ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN SECARA BERLANJUT

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot)

(Skripsi)

Oleh

NUNING ANDRIYANI 1212011233

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot) Oleh NUNING ANDRIYANI Setiap anak secara ideal dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan dan korbannya juga masih masuk dalam kategori usia anak sebagaiman terdapat dalam Putusan PN Kota Agung No: 1/Pid.SusAnak/2015/PN.Kot. Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PN.Kot? Apakah putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PN.Kot sesuai dengan rasa keadilan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, ketua LSM Lada dan akademisi hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan penarikan simpulan dilakukan dengan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.SusAnak/2015/PN.Kot secara yuridis adalah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diatur Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Putusan hakim ini sesuai dengan teori pendekatan keilmuan dan pengalaman. Hakim menggunakan pendekatan keilmuan yaitu pemidanaan terhadap anak akan lebih baik jika berorientasi pada upaya pembinaan terhadap anak. Hakim juga menggunakan teori pendekatan pengalaman, yaitu pengalaman bahwa pidana penjara berpotensi memberikan dampak buruk pada perkembangan dan kepribadian anak, sehingga hakim lebih mengedepankan aspek pembinaan terhadap anak dibandingkan kurungan badan atau pidana penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana. Putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot sesuai dengan keadilan dan tujuan pemidanaan terhadap terpidana anak, yaitu sebagai upaya pembinaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan mengandung unsur perlindungan terhadap anak untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial anak.

Nuning Andriyani Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak disarankan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mengakibatkan anak melakukan tindak pidana, melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidang psikologi anak dan mempertimbangkan aspek keadilan baik bagi pelaku mapun korban. Aparat penegak hukum yang menangani perkara anak disarankan untuk benar-benar mengacu pada kepentingan anak, meskipun anak menjadi pelaku tindak pidana dan berhadapan dengan hukum, namun hak-hak anak selama proses hukum berjalan tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Anak, Pencabulan

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot)

Oleh Nuning Andriyani

Skripsi Sebagaisalahsatusyaratuntukmencapaigelar SARJANA HUKUM Pada Bagian Hukum Pidana FakultasHukumUniversitas Lampung

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

RIWAYAT HIDUP

Nuning Andriyani dilahirkan di Sindang Anom, pada tanggal 22 Oktober 1994, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak R. Sanyoto dan Ibu Antarina. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak AlAzhar 9 Sukanegara yang diselesaikan pada tahun 2000, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Sindang Anom diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Tanjung Bintang diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Lentera Harapan Jati Agung pada tahun 2012. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada pertengahan tahun Juli 2012. Pada pertengahan tahun 2014 penulis memfokuskan diri untuk mendalami Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Dalam kegiatan UKM-F PSBH penulis beberapa kali pernah menjadi delegasi mewakili Universitas Lampung untuk mengikuti Kompetisi Peradilan Semu Nasional atau yang sering disebut National Moot Court Competition (NMCC). Pada Desember 2014 penulis

bersama tim delegasi Universitas Lampung mengikuti NMCC Piala Jaksa Agung Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta dan memperoleh Juara II serta meraih nominasi Hakim Terbaik, Penuntut Umum Terbaik, dan Berkas Terbaik. Pada Maret 2015 penulis bersama tim Delegasi Universitas Lampung mengikuti NMCC Piala Konservasi II Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan pada September 2015 penulis bersama tim delegasi Universitas Lampung mengikuti

NMCC

Piala

Prof.

Soedarto

V

Fakultas

Hukum Universitas

Diponegoro Semarang dan berhasil masuk kebabak final. Selain itu penulis merupakan anggota bidang hubungan masyarakat Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Panca Marga, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bandar Lampung,

April 2016

Nuning Andriyani

MOTTO

“Ora Et Labora” (NN)

“Sometimes the best thing you can do is not think, not wonder, not imagine, not obsess. Just breathe and have faith that everything will work out for the best” (NN)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS Al-Inshirah 94:5-6)

PERSEMBAHAN Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayahNya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk: Kedua orang tua tercinta, terimakasih untuk segalanya. saya sungguh bersyukur menjadi anak kalian Saudaraku tersayang Happy Lutfiahsari dan Chacha Ananda Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil’alamin,

puji dan syukur penulis ucapkan kepada

Allah

S.W.T, Tuhan semesta alam yang berkuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, sebab hanya dengan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.SusAnak/2015/PN.Kot). Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2.

