Ahok: Pak Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden Kalau Gak Disokong Pengembang Juni 22, 2016 00:05 http://www.aktual.com/ahok-pak-jokowi-tidak-jadi-presiden-kalau-gak-disokong-pengembang/
Jakarta, Aktual.com- Presiden Joko Widodo terseret dalam pusaran skandal korupsi reklamasi Teluk Jakarta. Keterangan itu terungkap dari pengakuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika menggelar rapat dengan Direksi PT Jakarta Propetindo (Jak Pro) tanggal 26 Mei 2015. Dalam rapat yang digelar di Balaikota DKI Jakarta itu Ahok menyebut Jokowi tidak akan bisa menjadi Presiden jika tidak ada peran pengembang proyek reklamasi. “Saya pengen bilang Pak Jokowi tidak bisa jadi Presiden kalau ngandalin APBD, saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak ibu lihat yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inpeksi, waduk semua, itu semua full pengembang, kaget gak,” ujarnya seperti dikutip dalam video yang diunggah di Youtube, Selasa (21/6). Ahok juga menyebut PT Agung Poromoro sebagai pengembang yang paling kooperatif dalam membantu Pemprov DKI. “Kalau pengembang yang paling koperatif bantu kita itu Podomoro. Mangkanya ada yang tidak suka saya ditulis Gubernur Podomoro,” ujarnya. Ahok menyebut PT Agung Podomoro berperan dalam banyak proyek infrastuktur di era Jokowi. Salah satunya adalah revitalisasi Waduk Pluit. “Ini Waduk Pluit bukan Jak Pro keluar duit lho. Ini Podomoro semua,” kata Ahok. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Jokowi sempat mengunjui Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 5 Oktober 2013 pasca di revitalisasi. Saat itu Jokowi mengajak Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Rini Soemarno meninjau lokasi.
1
Seperti diketahui PT Agung Podomoro merupakan salah satu pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta. Proyek ini menjadi perhatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja saat memberikan suap kepada anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dari Fraksi Partai Gerindra. Belakangan diketahui proyek reklamasi dengan nilai investasi Rp500 triliun ini cacat hukum. Izin yang diterbitkan oleh Ahok untuk reklamasi digugat oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Hasilnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan izin reklamasi pulau G yang diterbitkan untuk PT Muara Wisesa Samudra anak usaha PT Agung Podomoro. Selain itu terungkap pula Podomoro sudah mengucurkan kewajiban kompensasi tambahan untuk proyek ini yang diakui oleh Ahok baru sebesar Rp200 miliar. Pengakuan ini dikatakan Ahok setelah KPK mendalami korupsi proyek reklamasi. “Agung Podomoro sudah serahkan berapa? Dia sudah serahkan pada kami Rp 200-an miliar. Yang sudah dikerjain jalan inspeksi, rusun, tanggul, pompa, dia udah kerjain. Ada enggak yang belum dia serahkan? Ada,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis (12/5/2016). Benarkah demikian? Faktanya sudah triliunan rupiah dikucurkan Podomoro untuk Pemprov DKI Jakarta yang disinyalir tanpa dasar hukum. Apa saja proyeknya? (Bersambung). (Wahyu Romadhoni)
Ahok: Podomoro Sudah Setor Rp2 Triliun Lebih Untuk Izin Reklamasi Juni 22, 2016 01:00 http://www.aktual.com/ahok-podomoro-sudah-setor-rp2-triliun-lebih-untuk-izin-reklamasi/
Reklamasi Teluk Jakarta (Aktual/Ilst.Nelson) 2
Jakarta, Aktual.com- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut PT Agung Podomoro sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 2 Triliun untuk Pemprov DKI Jakarta guna mendapatkan izin reklamasi Teluk Jakarta. Dana itu berasal dari kewajiban tambahan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang saat ini tengah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterangan ini disampaikan Ahok saat menggelar rapat dengan PT Jakarta Propertindo (Jak Pro) tanggal 26 Mei 2015 di Balaikota DKI Jakarta. (Baca: Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden Kalau Tidak di Sokong Pengembang) “Kalau pengembang yang paling koperatif bantu kita itu Podomodo. Mangkanya ada yang tidak suka saya ditulis saya Gubernur Podomoro. Karena Podomoro diperintahkan kewajiban pulau itu ya (Red- reklamasi) dia sudah keluar Rp2 T lebih lho,” ujarnya seperti dikutip dalam video yang