BABI
I
J'C\0:\B ULUA:'\
M-,-L-P,: PERPUST ,~K/~Ai'll
1.1 I..Jttar Be1akang Ma~~lah
L
tJNIMEO;
Mesk1pun f!C'mmntah lndouesia tdah meratifikasi konvensi PBB tentang
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan pada tanggal 27 Juli 19M, tetapi kondisi objektif menunj ukkan bahwa konvensi tersebut bel urn sepenuhnya berjalan. Ada 30 pasal
dimuat dalam konvensi tersebut yang intinya menolak dan
menghapuskan segala bentuk perlakuan diskriminatif terhacfup perempu.an baik di sektor domestik maupun pubtik. Kamelus dan Tema (2002:9) menyatakan bahwa secara normatif ratifikasi terhadap lconvensi PBB tentang ;>eng}ulpusan diskriminasi terhadap perempuan merupakan sebuah kemajuan di bid$lllg Hale A7..asi Manusia (HAM). Al:an tetapi,
harus diakui bahwa untuk menegaklc.an kaidah hukum tersebut masih berhadapan dengan resistensi kultural dan kondisi objektifrnasyarakat.
Di antara pasal dan bahagian yang menarik dari ratifikasi konvensi PBB tentang
penghapusan
diskriminasi
perempuan tersebut adalah pengbapusan
diskriminasi terhadap perempuan pada bidang ketenagakerjaan (pasa.1 11 ). Terkait di dalamnya permasalahan partisipasi, peluang. dan kesempatan serta penghargaan pada prestasi kerja.
Dari awal tumbuh hingga perkernbangannya saat ini, kondisi buruh perkebunan di Sumatera Utara secara umum belum banya.lc mengalami perubahan
yang signifikan. Terutarna peri>aikan kehidupan dan kesejahteraan buruh. Keadaan demikian dianggap sebagai kondisi lumrah dan lazim dari sejak dahulu yang harus diterima oleh buruh apa adanya. Bahk.an di era reformasi dan perubahan yang sedang berlangsung nasib buruh masih mcmprihatinkan. Karena itu, isu dan wacana
kesejahteraan secta perbaikan nasib bwuh sa.mpai saat ini masih dianggap krustai dan menarik untuk dipecahkan. T erutama kondisi buruh perempuan perkebunan. Kondisi mereka relatif lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi buruh laki-laki. Sebab status buruh lak.i-laki di perusahaan perkebunan umumnya adalah buruh tetap. Dengan status tersebut mereka mendapat sejumlah perlakuan yang lebih baik dibanding buruh perempuan
yang umumnya bekerja sebagai buruh tidak tetap. ldealr.ya pada saat ini harus teljadi perubahan bagi perbaik.an nasib buruh perkebunan. Akan tetapi, pada tataran empiris konsep di atas masih jauh dari kenyataan. Persoalan diskriminasi, maijinalisasi, subordinasi, dan ketidakadilan masih dialami sebagian besar buruh perempuan. Pada tataran empiris yang lebih luas, diskriminasi terhadap kaum perempuan berlangsung mulai dari sektor domestik (rumah tangga) bingga Ice sek:tor publik. Harsono menyatakan bahwa mencuatnya isu-jsu diskriminasi dan kekerasan terbadap kawn perempuan, merupakan gambaran masih buruknya kondisi kaum perempuan di indonesia kini (Abdullah. 1997:272). Salah satu bentu.k perlakuan diskriminatif tersebut di ranah publik adalah persoalan upah atau gaji untuk pekeija perempuan. Mar'iyah menyatakan bahwa dari 2
1,5 miliar pendudu.k dWlia yang hidup dengan satu dolar ataa l"Uf8l1g dalam satu hari wnumnya adalah kaum perempuan. Salah satu faktor penyebab kondisi tersebut adalah upah kerja perempuan 50% lebih reru:iah jika dibandingkan upah kaum lakila~1
(Mar'ryah. 2001:55). I tdak hanya
pe~an
upah yang rendah. kescmpa14n untuk bcl.:elja bagi
kaum perempuan juga masih kwang jika dibandingkan dengan kaum laki-laki (Nauly,
2003:2). Mesk.ipun
secanl
kuantitatif jwnlah kaum perempuan di Indonesia lebih
besar dari laki-laki. Salah satu kelompok perempuan yang rentan mengalami perlak-uan diskriminatif adalah mereka yang beketja di sektor perburuhan terutama yang bekerja sebagai buruh di perusahaan perkebunan. baik perkebunan milik swasta maupun
Badan Usaha Milik Negara (BUM..'N). Bentuk diskriminatif tersebut tidak hanya dalam bentuk material, dalam hal ketentuan pemberian gaji sebagai imbalan dan penghargaan terhadap hasil kerja manusia, tetapi juga secara sosio-kultural pada perusahaan.
Sumber ketidakadilan tersebut bagi sebagian kalangan, tenrtama kaum femi.nis, dipandang awalnya berakar dari adanya perbedaan peran--peran gender antara lak.i-laki dan perempuan. Perbedaan peran gender tersebut kemudian meluas pada
wilayah aktivitas kaum perempuan di ranah publik. Perbedaan pemn gender tersebut dikuatkan dan dilegitimasi oleh sistem sosial dan budaya.
Kaum feminis melihat ada keterkaitan erat antara perbedaan gender (gender
differences) dengan kctidaksetaraan gender (gender inequalities) dengan persoaJan dan praktik. k.etidakadilan sosial dalam masyarakat.
Gender (bahasa lnggris) merupakan konsep untuk menggambalhn let\Wtg konsuuksi sosial dan kultural a.kan sifa~ ~ kewajiban. status, peran. dan sebagainya yang melekat bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.
Sebagai sebuah konstruksi sosial dan kultural da.lam masyarakat. gender itu tidak bersifat bawaan (kodrat) seperti halnya jenis kelamin (sex), yang berbeda antara satu masyarakat der-.gan masy-.uakat lainnya. Pada bakikatnya. bukanlah merupakan
persoalan adanya perbcdaan peran gender dalam masyarakat. Nannm yang menjadi sumber persoalan adalah, jika perbedaan gender itu berimbas pada pral'1ik
ketidakadilan (diskriminasi, subordinasi, dan maljinahsasi) pada salah satu jenis kelamin (}aki-laki atau perempuan) dalam hubungan masyarakat dan nega.ra secara luas.
Berdasarlcan grand lour di lapangan ditemukan gambamn umum kondisi buruh perempuan di Serdang Bedagai, lchususnya di perlcebunan Adolina milik PTPN 4 di Kecamatan Perbaungan dan sekitamya di antaranya: pertama. adanya perlakuan diskriminatif terhadap buruh perempuan, di mana basil kerja buruh perempuan dihargai lebih rendah dari pada upah buruh laki-laki; kedua.. tidak berjalannya ketentuan cuti baid dan twnil bagi buruh perempuan. ataupun jika diberikan tidak
berpihak pada posisi buruh perempuan karena ada pernotongan upah atau PHK.;
ketiga, buruh perempuan rentan mengalami pelecehan seksual ketika mereka bekerja. 4
Fenomena di atas menarik untuk. ditelusuri iebih dalam dan komprehensif untuk mehhat akar persoalan yang sebenarnya berdasarkan temuan di lapangan.
Perlakuan diskriminatif tcrsebut selain tidak menguntungY.an pada kehidupan buruh perempuan. tetapi juga bisa menimbulkan perlawanan dan gejolak sosial. Kondis• sq>crti itu bukan merupabn hal yang bsru ditemukan selama ini. Karena itu penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, setidaknya pada tataran teoritis
dan konseptual ditemukan sebuah pemahaman tetha.dap fenomena diskriminasi gender yang sedang berlangsung.
