AKSEPSIBILITAS BANK BAGI KELOMPOK WANITA PEREMPUAN MISKIN

ISSN 2407-9189

Univesity Research Colloquium 2015

AKSEPSIBILITAS BANK BAGI KELOMPOK WANITA PEREMPUAN MISKIN Sri Suryaningsum1), Moch. Irhas Effendy2), Raden Hendry Gusaptono3) 1, 2, 3 Fakultas Ekonomi, UPN Veteran Yogyakarta 1 email: [email protected] 2 email: [email protected] 3 email: [email protected]

Abstract Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris yang The destitute women group is hardly to access the bank. The goal of the survey is to describe the real condition of the destitute women group which works as domestic-servant and scavenger. Their income is below than one million rupiahs. The undergoing survey method is in the form of deep interview and facilitation. The submited solution is a policy formulation for the regulator and stakeholders in poverty alleviation in order to accomodate the need of this destitute group. Keywords: destitute women, domestic-servant, scavenger, finance acceess, regulator 1. PENDAHULUAN Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesulitan dalam aksesibilitas keuangan bagi kelompok perempuan miskin. Kelompok perempuan miskin tidak memiliki kemudahan dalam aksesibilitas perbankan. Perbankan masih dianggap sebagai hal yang tidak mungkin terjangkau. Penelitian ini sangat penting karena mampu mengungkapkan kondisi real yang dihadapi oleh kelompok perempuan miskin dalam mengakses keuangan perbankan. Kelompok perempuan miskin yang menjadi responden penelitian ini adalah kelompok perempuan pembantu rumah tangga dan kelompok perempuan pemulung. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pilihan yang dilakukan dalam menyiasati ketidakmampuan mengakses perbankan adalah sebagaiberikut kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih memilih berutang kepada perkumpulan arisan. Persepsi kelompok ini adalah bahwa hutang di tempat arisan memiliki bunga yang ringan. Padahal setelah dilakukan analisis ternyata bunganya adalah 20% per tahun. Hal ini jauh lebih mahal dari bunga bank secara umum.

56

Kedua, adalah kelompok perempuan miskin pemulung. Kelompok perempuan miskin pemulung lebih memilih berhutang pada taukenya/juragannya. Hutang di tempat juragan ada yang dikenai bunga dan ada yang tidak berbunga. Namun demikian juragan ini menentukan syarat bahwa semua hasil pulungan ini harus disetor ke juragan tempat berhutang. Hal yang terjadi adalah ketika setor, harga yang ditetapkan oleh juragan ini lebih rendah dibandingkan di tempat lainnya. Suryaningsum & Sugiarti (2014a, b) menyatakan bahwa kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih teratur administrasi dan pola hidupnya dibandingkan dengan kelompok perempuan miskin pemulung. Suryaningsum & Sugiarti (2014a) memaparkan bahwa permasalahan dalam bidang ekonomi untuk kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga dan kelompok perempuan miskin pemulung memiliki penghasilan sama atau kurang dari satu juta rupiah. Kelompok komunitas kaum wanita pekerja rumah tangga umumnya waktunya habis bekerja di rumah tempatnya bekerja atau majikannya, sehingga tidak memikirkan kehidupan pribadinya apalagi lingkungan, kesehatan, dan ekonominya karena cash flownya yang sangat pendek yaitu harian. Untuk itu tim peneliti mencoba

