Anak-anak yang terabaikan, terlupakan, dan tak terjangkau

SIARAN PERS Anak-anak yang terabaikan, terlupakan, dan tak terjangkau Dalam peluncuran Laporan Situasi Anak Dunia 2006, U NICEF mengeca m maraknya kekerasan terhadap anak sebagai pelanggaran terhadap hak anak dan mengusulkan diadakannya kajian yang lebih mendala m mengenai masalah ini.

Jakarta, 12 Januari 2006 Laporan PBB memperingatkan bahw a pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia Timur dan Pasifik menutupi keny ataan adany a kesenjangan yang semakin besar antara mereka y ang mendapat manfaat dari pembangunan dan jutaan lainny a y ang tertinggal dan terpinggirkan. UNICEF dalam Laporan Situasi Anak Dunia meny impulk an bahw a inv estasi masy arakat di kaw asan ini untuk bidang kesehatan dan pendidikan masih sangat kurang, dan pembiay aan kesehatan dengan sumber dari pajak di kaw asan ini merupakan yang terendah di dunia. Laporan tahunan y ang berjudul “Terabaik an dan Tak Terlihat” diluncurkan hari ini di Jakarta oleh Deputi Menteri Pemberday aan Perempuan bidang Perlindungan Anak, Dra. Sumarni Daw am Rahardjo, MPA. Laporan ini berfokus pada anak-anak y ang tidak mendapatkan akses y ang memadai terhadap pendidikan, v aksin untuk meny elamatkan hidup, atau terhadap perlindungan diri. Anak-anak ini tumbuh diluar jangkauan kampany e-kampanye pembangunan dan jarang sekali dibahas dalam forum apapun, baik dalam dis kusi di masyarakat, pembuatan peraturan, maupun peny usunan statistik dan berita-berita di media massa. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan besar sepanjang satu dasaw arsa ini dalam berbagai Tujuan Pembangunan Milenium, terutama dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pendidik an dan kemampuan baca tulis, kemajuan masih lamban di bidang-bidang lain, seperti mengurangi kekurangan giz i anak-anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan akses terhadap air y ang aman. Pada peluncuran tersebut, Kepala Perw akilan UNICEF di Indonesia, Dr. Gianfranco Rotigliano menghim bau diadakannya kajian mendalam mengenai masalah perlakuan salah terhadap anak. “Apa yang kita lihat baru-baru ini hany alah puncak dari sebuah gunung es. Kita memerlukan data y ang lebih mendalam agar bisa mengatasi masalah ini.” UNICEF melakukan dua penelitian pada tahun 2002 dan 2003 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang hasilny a menunjukkan keseriusan perlakuan salah terhadap anak. Meskipun kehati-hatian diperlukan untuk tidak begitu saja menganggap penelitian ini sebagai cerminan keadaan di Indonesia, namun temuan ini memperingatkan akan tingginy a angka perlakuan salah terhadap anak. Survei pada tahun 2002 y ang melibatkan 125 anak berlangsung selama enam bulan, dan mencakup w awancara yang dipantau secara cermat, mendapatkan bahw a dua pertiga anak laki-laki dan sekitar sepertiga anak perempuan pernah dipukul. Lebih dari seperempat anak perempuan y ang disurvei pernah diperkosa. Dalam surv ei yang lebih luas cakupanny a pada tahun 2003, yang melibatkan 1.700 anak, kebany akan anak melaporkan pernah ditampar, ditonjok, atau dilempari sesuatu. Namun tidak ada bukti mengenai adany a kasus perkosaan. “Perlakuan salah terhadap anak adalah pelanggaran hak anak, dan menurut UU Perlindungan Anak, ini merupakan suatu tindak kejahatan. Kami mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengambil sejumlah tindakan ny ata untuk menghentikan pelanggaran ini,” demik ian dr. Rotigliano. 1 United Nations Children’s Fund Telephone +62-21-5705816 Indonesia Office Facsimile +62-21-5711326 Wisma Metropolitan II, 10th-11 th floors Jakarta, Indonesia www.unicef.org