Saat ini ada 12 buah perusahaan perkebunan berskala besar yang memerluk.nn tenaga buruh di Serdang Bedagai. Ada 3 perusabaan perkebunan milik negara atau PTPN. 2 perusahaan mitik Perusabaan Daerah (PD). dan 7 pausahaan perlcebunan milik swasta. Di samping itu masih ada beberapa buah perusahaan perkebunan lainnya yang berskala kecil. Pada setiap perusahaan perkebunan ditemuk.an buruh perempuan bekerja di dalamnya. Sebagian besar buruh perempuan tersebut berasal dari keluarga miskin dcngan
latar belakang pendidikan yang rendah. Umumnya mereka hanya tarnat Sekolah Dasar atau banyak di antara mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan
formal. Dengan latar belakang ter.sebut, umumnya merelca memiliki status yang rendah dengan beban kerja berat dan tidak memihki posis1 tawar. Di perkebunan mereka beketja di areal kebun atau tempat yang sesuai dengan stereotip gender. yang memerlukan ketelitian dan ketekunan. Hanya sedikit dari lcawn perempuan yang bekerja di knntor atau tempat penting Iainnya di perusahaan 5
ped:ebunan. Tidak. jarang buruh perempuan hanc; juga mengerjakan jenis pekerjaan yang sama dengan pekerjaan buruh laki-ia.l.;.i. Status mayoritas buruh perempuan tcf'5ebut sdalah buruh harian lepas (BHL). .Dcngan status tersebut pihak perk.ebunan relauf dluntungbn Ot antara pekerjaan bwuh perempuan di perkebunan a.dalah: membabat rumput pmngan bret atau kelapa sawit, meracun rumput, menyadap pohon karet, menyebar pupuk., pengutip buah
sawit atau ikut bekerja di areal suaminya yang juga buruh. Ada anggapan bahwa pekeljaan tersebut dianggap ringan dan tidak memihki resiko berat bagi burub perempuan. Padahal tidak ada jamin.an bahwa jenis pekerjaan tersebut lebih ringan dan tidak memiliki resiko.
Seiain
~an
status dan upah yang rend.ar..., buruh perempuan di
perkebunan Serdang Bedagai juga sangat suht untuk mendapatkan fasilitas bekeqa. semisal cuti haid dan melahirkan . Padahal kondisi demikian adalah faktor biologis
dan alami bagi seorang perempuan. Kalau misalnya seorang buruh perempuan barus bekerja satu harian, di tengah hari dia haid dan tidak dapat meneruskan pelcerjaan. maka upahnya harus dipotong. Apalagi cuti melahirkan, yang pada dasamya cuti haid
dan melahirkan adalah hak nonnatif buruh yang harus dihonnati dan dipenuhi perusahaan perkebunan. Dengan demikian, beketja di sektor perburuhan bagi perempuan dapat digolongkan merupakan pekeljaan yang berat. Situasi dan kondis1 perkebunan tempat bekelja belum berpihak pada kepentingan buruh perempuan. Areal perkebunan yang
jauh, kesehatan dan keselamatan kelja yang .kurang teijamin, serta rawan mengalami
6
perlakua.n kasar dan tindak pelecehan seksual, menunjukkan bahwa situasi dan kondisi bekerja diperkebunan tidak kondusifbagi mereka. Gambaran ringkas kondisi buruh perempuan di Serdang Bedagai itu merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti · secara hohst1k dan mendalarn, khususnya tentang pcrlabwl diskriminasi terhadap buruh perempuan. Dipilihnya buruh perempuan perkebunan ·di Serdang Bedagai dengan dasar pertimbangan, bahwa mereica merupakan salah satu keJompolc dalam masyarakat yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif dengan sistem dan pola perusahaan
perkebWUUl yang tidak jauh berubah dari zaman kolonial. Kondisi tersebut sering luput dan terlupakan. Oleh lcarena secara sosio.kultural baJ tersebut seolah dibenarkan dan diterima apa adanya sebagai sebuah kelaziman.
1.2 Tujuan Pcnelitian Secara umum tujuan yang mgm dicapai mela1ui studi ini adalah untuk mendeskripsika.n dan menganalisis perrnasalahan diskriminasi buruh perempuan d i Serdang Bedagai dengan sudut pandang yang difokuskan pada unsur sosio-
kulturalnya. Namun secara k:husus. tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: l. Mendeskripsikan perlakuan diskriminatif yang dihadapi buruh perempuan di Serdang Bedagai.
2. Menemukan penjelasan sosio-kultural tentang perlakuan dislcriminatif yang dihadapi olch buruh perempuan di Scrdang Bedagai.
7
1.3 Tinjauan Teoritis
a. Di.skriminasi Terbadap Perempuao Dalam Ensik.lopedia Feminisrne, Humm (2002: 112) menyatakan bahwa diskriminasi meru.pakan suatu ·perlakuan tidak menyenang):an terhadap perempuan yang ctidasarbn p&da keyakinan. patriarhs bahwa perempuan mem.llikl atribut yang
tidak dikehendaki. Lebih lanjut menurut Humm bahwa diskriminasi secara statistik berarti bahwa seorang perempuan bisa ditolak dalam sebuah pek~aan bukan hanya
karena dia adalah seorang perempuan. Namun, karena dia dianggap secara statistik lebih
cendenmg
memper:batikan
keluarga
dibandingkan
dengan
laki-laki.
Diskriminasi muncul dari suatu proses panjang interaksi antara ideologi patriam dan K.apitalisme. Perlakuan diskriminatif tersebut tidak dapat berakhir tanpa penghapusan pembagian kerja sccara seksu.al. Adanya kesamaan perlakuan bagi perempuan dan laki-laki secara yurid.is telah dija_rnin oleh Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat ldan 2 yang menyatakan bahwa: " segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Selanjutnya pada pasal 2 dinyatakan bahwa: "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanu. Dalam pengertian lebih luas berarti tenaga keija laki-laki dan tenaga kerja perempuan setara kedudukannya dalarn setiap sektor produktif yang ada. Dalam Und.ang-Undang No. 14 tahun 1969 (Kollmann. 1997:18) tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan pasal 2 secara tegas telah dinyatakan babwa:
8
dalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskrirninasi . Maksudnya mulai dari relTUtmen dan seleksi penerimaan tenaga kerja. penempatan. pcngembanga.n. pemberian upah dan jaminan sosial serta ke~jahteraan tenaga kelja. penghargaan dan lainnya tidak boleh dibeda·
bodaklm k.arena perbedaa.n gender,jenis kelamin. suku dan agama. Pada perkembangan selanjutnya. Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tersebut mengalami penyempumaan hingga dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 19&4. Peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981 mengenai perlindungan upah pasal 3 rnemberikan iaminan terbadap persamaan dalam pemberian upah: "bahwa pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan untuk pekeJjaan yang sama nilainya, juga dalam hal ini upah mencakup upah pokok dan tunjangan. Tahun 1984 pemerintah Indonesia telah menyetujui konvensi PBB terbadap penghapusan tindakan diskriminatif bagi tenaga kelja perempun. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 ini merupalcan ratifikasi konvensi PBB tahun 1979 mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Sesuai dengan namanya. konvensi ini memuat k:etentuan dan himbauan Wltuk menghapuskan segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di semua bidang lcehidupan,