University Research Colloquium 2015

memaparkan hasil penelitian yang berkaitan dengan aksesibilitas perbankan kelompok komunitas kaum wanita pekerja rumah tangga di desa Depok, kabupaten Sleman. Komunitas kelompok miskin pemulung, khususnya komunitas pemulung dan pengamen tidak tersentuh program-program pemerintah karena hidup tidak terstruktur dalam tatanan masyarakat luas. Hidup mengelompok dan memencil yang jauh dari akses pemerintahan walaupun tinggal di kota. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, maka bentuk model pengabdian dengan pembagian ini yang paling pas. Namun demikian pembagian perlengkapan penunjang ini harus sesuai dengan kondisi real, karakteristik, dan kondisi responden. Komuitas miskin seperti ini harus mendapat bantuan secara ekonomi, kesehatan, dan akses. Khususnya kelompok miskin komunitas pemulung dan pengamen. Kegiatan penelitian dan pendampingan dilaksanakan pada bulan Maret 2014 sd Oktober 2014. Ada delapan (8) responden yang menjadi subjek penelitian ini. Empat (4) orang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dan empat (4) orang berprofesi sebagai pemulung. Karakteristik responden adalah sebagai berikut empat responden orang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga ini memiliki latar belakang pendidikan tertinggi adalah tingkat SLTP. Satu responden berumur 30 tahun dengan satu anak, satu responden berumur 46 tahun dengan dua anak, dua responden lainnya berumur 45 tahun dengan masing-masing memiliki 3 anak dan 4 anak. Kegiatan hariannya adalah membantu rumah tangga dengan durasi waktu jam 05.00 sd 17.00 WIB. Upah yang diterima kurang dari 1 juta/ bulan. Tidak suka membaca, tapi sering manghabiskan waktu malamnya dengan menonton TV. Keempat responden memiliki kecenderungan lebih intens dengan gambar. Karakteristik kesehatan, satu responden tidak bermasalah dalam arti sehat. Sedangkan tiga responden memiliki postur tinggi badan kurang dari 150cm dan gemuk, dengan ratarata tensi yang tergolong tinggi yaitu 150/100. Rumah sangat sempit berwujud petak. Karakteristik ekonomi, kesehatan, pola

ISSN 2407-9189

pikir, dan kecenderungan visual mempengaruhi perlakukan pembagian perlengkapan yang direncanakan. Kelompok kedua, yaitu wanita komunitas pemulung dan pengamen berdomisili di dekat Sungai TambakBayan. Empat responden ini memiliki latar belakang pendidikan tertinggi adalah tingkat SLTP. Satu responden sebagai pengamen berumur 25 tahun dengan satu anak, satu responden sebagai pemulung berumur 54 tahun dengan tiga anak (satu anak hilang) anak, dua responden lainnya sebagai pengamen berumur 45 tahun dengan masing-masing memiliki 2 anak dan 3 anak. Kegiatan hariannya adalah memulung dan mengamen. Dua responden terakhir ini bercerai. Untuk kegiatan pemulungan dilakukan pukul 05.00 sd 17.00 WIB. Untuk kegiatan pengamen, ada yang melakukan pekerjaan mengamen pada pagi sd sore dan malam. Kedua kelompok ini memiliki penghasilan perbulan tidak tentu, namun demikian secara rata-rata penghasilan yang diperoleh kurang dari 1 juta/ bulan. Tidak suka membaca, tapi sering manghabiskan waktu dengan menonton TV. Keempat responden memiliki kecenderungan lebih intens dengan gambar. Penduduk Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang besar. Hal ini sesuai dengan Suryaningsum, dkk 2014a, b dan Ratnawati, 2011. Suryaningsum, dkk 2014b menyatakan bahwa Indonesia memerlukan tata kelola pengentasan yang baik, sedangkan Suryaningsum dkk 2014a menyatakan bahwa dana keistimewaan akan memiliki multiplyier effect bagi pengentasan kemiskinan di DIY dan pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan tingkat nasional. Ratnawati, 2011 menyatakan bahwa tahun 2004 jumlah penduduk miskin absolute tercatat sebesar 36,1 juta jiwa atau 16,66% dari total populasi. Dari jumlah tersebut ternyata lebih banyak penduduk perempuan miskin dibanding laki-laki, dan jumlahnya makin bertambah dari tahun ke tahun. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kemiskinan sangat dekat dengan perempuan. Berdasar geografi, orang miskin lebih banyak di desa daripada di kota. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan perempuan