Bapak Dr. Maroni, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3.

Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

4.

Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang banyak memberikan motivasi, saran dan kritik serta meluangkan waktu hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5.

Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, segenap pemikirannya, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6.

Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;

7.

Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;

8.

Ibu Siti Azizah, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

9.

Bapak M. Zulfikar, S.H., M.H yang telah memberikan dukungan serta meluangkan banyak waktunya untuk berbagi banyak ilmu.

10.

Para dosen Fakultas Hukum Universitas lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswi.

11.

Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mba Sri, Babe, dan Bude Siti

12.

Bapak Mahendra PKP, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dan Bapak Turaihan Aldi Ketua Lembaga Advokasi Anak (LAdA) yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13.

Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak dan Mami yang menjadi orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materiil dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan

dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian; 14.

Adik tersayang Happy Lutfiahsari dan saudara kembar namun tak serupa Chacha Ananda, terima kasih untuk setiap canda, tawa dan dukungannya.

15.

Keluarga besar Marjuki dan Katini, terimakasih untuk dukungan dan doa yang tiada henti terhadap penulis.

16.

Wanita-wanita pemberi motivasi: Yose Trimiarti, S.H., Annisa Pratiwi, S.Ked., Dian Saputri, S.E., dan Mahardita Dinda

17.

Sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung: Olivia Rizka V., Queen Sugiarto, S.H., Lovia Listiane Putri, Rizki Ananda N., Shabrina D. Firda, S.H., Sari Tirta R., S.H., Ika Nursanti, S.H. dan Shinta Wahyu P. untuk setiap suka cita serta duka selama masa perkuliahan, semoga persahabatan kita dapat dipertahankan for good.

18.

Teman yang membuat kuliah menjadi penuh sukacita: Christina Sidauruk, Dany Setiawan dan Irfandi Indra.

19.

Saudara tak sedarah namun sepenanggungan jua: Stefani N. Purba, S.E., Ucok H. Hutapea, S.P., Libero Tribuana, Ella Wicita, Septi Nuraini, Embron, Hamzah dan Daryani

20.

Keluarga kedua saya: tim delegasi NMCC Piala Jaksa Agung IV Universitas Pancasila, tim delegasi NMCC Piala Konservasi II Universitas Negeri Semarang dan tim delegasi NMCC Piala Prof. Soedarto V Universitas Diponegoro. Terima kasih untuk canda tawa, kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya temukan dalam perkuliahan.

21.

Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana: Ragiel Armanda, Siti Dwi, Redo Noviansyah, RB Pratama, Yoya Nalamba, Tia Selvianti, Oggy Sagatama, Yoga Pratama dan anggota HIMA Pidana lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kerjasamanya.

22.

Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2012: Nazyra Yosea, S.H., El Renova, Retno Megasari, Cyntia Wulandari, S.H., Mutia Oktaria, Putu Aditya, Abdul Ghani, Serly Rahmawati, Dwiveni Afgina dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

23.

Teman seperjuangan selama KKN di Desa Panca Marga Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat: Iin, Nugroho, Marlia, Yessi, Wayan, dan Ribut Eko Wahyono.

24.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini tetap dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Bandar Lampung,

April 2016

Nuning Andriyani

DAFTAR ISI Halaman I

II

III

IV

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ....................................................................

1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ...................................................

8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....................................................

9

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ....................................................

10

E. Sistematika Penulisan .......................................................................

17

TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian dan Batas Usia Anak .......................................................

19

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak ................................................

20

C. Tindak Pidana Pencabulan ................................................................

24

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana..................

31

E. Tinjauan tentang Keadilan ................................................................

36

METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah ..........................................................................

39

B. Sumber dan Jenis Data ......................................................................

39

C. Penentuan Narasumber......................................................................

41

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..................................

42

E. Analisis Data .....................................................................................

43

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PN.Kot ..............................

44

V

B. Putusan Hakim terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut dalam Perspektif Rasa Keadilan ........

58

PENUTUP ...............................................................................................