SIARAN PERS Laporan Situasi Anak Dunia 2006 meny atakan, meskipun sebagian negara di Asia Timur dan Pasifik merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, kesenjangan sosial di kaw asan ini juga semakin melebar, sehingga memperburuk masalah seperti kekurangan gizi, buruh anak dan perdagangan anak. Sekitar 14 % orang di Asia Timur dan Pasifik hidup dengan penghasilan kurang dari $1 per hari. Laporan ini meny ebutkan bahw a seorang anak y ang lahir di keluarga y ang berada dalam kelompok 20 % paling miskin rata-rata memilik i kemungkinan tiga kali lebih besar untuk meninggal daripada seorang anak yang lahir pada kelompok 20 persen paling kaya di Asia Timur dan Pasifik. Di Indonesia hal ini bisa dilihat pada angka kematian balita y ang memilik i perbedaan dramatis antar propinsi, dengan jangka mulai dari 23 kematian per 1.000 kelahiran hidup hingga 103 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sekitar separuh dari jumlah kematian bay i dan anak mungkin bisa dik aitkan pada kekurangan gizi, y ang sering diaw ali dengan rendahnya berat bay i pada saat kelahiran. Tingkat kekurangan berat badan balita memang telah menurun secara nasional, namun masih lebih dari 40 % di kaw asan timur Indonesia, dengan perbedaan y ang sangat besar dibandingkan bagian barat Indonesia. Kurangny a tinggi badan dan berat badan anak masih tetap tinggi, masing-masing sekitar 34% dan 16 %. Angka kematian ibu juga masih tetap tinggi, y aitu 307 per 100.000, dibandingkan dengan rata-rata Asia Timur yang 110 per 100.000. Angka ini bahkan lebih buruk lagi di Kaw asan Timur Indonesia. “Jik a tidak diberikan perhatian khusus, maka jutaan anak akan tetap terjebak dan terlupakan serta menjadi anak-anak terabaikan, y ang menimbulk an konsekuensi sangat merusak terhadap kesejahteraan hidup jangka panjang mereka, serta pada pembangunan bangsa. Masyarakat y ang menaruh perhatian terhadap kesejahteraan anak-anak dan masa depan bangsa seharusny a mencegah terjadiny a hal ini,” lanjut Dr. Rotigliano. Laporan Situasi Anak Dunia menyatakan bahwa dunia harus melakukan langkah-langkah tambahan diluar upaya pembangunan y ang ada untuk memastikan agar anak-anak y ang rentan terhadap kondisi-kondisi d atas bisa terlindungi dan tidak terabaikan. Pemerintah memilik i tanggung jaw ab utama untuk berupay a menjangkau anak-anak ini, dan harus meningkatkan upaya yang mereka lakukan dalam empat bidang penting: • Penelitian, pemantauan dan pelaporan: Sis tem-sistem y ang mencatat dan melaporkan terjadiny a kekerasan terhadap anak sangat penting untuk menjangkau anak-anak yang terabaikan dan terlupakan. • Perundang-undangan: Hukum nasional harus disesuaikan dengan komitmen internasional terhadap anak-anak, dan perundang-undangan y ang bisa menimbulk an diskriminasi harus diubah atau dicabut. Undang-undang untuk menghukum mereka yang membahayakan anak-anak harus ditegakkan secara konsisten. • Pembiayaan dan pembangunan kapasitas: Anggaran y ang berfokus pada anak-anak serta penguatan lembagalembaga y ang melayani anak-anak harus meny ertai perbaik an di bidang peraturan dan penelitian. • Program: Reformasi sangat diperlukan di bany ak negara dan komunitas untuk mengilangkan hambatan terhadap anak-anak yang terabaikan dari layanan-lay anan yang penting. Dalam upay a menghapus perlakuan salah terhadap anak, UNICEF mendukung disusunnya pedoman bagi para guru untuk mencegah kekerasan terhadap anak di sekolah. Bekerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia, UNICEF membangun kompetensi para dokter melalui training tentang bagaimana mengenali, merujuk, dan melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Di beberapa propinsi, UNICEF bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan mendukung didirikanny a Unit Lay anan Khusus di berbagai rumah sakit bagi anak-anak y ang menjadi korban perlakuan salah, serta meningkatkan peran desk perempuan dan anak di berbagai kantor polisi. UNICEF juga membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perlakuan salah terhadap anak melalui surv ei di propinsipropinsi tertentu serta membantu dibentukny a pemantauan dan mekanisme pelaporan mengenai perlakuan salah terhadap anak y ang berbasis masyarakat.