57

ISSN 2407-9189

miskin perdesaan menyangkut pada persoalan bagaimana upaya pemberdayaan perempuan miskin perdesaan melalui kewirausahaan dapat menjamin para pelaku ekonomi rakyat memperoleh apa yang menjadi hak mereka, khususnya kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak. 2. KAJIAN LITERATUR Aksebsibilitas Bank Akses keuangan bagi kelompok miskin sangat sulit. Hal ini sesuai dengan Zulminarni, 2004 yang menyatakan bahwa persoalan kemiskinan perempuan bukan hanya sekedar persoalan akses terhadap sumberdaya keuangan semata. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang kompleks, dalam hal ini persoalan perempuan miskin adalah persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal. Ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kondisi utama yang mengantarkan perempuan pada kemiskinan yang berkepanjangan. Sebenarnya upaya pemberdayaan perempuan menjadi kesepakatan dan agenda dunia sejak tiga dekade yang lalu. Kelompok miskin ini lebih mengandalkan sumber-sumber keuangan alternatif seperti hibah program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial dan LSM, rentenir (bank keliling, bank titil, bank plecit, dsb), kerabat dan tetangga. Dalam hal ini Zulminarni, 2004 menyatakan bahwa akibatnya, mereka menjadi tergantung, usaha tidak berkesinambungan, terjerat hutang, dan tetap dalam lingkaran kemiskinan. Teuku, 2006 menyatakan bahwa ditemukan bahwa laki-laki lebih cenderung menghabiskan sebagian pendapatan mereka untuk kenikmatan pribadi. Ditemukan pula bahwa perempuan memiliki risiko kredit yang lebih baik dari pada laki-laki dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sumberdana yang kecil. Munculnya isu bahwa perempuan miskin lebih penting untuk diprioritaskan dalam hal perilaku yang lebih hemat. Alasan utama mengapa memilih perempuan sebagai

58


pelanggan prioritas adalah karena Grameen Bank menugaskan dirinya untuk memberikan pinjaman kepada yang paling miskin. Zulminarni, 2004 yang menyatakan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan, dan tidak kurang dari 6 juta mereka adalah kepala rumah tangga miskin dengan pendapatan rata-rata dibawah 10,000 per hari. Untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarga, umunya mereka bekerja pada sektor informal—perdagangan dan jasa, sektor pertanian—buruh tani, dan buruh pabrik. Mereka sulit mendapatkan akses sumberdaya termasuk sumberdaya keuangan seperti kredit dari lembaga keuangan yang ada karena dianggap tidak layak, lokasi terpencil, tidak ada penjamin, yang sebagian persoalan ini juga terkait dengan isue gender. Memfasilitasi dan memberdayakan perempuan miskin menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan Ratnawati, 2011 yang menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berhubungan yang berpengaruh dalam pemberdayaan perempuan yaitu, kesejahteraan, akses sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol. Apapun upaya yang akan dilakukan dalam memberdayakan perempuan, sudah semestinya mencakup kelima hal di atas, termasuk dalam pengembangan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu sumber daya ekonomi bagi mereka. Mekanisme yang dilakukan adalah memfasilitasi perempuan miskin di satu wilayah untuk berkelompok dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam di kelompoknya merupakan langkah awal yang dilakukan selama ini. Setiap kelompok menyepakati bersama berapa jumlah simpanan-simpanan yang harus mereka lakukan, bagaimana caranya, dan ketentuanketentuan lainnya. Mereka memang harus mulai dengan menyimpan, bukan meminjam. Mekanisme yang lainnya adalah membuka akses sumberdaya; dengan berkelompok dan berkoperasi mereka diakui keberadaannya, dapat akses informasi, dapat mengakses berbagai sumberdaya termasuk dana, pendidikan dan pelatihan melalui berbagai program yang dikembangkan di wilayahnya.


Dalam hal memberikan fasilitas akses kepada perempuan miskin, hal yang perlu diperhatikan adalah perempuan miskin perdesaan umumnya bersifat sangat tertutup, sehingga pemberdayaan untuk mereka membutuhkan kesabaran dan pendekatan secara personal/kelompok yang dilakukan secara intens serta melalui suasana informal. Perilaku dan kondisi yang dibangun adalah berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aktivitas dalam kelompok mereka membangun kebersamaan, belajar mengambil keputusan, belajar berorganisasi. Selain itu kesadaran kolektif terhadap posisi dan keberadaan mereka dalam masyarakat setara dengan yang lain juga terbangun seiring dengan terbangunnya keyakinan diri mereka. Lebih lanjut adalah mempunyai kontrol terhadap diri dan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, secara kolektif mereka kemudian dapat ikut mengontrol proses pengambilan keputusan dan alokasi sumberdaya dalam masyarakat karena mereka telah terbiasa dalam kelompoknya. Selain itu, kelompok-kelompok ini juga telah member dampak sosial yang positif dalam masyarakatnya karena mereka juga menyisihkan sebagia keuntungan simpan pinjam untuk kegiatan sosial seperti beasiswa anak sekolah, santunan bagi orang perempuan tua dan tidak mampu bekerja, korban bencana dan sebagainya. Konsep aksesibilitas akan sukses jika dilaksanakan dengan partisipasi aktif kelompok miskin. Hal ini sesuai dengan konsep yang dinyatakan oleh Widodo, dkk 2011 menyakini bahwa model pemberdayaan perempuan nelayan di kawasan pesisir dapat dikembangkan melalui 3 (tiga) tahap, yakni : pengembangan kelompok (community development), pra-pengembangan usaha (prebusiness development), dan pengembangan usaha (business development). Konsep Pengembangan Kelompok dibangun dengan konsep bottom up. Program pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien harus dilakukan dengan mengubah konsep pemberdayaan dari Top-Down menjadi Bottom-Up. Hal ini disebabkan karena konsep top-down, cenderung mensamaratakan masing-masing wilayah

