ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
Akuntansi Perpajakan (VeD., SE.,MSi.,Ak.,CA)
Pertemuan 1 Pendahuluan
ved#akt_pjk@2014
1
Bagian 1
ved#akt_pjk@2014
2
1
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
Kewajiban Pembukuan • Psl 28 (1) UU no 6/1983 perubahan UU 28/th 2007 KUP : WP pribadi yg melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia :WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN • Pembukuan (vers KUP): proses pencatatan teratur pengumpulan data (info keuangan) : harta,kewajiban,modal, pendapatan,biaya proses akuntansi dlm periode tertentu --> tujuan : mengetahui laba (rugi) neto fiskal ved#akt_pjk@2014
LK Komersil • Sesuai standar Akt (PSAK/ IFRS)
Koreksi Fiskal • Penyesuaian sesuai peraturan perpajakan
ved#akt_pjk@2014
3
LK Fiskal • LK Keu Fiskal, sbg dasar perhitungan pajak
4
2
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
Prinsip Pembukuan & cara Pembukuan 1. Itikad baik sesuai realisasi operasional bisnis 2. Kewajaran dalam penilaian biaya, sesuai aspek “umum” bisnis 3. Huruf latin,angka arab,satuan rupiah, lapkeu dlm bhs. Indonesia / atau asing sesuai ketentuan Menkeu RI 4. Informasi ttg : harta,kewajiban,modal, pendapatan dan biaya Dapat dihitung kewajiban pajak penghasilan Dapat direkons dg perputaran usaha (ekualisasi) PPN Dapat direkons dg pajak lainnya (PPh21,PPh23,PPh Final)
5. Pembukuan berdasarkan standar Akuntansi (kecuali peraturan pajak menentukan lain) ved#akt_pjk@2014
5
Dasar Akrual & Dasar Kas • Psl 28 (5) th 2007 (UU KUP ) pembukuan pajak stelsel akrual dan stelsel akrual Dasar Kas dalam Pajak (perhitungan PhKP) dasar kas campuran : • Penjualan tunai & kredit • Persediaan pembelian tunai & kredit • Penyusutan akrual • Biaya tidak membedakan akrual & kas ved#akt_pjk@2014
6
3
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
Tahun Pajak • Pasal 1 (8) UU KUP Tahun pajak : 1 th kalender (1 Jan – 31 Des) , kecuali th buku tidak sama dg th kalender • Jika tidak sama dg th kalender masa pajak dilihat dari 6 bulan pertama Misal : 1 mar 2008 – 28 feb 2009 PPh th buku th 2008
ved#akt_pjk@2014
7
Penghasilan Penghasilan Menurut Pajak (UU 36/2008) : a. Penghasilan non objek pajak (pasal 4 (3) UU 36/2008) b. Penghasilan objek PPh Final (pasal 4 (2) UU 36/2008) c. Semua Penghasilan (yg tidak disebutkan di a & b)
ved#akt_pjk@2014
8
4
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
Biaya • Prinsip Akt Pajak Penghasilan biaya boleh diakui sbg pengurang penghasilan objek PPh biaya pengurang non penghasilan non objek PPh TIDAK BOLEH DIKURANGKAN • Biaya yg tidak dpt mengurangi PhKP : – PPh 21/23 yg ditanggung perusahaan , kecuali PPh 26 yg di grossup – Kerugian atas hutang & aset yg tdk dipergunakan dlm usaha mendapatkan,memelihara & menagih pendapatan ved#akt_pjk@2014
9
Prinsip Harga Historis • Ps 10 (6) UU PPh /1984 : harga historis • Ps 19 UU PPh/1984 : Menkeu boleh revaluasi nilai
ved#akt_pjk@2014
10
5
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
Konservativ • Konservatif :kehati2an penyisihan/pencadangan • Ps 9 (1)c UU PPh 1984 Pajak tidak mengakui akun cadangan/penyisihan , kecuali yg diatur dalam 681/KMK 04/1999 : – Cadangan Piutang (di perbankan & SGU dg opsi) – Cadangan untuk usaha asuransi – Cadangan reklamasi untuk pertambangan
ved#akt_pjk@2014
11
Beda Tetap dan Beda Waktu • Perbedaaan akuntansi Komersil dg akt Fiskal • Beda Tetap : Transaksi
Akuntansi
Pajak
Cat
Biaya
Ok
x
Ps 9 (1) UU PPh
Pendapatan
Ok
x
Ps 4 (3 & 2) UU PPh
Biaya
x
Ok
Pendapatan
x
Ok
ved#akt_pjk@2014
12
6
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
• Beda Tetap : – Beda metode depresiasi – Akun penyisihan (akun pos konservatif)
ved#akt_pjk@2014
13
Bagian 2
ved#akt_pjk@2014
14
7
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
Penghasilan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun“ ved#akt_pjk@2014
15
Subjek PPh = “Penghasilan”
8
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
Penghasilan dengan PPh Final
Penghasilan bebas PPh
9
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
Penghasilan bebas PPh
Pengasilan Tidak Kena Pajak •
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp. 15,8 juta per tahun menjadi Rp. 24,3 juta per tahun dan akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013. >> sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012.