2 United Nations Children’s Fund Telephone +62-21-5705816 Indonesia Office Facsimile +62-21-5711326 Wisma Metropolitan II, 10th-11 th floors Jakarta, Indonesia www.unicef.org

SIARAN PERS LEMBAR FAKTA Selama satu dasaw arsa terakhir ini Indonesia telah mencapai kemajuan dalam pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs), khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan serta melek huruf. Namun demikian, kemajuan tampak lamban dalam berbagai bidang, seperti pengatasan kekurangan gizi, peningkatan kesehatan ibu, dan akses terhadap air yang aman. Kesenjangan yang besar masih menjadi tantangan Indonesia: misalnya, angka kematian balita sangat berbeda antar propinsi, yaitu berkisar antara 23 hingga 103 per 1.000 kelahiran hidup. Sejak dilakukannya desentralisasi, pelaksanaan undang-undang, kebijakan dan standar nasional di seluruh penjuru Indonesia yang sangat luas ini masih menghadapi berbagai tantangan akibat lemahnya kapasitas dalam hal perencanaan dan pengelolaaan layanan publik di berbagai kabupaten yang seluruhnya berjumlah 440 di 33 propinsi. Angka kem atian bayi dan balita Dengan angka kematian bayi sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita sebesar 46 per 1.000 kelahiran hidup, Indonesia berada di jalur yang baik dalam upaya mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Milenium untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita. Meskipun demikian, angka kematian antar propinsi bisa sangat berbeda satu sama lain. Demikian juga halnya dengan w ilayah perkotaan dan pedesaan. 76% kematian anak balita terjadi pada usia dibaw ah 12 bulan, dan sebanyak 45% kematian bayi terjadi pada usia dibaw ah 28 hari (neonatal). Tiga penyebab utama kematian bayi adalah komplikasi perinatal (dibaw ah usia 7 hari), infeksi pernapasan akut, dan diare. Sekitar sepertiga kematian balita dan separuh kematian bayi terjadi pada masa per inatal (dibaw ah usia 7 hari), yang berkaitan dengan layanan penting selama kehamilan dan persalinan. Sedangkan penyebab utama kematian anak (usia 1– 4 tahun) adalah infeksi pernapasan akut, diare, penyakit yang ditularkan melalui binatang dan penyakit-penyakit yang bisa dicegah melalui vaksinasi. Im unisasi Imunisasi telah menunjukkan peningkatan sejak tahun 1990an, dengan diimunisasinya 72 % anakanak berusia 12-23 bulan untuk melindungi mereka dari penyakit campak. Cakupan imunisasi masih berbeda-beda, sehingga w abah campak masih sering terjadi. Kasus polio kembali muncul pada tahun 2005, pertama kalinya sejak tahun 1996, dengan ditemukannya 236 kasus dalam jangka sembilan bulan pertama. Cakupan DPT3 rendah, sehingga 1,7 juta anak berusia 12-23 bulan tak terlindungi setiap tahunnya dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Satu dari lima kabupaten beresiko tingggi terhadap penyakit tetanus yang menimpa ibu yang baru melahirkan dan bayi yang baru lahir. Malaria masih menjangkiti sekitar 20 % penduduk, khususnya di kaw asan timur. Hanya 10 % dari 30 juta kasus tahunan yang ditangani di klinik-klinik maupun rumah sakit. Gizi Sekitar separuh kematian bayi dan anak kemungkinan berkaitan dengan kekurangan gizi yang sering diaw ali dengan rendahnya berat badan bayi ketika dilahirkan. Kasus kurangnya berat badan anak balita secara nasional telah menurun, tetapi angkanya masih lebih dari 40% di kaw asan timur Indonesia, yang menunjukkan terjadinya kesenjangan antar daerah. Kurangnya tinggi dan berat badan anak masih tetap terjadi, yang angkanya berkisar pada 34 dan 16 %. ASI eksklusif masih tetap rendah, yaitu 40% pada enam bulan pertama. Hal ini disebabkan oleh pengenalan makanan secara dini kepada bayi, tantangan modernisasi dan meningkatnya peran para ibu sebagai pekerja.

3 United Nations Children’s Fund Telephone +62-21-5705816 Indonesia Office Facsimile +62-21-5711326 Wisma Metropolitan II, 10th-11 th floors Jakarta, Indonesia www.unicef.org

SIARAN PERS Meskipun 73 % rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium pada tahun 2003 ( meningkat dari angka yang sebelumnya 50% pada tahun 1995), sekitar 58 juta orang masih beresiko kekurangan yodium. Beberapa survei di tingkat nasional juga menunjukkan tingginya angka anemia di kalangan perempuan hamil (40%) dan perempuan usia subur (28%). Indonesia telah berhasil memberantas xerophthalmia (kerusakan kornea mata akibat kekurangan vitamin A), namun demikian, kekurangan vitamin A masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kem atian ibu Angka kematian ibu masih tinggi, yaitu 307 per 100.000. Sebagai perbandingan angka rata-rata di Asia Timur adalah 110 per 100.000. Penyebab utama kematian ibu antara lain adalah perdarahan, eclampsia (keracunan kehamilan) dan tekanan darah tinggi, komplikasi akibat keguguran, persalinan yang terganggu, serta infeksi. Satu dari empat persalinan masih mengandalkan bantuan dukun bersalin. Pendidikan dasar Kebijakan mengenai w ajib belajar sembilan tahun mencakup enam tahun di sekolah dasar (usia 7-12 tahun) dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (usia 13-15 tahun). Pelaksanaan kebijakan sejak tahun 1994 telah mengantarkan Indonesia pada angka partisipasi di tingkat sekolah dasar sebesar 94%. Namun demikian, angka partisipasi di tingkat sekolah menengah pertama hanya mencapai 65%. Indonesia mencapai kemajuan yang tidak merata dalam mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Milenium yang relevan, mengingat adanya dua juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi mencerminkan proporsi yang signifikan mengenai anak-anak yang berusia diatas usia rata-rata pada suatu jenjang pendidikan. Perbaikan-perbaikan dalam mutu pendidikan, pengurangan inefisiensi dan kesenjangan geografis masih merupakan prioritas utama, demikian pula dengan upaya mengedepankan hak setiap anak untuk mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun, serta pemberian kesempatan bagi para remaja sebagai strategi utama untuk mencegah perburuhan anak dan eksploitasi (ter masuk perdagangan anak). HIV/AIDS Penyebaran HIV-AIDS di Indonesia masih terkonsentrasi di 12 propinsi, saat yang penting untuk menghindar i epidemi yang lebih luas. Cara penularan utama melalui penggunaan narkoba suntik dan hubungan seks menempatkan remaja-remaja Indonesia pada resiko yang lebih tinggi. Pada tahun 2010, diperkirakan ada 110.000 orang yang mender ita atau telah meninggal karena AIDS dan satu juta lainnya positif HIV. Meskipun prevalensi HIV diantara perempuan hamil yang menjalani tes kurang dari 3%, data handal bagi masyarakat umum masih kurang. Stigma, diskriminasi dan ketidaktahuan merupakan hambatan utama. Pada tahun 2003, sepertiga remaja putri dan seperlima remaja putra berusia 15-24 tahun belum pernah mendengar tentang HIV-AIDS. Di Indonesia, sama halnya dengan kebanyakan negara lain di dunia. Anak-anak masih merupakan kelompok yang belum diperhatikan dalam hal HIV/AIDS. Padahal mereka menanggung beban akibat penyebaran HIV/AIDS, yaitu ketika mereka kehilangan orang tuanya akibat HIV/AIDS. Pada kebanyakan kasus, mereka kemudian terlempar ke jalanan, menjadi buruh anak dan menjajakan seks agar bisa bertahan hidup. Perkiraan Departemen Kesehatan pada 2002 mengenai orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS menunjukkan bahw a 59 anak yang tinggal di jalanan mengidap HIV, virus penyebab AIDS. Jumlah kasus yang dilapor kan mungkin jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan angka yang sebenarnya. Berdasarkan angka kesuburan total sebesar 2,5 pada tahun 2003, diperkirakan ada 2.250 hingga 3.250 bayi yang beresiko tertular HIV setiap tahunnya di Indonesia. Perlindungan anak 4 United Nations Children’s Fund Telephone +62-21-5705816 Indonesia Office Facsimile +62-21-5711326 Wisma Metropolitan II, 10th-11 th floors Jakarta, Indonesia www.unicef.org

