AGUNG EKO PURWANA, SE, MSI. KEADILAN

AGUNG EKO PURWANA, SE, MSI.

KEADILAN Pendekatan Ekonomi Islam

Teori, Masalah, dan Kebijakannya

Judul Buku: Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) ix+152 hlm.; 14.5 x 21 cm ISBN: 978-602-9312-89-8 Cetakan Pertama, Agustus 2016 Penulis: Agung Eko Purwana, S.E., M.Si. Editor: Ely Masykuroh, SE., M.Si. Desain Sampul: Thafa Tata Letak: Zidjan Aprilio Diterbitkan oleh: STAIN Po PRESS Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo Telp. (0352)481277 E-mail: [email protected] Dicetak oleh: Nadi Offset Jl. Nakulo No. 19A, Dsn. Pugeran, Sleman, Yogyakarta email: [email protected] Telp. (0274)4333626 Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 1.

Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2.

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Keadilan adalah lawan dari ketidakadilan. Ketidakadilan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Ketidakadilan muncul dari perilaku manusia yang berbuat sewenang-wenang baik terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, maupun bangsa, dan negaranya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pejuang keadilan untuk menghilangkan perilaku yang berlebih-lebihan tersebut. Namun sampai saat ini berbagai ide dan gagasan besar belum mampu untuk mewujudkannya, baik dalam tataran konsep maupun aplikasinya. Ajaran Islam dengan gagasan ekonomi Islamnya telah memberikan prinsip-prinsip kehidupan dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Didalamnya berisi arahan dan sekaligus tuntutan agar pengikut-pengikutnya berbuat adil dan menjauhi kesewenang-wenangan. Oleh karenanya ekonomi Islam yang menjadi bagian dari keseluruhan ajaran Islam tidak sekedar berisi tentang kumpulan peraturan tetapi memberikan jaminan untuk terwujudnya keadilan. Pada penulisan buku ini, penulis bermaksud mengungkap kejelasan konsep keadilan dalam perpektif ekonomi Islam. Sumber ajaran Islam menjadi rujukan dalam penulisan perspektif ini, yakni: Al Qur’an, Al Hadist, pendapat ulama, dan pendapat ahli ekonomi Islam. Dalam pembahasannya, ekonomi Islam memandang bahwa keadilan bukan sematamata hanya permasalahan ekonomi semata-mata tetapi juga menyangkut bidang-bidang yang lainnya. Oleh karenanya iii

Keadilan

keadilan dalam bidang ekonomi akan dapat ditegakkan bersamaan pula dengan tegaknya keadilan dalam bidangbidang lainnya yang berfungsi menopang dan saling menguatkan. Ekonomi Islam menuntut para pengikutnya untuk menjalankan keseluruhan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupannya. Konsekuensi dari konsep ini adalah keadilan harus dipandang sebagai perwujudan perintah Tuhan kepada hamba-hambanya. Sehingga keadilan merupakan upaya terus menerus dari umat manusia untuk bersikap tidak sewenangwenang, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia berdasarkan petunjuk ajaran Islam. Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam adalah keadilan yang menumbuhkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam Al Quran, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah Saw, dan melalui ijtihat dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya keadilan tidak akan pernah musnah oleh tempat dan zaman selama masyarakat itu sendiri memeganginya dengan istiqomah dan semangat tak pernah putus asa. Tulisan ini diharapkan dapat menggali berbagai ide atau gagasan tentang keadilan agar dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan bangsa dan negara ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa tiada kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga sumbangsih berupa kritik dan saran sangat diharapkan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya atas bantuan dan partisipasinya dari semua pihak

iv

Kata Pengantar

hingga terselesaikannya penulisan buku ini. Semoga Allah Swt. Memberikan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Ponorogo, 3 Februari 2016 Penulis

AGUNG EKO PURWANA, SE, MSI.