politik, sosial, ekonomi, budaya dan ketenagaketjaan. Di antara pasal-pasal yang ditetapkan oleh Majelis Umwn PBB tanggal 18 Desember 1979 tersebut berisikan antara lain: definisi diskriminasi terbadap perempuan (pasal 1), kewajiban negara untuk menghapuskan diskriminasi (pasat 2). 9
pengembangan dan kemajuan perempuan (pasa.l 3). alcselerasi untuk persamaan perempuan dan laki-Jaki (pasal 4). peran jenis lcelamin dan penstereotipan (pasal 5). penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan (pasaJ 6), lcehidupan po1itik dan publik (pasal 7), representasi dan parusipas' intemasional (pasa18), kewarganegaraan
(pasa.l 9), pendidikan (pasal 10) ketenagakcrjaan (pasal 11 ), persamaan dalam akses terhadap pelayanan lcesehatan (pasal 12), tunjangan sosial dan ekonomi (pasal 13), perempuan pedesaan (pasaJ 14), persarnaan di depan hukwn dan dalam Ul'USaJHl(USan sipil (pasal 15), persama.an dalam perkawinan dan keluarga (pasal 16) dan seterusnya. Khusus mengenai persamaan hak. perempuan di bidang ketenagakerjaan dimuat dalam pasalll konvensi tersebut. Adaptm butir-butir yang dimuat pada pasal
ll konvensi ~but secara rinci menyatakan bahwa: ( l) Setiap negara wajib membuat peraturan untuk menghapuskan dis'kriminasi terhadap perempuan di bidang lcetenagakerjaan yang menjamin kesamaan hale laki-laki dan perempuan terutama mengenai:
a. Hak untuk bekerja sebagai salah satu hak azasi manusia; b. Hak. untuk memperoleh kesempatan kerja, tennasuk. kriteria seleksi yang sama untuk penerimaan pegawai;
c. Kebebasan untclc memilih pekerjaan, bak yang sama untuk promosi, bak ab.n kepastian kelja dan jaminan sosial, serta hak untuk mengilruti latiban ·kerja termasuk pemagangan~
tO
d. Hak untuk menerima upah dan tunjangan yang sama, perlal.-uan yang sama atas pekerjaan yang sctara, serta persamaan perlakuan da1am peni1aian kualitas pekerjaan; e. Hak untuk memperoleh jaminan sosial, termasuk jaminan pensiun, tunjangart penganggur, biaya pengobatan, santunan cacat Jcerja. tunjangan hari tua dan hak cuti dengan pembayaran upah;
f. Hak untuk memperoleh perlindungan unnllc kesehatan dan kesehatan 1celja.. kondisi kerja tennasuk perlindungan atas fungsi melanjutkan keturunan. {2) Untok mencegah diskriminasi terh.adap tenaga keija perempuan atas dasa.r status perlulwinan dan bamil, setiap negara wajib membuat peraturan yar.g tepat: a. Dengan memberik.an sanksi melamng pengusaha untuk rnemecat tenaga k:erja
percmpuan karena dia kawin, hamil at.au cuti meiahirkan; b. Untuk memperbolehkan tenaga ketja perempuan mengambiJ cuti hamil dengan tetap menerima upah atau penggantian jaminan sosial yang setara,
ta.npa kehilangan pekerjaan
terdahul~
senoiritas dan tunjangan-tunjangan
yang telah menjadi haknya; c. Untuk mendorong pengadaan pelayanan sosial yang memungldnkan orang tua dapat
memenuhi
kewajiban
lceluarga.
tanggungjawab
pekelja
dan
berpanisipasi dalam kehidupan masyarakat, antara lain dengan rnendiri.kan tempat-tempat penitipan anak ~ d . Untuk memberikan perlindungan khusus bagi tenaga kerja perernpuan di bidang pekerjaan yang berbahaya bagi perempuan hamil. t!
Menindaklanjuti Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tersebut. selanjutnya Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Sura.t Edaran No. 3 dan 4 tahun 1988 ditujukan kepada scluruh Kantor Depa.rtemen Tenaga Kerja tingkat propinsi dan kabupaten. Kepada
semua kepa.la
Kantor
l.)epan.emen Tenaga
memperhatikan rumusan dan isi sctlap
petalW'Bn
Kel)a diminta supaya
pc:rusahaan dan Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) agar tidak menga..~dmtg unsur diskriminasi terhadap perempuan. Di mana sebelwnnya diwajibkan agar setiap perusahaan membuat peraturan perusahaan yang memuat hak dan kewajiban peketja serta wewcnang dan unggungjawab pengusaha. Di dalamnya telah dimuat tentang waktu bekerja, istint.hat, waktu lembur dan jam lembur, hak cuti dan libur, ketentuan pokok mengena1 upah dan jaminan sosial, pemberian insentif dan tindakan disiplin.
Peraturan perusahaan tersebut harus terlebih dahulu diteliti dan disahkan oleh Oepartemen Tenaga Kerja. Jika serikat pelcelja sudah terbentuk dan melakuk:an perundingan dengan perusahaan. basil perundingan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Keija Bersama tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan masih ter
antara bidah teoritis dan praktis dalam banyak hal. Dari segi lcuantitas misalnya. jumlah kawn per-~mpuan di Indonesia relatif lebih besar jumlahnya dari laki-laki. Tetapi angka partisipasi yang besar tersebut masih berlawanan dengan profit pelcerja perempuan yang tetap memprihatinkan.. Dihhat dari aspek sosiallainnya secara.luas seperti di bidang pcndidikan, politilc. eko;1omi, hukwn dan lainnya justeru
12
menunjukkan bahwa angka partisipa.si, akses serta kcsempatan lcawn p...--rempuan
masih rendah. Pada bidang ketenagakeljaan secara umum dipahami ba.ltwa tingkat partispasi
angkatan kerja bwn perempuan terns mengalami peningkatan. Simanjuntak (t997: 13) menyatakan bahwa angkatan kclja perempuan pada tahun 1990 adalah sekitar 36
% dari seluruh angkatan kerja di dtmia. D i Indonesia tingkat partisipasi tenaga kaja perempuan hingga tahun 1990 saja telah mencapa.i angka 40,5 % . Pada·tahun 2000 tingkat partisispasi tersebut bertambah menjadi 44 %. Bahkan jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat pada setiap tahunnya dan cenderung bertambah lebih
cepat dari angkatan keija laki·laki. Meskipun ada kenaik.an angka partisipasi kaum perempuan pada semua bidang khususnya dalam bidang kertenagakerjaan, n.amun tidak socara otomatis menunjukkan perbaikan ekonomi dan kualitas hidup bagi kaum perempuan. Sebab masuknya kaum perempuan ke sektor·sektor publik dari ranah domestik bukan tidak menimbulkan persoalan baru. Hal ini di antaranya disebabkan oleh kuatnya stereotip
dan bias jender dalam masyarakat di mana tenaga kerja perempuan tidak atau kurang diperhitungkan sebagai human capital investment yang tinggi nilainya.
Akibatnya, bertambahnya angka pa.rtisipasi kaum perempuan pada bidang ketenaga keljaan justeru menambah persoalan baru bagi kaum perempuan sebagai pekelja kelas dua dengan bebau ketja berat yang kurang d iperhitungkan. Hanya sedikit di antara mereka yang beruntWlg.
13
Meningkatnya angka panispasi kawn perempuan seharusnya diikuti pula dengan perbaikan kond.isi kehidupan tenaga kelja perempuan. Menurut Simanjuntak ( 199 7: 16) setidaknya ada dua isu penting dalarn upaya peningkatan dan perbaikan kondisi tenaga kef) a perempuan di lndonesta. yaitu: ( l) pekeijaan perempuan diperlakukan sama dengan pekeqaan lak.l-laki atau dengan bta lain mengbapusbn segala bentuk perlakuan diskriminasi atas pekeija perempuan, dan (2) penyediaan fasilitas khusus bagi peketja perempuan. Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teoritis diskriminasi ditolak, tetapi dalam ta.taran empiris dan praktis perlakuan diskriminatif terhadap perempuan secara umum masih terus berlangsung.