ISSN 2407-9189

sasaran kegiatan, tanpa melakukan identifikasi potensi yang ada di wilayah sasaran. Kenyataan yang terjadi di lapangan, konsep tersebut menuai kegagalan, yang berakibat pada menurunnya partisipasi dan motivasi masyarakat untuk mengikuti program-program lain di masa mendatang, karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses awal penetapan program kegiatan. Sebaliknya, sistem bottom-up, diyakini akan berhasil karena masyarakat dilibatkan dalam setiap proses dan tahapan kegiatan program pemberdayaan. Kelompok Wanita Miskin Perempuan miskin dikategorikan oleh Kementerian Sosial dalam Astuti 2012 sebagai wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), yaitu wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ciri-ciri/kriteria dari wanita rawan sosial ekonomi adalah wanita sebagai sumber utama mencari nafkah/tulang punggung keluarga, janda, dan berpenghasilan rendah. Pemberdayaan perempuan miskin sebagai proses terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan miskin dalam pengentasan kemiskinan. Soetrisno, 1997; Shiva, 1997; Mies, 1986; Vandana, 1997 menjelaskan bahwa (1) Konteks masyarakat miskin pada umumnya banyak ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (di luar komunitas basis; outsider). Yang tentunya dengan mempertimbangkan unsur pencapaian keberhasilan dalam berbagai bidang. Persoalan yang sering muncul adalah bahwa kebijakan itu dibuat semata-mata berdasarkan model pembangunan colonialpatriaki yang mengutamakan hasil produksi dan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekologi. Dalam pemberdayaan yang transformative, rakyat (dan kaum perempuan) dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan itu. Melibatkan peran perempuan sangat penting. Banyak keuntungan yang dapat diraih. Seperti contoh berikut ini kaum

59

ISSN 2407-9189

perempuan-lah yang paling dekat dengan alam, yang dalam kesehariannya memelihara dan menjaga kelangsungan kehidupan dari alam. Maka jika kebijakan pembangunan itu mengeksploitasi dan merusak alam, sama artinya menggusur perempuan dari sumber penghidupannya, termasuk kesehatan dan ketahanan pangan bagi keluarganya. Dalam konteks tertentu pemberian bantuan dan fasilitas langsung memang perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan Soetrisno, 1997 dan Shiva, 1997 bahwa masyarakat miskin tidak akan mampu mengatasi kemiskinannya tanpa adanya kesadaran bahwa hanya dirinyalah yang mampu menjadi penolong bagi dirinya sendiri, sehingga diperlukan fasilitas bagi lahirnya komunitas basis atau kelompok-kelompok lokal yang berfungsi sebagai pengontrol kebijakan dan pendamping bagi kelompoknya untuk terus melakukan pemberdayaan. Semangat, perilaku, budaya, etos kerja, pola pikir, kemauan yang besar dan gaya hidup sangat menentukan keberhasilan. Maka dalam proses penyadaran dan pembelajaran dalam kelompok diperlukan dialog untuk menentukan bersama apa-apa yang dapat membawa mereka menuju keberhasilan. Dalam konteks memahami orang miskin dan kemiskinan tidak bisa hanya mendasarkan diri pada pandangan stereotype atas etos kerja yang menganggap bahwa orang miskin itu malas dan tidak hemat. Faktor multidimensi dalam hal ini sesuai dengan Loekman Soetrisno yang menyatakan bahwa ketidakberuntungan orang miskin haruslah diletakkan dalam konteks yang lebih luas: model pembangunan yang dianut, ketidakadilan social yang mengendap dalam system-struktur, dan berbagai kebijakkan sosio-ekonomi-politik yang tidak menguntungkan bagi si lemah dan miskin. Sutrisno (1997) dan Usman (2004) juga menyatakan bahwa ada berbagai pandangan mengenai apa itu kemiskinan dan siapa orang miskin. Dan masing-masing memiliki tolok ukur dan kreteria yang berbeda untuk melihat kemiskinan dan orang miskin. Fokus utama dalam pembahasan mengenai perempuan dan

