Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Di SMP Negeri 2 Batu

Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, Nomor 1 Januari 2013,26-34 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615

Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Di SMP Negeri 2 Batu Martinus Tanggela Email: [email protected] Abstract: The trend of thinking about education suggests that, educational paradigm based on standards were discussed more and more, acknowledged and appreciated. This trend started from the realization that education need a reference of quality for each of the organizers and the educational unit which is called the National Education Standards (SNP). Indicator of education quality obtained through the filled based on eight ational Education Standards (SNP). Management of facilities and infrastructure were declare based on policy from Permendiknas No.19 in 2007. Based on the previous research has found many gaps related with this context. However, there was no studies have evaluated the mechanism of facilities and infrastructure as a whole and systematically according to grant theory. These mechanisms include the supply, distribution, use and maintenance, inventory, and elimination of school facilities and infrastructure (Bafadal, 2008:7). The purpose of this paper: (1) to describe the implementation of procurement policy and the distribution of school facilities and infrastructure in SMP Negeri 2 Batu, (2) to describe the use of policy implementation and maintenance of school facilities and infrastructure in SMP Negeri 2 Batu, and (3) to describe the implementation of policies inventory and the elimination of school facilities and infrastructure in SMP Negeri 2 Batu. Keywords: trend of thinking, educational policy, infrastructure Abstrak: Kecenderungan berpikir tentang pendidikan menunjukkan bahwa, paradigma pendidikan berdasarkan standar dibahas lebih dan lebih, diakui dan dihargai. Tren ini dimulai dari kesadaran bahwa pendidikan membutuhkan referensi kualitas untuk setiap penyelenggara dan satuan pendidikan yang disebut Standar Nasional Pendidikan (SNP). Indikator mutu pendidikan yang diperoleh melalui diisi berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pengelolaan sarana dan prasarana yang menyatakan berdasarkan kebijakan dari Permendiknas No.19 tahun 2007. Berdasarkan penelitian sebelumnya telah menemukan banyak celah yang berhubungan dengan konteks ini. Namun, tidak ada studi telah mengevaluasi mekanisme sarana dan prasarana secara keseluruhan dan sistematis sesuai untuk memberikan teori. Mekanisme ini termasuk pasokan, distribusi, penggunaan dan pemeliharaan, persediaan, dan penghapusan sarana dan prasarana (Bafadal, 2008:7) sekolah. Tujuan dari makalah ini: (1) mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu, (2) untuk menggambarkan penggunaan implementasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah kebijakan di SMP Negeri 2 Batu, dan (3) mendeskripsikan pelaksanaan inventarisasi kebijakan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu. Katakunci: kecenderungan berpikir, kebijakan pendidikan, sarana dan prasarana

Era persaingan globalmenuntut pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan yang mampu mem-bawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan. Pendidikan adalah salah satu sistem dalam masyarakat yang mempunyai peran signifikan dalam memberikan alternatif solusi bagi persoalan sosial kemasyarakatan. Kemajuan dalam pengelolaan pendi-dikan juga merupakan indikator kemampuan dan komitmen suatu negara dalam menjamin kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien harus menjadi komitmen bersama dalam segala upaya peningkatan kualitas pendidikan. Sehubungan dengan upaya terse-but, berbagai kecenderungan (trend) atau arah mutakhir pemikiran tentang pendidikan menunjukkan bahwa para-digma pendidikan berbasis standar (standard based education) semakin banyak dibicarakan, diakui dan diap-resiasi oleh berbagai kalangan. Hal itu akan semakin terasa bagi sejumlah kalangan yang menggeluti dunia pendidikan, baik akademisi pendidi-kan maupun pengelola dan penyelenggara pendidikan. Dalam konteks globalisasi dan inter26