Adanya k.onvensi tentang penghapusan segala bentulc perla.kuan diskriminasi terhadap perempuan tersebut secara sederhana menunjukk.an sebuah kemajuan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. khususnya di bidang perl>uruhan. Akan tetapi seperti telah disebutkan sebelumnya, meskipun adanya penerimaan pemerintah terhadap ratifikasi konvensi penghapusan diskriminasi tersebut bukan berani persoalan selesai. Penegakan kaidah-kaidah bukum telsebut masih berhadapan
dengan sejwnlab hambatan lc:ultural serta kondisi objektif kaum perempuan dalam sistem sosial kita. Dengan lain perkataan persoalan diskriminasi terbadap kamn perempuan masih banyak ditemukan. Sehingga tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa ratifikasi konvensi PPB tentang penghapusan segala bentuk perlakuan diskriminatif terltadap buruh pcrempuan tanggal 27 Juli 1984 tersebut, serta peraturan dan perundang-undangan 14
tentang perburuhan di Indonesia sampai saat ini belum membenlcan perubahan yang berarti bagi perbaikan nasib buruh perempuan. Sebab tidak berimplikasi pada tataran empiris, yaitu perbaikan dan peningkatan kondisi di scktor perburuhan.
b. Analisis Koadisioaal dan Struktural Buruh Perempuan Menurut 1-akth (200 1: ll7) memb&carakan hak asasi dan nasib buruh perempuan dapat dilibat dalam dua kerangka perspektif. yaitu: (I) yang bersifat kondisional dan (2) sttuktural. Kedua anahsis tcrsebut tidak bisa dipisahlcan Artinya analisis terbadap kondisi buruh perempuan harus diletaldcan dalam perspektif struktural juga. Analisis kondisional terbadap bwuh perempuan menyang1rut analisis terlladap nasib kaum buruh secara keseluruhan (buruh laki-la.ki dan perempuan) baik secara fisik bersifat jangka pendek seperti melihat upah minimum. diskriminasi upah. kondisi ketja yang menyangkut keselarnatan kerja dan hak berorganisasi. Sedangkan ana.lisis strukturallebih menek.ankan pada posisi buruh perempuan dalsm keseluruhan struktur fonnasi sosial yang ada, terutama struktur sosial di perkebtman. Lebih
jauh.
menurut
Fakih
ada
ketedcaitan
erat
antara
ideologi
developmentalisme dengan kondisi buruh perempuan yang menjadi mainstream teori
dan praktik pembangunan saat ini. Persoalan masyarakat dalam developmentalism.e bisa direduksi menjadi hubungan antar kelas da1am masyarakat dan hubungan antara negara dengan civil society. Hubunpn k.elas di antaranya tercennin dalam hubungan antara buruh dengan majikan. Di mana majikan memperoleh nilai lebih (swplus
15
value) dari hasil kerja buruh. Dalam hubungan struktural yang derriilcian posisi buruh menjadi rentan. Dengan kondisi strul"tural yang demik.ian posisi buruh rnenjadi sangat penting sekaligus kritis. Permasalahan nasib buruh muncul dikarenakan oleh posisi stnA.1ural mereka yang tidak menguntungkan. Antam kau.m buruh sebagai sebuah entitas
berhadapan dengan keseJuruhan sektor dalam sistem sosial. Menurut analisis feminisme liberal ur.tuk menghentikan proses marjinalisasi dan diskriminasi terh.adap buruh perempuan yang demilcian melalui perbaikan
peraturan atau undang-undang pert>uruhan. Sehingga memungkinkan bagi buruh perempuan untuk memiliki akses dan kontrol terbadap peketjaan dan imbalan ekonomi. Menurut Fakih (200 1: 153) feminisme Mantis menyatakan bahwa persoolan strulctural buruh perempuan barus dilihat dari aswnsi struktur terhadap perempuan, di mana buruh perempuan memiliki status yang rendah daJam struktur produksi. K.arena lak.i-laki mengontrol produksi maka lak.i-laki mendominasi hubungan sosial.
Dominasi tersebut melahirkan perlakuan disk:riminasi. Dalam pandangsn Marxis
peranan kawn perempuan sebagai buruh keluarga yang tidak dibayar sangat berperan besar dclam mereproduksi buruh. serta berperan besar dalam menjamin tersedianya buruh, sehingga memungkinkan murahnya harga tenaga ketja. Lebih jauh. bahwa masuknya kawn perempuan ke dalam sektor perburuhan dengan upah lebi.h rendah menciptakan buruh cadangan yang pada akhirnya akan
16
mengancam solidaritas kaum buruh. Perusahaan biasanya merekrut buruh yang tennurah yaitu kawn perempuan muda dengan pendidikan yang rendah.
Proses tersebut betjalan terus menerus melalui berbagai cara dan r-;rtimbangan di antaranya rnelalui "eksploitasi pulang ke rumah·'. Suatu proses yang dJperlukan untuk membuatlaki-laki yang bekaja di sektor petburuhan bekerja lebih
produktif. Buruh laki-laki yang beketja tersebut selanjutnya pulang ke rumah dan terlibat dalam suatu hubungan kerja dengan istri.
Dalam analisis ini kawn perempuan bergwta dalam mereproduksi buruh murah untuk berikutnya. Masuknya perempuan sebagai buruh juga sangat
menguntungkan perusahaan karena upah buruh perempuan kerap lebih rendah dibandingkan dengan upah buruh laki-laki.
J~
masuk:nya bum perempuan ke
dalam sektor perburuhan juga mengunturagkan perusahaan karena merupakan proses penciptaan bwuh cadangan yang tidak terbatas. Besamyaj1Jmlah cadangan buruh ini akan lebih memper~-uat posisi tawar perusahaan terhadap buruh perempuan sekaligus
mengancam solidaritas sesarna buruh. Untuk. melihat lebih jauh bagaimana proses masuk hingga terdiskriminasi dan termarginalisasinya bwuh perempuan dalam perusahaan konsep labour process dari Brave!lilan dapat digunakan. Konsep ini menjelaskan posisi dan kondisi tenaga kerja yang diletakkan dalarn organisasi produksi tertentu., sehingga pihak ·manajemen perusahaan dapat mengvntrol dan memasang target produksi tertentu, di dalamnya
memuat konsep taylorism dan de.skilling.
17
Menwut Braverman (dalam lndraswari dan Thamrin. 1994) semua proses keija menuntut adanya kordinasi dan kontrol tenaga kerja berdasarkan pembagian keija tertentu. Salah satu metode kontrol yang relatif efel"'tif dalam haJ ini adalah melalui caylonsm, yaitu sebuah metode kerja yang dikembangk.a.n oleh F W. Taylor yang memisahlan dengan nyata antara perencanaan dengan pelaksanaan proses produksi. Pa.da tingkat operasiona.J Taylorism dilakukan dengan jalan memecah proses produksi ke dalam bagian-bagian kecil yang dikerjakan oleh tenaga kelja kasa.r atau juga disebut tenaga ketja tidak tenunpil. Akibat adanya penerapan metode Tay/orism
ini adalah teijadinya deskilling yaitu proses penunman pengetabuan dan kcterampilan kerja buruh sebagai konsekuer.si pemecahan alw- produksi ke dalam bagian-bagian kecil yang tidak atau kurang memerlukan banyak ketera:npilan serta pengalaman. Terkait dengan proses kerja yang dilakukan, masuknya tenaga kelja diikuti dengan proses pembagian tenaga buruh akibatnya tercipta diferensiasi dalam pasar kelja berupa segmentasi dan segregasi tenaga ketja. Segmentasi mengarah pada
pembedaan dalam pasar tenaga kerja buruh berdasarkan jenis-jenis peketjaan yang diisi secara proporsional atau tidak proporsional oleh buruh berdasarkan latar belakang
gender
atau
etnis.