60


kemiskinan dalam hal ini perempuan sebagai bagian dari komunitas kaum miskin juga merupakan pelaku sekaligus korban dari ketidakadilan konsep pembangunan, serta kelompok yang ikut berperan dalam menjaga keselarasan dan kelangsungan kehidupan generasi kita selanjutnya. Ketika kaum perempuan dapat memberdayakan dirinya dan komunitasnya, maka masyarakat akan terbantu untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan itu sendiri. Kusumaningrum, 2012 menyatakan bahwa ketimpangan gender yang mengakibatkan tertinggalnya kaum perempuan terhadap laki-laki di Indonesia. Dalam Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga dinyatakan bahwa pemerintah menangani kondisi tertinggalnya kaum perempuan terhadap laki-laki ini kurang serius. Buktinya adalah anggaran yang rendah dalam berbagai programprogram peningkatan kesejahteraan perempuan. Kebijakan penganggaran untuk mensejahterakan perempuan dan anak masih dibawah 0,5%, dan diperbesar pada angka penekanan laju penduduk. Program pemberdayaan perempuan yang disusun oleh pemerintah, di samping anggarannya yang begitu kecil, juga sebatas kepada program pengarusutamaan gender di setiap kementerian ataupun lembaga. Kelompok perempuan selalu menjadi kelompok termiskin dari rakyat miskin, karena selain termiskinkan oleh kebijakan, mereka juga termiskinkan oleh stereotip dan kultur yang masih memandang mereka sebagai subordinat laki-laki sehingga termarjinalkan dari segala akses sumberdaya. Salah satu penyebabnya adalah konstruksi budaya patriaki. Hal ini juga sesuai dengan Astuti, 2012. Selain itu data dalam hal perbandingan pekerjaan menunjukkan bahwa konstruksi budaya patriarki ini telah berdampak pada ketimpangan gender yang berlarut-larut. Berdasarkan data BPS 2000, perbedaan kemampuan membaca menulis antara lakilaki dan perempuan di Indonesia masih tinggi dengan perbandingan 56,9% : 88,1%. Ketimpangan ini secara tidak langsung telah memberikan konstribusi terhadap timpangnya perbandingan laki-laki dan


perempuan yang bekerja pada sektor informal dengan perbandingan 29,6% : 39,2%. 3. METODE PENELITIAN Desain yang dilakukan adalah sesuai dengan skema Suryaningsum dan Sugiarti 2014b dan didukung oleh hasil penelitian Suryaningsum dkk, 2014c. Skema tersebut adalah berupa kegiatan penelitian dan pendampingan yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2014 sd Oktober 2014. Ada delapan (8) responden yang menjadi subjek penelitian ini. Empat (4) orang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dan empat orang berprofesi sebagai pemulung. Desain penelitian dan pendampingan dengan memberikan dan membantu berbagai kebutuhan pokok untuk delapan responden ini dilakukan karena tidak mudah mendapatkan informasi dari responden. Ada rasa curiga jika orang luar masuk dalam komunitas mereka terutama bagi kelompok responden yang berprofesi pemulung. Kelompok pemulung ini memiliki berbagai keterbatasan dalam bermasyarakat. Kelompok perempuan miskin pemulung secara struktural mereka tidak punya kelompok dalam sistem masyarakat. Mereka hidup terpisah dari masyarakat, sehingga inilah yang membuat mereka memiliki rasa curiga dan berbagai perilaku yang berbeda dengan masyarakat luas. Kelompok pertama terdiri dari empat orang responden yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Latar belakang pendidikan tertinggi adalah tingkat SLTP. Satu responden berumur 30 tahun dengan satu anak, satu responden berumur 46 tahun dengan dua anak, dua responden lainnya berumur 45 tahun dengan masing-masing memiliki 3 anak dan 4 anak. Kegiatan hariannya adalah membantu rumah tangga dengan durasi waktu jam 05.00 sd 17.00 WIB. Upah yang diterima kurang dari 1 juta/ bulan. Tidak suka membaca, tapi sering manghabiskan waktu malamnya dengan menonton TV. Keempat responden memiliki kecenderungan lebih intens dengan gambar. Karakteristik kesehatan, satu responden tidak bermasalah dalam arti sehat. Sedangkan tiga

