e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013)
ANALISIS DISKREPANSI PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SD NEGERI SE- GUGUS 3 KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG Oleh Anak Agung Gde Sayang Dwija1,I Nyoman Natajaya2,I Made Yudana3 Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja – Indonesia e-mail : { sayang.dwija, nyoman_natajaya, made_yudana}@pasca.undiksha.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggikah diskrepansi antara pelaksanaan aktual dengan ekspektasi terhadap MBS pada SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pada tahun pelajaran 2012/2013 ditinjau dari konteks, input, proses, dan output. Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif dengan menggunakan model diskrepansi (Discrepancy model).Pengukuran efektivitas program dilakukan dengan membandingkan dua hal yang terletak pada ujung program, yaitu permulaan dan akhir pelaksanaan program. Penelitian inii membandingkan antara pelaksanaan aktual dengan ekspektasi terhadap pelaksanaan MBS untuk tingkat satuan pendidikan SD Negeri. Semua variabel di ukur dengan instrumen berupa kuesioner. Sampel penelitian berjumlah 72 orang berasal dari unsur kepala sekolah, guru, TU, komite, dan siswa dari masing-masing SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan. Data berupa skor variabel Konteks, input, proses, dan output dianalisis dengan menggunakan prosedur uji tanda berjenjang Wilcoxon kemudian dicari tanda beda dan besar beda dengan standar yang telah ditentukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan MBS di SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pada keempat variabel (konteks, input, proses dan output) terjadi diskrepansi dengan kategori kecil. Kata Kunci : Diskrepansi, MBS, Konteks, Input, Proses, Output ABSTRACT This study aims to determining how large the discrepancy between the expectation of the actual implementation of School-Based Management at SD Negeri at Gugus 3 Dawan sub district of Klungkung regency of 2012/2013 are reviewed from contexts, input, process and output. This study included an evaluative study using Discrepancy model. Measurement of the effectiveness of programs was conducted by comparing two things bath at the beginning and the end of the program. This study compared expectation of the actual implementation of SchoolBased Management on the level of SD Negeri. All variables were measured with a quesionnaire instrument. The sample of the study consisted of 72 people included the principals, the teachers, the administrators, the committee members, and students from each SD Negeri at Gugus 3 Dawan sub district. The in the form of the score of variable contexts, input, process and output were analyzed using the Wilcoxom test than was determined the quality and quantity with a predetermined standard. The result of the analysis showed that there was discrepancy in a small category on the implementation of scool Based Management in SD Negeri at Gugus 3 Dawan sub of Klungkung regency on it four variables (context, input, process and output). Keywords: Discrepancy, School Based Manajemen, Contexts, Input, Process, output.
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013)
1.PENDAHULUAN Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkembangan bangsa. Pendidikan memerlukan suatu proses pembelajaran sehingga menimbulkan hasil atau efek yang sesuai dengan proses yang telah dilalui. Pendidikan dimaksud untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing, serta berbudi pekerti yang luhur. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks). Namun pendidikan kita sekarang ini masih melahirkan kesenjangan (mismatch) yang cukup besar dengan tuntutan dunia kerja. Kondisi seperti ini juga berarti bahwa daya saing sumber daya manusia yang dihasilkan melalui proses pendidikan belum memenuhi harapan masyarakat bahkan secara global masih rendah. Dantes (2010) rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kesalahan implementasi manajemen dari sistem pendidikan dan kondisi masyarakat pendukung sistem yang ambigu terhadap keunggulan. Penyelenggara pendidikan dituntut untuk arif dan bijaksana di dalam menyikapi berbagai perubahan dan inovasi yang terjadi, sehingga tidak timbul kesan kaget bahkan asing terhadap perubahan – perubahan itu. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan bersama sektor-sektor pembangunan yang berbasis kedaerahan lainnya seperti kehutanan, pertanian, koperasi dan pariwisata. Otonomisasi sektor pendidikan untuk mendorong agar sekolah secara kreatif dan bertanggung jawab dapat melakukan kegiatan untuk mengelola program-programnya secara efektif dan efesien (Improving School efficiency)
Upaya peningkatan mutu pendidikan seperti tersebut di atas dituangkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa ”pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Hal ini menuntut sekolah untuk berbenah diri dalam memperbaiki sistem manajemen yang berorientasi pada kemampuan dan potensi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Dalam konteks reformasi demikian,dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar (Rosadi, dalam Ummu Aliyah, 2005:47). Selanjutnya dijelaskan bahwa tiga tantangan tersebut meliputi : (1) sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai selama ini, (2) untuk mengatisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompenten serta mampu bersaing dalam pasar kerja global, dan (3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan berbagai bentuk kebutuhan sekolah dan peserta didik serta mendorong terbentuknya partisipasi masyarakat melalui implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS )secara konsisten. Reformasi total di Indonesia telah melahirkan isu tentang perbaikan pendidikan perubahan paradigma yang tampak adalah orientasi pendidikan, seperti: dari sudut pengelolaan pendidikan yang dulunya bersifat sentralistik menjadi desentralistik, dari pendekatan parsial-sektoral ke holistik-