Adapun segregasi
mengarah
pada persoalan
pengelompokan buruh ke dalarn sektor pekeijaan tertentu berdasarkan kriteria asaJ seperti jenis kelamin dan ras. Selanjutnya setiap segmentasi diisi oleh buruh yang memiliki karakteristik tertentu dan mendapat upah yang berbeda.
l8
Akibat lebih jauh dari adanya proses segmentasi ini menjadikan buruh terbagi kepada dua bagian lagi. yaitu: (1) buruh pasar primer dan (2) buruh pasar sell:under. Buruh dalam pasar primer ditandai dengan adanya tenaga keija yang berlceterampilan tinggi. berupah tinggi. posisinya dalarn perusahaan teijarnin se rta kondisi k:erja yang
ba.ik. Sedangkan buruh pada pasar sekunder ditandai dengan angkatan kc::lja bnng terampil atau setcngah terampil. berupah rendah. posisi dalam perusahaan tidak stabil
dan kondisi keija yang kurang baik. Menurut lndraswari dan Thamrin (1994:11) dari aspek gender pada pasar tenaga lceija primer banyak diisi oleh buruh laki-laki sementara dalam pasar tenaga keija sekunder lebib banyak diisi oleh burub perempuan. Menurut Barron dan Norris (daJam lndraswari dan Thamrin. 1994) ada lima alasan mengapa buruh perempuan cenderung mengisi pasar tenaga kerja sdamder. yaitu: ( l) k.emampuan kerja buruh perempuan dinilai lebih rendah. (2) seca.ra sosial perempuan berbeda dengan laki-laki. (3) perempuan memiliki komitmen rendah dalam peningkatan karier karena orientasi dan tanggung jawab mereka lebih terfol'l.IS pada pekerjaan domestik. (4) buruh perempua.n dinilai sebagai makhluk yang tidak
terlalu berambisi mendapatkan upah tinggi dan (5) rendahnya solidaritas burub
p..,.....-ernpuan Konsekuensi dari masuknya buruh perempuan ke dalam pasar teoaga keija sekunder dipandang sebagai sumber awat perlakuan diskriminasi dan marginalisasi bu.ruh perempuan dalam perusahaan.
19
Diskriminasi dan marginalisasi buruh perempuan menurut Scott (dalam lndraswari dan Thamrin. J994) diidentifikasi dalam empat dimensi. yaitu: (1) penyingkiran buruh perempuan d.ari pekerjaan produktif. yaitu: semua bentuk partisipasi perempuan dalam angkatan keJja yang menghasilkan upah dan nilai tambah., (2) pemusatan buruh perempuan pada pinggiran pasar kerja. (3) pengguna.an
tenaga bwuh perempuan untuk sel"tor.sektor produktif tertentu atas dasar gender dan jenis kelamin. (4) ketimpangan dan perbedaan ekonomi antara buruh perempuan dengan laki-laki dengan indikasi perbcdaan upah serta lcetidalcsamaan akses kelBltungan dan fasilitas belcelja.
Secara perlahan-lahan akhimya buruh perempuan menjadi tenaga kerja pinggiran. Dampak lebih jauh dari proses ini kcmudian berimplikasi pada persoalan yang lebih luas lagi bagi kehidupan dan keberadaan buruh perempuan. Semisal pemberian upah, jaminan sosial. ekonomi dan kesejahteraan kehidupan buruh secara luas.
·Dengan anal isis yang demikian, maka perlalcuan diskriminatif terhadap buruh perempuan di dalam perusahaan dan sektor perburuhan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitataif yang lebih bersifat struktural.
Secara teoritis dipahami bahwa pola hubungan sosiaJ buruh dengan pihak perusahaan di dalam lingkungan perkebWtan berlangsung paralel sebagai reJasi
patron-client. Di mana datam hubungan yang demikian posisi buruh perempuan menjad.i subordinasi dari keseluruhan sistem perusahaan. Pola yang demikian berlangsung secara terus menerus. 20
1.4 Kajian Pustaka
Saptandari (200 l :87) menyatakan masih berlangsung kesenjangan antara kondisi normatif hubungan gender yang tertuang dalam UUD 1945 dan GBHN
dengan k.ood.ls1 objek.tif ketidabdilan gender. Bentuk ketidakadilan gender tersebut anwa lam: llWJmahsas• dan d.lskrimmasi da.Jam proses ekonomi yang menempatk.an buruh perempuan sebagai pekerja berupah rendah, subordioasi dalam distribusi kekuasaao dengan diutamakannya laki-laki sebagai walcil rakyat, mitos stereotip negatif tentang lebih rendahnya kemampuan perempuan dari pada laki·la.ki. serta adanya kekerasan dalam berbagai bentuk yang mengakibatkan perasaan tertebn dan tidak aman bagi perempuan. Dari beberapa basil penelitian mengenai kehidupan bum perempuan sebor
perburuhan di Indonesia menunjukkan fakta begitu banyaknya pennasalahan yang dihadapi oleh buruh perempuan. Penelitian yang dilakukan lndraswari dan Thamrin ( 1994) terhadap buruh perempuan pada sektor perkebunan tembakau ekspor di Jember mengungkap banyak pennasaJahan yang dih.adapi oleb buruh perempuan. Penelitian ini di antaraoya menemukan bahwa lokasi perkebunan yang berada di
wilayah pedesaan memanfaatkan keuntungan kompamtif dari pasar tenaga kclja yang murah dan pasar input sek.aligus. Masuknya angkatan kerja pemnpuan desa sebagai mayoritas buruh secara umum telah menciptalc.a.n kondisi surplus tenaga kerja perempuan. Kondisi yang demikian mengak.ibatkan tenaga kefja buruh perempuan menjadi marginal dan berupah rendah.
21
Lebih jauh. kondisi upah yang rendah tersebut diikuti pula dengan kondisi kerja yang tidak memenuhi
syarat~S)Iarat
kerja . sepeni pengadaan masker yang tidak
terpenuhi dan hanya digunalcan ketika ada inspeksi dari Departemen Tenaga Kerja Kondisi buruh perempuan yang de mikian sernak:in su1it dikarenakan oleh lemahnya posisi tawar buruh sena kepatuhan yang tinggi dari buruh terbadap perusahaan. lndraswari dan Thamrin ( 1994) juga menemukan bahwa mobilitas venikaJ buruh dalam perusaha.an sangat terbatas. Posisi tertinggi yang dapat diraih oleb buruh perempuan ada1ah mandor. Sekalipun masa kerja mereka sangat lama. Dalam sistem . ketenagakerjaan agroindustri ini terjadi segmentasi tenaga kerja antara buruh harian dan staf. Buroh harian yang umumnya perempuan adalah buruh yang dapat diberhentikan pada saat voiume ketja menunm dan direlcrut kembali ketika persediaan tembakau dari kebun telah menumpuk.. Sementara para staf didominasi oleh buruh laki-lalci yang bekerja sepanjang perusahaan masih beroperasi. Penetitian ini menemukan bahwa praktik diskriminatifterbadap buruh perempuan masih terjadi. Dengan demikian menurut kedua peneliti di atas merskipun proses industrialisasi agroindustri tembakau telah membuka peluang kerja bagi tenaga kelja perempuan, akan tetapi hal itu belum diikuti dengan perbaikan nasib buruh perempuan.