65

A. Simpulan ...........................................................................................

65

B. Saran ..................................................................................................

66

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya arus pertumbuhan globalisasi, industrialisasi dan adanya perdagangan bebas membuat banyak perubahan terhadap kondisi umat manusia yang juga berdampak pada beragamnya jenis tindak pidana. Tindak pidana tersebut tidak hanya menyentuh publik tetapi juga pribadi individu manusia. Adanya ketidakseimbangan ekonomi yang semakin lebar menjadi salah satu faktor utama penyebab berbagai macam tindak pidana.1

Fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, maupun pencabulan. Khusus untuk tindak pidana pencabulan, salah satu pihak yang dirugikan adalah anak, karena korban dari tindak pidana tersebut juga masih masuk dalam kategori usia anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri 1

Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.3.

2

ini. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar, agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. Pada kenyataannya anak yang masih memerlukan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa, justru menjadi korban tindak pidana.2

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri.3

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang terdakwa terhadap anak yang masih dibawah umur. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Upaya perlindungan hukum kepada anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP: (1) Barangsiapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2

Ibid. hlm.4. Primautama Dyah Savitri. Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hlm.11

3

3

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan selanjutnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang pemberlakuan undang-undang ini adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.

Perlindungan anak diberlakukan

dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Hal ini sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antarpribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan

4

manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.4

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindugi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. terhadap orang yang melenggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban pencabulan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara stake holder dalam penghapusan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tindak pidana pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 4

Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994. hlm. 12-13

5

Uraian di atas menunjukkan bahwa negara masih belum mampu secara optimal dalam memberikan perlindungan kepada anak, meskipun undang-undang ini telah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggar hak-hak anak lainnya, namun demikian pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan.

Upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban pencabulan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi bagi anak yang beresiko atau menjad korban pencabulan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya

pemulihan dan

reintregasi anak korban pencabulan. Caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak-anak yang menjadi korban pencabulan dalam keseluruhan prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadai korban pencabulan biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan dan korbannya juga masih masuk dalam kategori usia anak sebagaiman terdapat dalam Putusan PN Kota Agung No: 1/Pid.SusAnak/2015/PN.Kot. Terdakwa berinisial NR Bin S (13 tahun), yang masih berstatus sebagai siswa SD Kelas V melakukan tindak pidana pencabulan

6

terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut terhadap tiga orang korban yaitu ACS Binti S (6 tahun), ZA Binti R (5 tahun) dan LS Binti A (6 tahun).

Terdakwa NR yang masih bertetangga dengan para korban ACS pada bulan September 2014 melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Modusnya adalah dengan berpura-pura mengajak korban bermain masak-masakan di rumah kosong. Terdakwa mengajak para korban untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut, tetapi sesampainya di dalam rumah, Terdakwa bukannya bermain seperti yang dikatakannya tetapi justru menciumi korban, membuka pakaian korban dan melakukan pencabulan terhadap para korban. Perbuatan tersebut disertai dengan ancaman agar tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun, sehingga terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan tersebut terhadap para korban.

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pembinaan di dalam lembaga selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut adalah:

7

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 1/Pid.SusAnak/2015/PN.Kot menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana pembinaan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial di Wilayah Kabupaten Pringsewu selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam bulan).

Pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya mengedepankan upaya pembinaan dan meminimalisasi kurungan badan. Pada sisi lain pemberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menambah pemberatan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seharusnya lebih diperberat mengingat dalam perkara ini tidak dapat diterapkan diversi karena ancaman hukuman lebih dari 7 tahun, korbannya berjumlah tiga orang dan perbuatan pencabulan dilakukan secara berlanjut. Majelis hakim pada kenyataannya menjatuhkan pidana berupa pidana pembinaan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam bulan).

8

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PN.Kot)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 1. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PN.Kot? b. Apakah putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PN.Kot sesuai dengan rasa keadilan? 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak

pidana

pencabulan

secara

berlanjut

pada

Putusan

Nomor:

1/Pid.Sus/2015/PN.Kot. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2016.

9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah: a.

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PN.Kot

b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana

pencabulan

secara

berlanjut

dalam

Putusan

Nomor:

1/Pid.Sus/2015/PN.Kot sesuai dengan rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut: a. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang lain yang akan melakukan penelitian tentang analisis putusan hakim di masa yang akan datang.

