ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

ISSN 2303-1174

R.H. Rondonuwu., J.J. Tinangon., N. Budiarso. Analisis Efisiensi dan Efektivitas…

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA ANALYSIS EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA by: Ritno H. Rondonuwu1 Jantje J. Tinangon2 Novi Budiarso3 1,2,3

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado email : [email protected] 2 [email protected] 3 [email protected]

Abstrak: Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk itu efisiensi dan efktivitas pengelolaan keuangan diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pendapatan dan belanja daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dinyatakan sangat efektif. Hal ini menunjukan kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam tahun anggaran 2010 sampai 2014 sudah sangat baik. Sedangkan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dinyatakan kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa terus mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan bagi pemerintah daerah melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan. Kata kunci : efisiensi, efektivitas, pengelolaan keuangan, daerah

Abstract: One of the important in regional autonomy and decentralisastion is a problem regional financial management and budget, for that efficiencyand effectiveness of financial management required to finance the government work, development, and social service community. This research to analyze do income and regional spending in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa has been implemented efficiency and effectively. The method of analysis that used is descriptive analysis. The results of the study based on guidelines assessment and financial performance in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa as whole, the average level of the effectiveness of regional financial management in Dinas Pendapatan Daerah Kabupataen Minahasa during fiscal year 2010 up to 2014 expressed very effective. It showed government pervormance in realizing local revenue based on potential real religion in 2010 until 2014 is vey good. While overall, the average level of efficiency in the management of their financing ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa during fiscal year 2010 up to 2014 it will be said inefficient because regional spending remained high if in comparison to the total regional income. Should Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa optimize to collect local revenue and for local governments have a priority scale in the determination of budget spending. Keywords : efficiency, effectiveness, financial management, region

Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 23-32

23

ISSN 2303-1174

R.H. Rondonuwu., J.J. Tinangon., N. Budiarso. Analisis Efisiensi dan Efektivitas… PENDAHULUAN

Latar Belakang Pada akhir dua dekade ini desentralisasi merupakan pusat tahap pengujian kebijakan atas pengembangan dan transisi ekonomi di Amerika Latin, Afrika dan Asia. The World Bank sebagai contoh menerapkan reformasi pemerintahan sebagai agendanya. Contoh lain adalah penerapan desentralisasi di Cina dan India. Di Cina, desentralisasi menjadi kerangka utama institusional guna pertumbuhan industri fenomenal, yang terjadi secara luas pada sektor nonprivat. India melakukan reformasi konstitusional sehubungan dengan desentralisasi bersamaan dengan implementasi reformasi program ekonomi utama, pada awal 1990, (Bardhan, 2002). Aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek yang merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan jika pemerintah pusat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kriteria utama dalam pemberian Otonomi Daerah. Hariadi (2014 : 7) menyatakan bahwa anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yaitu alat perencanaan alat pengendalian alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang publik. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan meperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugastugas pemerintahan pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa merupakan objek penelitian yang menarik, dikarenakan daerah ini terus meningkatkan aparatur daerahnya, terlihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2010 sampai 2014, juga sumbangan PAD yang cenderung meningkat. Sektor pertanian, kehutanan, listrik, pembangunan dan lainnya serta hasil dari retribusi pajak daerah yang diperoleh dari masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga mampu meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban terhadap publik yang merupakan stakeholder perlu menjadi perhatian agar dana yang ada digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. TINJAUAN PUSTAKA Good Governance (Tata Kelola Yang Baik) Untied Nation ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pasific) mendefinisikan good governance (Tata kelola yang baik) adalah Proses dan institusi menghasilkan hasil yang memenuhi kondisi kebutuhan masyarakat dan memperhatikan penggunaan sumber daya daerah dengan baik. Konsep efisiensi dalam konteks Good Governance (Tata kelola yang baik) juga mencakup penggunaan sumbel daya alam secara berkelanjutan dan dalam pengawasan pemerintah. Tata kelola lebih daripada ketaatan keuangan tapi mengandung elemen elemen kepemimpinan dan struktur manajemen. Berhubungan dengan pengungkapan tata kelola dan eksplorasi terhadap kerangka konseptual dari berbagai sektor publik. Manfaat dari hal ini adalah lembaga pemerintah dapat mengungkapkan informasi, sesuai struktur yang ditentukan tentang pencapaian suatu lembaga, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari tahun ke tahun (Ryan and Ng, 2000).