Bentuk perlakuan diskrim.inatif yang juga terlihat dalam penelitian di atas juga muncul dalam sistem penggajian. Dalam masa sepi pekerjaan di perkebunan tembakau, buruh perempuan yang bekerja di gudang·gudang tembakau diberhentikan beralih menjadi burub tani baik yang dibayar tunai maupun dibayar dengan padi. Pada siklus yang demikian, perusahaan agroindustri tembakau cukup diuntungkan. 22
Karena mereka tidak perlu membayar upah buruh k:etika volmne k.erja menurun. Selanjutnya, penarikan buruh perempuan bekelja kembali dilakukan oleh mandor yang rnerupakan perpanjangan tangan perusahaan. liuruknya posis1 buruh perempuan tersebut semakin meningkat akibat dari krisis moneter yang teqadl tahun 1997. Berdasartan basil penelitian yang dilaJrubn oleh ManaJu (1999:3) ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh lcaurn bwuh akibat krisis elconomi, di antaranya adalah: PHK massal. pemecatan aktivis buruh dan upah bekerja yang sangat rendah. Selain pennasalahan tersebu~ juga ditemukan bahwa bak·hak nonnatif buruh
masih diabaiakan oleb perusahaan. Misa1nya hale untuk mendirik.Bn organisasi buruh independen di Juar organisasi buruh bentulcan perusahaan. Seperti ditemulcan oleh
Manalu (1999:3) bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi lconvensi [L()
No.87 tentang k:ebebasan berserik:at dan perlindungan hak untuk berorganisasi
berdasarkan keputusan presiden No.83 tahun 1998. diikuti dengan dikeluarkannya peraturan menteri tenaga ketja No.5/l998 tentang pendaftaran organisasi pekerja., tetapi pelanggaran hak berserikat buruh masih saja terjadi. Bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain adalah melarang berdirinya senbt buruh independen. melak:ukan PHK terbadap pengurus buruh, dan memberi stigma senlcat buruh sebagai organisasi terlarang. Kondisi tersebut juga d iwamai oleh lruatnya intervensi militer dan polisi terhadap organisasi buruh. Persoalan kes'!hatan keija buruh perempuan juga masih belwn mendapat jaminan. Tennasuk di dalamnya jaminan khusus yang seharusnya diberibn lcepada
23
buruh perempuan seperti: cuti haid, cuti harnil dan melahirkan. Berdasarkan temuan Sciortino ( 1997: iii) meskipun perusahaan mempunyai ketentuan cuti haid, harnil dan melahirlc.an tetapi faktanya prosedur untuk mendapatkannya bagi buruh perempuan begitu sulit sehingga buruh jarang yang mau mengambilnya. Lebih jauh. banyak peru.sahaan yang sengaja menciptakan dan memberlalrukan sistem kerja kontral--...
pessnan serta borongan bagi buruh perempuan. Dengan
cata
seperti itu perusahaan
terbindar dari kewajiban untuk memberikan jaminan bak nonnatif terbadap buruh. Sciortino berdasarkan penelitiannya ini menyimpul.k.an babwa k.ondisi tempat ketja bagi bwuh perempuan secara wnum kurang memperbatikan kesejahteraan buruh
perempuan. Selain temuan di at.as, sebagaimana diungkap Saptari (1999:101) khususnya bagi buruh perempuan ciihadapkan bukan hanya dengan sistem negara yang patriarki, yang menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik, tetapi dengan sesama buruh laki-laki pun belum melihat persoalan buruh perempuan sebagai sesuatu yang esensial. Penelitian yang dilakukan Harijani (2001:138) tentang etos k.erja perempuan desa Karang Semi di lcabupaten Nganjuk. Jawa Timur, menemukan sejumlah faktor yang menjadi penghalang pemberdayaan perempuan pedesaan. Pertama., secara individual kaurn perempuan belum memperoleh k.esempatan untuk menempati posisi penting di pemerintahan d~ belwn berani untuk mengaktualisasikan diri karena kurang merasa percaya diri atau karena pengaruh budaya Jawa yang umumnya bum perempuan tidak mau menonjolkan diri, serta. masih rendahnya sumber daya
24
perernpuan. Kedua, secara organisasi belum ada kesungguhan upaya penguasa desa untuk mengambil inisiatif memberdayakan perempuan
desa. penguasa desa sangat
terikat oleh peraturan-peraturan yang bersifat dari atas lee bawah, dana yang belwn
ada. keudakberdayaan organisasi perempuan yang selama ini ada untuk menampung semangat paempuan desa. Ketiga, secara ku1t\U'8..1 dan keperilakuan. Dengan berbagai temuan di atas, dipahami bahwa perlakuan diskriminatif
terhadap buruh perempuan berkaitan dengan banyak faktor. Faktor-fllk:tor tersebut berint.eraksi dan berdialektika satu dengan lainnya Untuk membantu memahami dan menghindari kekeliruan terbadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian
ini, maka dikemukakan definisi istilah sebagai berikut: 1.
Disk:rimir.asi. Dalam Ensildopedia Ferninisme, Humm (2002:50 1) menyebutkan baltwa
diskriminasi
(discrimir.at;on)
adalah
suatu
perlakuan
tidak
menyenangkan teffiadap perempuan yang dida.sarkan pada keyakina.n patria.rkis bahwa perempuan memihk.i atribut yang tidak dikehendaki. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan diskriminasi adalah konsep. pemiki~ nilai. sikap dan tindakan yang memposisilcan dan menghargai perempuan lebih rendah dari laki-
laki. Dislaiminasi tidak banya dalam bentuk perlakuan atas material fisik: semata juga tetapi secara sosial dan psikologis. 2.
Buruh perempuan. Menurut Humm (2002:501) perempuan (woman) adalah istilah untuk. konstruksi sos1al dari perempuan yang identitasnya (feminitasnya) diterepkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Perempuan yang dimaksud dalam hal ini adalah kaum perempuan yang bekesja sebagai burub perkebunan di
25
kabupaten Serdang Bedagai. Baik buruh perempuan tetap maupun buruh tidak tetap. Tetapi daJam peneJitian ini diutamakan kepada buruh perempuan yang bematus tidak tetap. Dengan pertimbangan babwa kondisi mereka lebih sulit jika dibandingkan dengan buruh perempuan yang berstatus sebagai buruh tetap.
l.S Metodc Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunaka.n pendekatan penelitian kualitatif. Langkah-langkah dan teknilc yang dipakai menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh
Spradley (1980)
meski
tidak semua tahapan tersebut
diaplikasikan. Setidakny~ kerangka umum dari Spradley yang dipakai pada penelitian ini. Pemilihan metod.e Jrualitatif ini didasarkan pada pertimbangan ingin mendapatkan hasil temuan yang mendalam pada latar ata.u setting sosial buruh perempuan di Serdang Bcdagai apa adanya (natural settir!g}. Pertimbangan di atas sesuai dengan karakteristik dari penelitian l-ualitatif yang diajulcan Moleong (1994:27) bahwa peneJitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan., ma11usia bertindak sebagai aJat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, melakukan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada upaya menemukan teori dari dasar, bersifat desk:riptif, meo.gutamakan proses ketimbang hasil, membatasi studi dengan fokus, mempunyai sepem1gkat kriteria Wltuk melak.ukan pemeriksaan keabsahan data, rancangan penetitian bersifat sementara, dan basil penelitiannya disepakati bersarna oleh peneliti dan subyek peneliti.
26
a. Tempat dan Waktu Penelitian Penetitian ani dilakuk.an pada wilayah perusahaan perkebunan PTPN 4
(empat) di k.abupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mengingat bahwa perusahaan perkebunan tersebut merupabn perusahaan perkebunan terbesar di Serdang Bedagai. 01 sampeng
1tu
pula d1 wilayah perkebunan PTPN 4 ini banyak
ditcmukan k.aum perempuan yang beketja sebagai buruh perlcebunan. Tetapi, tidak · menutup k.emungkinan pada penelusuran infonnasi yang terkait dengan fokus penelitian dari perusahaan-perusahaan perkebWWl lainnya yang ada di Serdang
Bedagai secara umum. Lebih fokus lagi penelitian ini dilakukan di perkebunan Adolina PTPN 4.