10

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi denganintegritas moral yang baik. 5

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 5

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

11

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berisi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 Ayat (2) berisi bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Bentuk-bentuk pidana pokok bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012: (1) Pidana peringatan (2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan (3) Pelatihan kerja (4) Pembinaan dalam lembaga (5) Penjara

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai Pasal 183 KUHAP, harus disertai dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d). Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

12

1) Teori Keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syaratsyarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa. 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan instink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim 3) Teori Pendekatan Keilmuan Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

13

5) Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat

yang mendasar, yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 6) Teori Kebijaksanaan Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan kedua adalah sebagai berikut: b. Teori Keadilan Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya dan apabila kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus

14

dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan dalam konteks hukum menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.6

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.7

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi 6 7

Sudarto. Op Cit. hlm. 64 Ibid hlm. 65

15

haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Keadilan mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yan lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain Dengan demikian peranan keadilan dan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Berhasil atau gagalnya proses pembaharuan hukum ditentukan oleh pelembagaan hukum dalam masyarakat.8

2. Konseptual Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.9 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah10 2) Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan11 8

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 9 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 10 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

16

3) Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.12 4) Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan

hakim setelah

memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya13 5) Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan 6) Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.14

11

Ahmad Rifai, Loc.Cit. hlm.112 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.92. 13 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46 14 Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.2. 12

17

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut: I

PENDAHULUAN Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II

TINJAUAN PUSTAKA Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai pengertian anak, dasar pertimbangan hakim, tindak pidana pencabulan dan tindak pidana berlanjut.

III

METODE PENELITIAN Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berisi penyajian hasil penelitian dan análisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana

pencabulan

secara

berlanjut

dalam

Putusan

Nomor:

1/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PN.Kot sesuai dengan rasa keadilan

18

V

PENUTUP Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Batas Usia Anak

Beberapa batasan umur sebagai pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut: 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka

(1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang HakHak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan

20

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik,

21

mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu: (a) Nondiskriminasi; (b) Kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:

22

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

2. Hak-Hak Anak dalam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan,

23

hakuntuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat penggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku: a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya. b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan. c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya. d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja. e. Hak untuk menyatakan pendapat.

24

f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

C. Tindak Pidana Pencabulan 1. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya15

Jenis-jenis menurut Andi Hamzah tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain: a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II

15

Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.

25

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contohnya diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP. d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya

26

diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal16

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan materil, tindak pidana sengaja dan tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan pasif.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Pencabulan berarti di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.17

Pencabulan ialah pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan pencabulan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani18

16

Ibid, hlm.25-27.

17

Adami Chazawi, Tindak pidanaMengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005 hlm. 66 Leden Marpuang, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah PrevensinyaSinar Grafika, Jakarta. 2004. hlm. 50

18

27

Sesuai dengan pengertian di atas maka diketahui bahwa pencabulan merupakan suatu keadaan seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan pencabulan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari pencabulan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan pencabulan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani, yaitu perkosaan sebagai perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan pencabulan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.19

Pengertian di atas menunjukkan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu pencabulan.

Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut: a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.

19

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung. 1995. hlm. 54

28

b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. c. Pencabulan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula pencabulan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan. 20

Perumusan di atas menunjukan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan pencabulan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerkasan.

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut : a. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan). 20

Topo Santosa, Seksualitas dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO, Jakarta. 1997. hlm. 67

29

b. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.21

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.

Perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan pencabulan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain: a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), b. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut. c. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.

21

Leden Marpuang, Op.Cit. hlm. 57

30

d. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban. e. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur. 22

3. Unsur-Unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang mengatur: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Beberapa unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah sebagai berikut: 1) “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. 2) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 3) “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang mengatur: 22

Adami Chazawi, Op. Cit. hlm. 69

31

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain. Beberapa unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah sebagai berikut: a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku. b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus). c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan

dengan

menggunakan

kekerasan

atau

ancaman

kekerasan. Memaksa anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban). d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan Pengadilan sebagai rangkaian proses

32

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan Pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; b. Tidak

seorangpun

termasuk

pemerintah

dapat

mempengaruhi

atau

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. 23

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan

23

Ibid, hlm.104.