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................iii DAFTAR ISI......................................................................vii BAB I PENDAHULUAN...........................................1 A. Selayang Pandang Keadilan......................................1 B. Keadilan dan Kegiatan Ekonomi..............................9 C. Ekonomi Islam........................................................13 D. Menuju Umat Berkeadilan.....................................22 BAB II

KEADILAN MENURUT AL QURAN....................................................29 A. Konsep Keadilan dalam Al Quran.........................29 B. Perintah Keadilan dalam Al Quran.......................33 C. Solusi Keadilan dalam Al Quran............................45

BAB III

A. B. C. D. E.

KEADILAN DIMASA RASULULLAH SAW DAN PARA SAHABATNYA................................53 Keadilan dalam Kisah Kehidupan..........................53 Kisah Keadilan Distributif di Masa Rasulullah..................................................54 Kisah Keadilan Kepemilikan di Masa Rasulullah..................................................56 Kisah Keadilan dalam Mengatasi Kesenjangan di Masa Hijrah..................................58 Kisah Keadilan Zakat di Masa Khalifah Abu Bakar As Shiddiq.............................60

vii

Keadilan

F. Kisah Keadilan dan Pemerataan di Masa Khalifah Umar Bin Khattab......................61 G. Kisah Keadilan Pengelolaan Harta pada Lembaga Baitul Maal.....................................63 BAB IV KEADILAN MENURUT ULAMA..............75 A. Konsep Keadilan Menurut Ulama..........................75 B. Ummat Wasathan..................................................80 C. Menjamin Tegaknya Keadilan...............................81 D. Perekonomian yang Membawa Rahmat.................86 E. Solidaritas Sosial.....................................................87 BAB V

KEADILAN MENURUT EKONOM MUSLIM.....................................91 A. Konsep Keadilan menurut Ekonom Muslim......................................................91 B. Paradigma Ekonomi Syariah (Syariah Pardigm)...................................................98 C. Pembangunan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Syariah...................................................101

BAB VI A. B. C. D.

KEADILAN MENURUT PARA ILMUWAN LAINNYA..................111 Keadilan dalam Perspektif Hukum.......................111 Keadilan dalam Perspektif Psikolog......................116 Keadilan dalam Perspektif Sosialogi.....................123 Keadilan dalam Perspektif Antropologi...............126

BAB VII KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA..............................133 A. Keadilan Menurut Pancasila dan UUD 1945............................................................133

viii

Daftar Isi

B. Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.....................................135 DAFTAR PUSTAKA......................................................141 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.......................................147

ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Selayang Pandang Keadilan Permasalahan kehidupan manusia modern semakin lama semakin bertambah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak saja terjadi pada lingkup individu dan keluarga tetapi juga pada masyarakat dan negara, bahkan sampai kepada antar bangsa di dunia. Permasalahan yang dihadapi seolaholah terus tiada henti dan silih berganti dari satu hal ke hal yang lainnya. Diantara berbagai permasalahan yang terjadi terdapat persamaan yang di hadapi secara bersama-sama, yakni tiadanya keadilan. Ketidakadilan telah dirasakan oleh bangsa Indonesia semenjak masa penjajahan1, masa kemerdekaan2, hingga masa pembangunan3. Meskipun demikian selalu ada upaya perlawanan untuk menghilangkan perilaku kesewenangwenangan atau berlebih-lebihan tersebut.4 Mereka adalah para pejuang keadilan yang hadir dengan berbagai ide 1 Kerja Rodi dan Tanam Paksa, bisa dilihat pada Pramudi Atmosudirdjo, Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983). 2 Agresi Militer dan Perang Kemerdekaan, bisa dilihat pada Akhmad Iqbal, Perang-Perang Paling Berpengaruh Di Dunia (Yogyakarta: Yogya Bangkit Publisher, 2010). 3 Kemiskinan dan Kesenjangan, bisa dilihat pada Sritua Arif dan Adi Sasono, Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan (Jakarta: Mizan, 2013) 4 Didin S.Damanhuri, Ekonomi-Politik Indonesia dan Antar Bangsa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 6.