Berikut adalah Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru : Untuk Diri Wajib Pajak Orang Peribadi = Rp. 24.300.000,Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin = Rp. 2.025.000,Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp. 24.300.000,Tambahan untuk anggota keluarga (max. 3 orang) = @ Rp. 2.025.000,4. Atau, Jumlah PTKP terbaru berdasarkan Status Perkawinan adalah sebagai berikut : – * TK/0 = Rp. 24.300.000,* K/0 = Rp. 26.325.000,* K/1 = Rp. 28.350.000,* K/2 = Rp. 30.375.000,* K/3 = Rp. 32.400.000,-
• 1. 2. 3.
ved#akt_pjk@2014
20
10
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
Fasilitas Penurunan Tarif Pajak sebesar 50% dari PKP • Pasal 31E UU No.36 Tahun 2008 Untuk badan mengenai fasilitas penurunan tarif pajak sebesar 50% dari PKP • Yaitu : Apabila peredaran usaha sampai dengan 50 milyar per tahun, memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak sebesar 50% atas PKP dari bagian peredaran usaha sebesar 4,8 milyar Kesimpulan : WP badan tidak mendapat fasilitas penurunan tarif pajak 50% apabila peredaran usaha per tahun > 50 milyar. Soal PT. Banjar Jaya dalam tahun 2011, peredaran usaha / omzet 60 milyar, PKP 10 milyar. Berapa besarnya PPh yang terutang PT. Banjar Jaya 2011 Jawab : PPh terutang = 25% x 10 milyar = 2,5 milyar ved#akt_pjk@2014
21
WP badan mendapat fasilitas penurunan tarif pajak 50% dari seluruh PKP, apabila peredaran usahanya per tahun sampai dengan 4,8 milyar. Soal PT. Banjar Jaya 2011, peredaran usaha 4,8 milyar per tahun, PKP 1 milyar, berapa besarnya PPh yang terutang tahun 2011 Jawab : PPh terutang = 25% x 50% x 1 milyar = 125 juta ved#akt_pjk@2014
22
11
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
WP badan mendapat fasilitas penurunan tarif pajak 50% dari sebagian PKP, apabila peredaran usahanya per tahun di atas 4,8 milar, tetapi tidak lebih dari 50 milyar Soal PT. Banjar Jaya tahun 2011, peredaran usaha per tahun 14,4 milyar, PKP 1,5 milyar. Berapa besarnya PPh terutang PT. Banjar 2011 Jawab 4,8 M x 1,5 M = 500 juta (PKP yang memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak) ved#akt_pjk@2014
23
PPh untuk bunga simpanan anggota Koperasi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 • 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau • 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan. • Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saat pembayaran. ved#akt_pjk@2014
24
12
ved#akt_pjk@2014
09/09/2014
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009
ved#akt_pjk@2014
25
13