Perkebunan Adolina berada di jalan lintas Sumatera di Kecamatan Perbaungan. Dari Medan menuju arah Timur sekitar 50 kilo meter. Bisa ditempuh dengan kendaraan bennotor atau dengan angkutan wnum yang tersedia dengan waktu tempuh 1 jam
setengah. Tidak terlalu sulit untuk sampai Ice Perbaungan. Sebab selain tersedianya alat
transportasi umwn, jaJan menuju Perbaungan juga rapidan merupalcan jalan lintas Swnatera. Jika kita sampai di Perbawtgan akan terlihat areal perlcebunan, pabrik lcelapa sawit yang besar dan fasilitas perlcebunan lainnya milik perlcebunan Adolina.. Untuk dik.etahui bahwa perkebunan Adolina adalah perkebunan Badan Usaha Mililc
Negara (BUMN) yang cukup besar dan berlcembang pesat saat ini di Serdang Bedagai.
27
Pene liti masuk ke latar sosial masyarakat dengan jalan membaurkan diri di tengah-tengah aktifitas sosial buruh perempuan di perkebunan selama proses pengurnpulan data berlangsung. Peneliti juga mengunjungi afdeling-afdeling perkebunan milik PTPN 4 Adolina selama proses penelitian. misalnya afdeling l . Untuk membantu dalam mempennudah mendapatb.n infonnan yang dibutuhkan. maka peneliti mempergunakan bantuan langsung buruh perempuan yang bekerja di perkebunan atau ak.tivis buruh yang konsentrasi pada persoalan buruh di Serdang Bedagai, misalnya Pak Dularnin, Mas Damo, Mbak Lely Zailani. Pak Misman, Mbak Ninuk. dan masih banyak lagi. Mereka inilah yang banyak membantu peneliti untuk melakukan penelitian di lapangan. Menunjukkan informan yang perlu dan bisa diwawancarai. Serta memberikan banyak swnbangan data dan infonnasi yang di-perlukan. Tanpa bantuan mereka banyak kesulitan yang peneliti hadapi. Sebab selain kondisi lapangan yang relatif tidak dikenal juga sangat sulit untuk mengetahui siapa infonnan yang bisa
diwawanca.rai. Peneliti juga berlrunjung ke rumah-rumah informan b~ afdeling-afdeling
di perkebunan dan tempat bwuh bekerja dalam proses pengumpulan informasi. Karena itu peneliti rneluangkan waktu secukupnya untuk mendapatb.n data a1ami yang dapat dipercaya. Untuk penambahan data dan informasi yang diinginbn. peoehti juga melalrukan kunjungan lapangan kembali selama proses penulisan dan pembuatan laporan penelitian hingga selesainya.
28
b. Teknik Pengumpulao Data Seperti umwnnya penelitian kualitatif, maka pengumpulan data menggunaka.n teknik, yaitu: ( 1) observasi peran sena (participant observation), (2) wawancara mendalam (depth intervJew ). clan ( 3) pengumpulan dokwnentasi. Observasi berperan
serta. wawancara dilakuUn untuk. mendapatkan informasi verbal dan material
sec:anl
langsWlg dari infocrnan. Di antara lokasi dan tempat yang diobservasi adalah: lokasi tempat beketja bwuh sepeni kebun kelapa sawit dan coklat tempat bW'Uh bekerja. Peru.mahan tempat tinggal buruh d! afdeling. kantor perkebunan, dan pabrik. Sebab pada lobsi-lokasi
inilah konsentrasi dan pusat tempat berlangsungnya aktivitas burub di perkebunan berlangswg. Sedangkan aktivitas yang diobservasi selama proses penclitian berlangsung di
antaranya: memanen basil perkebWlan kelapa sawit dan coklat. membabat dan membersihkan piringan tanaman, meracun rumput.. memupuk, aktivitas buruh di afdeling, situasi pabrik dan perkantoran. Observasi diarahkan pada al-tivitas dan proses sosial utama yang ada di perlcebunan. Proses wawancara dilakukan dengan teknik v.-awancara terbuka. seperti
bincang-bincang biasa dan depth interview, agar infonnan lebih bebas dalam memberikan infonnasi yang dimilikinya Pertimbangan ini juga didasark:an pada pengalaman awal ketik.a wawancara dengan buruh, bahwa ketika wawancara dilakukan secara formal buruh yang diwawancarai sangat sulit untuk menyampaikan
29
ide mereka dalam bahasa lisan yang terstnlktur. Meskipun ide mereka sudah ada tetapi sulit mengungk.apkannya. Karena itu. peneliti merubah teknik. wawancara dengan teknik wawancara
terbuka. Di samping itu. dengan wawancara terbuka infonnan juga merasa setara dengan peneliti dan memsa &ebih akrab. Selain menggunakan observasi dan wawan~
peneliti juga memanfaatkan bahan dokumen yang ditemukan bagi
keperluan pengumpulan data. Lofland dan Lofland (Moleong, 1994:112) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penclitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan., selebihnya merupekan data tambahan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan pendapat Spradley (1997:61) dalam hal menetapkan infonnan yang bai.k harus memenuhi lima syamt, ya1tu: ( 1) enkulturasi penuh, (2) keterlibatan langsung. (3) suasana budaya yang tidak dikenal. (4) waktu yang cukup. dan (5) non analitis. Sumber dan data utama diarahkan pada k.ata-k:ata dan kasus atau peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian. Secara rinci jenis data yang dilrumpulkan selama proses penelitian berlangsung adalah: 1. Kata-kata dan tindakan. Kata-kata. peristiwa, dan tindakan infonnan yang diwawancarai atau diamati yang berkenaan dengan pengalaman, peristiwa atau kejadian-kejadian dan pandangan-pandangan buruh selama mereka belcetja di perkebunan. Kata--kata dan tindakan tersebut merupakan sumber data utama. Data utama tersebut dicatat dengan menggunakan alat bantu tape recorder dan sebagian difoto. Informan tidak merasa keberatan ketilca wawancara direka.m dengan tape 30
recorder, meskipun awalnya mereka bertanya untuk apa wawanca.ra d.irekam. Setelah diyakinkan keperluan merekam wawancara untuk bahan analisis infonnasi
barulah mereka melllS& tenang. 2. Sumber tertulis. Sumber data tertulis yang dtlcumpulkan di entaranya adalah data
BPS Serdang Bedagai. data tentang perkebwwt dJ Serdang Bedagai dan bahanbahan tertulis lainnya. Untuk bahan tertulis ini peneliti mengalami kesulitan, karena Serdang Bedagai masib merupakan kabupaten baru.. Sedangbn data lama yang ada adalah data tertulis yang masih bergabung dengan data Kabupaten Deli Serdang. Apa:agi data tentang perkebunan sangat sulit untuk diperoleh. Seb2b
perusahaan perkebunan kelihatannya tidak bersedia dan enggan blau data tentang perusahaan mereka diketahui oleh orang lain apa.lagi diteliti oleh oflll\g lain. K.arena itu peneliti lebih banyak rnemanfaatkan data dari relcan-rekan aktifis buruh yang ada pada mereka. 3. Foto. Foto yang digunakan merupakan dokumentasi lok.asi, peristiwa, dan kegiatan-kegiatan yang ditemukan selama di lapangan. Di antaranya foto obyek fisik di perkebunan dan aldivitas buruh ketilca mereka beketja. Foto tersebut dibuat sendiri oleh peneliti ketika di lapangan. Beberapa foto diambil tanpa meminta izin terlebih dahulu seperti foto pa.brik Adolina, perkantoran dan tokasi tanaman mi1ik perkebunan. Sebab izin tersebut sangat sulit didapatkan. Selebihnya dengan izin serta kesed.iaan dari buruh dan infonnan. Bahkan untuk ma.suk lee lokasi perkebunan saja sangat sulit karena ada petugas yang rnenjaga.nya Bisa-bisa kita
31
dituduh sebagai provokator yang melalrukan lcegiatan dan aksi provokasi terhadap buruh d i perkebunan. 4. Data statistik. Data statistik dimanfaatkan sebagai sumber data tambahan dan penguat. Misalnya data tentang jenis tanaman perlcebunan di Serdang Bedagai,
data luas areal tanaman perkcbunan dan sebagainya Data statistik umumnya diperoleh dari data yang disediakan oleb data BPS kabupaten Serdang Bedagai.
c. T eknik Analisis Dab!
