PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT
ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVlRAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak
Human
dalam
upaya
penanggulangan
penyakit
Virus-Acquired
Immuno
Immunodeficiency
Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) dan Hepatitis B di Indonesia perlu melanjutkan dan memperluas kebijakan akses terhadap obat Antiviral dan Antiretroviral yang saat ini masih dilindungi Paten; b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerin tah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral sudah tidak memadai lagi sebagai dasar hukum untuk melaksana kan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Paten
oleh
Pemerintah
Terhadap
Antiviral
dan
Antiretoviral; Mengingat: ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2
Mengingat
1. Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
109, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4130); 3. Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata
Cara
Pelaksanaan
Paten
Oleh
Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 106, Tambahan Lembaran Negara Nemor 4423); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANMN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL. Pasal 1 Pelaksanaan Paten eleh Pemerintah terhadap obat Antiviral dan
Antiretroviral
dimaksudkan
untuk
memenuhi
ketersediaan dan kebutuhan yang sangat mendesak obat Antiviral dan Antiretroviral untuk pengobatan penyakit
Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HW/AIDS) dan Hepatitis B.
Pasal 2 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Pasal 2 Nama Zat Aktif, nama Pemegang Paten, nomor Paten dan jangka waktu pelaksanaan Paten obat Antiviral dan Anti retroviral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
Pasal 3 Menteri Kesehatan menunjuk Industri Farmasi sebagai pelaksana
Paten
untuk
dan
atas
melaksanakan Paten obat Antiviral
nama dan
Pemerintah Antiretroviral
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Pasal 4 Industri
Farmasi
untuk
dan
atas
nama
Pemerintah
memberikan imbalan kepada Pemegang Paten sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual netto obat Antiviral dan Antiretroviral.
Pasal 5 {1) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan setiap tahun sesuai nilai jual netto obat Antiviral dan Antiretroviral.
(2) Pemberian ...
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
-4
(2) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan pada saat Paten dimaksud berakhir masa perlindungannya
atau
berakhir
akibat
adanya
pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
Pasal 6 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh
Pemerintah
Terhadap
Obat-obat
Anti
Retroviral
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh
Pemerintah Terhadap
Obat-obat Anti
Retroviral,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7 Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar ...
•
PRESIDEN
REPU8LIK INDONESIA
-5
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanzgal 5 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 173
•
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL NAMA ZAT AKTIF, NAMA PEMEGANG PATEN, NOMOR PATEN, DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PATEN OBAT ANTIVIRAL DAN ANTI RETROVIRAL
NO.
NAMA PEMEGANG PATEN
NAMA ZAT AKTIF
NOMOR PATEN
I
JANGKA WAKTU PELAKSANMN PATEN :i
I.
Efavirenz
Merck & Co, INC
ID 0 005812
Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 7 Agustus 2013
2.
Abacavir
Glaxo Group Limited
ID 0 011 367
Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 14 Mei 2018
3.
Didanosin
Bristol - Myers Squibb Company
ID 0 010 163
Sampai berakhimya jangka waktu Paten, 6 Agustus 2018
4.
Kombinasi Lopinavir dan Ritonavir
Abbot Laboratories
ID P 0023461
Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 23 Agustus 2018
5.
Tenofovir
Gilead Sciences, Inc
ID 0 007 658
Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 23 Juli 2018
i Gilead Sciences, Inc
ID P0029476
Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 3 November 2024
I I
I 1
i
I !
. Kombinasi Tenofovir dan Emtrisitabin 6.
!
1
- Kombinasi Tenofovir, Emtrisitabin dan Evafirenz
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya IAT KABINET RI ~~~~ K dahteraan Rakyat,
SE
~
!