24


ISSN 2303-1174 R.H. Rondonuwu., J.J. Tinangon., N. Budiarso. Analisis Efisiensi dan Efektivitas… Tata kelola yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Konsep Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Sujarweni (2015 : 1) Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang yakni sebagai berikut. 1. Akuntansi Pemerintah Pusat 2. Akuntansi Pemerintah Daerah 3. Akuntansi Desa 4. Akuntansi Tempat Ibadah: Masjid, Gereja, Pura, Wihara 5. Akuntansi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) 6. Akuntansi Yayasan 7. Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi 8. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit Standar Akuntansi Sektor Publik Standar Akuntansi adalah acuan dalam penyiapan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. (Hariadi, Restianto, dan Bawono, 2010:115). PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1, menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan Sektor Publik Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas adalah konsep penting dimana konsep ini memiliki dampak terhadap semua aspek operasional pemerintah. Hal yang menggarisbawahi adalah akuntansi untuk pelaporan, penjelasan dan justifikasi aktivitas dan pertanggungjawaban terhadap hasil yang dicapai (Eivani dan Emami, 2012). Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik. PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan pemerintah terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Neraca Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan.

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Hubungan keuangan antar tingkatan pemerintahan paling sedikit mencakup, antara lain: 1. Pembagian kewenangan Pendapatan (Perpajakan) 2. Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimbangan vertikal (kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah) 3. Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal (ketimpangan fiskal antar daerah) Dari segi pendapatan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengola jenis pendapatan tertentu. Kewenangan perpajakan pemerintah daerah dirumuskan oleh undang-undang. Disisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibanding dengan pemerintah pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan disisi pendapatan, Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 23-32

25

ISSN 2303-1174 R.H. Rondonuwu., J.J. Tinangon., N. Budiarso. Analisis Efisiensi dan Efektivitas… diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut. Kinerja Keuangan Daerah Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggara. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat ukur untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerahnya antara lain; 1) Rasio Efisiensi dan, 2) Rasio Efektivitas. Konsep Efisiensi Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Deddy dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya. Konsep Efektivitas Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely. Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Tujuan Pengeloaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1. Tanggung Jawab 26


ISSN 2303-1174 R.H. Rondonuwu., J.J. Tinangon., N. Budiarso. Analisis Efisiensi dan Efektivitas… Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyrakat umum. 2. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjnag pada waktu tang telah ditentukan. 3. Kejujuran Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepda pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya. 4. Hasil guna (Efectiveness) dan daya guna (efficiency) Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintrah daerah dengan biaya serendahrendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya 5. Pengendalian Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hal daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Modul Pelatihan Pendapatan Daerah:20) 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat Pengeluaran Rutin Pemerintah Pengeluaran rutin pemerintah adalah anggaran yang disediakan untuk menyelenggarakan tugas umum dan pelaksanaan pembangunan. Pengeluaran rutin ini dipergunakan untuk: 1. Belanja pegawai 2. Belanja barang 3. Subsidi daerah otonomi 4. Bunga dan cicilan hutang 5. Pengeluaran rutin lainnya Penelitian Terdahulu Kindangen (2012) dalam penelitian ini berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penegelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dalam penelitian ini Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat eisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang efisien dan tingkat efektivitasnya sangat efektif. Harun (2007) dengan judul Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Pemda Provinsi DKI Jakarta tergolong efisien dan sangat efektif. Mewengkang (2010) dengan penelitian berjudul Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Hasil penelitian ini


27

ISSN 2303-1174 R.H. Rondonuwu., J.J. Tinangon., N. Budiarso. Analisis Efisiensi dan Efektivitas… menunjukan rasio efisiensi berada pada posisi kurang efisien sedangkan kriterian efektivitas pada posisi sangat efektif. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu situasi, keadaan atau bidang kajian yang menjadi obyek penelitian. Hasil deskriptif dapat bersifat kuantitatif (Menggunakan angka-angka maupun kualitatif (kalimat verbal) atau keduanya. Amri (2013) Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian yang diambil dalam penelitian skripsi ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah organisasi pemerintah dibawah pemerintahan kabupaten Minahasa yang bertujuan untuk pemungutan pendapatan daerah dan waktu pelaksanaan dimulai sejak bulan September 2015 sampai Oktober 2015. Prosedur Penelitian Berikut ini prosedur penelitian dalam penulisan skripsi ini: 1. Memperoleh gambaran umum dan permasalahan yang ada mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas peneglolaan keuangan daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. 2. Memperoleh data Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. 3. Menghitung Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. 4. Mengitung efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan analsis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Adapun formulasi perhitungan sebagai berikut. Efisiensi Efisiensi dapat diukur dengan rasio-rasio antara output/keluaran dan input/masukan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran rutin menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin denga pendapatan/penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase. 𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 =