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) intersektoral, dari penyelenggaraan kegiatan belajar teacher centered ke student centered, dari mutu pendidikan yang berwawasan lokal nasional ke mutu pendidikan bertaraf internasional ( Tilaar, 2000:9) Ketika peraturan perundangundangan tersebut akan berimplikasi pada sejumlah wewenang pusat yang disentralisasikan ke daerah termasuk pendidikan dan akan membawa perspektif yang amat revolusioner dalam konteks perbaikan sektor pendidikan. Hal ini akan mendorong pendidikan sebagai urusan publik dan masyarakat secara umum dengan mengurangi otoritas pemerintah dalam segala hal. Tetapi realitasnya dapat kita lihat bahwa kewenangan kepala sekolah sebagai pimpinan puncak (top manajement) dari sekolah sebagai lembaga pendidikan formal belum sepenuhnya mencerminkan kebebasan tersebut bila dikaitkan dengan manajemen berbasis sekolah. Pendidikan nasioanal masih dihadapkan pada beberapa masalah yang menonjol, antara lain adalah : (1) rendahnya pemerataan perolehan pendidkan di masyarakat, (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, (3) masih lemahnya pengelolaan manajemen pendidikan, dan (4) belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan iptek di kalangan akademis (Rosadi, dalam Ummu Aliyah, 2005:48) Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dinyatakan sedikitnya ada tiga faktor penyebab sulitnya peningkatan kualitas pendidikan secara merata. Ketiga faktor tersebut adalah: (1) Penerapan pendekatan input-output analysisselama ini terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada konteks dan proses pendidikan.(2) Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokaratik sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokarasi yang mempunyai jalur sangat panjang. Kebijakan yang dikeluarkan kadang kala
tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. (3) Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan dana (input) dan bukan pada proses pendidikan terutama dalam pengambilan keputusan, monitoring,evaluasi dan akuntabilitas. Atas dasar permasalahan tersebut, pada tahun 2001 Departemen Pendidikan Nasional telah mengeluarkan suatu model pengelolaan pendidikan yang disebut dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). MPMBS ini merupakan hasil studi banding pada beberapa negara yang telah berhasil meningkatkan mutu pendidikannya. Esensi asli dari MPMBS ini adalah school based management (SBM) yang selanjutnya disebut manajemen berbasis sekolah(MBS). Model ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya mutu pendidikan yang masih rendah. MBS merupakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan kemampuan sekolah dan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam MBS, sekolah diberi wewenang untuk : 1) mengatur keuangan sekolah, (2) mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lapangan kerja serta visi,misi dan tujuan pendidikan,(3) mengalokasikan waktu pelaksanaan pembelajaran sekolah,(4) menentukan tujuan dan sasaran pendidikan di sekolah, dan (5) pemanfaatan media,sumber, instrumen, dan teknologi pendidikan untuk mencapai efesiensi dan efektivitas yang optimal konsep MBS adalah pengelolaan sekolah dengan pelimpahan wewenang tertentu, tetapi tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional (Mulyasa,2002:11). Berdasarkan observasi awal dan wawancara peneliti terhadap kepala sekolah, guru , Pegawai TU , Komite sekolah serta siswa pada SD Negeri se-
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) Gugus 3 Kecamatan Dawan ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam hubungannya dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) seperti: (1) Komponen Konteks.ada beberapa masalah yang dihadapi, antara lain : rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah, kurang meratanya motivasi warga sekolah untuk mendukung pelaksanaan misi, tingkat sosial ekonomi masyarakat yang tidak merata, adanya tantangan lulusan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingginya tuntutan masyarakat seiring dengan tuntutan globalisasi.(2) Komponen Inputdari komponen input, beberapa masalah yang dihadapai,antara lain : kurikulum sebagai pedoman mengajar belum sepenuhnya dipahami oleh guru, dimana beberapa kompetensi yang ada di dalam kurikulum dan standar kompetensi nasional belum sepenuhnya dilakasanakan oleh guru dalam mengajar, ketenagaan, belum meratanya jumlah tenaga guru serta kekurangan tenaga teknisi,peserta didik yang meliputi: kebanyakan siswa berasal dari keluarga kurang mampu,dan ada dipinggiran sehingga proses hasil belajar belum optimal, sarana prasarana yang meliputi: kurang optimalnya penggunaan peralatan praktik, atau media, kurangnya rasa memiliki terhadap fasilitas yang ada, serta penanganan sarana prasarana kurang terkoordinasi,dan kurangnya peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan terkait pendanaan dan sumbangan pemikiran. (3) Komponen Proses, beberapa masalah yang dihadapi, antara lain : pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang kurang optimal, dari aspek manajemen yang menyangkut; kesamaam tentang visi, misi dan sistem nilai, kurangnya pemahaman terhadap RAKS oleh warga sekolah, lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan sekolah, serta kurang adanya penghargaan dan sanksi dalam meningkatkan disiplin waga sekolah, dari aspek kepemimpinan, perlu
