan pihak swasta untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dilakukan sebagai langkah untuk pemerataan pembangunan

dan

hasil-hasil

outputnya

sehingga

menciptakan

kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk analisa pemerataan hasil-hasil pembangunan, salah satunya adalah dengan mengukur tingkat disparitas antar wilayah dan disparitas pendapatan penduduk. Di samping itu juga diukur tingkat penyerapan tenaga kerja yang menyertai pertumbuhan ekonomi dengan menghitung nilai Incremental Labour Output Ratio (ILOR), dan dihitung pula angka ICOR untuk mengetahui berapa besaran investasi yang diperlukan untuk menaikkan satu satuan output. Sedangkan identifikasi sektor unggulan yang

memiliki keunggulan

komparatif, kompetetif

dan

spesialisasi

menggunakan metode Location Quotient (LQ) dan Shift Share. 5.1.1. Disparitas Wilayah Disparitas merupakan kondisi perlu bagi percepatan pertumbuhan ekonomi pada awal pembangunan. Disparitas antara daerah di Indonesia yang didekati dengan disparitas pendapatan antar daerah (Indeks Williamson) yang mencerminkan disparitas pada tingkat pembangunan


91

ekonomi suatu daerah. Wilayah Pulau Jawa yang memiliki disparitas yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lain sangat mungkin terjadi efisiensi yang cukup baik, karena investasi masih terkonsentrasi di Jawa, terjadi aglomerasi melalui lokalisasi maupun urbanisasi di Jawa, dan tersedianya tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan cukup baik (Abipraja, 2002). Williamson mengemukakan empat faktor yang mendasari pola U terbalik dalam pengembangan wilayah, yaitu sumber daya alam, migrasi tenaga kerja, perpindahan modal, dan kebijaksanaan pemerintah. Dia menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya alam yang berbeda akan menimbulkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang pada awal pembangunan. Perpindahan tenaga kerja dan modal dari wilayah yang kurang berkembang ke wilayah yang lebih maju dan kebijaksanaan pemerintah

dapat

menyebabkan

peningkatan

kesenjangan

wilayah

(Abipraja, 2002). Disparitas

pembangunan

antar

wilayah

seringkali

menjadi

permasalahan serius dan apabila tidak dieleminir secara bertahap dapat menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks (seperti masalah kependudukan, sosial, ekonomi, politik dan lingkungan) serta dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai sebagai suatu bangsa yang utuh. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah.

Faktor-faktor

tersebut

antara

lain

meliputi

faktor

biofisik/karakteristik wilayah (sumberdaya alam), sumberdaya buatan (ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sosial-ekonomi),

sumberdaya

manusia, sumberdaya sosial, karakteristik struktur ekonomi wilayah, dan kebijakan pemerintah daerah

92


Dari hasil penghitungan Indeks Williamson, selama kurun waktu lima tahun terakhir tingkat disparitas antar kecamatan di Kabupaten Blora cenderung mengalami peningkatan, dengan pergerakan pada kisaran 0,419 sampai 0,483, dan ada kecenderungan untuk terus naik, seperti terlihat pada tabel 5.1. Pada tahun 2010 nilai Indeks Williamson tercatat sebesar 0,419, kemudian naik menjadi 0,436 pada tahun 2010, dan pada akhir tahun 2014 nilai Indeks Williamson tercatat sebesar 0,483. Tingkat disparitas ini dikategorikan sedang, dengan nilai Indeks Williamson diatas 0,3. Pada taraf ini mulai mulai terlihat ada daerah-daerah yang begitu berkembang tetapi disisi lain ada daerah-daerah yang stagnan. Untuk tahun-tahun mendatang diperkirakan Indeks Williamson akan terus bergerak naik selama tidak ada tindakan-tindakan yang nyata, seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tabel 5.1 Indeks Williamson Kabupaten Blora dan Jawa Tengah Tahun 2010 - 2014 No.

Tahun

Blora

Jawa Tengah

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2010

0,419

0,698

2.

2011

0,436

0,693

3.

2012

0,447

0,688

4

2013

0,458

0,683

5

2014

0,483

0,680

6

2015

0,499*)

0,692*)

Sumber: BPS Ket: *) Angka Prediksi

Kenyataan ini dimungkinkan terjadi karena adanya kehomogenan tingkat ketersediaan sumber daya alam di masing-masing kecamatan Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

93

di Kabupaten Blora, yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap ketimpangan diantara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Blora.Peningkatan ketidakmerataan antar kecamatan pada tahun 2014 salah satunya disebabkan karena perkembangan yang cukup dinamis pada suatu kecamatan,

tetapi

disisi

lain

ada

kecamatan-kecamatan

yang

perkembangannya biasa-biasa saja atau berjalan lambat, hal itu akan menyebabkan ketidakmerataan antar kecamatan akan semakin lebar dan indeks Williamson juga akan semakin tinggi. Tingkat disparitas Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir masih lebih rendah dibanding tingkat disparitas antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Nilai Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai 2014 tergolong tinggi karena nilainya di atas 0,6. Hal ini menunjukkan disparitas yang tinggi antara kabupaten/kota yang kaya dengan yang tergolong miskin. Dan dalam beberapa tahun kedepan, diprediksi ketimpangan wilayah akan terus berlanjut seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi masing-masing

wilayah. Ada wilayah

yang perkembangannya lambat dan di sisi lain ada wilayah yang cepat pertumbuhan ekonominya. 5.1.2. Disparitas Pendapatan Ketimpangan

pendapatan

adalah

gambaran

dari

sebuah

pendistribusian pendapatan masyarakat di suatu daerah/wilayah pada waktu/kurun tertentu. Angka Indeks Gini di Kabupaten Blora selama periode 2009-2014 menunjukkan tingkat ketidakmerataan pendapatan yang cenderung terus meningkat. Pada tahun 2009 tercatat sebesar 0,25 dan terus meningkat menjadi 0,42 di tahun 2014 dan di kategorikan sebagai ketidakmerataan sedang. Kondisi tersebut perlu diwaspadai terutama akibat lompatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Dilihat 94


dari trend tahun-tahun sebelumnya, dimungkinkan untuk tahun-tahun ke depan Indeks Gini akan terus merangkak naik, seperti anekdot di masyarakat yang menyatakan ‘yang kaya makin kaya dan yang miskin akan tetap miskin’. Tabel 5.2 Indeks Gini Kabupaten Blora dan Jawa TengahTh 2009-2014 No.

Tahun

Blora

Jawa Tengah

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2009

0,25

0,28

2.

2010

0,26

0,29

3.

2011

0,33

0,35

4.

2012

0,38

0,38

5.

2013

0,41

0,39

6

2014

0,42*)

0,40*)

Sumber: BPS *) Angka Sementara

Dari angka-angka di atas bisa di gambarkan selama periode 20092010 pendapatan yang diterima masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pendapatan relatif tidak mempunyai perbedaan yang begitu tajam. Pada umumnya kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif lebih homogen dan biasanya ditandai dengan banyaknya lapangan kerja yang memberikan pendapatan/upah gaji yang tidak terlalu berbeda untuk berbagai jenis pekerjaan. Sedangkan pada periode 2011-2014, mulai muncul kelompok-kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi di satu sisi, tetapi disisi lain kelompok-kelompok yang berpendapat rendah masih ada bahkan bertambah. Kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi akan dicirikan dengan pengeluaran atau konsumsi yang tinggi, dan sebaliknya mereka yang berpenghasilan rendah akan cenderung rendah Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

95

pula tingkat konsumsinya. Dari angka tersebut mengindikasikan bila tidak dilakukan perubahan terhadap orientasi pembangunan maka ketimpangan pendapatan akan semakin melebar. Penduduk yang kaya akan semakin kaya dan penduduk yang miskin akan semakin tertinggal. Pemberdayaan penduduk miskin dan usaha mikro kecil harus mendapat perhatian yang lebih besar dengan cara pengalokasian anggaran yang lebih memadai agar mereka dapat lebih meningkatkan usahanya dan pendapatan yang diterima akan menjadi lebih besar. Dengan demikian jumlah penduduk miskin semakin berkurang. Bila

dibandingkan

dengan

Provinsi

Jawa

Tengah,

tingkat

ketidakmerataan pendapatan Kabupaten Blora cenderung memiliki tren yang sama. Pola pergerakan nilai Indeks Gini di kedua wilayah juga menunjukkan fluktuasi yang hampir mirip. Hal ini menggambarkan gejolak perubahan pendapatan masyarakat di Jawa Tengah berimbas juga pada perubahan pendapatan masyarakat Kabupaten Blora atau sebaliknya. Dalam beberapa tahun kedepan, diprediksi ketimpangan pendapatan akan naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi atau tingkat kemakmuran masyarakat yang meningkat. Peningkatan tingkat kemakmuran cenderung akan semakin meningkatkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Di sini perlu dijelaskan pula bahwa pengukuran ketidakmerataan pendapatan dengan menggunakan data pengeluaran perkapita sebagai proxy data pendapatan perkapita memberikan hasil yang bias ke bawah atau underestimate. Ketidakmerataan pendapatan yang diperoleh akan lebih rendah dari yang seharusnya. Hal ini dikarenakan pendekatan pengeluaran perkapita hanya relevan untuk mengambarkan pendapatan kelompok penduduk dengan yang berpenghasilan rendah. Dalam jangka panjang pengeluaran perkapita penduduk berpenghasilan rendah akan mendekati pendapatan perkapitanya. Sedangkan pendapatan perkapita 96


kelompok penduduk berpenghasilan menengah ke atas pada umumnya jauh lebih tinggi dibanding pengeluaran perkapitanya, karena komponen saving dan transfer keluar yang tidak tercakup di dalamnya. Dengan demikian, ketidakmerataan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Blora bisa jadi lebih tinggi bila dihitung berdasarkan pendapatan perkapitanya dibanding hasil yang diperoleh dalam penelitian ini. Tabel 5.3 Pemerataan Pendapatan Penduduk menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Blora dan Jawa TengahTahun 2013 - 2014 Tahun

Kriteria

Blora

Jawa Tengah

(1)

(2)

(3)

(4)

2013

40% I

18,86

18,38

40 % II

29,15

34,55

20 % III

51,99

47,07

40% I

18,42

18,19

40 % II

28,91

33,39

20 % III

52,67

48,42

2014*)

Sumber: BPS Ket *) Angka Sementara

Ketidakmerataan

pembagian

pendapatan

juga

dapat

dilihat

berdasarkan kriteria dari Bank Dunia, khususnya yang terkait dengan kelompok penduduk yang berpendapatan rendah. Seperti halnya dengan nilai Gini Ratio, berdasarkan Kriteria Bank Dunia tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Blora menunjukkan hasil yang sama. Dari hasil Susenas 2014 menunjukkan, bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Blora ternyata hanya menerima 18,42 persen dari total pendapatan. Angka ini sedikit lebih rendah jika dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 18,86 persen. Sedangkan untuk 20 persen Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

97

penduduk berpenghasilan tinggi, meningkat dari 51,99 persen di tahun 2013 menjadi 52,67 persen di tahun 2014. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Blora menggambarkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar antara kelompok yang berpenghasilan rendah dengan kelompok yang berpenghasilan menengah ke atas. 5.1.3. Inflasi Kota Blora Inflasi merupakan gambaran naik turunnya harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi saat ini menjadi salah satu indikator kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga. IHK tahun 2014 dihitung berdasarkan tahun dasar 2012 sesuai dengan pelaksanaan Survei Biaya Hidup (SBH) terakhir. Penentuan diagram timbang dan penyusunan banyaknya komoditas di Kota Blora mengacu pada hasil Survei Biaya Hidup (SBH) Kota Kudus sebagai sister city. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang

menjadi

tidak

bersemangat

kerja,

menabung,

atau

mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung

98


dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Sementara dampak inflasi bagi masyarakat, ada yang merasa dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Golongan masyarakat yang dirugikan adalah golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap, masyarakat yang menyimpan hartanya dalam bentuk uang, dan para kreditur. Sementara golongan masyarakat yang diuntungkan adalah kaum spekulan, para pedagang dan industriawan, dan para debitur. Tabel 5.4 Inflasi Blora, Semarang dan Nasional Tahun 2009 –2014 Tahun

Blora

Kota Semarang

Nasional

(1)

(2)

(3)

(4)

2009

2.91

3.19

2.78

2010

7.17

7.11

6.96

2011

2.26

2.87

3.79

2012

3.89

4.85

4.30

2013

7,94

8,19

8,38

2014

7,13

8,53

8,36

2015

6,12*)

7,84*)

7,61*)

Sumber: Inflasi Blora Tahun 2014, BPS Ket: *) Prediksi Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum pada akhir tahun 2014 (berdasarkan tahun dasar 2012) ditutup pada point 115,66 atau terjadi kenaikan sebesar 7,13 persen dengan ratarata indeks harga sebesar 110,91 per bulan menunjukkan bahwa tingkat harga pada tahun 2014 ratarata 1,11 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan keadaan tahun dasar 2013. Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi pada


99

tahun 2014 terjadi pada kelompok Transportasi dan Jasa Keuangan sebesar 13,25 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi pada kelompok Kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 2,76 persen. Inflasi tertinggi selama tahun 2014 terjadi pada bulan Desember sebesar 2,15 persen, sedangkan nflasi terendah sepanjang tahun 2014 terjadi pada bulan April yang mengalami deflasi (inflasi negatif) sebesar 0,15 persen 5.1.4. Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Incremental Labour Output Ratio (ILOR) adalah besarnya tambahan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output baik secara fisik maupun nilai. Besaran ILOR Kabupaten Blora dalam lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang berfluktuatif antara nilai negatif dan positif. Ketika nilai ILOR bernilai negatif itu berarti kenaikan output (PDRB) tidak dibarengi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini menggambarkan banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap tidak seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya ketika ILOR bernilai positif menunjukkan peningkatan output (PDRB) dapat menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tercatat sebesar 4,39 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,36 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut, tidak banyak tenaga kerja yang bisa terserap. Nilai ILOR pada tahun 2014 tercatat sebesar 0,0003

orang untuk setiap penambahan nilai tambah

sebesar satu juta rupiah. Sementara itu bila dilihat menurut lapangan usaha, nilai ILOR nya sangat bervariasi dan bisa berbeda tanda setiap tahunnya. Sektor pertanian selama tahun 2010-2014 memberikan nilai negatif, sementara outputnya meningkat setiap tahunnya. Hal ini memberikan petunjuk bahwa di sektor pertanian peran teknologi dan mesin pertanian lebih efektif dalam peningkatan output, sehingga produktivitas 100


tenaga kerjanya meningkat. Pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian justru meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya karena lahan yang diusahakan cenderung tetap. Pada tahun 2014, selain lapangan usaha pertanian, memiliki ILOR positif, dengan lapangan usaha perdagangan mempunyai angka ILOR terbesar, yang tercatat sebesar 0,0218 artinya sektor ini bisa menyerap 0,0218 orang setiap penambahan nilai tambah sebesar satu juta rupiah. Tabel 5.5 Nilai ILOR Kabupaten Blora Dirinci menurut Sektor Tahun 2010-2014 Sektor

2010

2011

2012

2013

2014

Jasa-jasa

-0,1367 0,0900 0,1350 -0,0035 0,1290 -0,0545 -0,0432 0,0226 0,0425

-1,4666 -0,0510 -0,1165 -0,0041 1,1845 0,1947 0,1107 -0,0127 0,0365

-0,0366 0,0360 0,0121 0,0138 0,0212 0,2341 -0,0587 -0,0571 -0,0112

-0,0337 -0,0013 0,0140 -0,0046 0,0063 0,0150 0,0020 0,0050 0,0090

-0,0340 0,0016 0,0028 0,0000 0,0126 0,0218 0,0001 0,0004 0,0115

Jumlah

-0,0330

-0,0364

0,0321

0,0022

0,0003

74,56

72,14

73,84

75,10

68,50

5,49

6,11

4,88

6,25

4,30

Pertanian Pertambangan Industri LGA Bangunan Perdagangan Angkutan Keuangan

TPAK (%) TPT

(%)

Pada tahun 2014, walaupun angka ILOR menunjukkan nilai positif

(0,0003) yang kecil, setidaknya mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT), walaupun penurunan TPT tidak saja karena penyerapan tenaga kerja,

tetapi turunnya supply angkatan kerja, yang ditunjukkan

dengan turunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun


101

sebelumnya juga sangat berpengaruh. Diharapkan angka ILOR akan lebih besar lagi

ditahun-tahun mendatang, sehingga angka pengangguran

(TPT) bisa diturunkan. 5.1.5. Incremental Capital Output Rasio (ICOR) ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% produk domestik bruto (PDB). ICOR juga menjadi salah satu indikasi tingkat efisiensi perekonomian suatu negara karena semakin kecil ICOR berarti suatu investasi mampu menghasilkan output yang semakin besar. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan level ICOR Indonesia saat ini sebesar 5,3%, artinya untuk meningkatkan PDB sebesar 1% membutuhkan investasi sebanyak 5,3% dari PDB. Level ICOR Indonesia yang masih tinggi saat ini disebabkan karena investasi yang baru saja masuk belum beroperasi secara optimal. Dia optimistis jika investasi yang ditanamkan telah berproduksi penuh maka akan mampu menurunkan level ICOR. Tabel 5.6 Nilai ICOR Kabupaten Blora Tahun 2010-2014

Pembentukan Modal

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Rata-Rata

1

2

3

4

5

6

Konstruksi Non Konstruksi

2.015.869,32 2.118.889,90 2.261.081,55 2.397.372,96 2.198.303,43 425.700,19

495.314,06

552.196,33

586.186,71

514.849,32

Total

2.441.569,51 2.614.203,97 2.813.277,88 2.983.559,67 2.713.152,76

Δ PDRB

448.643,38

519.142,89

595.638,94

514.696,44

5,44

5,04

4,72

5,80

ICOR

102

519.530,41 5,25


Dalam penghitungan ICOR dengan metode standar maupun akumulasi investasi terdapat asumsi bahwa perubahan output sematamata hanya disebabkan oleh perubahan kapital/adanya investasi. Faktorfaktor lain di luar investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan kewiraswastaan diasumsikan konstan. Di Kabupaten Blora, angka ICOR cukup bervariatif dari tahun ke tahun, tetapi secara rata-rata dari tahun 2010-2014 angka ICOR di Kabupaten Blora tercatat sebesar 5,25 persen, artinya untuk menaikkan output 1 persen PDRB Kabupaten Blora diperlukan investasi dengan nilai sebesar 5,25 persen PDRB Kabupaten Blora.

5.1.6. Location Quotient (LQ) Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif kegiatan ekonomi di Kabupaten Blora dengan membandingkannya pada tingkat provinsi dan di tiap kecamatan dengan membandingkannya dengan tingkat Kabupaten Blora. Teori Location Quotion digunakan untuk menganalisis keragaman basis ekonomi. Dari analisis tersebut dapat diidentifikasi sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan untuk tujuan sektor dan tujuan memenuhi kebutuhan lokal, sehingga sektor yang dikatakan potensial dapat dijadikan sektor prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Berdasarkan analisis LQ pada Tabel 5.7, di Kabupaten Blora terdapat dua lapangan usaha yang memiliki keunggulan komparatif (nilai LQ lebih dari satu), yaitu: lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha pertambangan penggalian. Ini menunjukkan untuk lapangan usaha tersebut Kabupaten Blora telah mampu memenuhi sendiri kebutuhannya


103

dan dimungkinkan untuk mengekspor keluar daerah output dari lapangan usaha tersebut. Tabel 5.7 Nilai LQ Kabupaten Blora Dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 Sektor

2010

2011

2012

2013

2014

01. Pertanian

1,93

1,90

1,88

1,88

1,84

02. Pertamb dan Pengga

6,49

7,06

7,13

7,20

7,17

03. Industri Pengolahan

0,28

0,28

0,28

0,29

0,31

04. Pengadn Listrik, Gas

0,72

0,76

0,76

0,76

0,77

05. Pengadaan Air

0,63

0,66

0,66

0,67

0,69

06. Konstruksi

0,40

0,40

0,41

0,41

0,42

07. Perdagangan

1,20

1,20

1,22

1,23

1,27

08. Transp dan Pergud

0,94

0,92

0,93

0,94

0,96

09. Penye Akom Mak Min

1,19

1,19

1,20

1,19

1,21

10. Informasi dan Kom

0,35

0,36

0,37

0,38

0,38

11. Jasa Keuangan

1,12

1,14

1,15

1,15

1,19

12. Real Estate

0,83

0,84

0,85

0,85

0,87

13. Jasa Perusahaan

0,88

0,89

0,89

0,90

0,93

14. Adm Pemerintahan,

1,33

1,33

1,33

1,33

1,36

15. Jasa Pendidikan

1,52

1,57

1,61

1,61

1,66

16. Jasa Kes Keg Sosial

1,19

1,20

1,20

1,20

1,22

17. Jasa Lainnya

1,47

1,49

1,48

1,49

1,53


Lapangan usaha pertambangan penggalian merupakan lapangan usaha dengan nilai LQ tertinggi dengan nilai yang berfluktuasi dari tahun ke tahun.Pada tahun 2010 nilai LQ lapangan usaha pertambangan pengglian mencapai 6,49 dan nilainya naik menjadi 7,06 pada tahun 2011

104


dan naik lagi menjadi 7,17 di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha pertambangan penggalian masih merupakan sektor yang unggul/dominan di Kabupaten Blora. Selain itu, sektor ini diindikasikan telah mampu mencukupi kebutuhan dalam wilayah ini dan mempunyai kelebihan untuk dijadikan komoditi ekspor. Berikutnya adalah lapangan usaha pertanian memiliki nilai LQ yang tinggi pula dengan pola yang cenderung terus menurun, dari 1,93 pada tahun 2010 menjadi 1,84 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang unggul/dominan di Kabupaten Blora, yang dapat memenuhi kebutuhan untuk wilayah Kabupaten Blora sendri dan mempunyai kelebihan untuk dijadikan komoditi ekspor. Sementara

itu

lapangan

usaha

perdagangan,

penyediaan

akomodasi makan minum, jasa keuangan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya memiliki nilai LQ lebih besar dari 1, artinya lapangan usaha-lapangan usaha tersebut merupakan sektor basis, atau bisa dikatakan output dari lapangan usaha tersebut tercukupi dari daerah blora sendiri tetapi lapanga usahalapangan usaha tersebut bukan kegiatan produktif

yang menghasilkan

barang dan jasa, sehingga output lapangan usaha tersebut tidak bisa digunakan sebagai komoditas ekspor. Dalam Tabel 5.7 di atas juga terlihat bahwa lapangan usaha industri pengolahan memiliki nilai LQ terendah, hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha ini belum bisa bersaing terutama di wilayah jawa tengah. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa industrialisasi di kawasan Kabupaten Blora belum berkembang. Seperti diketahui, bahwa sebagian besar industri di luar Kabupaten Blora banyak berdomisili di Kabupaten Kudus, Pati, Jepara dan Sragen, sedangkan industri yang terletak di Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

105

kawasan Kabupaten Blora sangat sedikit. Nilai LQ sektor industri paling kecil dan tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir, sehingga perlu

upaya

kebijakan

yang

progresif

yang

mampu

mendorong

perkembangan sektor industri. Tabel 5.8 Nilai LQ Menurut Kecamatan Tahun 2014 Sektor

Kecamatan 01

02

03

04

05

06

07

08

09

Jati

1,96

0,12

0,53

1,23

0,31

2,11

0,65

0,39

0,66

Randublatung

1,82

0,06

0,70

0,91

1,96

1,26

0,83

1,36

0,84

Kradenan

2,04

0,45

0,55

1,18

2,07

1,51

0,61

0,22

0,58

Kedungtuban

2,17

0,13

0,56

1,71

1,68

1,42

0,56

1,18

0,54

Cepu

0,17

3,27

0,67

0,73

1,13

0,37

1,16

0,89

1,15

Sambong

1,80

0,19

0,84

2,67

0,60

1,47

0,63

0,80

0,63

Jiken

1,60

0,16

0,75

2,38

0,27

1,87

0,70

0,70

0,74

Bogorejo

1,48

0,25

0,85

3,48

0,41

1,79

1,07

0,42

1,14

Jepon

1,23

0,19

1,48

0,59

0,65

1,28

0,97

0,91

0,95

Blora

0,40

0,02

1,03

0,89

1,08

0,76

1,29

1,92

1,29

Banjarejo

1,52

0,15

0,74

1,34

0,15

1,89

0,93

0,65

0,98

Tunjungan

1,09

0,14

2,21

0,82

0,09

0,93

0,61

0,26

0,62

Japah

1,99

0,29

0,87

1,28

0,14

1,56

0,52

0,45

0,54

Ngawen

1,06

0,11

1,65

0,65

0,66

1,04

1,54

0,99

1,49

Kunduran

1,70

0,06

1,88

0,76

1,11

1,21

0,66

0,59

0,67

Tondanan

1,86

0,14

0,79

1,38

0,94

1,79

0,64

0,55

0,68

106


Lanjutan (tabel 5.8) Sektor

Kecamatan 10

11

12

13

14

15

16

17

Jati

0,90

1,10

1,15

1,33

0,96

0,67

0,73

1,13

Randublatung

1,16

1,17

1,20

1,37

0,81

0,57

0,62

0,95

Kradenan

0,75

0,98

1,10

1,55

0,75

0,53

0,57

0,87

Kedungtuban

0,76

0,98

1,03

1,18

0,73

0,52

0,55

0,87

Cepu

0,82

0,65

0,59

0,35

0,29

0,66

0,90

0,25

Sambong

1,00

0,89

0,98

1,36

1,12

0,79

0,88

1,32

Jiken

1,04

1,31

1,36

1,54

1,25

0,89

0,97

1,50

Bogorejo

0,85

1,00

1,07

1,36

0,85

0,59

0,64

0,99

Jepon

0,88

1,17

1,20

1,39

0,75

1,23

0,58

0,90

Blora

1,81

1,34

1,28

1,13

2,87

2,05

2,47

2,50

Banjarejo

1,12

1,43

1,45

1,43

0,99

0,70

0,76

1,18

Tunjungan

0,59

0,77

0,80

0,90

0,52

3,17

0,40

0,63

Japah

0,76

1,02

1,08

1,24

0,82

0,58

0,63

0,96

Ngawen

0,74

0,84

0,85

0,98

0,60

0,42

0,46

0,70

Kunduran

0,57

1,07

1,10

1,24

0,66

0,46

0,49

0,75

Tondanan

0,85

1,50

1,63

1,84

0,82

0,57

0,62

0,95

Sumber: BPS Kabupaten Blora Keterangan:

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

10. Pertanian 11. Pertambangan dan Penggalian 12. Industri Pengolahan 13. Pengadaan Listrik, Gas 14. Pengadaan Air 15. Konstruksi 16. Perdagangan 17. Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sos Wjb Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya


107

Untuk analisis sektor basis di tingkat kecamatan, kita membatasi hanya di sektor-sektor pertanian, pertambangan/penggalian dan industri pengolahan. Karena sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang bisa menghasilkan output berupa barang yang bisa digunakan sendiri oleh wilayah itu ataupun digunakan sebagai barang ekspor ke luar wilayah kecamatan. Dari tabel 5.8, diketahui bahwa lapangan usaha pertanian menjadi lapangan usaha unggulan di 14 kecamatan, selain Kecamatan Cepu dan Blora, dengan nilai LQ lebih besar dari satu, artinya kecamatan tersebut punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan output pertanian sendiri dan kelebihan output dapat diekspor keluar kecamatan. Untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian, sektor basis hanya ada di Kecamatan Cepu yang memiliki LQ sebesar 3,27, dengan nilai yang cukup besar tersebut tentunya sektor ini sangat unggul di kecamatan tersebut, sehingga output dari sektor pertambangan dan penggalian bisa diekpor ke luar wilayah cepu. Industri pengolahan selama ini belum memberikan nilai tambah yang cukup besar dalam pembentukan PDRB baik PDRB Kabupaten maupun PDRB Kecamatan. Industri di Kabupaten Blora didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, dengan industri makanan mempunyai proporsi terbesar diikuti industri pengolahan tembakau dan industri barang dari kayu. Kalau dilihat dari nilai LQ, kecamatan-kecamatan yang mempunyai sektor basis di sektor industri pengolahan ini antara lain kecamatan: Jepon, Blora, Ngawen dan Kunduran. Seperti juga di sektor pertanian, nilai LQ untuk masing-masing kecamatan juga berkisar di angka satu, artinya apabila output sektor tersebut akan dijadikan barang ekspor, tentunya nilainya relatif kecil.

108


5.1.7. Shift Share Analisis shift share adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding

atau

referensi.

Untuk

tujuan

tersebut,

analisis

ini

menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi referensi propinsi atau nasional (national growth effect -Nij), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi

propinsi/nasional

terhadap

perekonomian

daerah.

Kedua,

pergeseran proporsional (proporsional shift -Pij) yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi propinsi atau nasional. Pergeseran proporsional (proportional shift) disebut juga pengaruh bauran industri (industry mix). Pengukuran

ini

memungkinkan

kita

untuk

mengetahui

apakah

perekonomian daerah terkonsentrasi pada indutri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan referensi. Ketiga, pergeseran diferensial (differential shift - Dij) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah posisitf, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan

referensi.

Pergeseran

diferensial

disebut

juga

pengaruh

keunggulan kompetitif.