nasionalisasi yang semakin menguat, paradigma pendidikan berbasis standar telah banyak dipakai atau diterapkan oleh berbagai negara (Saukah, 2010). Kecenderungan ini berawal dari kesadaran bahwa diperlukan suatu acuan dasar atau rujuk mutu (bench-mark) bagi setiap penyelenggara dan satuan pendidikan. Acuan tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyeleng-garaan pendidikan di wilayah hukum NKRI dan kemudian dikenal sebagai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ruang lingkup SNP mencakup delapan kriteria, yakni: 1) Standar Isi; 2) Standar Proses; 3) Standar Kom-petensi Lulusan; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan; dan 8) Standar Penilaian Pendidikan. SNP dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.Selain itu, SNP juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dalam hal pengelolaan pendidikan dibidang sarana dan prasarana sekolah, Penjelasan PP No. 19 tahun 2005 menyebutkan bahwa SNP dijadikan pedoman untuk mewujudkan ketersedian sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkem-bangnya potensi siswa secara optimal. Untuk itu, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana sekolahmeliputi pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi, serta penghapusan sarana dan pra-sarana sekolah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.Indikator-nyanampak dari kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip teoritis dan administratif sesuai Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan. Metode Penelitian Penelitian menggunakan pendeka-tan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Data primer diperoleh dari keterangan reponden yaitu: 1) Kepala SMP Negeri 2 Batu; 2) Wakil Kepala SMP Negeri 2 Batu; 3) guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Batu; dan 4) Kepala Dinas Pendidi-kan Kota Batu. Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling. Data primer diperoleh dengan metode wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari hasil observasi partisipan, dan dokumentasi.Keabsahan data diperoleh melalui pengecekan terhadap kriteria credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Analisis data dilakukan dengan menggunakan interactive model of analysis dari Miles dan Huberman Hasil dan Pembahasan Bagian ini akan mengulas tentang pengelolaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu mencakup pengadaan, distribusi, pemakaian, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Sebagai pengantar akan disajikan ulasan berkaitan dengan perencanaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu. 1. Perencanaan Sarana dan Prasa-rana di SMP Negeri 2 Batu Perencanaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu secara administratif tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS-1) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS-2).RKAS-1 disebut juga sebagai Rencana Stra-tegis (RENSTRA), sedangkan RKAS-2 disebut sebagai Rencana Operasional (RENOP). Pada dasarnya RKAS-1 memuat program-program strategis sekolah dalam kurun empat tahun.Sementara itu, RKAS-2 merupakan penjabaran dari RKAS-1 dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional dalam periode satu tahun.Artinya, ketercapaian tujuan RKAS-1 adalah fungsi dari tercapaiannya tujuan RKAS-2. Proses penyusunan RKAS-1 dan RKAS-2 di SMP Negeri 2 Batu melibatkan semua komponen sekolah termasuk Komite Sekolah serta diketahui dan/atau disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. RKAS-1 dan RKAS-2 SMP Negeri 2 Batu secara substansial mengarah pada pencapaian atau pemenuhan terhadap kriteria-kriteria yang ada dalam delapan SNP berdasarkan PP No. 19 tahun 2005. Adapun isi dari RKAS-1 mencakup, antara lain: 1) analisis lingkungan strategis; 2) analisis kondisi pendidikan saat ini; 3) analisis kondisi pendidikan di masa yang akan datang; 4) identifikasi 27