peningkatan transparansi pimpinan dalam pengeloaan keuangan, program kerja sekolah, mengembangkan keteladanan, serta penghargaan atas prestasi kerja bawahan. (4) Komponen Out put, ada beberapa masalah yang dihadapi, antara lain masih rendahnya prestasi akademik siswa dari dimensi pencapaian hasil belajar Nilai Ujian Nasional (NUN), peningkatan prestasi bidang olimpiade sains, dan lomba siswa berprestasi tingkat Kabupaten, provinsi maupun nasional. Dari sisi lain dapat kita lihat beberapa masalah bila dikaitkan dengan lulusan, antara lain adalah : kurang tertatanya administrasi sekolah mengenai penelusuran lulusan untuk memudahkan komunikasi pihak sekolah dengan para alumni, keterserapan lulusan di jenjang pendidikan dasar (SD) belum oftimal, dan kurang sosialisasi mengenai keberadaan sekolah dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sekolah. Tujuan yang ingin dicapai antara lain : (1) Untuk memperoleh deskripsi tentang tingkat diskrepansi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) pada komponen konteks. (2) Untuk memeperoleh diskripsi tentang tingkat diskrepansi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) pada komponen input. (3) Untuk memeperoleh diskripsi tentang tingkat dikrepansi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) pada komponen proses. (4) Untuk memeperoleh diskripsi tentang tingkat diskrepansi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) pada komponen output. (5) Untuk memperoleh diskripsi tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen Peningkatan mutu berbasis sekolah (MBS) Secara klasikal manajemen berbasis sekolah (MBS) berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, , dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran, berbasis dari kata dasar basis yaitu berarti dasar atau asas, dan sekolah adalah lembaga untuk belajar mengajar
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) serta menerima dan member pelajaran. Berdasarkan leksikal tersebut, MBS dapat diartiakan sebagai penggunaan sumberdaya yang berdasarkan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran (Nurkolis, 2003:1) Menurut Slamet (2002:3), MBS adalah model pengelolaan sekolah yang mendasarkan pada kekhasan, karakteristik, kebolehan, kemampuan, kebutuhan sekolah, dan bukan perintah dari atasan. Dengan batasan seperti itu, maka MBS menjamin adanya keberagaman dalam mengelola sekolah asal tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. Hal ini berarti bahwa sekolah harus diberi otonomi dan kebebasan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya pendidikan di sekolah. Dengan otonomi yang lebih besar, sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolah sehingga dapat menjalankan tugas secara mandiri. Melalui pemberian otonomi yang lebih besar, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan programprogram yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Sekolah akan lebih leluasa dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya sekolah secara optimal. Dengan demikian diharapkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan sekolah, sehingga rasa kepemilikan mereka terhadap sekolah dapat ditingkatkan (Duhon, 2002:87). Karakteristik manajemen berbasis sekolah (MBS) bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumberdaya manusia, pengelolaan sumberdaya dan administrasi. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong
sekolah untuk melalukan pengambilan keputusan secara partisipatif (Suharno, 2008 :40). Hal ini dimaksudkan agar sekolah menentukan sendiri apa yang perlu dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar dan mengelola sumberdaya yang ada untuk berinovasi dalam aktivitasnya. Menurut Depdiknas (2003), MBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibelitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya yang ada dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun langkah – langkah dalam penelitian ini, sebagai berikut (1) Menentukan acuan dan program. Acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang memberdayakan satuan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS). Komponen utama manajemen berbasis sekolah adalah nilai konteks, input, proses dan output. Standar acuan yang digunakan pada penelitian ini adalah 100% karena SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan sudah melaksanakan MBS selama 12 Tahun (dari tahun 2001 sampai dengan 2013), (2) Membandingkan setiap komponen pada pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) oleh pengelola satuan pendidikan dengan komponen konteks, input, proses dan output, (3) Dari informasi yang dihasilkan pada tahap 2, dicari kesenjangan antara acuan pada manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan konteks, input, proses, output yang dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan, (4) Memilih antara pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) (acuan) atau program, (5) Analisis keuntungan (Cost Benefit Analysis). 2. METODE PENELITIAN