ISSN 2407-9189

responden memiliki postur tinggi badan kurang dari 150cm dan gemuk, dengan ratarata tensi yang tergolong tinggi yaitu 150/100. Rumah sangat sempit berwujud petak. Karakteristik ekonomi, kesehatan, pola pikir, dan kecenderungan visual mempengaruhi perlakukan pembagian perlengkapan yang direncanakan. Kelompok kedua, yaitu wanita komunitas pemulung dan pengamen berdomisili di dekat Sungai TambakBayan. Empat responden ini memiliki latar belakang pendidikan tertinggi adalah tingkat SLTP. Satu responden sebagai pengamen berumur 25 tahun dengan satu anak, satu responden sebagai pemulung berumur 54 tahun dengan tiga anak (satu anak hilang) anak, dua responden lainnya sebagai pengamen berumur 45 tahun dengan masing-masing memiliki 2 anak dan 3 anak. Kegiatan hariannya adalah memulung dan mengamen. Dua responden terakhir ini bercerai. Untuk kegiatan pemulungan dilakukan pukul 05.00 sd 17.00 WIB. Untuk kegiatan pengamen, ada yang melakukan pekerjaan mengamen pada pagi sd sore dan malam. Penghasilan perbulan tidak tentu, namun demikian secara rata-rata penghasilan yang diperoleh kurang dari 1 juta/ bulan. Tidak suka membaca, tapi sering manghabiskan waktu dengan menonton TV. Keempat responden memiliki kecenderungan lebih intens dengan gambar 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedelapan responden menyatakan tidak pernah ke bank. Alasan yang dikemukakan adalah sebagaiberikut. 1. Bank dianggap sebagai tempat yang mewah dan “menakutkan”, karena itu pasti membayar mahal. 2. Hanya sedikit uang untuk ditabung. 3. Tidak paham dengan tata cara yang ada di bank. Jika ada kesulitan keuangan, maka perilaku yang muncul adalah sebagaiberikut. Pilihan yang dilakukan oleh responden adalah sebagaiberikut. 1. Kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih memilih berutang kepada

61

ISSN 2407-9189

perkumpulan arisan. Persepsi kelompok ini adalah bahwa hutang di tempat arisan memiliki bunga yang ringan. Padahal setelah dilakukan analisis ternyata bunganya adalah 20% per tahun. Hal ini jauh lebih mahal dari bunga bank secara umum. 2. Kelompok perempuan miskin pemulung lebih memilih berhutang pada taukenya/juragannya. Hutang di tempat juragan ada yang dikenai bunga dan ada yang tidak berbunga. Namun demikian juragan ini menentukan syarat bahwa semua hasil pulungan ini harus disetor ke juragan tempat berhutang. Hal yang terjadi adalah ketika setor, harga yang ditetapkan oleh juragan ini lebih rendah dibandingkan di tempat lainnya. Hal ini sesuai dengan Ratnawati, 2011 yang menyatakan bahwa golongan miskin cenderung memanfaatkan pelayanan tabungan melalui lembaga informal (kelompok arisan) yang dikelola oleh masyarakat sendiri akibat tidak dapat mengakses pelayanan bank. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi tabungan di kalangan golongan miskin yang belum terlayani. Faktor jauhnya jarak dan formalitas fasilitas tabungan yang disediakan bank membatasi akses masyarakat miskin terhadap tabungan bank. Lembaga formal non-bank, seperti koperasi, hanya menyediakan sangat sedikit fasilitas tabungan, sedangkan lembaga nonformal secara hukum tidak diperbolehkan untuk menarik tabungan dari masyarakat. Keragaman kebutuhan dan kondisi kehidupan golongan miskin turut mempengaruhi keragaman kebutuhan akan pelayanan keuangan mikro. Kecuali transfer, kebutuhan akan kredit, tabungan dan asuransi merupakan kebutuhan nyata dalam keseharian mereka. Syarif, 2006, dan Usman dkk, 2004 menyatakan bahwa perempuan merupakan jumlah terbanyak dari kelompok yang terpinggirkan di antara yang paling miskin dari yang miskin. Dalam komunitas miskin seperti Bangladesh,di mana aturan keluarga tidak diterapkan dengan baik, sementara