tantangan nyata yaitu kesenjangan antara kondisi pendidikan saat ini dengan kondisi pendidikan yang akan datang; 5) visi dan misi sekolah; 6) tujuan sekolah dalam empat tahun; 7) strategi pelaksanaan atau pencapaian; 8) hasil yang diharapkan; 9) supervisi, monitoring, dan evaluasi; dan 10) pembiayaan. Sementara RKAS-2 yang merupakan penjabaran dari RKAS-1 mencakup, antara lain: 1) analisis lingkungan operasional sekolah; 2) analisis kondisi pendidikan saat ini dan satu tahun yang akan datang; 3) identifikasi tantangan nyata satu tahun kedepan; 4) tujuan situasional sasaran; 5) identifikasi urusan-urusan sekolah untuk mencapai setiap sasaran; 6) analisis SWOT; 7) alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan; 8) rencana program kerja dan rencana kegiatan; 9) supervisi, monitoring, evaluasi dan akreditasi internal sekolah; dan 10) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RKAS-1 dan RKAS-2 SMP Negeri 2 Batu dapat dipandang sebagai kebijakan sekolah tentang arah pengelolaan pendidikan secara keseluruhan di SMP Negeri 2 Batu. Demikian halnya dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang didalamnya mencakup aspek perencanaan. SMP Negeri 2 Batu melalui serangkaian tahapan untuk dapat menghasilkan perencanaan dibidang sarana dan prasarana sekolah. Secara umum tahapan-tahapan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: a. Tahap analisis kebutuhan berdasarkan analisis lingkungan strategis; pada tahap ini sekolah mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap kondisi pendidikan secara umum. Faktor-faktor tersebut juga akan menentukan letak dan peran pendidikan, khususnya SMP Negeri 2 Batu. Kesenjangan antara kondisi pendidikan saat ini dengan dengan kondisi pendidikan masa depan yang diharapkan, akan mengidentifikasi sejumlah kebutuhan menuju pencapaian tujuan kebijakan. b. Tahap formulasi kebutuhan dalam bentuk master plan dan penetapan skala prioritas; pada tahap ini, kebutuhan yang telah diidentifikasi dituangkan dalam bentuk master plansekolah (RKAS-1). Berdasarkan master plan tersebut, dibuat sejumlah prioritas yang kemudian dituangkan dalam bentuk RKAS-2 atau Rencana Operasional. c. Tahap pengorganisasian perencanaan kedalam aksi nyata, tahapan ini adalah realisasi dari sejumlah perencanaan kedalam kegiatan-kegiatan yang tentu akan membutuhkan mobilisasi sumber daya pendidikan. 2. Pengadaan Sarana dan Prasa-rana di SMP Negeri 2 Batu Pengadaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu dise-suaikan dengan kerangka perencanaan yang tertuang dalam RKAS-1 dan RKAS-2. Artinya, pengadaan sarana dan prasarana didasarkan pada master plan (RKAS-1).Adapun prioritas pengadaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu adalah perangkat pembelajaran berbasis TIK dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Pengadaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu, secara umum masih sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah c.q. Dinas Pendidikan Kota Batu. Dalam hal ini sekolah hanya dapat mengajukan proposal sesuai kebutuhan aktual sekolah ke Pemerintah, dan kemudian menunggu tindak lanjutnya. Kondisi ini sangat umum terjadi di beberapa sekolah, meski sesungguhnya otonomi telah diberikan melalui program Manajemen Berbasis Sekolah, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa Kepala Sekolah seringkali mengalami ketakutan untuk membuat kebijakan. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh sekolah itu sendiri, namun pihak dinas juga mempunyai andil terkait dengan apa yang terjadi di sekolah. Jika diibaratkan maka dalam kondisi ini SMP Negeri 2 Batu seperti berada pada posisi “wait and see”. Istilah ini mungkin saja berlebihan, akan tetapi pemahaman ini bisa terbentuk karena 100% anggaran pengelolaan pendidikan (direct cost) di SMP Negeri 2 Batu bersumber dari Pemerintah. Ironisnya, status sebagai “Sekolah Gratis” seolah menjadi kerangkeng bagi sekolah untuk mendapatkan dana dari sumber lain terutama dari masyarakat Informasi yang dipaparakan sebagaimana sebelum ini dapat diringkasakan dalam sebuah diagram, hal ini dapat memudahkan untuk mengetahui prosedur yang ditetapkan. Adapun prosedur pengadaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu dapat dilihat pada Gambar 1. 28