diunggah di youtube, Selasa (22/6). Ahok mengatakan dana kontribusi tambahan itu sudah dicairkan oleh Poromoro untuk membangun sejumlah proyek untuk pemprov DKI Jakarta. Seperti delapan tower rumah susun, pembangunan taman, jalan inspeksi. Podomoro juga mendanai penggusuran rumah dan revitalisasi sejumlah waduk. Salah satunya Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. “Kita punya delapan tower rusun, semua Podomoro, Daan Mogot, Muara Baru, itu semua dia. Termasuk rehab Marunda juga dia itu (Red-Podomoro. Termasuk taman ini, sekarang jadi subur, taman semua ini Podomoro, Agung Sedayu kita todong ini. Jalan inspeksi yang beton itu Podomoro semua, mau di Sunter. Termasuk roboin rumah-rumah ini rata-rata Podomoro,” ucap Ahok depan direksi PT Jak Pro. Usai memaparkan proyek pemprov yang didanai oleh PT Agung Podomoro, Ahok mengatakan tidak ada gunanya penggunaan APBD untuk pembangunan daerah. “Gila buat apa kita ada APBD. Mending kita todong pengusaha aja kan. Iya toh. Dulu kan mungkin “anda mau izin” anda kasih ke saya. Saya kan tidak minta uang sekarang, saya minta beresin Jakarta,” ujarnya. Keterangan Ahok ini disampaikan saat kasus reklamasi Teluk Jakarta belum disidik oleh KPK. Ahok merubah keteranganya setelah KPK menangkap Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja saat memberikan suap kepada anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dari Fraksi Partai Gerindra untuk memuluskan Raperda terkait reklamasi Teluk Jakarta. Ahok mengatakan PT Agung Podomoro baru menyetorkan kewajiban kontribusi tambahan sebesar Rp200 miliar dari total kewajiban Rp300 miliar.
3
“Agung Podomoro sudah serahkan berapa? Dia sudah serahkan pada kami Rp 200-an miliar. Yang sudah dikerjain jalan inspeksi, rusun, tanggul, pompa, dia udah kerjain. Ada enggak yang belum dia serahkan? Ada,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis (12/5/2016). Belakangan diketahui kewajiban tambahan yang diminta Ahok sebesar 15 persen kepada pengembang reklamasi itu tidak memiliki landasan hukum. Terlebih Ahok terbukti tidak konsisten dalam menerapkan besaran kontribusi tambahan. Pasalnya dalam Keputusan Gubernur tentang izin reklamasi Ahok hanya mematok kontribusi sebesar 5 persen. Namun dalam usulan Raperda Zonasi Ahok meminta 15 persen. Anehnya kontribusi yang disetor oleh pengembang ini dibayarkan sebelum DPRD DKI Jakarta memutuskan Raperda Zonasi yang menjadi dasar hukum besaran persentase kontribusi tambahan. (Bersambung)
Ahok Harus ‘Blak-blakan’ Buka Peran Pengembang ke Jokowi di Pilpres Juni 24, 2016 00:05 http://www.aktual.com/ahok-harus-blak-blakan-buka-peran-pengembang-ke-jokowi-di-pilpres/
Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto minta pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait sokongan pengembang proyek reklamasi atas majunya Joko Widodo menjadi Presiden RI, harus diselidiki lebih lanjut. Sekretaris Fraksi PAN itu berpendapat pernyataan Ahok yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI itu harus diperjelas lagi, keterlibatan pengembang sejauh apa. baca: Ahok: Pak Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden Kalau Gak Disokong Pengembang “Pernyataan Ahok sebaiknya ditelusuri. Keterlibatan dalam bentuk apa, kalau ada bentuk bantuannya seperti apa dalam proses pemenangan Pilpres itu. Kata Ahok kan Jokowi
4
tidak akan jadi presiden kalau bukan bantuan pengembang,” kata Yandri, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (23/6). Sambung Yandri, pernyataan Ahok perlu diterjemahkan secara detail agar menjadi jelas di publik. Sebab bila tidak akan merugikan secara langsung pada kewibawaan Presiden Jokowi. “Itu terjemahannya bagaimana, dan itu mesti diclear-kan agar tidak ada debat di publik. Kalau tidak, khawatir pak Jokowi yang akan dirugikan atau para pengusaha pengembang yang kena fitnah,” sebut anggota dewan tersebut. Oleh karena itu, Yandri meminta agar Ahok segera menjelaskan apa yang disampaikannya dan kemudian kepada para pengembang bicara juga apa yang dimaksud Ahok dalam bentuk apa bantuannya. “Atau (bagaimana) peran strartegis apa yang dimainkan ketika Pilpres kemarin, karena terkait dengan mutu demokratis kita,” ucap dia. (novrizal sikumbang) (M Vidia Wirawan)
5