𝑷𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑹𝒖𝒕𝒊𝒏 × 𝟏𝟎𝟎% 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏

Efektivitas Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. 𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 =

𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 × 𝟏𝟎𝟎% 𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa merupakan lembaga dinas yang sebelumnya dalam lingkup Dinas Pengelolah Keuangan, Asset dan Pendapatan setelah merger tahun 2008 menurut Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 63 Tahun 2008, dan kembali di pisahkan tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 5 Tahun 2014. 28


ISSN 2303-1174 R.H. Rondonuwu., J.J. Tinangon., N. Budiarso. Analisis Efisiensi dan Efektivitas… Dalam pembahasan hasil penelitian akan membahas bagaimana pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun anggara 2010 sampai 2014. Efektivitas Perhitungan Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang dietapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas , menggambarkan kemapmpuan daerah yang semakin baik. Tabel 1. Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Rasio Efektivitas

Keterangan

2010

18,365,384,887

24,660,933,542

134.27%

SANGAT EFEKTIF

2011

24,544,538,719

23,809,053,306

97%

EFEKTIF

2012

27,007,276,500

22,477,366,444

83.22%

CUKUP EFEKTIF

2013

31,256,367,000

31,964,854,060

102.26%

2014

61,922,781,924

58,778,368,154.61

94.92%

SANGAT EFEKTIF EFEKTIF

Sumber: Data Olahan, 2015 Tabel 1 merangkum hasil perhitungan untuk mengetahui Rasio Efektivitas. Pada kolom pertama mencantumkan tahun anggaran yaitu tahun 2010 sampai 2014 dan pada kolom kedua dan ketiga adalah Target dan Realisasi yang merupakan Target Penerimaan PAD dan Realisasi Penerimaan PAD. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 pada persentase 102,33% dan dinyatakan sangat efektif. Hal ini menunjukan kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam tahun anggran 2010-2014 sudah sangat baik. Gambar 1 dibawah ini bertujuan menggambarkan tingkat efektivitas dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dihasilkan dari perhitungan rasio efektivitas. Pada Grafik ini menunjukan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah di tahun 2010 merupakan tahun terbaik dimana tingkat efektivitas mencapai 134,27 %, sampai kemudian turun sampai tahun 2012 sebesar 83,22% kemudian naik ditahun 2013 mencapai 102,26% dan ditahun 2013 turun kembali menjadi 94,92%.

Gambar 1. Trend Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Sumber: Data Olahan, 2015 Efisiensi Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin baik, begitu pula sebaliknya.


29

ISSN 2303-1174 R.H. Rondonuwu., J.J. Tinangon., N. Budiarso. Analisis Efisiensi dan Efektivitas… Tabel 2. Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Pengeluaran Penerimaan Rasio Efisiensi Keterangan Anggaran Rutin (Belanja) 2010 444,286,153,732 599,284,641,365 74.11 % EFISIEN 2011 665,749,019,091 664,204,041,274 100.23% TIDAK EFISIEN 2012 717,826,582,227 713,951,302,603 100.54% TIDAK EFISIEN 2013 785,873,005,428 804,782,048,619 97.65% KURANG EFISIEN 2014 915,309,677,767 915,309,677,767 98.14% TIDAK EFISIEN Sumber: Data Olahan, 2015

Pada Tabel 2 menjelaskan hasil perhitungan Rasio Efisiensi dalam lima tahun anggaran yang tertera dikolom keempat, sedangkan dikolom pertama mencantumkan tahun anggaran yaitu tahun 2010 sampai 2014, kolom kedua adalah pengeluaran rutin yang dibagi dengan penerimaan pada kolom ketiga. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 pada persentase 94,13% dan dikatakan kurang efisien. Hal ini disebabkan minimnya penerimaan daerah jika dibandingkan dengan pengeluaran.

Trend Efisiensi 120 100 80 60 40 20 0

Rasio Efisiensi

2010

2011

2012

2013

2014

Gambar 2. Trend Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Sumber: Data Olahan, 2015

Gambar 2 menggambarkan tingkat efisiensi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dihasilkan dari perhitungan rasio efisiensi. Bilangan pada garis vertikal menunjukan persentase dan garis horizontal menjabarkan kelima tahun anggaran yang diteliti yaitu tahun 2010 sampai tahun 2014. Dari grafik digambarkan progres tingkat efisiensi dari tahun anggaran 2010 sampai 2014. Pembahasan Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2010 sampai 2014 berjalan dengan baik atau sangat efektif. Hal ini terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Kindangen (2012) yang mengemukakan bahwa tingkat efektivitas pada instansi yang ditelitinya sangat efektif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2010 sampai 2014 kurang efisien. Hal ini disebabkan karena tingginya pembelanjaan daerah jika dibandingkan dengan penerimaannya, berarti kemampuan daerah dalam membiayai setiap program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan lagi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Harun (2007) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada instansi yang ditelitinya dinyatakan efisien.

30


ISSN 2303-1174

R.H. Rondonuwu., J.J. Tinangon., N. Budiarso. Analisis Efisiensi dan Efektivitas… PENUTUP

Kesimpulan Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang dietapkan berdasarkan potensi riil daerah telah berjalan dengan baik, ditunjukan dengan tingginya rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2010 sampai 2014. 2. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai setiap program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, mengingat 3. Dalam hal kestabilan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam kurun waktu lima tahun, didapati tingkat efektivitas yang dikategorikan sangat efektif didapati terjadi ketidakstabilan atau tidak konsisten tingkat efektivitas di tiap tahunnya. Sedangkan dalam hal tingkat efisiensi yang di kategorikan kurang efisien di dapati hampir stabil dan konsisten. Saran Saran yang dapat diberikan adalah:: 1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa disarankan terus mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan aspek kelembagaan, meningkatkan sistem pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD sendiri. Serta terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah. 2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektitivitas yang sudah baik tetap terus konsisten terlebih bisa meningkat dan mengupayakan efisiensi pengelolaan keuangan daerah ditahun-tahun mendatang. 3. Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu memperhatikan setiap anggaran belanja secara khusus dalam pembelanjaan aparatur pemerintah diharapkan bisa efektif dan efisien, dan melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan. 4. Pemerintah Kabupaten Minahasa dihimbau agar lebih memprioritaskan belanja modal untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat karena Pendapatan Asli Daerah banyak bersumber dari masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan. DAFTAR PUSTAKA

Amri, Baso, 2013. Jenis dan Pendekatan Penelitian. Materi Program Mobilisasi Dosen Pakar/Ahli. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Bardhan, P, 2002. Decentralization of Governance and Development. The Journal of Economic Perspectives. Vol 16(4). Diakses 15 Oktober 2015. Hal 185-205. Eivani, F. Nazari, K and Emami, M. 2012. African Journal of Business Management. Vol.6(29). 8475-8482. Diakses 15 Oktober 2015 Sheng, Y. What is Good Governance?. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. http://governance-indonesia.com. Arikel. Diakses 21 Oktober 2015. Hal. 1. Harun, Amran 2007. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. http:/jimfeb.ub.ac.id. Diakses 25 Oktober 2015. Hal. 1. Hariadi, Pramono, Restianto Yanuar, Bawono, Icuk Rangga. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.


31

ISSN 2303-1174

R.H. Rondonuwu., J.J. Tinangon., N. Budiarso. Analisis Efisiensi dan Efektivitas…

Kindangen, Aranxta O. 2012. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penegelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Skripsi (Tidak dipublikasi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT. Mewengkang, Frangky 2010. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Skripsi Materi Pelatihan Pendapatan Pendapatan Daerah, 2014. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2014. Materi Pelatihan Belanja Daerah. Jakarta. Nordiawan Deddy, Hertiati Ayuningtyas, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat. Oesi Agustina, 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). http:/jimfeb.ub.ac.id. Diakses 25 Oktober 2015. Hal. 1. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasni Pemerintah. Jakarta Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Pemerintah Kabupaten Minahasa. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Tondano. Pemerintah Kabupaten Minahasa. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Jabupaten Minahasa. Tondano. Pramono Hariadi, 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat. Jogjakarta. Ryan, C. And Ng, C. 2000. Public sector corporate governance disclosures: an examination of annual reproting practices in Queensland. Australian Journal of Public Administration. Hal. 11-23. Sujarweni, Wiratna, 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press. Jogjakarta.

32


ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Recommend Documents