Gambar 1. Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah di SMP Negeri 2 Batu Sebagaimana Gambar 1, alokasi anggaran dari Pemerintah berasal dari DAU dan DAK. Pengelolaan terhadap anggaran tersebut dapat bersifat swakelola oleh SMP Negeri 2 Batu, ataupun melalui mekanisme tender di Dinas Pendidikan Kota Batu. Dalam hal pengelolaan anggaran yang bersifat swakelola (DAU dalam bentuk block grand), SMP Negeri 2 Batu diberi kesempatan untuk mengadakan sarana dan prasarana sekolah secara mandiri sesuai spesifikasi dalam Petunjuk Teknis dari Peme-rintah. Sementara pengelolaan anggaran dari DAK dilakukan oleh konsorsium pemenang tender sehingga SMP Negeri 2 Batu tinggal menerima sarana dan prasarana. Kedua pola pembiayaan pendidikan tersebut pada dasarnya sudah memfasilitasi dan memberi kesempa-tan bagi sekolah untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarananya. Istilah “memfasilitasi” merujuk pada pola pembiayaan melalui mekanisme tender sehingga melibatkan konsorsium pemenang dalam pengelolaan dana. Sementara istilah “memberi kesempatan” merujuk pada pola pembiayaan yang bersifat swakelola. Hal ini sesuai dengan tuntutan administratif dalam kebijakan Peme-rintah dalam aspek pengelolaan pendidikan termasuk sarana dan prasarana sekolah.Dengan demikian, kebijakan Permendiknas No. 19 tahun 2007 dalam konteks pengadaan sarana dan prasarana sekolah telah terimplementasi dengan relatif baik. Terminologi “relatif” dalam kesim-pulan tersebut merujuk pada pola pembiayaan dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Pola pembiayaan dengan mekanisme swakelola lebih memberi kesempatan kepada sekolah untuk mandiri dan leluasa dalam melakukan inovasi dan improvisasi sesuai prioritas kebutuhan akan sarana dan prasarana. Pada kenyataannya, sekolahlah yang meng-gunakan dan yang mengetahui kebutuhan akan sarana dan prasarana, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhiran, terutama sarana dan prasarana yang erat kaitannya secara langsung dengan proses pembelajaran (Rohiat, 2009). Sementara itu, pola pembiayaan melalui mekanisme tender tentu saja juga mempertimbangkan kebutuhan sekolah. Pengelolaan dana oleh konsorsium pemenang tender akan didasari oleh petunjuk teknis. Namun, prosesnya menjadi kurang efisien sebab harus melalui tahapan birokratis yang pada akhirnya memperlamban proses itu sendiri. Indikator penyeder-hanaan birokrasi menjadi tidak tercapai. Adakalanya tahapan-tahapan birokratis yang demikian akan mem-beri peluang bagi penyelewengan. Lamanya proses birokratis dalam regulasi kebijakan dapat mengabaikan sekolah dengan kebutuhan aktualnya. 3. Distribusi Sarana dan Prasa-rana di SMP Negeri 2 Batu Pembahasan tentang distribusi sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu mencakup dua hal pokok, yaitu: distribusi anggaran sarana dan prasarana sekolah dari Pemerintah ke sekolah; 29