Menurut Patton (Moleong, 1994:103) analisis data mempakan proses mengatur urutan data. mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori. dan satuan uraian dasar. SedangkJm penafsiran adalah memberikan arti yang signifikan terbadap analisis, menjdaskan pola uraian. dan mencari hubungan d i antara dimensi-
32
Catatan--catatan lapangan dan basil wawancara tersebut mulai dikelompokka.n berdasarkan topik dan fokus pembahasannya. Sela.njutnya muJai dilakukan sortir dan reduksi data yang ada tersebut sembari terus melakuka.n analisis dan interpretasi. Merujuk pada uraia.n FaisaJ ( 1990:90) tekmk anaJisis
da~
yang digunakan
pada penelltian kualitatif adalah: ( 1) analisis domam (domom QIIQ/ysis) urrtuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu fokus masalah~ (2) analisis taksonomi (taxonomic analysis) pada analisis ini fokus ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fokus;
(3) analisis komponensial .
(componential analysis) pada analisis taksonomi tujuan utamanya adalah struktur
intema1 masing-masing domain dengan mengorganisasilcan atau menghimpun elemen--eJemen yang berkesamaan di suatu domain. Adapun pada analisis komponensial, yang diorganisasikan bukan kesamaan elemen dalam domain, melainkan kontras antar elemen dalam domain yang dipero1eb melalui observasi atau wawancara; (4) analisis tema kultural (dicovering cultural themes); (5) analisis
komparasi konstan (grounded theory research) peneliti bertujuan mengembangkan teori atas dasar data yang dikumpulkan.
Secara umum. langlcah-langkah penelitian dan analisis data yang digunalcan pada penelitian ini berpedoman pada mode l Spradley ( 1980) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, yaitu: (1) menentukan situasi sosial, (2) melakulcan observas1 lapangan. (3) melakukan analisis kawasan, (4) melaksanzkan observasi terfokus. (5) melakukan analisis taksonomi, (6) melakukan observasi terseleksi. (7) melakukan
33
analisis komponensial. (8) melakuk:an anal isis tema budaya. dan (9) menulis laporan penelitian. Setelah ditempuh langkah-langkah analisis data yang panjang tersebut secara teknis, selanjutnya ditarik kesimpulan-kesimpulan dan interpretasi serta menemukan lema
budaya yang dibitkan dengan fokus dan penanyaan penelitian. Untuk menjaga
akurasi dan ketetpercayaan data yang dianalisis, selama proses penelitian hingga tabapan analisis data dan penarikan kesimpulan. data yang dikumpulkan secant terus menerus diuji dan diperiksa. Pemeriksaa."l keabsahan data yang digunak.an selama penelitian berlangswtg didasarkan pada empat tipe standar atau kriteria utama. sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (Faisal, 1990:31 ). Muhadjir ( 1996:126), yaitu:
1. Standar
kredibilitas.
keterpercayaan
Untuk
yang tinggi
mendapatkan dilalcukan
data
yang
memiliki
dengan tujuh tekni~
derajat
yaitu:
(a)
perpanjangan keikutsertaan di lapangan. (b) melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh terhadap permasalahan yang akan diteliti, (c) melalrukan triangulasi (metode, swnber, teori) (d) melibatkan teman sejawat yang tidak berpenul serta melalui dislcusi, (e) melakubm analisis kasus negatif. (f)
melacak kesesuaian segenap basil analisis data. (g) mengecek kesesuaian basil wawancara. observasi, interpretasi, dan kesimpulan-kesimpulan basil penelitian dengan meminta infonnan mereview dan mengecek kebenai'annya (member
cheking) di antaranya dengan meminta infonnan untuk memba£& draft basil
34
penelitian yang dibuat. Ketujuh tcknik tersebut dila.lcukan selama proses penelitian berlangsung. 2. Standar transferabilitas. Pembaca diharapkan rnendapatkan gambaran yang jelas mengenai peta pennasalahan penelitian. Teknik untuk memenuhi standar tersebut dilalcukan dengan memperk.aya desk:ripsi tentang latar atau k.onteks dan situasr sosial (social setting). budaya, agama. ekonomi, politik, pendidikan. demogtafi. dan geografi tempat berlangsungnya kasus atau peristiwa. 3.
Standar dependabilitas. Standar ini berkaitan dengan persoalan pengecekan atau penilaian sa1ah benamya peneliti dalam mengkonseptualisasilam apa yang diteliti.
Semakin
konsisten
dalam
proses
mengumpulkan
data.
menginterpretasikan temuan, dan melaporbn basil penelitian. maka semakin terpenuhi standar dependabilitas. Teknik yang digunakan untuk memenuhi standar ini ialah melalrukan audit dependabilitas. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa auditor yang independen ( dalam penelitian ini adalab kedua dosen pembimbing) dengan jalan melakukan review terbadap segeoap jejak alc:tivitas penelitian sebagaimana yang terekam dalam catatan lapangan dan
laporan penelitian. 4.
Standar konfirmabilitas. Konfirmabilitas ·berarti dapat dikonfinnasibn. Standar ini memiliki kemiripan dengan standar dependabilitas yang berkaitan dengan mutu hasil penelitian dengan memperhatik:an ba.ntuan cata~ rekaman. data lapangan (basil audit dependabilitas) dan koherensi internalnya dalam penyajian
35
interpretasi serta lcesimpulan-lcesimpulan ha.Sil penelitian. Audit konfinnabilitas dilakukan secara bersama dengan proses audit dependabilitas.
d. Perunyaan Pcnelitian Berda..~
latar belakang masaJah yang telah dipaparkan, ada dua rumusan
masalah penelitian yang menjadi fokus untuk dicari jawabannya, yaitu:
l. Mengapa buruh perempuan yang beJcerja di perkebunan masih menghadapi perlakuan diskriminatif? 2. Fal"tor-faktor apa yang mendorong terjadinya perlalruan disJaiminatif terhadap buruh perempuan tersebut?
1.7 Kegunaao Penelitian Penelitian ini socara teoritis diharapJcan memberikan pemabaman yang mendalam tentang permasalahan buruh perempuan di Serdang Bedagai. Sehingga teridentifilcasi dan terpetakan pennasalahan-pennasalahan yang sebenamya. Secara praktis hal ini akan sangat bennenfaat bagi upaya pemecahan pennasalahan perl>uruhan secara umum di Indonesia.. buruh perempuan khususnya.
Temuan penelitian ini sangat bennanfaat bagi pemahaman tentang persoalanpersoalan kawn perempuan yang beketja di selctor buruh, di mana mereka relatif terlupakan selama ini. Di mana kawn perempuan secara kuantitas banyak bekeJja di sek:tor buruh tersebut Sebingga menjadi bahan pertimbangan bagi seniua pihak untuk lebih memanusiakan lcehldupan burull., baik buruh perempuan atau laki-laki sebagai
manusza. 36