1

Keadilan

dan gagasan besar, membuat kemajuan, dan membangun peradaban. Keadilan sebenarnya telah menjadi cita-cita bersama bangsa-bangsa di dunia.5 Termasuk diantaranya adalah bangsa Indonesia yang menjadikannya sebagai landasan dasar negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima dari Pancasila. Sila tentang keadilan ini juga merupakan bagian dari alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.6 Kansil dan Cristine dalam bukunya mengatakan bahwa keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan untuk semua orang, tidak ada penghisapan atau penghinaan, cukup sandang, dan pangan. Oleh karenanya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memiliki arti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang kehidupan baik materiil maupun spirituil, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan.7 Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, keadilan telah dijabarkan pelaksanaannya dalam Bab XIV pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bunyi pasal tersebut adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 5 Dasa Sila Bandung, KAA, dan GNB, bisa dilihat pada Agung Pribadi, Gara-Gara Indonesia, Dari Sejarah Kita Belajar Untuk Masa Depan (Depok: Asma Nadia Publishing House, 2013) 6 Dampriyanto, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 4. 7 Kansil dan Cristine, Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 41-42.

2

Pendahuluan

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.8 Keadilan sosial atau kesejahteraan masyarakat telah menjadi tujuan negara Indonesia Merdeka. Oleh karenanya ciri dari tercapainya tujuan tersebut menurut Bung Karno dalam buku Lahirnya Pancasila adalah tidak adanya kemiskinan.9 Untuk memastikannya para pendiri bangsa ini menegaskannya dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.10 Namun demikian pada perjalanan meniti kemerdekaan ini masih banyak kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, anak-anak terlantar, dan orangorang yang lemah ekonominya.11 Kekurangan-kekurangan ini menunjukkan bahwa masih banyak bagian dari bangsa dan negeri ini yang belum mendapatkan rasa keadilannya. Dalam tatanan global, ketidakadilan juga terjadi pada ruang lingkup yang lebih besar lagi, yakni antar bangsa dan negara. Adanya fakta-fakta negara adi daya dan negara maju adalah bukti terdapat ketidakadilan yang dialami oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), 195-198. 9 Sunarso Hs. dan Joh. Mardimin, Konsep Ketidakadilan dan Kemiskinan dalam Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia (Yogyakarta : Kanisius, 1996), 17. 10 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 267-293. 11 Penduduk miskin per september 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66 %), Rasio Gini Indonesia tahun 2011 sebesar 0,41 %, tingkat pengangguran per februari 2013 mencapai 7,17 juta orang (5,92%), bisa dilihat pada Aunur Rofiq, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan dan Tantangan Masa Depan (Jakarta: Republika Penerbit, 2014). 8

3

Keadilan

negara-negara yang tidak berdaya dan tidak maju.12 Dampak yang terjadi bila tidak dapat diselesaikan dengan baik akan berakibat pada kekacauan dunia. Penindasan, penjajahan, dan peperangan adalah lanjutan dari peristiwa ketidakadilan yang timbul diantara negara-negara dunia tersebut. Persoalan ketidakadilan bukan persoalan yang baru. Ketidakadilan terjadi di semua negara, semua lapisan masyarakat, dan bahkan antar individu. Persoalan yang sesungguhnya adalah bagaimana upaya untuk mengikis ketidakadilan dan menegakkan keadilan menjadi kepedulian dan dilaksanakan oleh lembaga internasional, negara, lembaga masyarakat, dan individu.13

Pertengkaran antar individu dan keluarga dalam memperebutkan harta kekayaan telah menjadi berita sehari-hari dalam berbagai media surat kabar dan televisi. Pertengkaran ini dipicu oleh salah satu pihak yang merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh yang lainnya, sehingga menuntut haknya untuk didapatkan kembali. Bila pertengkaran ini tidak dapat diselesaikan dengan baik maka akan dapat menimbulkan dampak yang lebih besar. Fitnah, kekerasan, dan pembunuhan adalah lanjutan dari peristiwa tiadanya keadilan yang seharusnya menjadi haknya. Peristiwa ketidakadilan ini juga terjadi pada kelompokkelompok masyarakat. Pertengkaran dalam kelompok masyarakat ini pada umumnya menyangkut kepentingan bersama yang lebih besar dengan melibatkan banyak orang. Pasar financial global telah menjadi hukum tertinggi abad ini, bisa dilihat pada A. Prasetyantoko, Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neo Liberal (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009). 13 Faturochman, Keadilan Perspektif Psikologi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2002), 1. 12