109

Tabel 5.9 Nilai Shift Share Kabupaten Blora Dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (Juta Rp) LAPANGAN USAHA

Nij = Yij. Rn

1

2

Pij = Yij (rin - rn)

Dij = Yij (rij - rin)

3

01. Pertanian

4

PBij = Pij + Dij 5

Gij = Nij + Pij + Dij 6

719.290,66 02. Pertambangan dan Penggalian 323.823,25 03. Industri Pengolahan 224.816,56 04. Pengadaan Listrik, Gas 1.721,55 05. Pengadaan Air 1.279,59 06. Konstruksi 95.866,37 07. Perdagangan 412.277,48 08. Transportasi dan Pergudangan 65.525,30 09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 83.806,65 10. Informasi dan Komunikasi 27.623,66 11. Jasa Keuangan 72.000,61 12. Real Estate 33.093,84 13. Jasa Perusahaan 5.833,00 14. Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sos Wjb 97.907,88 15. Jasa Pendidikan 93.004,94 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 18.201,41 17. Jasa Lainnya 53.419,49

(516.074,90) (91.660,51) 47.484,52 639,87 (1.025,66) (16.391,30) (46.321,15) 28.763,94 7.475,40 26.135,79 (17.878,68) 8.886,40 4.883,82 (69.619,15) 182.401,91 16.866,89 (904,30)

(221.058,81) 136.371,04 89.706,31 389,41 415,80 21.576,47 71.541,19 1.597,20 (2.485,15) 8.587,23 15.202,81 5.187,40 1.557,85 1.864,46 48.641,97 722,55 5.148,77

(737.133,70) 44.710,53 137.190,83 1.029,28 (609,86) 5.185,18 25.220,04 30.361,15 4.990,24 34.723,02 (2.675,87) 14.073,81 6.441,68 (67.754,69) 231.043,88 17.589,45 4.244,47

(17.843,04) 368.533,78 362.007,39 2.750,82 669,73 101.051,54 437.497,52 95.886,44 88.796,90 62.346,68 69.324,74 47.167,65 12.274,68 30.153,19 324.048,82 35.790,85 57.663,96

2.329.492,23

(436.337,08)

184.966,50

(251.370,58)

2.078.121,66

Produk Domestik Regional Bruto

Keterangan: G = Pertambahan PDRB N = Efek pertumbuhan ekonomi regional P = Struktur pertumbuhan sektor dan subsektor D = Pengaruh keuntungan kompetitif wilayah PB= Pergeseran bersih Secara agregat, dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terjadi pertambahan PDRB (output ekonomi) sebesar 2.078,12 milyar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar (2.3929,49 milyar rupiah) pertambahan output

terdorong

oleh

adanya

pertumbuhan

ekonomi

ditingkat

provinsi/nasional. Adanya kebijakan nasional/provinsi, arus perdagangan

110


antar daerah dan arus informasi/komunikasi menyebabkan perekonomian Kabupaten Blora ikut terpengaruh oleh perkembangan perekonomian provinsi/nasional. Kabupaten Blora yang merupakan small open economy dalam perekonomian Jawa Tengah dan Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan ekonomi provinsi/nasional. Hampir semua lapangan usaha bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB wilayah referensi mempengaruhi perkembangan semua lapangan usaha di Kabupaten Blora. Sementara pengaruh daya saing atau keuntungan kompetitif wilayah Kabupaten Blora terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah tercatat positif 184,97 milyar rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blora sedikit banyak punya daya saing terutama terhadap wilayah referensi atau mempunyai kemandirian. Sebagian besar lapangan usaha mempunyai nilai positif, kecuali lapangan usaha pertanian dan penyediaan akomodasi makan minum. Kondisi ini secara umum menggambarkan untuk lapangan usaha pertanian dan penyediaan akomodasi makan minum kurang bisa bersaing dibandingkan dengan wilayah referensi yaitu jawa tengah atau mengalami penurunan kompetitif. Sementara itu pengaruh dari efek bauran industri/sektoral (industrial mix growth) menunjukkan nilai negatif, yakni sebesar minus 436,34 milyar rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora relatif lebih rendah dari laju pertumbuhan wilayah referensi yaitu Propinsi Jawa Tengah. Sementara untuk lapangan usaha, ada beberapa lapangan usaha yang memiliki dampak bauran industri yang positif dalam perekonomian Kabupaten Blora yaitu: industri pengolahan, pengadaan listrik gas, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa


111

pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan selebihnya bernilai negatif. Dalam analisis shift share ini, kita harus hati-hati dan cermat untuk melakukan analisis terhadap setiap komponen variabel yang ada (baik varibel pertumbuhan ekonomi, kompetitif, maupun bauran industri (proportional shift) untuk setiap lapangan usaha dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan, dari hasil pengamatan dan pengaplikasian alat analisis ini, menunjukkan bahwa apabila analisis pada level lapangan usaha (sektor

ekonomi)

hasil

yang

diperoleh

tidak

seratus

persen

menggambarkan kinerja sub lapangan usaha yang ada dalam kegiatan ekonomi tersebut. Misalnya, untuk analisis sektor ekonomi tertentu yang kompetitif ataupun mengalami penurunan competitiveness tidak secara otomatis semua sub lapangan usaha yang ada dalam lapangan usaha ekonomi tersebut mengalami hal yang serupa. Selanjutnya juga harus dilihat komoditi apa yang akan dikembangkan. Pergeseran bersih (PB) diperoleh dari hasil penjumlahan antara proporsional shift dan different shift di setiap sektor perekonomian. Apabila PB>0, maka pertumbuhan sektor termasuk dalam kelompok yang progresif (maju). Sedangkan PB<0 artinya sektor perekonomian termasuk kelompok yang lamban. Berdasarkan Tabel 5.9 di atas, secara agregat pergeseran bersih (PB) di Kabupaten Blora menghasilkan nilai negatif, yang berarti komponen struktur ekonomi provinsi/nasional dan komponen daya saing justru berdampak negatif terhadap pertambahan PDRB periode 2010-2014 di Kabupaten Blora sebesar minus 251,37 milyar rupiah. Hal ini juga menunjukkan bahwa secara umum, Kabupaten Blora termasuk ke dalam kelompok kabupaten yang perkembangan ekonominya lamban.

112


Ditingkat sektoral, hampir semua lapangan usaha memiliki nilai PB>0 kecuali empat lapangan usaha yang memiliki PB<0 yaitu lapangan usaha pertanian, pengadaan air, jasa keuangan dan administrasi pemerintahan. Pada lapangan usaha pertanian pergeseran bersihnya 737,12 milyar rupiah, kondisi inilah yang menyebabkan total pergeseran bersih

bernilai

negatif

walaupun

hampir

semua

lapangan

usaha

memberikan nilai positif. Dengan melihat besaran Pij dan Dij, maka suatu daerah/sektor dapat

dikategorikan

menjadi

empat

kelompok/kuadran.

Dengan

menggunakan alat analisis Shift Share, dapat dilihat dari pendekatan Pij dan Dij sekaligus, pada periode 2010-2014 secara agregat posisi perekonomian (PDRB) Kabupaten Blora terletak pada Kuadran IV (Pij negatif dan Dij positif). Ini berarti bahwa ekonomi Kabupaten Blora mengalami pertumbuhan yang lamban (slow growing) tetapi secara umum memiliki daya saing. Pada tingkat lapangan usaha, yang menempati kuadran I (Pij dan Dij positif), yaitu lapangan usaha industri pengolahan, pengadaan listrik, transportasi pergudangan, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Lapangan usaha ini memiliki pertumbuhan yang relatif lebih baik daripada pertumbuhan wilayah acuan dan mempunyai kemandirian, walaupun belum bisa dibilang mempunyai daya saing ekonomi. Pada kuadran II (Pij positif dan Dij negatif) ditempati oleh satu lapangan usaha yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum. Ini memberikan pengertian bahwa lapangan usaha ini memiliki laju pertumbuhan yang cepat, tetapi lapangan usaha tersebut belum mampu bersaing dengan lapangan usaha dari wilayah lain (daya saingnya rendah).


113

Sementara itu, di kuadran III (Pij negatif dan Dij negatif) ditempati oleh lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha ini mempunyai kecenderungan sebagai lapangan usaha yang tertekan sehingga laju pertumbuhannya

lambat

dan

daya

saingnya

cenderung

rendah

dibandingkan dengan wilayah acuan. Dan dikuadran IV (Pij negatif dan Dij Positif) ditempati PDRB Kab Blora, lapangan usaha pertambangan penggalian, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, administrasi pemerintah dan jasa lainnya. DI kuadran IV ini pertumbuhan PDRB dan lapangan usaha cenderung rendah tetapi punya daya saing atau kemandirian. Gambar 5.1 Proportional Shift dan Difference Shift Sektor Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2010-2014 (milyar Rp)

114


Keterangan: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

10. Pertanian 11. Pertambangan dan Penggalian 12. Industri Pengolahan 13. Pengadaan Listrik, Gas 14. Pengadaan Air 15. Konstruksi 16. Perdagangan 17. Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sos Wjb Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

Tabel 5.10 Identifikasi Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2010-2014

01. Pertanian

-0,07

1.424.063

Keunggulan Kompetitif Tidak

02. Pertamb dan Pengg

0,10

1.531.350

Ada

Ada


0,09

(3.046.166)

Ada

Tidak


0,05

(3.100)

Ada

Tidak

05. Pengadaan Air

0,07

(2.818)

Ada

Tidak

06. Konstruksi

0,05

(704.873)

Ada

Tidak

07. Perdagangan

0,04

472.758

Ada

Ada


0,01

(14.396)

Ada

Tidak


-0,01

79.489

Tidak

Ada


0,07

(298.082)

Ada

Tidak

11. Jasa Keuangan

0,05

60.564

Ada

Ada

12. Real Estate

0,04

(28.484)

Ada

Tidak

13. Jasa Perusahaan

0,06

(2.756)

Ada

Tidak


0,00

120.417

Ada

Ada

15. Jasa Pendidikan

0,12

290.979

Ada

Ada


0,01

20.826

Ada

Ada

17. Jasa Lainnya

0,02

100.231

Ada

Ada

Sektor

rij – rin

Yij –Y*ij

Spesialisasi Ada



115

Tabel 5.10 di atas memperlihatkan beberapa lapangan usaha di Kabupaten Blora memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi yakni walaupun dengan nilai yang kecil, lapangan usaha itu antara lain pertambangan penggalian, perdagangan, jasa keuangan, administrasi pemerintahan, menjelaskan

jasa

pendidikan

bahwa

kesehatan

lapangan

dan

jasa

usaha-lapangan

lainnya.

usaha

Ini

tersebut

pertumbuhan dan peranannya relatif lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan

dan

peranan

lapangan

usaha

yang

sama

dalam

perekonomian tingkat provinsi Jawa Tengah. Sedangkan lapangan usaha pertanian dan penyediaan akomodasi makan minum kurang kompetitif artinya pertumbuhannya cenderung lambat dibandingkan wilayah jawa tengah tetapi cukup besar perananya dalam pembentukan fundamental ekonomi Kabupaten Blora. Sedangkan lapangan usaha lainnya tidak memiliki spesialisasi tetapi pertumbuhan selama lima tahun terakhir cenderung lebih tinggi dari wailayah acuan. Spesialisasi juga tercipta akibat potensi sumber daya alam yang besar seperti pertambangan migas di Blora maupun peran permintaan pasar yang besar terhadap output lokal. Bila dirinci menurut kecamatan, nilai shift share PDRB harga konstan kecamatan periode tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan beberapa kecamatan memiliki nilai pergeseran bersih positif yang berarti pertumbuhan kecamatan tersebut termasuk dalam kelompok yang progresif (maju). Kecamatan yang memiliki nilai PB positif ada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Cepu, Jepon, Blora, Tunjungan dan Ngawen. Sedangkan

sisanya

memiliki

nilai

PB

negatif

atau

pertumbuhan

ekonominya termasuk kelompok yang lamban.

116


Tabel 5.11 Nilai Shift Share Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014 (Juta Rp) Kecamatan Jati Randublatung

G

N

P

36.323

64.397

(25.090)

D

PB

(2.985)

(28.074)

111.844

150.862

(50.058)

11.040

(39.018)

Kradenan

25.729

63.145

(27.959)

(9.457)

(37.416)

Kedungtuban

59.231

104.390

(48.332)

3.172

(45.160)

722.244

552.773

168.151

1.320

169.471

Sambong

14.836

39.898

(13.406)

(11.656)

(25.062)

Jiken

24.913

46.018

(11.705)

(9.401)

(21.106)

Bogorejo

22.780

35.842

(7.865)

(5.197)

(13.062)

Jepon

117.733

106.517

(2.732)

13.947

11.216

Blora

466.840

336.805

101.505

28.531

130.036

Banjarejo

38.230

68.514

(16.495)

(13.788)

(30.284)

Tunjungan

109.935

91.743

24.475

(6.283)

18.192

33.583

51.008

(18.932)

1.507

(17.426)

167.862

143.112

(3.271)

28.021

24.750

Kunduran

89.147

141.972

(37.914)

(14.912)

(52.825)

Tondanan

36.892

81.124

(30.374)

(13.858)

(44.232)

Cepu

Japah Ngawen

Sumber: BPS Kabupaten Blora Bila dilihat besaran Pij dan Dij, maka masing-masing kecamatan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu: 1. Di kuadran I (Pij positif dan Dij positif), terdapat 2 kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat dan memiliki daya saing yaitu Kecamatan Cepu dan Blora. 2. Di kuadran II (Pij positif dan Dij negatif), yaitu kecamatan yang sedang berkembang atau pertumbuhan ekonomi cepat tapi daya saingnya masih rendah, yaitu Kecamatan Tunjungan.


117

3. Di kuadran III (Pij negatif dan Dij negatif), terdapat 8 kecamatan yang memiliki pertumbuhan lambat dan daya saing rendah yaitu Kecamatan Jati, Kradenan, Sambong, Jiken, Bogorejo, Banjarejo, Kunduran dan Todanan. 4. Di kuadran IV (Pij negatif dan Dij positif), terdapat 5 kecamatan yang merupakan kecamatan potensi tetapi tertekan atau memiliki daya saing tinggi tetapi pertumbuhan ekonominya lamban yaitu Kecamatan Randublatung, Kedungtuban, Jepon, Japah dan Ngawen. 5.1.6. Analisis Overlay Berdasarkan gabungan analisis LQ dan Shift Share dapat disusun analisis overlay untuk menentukan mendeskripsikan klasifikasi dan tipologi daerah. Klasifikasi daerah berdasarkan sektor basis dan non basis dengan pertumbuhan cepat atau lambat, dengan menggabungkan LQ dengan Differential Shift (Dij) akan diperoleh: 1. Klasifikasi I : sektor basis (LQ ≥ 1 ) dan tumbuh cepat (D ij> 0) 2. Klasifikasi II : sektor basis (LQ ≥ 1 ) dan tumbuh lamban (Dij< 0) 3. Klasifikasi III : bukan sektor basis (LQ < 1 ) dan tumbuh cepat (Dij> 0) 4. Klasifikasi IV : bukan sektor basis (LQ < 1 ) dan tumbuh lamban (Dij< 0)

118


Tabel 5.12 Klasifikasi Sektor menurut LQ dan Differential Shift (Dij) Kabupaten Blora Tahun 2010-2014 Sektor 01. Pertanian

LQ 1,84

Dij (221.058,81)

Klasifikasi

02. Pertamb dan Pengg

7,17

136.371,04

I


0,31

89.706,31

III


0,77

389,41

III

05. Pengadaan Air

0,69

415,80

III

06. Konstruksi

0,42

21.576,47

III

07. Perdagangan

1,27

71.541,19

I


0,96

1.597,20

III


1,21

(2.485,15)

II


0,38

8.587,23

III

11. Jasa Keuangan

1,19

15.202,81

I

12. Real Estate

0,87

5.187,40

III

13. Jasa Perusahaan

0,93

1.557,85

III


1,36

1.864,46

I

15. Jasa Pendidikan

1,66

48.641,97

I


1,22

722,55

I

17. Jasa Lainnya

1,53

5.148,77

I

II


Berdasarkan klasifikasi di atas nampak bahwa beberapa lapangan usaha masuk di klasifikasi I, artinya lapangan usaha tersebut merupakan sektor basis/unggulan dan memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan cepat, yaitu lapangan usaha pertambangan penggalian, perdagangan, jasa keuangan, administrasi keuangan, jasa pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya.


119

Kemudian yang termasuk klasifikasi II adalah lapangan usaha pertanian dan penyediaan akomodasi makan minum, menjadi lapangan usaha unggulan namun tidak memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan lambat. Lapangan usaha yang termasuk klasifikasi III adalah lapangan usaha industri pengolahan, pengadaan listrik, air, konstruksi, transportasi pergudangan, informasi komunikasi dan jasa perusahaan.

Artinya

walaupun tidak menjadi sektor unggulan namun sebenarnya memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan cepat. Sedangkan klasifikasi IV yaitu tidak memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan lambat, tetapi tidak ada kecamatan yang masuk ke dalam klasifikasi ini. Tipologi daerah berdasarkan PDRB perkapita dengan Net Shift (PBij) akan diperoleh: 1.

Klas I : PDRB perkapita tinggi dan Net Shift tinggi (PBij)>0

2.

Klas II : PDRB perkapita rendah dan Net Shift tinggi (PBij)>0

3.

Klas III : PDRB perkapita tinggi dan Net Shift rendah (PBij)<0

4.

Klas IV : PDRB perkapita rendah dan Net Shift rendah (PBij)<0 Tipologi kecamatan berdasarkan nilai PDRB perkapita dan net shift

(pergeseran bersih) seperti dalam tabel 5.13 di bawah nampak bahwa 4 kecamatan termasuk klas I yaitu Kecamatan Cepu, Blora, Tunjungan dan Ngawen. Keempat kecamatan tersebut memiliki rata-rata produktivitas penduduk yang lebih besar dari rata-rata produktivitas Kabupaten Blora dan termasuk kelompok kecamatan yang progresif. Tidak ada kecamatan yang masuk tipologi II, tidak ada kelompok kecamatan yang progresif namun rata-rata produktivitas penduduk lebih kecil dari rata-rata produktivitas Kabupaten Blora. Kecamatan Kunduran termasuk tipologi III, walaupun rata-rata produktivitas penduduk yang lebih besar dari rata-rata produktivitas Kabupaten Blora namun termasuk 120


kelompok kecamatan

yang tidak

progresif/lamban. Sedangkan

11

kecamatan yang lain seperti Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, Kedungtuban, Sambong, Jiken, Bogorejo, Jepon, Banjarejo, Japah dan Tondanan, termasuk termasuk tipologi IV, karena rata-rata produktivitas penduduk yang lebih rendah dari rata-rata produktivitas Kabupaten Blora dan

termasuk

kelompok

kecamatan

yang

tidak

progresif/lamban

pertumbuhannya. Tabel 5.13 Klasifikasi Kecamatan menurut PDRB Perkapita dan Pergeseran Bersih (PBij) Kabupaten Blora Tahun 2010-2014 Kecamatan Jati

PDRB perkapita 2014 9.608.146

PBij

Klas

(28.074)

IV

Randublatung

13.886.281

(39.018)

IV

Kradenan

10.776.504

(37.416)

IV

Kedungtuban

13.001.653

(45.160)

IV

Cepu

56.585.656

169.471

I

Sambong

10.518.381

(25.062)

IV

8.099.093

(21.106)

IV

Bogorejo

10.264.501

(13.062)

IV

Jepon

13.110.349

11.216

IV

Blora

27.496.603

130.036

I

Banjarejo

8.041.580

(30.284)

IV

Tunjungan

15.460.353

18.192

Japah

10.237.006

(17.426)

Ngawen

18.496.872

24.750

I

Kunduran

15.636.996

(52.825)

III

Tondanan

9.313.238

(44.232)

IV

Jiken

I IV

Sumber: BPS Kabupaten Blora Keterangan:


121

PDRB perkapita kecamatan termasuk tinggi bila lebih besar dari PDRB perkapita Kabupaten Blora yang sebesar Rp 15.367.050,75 ,-

5.2. Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) Analisis SWOT digunakan untuk mengkaji lebih dalam analisis kegiatan unggulan yang meliputi lapangan usaha pertanian, pertambangan penggalian dan industri pengolahan, serta potensi wilayah kecamatan. Analisis SWOT ini pada intinya selain untuk memahami potensi atau kekuatan (strengths) dan masalah atau kelemahan (weaknesses) pada masing-masing lapangan usaha, juga menganalisis kemungkinan peluangpeluang

(opportunities)

pengembangannya

dan

ancaman-ancaman

(threats) yang membatasi peluang tersebut. Analisis SWOT dilakukan melalui survei untuk unit usaha kegiatan pertanian, pertambangan/penggalian serta kegiatan industri pengolahan, yang merupakan lapangan usaha yang perannya cukup dominan di dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blora. Sampel dinas/instansi digunakan untuk mendapatkan klasifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan sektor ungulan serta bobot dari masingmasing faktor. Sampel unit usaha digunakan untuk mendapatkan rating faktor internal dan eksternal pengembangan sektor unggulan. Sedangkan untuk mendapatkan potensi wilayah kecamatan dilakukan survei terhadap seluruh kecamatan di Kabupaten Blora. Penentuan pembobotan untuk masing-masing faktor kekuatan, kelemahan,

peluang

dan

ancaman

digunakan

metoda

komparasi

berpasangan (paired comparison). Nilai bobot diperoleh dengan membagi jumlah nilai setiap faktor dengan jumlah nilai keseluruhan. Penentuan peringkat/rating masing-masing faktor dilakukan dengan memberikan kategori di setiap faktor. Rating faktor kekuatan dikategorikan 122


sangat kuat dengan nilai 4, kuat dengan nilai 3, agak kuat dengan nilai 2, dan kurang kuat dengan nilai 1. Rating faktor kelemahan dikategorikan sangat lemah dengan nilai 4, lemah dengan nilai 3, agak lemah dengan nilai 2, dan kurang lemah dengan nilai 1. Rating faktor peluang dikategorikan sangat baik dengan nilai 4, baik dengan nilai 3, agak baik dengan nilai 2, dan buruk dengan nilai 1. Sedangkan rating faktor ancaman dikategorikan sangat besar dengan nilai 4, besar dengan nilai 3, agak besar dengan nilai 2, dan sangat kecil dengan nilai 1. Nilai rating diperoleh dengan membagi total rating yang diperoleh dengan jumlah responden yang disurvei. Setelah diperoleh nilai bobot dan nilai rating setiap faktor kemudian dihitung skor yang menunjukkan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman masing-masing faktor. Nilai skor masing-masing faktor diperoleh dengan mengalikan nilai bobot dan nilai rating dari faktor-faktor tersebut. Hasil Analisis SWOT disajikan dalam bentuk tabel dengan menyusun urutan faktor berdasarkan besarnya nilai skor yang diperoleh. Tabel SWOT tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan rencana strategis pengembangan sektor unggulan yang nantinya dapat dioperasionalkan secara lebih detail dalam rencana implementasi. Strategi yang disusun berupa strategi SO, strategi ST, strategi WO dan strategi WT. Strategi SO (strengths-opportunities) menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang yang ada. Strategi ST (strengths-threats) menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari dan mengatasi ancaman. Strategi WO (weaknesses-opportunities) menggunakan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan. Dan strategi WT (weaknessesthreats) berupaya meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.


123

5.2.1 Analisis SWOT Kegiatan Pertanian Pengelompokan faktor-faktor di sektor pertanian yang tergolong sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman beserta besarnya skor sebagaimana tabel 5.14 berikut ini. Tabel : 5.14 Matriks Analisis SWOT Lapangan Usaha Pertanian di Kabupaten Blora Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

1

2

3

4

Kemudahan memasarkan hasil produksi (0,60). Penyuluhan/pem binaan dari dinas terkait yang intensif (0,55). Peranan dan kerjasama dalam kelompok usaha tani (0,52). Peraturan dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan (0,40). Tingkat harga jual hasil produksi (0,36).

Pengaruh iklim/musim (0,54).

Pemakaian bibit unggul (0,47). Kecukupan pupuk dan obat-obatan (0,47).

Ketersediaan air dan sarana irigasi (0,61). Intensitas serangan hama (OPT) (0,43).

Pola tanam yang diterapkan (0,36).

Kesulitan modal usaha (0,40).

Tingkat Kesuburan lahan pertanian (0,32).

Penyusutan hasil produksi (0,36).

Tingkat ketrampilan petani (0,31).

Kesulitan tenaga kerja (0,34).

Tehnologi pertanian yang digunakan (0,29).

Tingkat manajemen usaha pertanian (0,21).

124

Meningkatnya harga bibit, pupuk dan obat-obatan (0,38). Persaingan usaha / pasar bebas (0,30).

Adanya produk import hasil pertanian (0,30).

Kelangkaan bibit, pupuk atau obatobatan (0,29). Kesulitan akses lembaga permodalan (bank, koperasi, dll) (0,24).


Tingkat profitabilitas (keuntungan) yang diperoleh (0,27).

Banyaknya tengkulak/penebas (0,23).

Tingkat kelayakan infrastruktur jalan dan sarana transportasi (0,20). Berdasarkan tabel SWOT tersebut dapat disusun alternatif strategi pengembangan sektor pertanian sebagai berikut: 1.

Strategi SO

 Mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan ketersediaan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan pertanian.

 Optimalisasi peranan kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian, distribusi bibit unggul, pupuk dan obat-obatan.

 Melakukan kemitraan usaha untuk meningkatkan ketrampilan dan keuntungan yang diperoleh petani.

 Optimalisasi harga-harga produk pertanian melalui mata rantai pemasaran yang efektif dan adil.

 Optimalisasi pembinaan dinas terkait dalam penggunaan tehnologi pertanian.

 Perlu adanya regulasi yang jelas terutama pada harga-harga produk pertanian. 2.

Strategi ST

 Pemakaian bibit unggul yang lebih tahan terhadap pengaruh iklim dan serangan OPT.


125

 Ketersediaan pupuk dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau.  Monitoring kondisi iklim/cuaca dan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi iklim/cuaca.

 Peningkatan ketrampilan petani dan penerapan teknologi pertanian agar produk pertanian dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor.

 Pemberian bantuan kredit berbunga rendah terutama dalam pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan. 3. Strategi WO

 Implementasi kebijakan pemerintah untuk ketersediaan air dan sarana irigasi, waduk, sumur serta embung untuk mengatasi kekurangan air.

 Peningkatan pembinaan/penyuluhan dinas terkait dalam pengelolaan lahan dan mengatasi OPT.

 Pemenuhan kebutuhan modal usaha tani melalui kerja sama dalam kelompok tani.

 Pengembangan kerjasama pemasaran hasil pertanian dengan mitra usaha.

 Mengurangi susut hasil pertanian melalui penerapan teknologi pasca panen yang lebih baik 4. Strategi WT

 Peningkatan kinerja aparat pertanian untuk kesejahteraan petani berkaitan

dengan

ketersediaan

modal,

serangan

OPT

dan

pengembangan tehnologi pasca panen.

 Menumbuhkan minat generasi muda untuk terjun di sektor pertanian.

126


 Mengurangi sistem tebasan tengkulak melalui pengembangan managemen usaha pertanian.

5.2.2 Analisis SWOT Kegiatan Pertambangan/Penggalian Pengelompokan

faktor-faktor

di

sektor

pertambangan

yang

tergolong kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman beserta besarnya skor yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel 5.15 di bawah ini:

Tabel : 5.15 Matriks Analisis SWOT Lapangan Usaha Pertambangan/ Penggalian di Kabupaten Blora Kekuatan 1

Kelemahan 2

Peluang 3

Ancaman 4

Tingkat profitabilitas (keuntungan) yang diperoleh (0,53). Kecukupan tenaga kerja yang digunakan (0,42).

Tehnologi yang digunakan (0,83).

Besarnya Permintaan hasil produksi (0,43).

Kerusakan lingkungan (0,57)

Modal yang digunakan (0,73).

Kemudahan pemasaran hasil produksi (0,40).

Area pertambangan /penggalian yang luas (0,35). Sumber bahan tambang/galian yg melimpah (0,31).

Jarak dari lokasi tambang/galian ke sarana transportasi yang jauh (0,51). Sumberdaya alam tidak bisa diperbaharui (0,46).

Tingkat harga jual hasil produksi (0,36).

Kesulitan akses lembaga permodalan (bank, koperasi, dll) (0,53) Tingkat kelayakan infrastruktur jalan (0,48). Hambatan/prot es masyarakat sekitar perusahaan/ usaha (0,34).


Peranan kerjasama kemitraan usaha (0,28).

127

Kemudahan memperoleh peralatan yang diperlukan (0,30).

Peraturan dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan (0,25). Pembinaan dari dinas terkait (0,23). Persaingan usaha sejenis / pasar bebas (0,22).

Pola manajemen perusahaan (0,19).

Peraturan dan kebijakan pemerintah yang merugikan (0,33).

Berdasarkan tabel SWOT tersebut dapat disusun alternatif strategi pengembangan sektor pertambangan sebagai berikut: 1. Strategi SO

 Mengoptimalkan keuntungan perusahaan dengan memanfaatkan kemudahan pemasaran dan besarnya permintaan konsumen.

 Peningkatan produksi barang tambang dan galian melalui penyerapan tenaga kerja.

 Peningkatan kerjasama kemitraan dalam kegiatan eksplorasi sumber bahan tambang/galian.

 Peningkatan kerjasama kemitraan dalam penyediaan peralatan produksi dan pemasaran hasil.

 Peningkatan dukungan pemerintah dalam perijinan pengelolaan sumber bahan tambang/galian dan keselamatan tenaga kerja. 2. Strategi ST

 Perbaikan managemen perusahaan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

128


 Perbaikan infrastruktur terutama infrastruktur jalan untuk memperluas area penambangan.

 Peningkatan dukungan pemerintah untuk kemudahan akses modal dan perbaikan infrastruktur jalan.

 Mengurangi dampak penolakan masyarakat sekitar perusahaan dengan mengoptimalkan tenaga kerja lokal.

 Peningkatan monitoring dan evaluasi terkait ketrampilan tenaga kerja dan kualitas hasil produksi. 3. Strategi WO

 Optimalisasi kemitraan usaha untuk mengatasi permasalahn modal dan teknologi.

 Peningkatan produksi bahan tambang/galian melalui penerapan teknologi modern.

 Peningkatan

penyerapan

tehnologi

pertambangan

melalui

pembinaan/penyuluhan dari dinas terkait.

 Peningkatan

atau

perbaikan

akses

ke

lokasi

pertambangan/penggalian. 4. Strategi WT

 Mengurangi dampak kerusakan lingkungan melalui teknologi yang ramah lingkungan.

 Perlunya peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai tata kelola penambangan yang berwawasan lingkungan dan jangka panjang.



Peningkatan penyuluhan/bimbingan agar proses pertambangan/ penggalian ramah lingkungan sehingga tidak menganggu masyarakat sekitar.


129

 Mempermudah akses ke lembaga permodalan. 5.2.3 Analisis SWOT Kegiatan Industri Pengolahan Pengelompokan faktor-faktor

di

sektor

jasa keuangan

yang

tergolong kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman beserta besarnya skor yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel 5.15. Tabel : 5.16 Matriks Analisis SWOT Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Blora Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

1

2

3

4

Ketersediaan bahan baku (0,73).