dan distribusi sarana dan prasarana sekolah ke unit-unit yang membutuhkan di lingkungan SMP Negeri 2 Batu. Pada tataran teknis, sistem pendis-tribusian dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: sistem langsung dan sistem tidak langsung. Distribusi langsung dalam konteks anggaran sarana dan prasarana sekolah berarti bahwa anggaran yang telah dialokasikan langsung diserahkan ke sekolah untuk dikelola (swakelola).Sementara distribusi tidak langsung berarti pengelolaan anggaran dilakukan melalui mekanisme tender terlebih dahulu.Selanjutnya, konsorsium pemenang tender yang mengelola anggaran dan sekolah tinggal menerima sarana dan prasarana. Selanjutnya dalam hal dimana sarana dan prasarana telah diterima oleh sekolah, distribusi dapat dilaku-kan secara langsung maupun tidak langsung. Menggunakan sistem distribusi langsung berarti sarana dan prasarana sekolah yang sudah diterima dan diinventarisasikan langsung disalurkan ke unitunit atau personel-personel sekolah yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan. Sebaliknya, sistem distribusi tidak langsung berarti sarana dan prasarana sekolah yang sudah diterima dan diinventarisasikan tidak secara langsung disalurkan, melainkan harus disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan secara teratur. Distribusi anggaran sarana dan pra-sarana sekolah tidak dapat dilepaskan dari proses penetapan sekolah yang akan menerima bantuan. Gambar 1 tentang Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah di SMP Negeri 2 Batu, menunjukkan adanya meka-nisme verifikasi dalam proses tersebut. Verifikasi dimaksudkan untuk menilai kelayakan proposal yang diajukan sekolah berdasarkan fakta kebutuhan di lapangan.Kegiatan ini terutama dilakukan untuk pemba-ngunan prasarana fisik, seperti reha-bilitasi gedung, pembangunan RKB dan prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Batu mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat. Atas usulan dari Pemerintah Daerah Kota Batu c.q Dinas Pendidikan Kota Batu, Pemerintah Pusat menganggarkan dan mendistri-busikan sejumlah dana. Distribusi dana tersebut dilakukan secara langsung (DAU dalam bentuk block grand) ke rekening sekolah, maupun tidak langsung yaitu melalui Dinas Pendidikan Kota Batu (DAK). Dana yang didistribusikan langsung ke sekolah disertai dengan Petunjuk Teknis yang mengatur tentang pengelolaannya (swakelola). Sementara dana yang didistribusikan melalui DAK akan melalui mekanisme tender di Dinas Pendidikan Kota Batu. Konsorsium pemenang tenderlah yang mengelola dana tersebut dan kemudian mendistribusikan sarana dan prasarana jadi ke sekolah. Dalam hal distribusi anggaran, Dinas Pendidikan Kota Batu menghadapi beberapa kendala yang tentunya juga berimbas pada SMP Negeri 2 Batu.Salah satunya adalah penetapan mata anggaran oleh Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah Kota Batu c.q Dinas Pendidikan Kota Batu.Kendala ini berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan aktual sekolah. Sementara itu, distribusi sarana dan prasarana di lingkungan SMP Negeri 2 Batu pada umumnya dilakukan secara langsung. Artinya, setiap ada penambahan sarana dan prasarana baru akan langsung diserahkan ke unit-unit sekolah yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. 4. Pemakaian Sarana dan Prasa-rana di SMP Negeri 2 Batu Pemakaian sarana dan prasarana sekolah juga erat kaitannya dengan penataannya.Sarana dan prasarana sekolah yang lengkap belum menjamin efektivitas dan efisiensi pemakaiannya tanpa diiringi dengan penataan yang baik. Hal ini untuk mencegah penghamburan tenaga dan waktu pemakainya. Kriteria tata ruang sarana dan prasarana sekolah mengacu pada Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Sekalipun demikian, kriteria-kriteria tersebut hanya mengatur penataan sarana dan prasarana sekolah secara makro, antara lain: a. Letak SMP/MTs harus berada pada jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km dan melalui lintasan yang tidak membahayakan. b. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses penyelamatan dalam keadaan darurat. c. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api. d. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan, seperti pencemaran air, kebisingan, pencemaran udara dan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam PERDA tentang Rencana Tata Ruang 30


Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat. Dalam konteks SMP Negeri 2 Batu, kriteria-kriteria tersebut telah terpe-nuhi dengan baik.Pada umumnya siswa-siswanya adalah warga sekitar sehingga relatif berdekatan dengan lokasi SMP Negeri 2 Batu.Demikian juga dengan kriteria 2) dan 3) dimana lahan SMP Negeri 2 Batu dapat dikategorikan aman dari bahaya dan memiliki tingkat kemiringan kurang dari 15%.Sementara keterpenuhan kriteria 4) dibuktikan dengan sertifikat hak pakai No. 27 tahun 1984 dari Kantor Agraria. Pemakaian sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu belum memiliki Standard Operational Procedure (SOP) dan administrasinya belum terintegrasi secara digital (Teknologi Informasi).Hal ini berarti bahwa prosedur dan administrasi pemakaian sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu masih konvensional, baik dari segi prosedur maupun administrasinya. Pertama, pemakaian sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu belum dikelola oleh pengelola khusus, misalnya Laboran untuk laboratorium dan Pustakawan untuk perpustakaan. Pengelolaan masih dibebankan pada guru-guru terkait yang merangkap sebagai Penanggung Jawab Ruang (PJR). Keterbatasan dana menjadi penyebab utama bagi sekolah dalam upaya menyediakan tenaga kependidikan khusus untuk mengelola sarana dan prasarana. Keadaan ini berdampak pada kinerja guru baik dalam tugasnya sebagai pendidik maupun sebagai Penanggung Jawab Ruang (PJR).Hal ini karena keterbatasan tenaga dan waktu bagi guru dalam melaksanakan tugas.Akhirnya, tugas sebagai pengelola sarana dan prasarana seolah hanya sekedar “side job” bagi guru.Kecenderungan ini dapat menjadi kendala bagi efektivitas dan efisiensi pengelolaan, serta dapatberimbas pada produktivitas sarana dan prasarana sekolah. Kedua, pemakaian sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu ditinjau dari aspek adminis-trasinya.Administrasi pemakaian sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu masih konvensional sebab belum tersedia Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) berbasis Teknologi Informasi (TI).Padahal fasilitas ini dapat memberikan pelaya-nan yang mudah dan cepat dalam pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah. 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasa-rana di SMP Negeri 2 Batu Dalam konteks SMP Negeri 2 Batu, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan secara rutin, ber-kala dan incidental. Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu ada kecenderungan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu bergantung pada ketersediaan dana. Kenyataan ini memang tidak dapat dipungkiri sebab pada hakikatnya semua aktivitas pengelolaan pendidikan membutuhkan mobilisasi sumber daya, baik manusia maupun finansial. Sumber dan jumlah dana yang terbatas mengharuskan SMP Negeri 2 Batu untuk menjaga efisiensi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Adakalanya pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi terhambat manakala ketersediaan dana tidak mencukupi Disisi lain, sekolah hanya mengharapkan dana dari Pemerintah. Selain itu, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah kadang kala terkendala oleh regulasi kebijakan. Misalnya, pada 2012 sekolah-sekolah di Kota Batu (termasuk SMP Negeri 2 Batu) tidak dapat melakukan rehab ringan sebab Pemerintah hanya menganggarkan untuk rehab berat.Dengan demikian, kegiatan pemeliharaan menjadi tertunda dan tentu saja dapat menambah tingkat kerusakan.Jika saja hal ini tidak terjadi maka efisiensi pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dapat terjamin. Pemerintah juga menetapkan krite-ria khususdalam hal pemeliharaan prasarana sekolah seperti bentuk rehabilitasi gedung. Bantuan rehab berat hanya akan diberikan ketika kerusakan mencapai >65%. Sementara untuk kerusakan dibawah itu (<65%) dikategorikan sebagai rehab ringan. Idealnya pemeliharaan dimulai daripemakaian sarana dan prasarana sekolah. Artinya, pemakaian dengan cara hati-hati secara tidak langsung merupakan tindakan pemeliharaan itu sendiri. Hal ini terutama dalam pemakaian sarana laboratorium.Oleh kerena itu, keterbatasan SMP Negeri 2 Batu yang dalam hal ini belum memiliki pengelola khusus menjadi kendala bagi efektivitas pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.Hal ini karena pemeliharaan yang bersifat khusus harusdilakukan oleh pengelola yang mempunyai keahlian sesuai denganjenis sarana dan prasarana sekolah yang dimaksud. 31