62


tradisi menjadi lebih penting dari hukum kejadian di mana laki-laki meninggalkan isteri dan anak-anaknya merupakan hal yang biasa. Pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki dampak yang sangat besar terhadap terbentuknya keluarga yang stabil. Berbagai pelayanan keuangan belum dinikmati oleh kelompok perempuan miskin pada responden penelitian ini, apalagi pelayanan asuransi formal belum menyentuh masyarakat miskin karena belum adanya layanan asuransi mikro. Secara umum bahwa kebutuhan akan tabungan dan asuransi, baik untuk menghadapi siklus musiman, kebutuhan yang berkaitan dengan peristiwa dalam kehidupan (kematian, perkawinan), maupun untuk investasi jangka panjang lebih banyak dipenuhi dari cara-cara tradisional seperti pemeliharaan ternak, penyimpanan hasil yang berlebih, pembentukan kelompok arisan dan simpan-pinjam, dan sistem pembiayaan bersama berdasarkan kekerabatan. Hal ini juga sesuai dengan Ratnawati 2011. Jika perbankan masih dianggap tempat yang mewah dan “menakutkan” boleh jadi koperasi yang “benar” menjadi pilihan yang terbaik. Koperasi memiliki karakteristik melayani dari dan untuk anggota. Boleh jadi bentuk koperasi merupakan akses yang terbaik bagi kelompok perempuan miskin. Hal ini sesuai dengan Zulminarni, 2004 menyatakan bahwa paling tidak ada lima aspek yang saling berhubungan yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan yaitu, kesejahteraan, akses sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol. Apapun upaya yang akan dilakukan dalam memberdayakan perempuan, sudah semestinya mencakup kelima hal di atas, termasuk dalam pengembangan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu sumber daya ekonomi bagi mereka. Koperasi dipilih karena mempunyai prinsip-prinsip ekonomi dan sosial yang memungkinkan kelima aspek pemberdayaan diatas dapat dicakup. Dalam hal perbandingan dengan Grameen Bank memajukan akses perempuan miskin di Bangladesh perlu diteladanni. Garmeen bank tidak memperdulikan sistem perbankan di Bangladesh yang memperlakukan perempuan


sebagai peminjam kelas dua, Grameen Bank mampu menciptakan perbandingan 50-50 antara peminjam laki-laki dan perempuan. Tidak perlu waktu lama bagi Grameen Bank untuk melihat bahwa perempuan merupakan pihak yang lebih efektif untuk melakukan perubahan. Kalau ada pendapatan tambahan untuk keluarga melalui perempuan, maka makanan anak-anak, gizi dan kesehatan keluarga, serta perbaikan untuk rumah akan mendapatkan prioritas utama. Hal ini sesuai dengan Syarif, 2006, dan Usman dkk, 2004. 5. SIMPULAN Aksesibilitas keuangan bagi kelompok perempuan miskin terjadi karena persepsi kelompok miskin bahwa Bank dianggap sebagai tempat yang mewah dan “menakutkan”, karena itu pasti membayar mahal. Alasan lain yang dikemukakan oleh responden adalah bahwa tidak ada uang untuk ditabung dan tidak paham dengan tata cara yang ada di bank. Kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih memilih berutang kepada perkumpulan arisan. Persepsi kelompok ini adalah bahwa hutang di tempat arisan memiliki bunga yang ringan. Padahal setelah dilakukan analisis mendalam ternyata bunganya adalah 20% per tahun. Hal ini jauh lebih mahal dari bunga bank secara umum. Kelompok perempuan miskin pemulung secara struktural mereka tidak punya kelompok dalam sistem masyarakat. Mereka hidup terpisah dari masyarakat sehingga lebih memilih berhutang pada taukenya/juragannya. Hutang di tempat juragan ada yang dikenai bunga dan ada yang tidak berbunga. Namun demikian juragan ini menentukan syarat bahwa semua hasil pulungan ini harus disetor ke juragan tempat berhutang. Hal yang terjadi adalah ketika setor, harga yang ditetapkan oleh juragan ini lebih rendah dibandingkan di tempat lainnya. Kebijakan yang perlu dilakukan adalah membuat kebijakan yang lebih toleran dan pro-aktif terhadap kelompok perempuan miskin. Hal ini penting dilakukan karena sebenarnya kelompok perempuan miskin ini perlu ditolong dengan kebijakan yang