Pengadaan riset/ penelitian dan pengembangan masih kurang (0,54). Managemen perusahaan belum modern (0,47). Kreasi dan inovasi produk masih rendah (0,45). Besarnya modal yang dibutuhkan (0,42).

Peluang pasar domestik dan antar daerah (0,47).

Harga bahan baku yang terus naik (0,61).

Meningkatnya kebutuhan masyarakat (0,39)

Persaingan usaha sejenis / pasar bebas (0,51). Bahan baku yang terus menipis (0,44). Kelayakan infrastruktur terutama jalan (0,42) Isu kerusakan lingkungan (0,28).

Ketersediaan tenaga kerja terampil (0,59). Keuntungan yang akan diperoleh (0,43). Teknologi yang digunakan (0,42).

Dukungan masyarakat sekitar tempat usaha yang kondusif (0,40).

130

Tenaga kerja ahli terbatas (0,41).

Perkembangan ekonomi masyarakat (0,39) Kebijakan pemerintah yang menguntungkan (0,22). Kerjasama dan kemitraan antar perusahaan/ lembaga (0,19). Penyuluhan/ pembinaan dari dinas terkait (0,11)


Berdasarkan tabel SWOT tersebut dapat disusun alternatif strategi pengembangan sektor jasa keuangan sebagai berikut: 1. Strategi SO

 Memanfaatkan peluang pasar melalui pengembangan industri berbahan baku lokal.

 Optimalisasi

penyuluhan/pembinaan

dari

dinas

terkait

untuk

meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.

 Peningkatan kemitraan usaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan penerapan teknologi baru.

 Penggunaan teknologi modern untuk penciptaan produk-produk baru yang inovatif untuk memenuhi tuntutan konsumen. 2. Strategi ST

 Pemanfaatan bahan baku lokal untuk bisa bersaing dengan produk dari luar.

 Peran dan dukungan masyarakat sekitar industri untuk mengurangi dampak kerusakan dari kerusakan lingkungan.

 Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.  Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja untuk menghadapi pasar bebas/ usaha sejenis dari luar. 3. Strategi WO

 Peningkatan riset dan pengembangan produk industri untuk menangkap peluang pasar.

 Optimalisasi peran dinas terkait untuk meningkatkan daya kreasi dan inovasi. Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015

131

 Meningkatkan peran dinas/instansi terkait untuk pembinaan tenaga kerja.

 Peningkatan

kemitraan

usaha

untuk

perbaikan

managemen

perusahaan.

 Peningkatan kreasi dan inovasi produk untuk menangkap peluang pasar. 4. Strategi WT

 Meningkatkan riset/penelitian untuk menghadapi persaingan usaha sejenis/pasar bebas.

 Meningkatkan kreasi dan inovasi untuk menghadapi produk impor.  Perbaikan managemen perusahaan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

5.2.4 Analisis SWOT Pengembangan Wilayah Kecamatan Pengelompokan

faktor-faktor

untuk

pengembangan

wilayah

kecamatan yang tergolong kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman beserta besarnya skor yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel 5.16 di bawah ini: Tabel : 5.17 Matriks Analisis SWOT Wilayah Kecamatan Kabupaten Blora Kekuatan 1

Kerjasama yang baik aparatur dengan masyarakat dalam pembangunan (0,36)

132

Kelemahan 2

Adanya provokasi yang memicu konflik vertikal atau horizontal (0,41).

Peluang

Ancaman

3

4

Tekad pemerintah untuk memajukan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan cukup tinggi (0,48).

Pengaruh iklim/musim yang kurang baik (0,43).


Pengutamaan kepentingan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi UMKM (0,29).

Jumlah penduduk yang relatif besar (0,28).

Adanya pembinaan dan pelatihan ketrampilan pelaku usaha UMKM (0,28) Kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan dan desa yang memadai (0,26). Keberadaan wilayah kecamatan di jalur strategis (0,26). Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan wilayah (0,23).

Kurang tanggapnya instansi terkait dalam menghadapi kendala usaha termasuk wabah dan hama (0,28). Kelangkaan bahan baku atau bahan penunjang kegiatan produksi (0,28).

Peraturan pemerintah daerah dan pusat yang menguntungkan (0,41).

Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi memerlukan biaya yang besar (0,39).

Kemudahan pemasaran hasil produk komoditi (0,37).

Tingkat pendidikan penduduk yang relatif masih rendah (0,22).

Kemudahan akses permodalan (0,37).

Mengubah pola pikir dan budaya kerja masyarakat agar lebih maju dan terbuka (0,37). Penggalian potensi SDA memerlukan biaya yang besar (0,35).

Kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal (0,22). Anggaran pendapatan kecamatan yang relatif rendah (0,22). Sumber PAD yang belum tergali optimal (0,22).

Perkembangan harga komoditi (0,32).

Kelemahan sistem informasi pasar (0,28).

Keuletan masyarakat yang cukup tinggi (0,32).

Komoditas unggulan memerlukan SDM yang terampil (0,25). Kurang terimplementasin ya program pengembangan ekonomi pemerintah (0,23).

Upaya peningkatan ketrampilan cukup intensif (0,26).


133

Pengembangan hasil komoditi sumber daya lokal (0,23).

Peran aparatur pemerintah yang belum optimal (0,17).

Terdapatnya sumber daya alam yang menonjol seperti lahan subur atau air yang cukup atau bahan mineral/tambang (0,20). Upaya promosi komoditi unggulan yang intensif (0,20).

Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam (0,17).

Adanya kerjasama antar kecamatan dan antar pelaku usaha dalam pengembangan komoditi unggulan (0,21).

Persaingan usaha komoditi unggulan yang ketat (0,19).

Kesalahan/penyi mpangan penyaluran bantuan pemerintah (0,14).

Kondisi infrastruktur jalan dan transportasi yang kurang memadai (0,17).

Berdasarkan tabel SWOT tersebut dapat disusun alternatif strategi pengembangan wilayah kecamatan sebagai berikut: 1. Strategi SO

 Peningkatan kerjasama aparatur pemerintah daerah dengan masyarakat dalam memajukan derajat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan penduduk.

 Pemberdayaan ekonomi UMKM melalui peningkatan ketrampilan.  Melakukan tata niaga komoditas ungulan untuk menjamin kepastian harga dan pemasaran hasil produksi.

134


 Peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan desa agar tercipta sistem pemerintahan yang baik dan efisien.

 Pengembangan hasil komoditi sumber daya lokal melalui peningkatan ketrampilan masyarakat. 2. Strategi ST

 Peningkatan peran aktif masyarakat agar implementasi program pembangunan ekonomi lebih maksimal dan penggalian potensi daerah lebih berdaya guna.

 Meningkatkan

sistem

informasi

pasar

untuk

pengembangan

komoditas sumber daya lokal.

 Peningkatan

prioritas

pada

kepentingan

masyarakat

dan

pemberdayaan UMKM melalui penyuluhan/pembinaan masyarakat agar tercipta pola pikir dan budaya kerja masyarakat yang lebih maju dan terbuka.

 Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi serta memperbaiki sistem informasi pasar sehingga biaya produksi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh lebih besar. 3. Strategi WO

 Meningkatkan

pendidikan,

ekonomi

dan

kualitas

kesehatan

masyarakat melalui kebijakan pemerintah.

 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

 Peningkatan keuletan masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan peran aparatur pemerintah.


135

 Peningkatan ketrampilan masyarakat untuk menutupi tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

4. Strategi WT

 Upaya mengubah pola pikir dan budaya kerja masyarakat agar lebih maju dan terbuka sehingga tidak mudah terprovokasi yang memicu konflik.

 Meningkatkan peran aparatur pemerintahan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja masyarakat

agar lebih maju dan terbuka

melalui sosialisasi dan pelatihan.

 Peningkatan riset dan pengembangan/penelitian dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam rangka penggalian potensi SDA dan optimalisasi pengembangan komoditi unggulan.

136


BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan Dari hasil analisis perkembangan indikator ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2014, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tingkat disparitas antar kecamatan dan disparitas pendapatan antar penduduk

walaupun

kecenderungan

masih

meningkat

rendah

sehingga

orientasi kebijakan pembangunan.

namun

perlu

menunjukkan

dilakukan

perubahan

Indek Williamson Kabupaten Blora

tahun 2014 tercatat sebesar 0,483, lebih rendah dari Indek Williamson Jawa Tengah yang tercatat sebesar 0,680. Nilai Indeks Gini Kabupaten Blora tahun 2014 tercatat sebesar 0,42, lebih tinggi dari Indeks Gini Jawa Tengah yang tercatat sebesar 0,40. 2. Pada tahun 2014, inflasi Blora tercatat sebesar 7,13 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,94 persen. Demikian juga dengan kondisi Kota Semarang maupun Nasional, yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 8,53 persen dan 8,36 persen. 3. Nilai ILOR yang bertanda positif pada tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan

ekonomi

di

Kabupaten

Blora

berdampak

pada

peningkatan penyerapan tenaga kerja, dengan nilai ILOR tercatat sebesar 0,0003, artinya setiap penambahan nilai tambah satu juta rupiah PDRB adh konstan, dapat menyerap sebesar 0,0003 orang. 4. Angka ICOR rata-rata dari tahun 2010-2014 di Kabupaten Blora tercatat sebesar 5,25 persen, artinya untuk menaikkan output 1 persen PDRB


137

Kabupaten Blora diperlukan investasi dengan nilai sebesar 5,25 persen PDRB Kabupaten Blora. 5. Berdasarkan analisis LQ yang termasuk sektor unggulan di Kabupaten Blora

adalah

lapangan

usaha

pertanian

dan

lapangan

usaha

pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor unggulan di tiap kecamatan berbeda-beda tergantung potensi kecamatan tersebut. 6. Berdasarkan analisis Shift Share, pertumbuhan output Kabupaten Blora selama periode 2010-2014 terdorong oleh adanya perkembangan ekonomi di tingkat provinsi/nasional, sedangkan pengaruh struktur ekonomi dan daya saing kegiatan ekonomi Kabupaten Blora bernilai negatif atau memiliki pertumbuhan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan wilayah acuan yaitu jawa tengah. 6. Berdasarkan analisis overlay pada sektor primer, hanya lapangan usaha pertambangan

dan

penggalian

komparatif, keunggulan

yang

mempunyai

keunggulan

kompetitif, dan keunggulan spesialisasi.

Sedangkan kecamatan yang mempunyai pertumbuhan yang cepat dan memiliki daya saing yang tinggi adalah Kecamatan Cepu dan Blora. 7. Potensi lapangan usaha pertanian, pertambangan/penggalian, dan industri pengolahan di kabupaten Blora sangat besar khususnya ditinjau dari sumber daya alamnya. Namun berbagai faktor pendukung untuk pengelolaan dan pemanfaatan mulai dari sumber daya manusia, penguasaan

tehnologi,

kemudahan

akses

sarana

prasarana,

permodalan, kerjasama dengan mitra usaha dan peranan kelembagaan masih perlu ditingkatkan.

138


6.2 Saran Berdasarkan uraian di atas beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan strategis pengembangan adalah sebagai berikut: 1. Melihat perkembangan angka indek Williamson, perlu adanya strategi pembangunan yang lebih merata disemua wilayah agar ketimpangan antar wilayah tidak semakin besar. Juga dilakukan prioritas percepatan pembangunan ekonomi di kecamatan yang relatif tertinggal agar perkembangan ekonomi dapat mengejar kecamatan yang relatif maju. 2. Diperlukan adanya perubahan orientasi pembangunan dengan lebih memperdayakan penduduk berpendapatan rendah dan usaha mikro, kecil dan menengah agar disparitas pendapatan penduduk tidak semakin besar. 3. Perlunya kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat ataupun penurunan nilai mata uang. 4. Pengembangan usaha-usaha yang padat tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha tersebut akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal. 5. Perlunya dibangun iklim investasi yang baik, agar bisa menurunkan angka ICOR ketingkat yang lebih wajar, sehingga ke depan kegiatan investasi akan semakin berkembang. 6. Pengembangan sektor basis perlu terus dikembangkan, agar sektor basis tersebut punya daya saing yang lebih baik. 7. Alternatif strategi pengembangan lapangan usaha pertanian adalah:


139

 Mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan ketersediaan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan pertanian.

 Optimalisasi peranan kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian, distribusi bibit unggul, pupuk dan obat-obatan.

 Melakukan kemitraan usaha untuk meningkatkan ketrampilan dan keuntungan yang diperoleh petani.

 Optimalisasi harga-harga produk pertanian melalui mata rantai pemasaran yang efektif dan adil.

 Optimalisasi pembinaan dinas terkait dalam penggunaan tehnologi pertanian.

 Perlu adanya regulasi yang jelas terutama pada harga-harga produk pertanian.

 Pemakaian bibit unggul yang lebih tahan terhadap pengaruh iklim dan serangan OPT.

 Ketersediaan pupuk dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau.  Monitoring kondisi iklim/cuaca dan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi iklim/cuaca.

 Peningkatan ketrampilan petani dan penerapan teknologi pertanian agar produk pertanian dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor.

 Pemberian bantuan kredit berbunga rendah terutama dalam pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan.

 Implementasi kebijakan pemerintah untuk ketersediaan air dan sarana irigasi, waduk, sumur serta embung untuk mengatasi kekurangan air.

 Peningkatan pembinaan/penyuluhan dinas terkait dalam pengelolaan lahan dan mengatasi OPT.

140


 Pemenuhan kebutuhan modal usaha tani melalui kerja sama dalam kelompok tani.

 Pengembangan kerjasama pemasaran hasil pertanian dengan mitra usaha.

 Mengurangi susut hasil pertanian melalui penerapan teknologi pasca panen yang lebih baik

 Peningkatan kinerja aparat pertanian untuk kesejahteraan petani berkaitan

dengan

ketersediaan

modal,

serangan

OPT

dan

pengembangan tehnologi pasca panen.

 Menumbuhkan minat generasi muda untuk terjun di sektor pertanian.  Mengurangi sistem tebasan tengkulak melalui pengembangan managemen usaha pertanian.

8. Alternatif

strategi

pengembangan

lapangan

usaha

pertambangan/penggalian adalah:

 Mengoptimalkan keuntungan perusahaan dengan memanfaatkan kemudahan pemasaran dan besarnya permintaan konsumen.

 Peningkatan produksi barang tambang dan galian melalui penyerapan tenaga kerja.

 Peningkatan kerjasama kemitraan dalam kegiatan eksplorasi sumber bahan tambang/galian.

 Peningkatan kerjasama kemitraan dalam penyediaan peralatan produksi dan pemasaran hasil.

 Peningkatan dukungan pemerintah dalam perijinan pengelolaan sumber bahan tambang/galian dan keselamatan tenaga kerja.


141

 Perbaikan managemen perusahaan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

 Perbaikan infrastruktur terutama infrastruktur jalan untuk memperluas area penambangan.

 Peningkatan dukungan pemerintah untuk kemudahan akses modal dan perbaikan infrastruktur jalan.

 Mengurangi dampak penolakan masyarakat sekitar perusahaan dengan mengoptimalkan tenaga kerja lokal.

 Peningkatan monitoring dan evaluasi terkait ketrampilan tenaga kerja dan kualitas hasil produksi.

 Optimalisasi kemitraan usaha untuk mengatasi permasalahn modal dan teknologi.

 Peningkatan produksi bahan tambang/galian melalui penerapan teknologi modern.

 Peningkatan

penyerapan

tehnologi

pertambangan

melalui

pembinaan/penyuluhan dari dinas terkait.

 Peningkatan

atau

perbaikan

akses

ke

lokasi

pertambangan/penggalian.

 Mengurangi dampak kerusakan lingkungan melalui teknologi yang ramah lingkungan.

 Perlunya peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai tata kelola penambangan yang berwawasan lingkungan dan jangka panjang.



Peningkatan penyuluhan/bimbingan agar proses pertambangan/ penggalian ramah lingkungan sehingga tidak menganggu masyarakat sekitar.

 Mempermudah akses ke lembaga permodalan.

142


9. Alternatif strategi pengembangan lapangan usaha industri pengolahan adalah:

 Memanfaatkan peluang pasar melalui pengembangan industri berbahan baku lokal.

 Optimalisasi

penyuluhan/pembinaan

dari

dinas

terkait

untuk

meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.

 Peningkatan kemitraan usaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan penerapan teknologi baru.

 Penggunaan teknologi modern untuk penciptaan produk-produk baru yang inovatif untuk memenuhi tuntutan konsumen.

 Pemanfaatan bahan baku lokal untuk bisa bersaing dengan produk dari luar.

 Peran dan dukungan masyarakat sekitar industri untuk mengurangi dampak kerusakan dari kerusakan lingkungan.

 Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.  Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja untuk menghadapi pasar bebas/ usaha sejenis dari luar.

 Peningkatan riset dan pengembangan produk industri untuk menangkap peluang pasar.

 Optimalisasi peran dinas terkait untuk meningkatkan daya kreasi dan inovasi.

 Meningkatkan peran dinas/instansi terkait untuk pembinaan tenaga kerja.

 Peningkatan

kemitraan

usaha

untuk

perbaikan

managemen

perusahaan.


143

 Peningkatan kreasi dan inovasi produk untuk menangkap peluang pasar.

 Meningkatkan riset/penelitian untuk menghadapi persaingan usaha sejenis/pasar bebas.

 Meningkatkan kreasi dan inovasi untuk menghadapi produk impor.  Perbaikan managemen perusahaan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. 10. Alternatif strategi pengembangan wilayah kecamatan adalah:

 Peningkatan kerjasama aparatur pemerintah daerah dengan masyarakat dalam memajukan derajat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan penduduk.

 Pemberdayaan ekonomi UMKM melalui peningkatan ketrampilan.  Melakukan tata niaga komoditas ungulan untuk menjamin kepastian harga dan pemasaran hasil produksi.

 Peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan desa agar tercipta sistem pemerintahan yang baik dan efisien.

 Pengembangan hasil komoditi sumber daya lokal melalui peningkatan ketrampilan masyarakat.

 Peningkatan peran aktif masyarakat agar implementasi program pembangunan ekonomi lebih maksimal dan penggalian potensi daerah lebih berdaya guna.

 Meningkatkan

sistem

informasi

pasar

untuk

pengembangan

komoditas sumber daya lokal.

 Peningkatan

prioritas

pada

kepentingan

masyarakat

dan

pemberdayaan UMKM melalui penyuluhan/pembinaan masyarakat

144


agar tercipta pola pikir dan budaya kerja masyarakat yang lebih maju dan terbuka.

 Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi serta memperbaiki sistem informasi pasar sehingga biaya produksi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh lebih besar.

 Meningkatkan

pendidikan,

ekonomi

dan

kualitas

kesehatan

masyarakat melalui kebijakan pemerintah.

 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

 Peningkatan keuletan masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan peran aparatur pemerintah.

 Peningkatan ketrampilan masyarakat untuk menutupi tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

 Upaya mengubah pola pikir dan budaya kerja masyarakat agar lebih maju dan terbuka sehingga tidak mudah terprovokasi yang memicu konflik.

 Meningkatkan peran aparatur pemerintahan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja masyarakat

agar lebih maju dan terbuka

melalui sosialisasi dan pelatihan.

 Peningkatan riset dan pengembangan/penelitian dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam rangka penggalian potensi SDA dan optimalisasi pengembangan komoditi unggulan.


145

LAMPIRAN TABEL


145

Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

3.133.789,45

3.379.046,42

3.642.119,11

4.053.079,36

4.098.504,71

02. Pertambangan dan Penggalian

1.410.825,91

1.721.391,20

1.734.586,50

1.868.646,20

2.203.453,30

979.475,74

1.116.020,63

1.246.596,80

1.391.426,30

1.717.341,09

04. Pengadaan Listrik, Gas

7.500,39

8.396,76

9.194,38

9.355,18

9.725,14

05. Pengadaan Air

5.574,88

6.064,11

5.750,30

6.044,91

6.890,14

417.668,45

447.679,00

510.596,02

557.847,32

650.405,34


06. Konstruksi 07. Perdagangan

1.796.201,31

2.011.553,68

2.104.704,22

2.286.694,89

2.513.888,45

08. Transportasi dan Pergudangan

285.479,15

292.817,06

316.551,04

352.390,23

415.625,22

09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

365.126,96

394.856,73

421.780,36

447.175,46

515.685,80

10. Informasi dan Komunikasi

120.350,14

133.057,35

143.889,40

153.280,11

166.227,55

11. Jasa Keuangan

313.690,63

348.514,72

394.549,82

433.246,02

486.846,28

12. Real Estate

144.182,49

153.856,16

163.772,00

179.074,80

206.964,44

25.413,09

30.003,03

32.945,65

39.092,48

44.499,21

14. Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sos Wjb

426.562,86

444.237,24

489.811,79

527.545,25

573.232,85

15. Jasa Pendidikan

405.201,84

547.025,33

712.040,85

837.460,28

971.762,09

79.299,49

92.149,44

109.795,83

122.087,79

144.177,23

232.736,84

246.707,40

246.878,48

280.199,94

329.946,42

10.149.079,63

11.373.376,27

12.285.562,55

13.544.646,54

13. Jasa Perusahaan

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya

PDRB

146

15.055.175,26


Tabel 1.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

3.133.789,45

3.168.043,04

3.221.615,90

3.301.131,01

3.115.946,41


1.410.825,91

1.489.240,56

1.576.084,57

1.693.313,79

1.779.359,69

979.475,74

1.007.279,27

1.094.477,09

1.171.962,66

1.341.483,13


7.500,39

8.334,00

9.214,05

9.931,80

10.251,21

05. Pengadaan Air

5.574,88

5.959,74

5.804,48

5.953,47

6.244,62

417.668,45

423.455,92

466.188,22

489.298,12

518.719,99



1.796.201,31

1.929.342,13

1.984.841,18

2.090.326,81

2.233.698,83


285.479,15

291.423,92

312.483,06

344.916,24

381.365,59


365.126,96

379.441,80

402.046,17

416.432,15

453.923,85


120.350,14

132.131,79

146.309,56

161.629,08

182.696,82

11. Jasa Keuangan

313.690,63

329.282,21

343.743,46

357.982,94

383.015,37

12. Real Estate

144.182,49

153.359,75

162.718,16

175.834,75

191.350,14

25.413,09

28.068,00

30.030,27

34.076,13

37.687,76


426.562,86

434.085,07

437.056,31

447.597,35

456.716,05

15. Jasa Pendidikan

405.201,84

491.367,76

589.647,99

646.701,86

729.250,66

79.299,49

86.937,75

95.687,24

102.586,00

115.090,34

232.736,84

239.970,32

238.918,19

262.830,70

290.400,80

10.149.079,63

10.597.723,01

11.116.865,90

11.712.504,85

13. Jasa Perusahaan


PDRB


12.227.201,29

147

Tabel 1.3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (%)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

30,88

29,71

29,65

29,92

27,22


13,90

15,14

14,12

13,80

14,64


9,65

9,81

10,15

10,27

11,41


0,07

0,07

0,07

0,07

0,06

05. Pengadaan Air

0,05

0,05

0,05

0,04

0,05

06. Konstruksi

4,12

3,94

4,16

4,12

4,32

17,70

17,69

17,13

16,88

16,70


2,81

2,57

2,58

2,60

2,76


3,60

3,47

3,43

3,30

3,43


1,19

1,17

1,17

1,13

1,10

11. Jasa Keuangan

3,09

3,06

3,21

3,20

3,23

12. Real Estate

1,42

1,35

1,33

1,32

1,37

13. Jasa Perusahaan

0,25

0,26

0,27

0,29

0,30


4,20

3,91

3,99

3,89

3,81

15. Jasa Pendidikan

3,99

4,81

5,80

6,18

6,45

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0,78

0,81

0,89

0,90

0,96

17. Jasa Lainnya

2,29

2,17

2,01

2,07

2,19

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

07. Perdagangan

PDRB

148


Tabel 1.4.

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (%)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

30,88

29,89

28,98

28,18

25,48


13,90

14,05

14,18

14,46

14,55


9,65

9,50

9,85

10,01

10,97


0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

05. Pengadaan Air

0,05

0,06

0,05

0,05

0,05

06. Konstruksi

4,12

4,00

4,19

4,18

4,24

17,70

18,21

17,85

17,85

18,27


2,81

2,75

2,81

2,94

3,12


3,60

3,58

3,62

3,56

3,71


1,19

1,25

1,32

1,38

1,49

11. Jasa Keuangan

3,09

3,11

3,09

3,06

3,13

12. Real Estate

1,42

1,45

1,46

1,50

1,56

13. Jasa Perusahaan

0,25

0,26

0,27

0,29

0,31


4,20

4,10

3,93

3,82

3,74

15. Jasa Pendidikan

3,99

4,64

5,30

5,52

5,96


0,78

0,82

0,86

0,88

0,94

17. Jasa Lainnya

2,29

2,26

2,15

2,24

2,38

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

07. Perdagangan

PDRB


149

Tabel 1.5.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 ( % )

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

12,64

7,83

7,79

11,28

1,12


22,06

22,01

0,77

7,73

17,92


11,22

13,94

11,70

11,62

23,42


14,34

11,95

9,50

1,75

3,95

05. Pengadaan Air

12,62

8,78

-5,17

5,12

13,98

06. Konstruksi

12,94

7,19

14,05

9,25

16,59

07. Perdagangan

15,69

11,99

4,63

8,65

9,94


11,20

2,57

8,11

11,32

17,94


12,54

8,14

6,82

6,02

15,32


13,72

10,56

8,14

6,53

8,45

11. Jasa Keuangan

12,61

11,10

13,21

9,81

12,37

12. Real Estate

14,47

6,71

6,44

9,34

15,57

13. Jasa Perusahaan

10,37

18,06

9,81

18,66

13,83


16,19

4,14

10,26

7,70

8,66

15. Jasa Pendidikan

14,50

35,00

30,17

17,61

16,04


15,77

16,20

19,15

11,20

18,09

17. Jasa Lainnya

10,61

6,00

0,07

13,50

17,75

14,46

12,06

8,02

10,25

11,15

PDRB

150


Tabel 1.6.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 ( % )

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

5,29

1,09

1,69

2,47


1,32

5,56

5,83

7,44

5,08


3,70

2,84

8,66

7,08

14,46


6,69

11,11

10,56

7,79

3,22

05. Pengadaan Air

7,41

6,90

-2,61

2,57

4,89

06. Konstruksi

6,24

1,39

10,09

4,96

6,01

07. Perdagangan

6,27

7,41

2,88

5,31

6,86


5,38

2,08

7,23

10,38

10,57


6,96

3,92

5,96

3,58

9,00


6,63

9,79

10,73

10,47

13,03

11. Jasa Keuangan

5,41

4,97

4,39

4,14

6,99

12. Real Estate

5,82

6,37

6,10

8,06

8,82

13. Jasa Perusahaan

4,20

10,45

6,99

13,47

10,60


8,83

1,76

0,68

2,41

2,04

15. Jasa Pendidikan

6,58

21,26

20,00

9,68

12,76


6,13

9,63

10,06

7,21

12,19

17. Jasa Lainnya

5,83

3,11

-0,44

10,01

10,49

5,07

4,42

4,90

5,36

4,39

PDRB


-5,61

151

Tabel 2.1.

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

99.572.441,08

110.425.442,74

119.706.873,00

131.671.708,10


13.346.392,63

13.955.271,38

14.734.641,69

16.069.715,57

19.621.174,23

215.156.474,55

241.531.779,47

263.739.825,69

294.967.770,03

336.070.886,49


636.381,90

689.709,97

744.856,32

769.236,87

793.869,18

05. Pengadaan Air

543.235,90

560.383,54

551.254,05

567.119,85

601.324,81

06. Konstruksi

64.423.248,23

68.953.750,05

76.406.869,31

83.050.225,58

93.449.794,27

07. Perdagangan

91.678.669,23

103.050.759,74

107.277.971,96

115.898.590,65

124.378.284,73


18.644.272,73

19.679.538,12

21.186.103,88

23.658.240,70

27.484.359,88


18.772.500,06

20.608.478,01

22.358.360,11

24.581.306,68

27.991.031,86


20.826.935,54

22.801.666,85

24.438.253,81

25.807.431,65

28.403.004,43

11. Jasa Keuangan

17.234.332,49

18.971.854,33

21.440.930,75

23.426.201,34

25.667.346,67

12. Real Estate

10.670.140,43

11.541.256,74

12.235.486,91

13.319.138,87

15.037.136,02

1.782.800,10

2.072.330,11

2.297.342,02

2.701.391,30

3.027.946,62


19.764.882,09

20.639.210,45

22.918.633,68

24.638.141,86

26.406.083,80

15. Jasa Pendidikan

38.656.225,29


13. Jasa Perusahaan

136.857.715,57

16.352.073,04

21.942.746,72

28.271.767,29

33.525.590,18


4.096.105,88

4.842.290,59

5.759.471,81

6.489.260,41

7.535.882,60

17. Jasa Lainnya

9.723.735,44

10.295.158,63

10.460.793,76

11.812.509,48

13.680.625,75

PDRB

152

623.224.621,33

692.561.627,45

754.529.436,05

832.953.579,11

925.662.692,21


Tabel 2.2.