6. Inventarisasi Sarana dan Prasa-rana di SMP Negeri 2 Batu Ada tiga kegiatan utama dalam proses inventarisasi, yakni: pencatatan, pemberian kode (coding) dan pelaporan. Ketiga kegiatan tersebut berkaitan erat dengan administrasi sekolah.Kegiatan pencatatan dilakukan penanggung jawab sarana dan prasarana dalam buku inventaris sekolah maupun ruangan.Pemberian kode (coding) dilakukan pada sarana dan prasarana. Sementara, pelaporan merupakan bagian dari mekanisme pertanggung jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi prosesproses pengelolaan selanjutnya. Dengan demikian, ketiga kegiatan tersebut berada pada pola hirarkis dimana satu sama lain saling berkaitan. Hasil inventarisasi menjadi bahan bagi SMP Negeri 2 Batu dalam analisis kebutuhan akan sarana dan prasarana. Kendala yang dihadapi dalam proses inventarisasi adalah keterlambatan pengembalian Blanko Isian oleh Penanggung Jawab Ruang (PJR) ke Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana. Blanko Isian adalah instrumen inventarisasi yang harus diisi oleh masing-masing Penanggung Jawab Ruang (PJ) sesuai keberadaan dan keadaan sarana dan prasarana sekolah di setiap tahun.Kendala ini terjadi karena Penanggung Jawab Ruang (PJR) harus membagi waktu dan tenaga untuk tugasnya sebagai pendidik dan sebagai pengelola sarana dan prasarana sekolah.Padahal Blanko Isian inilah yang digunakan sebagai dasar bagi sekolah untuk melaporkan keberadaan dan keadaan sarana dan prasarana ke Pemerintah. Meskipun demikian, secara umum kegiatan evaluatif terhadap kebera-daan dan keadaan sarana dan prasarana sekolah melalui kegiatan inventarisasi telah berjalan dengan baik. Namun, masih diperlukan upaya penyempurnaan sehingga pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, khususnya dalam konteks inventarisasi dapat menunjukkan kinerja yang lebih optimal lagi.Dengan kata lain, kriteria evaluasi (melalui inventarisasi) dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007.2) telah terimplementasi dengan relatif baik di SMP Negeri 2 Batu. 7. Penghapusan Sarana dan Prasa-rana di SMP Negeri 2 Batu Secara operasional penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang bertujuan untuk meniadakan sarana dan prasarana sekolah dari daftar inventaris. Hal ini dilakukan kerena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana mestinya terutama bagi kepentingan proses pendidikan di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana harus dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Artinya, penghapusan sebagai salah satu fungsi pengelolaan sarana dan prasarana sekolah harus dilakukan atas dasar kriteria-kriteria normatif tertentu. Disamping itu, harus dipastikan bahwa tujuan kegiatan penghapusan sarana dan prasarana sekolah semata adalah untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam kaitan itu, penghapusan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu terikat pada kriteria-kriteria normatif yang ditetapkan oleh Pemerintah c.q Dinas Pendidikan Kota Batu.Kriteria yang dimaksud adalah bahwa penghapusan dilakukan dengan mekanisme penyusutan nilai sarana dan prasarana sekolah sebesar 10% dari nilai awal pada setiap tahun. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu tertentu nilai sarana dan prasarana sekolah akan habis. Dengan demikian sarana dan prasarana sekolah tersebut bilamana perlu dapat diusulkan untuk ditiadakan. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua sarana dan prasarana yang telah terinventrisir dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kota Batu. Dalam hal dimana sarana dan prasarana sekolah tersebut tidak memerlukan tindakan penghapusan maka secara otomatis akan menjadi milik SMP Negeri Batu. Namun demikian sarana dan prasarana tersebut tetap harus digunakan untuk kepentingan proses pendidikan di sekolah. Nampaknya pilihan inilah yang berlaku di SMP Negeri 2 Batu. Dalam konteks tersebut ada kecenderungan untuk mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah dengan lebih optimal. Kecenderungan ini didukung oleh kenyataan belum adanya sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu yang urgen untuk ditiadakan.Semua sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu masih layak untuk diberdayakan bagi kepentingan sekolah.

32


Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengadaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu didasari oleh perencanaan dalam RKAS-1 (Master Plan) dan RKAS-2 (Rencana Operasional). SMP Negeri 2 Batu memprioritaskan pengadaan empat RKB dan perangkat pembelajaran berbasis TIK. Pengadaan sarana dan prasarana sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah. 2. Aspek pendistribusian mencakup distribusi anggaran dan distribusi sarana dan prasarana. Distribusi anggaran dapat bersifat swakelola atau melalui tender. Distribusi sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu dilakukan dengan sistem langsung. 3. Pemakaian sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu belum memiliki SOP dan administrasinya belum terintegrasi secara digital. Pemakaian dikelola secara konvensional dan belum memiliki penge-lola khusus sehingga mengurangi tingkat efektivitas, efisiensi dan produktivitas sarana dan prasarana. 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu dilakukan secara rutin, berkala, dan incidental. Efektivitas dan efisiensi pemeliharaan sarana dan prasarana sangat bergantung pada ketersediaan dana dan terkendala oleh tidak adanya pengelola khusus; dan 5. Inventarisasi di SMP Negeri 2 Batu dilakukan setiap ada sarana dan prasarana baru dan secara berkala disetiap tahun. Hasil inventarisasi menjadi dasar bagi penentuan jenis kebutuhan. 6. Penghapusan sarana dan prasarana mengikuti kriteria penyusutan 10% dari nilai awal ditiap tahun. Sejauh ini SMP Negeri 2 Batu belum pernah mengusulkan dan melaku-kan penghapusan terhadap sarana dan prasarana. Saran Beberapa saran yang dapat disam-paikan adalah, sebagai berikut: 1. Pihak yang paling memahami akan kebutuhan aktual sarana dan prasarana sekolah adalah sekolah itu sendiri. Untuk itu, Pemerintah hendaknya memberikan peluang lebih kepada SMP Negeri 2 Batu untuk memberdayakan sumber daya yang tersedia dan disediakan sehingga regulasi kebijakan yang tidak tepat sasaran dapat dihindari. 2. SMP Negeri 2 Batu hendaknya lebih meningkatkan otonominya sehingga tidak selalu bergantung pada Pemerintah. Khususnya dalam penjaringan sumber dana maupun dalam pengelolaan anggaran. 3. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah merupakan hal kompleks sehingga membutuhkan penanga-nan khusus dan komprehensif. pengadaan tenaga pengelola khusus hendaknya menjadi prioritas. 4. Sekolah hendaknya mengembang-kan Standard Operational Proce-dure (SOP) dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan produkti-vitas sarana dan prasarana sekolah. Daftar Pustaka Bafadal, I. (2008). Manajeman Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Bumi Aksara. Depdiknas. (2007). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah.Jakarta: Dirjen PMPTK. Fattah, N. (2006). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Jones, C. O. (1994). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Penyadur: Nasyir Budiman. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa. Mudyahardjo, R. (2010). Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada Rohiat. (2009). Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik. Bandung: Refika Aditama Sagala, S. (2009).Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah. Bandung: Alfabeta. Samodra, W. (1994). Kebijakan Publik: Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia. 33


Salim, P., dkk. (1995). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.Jakarta: Modern English Press Saukah, A., dkk. (2010). Kajian Literatur (Konseptual) Ujian Nasional. Warta Balitbang Vol. VII/Edisi 5/November 2010. Suharto, E. (2008). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijkan Sosial. Bandung: Alfabeta. Tilaar, H.A.R. (2006). Standarisasi Pendidikan Nasional.Jakarta: Rineka Cipta. Wahab, S. A. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press.

34

Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Di SMP Negeri 2 Batu

Recommend Documents