33

dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.24

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi, apabila ditelaah melalui visi hakim yag mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilainilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Teori dasar pertimbangan hakim masih menurut menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test), yakni: 1) Benarkah putusanku ini? 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 4) Bermanfaatkah putusanku ini? 25

Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan epadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang

24

25

Ahmad Rifai, Op.Cit, hlm.104. Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

34

tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiverd). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: a. Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya

35

kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim. b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum b. Cara melakukan tindak pidana Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum. c. Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan. d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). e. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana

36

bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan. f. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya

tersebut,

memasyarakatkan

membebaskan

pelaku

dengan

rasa

bersalah

mengadakan

pada

pembinaan,

pelaku, sehingga

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna. g. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum. 26

E. Tinjauan tentang Keadilan

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada 26

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

37

praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.27

Keadilan sebagai suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati dan keadan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah suatu perbuatan mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerima keadilan tersebut. 28

Keadilan mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yan lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain Dengan demikian peranan keadilan dan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Dengan demikian berhasil atau gagalnya suatu proses pembaharuan hukum, baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks sedikit banyak ditentukan oleh pelembagaan hukum di dalam masyarakat. Jelas bahwa usaha ini memerlukan perencanaan yang matang, biaya yang cukup besar dan kemampuan meproyeksikan secara baik. Di dalam

27

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 28 Ibid, hlm. 23.

38

masyarakat seperti Indonesia yang sedang mengalami masa peralihan menuju masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang ada mengalami proses perubahan pula. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan, proses perubahan tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai dalam masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianut itu selalu terkait dengan sifat dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang membangun.29

29

Sudikno Mertokusumo. Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012. hlm.105-106.

39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.30

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. 1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asasasas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

30

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

40

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder: 1. Data Primer Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer bersumber dari: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

41

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PN.Kot. c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung

: 1 orang

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila

: 1 orang

3. Ketua LSM LADA Bandar Lampung

: 1 orang+

Jumlah

: 3 orang

42

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Studi pustaka (library research) Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. b. Studi lapangan (field research) Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: a. Seleksi data Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. b. Klasifikasi data Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

43

c. Sistematisasi data Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci

yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.31

31

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.112

65

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot secara yuridis adalah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diatur Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Putusan hakim ini sesuai dengan teori pendekatan keilmuan dan pengalaman. Hakim menggunakan pendekatan keilmuan yaitu pemidanaan terhadap anak akan lebih baik jika berorientasi pada upaya pembinaan terhadap anak. Hakim juga menggunakan teori pendekatan pengalaman, yaitu pengalaman bahwa pidana penjara berpotensi memberikan dampak buruk pada perkembangan dan kepribadian anak, sehingga hakim lebih mengedepankan aspek pembinaan terhadap anak dibandingkan kurungan badan atau pidana penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana.

2. Putusan

hakim

dalam

Putusan

Pengadilan

Nomor:

1/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Kot sesuai dengan keadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan tujuan pemidanaan terhadap terpidana anak, yaitu sebagai upaya pembinaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan mengandung unsur perlindungan terhadap anak untuk

66

mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial anak.

B. Saran Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Orang tua dan masyarakat hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak, hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mengancam anak-anak. 2. Aparat penegak hukum dan institusi terkait untuk lebih meningkatkan sosialiasi dan pembinaan kepada anak tentang pencegahan anak dari perilaku seksual yang menyimpang dan bahaya pornogafi yang dapat dengan mudah diakses oleh anak melalui berbagai media.

DAFTAR PUSTAKA Literatur

Atmasasmita, Romli. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung. Chazawi, Adami. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Dewi, Erna. 2013. Sistem Minimum Khusus dalam Tindak Pidana, Sebagai Salah Satu Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Pustaka Magister Semarang Gosita, Arief. 2001, Masalah Korban Kejahatan, Pressindo, Jakarta. Hamzah, Andi. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. ---------, 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. Hadjon, Phillipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya. Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta. 1998. Lamintang, P.A.F. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta Bakti, Bandung. Marpaung, Leden. 2004. Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya Sinar Grafika, Jakarta. Moeljatno, 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997. Nawawi Arief, Barda. 2003. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 1996. Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. Rajawali. Jakarta. Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta . Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. Savitri, Primautama Dyah. 2006. Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta Santosa, Topo. 1997. Seksualitas dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO, Jakarta. 1997. Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. ----------. 1986. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. Sudarto. 1984. Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. ………., 2000.. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana