• Akuntansi Sektor Publik
\lto� 3 f-/ $S fE �2.. 04. 20\(., -
1-·-�··-"····-·-----·
I
No.
Nu.
I<.
'
_
.
---·---·-
...... Tgl.
·-·---
-
Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2 Ors. Tulis S. Meliala, Akt Niko Silitonga, SE., MM Dr. Timbul Sinaga, SE., MSA
'$
�p t-:. .91.emesta Media
Edisi Asli Hak Cipta ©2007, Penerbit Semesta Media I
flak cipta dilindun,r;;i undang-undan,t;;. Dilarang n1en1perbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik n1aupun 111ekanik, tern1asuk n1emfotokopi, n1erekam, atau dengan n1enggunakan sisten1 penyi1npanan lait1nya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Meliala, Tulis S. Silitonga, Niko Sinaga, Tim bu!
Akuntansi Sektor Publik - Edisi Kedua- Jakarta: Penerbit Semesta Media, 2007. 204 hlm;.1 jil., 23 cm, lSBN 978-979-12755-1-5
l.
Akuntansi Sektor Publik
I. Akuntansi
Kata Pengantar
Buku Akuntansi Sektor Publik (Pemerintahan) edisi kedua ini kami susun semata-mata untuk menunjang kebutuhan mahasiswa yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu PSAP Nomor
1 sampai dengan Nomor 11. Mengenai PSAP Nomor
1 sampai dengan
Nomor 11 dan studi kasus dalam buku ini sebagian besar kami ambil dari Buku Training of Trainers Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
Kami memberanikan diri menyusun buku ini dengan tujuan agar para mahasiswa dapat lebih lancar dalam mendalami Akuntansi Sektor Publik (Pemerintahan).
Sudah pasti buku ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat berterima kasih apabila para pembaca mau memberikan kritik dan sarannya kepada kami.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Ibu Evi dan lbu Ike serta semua orang yang berpartisipasi membantu penyusunan buku edisi kedua ini, atas dorongannya sehingga terlaksananya penyelesaian buku Akuntansi Sektor Publik (Pemerintahan) ini.
Bandung,Januari2007
Tim Penyusun
Daftar lsi
Bab 1 Pengertian
1
1.1
Pendahuluan 1
1.2
ArtiAkuntansi
1.3
Akuntansi Sektor Publik
1.4
Administrasi Keuangan Negara
3 4 6
1.4.1
Pengertian Keuangan Negara6
1.4.2
PengertianAdministrasi
1.4.3
PengertianAdministrasi Keuangan Negara
6
Administrasi Keuangan Negara adalah meliputi kegiatan:
7
1.5 Ada dua pendapat tentang SiklusAnggaran. 1.6
TahunAnggaran
1.7
Dasar Hukum Keuangan Negara
1.8
PengurusanAdministrasi Keuangan Negara
1.9
Penyusunan RAPBN 11
1.10 Cara Kerja UYHD
7
8 8 9
12
1.11 Penetapan RUUAPBN
13
1.12 Pelaksanaan Undang-undangAPBN
14
1.13 Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBN 14 1.14 PenyusunanAPBD
15
----
[
Daftar Isi
17
Bab 2 Regulasi Akuntansi Sektor Publik 2.1
Fungsi Akuntansi Pemerintahan
v
17
2.2 Berbagai Regulasi yang Berhubungan Diterbitkan Negara 18 2.3
Standar Akuntansi Pemerintahan [SAP) Terdiri atas Kerangka Konseptual dan 11 Pernyataan 20
Bab 3 Komp arasi Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Bisnis
21
3.1
Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Keuangan Komersial 21
3.2
Akuntansi Keuangan Daerah
3.3
Persamaan Akuntansi Sektor· Publik dengan Akuntansi Keuangan Komersial 23
22
Bab 4 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 4.1
25
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 25
4.2 Peranan Laporan Keuangan 27 4.3 Komponen Laporan Keuangan
28
4.4 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah
30
Bab 5 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan 33 5.1 Hal-hal yang Harus Diperhatikan sebagai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan 33
]
Bab 6 PSAP 02 Penyajian Rekonsiliasi Anggaran 41 6.1
lnformasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 41
6.2
Basis Akuntansi
6.3
Struktur Laporan Realisasi Anggaran dan Klasifikasi Anggaran 45
6.4
Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 50
43
Bab 7 PSAP 03 laporan Arus Kas
69
7.1
Pengertian LAK
7.2
lsi LAK 69
7.3
Fungsi LAK
70
7.4
Tujuan LAK
70
7.5
Struktur LAK 70
7.6
Penyajian LAK 72
7.7
Metode Penyajian Laporan Arus Kas.
7.8
Hubungan Laporan Arus Kas dan Neraca 74
69
72
Bab 8 PSAP 04 Catatan Atas laporan Keuangan
79
8.1
Tujuan pembuatan Catalan alas Laporan Keuangan
79
8.2
lsi Catalan Alas Laporan Keuangan 80
8.3
Langkah-langkah Penyajian Catalan Atas Laporan Keuangan 82
8.L,
Struktur Catalan Alas Laporan Keuangan 82
8.5
Penyusunan Catalan Atas Laporan Keuangan
8.6
Penyajian lnformasi tentang Kebijakan Fiskal/ Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target
83
,:_'
L._
Daftar Isi
-- ..,....------· - - -
---
[
vii
- ---------· - - · - · - · - - · ·-�--"
Undang-undang APBN/Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala dan Harnbatan yang Dihadapi dalarn Pencapaian Target 84
Bab 9 PSAP 05 Persediaan
87 89
9.1
Pengakuan dan Pengukuran Persediaan
9.2
Persediaan Disajikan Sebesar:
91
9.3
Perhitungan Biaya Persediaan
92
9.4
Biaya Konversi Persediaan 93
9.5
Penyajian dan Pengungkapana Persediaan
93
Bab 1 0 PSAP 06 Akuntansi lnvestasi
95
10.1 lnvestasi pernerintah dibagi rnenjadi 2 yaitu:
95
10.2 Pengakuan, Pengukuran, dan Metode Penilaian 97 lnvestasi 10.3 Pengakuan Hasil lnvestasi
102
10.4 Pelepasan dan Pernindahan lnvestasi
108
10.5 Penyajian dan Pengungkapan lnvestasi
109
]
Bab 11 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
111
11.1 Pengakuan dan Pengukuran Asel Tetap
112
11.2 Perolehan Secara Gabungan 116 11.3 Pertukaran Asel Tetap 11.4 Asel Donasi
116
118
11.5 Asel Bersejarah
119
11.6 Perlakuan Asel Tetap Setelah Perolehan 11.7 Penilaian Kernbali ! Revaluation)
119
124
11.8 Penghentian dan Pelepasan 124 11. 9 Penyajian dan Pengungkapan Asel Tetap 125
Bab 12 PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
129
12.1 Pengakuan Konstruksi dalarn Pengerjaan 130 12.2 Pengukuran Konstruksi dalarn Pengerjaan
132
PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 139 13.1 Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban
142
13.2 Utang Kepada Pihak Ketiga !Account Payable) 13.3 Utang Bunga !Accrued Interest)
145
145
13.4 Utang Perhitungan Fihak Ketiga IPFKI
146
13.5 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
146
13.6 Kewajiban Lancar Lainnya !Other Current Liabilities) 147 13.7 Utang Pernerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang
Daftar lsi
Diperjua lbelika n.
147
13.8 Perubahan Valuta Asing
149
13.9 Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo 13.10 Tunggakan
151
151
13.11 Restrukturisasi Utang
152
13.12 Penghapusan Utang 153 13.13 Biaya-biaya yang Berhubungan dengan Utang 154 Pemerintah 13. 14 Penyajian dan Pengungkapan.
155
Bab 14 PSAP 1 0 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 157 11..1 Koreksi Kesalahan
158
14.2 Kesalahan dan Koreksinya
159
14.3 Pengungkapan dalam Catalan Atas Laporan Keuangan 167 14.4 Perubahan Kebijakan Akuntansi 14.5 Pengungkapan 169 14.6 Peristiwa Luar Biasa 170
167
Bab 15 PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi 173 15.1 Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian 15.2 Entitas pelaporan
175
15.3 Entitas Akuntansi
175
15.4 Badan Layanan Umum
175
·15_5 Prosedur dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Komponen Laporan Keuanagan Konsolidasian 176 Soal Latihan
1 83
Daftar Pusaka
191
Tentang Penulis 193
174
Bab
1
Pengertian
1.1
Pendahuluan
Istilah Akuntansi sering digunakan oleh dunia pendidikan dan perusahaan pada saat ini, namun secara umum sebagian besar mengartikan bahwa akuntansi hanya mempunyai satu arti saja. Sebenarnya ada perbedaan pengertian Akuntansi dalam beberapa hal seperti: a.
Akuntansi Keuangan (Komersial).
b.
Akuntansi Biaya
c.
Akuntansi Manajemen
d.
Akuntansi Anggaran
e.
Akuntansi Pajak
f.
Akuntansi Sektor Publik yang terdiri atas:
1. Akuntansi Pemerintahan. Terdiri atas: - Akuntansi Pusat dan - Akuntansi Daerah.
2. Akuntansi Rumah Sakit. 3.
Akuntansi Pendidikan, dan sebagainya.
4.
Akuntansi LSM.
Di clalam buku ini kita ticlak membahas Akuntansi Keuangan
4.
Komersial, Akuntansi Biaya, clan yang lainnya tetapi hanya membahas tentang Akuntansi Sektor Publik yang berhubungan clengan Akuntansi Anggaran. Hal-ha! yang perlu menjacli perhatian aclalah
1.
Yang membeclakan Akuntansi Keuangan dengan Akuntansi
5
Sektor Publik aclalah harus cliperhatikannya penekanan clalam hal siapa yang mengelola sumber clananya clan clari mana sumber clana terse but, yaitu apakah sumber clana terse but clari suatu entitas perorangan atau suatu entitas yang sumber clananya clari beberapa orang clengan membentuk baclan (organisasi) yang tujuannya mencari laba (profit motif), atau suatu entitas (organisasi) yang sumber clananya clari masyarakat umum atau publik yang tujuannya ticlak mencari laba (non profit motif). Seperti kita ketahui bahwa clalam masyarakat banyak terclapat macarn-macam organisasi yang narnanya juga beragarn ragam seperti, Pemerintah itu sencliri, Yayasan Rumah Sakit, Yayasan Pencliclikan, LSM, clan sebagainya. Semua organisasi-organisasi ini k:ita sebt1t dengan "Entitas-entitas ." 2.
Bagi s e m u a entitas-entitas yang m e n g g u n a k a n cl a n a publik (umum), maka akuntansi yang cligunakannya harus menggunakan Akuntansi Sektor Publik, seclangkan bagi entitas entitas yang ticlak menggunakan clana umum (publik), maka akuntansi yang cligunakan aclalah Akuntansi Komersial.
3.
Hal prinsipil lain aclalah bahwa clalam organisasi (entitas) yang profit motif, tujuan utamanya aclalah bagaimana mengelola dana yang mereka himpun untuk rnendapatkan laba yang akan terlihat dari laporan keuangan yang merupakan hasil clari sebuah proses akuntansi, yaitu akuntansi keuangan kornersial. Sedangkan pada organisasi (entitas) yang non proflt motif, tujuannya adalah untuk mernpertanggungjawabkan atas penerimaan uang yang mereka terima clari masyarakat, apakah penerimaan-penerimaan (pendapatan) tersebut telah digunalmn dengan tepat atau benar sesuai dengan yang cligariskan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibuat.
1 � E
r J
4.
Entitas-entitas (organisasi-organisasi) yang ada didalam masyarakat ini kita golong-golongkan atas: a. Organisasi yang "Profit Motif'. b. Organisasi yang "Non Profit Motif'.
5.
Untuk Akuntansi keuangan komersial yang profit motif, maka yang menjadi standarnya adalah PSAK. Sedangkan untuk Akuntansi Sektor Publik yang non profit motif, maka yang menjadi standarnya adalah sebagai berikut: a. Untuk Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi standarnya adalah PSAP nomor 1 sampai dengan nomor 11. b. Untuk Akuntansi sektor publik lainnya yang dimiliki oleh perorangan maupun badan, maim yang menjadi standamya adalah PSAK nomor 45.
1.2 Arti Alcuntansi Sebelum memulai pembahasan akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan terlebih dahulu akan dikemukakan pengetahuan dasar tcntang akuntansi.
Akuntansi adalah: Suatu sistem informasi) 111e11gidentifik:asi, pe11catata11, klassifikasi, mengikhtisarkan, dan mengkomunikasikan kegiatan perusahaan. Yang sering disebut "Bahasa Perusal1aa11".
Literatur lain mengatakan bahwa:
Akuntansi adalah: Suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ek:o11omi u11tul{ me11yedial
keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Informasi Keuangan yang menggunakan dana dari publik rn�\lr-::i nPrl�ln1::in !C!ln1n1'::in�lnv::i l<"if"::i Reh111" Ak1Jnta11si Sel{tor Publik_
·
serta laporan keuangannya juga harus mengikuti standar proseclur
M
penyusunan laporan keuangan sektor publik.
p
Informasi Keuangan yang menggunakan clana clari perorangan
•
atau baclan maka perlakuan akuntansinya kita sebut Akuntansi Keuangan serta laporan keuangannya juga harus mengikuti standar proseclur penyusunan laporan keuangan komersial.
•
1.3 Akuntansi Sektor Publik Publik
=
masyarakat atau umum.
Jika organisasi publik (entitas}nya adalah pemerintah maka clalam hal ini penerima clana masyarakat aclalah "pemerintah", clan clana tersebut akan c ligunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat umurn (masyarakat) clan negara, maka clana yang cligunakan pemerintah tersebut harus clilaporkan kepacla rakyat clalam bentuk suatu laporan pertanggungjawaban melalui sebuah proses akuntansi yaitu akuntansi sektor publik yang dalam hal ini aclalah Akuntansi
cl S<
cl
8.1
1
Pemerintahan. Proses akuntansi yang digunakan clisini, untuk
penyusun
2
pelaporan pertanggungjawabannya aclalah PSAP nomor 1 sampai clengan nomor 11.
Sedangkan batasan tentang akuntansi sektor publiknya
3
adalah sebagai berikut: Jika organisasi publik (entitas}nya bukan pemerintah tetapi entitas yang lain, maka batasan tentang akuntansi sektor publiknya sebagai berikut:
Il
Definisi Akuntansi Sektor Publik aclalah suatu proses
•
pengurnpulan, peneatatan, pengklasifikasian, penganalisaan,
•
clan pelaporan transaksi keuangan clari suatu organisasi publik
•
yang menyecliakan informasi keuangan bagi para pernakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.
Definisi Akuntansi Pemerintah aclalah suatu proses
s
pengurnpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, clan
•
pelaporan transaksi keuangan clari suatu pemerintahan yang
•
rnenyecliakan inforrnasi keuangan bagi para pernakai laporan keuangan yang berguna untuk rnengarnbil keputusan.
'
r
:Maka perbedaan Accounting Financial
dengan Accounting
publik adalah: •
Akuntansi Keuangan
yang mengelola adalah pihak swasta atau perusahaan pemerintah yang tujuannya profit motif.
•
Akuntansi Sektor Publik
yang mengelola adalah pihal< swasta atau pemerintah yang tujuannya non profit motif (nirlaba).
Untuk perusahaan··perusahaan negara yang dananya juga dari masyarakat tetapi tujuan perusahaannya adalah profit motif seperti PT. Perkebunan, BUMN, dan lain-lain maka akuntansi yang digunakan adalah akuntansi keuangan komersial. Adapun tujuan diberikan pelajaran akuntansi scktor publik adalah:
1.
Untuk memberikan gambaran tentang akuntansi pemerintah secara menyeluruh agar kita dapat mengetahui jalannya pengurusan administrasi keuangan negara.
2.
Untuk memberikan pengetahuan tentang suatu sistem penyelenggaraan tata usaha keuangan negara Indonesia dan sistem yang dilakukan di negara lain.
3.
Untuk memberikan gambaran tentang akuntansi Rumah Sakit, Yayasan Pendidikan, dan Akuntansi Sektor Publik untuk entitas lain yang nirlaba.
Karakteristik Akuntansi Sektor Publik: •
Nonprofit motif.
•
Dimiliki secara kolektif.
•
Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan tidak harus menerima imbalan langsung (baik barang maupun jasa).
Sedangkan Karakteristik bagi Akuntansi Komersial adalah: •
Profit motif.
•
Dimiliki secara perorangan atau badan