ISSN 2407-9189

meringankan, jangan sampai mereka terjebak berulang-ulang dalam berbagai kredit tengkulak (baik arisan maupun dari juragannya dalam responden ini). Kreditkredit tengkulak ini sebenarnya semakin memiskinkan kelompok ini. Jika sebenarnya mereka mampu membayar dalam berutang dengan bunga 20% pada kelompok arisan masyarakat dan kelompok pemulung mampu dibayar lebih rendah oleh juragannya, sebenarnya merekapun mampu mengakses berbagai skema keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dengan syarat lembaga keuangan membuat kebijakan yang memahami kondisi kelompok miskin perempuan. Dalam hal ini kebijakan yang dikemas dengan lebih humanis, disajikan dengan bahasa dan cara yang mereka pahami REFERENSI Astuti, Mulia. 2012. Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial Enterpreneurship (Studi Kasus di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). Sosiokonsepsia Vol. 17, No. 03. Hastuti dan Dyah Respati. 2012. Naskah Jurnal Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan (Studi di Lereng Merapi Daerah Istimewa Yogjakarta). Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi, Universitas Negeri Yogjakarta. http://news.okezone.com/read/2012/09/24/33 7/693969/perempuan-menjadikelompok-termiskin-dari-rakyat-miskin Kusumaningrum, Dina. 2012. Perempuan menjadi kelompok termiskin dari rakyat miskin. Okezone. Senin, 24 September 2012. Loekman Soetrisno, Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan, Kanisus,Yogyakarta, 1997 Maika, Amelia. Kiswanto, Eddy. 2007. Pemberdayaan Perempuan Miskin Pada Usaha Kecil di Perdesaan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro (Grameen Bank). Makalah ini

63

ISSN 2407-9189

disampaikan dalam seminar Bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Kamis 26 April 2007. Maria Mies, Patriachy and Accumulation on a World Scale, London: Zed Books, 1986 Ratnawati, Susi. 2011. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Issn. 1978-4724 Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2, Desember 2011. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Kartika Surabaya Sucipto, Yeni. 2012. Perempuan Miskin. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. Sultan. 2014a. Penguatan Ekonomi Kebudayaan DIY Berbasis Anggaran Keuangan Danais. Prosiding Semnas FE UPNVY. Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. 2014b. Tata Kelola Pengentasan Kemiskinan. Gosyen Publishing. Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. Sultan. 2014c. Best Practice pengentasan Kemiskinan. Laporan PUPT DIKTI RI. Suryaningsum, Sri. Sugiari, Wiwik Dewi. 2014a. Managemen Lingkungan Sehat Dan Bersih Serta Bernilai Ekonomi Bagi Wanita Pekerja Rumah Tangga. Prosiding Semnas UPNVY.

64


Suryaningsum, Sri. Sugiari, Wiwik Dewi. 2014b. Managemen Lingkungan Sehat Dan Bersih Serta Bernilai Ekonomi. Laporan Pengabdian IBM .DIKTI RI. Syarif, Teuku. Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006. Grameen Bank Membuktikan Perempuan Dan Orang Termiskin Dari Yang Miskin Punya Potensi Untuk Diberdayakan. Usman, Syaikhu. Suharyo, L Widjajanti. Sulaksono, Bambang. Toyamah, Nina. Mawardi, M Sultan. Akhmadi. 2004. Keuangan mikro untuk masyarakat miskin di nusa tenggara timur. Laporan Lapangan. Smeru. Vandana, Shiva. 1997. Bebas dari Pembangunan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997 Widodo, Slamet. Bustamam, Hendri. Soengkono. 2011. Tahun XXI, No. 1 April. Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Keluarga Nelayan Miskin Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Terpadu. Majalah Ekonomi Zulminarni, Nani. 2004. Lembaga Keuangan Mikro Dalam Kerangka Pemberdayaan Perempuan Miskin. workshop Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indonesia. GEMA PKM Indonesia dan BWTP, di Jakarta, 27 Agustus 2004.

AKSEPSIBILITAS BANK BAGI KELOMPOK WANITA PEREMPUAN MISKIN

Recommend Documents