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

99.572.441,08

103.389.332,91

106.536.703,12

109.252.110,52


13.346.392,63

13.054.134,23

13.745.874,30

14.594.164,04

15.542.648,84

215.156.474,55

226.325.616,81

241.528.855,93

254.519.318,92

274.971.473,26


636.381,90

683.057,13

751.160,19

814.722,94

836.739,65

05. Pengadaan Air

543.235,90

555.544,34

547.794,91

549.040,43

567.980,08

06. Konstruksi

64.423.248,23

65.862.379,63

70.034.622,63

73.465.919,37

76.681.876,60

07. Perdagangan

91.678.669,23

99.227.580,89

101.058.608,68

105.755.306,31

110.357.193,58


18.644.272,73

19.522.426,60

20.818.468,63

22.760.150,96

24.802.180,75


18.772.500,06

19.818.724,00

20.871.604,64

21.802.570,03

23.465.641,09


20.826.935,54

22.498.427,37

24.690.219,27

26.663.583,07

30.130.161,63

11. Jasa Keuangan

17.234.332,49

17.947.552,74

18.588.738,12

19.389.724,91

20.207.820,52

12. Real Estate

10.670.140,43

11.319.281,24

11.934.423,12

12.853.218,11

13.776.863,55

1.782.800,10

1.949.153,80

2.087.130,46

2.340.118,41

2.534.615,61


19.764.882,09

20.272.588,25

20.373.579,95

20.912.828,39

21.075.646,55

15. Jasa Pendidikan

27.466.220,07


13. Jasa Perusahaan

106.029.380,88

16.352.073,04

19.361.911,07

22.760.883,69

24.930.587,31


4.096.105,88

4.495.091,17

4.959.375,94

5.312.609,80

5.907.510,61

17. Jasa Lainnya

9.723.735,44

9.985.327,72

10.055.072,38

10.983.732,86

11.917.818,01

PDRB


623.224.621,33

656.268.129,91

691.343.115,96

726.899.706,38

766.271.771,27

153

Tabel 2.3 PDRB Adh Berlaku dan PDRB Perkapita Adh Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Th 2014 ADH Berlaku (Milyar Rp) Kab/Kota 1

Penduduk (Rb Jiwa)

PDRB Perkapita (Rupiah)

Rangking

2014

2014

2014

2014

6

7

8

9

Tahun 2010 2

2011 3

2012 4

2013 5

1 Cilacap

29.770.856,70

33.937.978,16

37.043.472,31

40.735.955,86

44.895.089,73

1.685,6

26.634.912,72

12

2 Banyum as

23.016.943,39

26.059.371,95

28.486.842,81

31.307.180,25

34.420.367,01

1.620,9

21.235.106,90

17

3 Purbalingga

10.858.631,52

12.205.358,90

12.700.951,32

14.169.966,63

15.946.676,63

889,2

17.933.452,05

23

9.439.359,00

10.589.798,46

11.533.728,14

12.715.742,44

14.392.017,75

896,0

16.062.770,79

30

5 Kebum en

12.311.421,83

13.766.060,95

15.123.968,96

16.536.357,82

18.672.657,82

1.181,0

15.810.806,91

31

6 Purworejo

8.513.490,56

9.585.146,26

10.470.685,79

11.477.756,61

12.728.015,35

708,0

17.976.457,98

22

4 Banjarnegara

9.005.925,54

10.045.107,89

10.893.446,21

12.031.337,68

13.333.270,53

773,3

17.242.487,23

27

8 Magelang

14.363.230,57

16.179.965,52

17.731.492,11

19.672.797,89

21.841.313,96

1.233,7

17.703.981,91

24

9 Boyolali

13.721.701,47

15.561.176,42

16.980.607,95

18.798.639,48

20.958.573,97

957,9

21.880.691,97

16

10 Klaten

17.002.049,66

19.374.387,32

21.331.919,11

23.316.673,11

26.069.188,77

1.154,0

22.589.501,89

15

11 Sukoharjo

16.357.221,65

18.394.170,18

20.228.720,41

22.029.889,84

24.260.290,49

856,9

28.310.471,47

10

12 Wonogiri

13.310.571,10

14.506.500,21

16.024.057,09

17.657.525,95

19.674.351,24

945,8

20.801.435,42

19

13 Karanganyar

16.393.788,72

18.757.479,22

20.798.594,46

22.880.345,39

25.645.061,65

848,3

30.232.726,77

8

14 Sragen

15.832.557,66

18.103.684,11

19.887.564,98

21.870.689,03

24.488.922,71

875,6

27.968.162,08

11

15 Grobogan

7 Wonos obo

12.766.021,74

13.886.641,62

15.217.430,31

16.621.487,57

18.164.846,24

1.344,0

13.515.912,86

34

16 Blora

8.786.056,11

9.717.743,00

10.639.751,77

11.757.236,71

13.006.771,64

846,4

15.367.050,75

33

17 Rem bang

8.373.546,87

9.352.791,37

10.323.373,92

11.435.457,41

12.807.104,44

614,1

20.855.521,18

18

18 Pati

18.782.546,64

21.048.733,37

23.325.037,61

25.861.052,33

28.142.764,15

1.225,6

22.962.550,53

14

19 Kudus

52.933.496,31

56.888.117,56

61.997.770,57

68.572.402,53

76.660.645,14

821,1

93.359.254,91

1

20 Jepara

13.347.321,26

14.749.788,01

16.276.803,06

17.994.492,42

19.992.965,30

1.170,8

17.076.372,16

28

21 Dem ak

11.647.735,65

12.900.563,22

14.203.562,06

15.525.369,24

17.116.938,70

1.106,3

15.471.848,04

32

22 Sem arang

21.572.136,87

24.440.560,48

27.023.981,68

29.892.402,11

33.482.967,00

987,6

33.904.844,98

7

9.710.199,27

10.870.286,37

11.837.494,84

13.112.236,62

14.697.636,49

738,9

19.890.835,20

20

24 Kendal

18.798.278,37

21.121.513,46

23.012.029,25

25.130.622,48

27.653.091,40

934,6

29.586.795,60

9

25 Batang

9.447.328,38

10.719.485,00

11.684.587,71

12.874.152,35

14.381.550,94

736,4

19.529.616,42

21

26 Pekalongan

10.254.315,35

11.496.781,11

12.505.826,24

13.757.451,31

15.273.356,18

867,6

17.604.692,84

25

27 Pem alang

11.282.196,10

12.497.538,53

13.633.672,54

15.024.076,22

16.698.233,28

1.284,2

13.002.464,72

35

28 Tegal

15.106.509,91

17.194.572,02

18.756.760,13

20.765.592,21

22.916.470,94

1.420,1

16.136.859,77

29

29 Brebes

20.158.107,77

22.903.892,79

24.668.258,21

27.450.195,61

30.739.780,32

1.773,4

17.334.016,20

26

30 Magelang

4.010.718,18

4.464.559,10

4.887.646,47

5.356.307,45

5.915.830,85

120,4

49.145.828,81

4

31 Surakarta

21.469.551,30

23.909.011,13

26.425.273,02

29.092.454,16

32.038.668,79

510,1

62.811.435,89

3

5.845.475,81

6.611.458,40

7.295.224,40

7.954.195,87

8.799.094,72

181,2

48.562.001,42

5

80.824.099,97

91.034.098,92

99.753.672,36

108.783.394,43

121.262.902,12

1.673,0

72.482.351,82

2

4.624.260,08

5.183.065,53

5.741.728,08

6.396.422,00

7.092.776,58

293,7

24.149.404,11

13

245,0

40.976.627,44

6

23 Tem anggung

32 Salatiga 33 Sem arang 34 Pekalongan 35 Tegal Jawa Tengah

6.895.713,33

7.752.829,12

576.533.364,61

645.810.215,64

8.371.206,01 706.817.141,92

9.119.587,64

10.039.191,77

777.677.446,67

864.209.384,61

33.520,70

25.781.364,10

*) Ket: PDRB Per Kapita Tanpa Minyak Bumi

154


Tabel 3.1.1

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Jati Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

175.080,02

192.418,02

204.289,26

225.151,08

4.672,53

5.157,04

5.733,28

6.559,32

7.648,53

15.283,15

17.305,36

19.170,98

21.367,46

26.334,21

267,50

301,62

332,83

333,34

344,36

48,39

52,50

51,63

54,21

61,81

06. Konstruksi

25.451,42

27.523,87

31.286,98

34.222,71

39.390,98

07. Perdagangan

02. Pertambangan dan Penggalian 03. Industri Pengolahan 04. Pengadaan Listrik, Gas 05. Pengadaan Air

229.391,97

34.563,43

38.308,39

39.910,51

42.846,05

46.782,30


3.395,04

3.480,65

3.639,62

4.038,48

4.681,22


7.025,96

7.358,95

7.839,99

8.164,86

9.359,75


3.149,96

3.399,89

3.638,61

3.830,60

4.143,39

10.496,14

11.517,54

12.978,09

13.943,85

15.485,55

4.940,13

5.222,24

5.533,35

5.991,11

6.832,28

993,64

1.166,05

1.282,94

1.505,78

1.702,26

11.838,78

12.332,88

13.593,20

14.561,83

15.757,97

15. Jasa Pendidikan

7.948,07

10.695,56

13.920,28

16.218,46

18.782,81


1.717,11

2.002,30

2.370,42

2.642,00

3.130,72

17. Jasa Lainnya

7.631,51

8.059,61

8.020,31

9.072,17

10.669,76

314.502,79

346.302,47

373.592,29

410.503,31

440.499,87

11. Jasa Keuangan 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sos Wjb

PDRB


155

Tabel 3.1.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Jati Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

175.080,02

180.944,47

181.177,04

184.367,57

4.672,53

4.945,06

5.411,01

5.780,83

6.195,61

15.283,15

15.544,51

16.742,77

17.870,36

20.484,86

267,50

300,98

329,77

351,63

360,69

48,39

51,94

51,98

52,44

55,00

06. Konstruksi

25.451,42

25.913,11

28.537,87

29.842,51

31.358,46

07. Perdagangan


174.939,07

34.563,43

37.019,81

37.700,22

38.943,69

41.487,27


3.395,04

3.403,83

3.590,71

3.959,58

4.304,76


7.025,96

7.301,28

7.708,05

7.950,40

8.612,76


3.149,96

3.471,14

3.819,27

4.180,00

4.725,29

10.496,14

10.856,65

11.181,72

11.432,85

12.067,85

4.940,13

5.211,87

5.508,60

5.932,17

6.328,14

993,64

1.090,13

1.157,03

1.307,76

1.434,82

11.838,78

12.001,39

12.059,65

12.278,20

12.541,59

15. Jasa Pendidikan

7.948,07

9.606,67

11.416,96

12.492,73

14.086,99


1.717,11

1.850,47

2.018,18

2.156,02

2.426,28

17. Jasa Lainnya

7.631,51

7.787,10

7.772,99

8.544,63

9.416,52

314.502,79

327.300,41

336.183,83

347.443,36

350.825,97

11. Jasa Keuangan 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sos Wjb

PDRB

156


Tabel 3.2.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Randublatung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

386.425,37

415.959,98

454.032,25

503.392,34

5.724,58

6.439,45

7.149,14

8.117,33

9.641,20

47.751,69

54.367,36

60.904,63

67.624,29

84.025,41


472,24

536,18

581,45

594,80

622,00

05. Pengadaan Air

744,77

814,30

785,83

820,98

944,39

36.315,99

39.546,98

45.486,19

49.837,77

58.004,65

02. Pertambangan dan Penggalian 03. Industri Pengolahan


502.445,83

103.483,40

115.589,18

119.908,63

133.212,90

147.470,72


26.350,36

26.998,86

29.682,41

32.923,73

38.809,85


21.035,83

22.862,59

24.489,92

25.812,67

29.822,36

9.586,44

10.472,52

11.330,20

12.040,64

13.241,47

11. Jasa Keuangan

25.576,69

28.404,33

32.091,33

34.891,94

39.198,94

12. Real Estate

12.037,97

12.805,26

13.600,55

14.859,29

17.141,82

2.421,26

2.867,52

3.162,00

3.747,11

4.255,42


23.912,52

24.994,41

27.479,43

29.641,57

32.329,52

15. Jasa Pendidikan

16.053,88

22.014,19

28.559,19

33.552,41

38.824,31

3.468,30

4.037,04

4.804,30

5.299,84

6.219,45

15.414,47

16.322,21

16.318,96

18.557,21

21.806,45

736.775,77

805.032,36

880.366,40


13. Jasa Perusahaan




974.926,83

1.044.803,76

157

Tabel 3.2.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Randublatung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

386.425,37

404.141,35

411.210,63

420.536,35

5.724,58

6.088,89

6.632,87

7.048,47

7.492,83

47.751,69

48.817,23

53.159,39

56.669,98

65.291,08


472,24

524,18

575,48

621,65

645,49

05. Pengadaan Air

744,77

789,50

790,79

801,70

849,09

36.315,99

37.021,01

41.609,01

43.583,54

45.463,19



393.336,32

103.483,40

113.674,44

115.267,27

119.489,43

129.131,19


26.350,36

27.068,74

28.870,44

32.015,22

35.970,01


21.035,83

21.947,53

23.280,59

24.271,86

26.511,75

9.586,44

10.497,41

11.604,98

12.760,38

14.681,21

11. Jasa Keuangan

25.576,69

26.824,50

27.981,22

28.951,08

30.971,72

12. Real Estate

12.037,97

12.805,52

13.579,76

14.674,91

15.993,74

2.421,26

2.665,38

2.869,86

3.255,79

3.588,89


23.912,52

24.318,66

24.574,37

25.200,27

25.813,60

15. Jasa Pendidikan

16.053,88

19.450,53

23.270,40

25.503,08

28.732,43

3.468,30

3.751,81

4.125,45

4.433,86

4.939,18

15.414,47

15.770,32

15.706,10

17.445,35

19.207,96

736.775,77

776.157,01

805.108,61

837.262,92

848.619,69


13. Jasa Perusahaan



158


Tabel 3.3.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kradenan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

182.387,41

193.183,11

206.941,89

228.136,64

231.758,32


15.979,99

18.116,99

19.768,84

22.963,06

27.470,56


15.302,99

17.446,93

19.365,16

21.417,67

25.626,83


238,43

271,05

296,92

304,51

316,43

05. Pengadaan Air

312,41

342,20

335,31

352,62

401,39

06. Konstruksi

17.743,07

18.712,60

21.540,87

23.684,91

27.120,20

07. Perdagangan

29.721,71

33.318,80

34.854,29

37.969,23

41.027,71


1.845,68

1.895,05

1.988,63

2.210,98

2.545,06


6.041,75

6.526,86

6.935,18

7.288,86

8.291,26


2.533,41

2.763,20

2.993,81

3.169,32

3.406,21

11. Jasa Keuangan

8.955,36

9.746,52

10.874,82

11.906,47

13.134,54

12. Real Estate

4.423,37

4.667,44

4.958,59

5.411,43

6.211,17

13. Jasa Perusahaan

1.105,80

1.292,94

1.411,11

1.658,59

1.868,11


8.856,13

9.146,16

10.063,67

10.780,79

11.732,10

15. Jasa Pendidikan

5.945,64

8.006,10

10.393,24

12.176,12

14.170,53


1.284,51

1.493,79

1.767,43

1.950,02

2.288,38

17. Jasa Lainnya

5.708,84

6.023,59

6.010,79

6.801,99

8.039,06

308.386,48

332.953,34

360.500,55

398.183,21

425.407,88



159

Tabel 3.3.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kradenan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

182.387,41

178.675,10

180.414,05

183.214,61

173.490,54


15.979,99

17.112,33

18.723,06

20.120,33

21.853,43


15.302,99

15.581,11

16.838,45

17.940,26

20.231,36


238,43

268,01

293,98

320,07

330,26

05. Pengadaan Air

312,41

331,17

335,35

337,52

353,16

06. Konstruksi

17.743,07

17.660,84

19.526,91

20.525,20

21.444,89

07. Perdagangan

29.721,71

32.464,83

33.197,01

34.231,46

36.998,18


1.845,68

1.846,41

1.961,07

2.170,03

2.342,07


6.041,75

6.207,59

6.545,00

6.721,72

7.222,56


2.533,41

2.798,04

3.054,40

3.319,85

3.726,02

11. Jasa Keuangan

8.955,36

9.078,33

9.352,84

9.761,93

10.239,67

12. Real Estate

4.423,37

4.678,27

4.914,20

5.300,66

5.735,51

13. Jasa Perusahaan

1.105,80

1.204,29

1.284,60

1.446,35

1.595,49


8.856,13

8.904,13

8.907,04

9.072,77

9.319,62

15. Jasa Pendidikan

5.945,64

7.165,35

8.459,62

9.260,96

10.508,15


1.284,51

1.390,19

1.509,48

1.609,78

1.793,24

17. Jasa Lainnya

5.708,84

5.819,92

5.714,01

6.278,40

6.931,23

308.386,48

311.185,91

321.031,06

331.631,88

334.115,37


160


Tabel 3.4.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kedungtuban Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

313.255,12

343.683,68

367.922,60

410.017,16

412.603,90

7.929,94

8.967,54

9.969,57

11.352,44

13.029,42

25.389,95

29.836,32

32.967,68

36.644,07

46.001,19


597,76

668,72

733,62

750,19

776,36

05. Pengadaan Air

421,93

461,05

447,51

470,27

538,91

06. Konstruksi

26.968,46

29.210,31

33.782,49

37.089,47

43.372,92

07. Perdagangan

46.250,71

52.207,08

54.301,43

59.314,66

64.661,67


16.235,04

16.644,45

17.603,66

19.447,64

23.162,33


9.401,72

10.226,73

10.915,03

11.422,23

12.934,51


4.211,93

4.603,18

4.958,02

5.229,87

5.674,60

14.788,55

16.540,70

18.569,93

20.407,55

22.992,04

12. Real Estate

6.960,40

7.336,94

7.760,30

8.474,68

9.734,48

13. Jasa Perusahaan

1.399,99

1.648,75

1.815,94

2.143,92

2.423,90

14.630,95

15.064,85

16.562,64

17.820,11

19.385,16

15. Jasa Pendidikan

9.822,62

13.228,93

17.229,22

20.354,03

23.660,55


2.122,09

2.473,87

2.951,62

3.246,81

3.810,09

17. Jasa Lainnya

9.431,40

9.933,23

9.950,39

11.288,25

13.325,81

509.818,57

562.736,33

608.441,67

675.473,37

718.087,81


11. Jasa Keuangan




161

Tabel 3.4.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kedungtuban Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

313.255,12

321.523,75

324.337,17

334.239,23

314.409,80

7.929,94

8.502,99

9.316,07

9.981,58

10.792,58

25.389,95

25.974,68

27.966,25

29.815,93

34.653,87


597,76

664,04

731,79

795,23

817,15

05. Pengadaan Air

421,93

452,67

457,86

463,55

488,58

06. Konstruksi

26.968,46

27.683,66

30.485,08

31.967,05

34.180,24

07. Perdagangan

46.250,71

51.422,11

52.282,39

53.806,05

58.359,66


16.235,04

16.246,37

17.289,85

19.067,79

20.914,42


9.401,72

9.723,28

10.296,07

10.644,58

11.383,26


4.211,93

4.651,89

5.189,46

5.736,26

6.504,45

14.788,55

15.212,53

15.769,77

16.272,04

17.461,65

12. Real Estate

6.960,40

7.347,26

7.791,48

8.455,90

9.166,63

13. Jasa Perusahaan

1.399,99

1.542,63

1.649,09

1.874,54

2.075,80

14.630,95

14.643,12

14.730,79

15.120,22

15.525,67

15. Jasa Pendidikan

9.822,62

11.900,87

14.185,71

15.514,98

17.558,44


2.122,09

2.289,33

2.486,87

2.654,48

2.962,93

17. Jasa Lainnya

9.431,40

9.597,37

9.577,86

10.584,41

11.793,95

509.818,57

529.378,56

544.543,56

566.993,82

569.049,10


11. Jasa Keuangan



162


Tabel 3.5.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Cepu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian 02. Pertambangan dan Penggalian 03. Industri Pengolahan

154.158,56

166.937,48

182.272,68

203.017,46

201.484,37

1.296.439,16

1.594.498,85

1.596.682,21

1.711.308,09

2.019.304,75

187.218,30

212.760,60

238.039,84

265.547,71

329.936,58


1.552,02

1.721,55

1.876,54

1.890,06

1.954,51

05. Pengadaan Air

1.793,41

1.941,53

1.796,22

1.903,25

2.150,18

41.236,75

44.831,67

52.828,52

57.699,78

67.237,50

575.177,24

644.600,00

676.138,27

723.951,22

800.756,12

70.813,40

72.465,22

79.111,55

88.110,24

104.022,25

116.920,48

128.569,09

137.508,78

146.258,17

169.583,11


28.179,62

31.398,44

33.926,44

36.237,16

39.219,07

11. Jasa Keuangan

54.491,35

59.833,79

67.631,35

74.594,00

84.746,39

12. Real Estate

23.438,23

25.093,08

26.707,23

29.312,65

34.077,65

2.424,12

2.880,81

3.169,61

3.791,46

4.355,31


34.558,01

36.396,29

40.247,21

43.371,81

46.938,18

15. Jasa Pendidikan

74.863,91

100.651,24

131.330,68

154.346,86

177.725,51


20.033,27

23.131,06

27.525,22

30.646,75

36.091,61

17. Jasa Lainnya

16.320,41

17.438,60

17.499,11

19.980,33

23.363,98

2.699.618,25

3.165.149,30

3.314.291,46

06. Konstruksi 07. Perdagangan 08. Transportasi dan Pergudangan 09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

13. Jasa Perusahaan



3.591.967,00

4.142.947,09

163

Tabel 3.5.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Cepu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


154.158,56

155.930,76

159.117,79

161.382,18

150.345,89

1.296.439,16

1.368.155,85

1.444.554,43

1.553.223,46

1.628.489,27

187.218,30

194.190,04

211.462,70

225.486,65

253.273,18


1.552,02

1.706,21

1.895,01

2.036,18

2.090,73

05. Pengadaan Air

1.793,41

1.935,83

1.809,26

1.890,16

1.967,18

41.236,75

41.530,91

45.946,76

50.334,14

53.611,41

575.177,24

618.104,25

638.463,12

679.320,27

722.807,63

70.813,40

72.895,71

78.213,28

86.188,22

95.457,94

116.920,48

120.896,25

128.137,24

133.583,92

146.463,30


28.179,62

30.857,43

33.830,06

37.462,94

42.021,22

11. Jasa Keuangan

54.491,35

58.435,98

60.990,31

63.884,26

69.252,32

12. Real Estate

23.438,23

25.056,27

26.785,89

29.109,98

31.655,33

2.424,12

2.712,55

2.911,51

3.305,38

3.686,62


34.558,01

35.723,01

36.287,32

37.197,52

37.641,47

15. Jasa Pendidikan

74.863,91

90.660,08

108.722,67

119.438,46

133.886,74


20.033,27

21.854,77

24.031,24

25.794,07

28.881,63

17. Jasa Lainnya

16.320,41

16.848,96

16.671,83

18.561,79

20.330,67

2.699.618,25

2.857.494,87

3.019.830,41

06. Konstruksi 07. Perdagangan 08. Transportasi dan Pergudangan 09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

13. Jasa Perusahaan


164

3.228.199,56

3.421.862,54


Tabel 3.6.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Sambong Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

104.590,16

110.742,75

119.038,76

131.480,40

4.586,68

5.074,15

5.419,35

6.121,49

7.055,60

14.742,12

16.581,29

18.235,31

20.304,80

24.081,49

346,97

385,84

421,36

428,32

442,07

55,27

60,08

59,69

62,94

70,57

06. Konstruksi

11.082,65

11.699,57

12.925,74

14.047,41

16.256,13

07. Perdagangan


131.447,12

20.350,21

22.179,35

22.987,16

24.914,91

26.901,70


4.122,47

4.238,60

4.501,04

4.954,24

5.722,25


4.136,74

4.302,92

4.604,61

4.849,50

5.487,06


2.090,24

2.277,60

2.447,14

2.576,81

2.767,30

11. Jasa Keuangan

5.074,02

5.591,07

6.259,67

6.866,92

7.597,05

12. Real Estate

2.506,24

2.641,82

2.806,61

2.999,10

3.447,83

626,54

737,26

811,83

954,22

1.071,39


8.347,76

8.692,48

9.566,20

10.228,75

11.106,26

15. Jasa Pendidikan

5.604,34

7.547,83

9.764,43

11.470,23

13.391,16


1.210,77

1.412,62

1.668,92

1.819,43

2.134,39

17. Jasa Lainnya

5.381,13

5.698,02

5.648,74

6.400,10

7.587,96

194.854,30

209.863,24

227.166,56

250.479,54

266.567,32

13. Jasa Perusahaan



165

Tabel 3.6.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Sambong Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

104.590,16

102.213,79

100.584,24

102.765,39

4.586,68

4.872,14

5.257,84

5.545,33

5.949,12

14.742,12

14.942,99

16.011,66

17.107,74

19.434,29

346,97

385,02

423,64

457,20

468,54

55,27

59,03

60,65

62,33

64,16

06. Konstruksi

11.082,65

11.123,07

12.010,98

12.374,50

13.080,18

07. Perdagangan


96.227,88

20.350,21

21.646,70

21.941,20

22.679,62

24.120,83


4.122,47

4.155,76

4.436,16

4.855,67

5.262,22


4.136,74

4.266,72

4.500,37

4.618,62

4.934,84


2.090,24

2.312,96

2.567,69

2.790,91

3.126,63

11. Jasa Keuangan

5.074,02

5.205,85

5.381,70

5.572,50

5.862,88

12. Real Estate

2.506,24

2.636,41

2.763,26

2.953,63

3.207,43

626,54

680,33

718,88

807,44

879,69


8.347,76

8.418,53

8.451,46

8.597,27

8.811,29

15. Jasa Pendidikan

5.604,34

6.799,84

8.027,59

8.772,74

9.937,66


1.210,77

1.319,62

1.453,57

1.563,19

1.740,71

17. Jasa Lainnya

5.381,13

5.476,93

5.411,13

5.921,73

6.582,21

194.854,30

196.515,69

200.002,01

207.445,81

209.690,55

13. Jasa Perusahaan


166


Tabel 3.7.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Jiken Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

106.225,87

111.545,47

118.405,13

130.887,05

4.669,90

5.093,30

5.486,57

6.193,05

7.133,17

15.140,06

16.944,70

18.982,18

21.246,92

25.443,53

357,38

398,99

438,16

446,08

463,82

29,66

32,49

31,67

33,28

37,80

06. Konstruksi

16.597,08

17.479,27

19.306,14

21.069,17

24.412,56

07. Perdagangan


133.849,41

27.944,01

30.064,85

31.413,36

34.044,95

36.910,39


4.193,16

4.299,58

4.569,01

5.054,69

5.888,92


5.680,38

5.714,12

6.098,15

6.433,47

7.317,73


2.568,10

2.812,00

3.033,32

3.227,35

3.468,58

11. Jasa Keuangan

8.823,52

9.597,50

10.895,81

11.868,97

13.067,73

12. Real Estate

4.152,89

4.430,09

4.710,75

5.144,39

5.904,78

835,29

983,72

1.074,12

1.260,33

1.418,29

11.185,02

11.453,06

12.557,65

13.451,29

14.627,00

15. Jasa Pendidikan

7.509,17

10.205,15

13.278,12

15.528,26

18.020,22


1.622,29

1.874,68

2.216,33

2.458,42

2.885,00

17. Jasa Lainnya

7.210,08

7.683,26

7.617,60

8.621,38

10.160,29

224.743,87

240.612,22

260.114,07

286.969,05

311.009,24

13. Jasa Perusahaan 14. Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sos Wjb



167

Tabel 3.7.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Jiken Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

106.225,87

103.374,88

104.685,59

106.820,43

4.669,90

4.840,21

5.263,45

5.511,88

5.922,53

15.140,06

15.440,75

16.830,09

17.973,73

20.630,98

357,38

398,17

447,11

481,65

497,27

29,66

31,73

32,43

33,24

34,70

06. Konstruksi

16.597,08

16.701,79

18.075,59

18.654,08

19.838,06

07. Perdagangan


101.622,78

27.944,01

29.575,01

30.230,53

30.306,41

32.049,06


4.193,16

4.189,82

4.470,40

4.953,19

5.412,99


5.680,38

5.879,31

6.203,90

6.371,48

6.834,22


2.568,10

2.841,74

3.153,51

3.448,02

3.869,87

11. Jasa Keuangan

8.823,52

9.041,33

9.477,45

9.778,29

10.235,95

12. Real Estate

4.152,89

4.358,89

4.574,38

4.917,45

5.331,19

835,29

910,95

965,59

1.087,20

1.187,25

11.185,02

11.128,04

11.272,34

11.447,20

11.700,29

15. Jasa Pendidikan

7.509,17

9.093,59

10.785,12

11.811,18

13.325,00


1.622,29

1.746,83

1.915,00

2.053,54

2.287,58

17. Jasa Lainnya

7.210,08

7.423,47

7.376,58

8.037,48

8.876,92

224.743,87

226.976,52

235.759,03

243.686,43

249.656,61



168


Tabel 3.8.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Bogorejo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

75.252,03

80.822,99

88.704,71

98.738,29

5.634,54

6.134,75

6.551,52

7.438,12

8.778,96

13.632,65

15.832,09

17.576,00

19.617,49

23.998,39

422,88

474,38

519,74

530,54

546,50

35,08

38,77

37,58

39,78

44,92

06. Konstruksi

12.442,13

13.569,87

14.956,83

16.392,06

18.984,54

07. Perdagangan


97.471,81

33.943,26

36.563,94

38.169,31

41.312,67

44.659,28


2.008,79

2.059,71

2.191,68

2.428,05

2.814,25


6.899,89

6.949,65

7.494,13

7.893,27

9.003,78


1.698,85

1.852,94

1.996,89

2.116,42

2.259,36

11. Jasa Keuangan

5.423,44

5.996,45

6.719,72

7.347,38

8.111,95

12. Real Estate

2.600,98

2.766,76

2.933,48

3.194,17

3.672,16

573,30

668,98

732,16

862,58

982,21


5.882,74

6.086,81

6.730,83

7.234,80

7.847,52

15. Jasa Pendidikan

3.949,43

5.381,89

6.994,68

8.194,57

9.506,56

853,24

997,64

1.186,77

1.311,02

1.534,89

3.792,13

4.011,10

4.011,99

4.537,48

5.345,71

175.045,38

190.208,72

207.508,01

229.188,70

245.562,80

13. Jasa Perusahaan




169

Tabel 3.8.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Bogorejo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

75.252,03

76.041,87

78.649,21

80.651,74

5.634,54

5.817,99

6.292,49

6.681,75

7.241,87

13.632,65

13.853,24

14.915,42

15.945,47

18.453,89

422,88

473,40

522,85

564,80

577,69

35,08

37,71

38,45

39,53

40,99

06. Konstruksi

12.442,13

12.813,80

13.804,32

14.180,79

15.002,56

07. Perdagangan


74.858,22

33.943,26

35.524,08

36.249,40

36.741,16

38.736,08


2.008,79

2.014,00

2.151,32

2.382,54

2.601,01


6.899,89

7.129,72

7.528,22

7.758,98

8.340,63


1.698,85

1.869,19

2.060,85

2.262,47

2.523,74

11. Jasa Keuangan

5.423,44

5.543,82

5.736,53

5.906,40

6.207,04

12. Real Estate

2.600,98

2.750,86

2.858,65

3.054,62

3.317,17

573,30

625,59

667,37

750,32

829,36


5.882,74

5.903,94

5.972,14

6.100,00

6.245,53

15. Jasa Pendidikan

3.949,43

4.796,49

5.684,49

6.214,54

7.020,00

853,24

929,95

1.017,66

1.077,41

1.200,10

3.792,13

3.875,48

3.830,78

4.193,05

4.629,38

175.045,38

180.001,12

187.980,17

194.505,57

197.825,25

13. Jasa Perusahaan



170


Tabel 3.9.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Jepon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

193.799,77

211.563,26

224.993,56

252.826,54


13.567,54

15.360,34

16.486,13

18.800,76

21.922,73


72.739,58

85.583,10

96.726,23

109.087,25

134.915,26


226,99

252,75

277,74

285,40

298,92

05. Pengadaan Air

188,31

203,89

199,53

209,38

238,29

06. Konstruksi

27.458,46

29.672,92

33.119,39

36.246,26

42.424,32

07. Perdagangan

88.299,54

100.029,09

104.553,62

115.093,51

126.937,07


13.643,10

14.036,17

15.302,99

16.985,92

19.963,31


17.949,29

19.181,49

20.418,61

21.638,27

25.009,78

5.429,16

5.988,67

6.475,78

6.882,32

7.528,77

19.385,14

22.092,86

25.060,95

27.504,30

30.423,01

12. Real Estate

9.123,84

9.793,36

10.404,26

11.399,20

13.197,78

13. Jasa Perusahaan

1.835,13

2.161,21

2.367,25

2.829,36

3.210,51


16.685,10

17.588,68

19.321,68

20.788,63

22.527,45

15. Jasa Pendidikan

26.700,61

35.665,70

46.448,42

54.602,39

62.862,81

2.420,03

2.819,16

3.333,73

3.691,64

4.374,53

10.755,54

11.554,57

11.575,38

13.098,70

15.314,50

520.207,11

583.547,21

637.065,25

711.969,83

794.519,95

10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan




263.370,90

171

Tabel 3.9.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Jepon Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

193.799,77

199.961,79

200.415,21

206.812,78


13.567,54

14.534,38

15.700,92

16.684,72

17.904,11


72.739,58

75.121,13

82.492,51

89.260,82

103.825,51


226,99

252,23

278,74

304,05

316,20

05. Pengadaan Air

188,31

200,00

201,66

202,70

212,05

06. Konstruksi

27.458,46

28.322,01

30.896,44

32.270,12

34.537,72

07. Perdagangan

88.299,54

96.600,21

99.331,97

105.881,53

112.866,99


13.643,10

13.893,33

14.823,71

16.406,25

18.062,34


17.949,29

18.745,05

19.874,18

20.526,29

22.488,95

5.429,16

5.996,27

6.646,22

7.344,87

8.381,01

19.385,14

20.244,01

21.202,57

22.237,60

23.418,48

12. Real Estate

9.123,84

9.763,03

10.330,19

11.186,50

12.012,71

13. Jasa Perusahaan

1.835,13

2.033,87

2.182,89

2.472,82

2.723,51


16.685,10

17.014,73

17.158,33

17.442,74

17.841,63

15. Jasa Pendidikan

26.700,61

32.349,88

38.302,54

41.896,79

46.926,44

2.420,03

2.632,66

2.886,10

3.068,27

3.452,89

10.755,54

11.163,89

11.187,81

12.224,26

13.641,97

520.207,11

548.828,45

573.911,99

606.223,11

637.940,28




172

199.327,80


Tabel 3.10.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

218.798,87

239.768,98

263.491,07

294.638,11

5.719,00

6.305,19

6.660,57

7.434,12

8.683,40

173.077,40

195.766,75

219.924,92

242.713,97

305.508,47


1.156,11

1.282,42

1.402,96

1.435,42

1.506,82

05. Pengadaan Air

1.053,45

1.142,46

1.057,36

1.093,58

1.255,63

52.955,61

57.356,86

66.081,05

71.549,32

85.350,29



289.801,95

392.486,81

445.134,41

468.081,58

512.795,65

564.484,98


93.053,45

95.547,79

103.514,27

115.927,07

137.428,37


79.783,66

87.474,88

93.037,09

98.975,63

115.097,75


37.029,87

41.644,56

45.177,83

48.437,83

52.655,86

11. Jasa Keuangan

69.596,71

79.281,41

90.370,46

99.938,14

113.340,71

12. Real Estate

31.282,51

33.611,86

36.170,69

39.628,67

45.922,30

4.763,72

5.661,18

6.226,46

7.468,46

8.579,40


210.477,38

219.179,74

241.934,99

261.040,06

284.707,90

15. Jasa Pendidikan

342.268,25

13. Jasa Perusahaan

141.305,85

191.849,72

249.873,84

294.639,37


32.937,23

38.407,54

45.921,41

51.299,35

60.891,17

17. Jasa Lainnya

99.400,31

105.167,76

105.569,33

120.006,54

141.570,62

1.644.877,94

1.844.583,49

2.044.495,90

2.269.021,29

2.559.053,85



173

Tabel 3.10.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

218.798,87

223.020,79

227.907,65

234.140,88

5.719,00

6.132,84

6.486,81

6.792,33

7.177,80

173.077,40

179.796,08

196.493,11

210.840,30

237.675,41


1.156,11

1.269,44

1.403,14

1.505,08

1.568,78

05. Pengadaan Air

1.053,45

1.122,07

1.064,94

1.099,33

1.161,13

52.955,61

54.392,23

60.868,83

64.404,06

68.392,90



216.772,69

392.486,81

418.159,12

433.352,70

462.307,52

496.689,89


93.053,45

95.603,30

103.284,90

113.895,20

126.430,85


79.783,66

83.571,57

88.821,38

91.795,19

100.822,15


37.029,87

40.548,69

45.260,53

50.307,77

57.055,33

11. Jasa Keuangan

69.596,71

74.729,09

78.671,79

82.258,80

88.744,11

12. Real Estate

31.282,51

33.442,08

35.757,51

38.653,20

42.325,83

4.763,72

5.345,81

5.765,99

6.604,61

7.366,63


210.477,38

215.000,86

215.809,55

221.368,80

226.068,29

15. Jasa Pendidikan

258.732,77

13. Jasa Perusahaan

141.305,85

171.964,88

208.389,71

228.897,68


32.937,23

36.561,47

40.466,46

43.573,49

49.121,88

17. Jasa Lainnya

99.400,31

103.244,89

103.252,25

113.611,23

125.611,91

1.644.877,94

1.743.905,20

1.853.057,26

1.972.055,48

2.111.718,37


174


Tabel 3.11.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Banjarejo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

150.958,64

163.232,76

168.220,37

188.492,22

6.157,62

6.655,27

7.192,70

8.227,58

9.429,08

22.599,51

25.760,67

28.396,01

31.783,91

38.836,70

301,48

338,23

371,74

379,17

394,14

25,01

27,22

26,89

28,49

32,94

06. Konstruksi

25.102,53

26.633,64

29.634,92

32.432,81

37.502,68

07. Perdagangan

54.864,11

59.028,09

61.496,18

66.902,24

72.807,29

5.794,82

5.961,51

6.321,94

6.991,93

8.176,20

11.152,63

11.246,66

12.000,13

12.694,42

14.480,35


08. Transportasi dan Pergudangan 09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi

193.827,18

4.104,94

4.426,62

4.797,06

5.082,73

5.487,54

13.869,40

15.091,79

16.974,43

18.626,06

21.130,47

12. Real Estate

6.375,99

6.775,01

7.205,08

7.907,97

9.164,74

13. Jasa Perusahaan

1.125,04

1.320,25

1.446,90

1.708,22

1.933,34

13.073,42

13.507,01

14.849,92

15.967,46

17.212,50

15. Jasa Pendidikan

8.776,95

11.864,70

15.405,15

18.092,35

20.888,64


1.896,19

2.209,04

2.629,17

2.904,62

3.395,46

17. Jasa Lainnya

8.427,38

9.008,02

8.987,14

10.164,28

11.917,47

334.605,66

363.086,50

385.955,73

428.386,45

466.616,72

11. Jasa Keuangan




175

Tabel 3.11.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Banjarejo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

150.958,64

146.829,33

147.205,54

151.509,56

6.157,62

6.340,81

6.892,11

7.361,78

7.920,74

22.599,51

23.018,33

24.723,87

26.456,18

30.359,36

301,48

337,52

375,34

404,34

417,34

25,01

26,51

26,84

27,47

29,23

06. Konstruksi

25.102,53

25.364,84

27.584,25

28.357,83

29.949,01

07. Perdagangan

54.864,11

56.949,23

57.852,23

59.436,72

63.101,42

5.794,82

5.846,23

6.232,39

6.882,29

7.541,14

11.152,63

11.545,35

12.195,98

12.591,80

13.535,74



144.698,94

4.104,94

4.520,82

5.025,89

5.512,43

6.224,67

13.869,40

14.215,93

14.763,23

15.416,59

16.663,34

12. Real Estate

6.375,99

6.762,97

7.159,29

7.703,71

8.444,35

13. Jasa Perusahaan

1.125,04

1.238,47

1.318,45

1.495,55

1.642,80

13.073,42

13.094,28

13.198,62

13.514,37

13.751,10

15. Jasa Pendidikan

8.776,95

10.608,52

12.567,99

13.757,69

15.470,39


1.896,19

2.064,73

2.268,96

2.410,25

2.674,09

17. Jasa Lainnya

8.427,38

8.703,44

8.609,70

9.457,08

10.411,83

334.605,66

337.467,31

348.000,67

362.295,63

372.835,49

11. Jasa Keuangan



176


Tabel 3.12.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Tunjungan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

155.425,97

164.254,28

180.500,26

201.855,07

8.719,58

9.634,15

10.495,98

11.999,87

14.075,70

102.330,28

116.416,41

128.729,40

144.659,51

178.807,59

277,49

312,94

343,18

350,13

365,85

23,02

25,22

24,68

25,97

30,13

06. Konstruksi

18.187,61

19.388,43

21.420,42

23.422,07

27.167,40

07. Perdagangan

51.488,75

57.292,62

59.688,69

64.889,29

70.587,90

3.542,94

3.645,42

3.828,82

4.242,38

4.985,99

10.466,50

11.114,73

11.881,10

12.557,76

14.248,27



205.119,28

3.208,82

3.506,89

3.786,86

3.992,27

4.341,84

11.104,72

12.051,02

13.718,55

15.061,40

16.892,37

12. Real Estate

5.226,57

5.625,82

5.976,25

6.522,85

7.557,22

13. Jasa Perusahaan

1.051,25

1.238,04

1.366,29

1.627,34

1.830,51


10.294,53

10.583,40

11.605,17

12.498,41

13.489,19

15. Jasa Pendidikan

11. Jasa Keuangan

58.574,41

78.248,71

101.718,43

119.465,43

140.508,74


1.493,13

1.725,29

2.060,36

2.276,58

2.679,61

17. Jasa Lainnya

6.636,05

7.116,28

7.121,84

8.058,37

9.625,00

448.051,62

502.179,65

564.266,31

633.504,69

712.312,57



177

Tabel 3.12.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Tunjungan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

155.425,97

153.109,50

159.773,01

164.222,17

8.719,58

9.297,23

10.054,56

10.762,80

11.507,59

102.330,28

103.891,94

111.932,71

120.000,81

135.184,95

277,49

312,28

344,04

371,75

385,69

23,02

24,22

24,65

25,05

26,76

06. Konstruksi

18.187,61

18.322,08

19.866,53

20.793,93

22.035,44

07. Perdagangan

51.488,75

55.658,72

56.654,69

58.653,86

62.243,92

3.542,94

3.544,70

3.776,69

4.173,63

4.603,39

10.466,50

10.849,06

11.462,38

11.881,13

12.764,62



155.537,89

3.208,82

3.536,00

3.934,52

4.332,97

4.919,48

11.104,72

11.508,25

12.096,18

12.639,20

13.481,16

12. Real Estate

5.226,57

5.582,03

5.911,81

6.379,40

6.973,24

13. Jasa Perusahaan

1.051,25

1.158,36

1.238,57

1.412,75

1.542,07


10.294,53

10.265,70

10.384,29

10.668,86

10.868,83

15. Jasa Pendidikan

11. Jasa Keuangan

58.574,41

70.729,78

84.976,58

93.131,08

105.475,75


1.493,13

1.621,28

1.765,65

1.877,57

2.100,27

17. Jasa Lainnya

6.636,05

6.875,66

6.801,53

7.485,51

8.335,71

448.051,62

466.286,80

500.998,40

528.812,48

557.986,76


178


Tabel 3.13.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Japah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

138.105,12

151.031,49

163.422,84

180.372,73

181.817,48

9.188,70

9.906,63

10.803,26

12.346,88

14.764,60

20.085,48

22.850,32

25.318,37

28.171,73

32.877,56

219,81

249,41

273,05

278,46

289,09

18,24

19,94

19,50

20,47

23,09

06. Konstruksi

15.533,63

16.664,93

18.568,50

20.184,00

23.345,60

07. Perdagangan


23.036,50

24.967,28

25.900,28

28.001,29

30.211,08


3.130,35

3.215,91

3.367,78

3.700,83

4.288,49


4.682,80

4.842,86

5.163,18

5.433,43

6.197,84


2.145,17

2.320,69

2.502,91

2.634,41

2.837,99

11. Jasa Keuangan

7.987,91

8.631,13

9.663,27

10.560,23

11.649,55

12. Real Estate

3.759,60

3.962,99

4.194,45

4.572,45

5.246,81

756,19

885,78

967,10

1.137,00

1.290,42


8.315,42

8.554,44

9.394,76

10.074,05

10.885,95

15. Jasa Pendidikan

5.582,63

7.498,77

9.700,96

11.381,66

13.092,28


1.206,08

1.406,39

1.674,70

1.841,63

2.154,97

17. Jasa Lainnya

5.360,28

5.666,14

5.654,10

6.359,01

7.428,34

249.113,92

272.675,11

296.589,01

327.070,26

348.401,13

13. Jasa Perusahaan



179

Tabel 3.13.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Japah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

138.105,12

145.493,16

149.881,65

152.580,65

143.698,11

9.188,70

9.582,76

10.507,70

11.221,65

12.053,04

20.085,48

20.490,56

22.120,82

23.568,29

26.923,91

219,81

247,76

272,49

294,63

303,72

18,24

19,13

19,30

19,92

20,63

06. Konstruksi

15.533,63

15.738,83

17.140,43

17.712,15

18.711,67

07. Perdagangan


23.036,50

24.093,80

24.426,74

25.065,88

26.637,74


3.130,35

3.139,08

3.321,61

3.628,17

3.940,66


4.682,80

4.853,19

5.121,13

5.259,76

5.664,66


2.145,17

2.371,49

2.611,48

2.854,54

3.213,76

11. Jasa Keuangan

7.987,91

8.168,40

8.444,31

8.628,36

9.058,17

12. Real Estate

3.759,60

3.946,09

4.141,19

4.430,82

4.784,88

756,19

823,54

874,49

983,68

1.083,62


8.315,42

8.300,08

8.384,22

8.516,06

8.686,29

15. Jasa Pendidikan

5.582,63

6.763,80

7.995,36

8.741,13

9.788,28


1.206,08

1.312,05

1.427,51

1.510,35

1.677,42

17. Jasa Lainnya

5.360,28

5.474,56

5.381,43

5.888,98

6.450,24

249.113,92

260.818,29

272.071,85

280.905,04

282.696,81

13. Jasa Perusahaan


180


Tabel 3.14.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Ngawen Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

213.855,77

230.885,73

266.059,66

296.978,54

10.230,47

11.340,14

12.432,67

14.138,65

16.414,25

112.724,07

128.278,54

143.520,01

161.110,53

196.624,45


340,54

382,98

423,00

430,18

449,20

05. Pengadaan Air

256,44

280,13

275,86

289,96

330,34

31.008,39

32.864,38

37.351,34

40.929,00

47.469,73



307.601,51

191.277,36

217.194,82

226.442,81

248.572,77

273.031,67


20.389,15

20.899,02

22.359,15

24.862,84

29.227,24


38.882,35

42.252,65

45.178,30

47.918,39

54.852,98

6.314,76

6.894,03

7.451,87

7.928,88

8.537,79

18.525,93

20.981,69

23.949,96

26.375,95

29.656,12

12. Real Estate

8.719,44

9.301,45

9.852,84

10.785,26

12.431,95

13. Jasa Perusahaan

1.753,79

2.072,93

2.270,17

2.689,99

3.074,75


18.141,91

18.908,76

21.037,43

22.654,65

24.356,75

15. Jasa Pendidikan

12.179,73

16.403,45

21.350,10

25.092,14

29.044,09

2.631,33

3.046,23

3.634,51

4.017,19

4.740,41

11.694,63

12.373,18

12.344,49

13.971,39

16.422,98

698.926,04

774.360,10

855.934,16





948.746,31

1.054.266,21

181

Tabel 3.14.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Ngawen Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

213.855,77

226.835,90

237.131,40

243.522,63

10.230,47

10.948,22

11.935,06

12.705,51

13.757,99

112.724,07

115.596,63

125.783,25

134.596,40

156.648,36


340,54

381,70

423,90

456,17

472,97

05. Pengadaan Air

256,44

271,78

274,91

277,67

290,80

31.008,39

31.350,77

34.519,92

36.038,03

38.186,11



233.764,30

191.277,36

208.588,83

215.580,71

226.862,97

243.182,41


20.389,15

20.507,02

21.905,24

24.336,58

26.695,06


38.882,35

40.535,28

42.869,37

44.182,59

47.868,63

6.314,76

6.961,14

7.689,87

8.476,64

9.531,40

18.525,93

19.475,88

20.350,19

21.325,72

22.820,11

12. Real Estate

8.719,44

9.276,80

9.825,67

10.617,86

11.567,98

13. Jasa Perusahaan

1.753,79

1.935,13

2.071,77

2.349,51

2.607,19


18.141,91

18.529,81

18.759,60

19.255,54

19.541,20

15. Jasa Pendidikan

12.179,73

14.777,88

17.615,16

19.285,49

21.734,74

2.631,33

2.854,47

3.133,73

3.322,54

3.722,70

11.694,63

11.954,81

11.869,65

13.035,19

14.395,86

698.926,04

740.782,04

781.739,38

820.647,06

866.787,80




182


Tabel 3.15.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kunduran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

348.773,56

372.696,24

392.063,07

438.447,67

4.811,17

5.346,90

5.750,54

6.535,04

7.552,93

117.661,89

133.649,15

149.446,98

167.277,37

202.628,85


361,13

406,99

445,91

454,01

472,15

05. Pengadaan Air

387,56

424,45

409,16

437,75

498,21

06. Konstruksi

32.613,53

34.204,58

39.663,71

43.214,20

50.407,21

07. Perdagangan

79.160,02

87.737,03

91.929,74

99.837,43

108.915,80


11.122,82

11.443,28

12.207,55

13.524,91

15.745,86


16.091,44

16.838,18

18.109,43

19.173,96

21.851,95

4.426,23

4.749,36

5.123,68

5.404,23

5.828,34

11. Jasa Keuangan

21.740,46

23.831,14

27.054,91

29.645,23

33.151,12

12. Real Estate

10.232,40

10.884,61

11.550,52

12.573,00

14.570,99

2.058,10

2.423,80

2.651,14

3.129,95

3.559,01


17.846,83

18.675,48

20.411,03

21.925,70

23.686,25

15. Jasa Pendidikan

11.981,63

16.312,68

21.181,85

24.899,07

28.875,40

2.588,53

3.015,72

3.566,50

3.933,73

4.633,80

11.504,41

12.138,71

12.101,77

13.715,09

16.152,35

693.361,72

754.778,31

813.667,50

904.128,35

986.264,44



13. Jasa Perusahaan




447.734,23

183

Tabel 3.15.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kunduran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

348.773,56

339.599,44

346.173,52

355.778,93

4.811,17

5.056,57

5.481,08

5.827,25

6.322,83

117.661,89

120.828,66

131.015,24

140.646,11

161.107,92


361,13

405,45

446,25

481,14

496,84

05. Pengadaan Air

387,56

415,01

419,93

423,98

443,54

06. Konstruksi

32.613,53

32.668,17

36.075,52

37.627,20

40.120,53

07. Perdagangan

79.160,02

84.042,82

86.019,80

88.964,52

94.690,53


11.122,82

11.217,06

11.937,51

13.190,96

14.374,28


16.091,44

16.695,59

17.632,61

18.093,09

19.502,29

4.426,23

4.866,96

5.388,15

5.928,74

6.676,57

11. Jasa Keuangan

21.740,46

22.695,03

23.602,24

24.588,52

26.162,13

12. Real Estate

10.232,40

10.863,91

11.412,39

12.329,31

13.489,82

2.058,10

2.257,97

2.388,36

2.702,09

2.982,40


17.846,83

18.115,84

18.374,67

18.798,26

19.168,76

15. Jasa Pendidikan

11.981,63

14.523,63

17.212,15

18.827,70

21.260,25

2.588,53

2.797,81

3.038,55

3.212,54

3.592,86

11.504,41

11.728,27

11.615,74

12.662,79

13.987,41

693.361,72

698.778,18

728.233,70

760.083,14

782.508,70



13. Jasa Perusahaan



184

338.129,75


Tabel 3.16.1.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Todanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

216.697,23

230.320,19

241.760,99

268.648,05

268.779,46

6.794,50

7.360,51

8.004,17

9.110,44

10.548,43

23.796,62

26.641,03

29.293,10

32.851,62

41.694,57


361,65

412,71

456,17

464,58

482,93

05. Pengadaan Air

181,94

197,89

191,86

201,96

231,56

06. Konstruksi

26.971,14

28.319,12

32.642,91

35.826,35

41.958,62

07. Perdagangan

57.742,79


44.154,26

47.338,75

48.928,36

53.036,13


5.838,59

5.985,83

6.360,92

6.986,29

8.163,65


8.975,56

9.394,38

10.106,73

10.660,55

12.147,33


3.672,62

3.946,74

4.248,97

4.489,28

4.829,44

17.851,28

19.325,77

21.736,58

23.707,62

26.268,73

12. Real Estate

8.401,91

8.937,45

9.407,05

10.298,58

11.850,49

13. Jasa Perusahaan

1.689,92

1.993,82

2.190,65

2.578,19

2.944,38

12.516,34

13.072,81

14.455,98

15.505,35

16.643,16

15. Jasa Pendidikan

8.402,96

11.450,70

14.892,27

17.446,92

20.140,22


1.815,39

2.097,08

2.484,44

2.748,77

3.212,75

17. Jasa Lainnya

8.068,28

8.513,12

8.446,53

9.567,66

11.216,14

396.190,21

425.307,92

455.607,68

504.128,33

538.854,64

11. Jasa Keuangan




185

Tabel 3.16.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Todanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

216.697,23

210.347,15

212.952,20

218.585,92

6.794,50

7.012,31

7.575,12

8.064,13

8.778,36

23.796,62

24.191,40

25.988,85

27.783,63

37.304,19


361,65

407,60

450,53

486,22

501,86

05. Pengadaan Air

181,94

191,44

195,47

196,90

207,64

06. Konstruksi

26.971,14

26.848,80

29.239,78

30.632,98

32.807,62

07. Perdagangan

50.596,02


204.786,43

44.154,26

45.818,18

46.291,22

47.635,71


5.838,59

5.852,56

6.217,78

6.810,92

7.452,43


8.975,56

9.295,03

9.869,69

10.180,76

10.973,50


3.672,62

4.030,62

4.472,69

4.910,29

5.516,17

17.851,28

18.046,62

18.741,40

19.328,80

20.368,79

12. Real Estate

8.401,91

8.877,48

9.403,90

10.134,63

11.016,20

13. Jasa Perusahaan

1.689,92

1.842,99

1.965,83

2.220,34

2.461,63

12.516,34

12.722,95

12.731,91

13.019,27

13.190,90

15. Jasa Pendidikan

8.402,96

10.175,97

12.035,94

13.155,61

14.806,64


1.815,39

1.960,31

2.142,83

2.268,63

2.516,55

17. Jasa Lainnya

8.068,28

8.225,27

8.138,80

8.898,82

9.797,04

396.190,21

395.846,68

408.413,95

424.313,56

433.081,96

11. Jasa Keuangan



186


Tabel 4.1

Location Quotient (LQ) Kabupaten Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,93

1,86

1,87

1,89

1,84


6,49

7,51

7,23

7,15

6,90


0,28

0,28

0,29

0,29

0,31


0,72

0,74

0,76

0,75

0,75

05. Pengadaan Air

0,63

0,66

0,64

0,66

0,70

06. Konstruksi

0,40

0,40

0,41

0,41

0,43

07. Perdagangan

1,20

1,19

1,20

1,21

1,24


0,94

0,91

0,92

0,92

0,93


1,19

1,17

1,16

1,12

1,13


0,35

0,36

0,36

0,37

0,36

11. Jasa Keuangan

1,12

1,12

1,13

1,14

1,17

12. Real Estate

0,83

0,81

0,82

0,83

0,85

13. Jasa Perusahaan

0,88

0,88

0,88

0,89

0,90


1,33

1,31

1,31

1,32

1,33

15. Jasa Pendidikan

1,52

1,52

1,55

1,54

1,55


1,19

1,16

1,17

1,16

1,18

17. Jasa Lainnya

1,47

1,46

1,45

1,46

1,48


187

Tabel 4.2.

Location Quotient (LQ) Kabupaten Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,93

1,90

1,88

1,88

1,84


6,49

7,06

7,13

7,20

7,17


0,28

0,28

0,28

0,29

0,31


0,72

0,76

0,76

0,76

0,77

05. Pengadaan Air

0,63

0,66

0,66

0,67

0,69

06. Konstruksi

0,40

0,40

0,41

0,41

0,42

07. Perdagangan

1,20

1,20

1,22

1,23

1,27


0,94

0,92

0,93

0,94

0,96


1,19

1,19

1,20

1,19

1,21


0,35

0,36

0,37

0,38

0,38

11. Jasa Keuangan

1,12

1,14

1,15

1,15

1,19

12. Real Estate

0,83

0,84

0,85

0,85

0,87

13. Jasa Perusahaan

0,88

0,89

0,89

0,90

0,93


1,33

1,33

1,33

1,33

1,36

15. Jasa Pendidikan

1,52

1,57

1,61

1,61

1,66


1,19

1,20

1,20

1,20

1,22

17. Jasa Lainnya

1,47

1,49

1,48

1,49

1,53

188


Tabel 5.1.1

Location Quotient (LQ) Kecamatan Jati Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,80

1,87

1,84

1,83

1,91


0,11

0,10

0,11

0,12

0,12


0,50

0,51

0,51

0,51

0,52


1,15

1,18

1,19

1,18

1,21

05. Pengadaan Air

0,28

0,28

0,30

0,30

0,31

06. Konstruksi

1,97

2,02

2,02

2,02

2,07

07. Perdagangan

0,62

0,63

0,62

0,62

0,64


0,38

0,39

0,38

0,38

0,38


0,62

0,61

0,61

0,60

0,62


0,84

0,84

0,83

0,82

0,85

11. Jasa Keuangan

1,08

1,09

1,08

1,06

1,09

12. Real Estate

1,11

1,11

1,11

1,10

1,13

13. Jasa Perusahaan

1,26

1,28

1,28

1,27

1,31


0,90

0,91

0,91

0,91

0,94

15. Jasa Pendidikan

0,63

0,64

0,64

0,64

0,66


0,70

0,71

0,71

0,71

0,74

17. Jasa Lainnya

1,06

1,07

1,07

1,07

1,11


189

Tabel 5.1.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Jati Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,80

1,85

1,86

1,88

1,96


0,11

0,11

0,11

0,12

0,12


0,50

0,50

0,51

0,51

0,53


1,15

1,17

1,18

1,19

1,23

05. Pengadaan Air

0,28

0,28

0,30

0,30

0,31

06. Konstruksi

1,97

1,98

2,02

2,06

2,11

07. Perdagangan

0,62

0,62

0,63

0,63

0,65


0,38

0,38

0,38

0,39

0,39


0,62

0,62

0,63

0,64

0,66


0,84

0,85

0,86

0,87

0,90

11. Jasa Keuangan

1,08

1,07

1,08

1,08

1,10

12. Real Estate

1,11

1,10

1,12

1,14

1,15

13. Jasa Perusahaan

1,26

1,26

1,27

1,29

1,33


0,90

0,90

0,91

0,92

0,96

15. Jasa Pendidikan

0,63

0,63

0,64

0,65

0,67


0,70

0,69

0,70

0,71

0,73

17. Jasa Lainnya

1,06

1,05

1,08

1,10

1,13

190


Tabel 5.2.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Randublatung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,70

1,74

1,74

1,73

1,77


0,06

0,05

0,06

0,06

0,06


0,67

0,69

0,68

0,68

0,71


0,87

0,90

0,88

0,88

0,92

05. Pengadaan Air

1,84

1,90

1,91

1,89

1,98

06. Konstruksi

1,20

1,25

1,24

1,24

1,29

07. Perdagangan

0,79

0,81

0,80

0,81

0,85


1,27

1,30

1,31

1,30

1,35


0,79

0,82

0,81

0,80

0,83


1,10

1,11

1,10

1,09

1,15

11. Jasa Keuangan

1,12

1,15

1,14

1,12

1,16

12. Real Estate

1,15

1,18

1,16

1,15

1,19

13. Jasa Perusahaan

1,31

1,35

1,34

1,33

1,38


0,77

0,79

0,78

0,78

0,81

15. Jasa Pendidikan

0,55

0,57

0,56

0,56

0,58


0,60

0,62

0,61

0,60

0,62

17. Jasa Lainnya

0,91

0,93

0,92

0,92

0,95


191

Tabel 5.2.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Randublatung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,70

1,74

1,76

1,78

1,82


0,06

0,06

0,06

0,06

0,06


0,67

0,66

0,67

0,68

0,70


0,87

0,86

0,86

0,88

0,91

05. Pengadaan Air

1,84

1,81

1,88

1,88

1,96

06. Konstruksi

1,20

1,19

1,23

1,25

1,26

07. Perdagangan

0,79

0,80

0,80

0,80

0,83


1,27

1,27

1,28

1,30

1,36


0,79

0,79

0,80

0,82

0,84


1,10

1,08

1,10

1,10

1,16

11. Jasa Keuangan

1,12

1,11

1,12

1,13

1,17

12. Real Estate

1,15

1,14

1,15

1,17

1,20

13. Jasa Perusahaan

1,31

1,30

1,32

1,34

1,37


0,77

0,76

0,78

0,79

0,81

15. Jasa Pendidikan

0,55

0,54

0,54

0,55

0,57


0,60

0,59

0,60

0,60

0,62

17. Jasa Lainnya

0,91

0,90

0,91

0,93

0,95

192


Tabel 5.3.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Kradenan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,92

1,95

1,94

1,91

2,00


0,37

0,36

0,39

0,42

0,44


0,51

0,53

0,53

0,52

0,53


1,05

1,10

1,10

1,11

1,15

05. Pengadaan Air

1,84

1,93

1,99

1,98

2,06

06. Konstruksi

1,40

1,43

1,44

1,44

1,48

07. Perdagangan

0,54

0,57

0,56

0,56

0,58


0,21

0,22

0,21

0,21

0,22


0,54

0,56

0,56

0,55

0,57


0,69

0,71

0,71

0,70

0,73

11. Jasa Keuangan

0,94

0,96

0,94

0,93

0,95

12. Real Estate

1,01

1,04

1,03

1,03

1,06

13. Jasa Perusahaan

1,43

1,47

1,46

1,44

1,49


0,68

0,70

0,70

0,70

0,72

15. Jasa Pendidikan

0,48

0,50

0,50

0,49

0,52


0,53

0,55

0,55

0,54

0,56

17. Jasa Lainnya

0,81

0,83

0,83

0,83

0,86


193

Tabel 5.3.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Kradenan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,92

1,92

1,94

1,96

2,04


0,37

0,39

0,41

0,42

0,45


0,51

0,53

0,53

0,54

0,55


1,05

1,10

1,10

1,14

1,18

05. Pengadaan Air

1,84

1,89

2,00

2,00

2,07

06. Konstruksi

1,40

1,42

1,45

1,48

1,51

07. Perdagangan

0,54

0,57

0,58

0,58

0,61


0,21

0,22

0,22

0,22

0,22


0,54

0,56

0,56

0,57

0,58


0,69

0,72

0,72

0,73

0,75

11. Jasa Keuangan

0,94

0,94

0,94

0,96

0,98

12. Real Estate

1,01

1,04

1,05

1,06

1,10

13. Jasa Perusahaan

1,43

1,46

1,48

1,50

1,55


0,68

0,70

0,71

0,72

0,75

15. Jasa Pendidikan

0,48

0,50

0,50

0,51

0,53


0,53

0,54

0,55

0,55

0,57

17. Jasa Lainnya

0,81

0,83

0,83

0,84

0,87

194


Tabel 5.4.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Kedungtuban Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,99

2,06

2,04

2,03

2,11


0,11

0,11

0,12

0,12

0,12


0,52

0,54

0,53

0,53

0,56


1,59

1,61

1,61

1,61

1,67

05. Pengadaan Air

1,51

1,54

1,57

1,56

1,64

06. Konstruksi

1,29

1,32

1,34

1,33

1,40

07. Perdagangan

0,51

0,52

0,52

0,52

0,54


1,13

1,15

1,12

1,11

1,17


0,51

0,52

0,52

0,51

0,53


0,70

0,70

0,70

0,68

0,72

11. Jasa Keuangan

0,94

0,96

0,95

0,94

0,99

12. Real Estate

0,96

0,96

0,96

0,95

0,99

13. Jasa Perusahaan

1,10

1,11

1,11

1,10

1,14


0,68

0,69

0,68

0,68

0,71

15. Jasa Pendidikan

0,48

0,49

0,49

0,49

0,51


0,53

0,54

0,54

0,53

0,55

17. Jasa Lainnya

0,81

0,81

0,81

0,81

0,85


195

Tabel 5.4.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Kedungtuban Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,99

2,03

2,06

2,09

2,17


0,11

0,11

0,12

0,12

0,13


0,52

0,52

0,52

0,53

0,56


1,59

1,60

1,62

1,65

1,71

05. Pengadaan Air

1,51

1,52

1,61

1,61

1,68

06. Konstruksi

1,29

1,31

1,33

1,35

1,42

07. Perdagangan

0,51

0,53

0,54

0,53

0,56


1,13

1,12

1,13

1,14

1,18


0,51

0,51

0,52

0,53

0,54


0,70

0,70

0,72

0,73

0,76

11. Jasa Keuangan

0,94

0,92

0,94

0,94

0,98

12. Real Estate

0,96

0,96

0,98

0,99

1,03

13. Jasa Perusahaan

1,10

1,10

1,12

1,14

1,18


0,68

0,68

0,69

0,70

0,73

15. Jasa Pendidikan

0,48

0,48

0,49

0,50

0,52


0,53

0,53

0,53

0,53

0,55

17. Jasa Lainnya

0,81

0,80

0,82

0,83

0,87

196


Tabel 5.5.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Cepu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

0,18

0,18

0,19

0,19

0,18


3,45

3,33

3,41

3,45

3,33


0,72

0,69

0,71

0,72

0,70


0,78

0,74

0,76

0,76

0,73

05. Pengadaan Air

1,21

1,15

1,16

1,19

1,13

06. Konstruksi

0,37

0,36

0,38

0,39

0,38

07. Perdagangan

1,20

1,15

1,19

1,19

1,16


0,93

0,89

0,93

0,94

0,91


1,20

1,17

1,21

1,23

1,20


0,88

0,85

0,87

0,89

0,86

11. Jasa Keuangan

0,65

0,62

0,64

0,65

0,63

12. Real Estate

0,61

0,59

0,60

0,62

0,60

13. Jasa Perusahaan

0,36

0,35

0,36

0,37

0,36


0,30

0,29

0,30

0,31

0,30

15. Jasa Pendidikan

0,69

0,66

0,68

0,69

0,66


0,95

0,90

0,93

0,95

0,91

17. Jasa Lainnya

0,26

0,25

0,26

0,27

0,26


197

Tabel 5.5.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Cepu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

0,18

0,18

0,18

0,18

0,17


3,45

3,41

3,37

3,33

3,27


0,72

0,71

0,71

0,70

0,67


0,78

0,76

0,76

0,74

0,73

05. Pengadaan Air

1,21

1,20

1,15

1,15

1,13

06. Konstruksi

0,37

0,36

0,36

0,37

0,37

07. Perdagangan

1,20

1,19

1,18

1,18

1,16


0,93

0,93

0,92

0,91

0,89


1,20

1,18

1,17

1,16

1,15


0,88

0,87

0,85

0,84

0,82

11. Jasa Keuangan

0,65

0,66

0,65

0,65

0,65

12. Real Estate

0,61

0,61

0,61

0,60

0,59

13. Jasa Perusahaan

0,36

0,36

0,36

0,35

0,35


0,30

0,31

0,31

0,30

0,29

15. Jasa Pendidikan

0,69

0,68

0,68

0,67

0,66


0,95

0,93

0,92

0,91

0,90

17. Jasa Lainnya

0,26

0,26

0,26

0,26

0,25

198


Tabel 5.6.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Sambong Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,74

1,78

1,77

1,75

1,81


0,17

0,16

0,17

0,18

0,18


0,78

0,81

0,79

0,79

0,79


2,41

2,49

2,48

2,48

2,57

05. Pengadaan Air

0,52

0,54

0,56

0,56

0,58

06. Konstruksi

1,38

1,42

1,37

1,36

1,41

07. Perdagangan

0,59

0,60

0,59

0,59

0,60


0,75

0,78

0,77

0,76

0,78


0,59

0,59

0,59

0,59

0,60


0,90

0,93

0,92

0,91

0,94

11. Jasa Keuangan

0,84

0,87

0,86

0,86

0,88

12. Real Estate

0,91

0,93

0,93

0,91

0,94

13. Jasa Perusahaan

1,28

1,33

1,33

1,32

1,36


1,02

1,06

1,06

1,05

1,09

15. Jasa Pendidikan

0,72

0,75

0,74

0,74

0,78


0,80

0,83

0,82

0,81

0,84

17. Jasa Lainnya

1,20

1,25

1,24

1,24

1,30


199

Tabel 5.6.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Sambong Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,74

1,74

1,74

1,76

1,80


0,17

0,18

0,19

0,18

0,19


0,78

0,80

0,81

0,82

0,84


2,41

2,49

2,56

2,60

2,67

05. Pengadaan Air

0,52

0,53

0,58

0,59

0,60

06. Konstruksi

1,38

1,42

1,43

1,43

1,47

07. Perdagangan

0,59

0,61

0,61

0,61

0,63


0,75

0,77

0,79

0,79

0,80


0,59

0,61

0,62

0,63

0,63


0,90

0,94

0,98

0,97

1,00

11. Jasa Keuangan

0,84

0,85

0,87

0,88

0,89

12. Real Estate

0,91

0,93

0,94

0,95

0,98

13. Jasa Perusahaan

1,28

1,31

1,33

1,34

1,36


1,02

1,05

1,07

1,08

1,12

15. Jasa Pendidikan

0,72

0,75

0,76

0,77

0,79


0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

17. Jasa Lainnya

1,20

1,23

1,26

1,27

1,32

200


Tabel 5.7.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Jiken Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,53

1,56

1,54

1,52

1,58


0,15

0,14

0,15

0,16

0,16


0,70

0,72

0,72

0,72

0,72


2,15

2,25

2,25

2,25

2,31

05. Pengadaan Air

0,24

0,25

0,26

0,26

0,27

06. Konstruksi

1,79

1,85

1,79

1,78

1,82

07. Perdagangan

0,70

0,71

0,70

0,70

0,71


0,66

0,69

0,68

0,68

0,69


0,70

0,68

0,68

0,68

0,69


0,96

1,00

1,00

0,99

1,01

11. Jasa Keuangan

1,27

1,30

1,30

1,29

1,30

12. Real Estate

1,30

1,36

1,36

1,36

1,38

13. Jasa Perusahaan

1,48

1,55

1,54

1,52

1,54


1,18

1,22

1,21

1,20

1,24

15. Jasa Pendidikan

0,84

0,88

0,88

0,88

0,90


0,92

0,96

0,95

0,95

0,97

17. Jasa Lainnya

1,40

1,47

1,46

1,45

1,49


201

Tabel 5.7.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Jiken Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,53

1,52

1,53

1,56

1,60


0,15

0,15

0,16

0,16

0,16


0,70

0,72

0,73

0,74

0,75


2,15

2,23

2,29

2,33

2,38

05. Pengadaan Air

0,24

0,25

0,26

0,27

0,27

06. Konstruksi

1,79

1,84

1,83

1,83

1,87

07. Perdagangan

0,70

0,72

0,72

0,70

0,70


0,66

0,67

0,67

0,69

0,70


0,70

0,72

0,73

0,74

0,74


0,96

1,00

1,02

1,03

1,04

11. Jasa Keuangan

1,27

1,28

1,30

1,31

1,31

12. Real Estate

1,30

1,33

1,33

1,34

1,36

13. Jasa Perusahaan

1,48

1,52

1,52

1,53

1,54


1,18

1,20

1,22

1,23

1,25

15. Jasa Pendidikan

0,84

0,86

0,86

0,88

0,89


0,92

0,94

0,94

0,96

0,97

17. Jasa Lainnya

1,40

1,44

1,46

1,47

1,50

202


Tabel 5.8.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Bogorejo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,39

1,43

1,44

1,44

1,46


0,23

0,21

0,22

0,24

0,24


0,81

0,85

0,83

0,83

0,86


3,27

3,38

3,35

3,35

3,45

05. Pengadaan Air

0,36

0,38

0,39

0,39

0,40

06. Konstruksi

1,73

1,81

1,73

1,74

1,79

07. Perdagangan

1,10

1,09

1,07

1,07

1,09


0,41

0,42

0,41

0,41

0,42


1,10

1,05

1,05

1,04

1,07


0,82

0,83

0,82

0,82

0,83

11. Jasa Keuangan

1,00

1,03

1,01

1,00

1,02

12. Real Estate

1,05

1,08

1,06

1,05

1,09

13. Jasa Perusahaan

1,31

1,33

1,32

1,30

1,35


0,80

0,82

0,81

0,81

0,84

15. Jasa Pendidikan

0,57

0,59

0,58

0,58

0,60


0,62

0,65

0,64

0,63

0,65

17. Jasa Lainnya

0,94

0,97

0,96

0,96

0,99


203

Tabel 5.8.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Bogorejo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,39

1,41

1,44

1,47

1,48


0,23

0,23

0,24

0,24

0,25


0,81

0,81

0,81

0,82

0,85


3,27

3,34

3,36

3,42

3,48

05. Pengadaan Air

0,36

0,37

0,39

0,40

0,41

06. Konstruksi

1,73

1,78

1,75

1,75

1,79

07. Perdagangan

1,10

1,08

1,08

1,06

1,07


0,41

0,41

0,41

0,42

0,42


1,10

1,11

1,11

1,12

1,14


0,82

0,83

0,83

0,84

0,85

11. Jasa Keuangan

1,00

0,99

0,99

0,99

1,00

12. Real Estate

1,05

1,06

1,04

1,05

1,07

13. Jasa Perusahaan

1,31

1,31

1,31

1,33

1,36


0,80

0,80

0,81

0,82

0,85

15. Jasa Pendidikan

0,57

0,57

0,57

0,58

0,59


0,62

0,63

0,63

0,63

0,64

17. Jasa Lainnya

0,94

0,95

0,95

0,96

0,99

204


Tabel 5.9.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Jepon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,21

1,22

1,19

1,19

1,22


0,19

0,17

0,18

0,19

0,19


1,45

1,49

1,50

1,49

1,49


0,59

0,59

0,58

0,58

0,58

05. Pengadaan Air

0,66

0,66

0,67

0,66

0,66

06. Konstruksi

1,28

1,29

1,25

1,24

1,24

07. Perdagangan

0,96

0,97

0,96

0,96

0,96


0,93

0,93

0,93

0,92

0,91


0,96

0,95

0,93

0,92

0,92


0,88

0,88

0,87

0,85

0,86

11. Jasa Keuangan

1,21

1,24

1,22

1,21

1,18

12. Real Estate

1,23

1,24

1,23

1,21

1,21

13. Jasa Perusahaan

1,41

1,40

1,39

1,38

1,37


0,76

0,77

0,76

0,75

0,74

15. Jasa Pendidikan

1,29

1,27

1,26

1,24

1,23


0,60

0,60

0,59

0,58

0,57

17. Jasa Lainnya

0,90

0,91

0,90

0,89

0,88


205

Tabel 5.9.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Jepon Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,21

1,22

1,21

1,21

1,23


0,19

0,19

0,19

0,19

0,19


1,45

1,44

1,46

1,47

1,48


0,59

0,58

0,59

0,59

0,59

05. Pengadaan Air

0,66

0,65

0,67

0,66

0,65

06. Konstruksi

1,28

1,29

1,28

1,27

1,28

07. Perdagangan

0,96

0,97

0,97

0,98

0,97


0,93

0,92

0,92

0,92

0,91


0,96

0,95

0,96

0,95

0,95


0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

11. Jasa Keuangan

1,21

1,19

1,19

1,20

1,17

12. Real Estate

1,23

1,23

1,23

1,23

1,20

13. Jasa Perusahaan

1,41

1,40

1,41

1,40

1,39


0,76

0,76

0,76

0,75

0,75

15. Jasa Pendidikan

1,29

1,27

1,26

1,25

1,23


0,60

0,58

0,58

0,58

0,58

17. Jasa Lainnya

0,90

0,90

0,91

0,90

0,90

206


Tabel 5.10.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

0,43

0,44

0,43

0,43

0,42


0,03

0,02

0,02

0,02

0,02


1,09

1,08

1,06

1,04

1,05


0,95

0,94

0,92

0,92

0,91

05. Pengadaan Air

1,17

1,16

1,10

1,08

1,07

06. Konstruksi

0,78

0,79

0,78

0,77

0,77

07. Perdagangan

1,35

1,36

1,34

1,34

1,32


2,01

2,01

1,97

1,96

1,95


1,35

1,37

1,33

1,32

1,31


1,90

1,93

1,89

1,89

1,86

11. Jasa Keuangan

1,37

1,40

1,38

1,38

1,37

12. Real Estate

1,34

1,35

1,33

1,32

1,31

13. Jasa Perusahaan

1,16

1,16

1,14

1,14

1,13


3,04

3,04

2,97

2,95

2,92

15. Jasa Pendidikan

2,15

2,16

2,11

2,10

2,07


2,56

2,57

2,51

2,51

2,48

17. Jasa Lainnya

2,64

2,63

2,57

2,56

2,52


207

Tabel 5.10.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

0,43

0,43

0,42

0,42

0,40


0,03

0,03

0,02

0,02

0,02


1,09

1,08

1,08

1,07

1,03


0,95

0,93

0,91

0,90

0,89

05. Pengadaan Air

1,17

1,14

1,10

1,10

1,08

06. Konstruksi

0,78

0,78

0,78

0,78

0,76

07. Perdagangan

1,35

1,32

1,31

1,31

1,29


2,01

1,99

1,98

1,96

1,92


1,35

1,34

1,33

1,31

1,29


1,90

1,86

1,86

1,85

1,81

11. Jasa Keuangan

1,37

1,38

1,37

1,36

1,34

12. Real Estate

1,34

1,33

1,32

1,31

1,28

13. Jasa Perusahaan

1,16

1,16

1,15

1,15

1,13


3,04

3,01

2,96

2,94

2,87

15. Jasa Pendidikan

2,15

2,13

2,12

2,10

2,05


2,56

2,56

2,54

2,52

2,47

17. Jasa Lainnya

2,64

2,61

2,59

2,57

2,50

208


Tabel 5.11.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Banjarejo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,46

1,51

1,47

1,47

1,53


0,13

0,12

0,13

0,14

0,14


0,70

0,72

0,73

0,72

0,73


1,22

1,26

1,29

1,28

1,31

05. Pengadaan Air

0,14

0,14

0,15

0,15

0,15

06. Konstruksi

1,82

1,86

1,85

1,84

1,86

07. Perdagangan

0,93

0,92

0,93

0,93

0,93


0,62

0,64

0,64

0,63

0,63


0,93

0,89

0,91

0,90

0,91


1,03

1,04

1,06

1,05

1,07

11. Jasa Keuangan

1,34

1,36

1,37

1,36

1,40

12. Real Estate

1,34

1,38

1,40

1,40

1,43

13. Jasa Perusahaan

1,34

1,38

1,40

1,38

1,40


0,93

0,95

0,97

0,96

0,97

15. Jasa Pendidikan

0,66

0,68

0,69

0,68

0,69


0,73

0,75

0,76

0,75

0,76

17. Jasa Lainnya

1,10

1,14

1,16

1,15

1,17


209

Tabel 5.11.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Banjarejo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,46

1,46

1,46

1,48

1,52


0,13

0,13

0,14

0,14

0,15


0,70

0,72

0,72

0,73

0,74


1,22

1,27

1,30

1,32

1,34

05. Pengadaan Air

0,14

0,14

0,15

0,15

0,15

06. Konstruksi

1,82

1,88

1,89

1,87

1,89

07. Perdagangan

0,93

0,93

0,93

0,92

0,93


0,62

0,63

0,64

0,65

0,65


0,93

0,96

0,97

0,98

0,98


1,03

1,07

1,10

1,10

1,12

11. Jasa Keuangan

1,34

1,36

1,37

1,39

1,43

12. Real Estate

1,34

1,38

1,41

1,42

1,45

13. Jasa Perusahaan

1,34

1,39

1,40

1,42

1,43


0,93

0,95

0,96

0,98

0,99

15. Jasa Pendidikan

0,66

0,68

0,68

0,69

0,70


0,73

0,75

0,76

0,76

0,76

17. Jasa Lainnya

1,10

1,14

1,15

1,16

1,18

210


Tabel 5.12.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Tunjungan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,12

1,10

1,08

1,06

1,06


0,14

0,13

0,13

0,14

0,14


2,37

2,36

2,25

2,22

2,20


0,84

0,84

0,81

0,80

0,80

05. Pengadaan Air

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

06. Konstruksi

0,99

0,98

0,91

0,90

0,88

07. Perdagangan

0,65

0,65

0,62

0,61

0,59


0,28

0,28

0,26

0,26

0,25


0,65

0,64

0,61

0,60

0,58


0,60

0,60

0,57

0,56

0,55

11. Jasa Keuangan

0,80

0,78

0,76

0,74

0,73

12. Real Estate

0,82

0,83

0,79

0,78

0,77

13. Jasa Perusahaan

0,94

0,93

0,90

0,89

0,87


0,55

0,54

0,52

0,51

0,50

15. Jasa Pendidikan

3,27

3,24

3,11

3,05

3,06


0,43

0,42

0,41

0,40

0,39

17. Jasa Lainnya

0,65

0,65

0,63

0,61

0,62


211

Tabel 5.12.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Tunjungan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,12

1,10

1,10

1,10

1,09


0,14

0,14

0,14

0,14

0,14


2,37

2,34

2,27

2,27

2,21


0,84

0,85

0,83

0,83

0,82

05. Pengadaan Air

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

06. Konstruksi

0,99

0,98

0,95

0,94

0,93

07. Perdagangan

0,65

0,66

0,63

0,62

0,61


0,28

0,28

0,27

0,27

0,26


0,65

0,65

0,63

0,63

0,62


0,60

0,61

0,60

0,59

0,59

11. Jasa Keuangan

0,80

0,79

0,78

0,78

0,77

12. Real Estate

0,82

0,83

0,81

0,80

0,80

13. Jasa Perusahaan

0,94

0,94

0,92

0,92

0,90


0,55

0,54

0,53

0,53

0,52

15. Jasa Pendidikan

3,27

3,27

3,20

3,19

3,17


0,43

0,42

0,41

0,41

0,40

17. Jasa Lainnya

0,65

0,65

0,63

0,63

0,63

212


Tabel 5.13.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Japah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,80

1,86

1,86

1,84

1,92


0,27

0,24

0,26

0,27

0,29


0,84

0,85

0,84

0,84

0,83


1,19

1,24

1,23

1,23

1,28

05. Pengadaan Air

0,13

0,14

0,14

0,14

0,14

06. Konstruksi

1,52

1,55

1,51

1,50

1,55

07. Perdagangan

0,52

0,52

0,51

0,51

0,52


0,45

0,46

0,44

0,43

0,45


0,52

0,51

0,51

0,50

0,52


0,73

0,73

0,72

0,71

0,74

11. Jasa Keuangan

1,04

1,03

1,01

1,01

1,03

12. Real Estate

1,06

1,07

1,06

1,06

1,10

13. Jasa Perusahaan

1,21

1,23

1,22

1,20

1,25


0,79

0,80

0,79

0,79

0,82

15. Jasa Pendidikan

0,56

0,57

0,56

0,56

0,58


0,62

0,64

0,63

0,62

0,65

17. Jasa Lainnya

0,94

0,96

0,95

0,94

0,97


213

Tabel 5.13.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Japah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,80

1,87

1,90

1,93

1,99


0,27

0,26

0,27

0,28

0,29


0,84

0,83

0,83

0,84

0,87


1,19

1,21

1,21

1,24

1,28

05. Pengadaan Air

0,13

0,13

0,14

0,14

0,14

06. Konstruksi

1,52

1,51

1,50

1,51

1,56

07. Perdagangan

0,52

0,51

0,50

0,50

0,52


0,45

0,44

0,43

0,44

0,45


0,52

0,52

0,52

0,53

0,54


0,73

0,73

0,73

0,74

0,76

11. Jasa Keuangan

1,04

1,01

1,00

1,00

1,02

12. Real Estate

1,06

1,05

1,04

1,05

1,08

13. Jasa Perusahaan

1,21

1,19

1,19

1,20

1,24


0,79

0,78

0,78

0,79

0,82

15. Jasa Pendidikan

0,56

0,56

0,55

0,56

0,58


0,62

0,61

0,61

0,61

0,63

17. Jasa Lainnya

0,94

0,93

0,92

0,93

0,96

214


Tabel 5.14.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Ngawen Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

0,99

1,00

1,05

1,05

1,07


0,11

0,10

0,10

0,11

0,11


1,67

1,69

1,65

1,65

1,63


0,66

0,67

0,66

0,66

0,66

05. Pengadaan Air

0,67

0,68

0,69

0,68

0,68

06. Konstruksi

1,08

1,08

1,05

1,05

1,04

07. Perdagangan

1,55

1,59

1,54

1,55

1,55


1,04

1,05

1,01

1,01

1,00


1,55

1,57

1,54

1,53

1,52


0,76

0,76

0,74

0,74

0,73

11. Jasa Keuangan

0,86

0,88

0,87

0,87

0,87

12. Real Estate

0,88

0,89

0,86

0,86

0,86

13. Jasa Perusahaan

1,00

1,01

0,99

0,98

0,99


0,62

0,63

0,62

0,61

0,61

15. Jasa Pendidikan

0,44

0,44

0,43

0,43

0,43


0,48

0,49

0,48

0,47

0,47

17. Jasa Lainnya

0,73

0,74

0,72

0,71

0,71


215

Tabel 5.14.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Ngawen Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

0,99

1,02

1,05

1,05

1,06


0,11

0,11

0,11

0,11

0,11


1,67

1,64

1,63

1,64

1,65


0,66

0,66

0,65

0,66

0,65

05. Pengadaan Air

0,67

0,65

0,67

0,67

0,66

06. Konstruksi

1,08

1,06

1,05

1,05

1,04

07. Perdagangan

1,55

1,55

1,54

1,55

1,54


1,04

1,01

1,00

1,01

0,99


1,55

1,53

1,52

1,51

1,49


0,76

0,75

0,75

0,75

0,74

11. Jasa Keuangan

0,86

0,85

0,84

0,85

0,84

12. Real Estate

0,88

0,87

0,86

0,86

0,85

13. Jasa Perusahaan

1,00

0,99

0,98

0,98

0,98


0,62

0,61

0,61

0,61

0,60

15. Jasa Pendidikan

0,44

0,43

0,42

0,43

0,42


0,48

0,47

0,47

0,46

0,46

17. Jasa Lainnya

0,73

0,71

0,71

0,71

0,70

216


Tabel 5.15.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Kunduran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,63

1,66

1,63

1,62

1,67


0,05

0,05

0,05

0,05

0,05


1,76

1,80

1,81

1,80

1,80


0,70

0,73

0,73

0,73

0,74

05. Pengadaan Air

1,02

1,05

1,07

1,08

1,10

06. Konstruksi

1,14

1,15

1,17

1,16

1,18

07. Perdagangan

0,65

0,66

0,66

0,65

0,66


0,57

0,59

0,58

0,57

0,58


0,65

0,64

0,65

0,64

0,65


0,54

0,54

0,54

0,53

0,54

11. Jasa Keuangan

1,01

1,03

1,04

1,03

1,04

12. Real Estate

1,04

1,07

1,06

1,05

1,07

13. Jasa Perusahaan

1,19

1,22

1,22

1,20

1,22


0,61

0,63

0,63

0,62

0,63

15. Jasa Pendidikan

0,43

0,45

0,45

0,45

0,45


0,48

0,49

0,49

0,48

0,49

17. Jasa Lainnya

0,72

0,74

0,74

0,73

0,75


217

Tabel 5.15.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Kunduran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,63

1,63

1,64

1,66

1,70


0,05

0,05

0,05

0,05

0,06


1,76

1,82

1,83

1,85

1,88


0,70

0,74

0,74

0,75

0,76

05. Pengadaan Air

1,02

1,06

1,10

1,10

1,11

06. Konstruksi

1,14

1,17

1,18

1,18

1,21

07. Perdagangan

0,65

0,66

0,66

0,66

0,66


0,57

0,58

0,58

0,59

0,59


0,65

0,67

0,67

0,67

0,67


0,54

0,56

0,56

0,57

0,57

11. Jasa Keuangan

1,01

1,05

1,05

1,06

1,07

12. Real Estate

1,04

1,07

1,07

1,08

1,10

13. Jasa Perusahaan

1,19

1,22

1,21

1,22

1,24


0,61

0,63

0,64

0,65

0,66

15. Jasa Pendidikan

0,43

0,45

0,45

0,45

0,46


0,48

0,49

0,48

0,48

0,49

17. Jasa Lainnya

0,72

0,74

0,74

0,74

0,75

218


Tabel 5.16.1.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Todanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,77

1,82

1,79

1,78

1,83


0,12

0,11

0,12

0,13

0,13


0,62

0,64

0,63

0,63

0,68


1,24

1,31

1,34

1,33

1,39

05. Pengadaan Air

0,84

0,87

0,90

0,90

0,94

06. Konstruksi

1,65

1,69

1,72

1,73

1,80

07. Perdagangan

0,63

0,63

0,63

0,62

0,64


0,52

0,55

0,54

0,53

0,55


0,63

0,64

0,65

0,64

0,66


0,78

0,79

0,80

0,79

0,81

11. Jasa Keuangan

1,46

1,48

1,49

1,47

1,51

12. Real Estate

1,49

1,55

1,55

1,55

1,60

13. Jasa Perusahaan

1,70

1,78

1,79

1,77

1,85


0,75

0,79

0,80

0,79

0,81

15. Jasa Pendidikan

0,53

0,56

0,56

0,56

0,58


0,59

0,61

0,61

0,60

0,62

17. Jasa Lainnya

0,89

0,92

0,92

0,92

0,95


219

Tabel 5.16.2.

Location Quotient (LQ) Kecamatan Todanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01. Pertanian

1,77

1,78

1,80

1,83

1,86


0,12

0,13

0,13

0,13

0,14


0,62

0,64

0,65

0,65

0,79


1,24

1,31

1,33

1,35

1,38

05. Pengadaan Air

0,84

0,86

0,92

0,91

0,94

06. Konstruksi

1,65

1,70

1,71

1,73

1,79

07. Perdagangan

0,63

0,64

0,63

0,63

0,64


0,52

0,54

0,54

0,55

0,55


0,63

0,66

0,67

0,67

0,68


0,78

0,82

0,83

0,84

0,85

11. Jasa Keuangan

1,46

1,47

1,48

1,49

1,50

12. Real Estate

1,49

1,55

1,57

1,59

1,63

13. Jasa Perusahaan

1,70

1,76

1,78

1,80

1,84


0,75

0,78

0,79

0,80

0,82

15. Jasa Pendidikan

0,53

0,55

0,56

0,56

0,57


0,59

0,60

0,61

0,61

0,62

17. Jasa Lainnya

0,89

0,92

0,93

0,93

0,95

220


Tabel 6.1 Shift Share PDRB Kabupaten Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian

Pij = Yij (rin - rn) Dij = Yij (rij - rin)

(3)

(4)

PBij = Pij + Dij

Gij = Nij + Pij + Dij

(5)

(6)

1.520.763,47

(347.304,24)

(208.743,98)

(556.048,22)

964.715,25


684.644,75

(21.347,58)

129.330,22

107.982,64

792.627,39


475.319,40

75.129,91

187.416,03

262.545,94

737.865,35


3.639,78

(1.783,64)

368,61

(1.415,03)

05. Pengadaan Air

2.705,38

(2.109,25)

719,13

(1.390,12)

06. Konstruksi

202.685,90

(14.501,15)

44.552,14

30.050,99

232.736,89

07. Perdagangan

871.659,50

(230.996,92)

77.024,57

(153.972,35)

717.687,14


138.537,15

(3.178,66)

(5.212,41)

(8.391,08)

130.146,07


177.188,59

2.112,75

(28.742,49)

(26.629,74)

150.558,85

58.403,45

(14.624,51)

2.098,47

(12.526,04)

45.877,40

152.227,60

1.265,87

19.662,18

20.928,05

173.155,65

12. Real Estate

69.968,79

(10.958,86)

3.772,01

(7.186,85)

62.781,95

13. Jasa Perusahaan

12.332,45

5.416,61

1.337,06

6.753,67

19.086,12


207.002,17

(63.672,70)

3.340,53

(60.332,17)

146.669,99

15. Jasa Pendidikan

196.636,11

356.057,34

13.866,80

369.924,14

566.560,25

38.482,41

28.110,73

(1.715,39)

26.395,33

64.877,74

112.942,39

(18.234,54)

2.501,73

(15.732,81)

97.209,59

4.925.139,28

(260.618,85)

241.575,20

(19.043,65)

4.906.095,64


16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya PDRB


2.224,75 1.315,25

221

Tabel 6.2.

Shift Share PDRB Kabupaten Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

01. Pertanian

719.291

-516.075

-221.059

-737.134

-17.843


323.823

-91.661

136.371

44.711

368.534


224.817

47.485

89.706

137.191

362.007


1.722

640

389

1.029

2.751

05. Pengadaan Air

1.280

-1.026

416

-610

670

95.866

-16.391

21.576

5.185

101.052


412.277

-46.321

71.541

25.220

437.498


65.525

28.764

1.597

30.361

95.886


83.807

7.475

-2.485

4.990

88.797


27.624

26.136

8.587

34.723

62.347

11. Jasa Keuangan

72.011

-17.879

15.203

-2.676

69.325

12. Real Estate

33.094

8.886

5.187

14.074

47.168

5.833

4.884

1.558

6.442

12.275


97.908

-69.619

1.864

-67.755

30.153

15. Jasa Pendidikan

93.005

182.402

48.642

231.044

324.049


18.201

16.867

723

17.589

35.791

17. Jasa Lainnya

53.419

-904

5.149

4.244

13. Jasa Perusahaan

PDRB

222

2.329.502,23

(436.337,08)

184.966,50

(251.370,58)

57.664 2.078.121,66


Tabel 7.1.1 Shift Share PDRB Kecamatan Jati Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

84.634,21

-30.737,04

414,79

-30.322,26


2.258,71

366,40

350,90

717,29

2.976,01


7.387,92

4.125,29

-462,14

3.663,14

11.051,06

129,31

-49,97

-2,48

-52,45

76,86

23,39

-11,98

2,00

-9,97

13,42

06. Konstruksi

12.303,29

1.878,97

-242,71

1.636,26

13.939,55

07. Perdagangan

04. Pengadaan Listrik, Gas 05. Pengadaan Air

54.311,95

16.708,07

-2.897,96

-1.591,24

-4.489,20

12.218,86


1.641,17

-93,42

-261,57

-354,99

1.286,18


3.396,37

-499,24

-563,34

-1.062,58

2.333,79


1.522,70

-321,94

-207,34

-529,27

993,43

11. Jasa Keuangan

5.073,87

719,95

-804,41

-84,46

4.989,41

12. Real Estate

2.388,07

-236,97

-258,95

-495,92

1.892,15

480,33

265,93

-37,63

228,30

708,62


5.722,90

-1.652,24

-151,48

-1.803,72

3.919,18

15. Jasa Pendidikan

3.842,12

7.271,01

-278,39

6.992,62

10.834,74

830,06

574,77

8,78

583,55

1.413,61

3.689,09

-501,56

-149,28

-650,85

13. Jasa Perusahaan



152.031,59

(21.800,00)

(4.234,51)

(26.034,51)

3.038,25 125.997,09

223

Tabel 7.1.2.

Shift Share PDRB Kecamatan Jati Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

35.849,32

-36.846,18

855,92

-35.990,26

-140,94

956,74

263,81

302,54

566,34

1.523,09

3.129,37

2.519,17

-446,84

2.072,34

5.201,71

54,77

43,33

-4,92

38,42

93,19

9,91

-4,09

0,80

-3,30

6,61

06. Konstruksi

5.211,42

946,34

-250,73

695,61

5.907,04

07. Perdagangan

7.077,19

1.341,36

-1.494,71

-153,35

6.923,84

695,17

445,15

-230,59

214,56

909,73

1.438,63

270,04

-121,88

148,16

1.586,79



644,99

986,83

-56,50

930,34

1.575,32

11. Jasa Keuangan

2.149,19

170,43

-747,91

-577,48

1.571,70

12. Real Estate

1.011,54

604,57

-228,10

376,47

1.388,01

203,46

276,48

-38,75

237,73

441,18


2.424,10

-1.587,24

-134,06

-1.721,30

702,81

15. Jasa Pendidikan

1.627,44

4.728,80

-217,32

4.511,48

6.138,92

351,60

423,40

-65,83

357,58

709,17

1.562,62

328,19

-105,81

222,38

1.785,01

13. Jasa Perusahaan


224

64.397,47

(25.089,59)

(2.984,70)

(28.074,29)

36.323,18


Tabel 7.2.1.

Shift Share PDRB Kecamatan Randublatung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)



(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

186.799,19

-67.840,83

-2.937,91

-70.778,74

2.767,28

448,89

700,45

1.149,34

116.020,45 3.916,62

23.083,31

12.889,32

301,09

13.190,41

36.273,72 149,76


228,28

-88,21

9,68

-78,53

05. Pengadaan Air

360,02

-184,31

23,91

-160,40

199,62

06. Konstruksi

17.555,26

2.681,06

1.452,35

4.133,41

21.688,67

07. Perdagangan

50.024,19

-8.676,54

2.639,66

-6.036,88

43.987,31


12.737,84

-725,07

446,71

-278,36

12.459,49


10.168,78

-1.494,73

112,48

-1.382,25

8.786,53

4.634,12

-979,77

0,67

-979,10

3.655,02

12.363,85

1.754,36

-495,95

1.258,40

13.622,25

12. Real Estate

5.819,19

-577,45

-137,88

-715,33

5.103,86

13. Jasa Perusahaan

1.170,45

648,01

15,70

663,70

1.834,15

11.559,38

-3.337,27

194,88

-3.142,38

8.417,00

15. Jasa Pendidikan

7.760,49

14.686,32

323,61

15.009,93

22.770,43


1.676,59

1.160,95

-86,40

1.074,55

2.751,14

17. Jasa Lainnya

7.451,40

-1.013,08

-46,35

-1.059,43



PDRB


356.159,63

(50.648,35)

2.516,71

(48.131,64)

6.391,98 308.027,98

225

Tabel 7.2.2.

Shift Share PDRB Kecamatan Randublatung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

79.124,31

-81.324,52

9.111,15

-72.213,37


1.172,16

323,20

272,89

596,09

1.768,26


9.777,62

7.871,07

-109,30

7.761,78

17.539,39 173,25

04. Pengadaan Listrik, Gas 05. Pengadaan Air 06. Konstruksi 07. Perdagangan

6.910,94

96,70

76,50

0,05

76,55

152,50

-63,03

14,86

-48,17

104,33

7.436,05

1.350,32

360,84

1.711,15

9.147,20

21.189,22

4.016,04

442,51

4.458,56

25.647,78


5.395,49

3.455,04

769,11

4.224,16

9.619,65


4.307,29

808,51

360,13

1.168,64

5.475,93


1.962,92

3.003,28

128,56

3.131,85

5.094,76

11. Jasa Keuangan

5.237,07

415,30

-257,34

157,96

5.395,03

12. Real Estate

2.464,89

1.473,19

17,69

1.490,89

3.955,78

495,78

673,71

-1,86

671,85

1.167,63


4.896,32

-3.205,97

210,74

-2.995,23

1.901,08

15. Jasa Pendidikan

3.287,19

9.551,45

-160,09

9.391,36

12.678,55

710,17

855,21

-94,50

760,71

1.470,88

3.156,26

662,90

-25,68

637,22

13. Jasa Perusahaan


226

150.861,93

(50.057,78)

11.039,77

(39.018,01)

3.793,49 111.843,92


Tabel 7.3.1.

Shift Share PDRB Kecamatan Kradenan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

88.166,62

-32.019,93

-6.775,78

-38.795,71

49.370,91


7.724,77

1.253,07

2.512,73

3.765,80

11.490,57


7.397,51

4.130,64

-1.204,31

2.926,33

10.323,84


115,26

-44,54

7,27

-37,26

78,00

05. Pengadaan Air

151,02

-77,31

15,28

-62,03

88,99

8.577,05

1.309,90

-509,81

800,08

9.377,14

14.367,56

-2.492,01

-569,55

-3.061,56

11.306,00

892,21

-50,79

-142,04

-192,83

699,38


2.920,60

-429,31

-241,78

-671,09

2.249,51


1.224,66

-258,92

-92,93

-351,85

872,81

11. Jasa Keuangan

4.329,05

614,27

-764,13

-149,87

4.179,18

12. Real Estate

2.138,27

-212,19

-138,28

-350,47

1.787,80

534,55

295,95

-68,18

227,77

762,31


4.281,08

-1.235,98

-169,14

-1.405,12

2.875,96

15. Jasa Pendidikan

2.874,14

5.439,16

-88,42

5.350,74

8.224,88

620,93

429,97

-47,03

382,94

1.003,87

2.759,67

-375,20

-54,24

-429,44

2.330,23

06. Konstruksi 07. Perdagangan 08. Transportasi dan Pergudangan

13. Jasa Perusahaan



149.074,95

(23.723,22)

(8.330,35)

(32.053,56)

117.021,39

227

Tabel 7.3.2.

Shift Share PDRB Kecamatan Kradenan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

37.345,58

-38.384,05

-7.858,40

-46.242,44

-8.896,87


3.272,06

902,21

1.699,17

2.601,38

5.873,44


3.133,43

2.522,44

-727,51

1.794,93

4.928,37


48,82

38,63

4,37

43,00

91,82

05. Pengadaan Air

63,97

-26,44

3,22

-23,21

40,75

06. Konstruksi

3.633,06

659,73

-590,97

68,76

3.701,83

07. Perdagangan

6.085,81

1.153,46

37,21

1.190,67

7.276,48

377,92

242,00

-123,53

118,48

496,40

1.237,11

232,21

-288,51

-56,29

1.180,81


518,74

793,68

-119,80

673,88

1.192,62

1.833,70

145,41

-694,81

-549,40

1.284,30

12. Real Estate

905,73

541,33

-134,91

406,41

1.312,14

13. Jasa Perusahaan

226,42

307,69

-44,42

263,26

489,69


1.813,38

-1.187,35

-162,54

-1.349,89

463,49

15. Jasa Pendidikan

1.217,43

3.537,43

-192,36

3.345,08

4.562,50

263,01

316,73

-71,01

245,72

508,74

1.168,94

245,51

-192,06

53,45

1.222,39

11. Jasa Keuangan


228

63.145,10

(27.959,37)

(9.456,84)

(37.416,21)

25.728,89


Tabel 7.4.1.

Shift Share PDRB Kecamatan Kedungtuban Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

151.428,47

-54.995,06

2.915,38

-52.079,68

3.833,36

621,83

644,29

1.266,12

5.099,48

12.273,58

6.853,35

1.484,31

8.337,66

20.611,24


288,96

-111,65

1,29

-110,36

178,60

05. Pengadaan Air

203,96

-104,42

17,44

-86,98

116,98

06. Konstruksi

13.036,63

1.990,97

1.376,86

3.367,83

16.404,46

07. Perdagangan


99.348,78

22.357,73

-3.877,88

-68,90

-3.946,78

18.410,95


7.848,07

-446,73

-474,05

-920,78

6.927,28


4.544,82

-668,05

-343,98

-1.012,03

3.532,79


2.036,06

-430,47

-142,92

-573,40

1.462,66

11. Jasa Keuangan

7.148,83

1.014,38

40,29

1.054,66

8.203,49

12. Real Estate

3.364,68

-333,88

-256,72

-590,61

2.774,07

676,76

374,68

-27,53

347,15

1.023,91


7.072,65

-2.041,92

-276,53

-2.318,45

4.754,20

15. Jasa Pendidikan

4.748,28

8.985,87

103,77

9.089,65

13.837,93


1.025,83

710,33

-48,17

662,17

1.687,99

17. Jasa Lainnya

4.559,17

-619,86

-44,90

-664,75

3.894,41

13. Jasa Perusahaan

PDRB


246.447,83

(43.078,52)

4.899,93

(38.178,59)

208.269,24

229

Tabel 7.4.2.

Shift Share PDRB Kecamatan Kedungtuban Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

64.142,00

-65.925,60

2.938,29

-62.987,31

1.154,69


1.623,73

447,72

791,19

1.238,90

2.862,64


5.198,84

4.185,11

-120,03

4.065,08

9.263,92

122,40

96,84

0,16

97,00

219,39

86,39

-35,71

15,96

-19,75

66,65

06. Konstruksi

5.522,05

1.002,75

686,98

1.689,73

7.211,78

07. Perdagangan

9.470,28

1.794,92

843,75

2.638,67

12.108,95


3.324,28

2.128,73

-773,63

1.355,10

4.679,38


1.925,09

361,35

-304,91

56,44

1.981,53

862,43

1.319,53

110,56

1.430,09

2.292,52

11. Jasa Keuangan

3.028,10

240,13

-595,13

-355,00

2.673,10

12. Real Estate

1.425,21

851,81

-70,79

781,02

2.206,23

286,66

389,54

-0,38

389,16

675,82


2.995,83

-1.961,59

-139,52

-2.101,11

894,72

15. Jasa Pendidikan

2.011,28

5.844,09

-119,54

5.724,55

7.735,82

434,52

523,26

-116,94

406,32

840,84

1.931,17

405,60

25,79

431,38

2.362,55



13. Jasa Perusahaan


230

104.390,25

(48.331,51)

3.171,79

(45.159,72)

59.230,54


Tabel 7.5.1.

Shift Share PDRB Kecamatan Cepu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)



(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

74.520,71

-27.064,07

-130,83

-27.194,91

47.325,81

626.702,59

101.660,27

-5.497,27

96.162,99

722.865,59

90.501,89

50.534,68

1.681,71

52.216,39

142.718,28


750,25

-289,89

-57,87

-347,76

402,49

05. Pengadaan Air

866,94

-443,83

-66,34

-510,17

356,77

19.933,97

3.044,34

3.022,45

6.066,79

26.000,75


278.042,41

-48.225,57

-4.237,97

-52.463,54

225.578,87


34.231,41

-1.948,54

925,98

-1.022,57

33.208,85


56.519,71

-8.307,95

4.450,88

-3.857,08

52.662,64


13.622,11

-2.880,06

297,40

-2.582,66

11.039,45

11. Jasa Keuangan

26.341,28

3.737,67

176,10

3.913,77

30.255,05

12. Real Estate

11.330,11

-1.124,31

433,62

-690,69

10.639,42

1.171,83

648,77

110,60

759,37

1.931,19


16.705,45

-4.822,97

497,70

-4.325,27

12.380,17

15. Jasa Pendidikan

13. Jasa Perusahaan

36.189,44

68.486,58

-1.814,42

66.672,16

102.861,60


9.684,14

6.705,79

-331,60

6.374,19

16.058,33

17. Jasa Lainnya

7.889,33

-1.072,62

226,86

-845,76

7.043,58

1.305.003,59

138.638,27

138.325,25

1.443.328,84

PDRB


(313,02)

231

Tabel 7.5.2.

Shift Share PDRB Kecamatan Cepu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)



(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

31.565,45

-32.443,19

-2.934,93

-35.378,12

-3.812,67

265.458,39

73.195,47

-6.603,75

66.591,72

332.050,10

38.334,75

30.859,83

-3.139,70

27.720,13

66.054,88


317,79

251,42

-30,50

220,92

538,71

05. Pengadaan Air

367,22

-151,77

-41,67

-193,44

173,77

8.443,62

1.533,28

2.397,76

3.931,04

12.374,66


117.773,07

22.321,81

7.535,50

29.857,31

147.630,38


14.499,72

9.285,01

859,81

10.144,82

24.644,54


23.940,59

4.493,83

1.108,39

5.602,22

29.542,82

5.770,05

8.828,24

-756,69

8.071,55

13.841,60

11.157,63

884,81

2.718,54

3.603,35

14.760,97

4.799,20

2.868,34

549,55

3.417,89

8.217,10

496,36

674,50

91,64

766,14

1.262,50

7.076,08

-4.633,22

640,60

-3.992,62

3.083,46

15.329,11

44.541,21

-847,49

43.693,72

59.022,83


4.102,01

4.939,77

-193,41

4.746,35

8.848,36

17. Jasa Lainnya

3.341,76

701,86

-33,36

668,50

4.010,26

552.772,80

168.151,20

1.320,29

169.471,49

722.244,29

10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sos Wjb 15. Jasa Pendidikan

PDRB

232


Tabel 7.6.1.

Shift Share PDRB Kecamatan Sambong Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

50.559,20

-18.361,85

-5.340,39

-23.702,24

26.856,96


2.217,21

359,66

-107,95

251,71

2.468,93


7.126,39

3.979,25

-1.766,27

2.212,98

9.339,37

167,73

-64,81

-7,82

-72,63

95,10

26,72

-13,68

2,26

-11,42

15,30

06. Konstruksi

5.357,39

818,19

-1.002,09

-183,90

5.173,49

07. Perdagangan

9.837,35

-1.706,26

-1.579,60

-3.285,86

6.551,49


1.992,82

-113,44

-279,60

-393,04

1.599,78


1.999,71

-293,94

-355,45

-649,39

1.350,32


1.010,43

-213,63

-119,74

-333,37

677,06

11. Jasa Keuangan

2.452,80

348,04

-277,81

70,22

2.523,02

12. Real Estate

1.211,52

-120,22

-149,72

-269,94

941,59

302,87

167,68

-25,70

141,98

444,85


4.035,33

-1.165,03

-111,81

-1.276,83

2.758,50

15. Jasa Pendidikan

2.709,16

5.126,93

-49,27

5.077,67

7.786,82

585,29

405,28

-66,95

338,33

923,62

2.601,25

-353,66

-40,76

-394,42

2.206,83


13. Jasa Perusahaan



94.193,16

(11.201,47)

(11.278,67)

(22.480,14)

71.713,02

233

Tabel 7.6.2.

Shift Share PDRB Kecamatan Sambong Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

21.415,84

-22.011,35

-7.766,77

-29.778,12

-8.362,28

939,17

258,96

164,31

423,27

1.362,44

3.018,59

2.429,99

-756,42

1.673,58

4.692,17


71,05

56,21

-5,69

50,52

121,57

05. Pengadaan Air

11,32

-4,68

2,24

-2,44

8,88

06. Konstruksi

2.269,28

412,08

-683,83

-271,75

1.997,53

07. Perdagangan


4.166,90

789,76

-1.186,04

-396,27

3.770,63


844,12

540,54

-244,90

295,63

1.139,75


847,04

159,00

-207,92

-48,93

798,11


428,00

654,84

-46,44

608,40

1.036,39

11. Jasa Keuangan

1.038,96

82,39

-332,49

-250,10

788,86

12. Real Estate

513,18

306,71

-118,70

188,01

701,19

13. Jasa Perusahaan

128,29

174,33

-49,47

124,86

253,15


1.709,28

-1.119,19

-126,57

-1.245,76

463,53

15. Jasa Pendidikan

1.147,54

3.334,37

-148,60

3.185,77

4.333,32

247,92

298,55

-16,52

282,03

529,94

1.101,84

231,42

-132,17

99,24

1.201,08


234

39.898,29

(13.406,08)

(11.655,97)

(25.062,05)

14.836,25


Tabel 7.7.1.

Shift Share PDRB Kecamatan Jiken Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

51.349,91

-18.649,01

-5.077,35

-23.726,36


2.257,45

366,19

-160,37

205,82

2.463,27


7.318,75

4.086,66

-1.101,93

2.984,73

10.303,48

172,76

-66,75

0,44

-66,32

106,44

14,34

-7,34

1,15

-6,19

8,14

8.023,08

1.225,29

-1.432,89

-207,60

7.815,48


27.623,54

13.508,22

-2.342,96

-2.198,88

-4.541,84

8.966,38


2.026,99

-115,38

-215,85

-331,23

1.695,76


2.745,91

-403,63

-704,94

-1.108,57

1.637,35


1.241,43

-262,47

-78,49

-340,96

900,47

11. Jasa Keuangan

4.265,31

605,22

-626,32

-21,10

4.244,22

12. Real Estate

2.007,52

-199,21

-56,42

-255,63

1.751,89

403,78

223,55

-44,34

179,21

582,99


5.406,87

-1.561,00

-403,90

-1.964,90

3.441,98

15. Jasa Pendidikan

3.629,95

6.869,49

11,61

6.881,11

10.511,06

784,22

543,03

-64,55

478,49

1.262,71

3.485,38

-473,87

-61,30

-535,16

2.950,21

13. Jasa Perusahaan



108.641,86

(10.162,17)

(12.214,33)

(22.376,50)

86.265,36

235

Tabel 7.7.2.

Shift Share PDRB Kecamatan Jiken Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

21.750,77

-22.355,59

-3.998,27

-26.353,86

-4.603,10

956,21

263,66

32,76

296,41

1.252,62

3.100,07

2.495,59

-104,74

2.390,85

5.490,92

73,18

57,89

8,82

66,71

139,89

6,07

-2,51

1,48

-1,03

5,04

06. Konstruksi

3.398,41

617,12

-774,56

-157,44

3.240,97

07. Perdagangan

5.721,80

1.084,47

-2.701,22

-1.616,75

4.105,05

858,59

549,81

-188,57

361,24

1.219,83

1.163,11

218,33

-227,60

-9,28

1.153,83

525,84

804,55

-28,62

775,92

1.301,77

1.806,70

143,27

-537,54

-394,27

1.412,43

12. Real Estate

850,34

508,23

-180,27

327,95

1.178,30

13. Jasa Perusahaan

171,03

232,42

-51,50

180,92

351,95


2.290,24

-1.499,59

-275,39

-1.774,98

515,26

15. Jasa Pendidikan

1.537,57

4.467,67

-189,41

4.278,26

5.815,84

332,18

400,02

-66,91

333,11

665,29

1.476,33

310,07

-119,57

190,50

1.666,84


08. Transportasi dan Pergudangan 09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan


236

46.018,47

(11.704,61)

(9.401,12)

(21.105,73)

24.912,74


Tabel 7.8.1.

Shift Share PDRB Kecamatan Bogorejo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

36.377,06

-13.211,24

-946,03

-14.157,28


2.723,76

441,83

-21,17

420,67

3.144,42


6.590,06

3.679,78

95,90

3.775,68

10.365,74

204,42

-78,99

-1,81

-80,80

123,62

16,96

-8,68

1,56

-7,12

9,84

6.014,56

918,55

-390,70

527,85

6.542,41

16.408,27

-2.845,96

-2.846,29

-5.692,25

10.716,02

971,06

-55,28

-110,32

-165,59

805,46

3.335,43

-490,28

-741,26

-1.231,54

2.103,89

04. Pengadaan Listrik, Gas 05. Pengadaan Air 06. Konstruksi 07. Perdagangan 08. Transportasi dan Pergudangan 09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi

22.219,78

821,23

-173,63

-87,09

-260,72

560,51

11. Jasa Keuangan

2.621,71

372,00

-305,20

66,80

2.688,51

12. Real Estate

1.257,32

-124,77

-61,37

-186,14

1.071,18

277,14

153,43

-21,67

131,77

408,91


2.843,74

-821,00

-57,95

-878,96

1.964,78

15. Jasa Pendidikan

1.909,17

3.613,00

34,97

3.647,97

5.557,13

412,46

285,61

-16,41

269,19

681,65

1.833,13

-249,23

-30,32

-279,55

1.553,58

84.617,46

(8.594,86)

13. Jasa Perusahaan



(5.505,18)

(14.100,04)

70.517,42

237

Tabel 7.8.2.

Shift Share PDRB Kecamatan Bogorejo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

15.408,58

-15.837,04

34,65

-15.802,39

-393,81


1.153,73

318,12

135,48

453,60

1.607,32


2.791,42

2.247,12

-217,29

2.029,82

4.821,24

86,59

68,51

-0,29

68,22

154,80

7,18

-2,97

1,69

-1,27

5,91

06. Konstruksi

2.547,65

462,63

-449,84

12,79

2.560,44

07. Perdagangan

6.950,21

1.317,29

-3.474,67

-2.157,38

4.792,83

411,32

263,39

-82,50

180,89

592,21

1.412,82

265,20

-237,28

27,92

1.440,74



347,86

532,22

-55,19

477,03

824,89

1.110,50

88,06

-414,96

-326,90

783,60

12. Real Estate

532,58

318,30

-134,69

183,61

716,19

13. Jasa Perusahaan

117,39

159,52

-20,86

138,66

256,05

1.204,55

-788,70

-53,06

-841,76

362,79

15. Jasa Pendidikan

808,68

2.349,76

-87,88

2.261,88

3.070,56


174,71

210,39

-38,24

172,15

346,86

17. Jasa Lainnya

776,48

163,08

-102,31

60,77

837,25

11. Jasa Keuangan


PDRB

238

35.842,22

(7.865,12)

(5.197,23)

(13.062,35)

22.779,88


Tabel 7.9.1.

Shift Share PDRB Kecamatan Jepon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

93.683,39

-34.023,48

9.911,22

-24.112,26

6.558,59

1.063,90

732,69

1.796,59

8.355,18

35.162,53

19.634,14

7.379,01

27.013,15

62.175,68

109,73

-42,40

4,60

-37,80

71,93

91,03

-46,60

5,55

-41,05

49,98

06. Konstruksi

13.273,50

2.027,14

-334,78

1.692,37

14.965,87

07. Perdagangan


69.571,13

42.684,26

-7.403,45

3.356,72

-4.046,72

38.637,54


6.595,11

-375,41

100,51

-274,90

6.320,21


8.676,74

-1.275,41

-340,84

-1.616,25

7.060,49


2.624,47

-554,88

30,02

-524,86

2.099,61

11. Jasa Keuangan

9.370,83

1.329,66

337,37

1.667,04

11.037,87

12. Real Estate

4.410,49

-437,66

101,11

-336,56

4.073,94

887,11

491,14

-2,87

488,27

1.375,38

8.065,63

-2.328,60

105,33

-2.223,27

5.842,35

12.907,16

24.426,10

-1.171,06

23.255,04

36.162,20 1.954,50

13. Jasa Perusahaan 14. Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sos Wjb 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1.169,85

810,06

-25,41

784,65

17. Jasa Lainnya

5.199,26

-706,88

66,59

-640,30

4.558,96

251.469,68

2.587,37

20.255,77

22.843,15

274.312,83

PDRB


239

Tabel 7.9.2.

Shift Share PDRB Kecamatan Jepon Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)



(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

39.682,37

-40.785,81

6.631,49

-34.154,33

2.778,08

766,01

792,47

1.558,48

5.528,04 4.336,57

14.894,13

11.989,91

4.201,89

16.191,80

31.085,93 89,21


46,48

36,77

5,96

42,73

05. Pengadaan Air

38,56

-15,94

1,11

-14,83

23,73

5.622,38

1.020,97

435,91

1.456,88

7.079,26


18.080,18

3.426,78

3.060,49

6.487,27

24.567,45


2.793,56

1.788,87

-163,19

1.625,69

4.419,24


3.675,29

689,88

174,49

864,37

4.539,66


1.111,67

1.700,87

139,30

1.840,17

2.951,85

11. Jasa Keuangan

3.969,29

314,77

-250,72

64,05

4.033,34

12. Real Estate

1.868,19

1.116,57

-95,89

1.020,67

2.888,87

375,76

510,62

2,00

512,62

888,38


3.416,43

-2.236,99

-22,92

-2.259,90

1.156,53

15. Jasa Pendidikan

5.467,21

15.885,86

-1.127,24

14.758,62

20.225,82

495,52

596,73

-59,39

537,34

1.032,86

2.202,30

462,54

221,59

684,14

2.886,44

13.947,35

11.215,76

117.733,17

13. Jasa Perusahaan


240

106.517,41

(2.731,59)


Tabel 7.10.1. Shift Share PDRB Kecamatan Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

105.768,03

-38.412,32

3.647,37

-34.764,95

2.764,58

448,46

-248,63

199,82

2.964,40

83.666,14

46.717,71

2.047,21

48.764,93

132.431,06


558,87

-215,94

7,78

-208,16

350,71

05. Pengadaan Air

509,24

-260,71

-46,36

-307,06

202,18

25.598,90

3.909,49

2.886,28

6.795,77

32.394,68



71.003,08

189.729,30

-32.907,94

15.176,81

-17.731,13

171.998,17


44.982,32

-2.560,51

1.953,11

-607,40

44.374,92


38.567,66

-5.669,14

2.415,57

-3.253,57

35.314,09


17.900,35

-3.784,59

1.510,23

-2.274,36

15.625,99

11. Jasa Keuangan

33.643,26

4.773,77

5.326,96

10.100,74

43.744,00

12. Real Estate

15.122,06

-1.500,59

1.018,32

-482,28

14.639,78

2.302,80

1.274,93

237,96

1.512,88

3.815,68

101.745,40

-29.374,55

1.859,67

-27.514,88

74.230,52

15. Jasa Pendidikan

68.307,67

129.268,61

3.386,11

132.654,73

200.962,40


15.921,96

11.025,17

1.006,82

12.031,98

27.953,94

17. Jasa Lainnya

48.050,41

-6.532,86

652,76

-5.880,10

42.170,31

795.138,95

76.198,98

42.837,98

119.036,96

914.175,91


PDRB


241

Tabel 7.10.2. Shift Share PDRB Kecamatan Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

44.801,17

-46.046,96

-780,39

-46.827,35

1.171,02

322,89

-35,10

287,78

1.458,80

35.439,26

28.528,94

629,81

29.158,75

64.598,01


236,73

187,29

-11,34

175,95

412,67

05. Pengadaan Air

215,70

-89,15

-18,87

-108,02

107,68

06. Konstruksi

10.843,17

1.969,02

2.625,10

4.594,12

15.437,29

07. Perdagangan

80.365,45

15.231,86

8.605,78

23.837,63

104.203,08


19.053,59

12.201,11

2.122,71

14.323,82

33.377,40


16.336,47

3.066,48

1.635,54

4.702,02

21.038,49

7.582,22

11.600,88

842,36

12.443,24

20.025,47

14.250,60

1.130,08

3.766,72

4.896,80

19.147,40

6.405,40

3.828,32

809,60

4.637,92

11.043,32

975,42

1.325,49

301,99

1.627,48

2.602,90


43.097,27

-28.218,89

712,53

-27.506,36

15.590,91

15. Jasa Pendidikan

28.933,73

84.071,66

4.421,53

88.493,19

117.426,92

6.744,21

8.121,60

1.318,83

9.440,44

16.184,65

20.353,17

4.274,71

1.583,72

5.858,44

26.211,60

336.804,58

101.505,32

28.530,53

130.035,86

466.840,43


10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan


242

-2.026,17


Tabel 7.11.1. Shift Share PDRB Kecamatan Banjarejo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

72.973,86

-26.502,30

-3.603,03

-30.105,32

2.976,61

482,85

-188,01

294,84

3.271,45

10.924,67

6.100,15

-787,63

5.312,51

16.237,18

145,74

-56,31

3,24

-53,07

92,67

12,09

-6,19

2,03

-4,16

7,93

06. Konstruksi

12.134,64

1.853,21

-1.587,70

265,52

12.400,15

07. Perdagangan


42.868,54

26.521,48

-4.600,07

-3.978,23

-8.578,29

17.943,18


2.801,23

-159,45

-260,40

-419,85

2.381,38


5.391,21

-792,47

-1.271,03

-2.063,50

3.327,72


1.984,34

-419,54

-182,20

-601,74

1.382,60

11. Jasa Keuangan

6.704,51

951,33

-394,78

556,55

7.261,06

12. Real Estate

3.082,17

-305,85

12,43

-293,43

2.788,75

543,85

301,10

-36,64

264,46

808,31


6.319,73

-1.824,55

-356,10

-2.180,65

4.139,08

15. Jasa Pendidikan

4.242,81

8.029,28

-160,40

7.868,88

12.111,69

916,62

634,72

-52,07

582,65

1.499,27

4.073,82

-553,87

-29,85

-583,72

13. Jasa Perusahaan



161.749,38

(16.867,95)

(12.870,36)

(29.738,32)

3.490,10 132.011,07

243

Tabel 7.11.2. Shift Share PDRB Kecamatan Banjarejo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

30.910,23

-31.769,76

-5.400,18

-37.169,94

-6.259,70


1.260,83

347,65

154,63

502,28

1.763,12


4.627,47

3.725,15

-592,77

3.132,39

7.759,85

61,73

48,84

5,29

54,13

115,86

5,12

-2,12

1,21

-0,91

4,22

5.139,98

933,37

-1.226,88

-293,50

4.846,48


11.233,95

2.129,20

-5.125,84

-2.996,64

8.237,31


1.186,54

759,81

-200,03

559,78

1.746,32


2.283,61

428,65

-329,14

99,51

2.383,12

840,53

1.286,01

-6,81

1.279,20

2.119,73

11. Jasa Keuangan

2.839,89

225,20

-271,16

-45,95

2.793,94

12. Real Estate

1.305,55

780,29

-17,47

762,81

2.068,36

230,36

313,04

-25,64

287,39

517,76


2.676,91

-1.752,76

-246,46

-1.999,23

677,68

15. Jasa Pendidikan

1.797,17

5.221,96

-325,69

4.896,27

6.693,43

388,26

467,56

-77,91

389,64

777,91

1.725,59

362,42

-103,55

258,87

1.984,45


13. Jasa Perusahaan


244

68.513,73

(16.495,48)

(13.788,41)

(30.283,89)

38.229,83


Tabel 7.12.1. Shift Share PDRB Kecamatan Tunjungan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian 02. Pertambangan dan Penggalian 03. Industri Pengolahan 04. Pengadaan Listrik, Gas 05. Pengadaan Air 06. Konstruksi 07. Perdagangan


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

75.133,38

-27.286,58

1.846,51

-25.440,07

4.215,07

683,75

457,30

1.141,04

49.693,31 5.356,12

49.466,76

27.621,38

-610,83

27.010,55

76.477,32

134,14

-51,83

6,05

-45,78

88,36

11,13

-5,70

1,67

-4,02

7,11

8.791,95

1.342,71

-1.154,88

187,84

8.979,79

24.889,82

-4.317,06

-1.473,61

-5.790,67

19.099,14


1.712,67

-97,49

-172,13

-269,62

1.443,05


5.059,54

-743,71

-534,05

-1.277,76

3.781,77


1.551,15

-327,95

-90,18

-418,13

1.133,02

11. Jasa Keuangan

5.368,06

761,69

-342,10

419,60

5.787,65

12. Real Estate

2.526,54

-250,71

54,83

-195,89

2.330,65

508,18

281,35

-10,27

271,08

779,26

4.976,41

-1.436,72

-345,03

-1.781,75

3.194,66

28.315,05

53.584,71

34,58

53.619,29

81.934,33

721,78

499,80

-35,11

464,70

1.186,48

3.207,89

-436,14

217,19

-218,95

2.988,94

216.589,50

49.821,50

47.671,45

264.260,95

13. Jasa Perusahaan 14. Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sos Wjb 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya PDRB


(2.150,04)

245

Tabel 7.12.2. Shift Share PDRB Kecamatan Tunjungan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

31.824,96

-32.709,92

996,88

-31.713,04

111,92

1.785,42

492,30

510,30

1.002,59

2.788,01

20.953,11

16.867,45

-4.965,88

11.901,57

32.854,68

56,82

44,95

6,43

51,38

108,20

4,71

-1,95

0,98

-0,97

3,74

3.724,09

676,26

-552,52

123,74

3.847,83

10.542,82

1.998,21

-1.785,86

212,35

10.755,17

725,45

464,55

-129,54

335,01

1.060,46

2.143,12

402,28

-247,27

155,00

2.298,12

657,04

1.005,27

48,34

1.053,62

1.710,65

11. Jasa Keuangan

2.273,80

180,31

-77,67

102,64

2.376,44

12. Real Estate

1.070,19

639,62

36,86

676,48

1.746,67

215,25

292,51

-16,94

275,56

490,82

2.107,90

-1.380,20

-153,41

-1.533,61

574,30

11.993,67

34.849,57

58,10

34.907,66

46.901,34

02. Pertambangan dan Penggalian 03. Industri Pengolahan 04. Pengadaan Listrik, Gas 05. Pengadaan Air 06. Konstruksi 07. Perdagangan 08. Transportasi dan Pergudangan 09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi

13. Jasa Perusahaan 14. Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sos Wjb 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya PDRB

246

305,73

368,17

-66,77

301,41

607,14

1.358,80

285,38

55,47

340,86

1.699,65

91.742,88

24.474,77

18.192,26

109.935,14

(6.282,51)


Tabel 7.13.1. Shift Share PDRB Kecamatan Japah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

66.760,43

-24.245,73

1.197,66

-23.048,07


4.441,85

720,53

413,52

1.134,05

5.575,90


9.709,38

5.421,55

-2.338,85

3.082,70

12.792,08

106,26

-41,06

4,08

-36,98

69,28

8,82

-4,51

0,55

-3,96

4,85

7.509,00

1.146,78

-843,81

302,97

7.811,97


43.712,36

11.135,91

-1.931,49

-2.029,84

-3.961,33

7.174,58


1.513,22

-86,14

-268,94

-355,08

1.158,14


2.263,68

-332,74

-415,90

-748,64

1.515,04


1.036,98

-219,24

-124,91

-344,15

692,83

11. Jasa Keuangan

3.861,38

547,91

-747,65

-199,74

3.661,64

12. Real Estate

1.817,40

-180,34

-149,86

-330,20

1.487,20

365,54

202,38

-33,70

168,68

534,22


4.019,70

-1.160,51

-288,66

-1.449,18

2.570,52

15. Jasa Pendidikan

2.698,66

5.107,07

-296,09

4.810,98

7.509,64

583,02

403,71

-37,85

365,87

948,89

2.591,18

-352,29

-170,83

-523,12

2.068,06

13. Jasa Perusahaan



120.422,42

(15.004,13)

(6.131,08)

(21.135,21)

99.287,21

247

Tabel 7.13.2. Shift Share PDRB Kecamatan Japah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

28.278,35

-29.064,69

6.379,33

-22.685,36

5.592,99


1.881,47

518,78

464,08

982,86

2.864,34


4.112,70

3.310,76

-585,03

2.725,73

6.838,43

45,01

35,61

3,29

38,90

83,91

3,73

-1,54

0,20

-1,34

2,39

06. Konstruksi

3.180,66

577,58

-580,20

-2,62

3.178,04

07. Perdagangan


4.716,94

894,01

-2.009,71

-1.115,70

3.601,25


640,97

410,45

-241,11

169,34

810,31


958,85

179,98

-156,97

23,02

981,87


439,24

672,05

-42,69

629,35

1.068,60

11. Jasa Keuangan

1.635,60

129,70

-695,05

-565,35

1.070,26

12. Real Estate

769,82

460,10

-204,63

255,46

1.025,28

13. Jasa Perusahaan

154,84

210,41

-37,82

172,59

327,43


1.702,66

-1.114,86

-216,94

-1.331,80

370,87

15. Jasa Pendidikan

1.143,10

3.321,46

-258,91

3.062,55

4.205,64

246,96

297,39

-73,01

224,39

471,34

1.097,57

230,52

-238,13

-7,61

1.089,96


248

51.008,47

(18.932,29)

1.506,71

(17.425,58)

33.582,89


Tabel 7.14.1. Shift Share PDRB Kecamatan Ngawen Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

103.378,52

-37.544,51

27.911,74

-9.632,78

4.945,44

802,22

436,11

1.238,33

6.183,77

54.491,15

30.426,91

-1.017,69

29.409,23

83.900,38


164,62

-63,61

7,65

-55,96

108,66

05. Pengadaan Air

123,97

-63,46

13,39

-50,07

73,90

06. Konstruksi

14.989,55

2.289,22

-817,44

1.471,78

16.461,33

07. Perdagangan

92.464,05

-16.037,59

5.327,86

-10.709,74

81.754,31

9.856,17

-561,04

-457,04

-1.018,08

8.838,09

18.795,84

-2.762,84

-62,36

-2.825,20

15.970,64


08. Transportasi dan Pergudangan 09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

93.745,75


3.052,57

-645,39

-184,15

-829,54

2.223,03

11. Jasa Keuangan

8.955,49

1.270,73

903,97

2.174,70

11.130,19

12. Real Estate

4.215,01

-418,26

-84,23

-502,50

3.712,51

847,79

469,37

3,80

473,17

1.320,96


8.769,85

-2.531,91

-23,10

-2.555,01

6.214,84

15. Jasa Pendidikan

5.887,72

11.142,19

-165,55

10.976,64

16.864,36


1.271,99

880,79

-43,70

837,09

2.109,08

17. Jasa Lainnya

5.653,22

-768,60

-156,26

-924,87

4.728,35

31.593,01

17.477,21

355.340,16

13. Jasa Perusahaan

PDRB


337.862,95

(14.115,80)

249

Tabel 7.14.2. Shift Share PDRB Kecamatan Ngawen Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)



(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

43.789,02

-45.006,67

21.126,17

-23.880,49

2.094,79

577,60

855,13

1.432,73

19.908,53 3.527,52

23.081,34

18.580,69

2.262,27

20.842,96

43.924,30 132,43


69,73

55,17

7,54

62,70

05. Pengadaan Air

52,51

-21,70

3,55

-18,16

34,35

6.349,27

1.152,97

-324,52

828,45

7.177,71


39.165,88

7.423,20

5.315,97

12.739,17

51.905,05


4.174,87

2.673,41

-542,37

2.131,04

6.305,92


7.961,53

1.494,44

-469,69

1.024,75

8.986,28


1.293,01

1.978,32

-54,68

1.923,63

3.216,64

11. Jasa Keuangan

3.793,36

300,82

200,01

500,82

4.294,18

12. Real Estate

1.785,39

1.067,08

-3,93

1.063,15

2.848,54

359,11

487,99

6,31

494,30

853,40


3.714,73

-2.432,30

116,86

-2.315,44

1.399,29

15. Jasa Pendidikan

2.493,92

7.246,48

-185,39

7.061,09

9.555,01

538,79

648,83

-96,24

552,59

1.091,38

2.394,59

502,93

-196,28

306,64

2.701,23

28.020,69

24.749,93

167.861,76

13. Jasa Perusahaan


250

143.111,83

(3.270,76)


Tabel 7.15.1. Shift Share PDRB Kecamatan Kunduran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

168.598,19

-61.230,68

-8.406,84

-69.637,52

2.325,73

377,27

38,76

416,03

2.741,76

56.878,11

31.759,74

-3.670,89

28.088,85

84.966,96


174,57

-67,45

3,90

-63,55

111,02

05. Pengadaan Air

187,35

-95,91

19,22

-76,69

110,65

06. Konstruksi

15.765,48

2.407,72

-379,52

2.028,20

17.793,68

07. Perdagangan


98.960,67

38.266,19

-6.637,15

-1.873,27

-8.510,42

29.755,78


5.376,80

-306,06

-447,69

-753,76

4.623,05


7.778,65

-1.143,40

-874,74

-2.018,14

5.760,51


2.139,66

-452,38

-285,18

-737,55

1.402,10

10.509,41

1.491,22

-589,97

901,25

11.410,65

4.946,37

-490,84

-116,95

-607,79

4.338,59

994,89

550,81

-44,80

506,02

1.500,91


8.627,21

-2.490,73

-297,06

-2.787,80

5.839,42

15. Jasa Pendidikan

5.791,96

10.960,97

140,85

11.101,81

16.893,77


1.251,30

866,47

-72,50

793,97

2.045,27

17. Jasa Lainnya

5.561,27

-756,10

-157,23

-913,33

11. Jasa Keuangan 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan

PDRB


335.173,14

(25.256,51)

(17.013,90)

(42.270,41)

4.647,94 292.902,73

251

Tabel 7.15.2. Shift Share PDRB Kecamatan Kunduran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)



(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

71.414,74

-73.400,57

-8.657,97

-82.058,54

985,13

271,63

254,90

526,53

-10.643,80 1.511,66

24.092,40

19.394,61

-40,98

19.353,63

43.446,03 135,70


73,95

58,50

3,26

61,76

05. Pengadaan Air

79,36

-32,80

9,42

-23,37

55,98

6.677,93

1.212,65

-383,59

829,06

7.507,00


16.208,78

3.072,09

-3.750,36

-678,27

15.530,51


2.277,50

1.458,42

-484,46

973,96

3.251,46


3.294,88

618,47

-502,50

115,98

3.410,85

906,31

1.386,67

-42,65

1.344,02

2.250,33

11. Jasa Keuangan

4.451,57

353,01

-382,91

-29,90

4.421,67

12. Real Estate

2.095,18

1.252,23

-90,00

1.162,23

3.257,41

421,42

572,66

-69,78

502,88

924,30


3.654,31

-2.392,74

60,36

-2.332,38

1.321,93

15. Jasa Pendidikan

2.453,35

7.128,62

-303,36

6.825,26

9.278,62

530,03

638,27

-163,97

474,31

1.004,33

2.355,64

494,75

-367,39

127,36


13. Jasa Perusahaan


252

141.972,48

(37.913,53)

(14.911,97)

(52.825,50)

2.483,00 89.146,98


Tabel 7.16.1. Shift Share PDRB Kecamatan Todanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

104.752,09

-38.043,36

-14.626,51

-52.669,87

3.284,48

532,79

-63,35

469,44

3.753,92

11.503,36

6.423,27

-28,67

6.394,60

17.897,96

174,82

-67,55

14,01

-53,54

121,28

87,95

-45,03

6,69

-38,34

49,61

06. Konstruksi

13.037,93

1.991,17

-41,63

1.949,54

14.987,47

07. Perdagangan


52.082,23

21.344,30

-3.702,10

-4.053,66

-7.755,76

13.588,54


2.822,39

-160,66

-336,68

-497,34

2.325,05


4.338,81

-637,77

-529,27

-1.167,04

3.171,77


1.775,36

-375,36

-243,19

-618,55

1.156,81

11. Jasa Keuangan

8.629,36

1.224,45

-1.436,37

-211,91

8.417,45

12. Real Estate

4.061,51

-403,03

-209,90

-612,94

3.448,57

816,91

452,28

-14,74

437,54

1.254,46


6.050,44

-1.746,80

-176,82

-1.923,62

4.126,81

15. Jasa Pendidikan

4.062,02

7.687,15

-11,90

7.675,25

11.737,27

13. Jasa Perusahaan



877,56

607,67

-87,87

519,80

1.397,37

3.900,23

-530,27

-222,09

-752,36

3.147,87

191.519,54

(26.793,15)

(22.061,95)

(48.855,10)

142.664,44

253

Tabel 7.16.2. Shift Share PDRB Kecamatan Todanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha

Nij = Yij. Rn

(1)

(2)

01. Pertanian


(3)

(4)

PBij = Pij + Dij


(5)

(6)

44.370,84

-45.604,66

-10.676,98

-56.281,65


1.391,24

383,61

209,01

592,62

-11.910,80 1.983,86


4.872,59

3.922,48

4.712,51

8.634,99

13.507,57 140,21


74,05

58,59

7,57

66,16

05. Pengadaan Air

37,25

-15,40

3,84

-11,56

25,69

06. Konstruksi

5.522,60

1.002,85

-688,97

313,88

5.836,48

07. Perdagangan

9.041,01

1.713,56

-4.312,81

-2.599,25

6.441,76


1.195,51

765,55

-347,22

418,33

1.613,84


1.837,83

344,98

-184,87

160,11

1.997,94

752,01

1.150,58

-59,04

1.091,54

1.843,55

11. Jasa Keuangan

3.655,22

289,86

-1.427,58

-1.137,72

2.517,51

12. Real Estate

1.720,37

1.028,22

-134,30

893,92

2.614,29

346,03

470,22

-44,54

425,68

771,71


2.562,84

-1.678,08

-210,21

-1.888,29

674,55

15. Jasa Pendidikan

1.720,59

4.999,44

-316,35

4.683,10

6.403,69

371,72

447,63

-118,19

329,44

701,16

1.652,06

346,98

-270,27

76,70

1.728,76


13. Jasa Perusahaan


254

81.123,75

(30.373,60)

(13.858,41)

(44.232,00)

36.891,75


Tabel 8.1

Bobot, Rating, dan Skor dari Faktor Strategis Internal Lapangan Usaha Pertanian Kabupaten Blora

Faktor Strategis Internal

Bobot

Rating

Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

Kekuatan

1,00

1.

Pemakaian bibit unggul .

0,16

2,83

0,47

2,48

2.

Kecukupan pupuk dan obat-obatan.

0,16

2,83

0,47

3.

Pola tanam yang diterapkan.

0,15

2,49

0,36

4.

Tingkat Kesuburan lahan pertanian.

0,14

2,34

0,32

5.

Tingkat ketrampilan petani.

0,13

2,30

0,31

6.

Tehnologi pertanian yang digunakan.

0,13

2,23

0,29

7.

Tingkat profitabilitas (keuntungan) yang diperoleh.

0,13

2,15

0,27

Kelemahan

1,00

1.

Ketersediaan air dan sarana irigasi.

0,21

2,89

0,61

2.

Intensitas serangan hama (OPT).

0,18

2,42

0,43

3.

Kesulitan modal usaha.

0,17

2,34

0,40

4.

Penyusutan hasil produksi.

0,16

2,15

0,34

5.

Kesulitan tenaga kerja.

0,16

2,21

0,36

6.

Tingkat manajemen usaha pertanian.

0,12

1,68

0,21


2,34

255

Tabel 8.2

Bobot, Rating, dan Skor dari Faktor Strategis Eksternal Lapangan Usaha Pertanian Kabupaten Blora

256

Faktor Strategis Eksternal

Bobot

Rating

Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

Peluang

1,00

1.

Kemudahan memasarkan hasil produksi.

0,22

2,68

0,60

2,43

2.

Penyuluhan/pembinaan dari dinas terkait yang intensif.

0,21

2,57

0,55

3.

Peranan dan kerjasama dalam kelompok usaha tani.

0,21

2,49

0,52

4.

Peraturan dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan.

0,18

2,21

0,40

5.

Tingkat harga jual hasil produksi.

0,17

2,09

0,36

Ancaman

1,00

1.

Pengaruh iklim/musim.

0,17

3,25

0,54

2.

Meningkatnya harga bibit, pupuk dan obat-obatan.

0,14

2,74

0,38

3.

Persaingan usaha / pasar bebas.

0,13

2,43

0,30

4.

Adanya produk import hasil pertanian

0,13

2,43

0,30

5.

Kelangkaan bibit, pupuk atau obat-obatan

0,12

2,38

0,29

6.

Kesulitan akses lembaga permodalan (bank, koperasi, dll).

0,11

2,17

0,24

7.

Banyaknya tengkulak/penebas.

0,11

2,11

0,23

8.

Tingkat kelayakan infrastruktur jalan dan sarana transportasi.

0,10

1,98

0,20


Tabel 9.1

Bobot, Rating, dan Skor dari Faktor Strategis Internal Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Blora


Bobot

Rating

Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

Kekuatan

1,00

2,10

1. Tingkat profitabilitas (keuntungan) yang diperoleh.

0,21

2,57

0,53

2. Kecukupan tenaga kerja yang digunakan.

0,18

2,26

0,42

3. Area pertambangan/penggalian yang luas.

0,17

2,09

0,35

4. Sumber bahan tambang/galian yg melimpah.

0,16

1,96

0,31

5. Kemudahan memperoleh peralatan yang diperlukan.

0,16

1,91

0,30

6. Pola manajemen pengusahaan.

0,12

1,52

0,19

Kelemahan

1,00

2,53

1. Tehnologi yang digunakan

0,29

2,87

0,83

2. Modal yang digunakan

0,27

2,70

0,73

0,23

2,26

0,51

0,21

2,13

0,46

3.

Jarak dari lokasi tambang/galian ke sarana transportasi yang jauh

4. Sumberdaya alam tidak bisa diperbaharui


257

Tabel 9.2

Bobot, Rating, dan Skor dari Faktor Strategis Eksternal Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Blora

Bobot

Rating

Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

Peluang

1,00

1.

Besarnya Permintaan hasil produksi

0,17

2,52

0,43

2.

Kemudahan pemasaran hasil produksi

0,16

2,43

0,40

3.

Tingkat harga jual hasil produksi

0,15

2,30

0,36

4.

Peranan kerjasama kemitraan usaha

0,14

2,04

0,28

5.

Peraturan dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan

0,13

1,91

0,25

6.

Pembinaan dari dinas terkait

0,13

1,87

0,23

7.

Persaingan usaha sejenis / pasar bebas

0,12

1,83

0,22

2,16

Ancaman

0,83

1.

Kerusakan lingkungan

0,23

2,52

0,57

2.

Kesulitan akses koperasi, dll).

0,22

2,43

0,53

3.

Tingkat kelayakan infrastruktur jalan.

0,21

2,30

0,48

4.

Hambatan/protes masyarakat sekitar perusahaan/usaha. Peraturan dan kebijakan pemerintah yang merugikan.

0,18

1,96

0,34

0,17

1,91

0,33

5.

258


lembaga

permodalan

(bank,

1,92


Tabel 10.1

Bobot, Rating, dan Skor dari Faktor Strategis Internal Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Blora


Bobot

Rating

Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

Kekuatan

1,00

2,55

1. Ketersediaan bahan baku

0,24

3,03

0,73

2. Ketersediaan tenaga kerja terampil

0,22

2,71

0,59

3. Keuntungan yang akan diperoleh

0,18

2,31

0,43

4. Teknologi yang digunakan

0,18

2,29

0,42

Dukungan masyarakat sekitar tempat usaha yang 5. kondusif

0,18

2,23

0,40

Kelemahan

1,00

Pengadaan riset/penelitian dan pengembangan masih kurang

0,22

2,49

0,54

2. Managemen perusahaan belum modern

0,20

2,31

0,47

3. Kreasi dan inovasi produk masih rendah

0,20

2,26

0,45

4. Besarnya modal yang dibutuhkan

0,19

2,20

0,42

5. Tenaga kerja ahli terbatas

0,19

2,17

0,41

1.


2,29

259

Tabel 10.2

Bobot, Rating, dan Skor dari Faktor Strategis Eksternal Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Blora


Bobot

Rating

Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

Peluang

1,76

1. Peluang pasar domestik dan antar daerah

0,22

2,17

0,47

2. Meningkatnya kebutuhan masyarakat

0,20

1,97

0,39

3. Perkembangan ekonomi masyarakat

0,20

1,97

0,39

4. Kebijakan pemerintah yang menguntungkan

0,15

1,49

0,22

5. Kerjasama dan kemitraan antar perusahaan/lembaga

0,14

1,37

0,19

6. Penyuluhan/pembinaan dari dinas terkait

0,11

1,06

0,11

Ancaman

260

1,00

1,00

2,26

1. Harga bahan baku yang terus naik

0,23

2,60

0,61

2. Persaingan usaha sejenis / pasar bebas

0,21

2,37

0,51

3. Bahan baku yang terus menipis

0,20

2,20

0,44

4. Kelayakan infrastruktur terutama jalan

0,20

2,17

0,42

5. Isu kerusakan lingkungan

0,16

1,77

0,28


Tabel 11.1

Bobot, Rating, dan Skor dari Faktor Strategis Internal Wilayah Kecamatan Kabupaten Blora

1. 2.


Bobot

Rating

Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

Kekuatan

1,00

Kerjasama yang baik aparatur dengan masyarakat dalam pembangunan. Pengutamaan kepentingan masyarakat dan

0,12

3,08

0,36

2,62

0,11

2,77

0,29

pemberdayaan ekonomi UMKM. 3.

Jumlah penduduk yang relatif besar.

0,10

2,69

0,28

4.

Adanya pembinaan dan pelatihan ketrampilan pelaku usaha UMKM.

0,10

2,69

0,28

5.

Kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan dan desa yang memadai.

0,10

2,62

0,26

6.

Keberadaan wilayah kecamatan di jalur strategis.

0,10

2,62

0,26

7.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan wilayah.

0,09

2,46

0,23

8.

Pengembangan hasil komoditi sumber daya lokal.

0,09

2,46

0,23

9.

Terdapatnya sumber daya alam yang menonjol seperti lahan subur atau air yang cukup atau bahan mineral/tambang.

0,09

2,31

0,20

0,09

2,31

0,20

10. Upaya promosi komoditi unggulan yang intensif.


261

Tabel 11.1 Lanjutan Kelemahan

1,00

2,35

1. Adanya provokasi yang memicu konflik vertikal atau horizontal.

0,13

3,08

0,41

2. Kurang tanggapnya instansi terkait dalam kendala usaha termasuk wabah dan 3. menghadapi Kelangkaan bahan baku atau bahan penunjang

0,11

2,54

0,28

0,11

2,54

0,28

4. Tingkat pendidikan penduduk yang relatif masih rendah. 5. Kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal.

0,10

2,23

0,22

0,10

2,23

0,22

6. Anggaran pendapatan kecamatan yang relatif rendah.

0,10

2,23

0,22

7. Sumber PAD yang belum tergali optimal.

0,10

2,23

0,22

8. Peran aparatur pemerintah yang belum optimal.

0,09

2,00

0,17

9. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam.

0,09

2,00

0,17

10. Kondisi infrastruktur jalan dan transportasi yang kurang memadai.

0,09

2,00

0,17

kegiatan produksi.

262


Tabel 11.2 Bobot, Rating, dan Skor dari Faktor Strategis Eksternal Wilayah Kecamatan Kabupaten Blora


Bobot

Rating

Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

Peluang

1,00

2,75

1. Tekad pemerintah untuk memajukan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan cukup tinggi.

0,15

3,23

0,48

2. Peraturan pemerintah daerah dan pusat yang 3. menguntungkan. Kemudahan pemasaran hasil produk komoditi.

0,14

3,00

0,41

0,13

2,85

0,37

4. Kemudahan akses permodalan

0,13

2,85

0,37

5. Perkembangan harga komoditi.

0,12

2,62

0,32

6. Keuletan masyarakat yang cukup tinggi.

0,12

2,62

0,32

7. Upaya peningkatan ketrampilan cukup intensif.

0,11

2,38

0,26

8. Adanya kerjasama antar kecamatan dan antar pelaku usaha dalam pengembangan komoditi unggulan.

0,10

2,15

0,21


263

Tabel 11.2 Lanjutan Ancaman

264

1,00

2,63

1. Pengaruh iklim/musim yang kurang baik.

0,14

3,15

0,43

2. Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi memerlukan biaya yang besar.

0,13

3,00

0,39

3. Mengubah pola pikir dan budaya kerja masyarakat agar lebih maju dan terbuka.

0,13

2,92

0,37

4. Penggalian potensi SDA memerlukan biaya yang besar.

0,12

2,85

0,35

5. Kelemahan sistem informasi pasar.

0,11

2,54

0,28

6. Komoditas unggulan memerlukan SDM yang terampil.

0,10

2,38

0,25

7. Kurang terimplementasinya program pengembangan ekonomi pemerintah

0,10

2,31

0,23

8. Persaingan usaha komoditi unggulan yang ketat.

0,09

2,08

0,19

9. Kesalahan/penyimpangan penyaluran bantuan pemerintah.

0,08

1,77

0,14


ANALISIS INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN BLORA TAHUN 2015

Recommend Documents