SIARAN PERS Sekitar 60% anak balita di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran; setengah diantaranya bahkan kelahirannya tidak tercatat dimanapun juga. Anak-anak yang tak tercatat kelahirannya tidak muncul dalam statistik res mi dan tidak diakui sebagai anggota masyarakat. Tanpa identitas yang tercatat, anak-anak tidak ter jamin pendidikan dan kesehatannya, serta layanan-layanan dasar lainnya yang berdampak pada masa kanak-kanak dan masa depannya. Tidak adanya pencatatan kelahiran mempertinggi resiko anak terhadap eksploitasi dan pemalsuan umur serta identitas. Terdapat tiga juta anak yang memiliki pekerjaan berbahaya. Setidaknya 30% dari para pekerja seks perempuan di Indonesia berusia dibaw ah 18 tahun, bahkan ada yang berusia 10 tahun yang dipaksa terlibat dalam pelacuran. Diperkirakan terdapat 100.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan setiap tahunnya, kebanyakan sebagai pekerja seks komersial di Indonesia dan luar negeri. Sekitar 12% perempuan dinikahkan pada usia sekitar atau sebelum 15 tahun. Sekitar 4.000 hingga 5.000 anak berada di lembaga pemasyarakatan, lembaga rehabilitasi dan penjara; 84% dari anak-anak yang dihukum ini ditahan bersama para penjahat dew asa. Studi baru-baru ini mengungkap bahw a penganiayaan dan kekerasan terhadap anak dan perempuan lazim terjadi di Indonesia, ter masuk di rumah-rumah, kantor-kantor, dan lembaga-lembaga. Sekitar 20% anak-anak yang terkena pengaruh konflik bersenjata mengalami tekanan psikososial tingkat madya, serta terdapat sejumlah anak yang terpisah dari keluarganya atau terlibat dengan kelompok bersenjata. Kebijakan Pemerintah Pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan nasional dan kerangka perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak, yaitu dengan mengundangkan UU Perlindungan Anak pada tahun 2002; UU mengenai Pendidikan Dasar pada tahun 2003; Komitmen Sentani pada tahun 2004 untuk melaw an HIV/AIDS; Rencana Aksi Nasional pada tahun 2002 mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak, Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak, serta Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan. Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015 ( PNBA I) diluncurkan pada tahun 2004. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA I) dibentuk pada bulan Oktober 2003 melalui proses yang demokratis dan transparan. UU No. 23 tahun 2004 mengenai kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah positif untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peraturan perundangan yang saat ini masih dibahas maupun dalam proses revisi – mengenai pencatatan sipil, pekerja migran, perdagangan manusia, perlindungan terhadap korban dan saksi, perkaw inan, dan peradilan anak – diharapkan akan memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan. Komite Hak-hak Anak di Jenew a menyambut baik inisiatif Pemerintah Indonesia untuk mencabut keberatan-keberatannya terhadap beberapa pasal Konvensi Hak Anak; memuji kemajuan Indonesia dalam upayanya melindungi hak-hak anak; dan mendorong diratifikasinya Optional Protocols serta tindakan untuk memperbaiki keadaan anak-anak yang terkena pengaruh konflik, penyalahgunaan narkoba, perdagangan anak serta eksploitasi seksual ekonomi.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: UNICEF Communication Officers: John Budd & Kendartanti Subroto, telepon 570 5816 ext. 298 & 251, email: [email protected], [email protected]

5 United Nations Children’s Fund Telephone +62-21-5705816 Indonesia Office Facsimile +62-21-5711326 Wisma Metropolitan II, 10th-11 th floors Jakarta, Indonesia www.unicef.org