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan objektivisme dan subjektivisme, karena selain berpedoman pada hasil yang telah dicapai, data dikumpulkan dengan menggunakan alat bantú pengumpul data seperti : (1) dokumen, (2) wawancara, dan (4) kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah: kepala sekolah, guru, TU, komite, dan siswa pada SD Negeri seGugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang berjumlah sebanyak 72 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Pemrosesan Data dilakukan dengan langkah : (1) Melakukan transkripsi data,yaitu mencatat semua data yang diperoleh dari semua instrumen pengumpulan data. (2) Melakukan reduksi data, yaitu pemotongan data yang tidak relevan terutama data sekunder pada hasil wawancara, obervasi yang tidak ada hubungannya dengan objek evaluasi. (3) Mengklasifikasi data sesuai dengan komponen yang dievaluasi untuk setiap instrumen pengumpulan data. (4) Melakukan konfirmasi data yang diperoleh dari kuisioner dengan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. (5) Selanjutnya data dianalisis sesuai dengan sifat data dan tujuan analisis data Fokus kajian studi ini adalah menjawab permasalahan pelaksanaan MBS pada SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan. Penelitian ini menggunakan uji non parametrik dengan mengikuti prosedur uji Jenjang Bertanda Wilcoxon. Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nyata (kesenjangan) antara standar acuan dengan pelaksanaan MBS oleh pengelola satuan pendidikan pada satuan pendidikan. Prosedur uji tanda di dasarkan pada tanda negatif atau positif dari perbedaan antara pasangan data ordinal dan
besarnya beda antara acuan dengan program yang sedang berjalan. ( Dantes, 1982 ; 11) Untuk analisis data prosesnya mengikuti langkah sebagai berikut : (1) Tabulasi skor data kuisioner setelah dikonfirmasikan dengan data wawancara, observasi, dan studi dokumen. (2) Menghitung rata- rata skor setiap responden , setiap sub komponen, dan setiap variabel. (3) Membandingkan rata- rata skor yang diperoleh (Y) dengan besarnya acuan yang telah ditetapkan (X). (4) Menghitung arah(tanda beda) dan besarnya beda acuan(X) dengan ratarata perlehan skor (Y) / (X-Y). (5) Menghitung persentase beda acuan (X) dengan (Y),([X-Y]%). (6) Mengkonfirmasikan tanda beda( +,-) dan besarnya beda ke dalam Kategori. (8) Jika arah beda bertanda positif (+) berarti tidak terdapat kesenjangan antara acuan dengan pelaksanaan. (9) Jika arah beda bertanda negatif (-) berarti terdapat kesenjangan antara acuan dengan pelaksanaan. (10) Menghitung persentase besarnya beda bertanda negatif ( -). (11) Mengkategorikan tingkat kesenjangan dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan criterian reference. Langkah berikutnya adalah, (1) hasil analisis komponen yang diteliti dimaknai persubkomponen-komponen variabel sehingga diperoleh gambaran tentang diskrepansi pelaksanaan MBS. (2) penelusuran, pengkonfirmasian, dan penyimpulan terhadap pelaksanaan MBS yang digali dari komponen konteks, input, proses dan output. (3) Pengakomodasian masalah- masalah atau kendala- kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan MBS. (4) Terakhir dikemukakan rekomendasi alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan MBS. 3. HASIL PENELITIAN Secara keseluruhan hasil analisis data pelaksanaan MBS pada SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) Kabupaten Klungkung diperoleh dengan menjumlahkan rata-rata perolehan skor tiap variabel. Kemudian dicari besarnya beda dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat diketahui bahwa rerata perolehan skor pelaksanaan MBS untuk seluruh variabel konteks, input, proses dan output adalah sebesar 76,61besar beda dengan standar adalah-23,39 atau 23,39%. Ini berarti pelaksanaan MBS untuk seluruh variabel pada SD Negeri Se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung belum mencapai ekspektasi atau terjadi diskrepansi sebesar 23,39%,tergolong tingkat diskrepansi kecil (K). Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa komponen dalam pelaksanaan MBS menurut Depdiknas, (2003) belum mencapai standar yang ditetapkan. Hasil Analisis data pelaksanaan MBS, kelompok kepala sekolah diperoleh dengan menjumlahkan ratarata perolehan skor tiap variabel. Kemudian dicari besar beda dengan standar sehingga dapat diketahui bahwa rerata perolehan skor pelaksanaan MBS untuk kelompok kepala sekolah adalah sebesar 79,35 besar beda dengan standar adalah-20,65 atau 20,65%. Ini berarti pelaksanaan MBS untuk kelompok kepala sekolah belum mencapai ekspektasi atau terjadi diskrepansi sebesar 20,65%,tergolong tingkat diskrepansi kecil (K). Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa komponen dalam pelaksanaan MBS belum mencapai standar yang ditetapkan. Hasil Analisis data pelaksanaan MBS, kelompok guru diperoleh dengan menjumlahkan rata- rata perolehan skor tiap variabel. Kemudian dicari besar beda dengan Standar yang ditetapkan, sehingga diketahui bahwa rerata perolehan skor pelaksanaan MBS untuk guru adalah sebesar 79,35 besar beda dengan standar adalah-20,65 atau 20,65%. Ini berarti pelaksanaan MBS untuk kelompok guru belum mencapai ekspektasi atau terjadi diskrepansi
sebesar 20,65 %,tergolong tingkat diskrepansi kecil (K). Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa komponen dalam pelaksanaan MBS belum mencapai standar yang ditetapkan. Hasil Analisis data pelaksanaan MBS, kelompok Tata usaha diperoleh dengan menjumlahkan ratarata perolehan skor tiap variabel. Kemudian dicari besar beda dengan standar yang ditetapkan.sehingga dapat diketahui bahwa rerata perolehan skor pelaksanaan MBS untuk kelompok TU adalah sebesar 74,32 besar beda dengan standar adalah-25,68 atau 25,68%. Ini berarti pelaksanaan MBS untuk kelompok guru belum mencapai ekspektasi atau terjadi diskrepansi sebesar 25,68%,tergolong tingkat diskrepansi kecil (K). Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa komponen dalam pelaksanaan MBS belum mencapai standar yang ditetapkan. Hasil Analisis data pelaksanaan MBS, kelompok Komite diperoleh dengan menjumlahkan ratarata perolehan skor tiap variabel. Kemudian dicari besar beda dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat diketahui bahwa rerata perolehan skor pelaksanaan MBS untuk kelompok komite adalah sebesar 76,56 besar beda dengan standar adalah-23,44 atau 23,44%. Ini berarti pelaksanaan MBS untuk kelompok tata usaha sekolah pada SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung belum mencapai ekspektasi atau terjadi diskrepansi sebesar 21,693 %,tergolong tingkat diskrepansi kecil (K). Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa komponen dalam pelaksanaan MBS belum mencapai standar yang ditetapkan. Hasil Analisis data pelaksanaan MBS,kelompok Siswa diperoleh dengan menjumlahkan rata- rata perolehan skor tiap variabel. Kemudian dicari besar
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) beda dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat diketahui bahwa rerata perolehan skor pelaksanaan MBS untuk kelompok siswa sekolah adalah sebesar 76,25 besar beda dengan standar adalah-23,75 atau 23,75%. Ini berarti pelaksanaan MBS untuk komite sekolah belum mencapai ekspektasi atau terjadi diskrepansi sebesar 23,75%,tergolong tingkat diskrepansi kecil (K). Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa komponen dalam pelaksanaan MBS belum mencapai standar yang ditetapkan MBS adalah salah satu program pemerintah yang merupakan wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai. Dalam pelaksanaanya sudah berjalan 12 tahun yaitu dari tahun 2001, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program tersebut. Menurut Umaedi (2003:2-4), Budi Raharjo (2003:32-35) menyatakan mengenai hakikat pelaksanaan evaluasi program sekolah. Pelaksanaan evaluasi program mesti melibatkan instansi atau lembaga yang mengevaluasi, waktu evaluasi dan komponen evaluasi. Dalam Penelitian ini evaluasi yang digunakan adalah model diskrepansi (Discrepancy model). Hasil penelitian ini juga sesuai yang dinyatakan Marhaeni (2007) bahwa evaluasi terhadap diskrepansi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut. Ditemukan bahwa pelaksanaan MBS di SD Negeri seGugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung belum mencapai ekspektasi ini berdasarkan hasil analisis empat variabel yaitu konteks, input, proses dan output sebesar 76,61, besar beda-23,39. Berarti terjadi diskrepansi sebesar 23,39% terhadap standar acuan. Diskrepansi ini tergolong kecil (K). Kontribusi masing-masing variabel dalam
pelaksanaan MBS sebagai berikut:
dapat
dijelaskan
Evaluasi terhadap konteks Scheerens dalam Suharno, (2008 ), evaluasi dilakukan untuk data yang berhubungan dengan hasil pengukuran yang mencakup keadaan georafis, permintaan masyarakat akan pendidikan, dukungan/partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, dan status sosial ekonomi masyarakat. Dari hasil analisis pada variabel konteks dari 72 responden adalah sebesar 64,97 dengan besar beda-35,03 terjadi diskrepansi 35,03%. Pelaksanaan MBS di SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, ditinjau dari variabel konteks belum mencapai ekspektasi atau terdapat diskrepansi dengan kategori kecil (K). Hal ini menunjukkan ada beberapa indikator dalam pelaksanaan MBS yang belum terpenuhi atau belum mencapai ekspektasi. Beberapa indikator dalam variabel konteks masih terjadi diskrepansi adalah: permintaan masyarakat akan pendidikan, dukungan /partisipasi masyarakat akan pendidikan, dan status sosial ekonomi masyarakat. Ketiga indikator tersebut memberikan kontribusi terjadi diskrepansi pada variabel konteks dalam pelaksanaan MBS di SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung ini terjadi karena warga sekolah dan komite sekolah belum memahami pelaksanaan program sekolah serta pengertian masyarakat tentang MBS Evaluasi terhadap Input Depdiknas, (2003), evaluasi dilakukan untuk data yang berhubungan dengan hasil pengukuran yang mencakup visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, sasaran sekolah, program sekolah, sumber daya sekolah, siswa, kurikulum, sikap kemandirian dan keuangan. Dari hasil analisis pada variabel input dari 72 responden adalah sebesar 71,92 dengan besar beda-28,08 terjadi diskrepansi
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) 28,08%. Pelaksanaan MBS di SD Negeri se-Gugus Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ditinjau dari variabel input belum mencapai ekspektasi atau terdapat diskrepansi dengan kategori kecil (K). Hal ini menunjukkan ada beberapa indikator dalam pelaksanaan MBS yang belum terpenuhi atau belum mencapai ekspektasi. Beberapa indikator dalam variabel imput masih terjadi diskrepansi adalah: visi, misi, tujuan, program, sumber daya sekolah, kurikulum, kerjasama dan partisipasi. Ketujuh indikator tersebut memberikan kontribusi terjadi diskrepansi pada variabel input dalam pelaksanaan MBS di SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ini terjadi karena kepala sekolah, warga sekolah dan komite sekolah belum memahami rumusan visi, misi, tujuan dan program sekolah, belum sempurnanya penjabaran kurikulum dalam bentuk silabus dan RPP, kurang kerjasama dengan pihak lain serta belum diberdayakan secara maksimal sumber daya yang ada. Dari hasil temuan seperti dipaparkan di atas, mengisayaratkan bahwa input memiliki kontribusi yang berarti terhadap peningkatan mutu pendidikan, apabila input dalam MBS tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi kualitas sekolah dan berpengaruh kepada kualitas siswa begitu juga sebaliknya bilamana semua input pendidikan telah terpenuhi, maka diasumsikan satuan pendidikan akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Hal ini juga dijelaskan bahwa Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlasungnya proses (Depdiknas,2002:21). Evaluasi terhadap Proses Depdiknas, (2003), bahwa proses mencakup idikator proses pengambilan keputusan, proses kelembagaan, proses kerjasama dan partisipasi, proses akuntabilitas,proses kemandirian, proses
keterbukaan, proses keberlanjutan, dan pengelolaan keuangan. Sementara wiwik Partinningsih(2010), membagi variabel proses menjadi: rencana pelaksanaan pembelajaran,implementasi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Kedua hal tersebut menjadi referensi pengembangan dimensi pada variabel proses dalam pelaksanaan MBS di SD Negeri seGugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Dari hasil analisis pada variabel proses dari 72 responden adalah sebesar 82,33 dengan besar beda-17,67 terjadi diskrepansi 17,67%. Pelaksanaan MBS di SD Negeri seGugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ditinjau dari dari variabel proses belum mencapai ekspektasi atau terdapat diskrepansi dengan kategori sangat kecil (SK). Hal ini menunjukkan ada beberapa indikator dalam pelaksanaan MBS yang belum terpenuhi atau belum mencapai ekspektasi. Beberapa indikator dalam variabel proses masih terjadi diskrepansi adalah: proses pengambilan keputusan, proses PBM, proses kerjasama dan partisipasi, pengelolaan keuangan. Kelima indikator tersebut memberi kontribusi terjadinya diskrepansi pada pelaksanaan MBS di SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan ini terjadi karena kepala sekolah dalam rapat evaluasi dan penyusunan program jarang melibatkan waga sekolah dan komite sekolah, belum optimalnya variasi metode yang digunakan guru dalam mengajar dan kurangnya motivasi siswa dalam meningkatkan kemampuan belajar, kurang kerjasama sekolah dengan masyarakat dalam bentuk sumbangan material, tidak terbuka dalam penggunaan dana sekolah, dan belum optimal pemberdayaan potensi sekolah. Evaluasi terhadap output (keluaran) Depdiknas, (2003), bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam bentuk hasil proses pembelajaran yang terukur mutunya dan terstruktur prosesnya, mencakup prestasi akademik dan non akademik. Sementara Sagala (2006), membagi variabel output
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) menjadi: output berupa kinerja dan performansi guru maupun personel sekolah yang profesional, output yang berupa prestasi akademik, dan output berupa non akademik. Kedua hal tersebut menjadi referensi pengembangan dimensi pada variabel output pelaksanaan MBS di SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Dari hasil analisis pada variabel output dari 72 responden adalah sebesar 87,24 dengan besar beda-12,76, terjadi diskrepansi 12,76%. Pelaksanaan MBS di SD Negeri seGugus Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkungditinjau dari dari variabel output belum mencapai ekspektasi atau terdapat diskrepansi dengan kategori sangat kecil (SK). Hal ini menunjukkan ada beberapa indikator dalam pelaksanaan MBS yang belum terpenuhi atau belum mencapai ekspektasi. Beberapa indikator dalam variabel output masih terjadi diskrepansi: pada indikator akademik dan non akademik. Kedua indikator tersebut memberi kontribusi terjadinya diskrepansi pada pelaksanaan MBS di SD Negeri seGugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ini terjadi karena nilai Nem siswa tetap/standar ada peningkatan tetapi belum signifikan, dan rangking siswa tingkat kabupaten masih dalam kategori di bawah rata-rata, dan belum seluruh kegiatan lomba mendapat kejuaraan seperti lomba atletik, tari dan tembang dan kurangnya fasilitas bukubuku di perpustakaan sebagai media untuk pengembangan diri baik dalam menulis maupun sastra. Setelah hasil yang diperoleh dikaitkan terhadap kajian penelitian yang relevan tampak ada kesamaan temuan, yaitu hasil analisis data output pada penelitian Artadiana (2009) yaitu pada variabel produk berada dalam kategori kurang efektif. Dari hasil evaluasi ini diharapkan kepada semua kepala sekolah, warga sekolah dan komite sekolah pada SD Negeri seGugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk menyempurnakan pelaksanaan MBS sesuai dengan
acuan/standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional. Pelaksanaan program MBS merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam implementasinya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Sekolah sebagai salah satu wadah dalam menciptakan manusia berbudaya yang merupakan human capital suatu bangsa menjadi sorotan penting dalam agenda reformasi pendidikan. Penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu contoh upaya pemerintah untuk mengangkat mutu sekolah-sekolah yang saat ini masih tertinggal. Dalam menjalankan peran otonominya ini sekolah harus mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya dengan melibatkan segenap dukungan pemerintah dan peran serta masyarakat di sekitarnya. Melalui program MBS yang dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan tingkat SD khususnnya di SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan pelaksanaan MBS diharapkan kepada satuan pendidikan bersinergi dengan, guru, dan personel lain di sekolah serta masyarakat setempat, berperan aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan global. Diskrepansi pelaksanaan MBS pada SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pada tahun pelajaran 2012/2013 dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah, warga sekolah dan masyarakat/komite sekolah dalam mengimplementasikan MBS yang tertuang dalam variabel konteks, input, proses dan output. Diskrepansi tiap variabel tergantung dari keberadaan antara kondisi aktual tiap komponen dengan kondisi ekspektasitiap komponen variabel MBS.
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) Terjadinya diskrepansi antara kondisi aktual dengan ekspektasi dalam variabel konteks, menunjukkan bahwa (a) Aspek geografis sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran belum optimal hal ini dibuktikan dengan belum adanya jalinan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan dalam rangka membangun kemitraan, (b) Aspek kebijakan pemerinatah dimana sekolah hanya menggunakan dana BOS dan belum melibatkan warga masyarakat dalam penyelenggaraan program sekolah, (c) Aspek sosial ekonomi masyarakat menunjukkan data bahwa warga masyarakat belum sepenuhnya memahami program pelaksanaan sekolah hal terbukti belum adanya dukungan dalam bentuk finansial. Terjadinya diskrepansi antara kondisi aktual dengan ekspektasil dalam variabel input, menunjukkan bahwa (a) kurikulum sebagai pedoman mengajar belum sepenuhnya dipahami oleh guru, dimana beberapa kompetensi yang ada di dalam kurikulum dan standar kompetensi nasional belum sepenuhnya dilaksanakan oleh guru dalam mengajar, (b) ketenagaan, belum meratanya jumlah tenaga guru serta kekurangan tenaga teknisi, (c) peserta didik yang meliputi: kebanyakan siswa berasal dari keluarga kurang mampu, dan ada dipinggiran sehingga proses hasil belajar belum optimal, (d) sarana prasarana yang meliputi: kurang optimalnya penggunaan peralatan praktik, atau media, kurangnya rasa memiliki terhadap fasilitas yang ada, serta penanganan sarana prasarana kurang terkoordinasi, dan (e) kurangnya peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan terkait pendanaan dan sumbangan pemikiran. Dalam variabel proses terdapat diskrepansi dengan kategori sangat kecil antara kondisi aktual dengan ekspektasi. Hambatan- hambatan itu terjadi antara lain (a) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang kurang optimal, (b) dari aspek manajemen yang menyangkut:
kesamaam tentang visi, misi dan sistem nilai, kurangnya pemahaman terhadap RKAS oleh warga sekolah, lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan sekolah, serta kurang adanya penghargaan dan sanksi dalam meningkatkan disiplin waga sekolah, (c) dari aspek kepemimpinan, perlu peningkatan transparansi pimpinan dalam pengeloaan keuangan, program kerja sekolah, mengembangkan keteladanan, serta penghargaan atas prestasi kerja bawahan. Dalam variabel output terdapat diskrepansi dengan kategori sangat kecil antara kondisi aktual dengan ekspektasi. Hambatan- hambatan itu terjadi antara lain (a) masih rendahnya prestasi akademik siswa dari dimensi pencapaian hasil belajar (UAS/UN), (b) peningkatan prestasi bidang olimpiade sains, dan lomba kreativitas siswa tingkat provinsi maupun nasional. Dari sisi lain dapat kita lihat beberapa masalah bila dikaitkan dengan lulusan, antara lain adalah : (1) kurang tertatanya administrasi sekolah mengenai penelusuran lulusan untuk memudahkan komunikasi pihak sekolah dengan para alumni, (2) keterserapan lulusan di jenjang pendidikan menengah atas belum oftimal, dan (3) kurang sosialisasi mengenai keberadaan sekolah dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sekolah. Disamping hambatan yang terjadi pada keempat variabel di atas, hambatan pelaksanaan MBS di SD Negeri seGugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung disebabkan oleh faktor internal yang perlu direspon baik dan dipikirkan lebih mendalam mengenai pendidikan kita, antara lain (1) masalah pendidikan kita yang masih sarat muatan politis/idiologis dengan berbagai implikasinya, (2) sasaran pembelajaran cenderung bersifat target based, (3) fasilitas serta sumber belajar masih tebatas, (4) keterbatasan kompentensi guru dalam arti luas, dan (5) rendahnya kualitas pendidikan serta pembinaan guru.Tilaar (dalam Mulyasa, 2000),
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) menyebutkan enam masalah pokok dalam Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: (1) minimnya akhlak dan moral peserta didik, (2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih rendahnya tingkat efesiensi dalam sistem pendidikan, (4) status kelembagaan, (5) manajerial pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (6) sumber daya yang belum profesional. 4. PENUTUP Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Pelaksanaan MBS pada SD Negeri seGugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tahun pelajaran 2012/2013 pada variabel konteks belum mencapai ekspektasi, terjadi diskrepansi sebesar 35,03% dan tergolong kategori kecil (K). (2) Pelaksanaan MBS pada SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tahun pelajaran 2012/2013 pada variabel input (masukan) belum mencapai ekspektasi, terjadi diskrepansi sebesar 28,08 % dan tergolong kategori kecil (K). (3) Pelaksanaan MBS pada SD negeri seGugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tahun pelajaran 2012/2013 pada variabel proses belum mencapai ekspektasi, terjadi diskrepansi sebesar 17,67% dan tergolong kategori sangat kecil (SK). (4) Pelaksanaan MBS pada SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tahun pelajaran 2012/2013 pada variabel output (keluaran) belum mencapai ekspektasi, terjadi diskrepansi sebesar 12,76% dan tergolong kategori sangat kecil (SK). Rerata perolehan skor ketiga variabel MBS ( konteks, input, proses, dan output) sebesar 76,61 besar beda 23,39. Berarti terjadi diskrepansi sebesar 23,39% terhadap standar acuan. Diskrepansi ini tergolong kategori kecil (K). Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) pada SD Negeri se-gugus Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung belum mencapai ekspektasi. (5) Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan MBS terjadi pada konteks, input, proses dan output. Kendala-
kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan dalam pelaksanaan MBS padavariabel konteks (a) Aspek geografis sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran belum optimal hal ini dibuktikan dengan belum adanya jalinan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan dalam rangka membangun kemitraan, (b) Aspek kebijakan pemerinatah dimana sekolah hanya menggunakan dana BOS dan belum melibatkan warga masyarakat dalam penyelenggaraan program sekolah, (c) Aspek sosial ekonomi masyarakat menunjukkan data bahwa warga masyarakat belum sepenuhnya memahami program pelaksanaan sekolah hal terbukti belum adanya dukungan dalam bentuk finansial. Pada variabel input, a) kurikulum sebagai pedoman mengajar belum sepenuhnya dipahami oleh guru, dimana beberapa kompetensi yang ada di dalam kurikulum dan standar kompetensi nasional belum sepenuhnya dilaksanakan oleh guru dalam mengajar, b) ketenagaan, belum meratanya jumlah tenaga guru serta kekurangan tenaga teknisi, c) peserta didik yang meliputi: kebanyakan siswa berasal dari keluarga kurang mampu, dan ada dipinggiran sehingga proses hasil belajar belum optimal, d) sarana prasarana yang meliputi: kurang optimalnya penggunaan peralatan praktik, atau media, kurangnya rasa memiliki terhadap fasilitas yang ada, serta penanganan sarana prasarana kurang terkoordinasi, dan e) kurangnya peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan terkait pendanaan dan sumbangan pemikiran. Pada variabel proses kendala-kendala yang dihadapi, a) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang kurang optimal, b) dari aspek manajemen yang menyangkut: kesamaam tentang visi, misi dan sistem nilai, kurangnya pemahaman terhadap RKAS oleh warga sekolah, lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan sekolah, serta kurang adanya penghargaan dan sanksi dalam meningkatkan disiplin waga
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) sekolah, c) dari aspek kepemimpinan, perlu peningkatan transparansi pimpinan dalam pengeloaan keuangan, program kerja sekolah, mengembangkan keteladanan, serta penghargaan atas prestasi kerja bawahan. Pada variabel output (keluaran) kendala-kendala yang dihadapi, a) masih rendahnya prestasi akademik siswa dari dimensi pencapaian hasil belajar (UAS/UN), b) peningkatan prestasi bidang olimpiade sains, dan lomba kreativitas siswa tingkat provinsi maupun nasional. Dari sisi lain dapat kita lihat beberapa masalah bila dikaitkan dengan lulusan, antara lain adalah : kurang tertatanya administrasi sekolah mengenai penelusuran lulusan untuk memudahkan komunikasi pihak sekolah dengan para alumni, keterserapan lulusan di jenjang pendidikan menengah atas belum oftimal, dan kurang sosialisasi mengenai keberadaan sekolah dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sekolah. Proses pendidikan di sekolah merupakan sebuah sistem dan dalam sistem pendidikan tersebut terdapat sub sistem yang saling mempengaruhi. Berdasarkan hasil penelitian Pelaksaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada SD Negeri se-Gugus 3 Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terjadi diskrepansi. Diskrepansi ini mungkin disebabkan kurang pemahaman dari kepala sekolah, warga sekolah dan komite sekolah tentang pelaksanaan MBS. Berdasarkan hal itu sangat diharapkan agar kepala sekolah, warga sekolah, dan komite sekolah memahami isi dari komponen MBS dan menjadikan MBS sebagai standar acuan. Dalam pelaksanaan MBS kepala sekolah, guru, staf, dan komite sekolah harus lebih bersinergi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah sesuai dengan tujuan MBS. Guru hendaknya harus kreatif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah hendaknya lebih mengedepankan keterbukaan dalam mengelola pendidikan.
Sehubungan dengan temuan dan implikasi di atas perlu kiranya diperhatikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, Kepala Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kabupaten terkait dengan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam mengembangkan satuan pendidikan dasar tingkat SD maka tampaknya diperlukan upaya yang terencana dan tersetruktur dengan melibatkan berbagai komponen, khususnya kalangan perencana, pengembang, pelaksanaan dan birokrasi pendidikan dengan pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah dapat dikemas secara sitematis berdasarkan hirarki sehingga mampu memfasilitasi pengembangan potensi siswa secara lebih oftimal. Dengan demikian keberhasilan program Manajemen Berbasis Sekolah khususnya tingkat SD dapat ditingkatkan.Kedua, Pengawas satuan pendidikan harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBS di setiap satuan pendidikan yang dibawahinya secara intensif dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBS dan melakukan pembinaan secara berkelanjutan.Ketiga,Kepala Sekolah dengan berpedoman pada temuan penelitian ini dimana pelaksanan MBS masih terjadi diskrepansi, maka kepala sekolah dalam kapasitasnya sebagai motor utama penggerak birokrasi dan manajemen pada level sekolah diharapkan mampu mengembangkan dan menyempurnakan program kerja kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen sekolahnya, sehingga program peningkatan mutuseperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat ditingkatkan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal guna meningkatkan relevansi lulusan dalam menghadapi pendidikan di jenjang pendidikan selanjutnya.Keempat, Guru sebagai agen pembelajaran dituntut kesiapan secara profesional, dan aktif dalam memotivasi diri menambah pengetahun,
e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013) dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sesuai dengan tuntutan global.Kelima,Para siswa harus dipacu untuk mengejar prestasi baik akademik maupun non akademik dengan cara mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga yang lain.Keenam,Bagi masyarakat hal ini orang tua siswa agar lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. DAFTAR RUJUKAN Arikunto, Suharsini dan Cepi Saifrudin, Abdul Jabar. 2007. Evaluasi Program Pendidikan (Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan), Jakarta: Bumi Aksara. Dantes, Nyoman. 1983. Statistika Non Parametrik. Singaraja: Biro Penerbitan FIP Unud. Depdikbud,2001,Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah,buku 1,Panduan Konsep dan Pelaksanaan Jakarta,Depdiknas Marhaeni, AAIN. 2007. Evaluasi Program Pendidikan. Singaraja. Undiksha. Tilaar, H.A.R. 2002. Standarisasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