4

Pendahuluan

Dampak yang terjadi bila tidak dapat diselesaikan dengan baik akan menjadi semakin besar dibandingkan dengan kejadian ditingkat individu dan keluarga. Fitnah, kekerasan, dan tawuran antar kelompok masyarakat adalah lanjutan dari peristiwa tiadanya keadilan bagi kelompok-kelompok tersebut. Permasalahan ketidakadilan yang lebih besar dapat terjadi pada ruang lingkup yang lebih besar lagi, yakni antar bangsa dan negara.14 Adanya fakta-fakta negara adi daya dan negara maju adalah bukti terdapat ketidakadilan yang dialami oleh negara-negara yang tidak berdaya dan tidak maju. Dampak yang terjadi bila tidak dapat diselesaikan dengan baik akan berakibat pada kekacauan dunia. Penindasan, penjajahan, dan peperangan adalah lanjutan dari peristiwa ketidakadilan yang timbul diantara negara-negara dunia tersebut. Damai bukan berarti tidak siap untuk berperang. Itulah pepatah yang dimiliki oleh negara-negara kaya yang kuat ekonomi dan militernya. Seolah-olah kehidupan di dunia ini kurang dinamis tanpa adanya konflik antar negara yang berpengaruh secara global dan akhirnya mengotakngotakkan dunia. Satu hal yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah adalah Perang Dunia II. Perang tersebut dianggap sebagai perang terbesar sepanjang sejarah dunia. Akibat yang ditimbulkan dari perang ini sungguh luar biasa. Tatanan dunia berubah dari masa sebelumnya. Banyak negara baru terbentuk usai perang ini sehingga muncul perubahan global baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya.15 14 Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 14. 15 Akhmad Iqbal, Perang-Perang Paling Berpengaruh Di Dunia (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010), 5-6.

5

Keadilan

Ketidakadilan kini menjadi permasalahan bersama umat manusia di dunia. Berbagai upaya telah dilakukan, tetapi ketidakadilan tetap terjadi. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman tentang keadilan itu sendiri. Dalam percaturan ekonomi global, standar keadilan menjadi bias, karena subyektifitas dan kepentingan suatu negara sangat menonjol. Akibatnya adalah peraturan dan kebijakan menjadi tidak representatif dalam memayungi hak semua orang, bangsa, ataupun negara. Dengan kata lain, peraturan dan kebijakan justru memberikan peluang kepada segelintir orang yang memiliki kecerdasan rasional dan kemampuan finansial untuk mengeksploitasi yang lain. Sejalan dengan fenomena ketidakadilan tersebut, menurut analisa dari teori dependencial dijelaskan bahwa negara-negara di dunia ketiga dalam sistem kapitalisme internasional hanyalah menjadi satelit-satelit ekonomi di daerah pinggiran (pheriphery) yang sangat tergantung pada dan dieksploitasi oleh kekuatan kapitalis di daerah metropole (Rais, 1999, 12). Bahkan dalam struktur ekonomi mikro, dualisme kebijakan ekonomi sering memunculkan kelompok yang berseberangan, yakni adanya ekonomi konglomerat dan ekonomi rakyat.16 Ivan Illich, dalam bukunya menggugat kapitalisme17 mengatakan bahwa industrialisai adalah sebab terjadinya ketidakadilan. Ideologi industrialiasi dalam kapitalisme mendorong tumbuhnya ketergantungan pada barang dan jasa yang diproduksi masal. Kondisi-kondisi hidup nyaman 16 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pergulatan Melawan Kemiskinan & Penetrasi Ekonomi Global (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) 51. 17 Ivan Illich, Menggugat Kaum Kapitalis, terj. Loly Nuryafitri (Jakarta: Melibas, 2001), vii-x.

6

Pendahuluan

terkikis oleh monopoli radikal dunia industri. Pada akhirnya pertumbuhan industri menghasilkan kemiskinan yang dimodernisasi. Harga-harga yang memberatkan menjadi simbol perlawanan yang tidak seimbang bagi masyarakat miskin. Kegagalan-kegagalan dalam upaya mengatasi ketidakadilan, baik di Indonesia maupun negara-negara di dunia tidak terlepas dari ideologi yang berpengaruh pada negara-negara adi daya. Terutama setelah perang dunia kedua, muncullah dua blok utama yang mengatur perekonomian dunia, yakni ideologi sosialisme dan kapitalisme. Karena kelemahan kedua ideologi mereka, kedua blok utama tersebut saling menarik dan meregang supaya negara-negara yang kurang maju berpihak kepada mereka. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya ketidakpercayaan terhadap ide atau gagasan yang ditawarkan oleh negara adi daya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan negara maupun hubungan antar negara. Maka muncullah upaya-upaya yang dilakukan baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk menyelamatkan negara dan bangsanya. Termasuk dalam upaya tersebut adalah negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim dan berpedoman pada agama dan syariahnya. Hamka dalam bukunya mengatakan bahwa ketidakadilan (penyakit-penyakit) yang menimpa masyarakat Islam Indonesia dalam segala bidangnya, sebenarnya adalah ujian sejarah yang kelak memicu dan memunculkan usaha untuk mencari perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan sifat kemanusiaannya yang selalu mencari yang lebih sempurna. Agama Islam bukanlah untuk tanah Arab saja. Dari sana 7

Keadilan

dimulai ajaran Islam, tetapi kesempurnaan isinya akan dicari bersama-sama oleh para manusia. Mungkin karena usaha mencari kebenaran, manusia akan bertemu dengan ajaran yang praktis itu.18 Beliau menjelaskan pula bahwa semua upaya perbaikan itu memudahkan dunia Islam untuk menyusun dirinya kembali. Bahkan sesudah tersusun kelak, dasar ideologinya itu akan dapat dibingkiskannya kepada dunia, ditawarkan untuk dicobanya, karena memang perbaikan ini untuk alam seluruhnya. Tetapi sebagaimana kebiasaan setiap ideologi mencapainya mesti dengan perjuangan juga.19 Pada akhirnya ekonomi Islam tampil sebagai sebuah solusi yang dapat memecahkan berbagai permasalahan perekonomian yang dapat memicu ketidakadilan.20 Tampilnya lembaga-lembaga ekonomi umat Islam terutama pada sektor keuangan dan perbankan merupakan bukti keberadaannya. Lembaga-lembaga inilah yang mampu memberikan solusi secara nyata dalam menghadapi krisis ekonomi dan keuangan. Perjuangan panjang telah membuahkan keberhasilan dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk mengandalkan sistem dan ajarannya sebagai solusi atas ketidakberdayaan akibat ketidakadilan selama ini yang terjadi. Pada saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memunculkan sistem ekonomi Islam yang menawarkan potensi untuk mengatasi kesenjangan dan menciptakan keadilan dengan tetap mengedepankan karakter dan Hamka, Keadilan Sosial Dalam Islam (Jakarta: Gema Insani, 2015), 1. Ibid., 196. 20 M. Faruq An Nabahan, Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, terj. Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000), 1. 18 19

8

Pendahuluan

kepribadian bangsa. Potensi dan peluang yang dimiliki umat Islam di Indonesia dalam pandangan ekonomi Islam masih belum terserap secara utuh dan optimal dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan. Selanjutnya perlu kajian secara komprehensif terhadap tawaran konsep dan aplikasi ekonomi Islam bagi penyelesaian ketidakadilan perekonomian yang berakibat pada ketidakadilan sosial. B. Keadilan dan Kegiatan Ekonomi Keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar adil. Adil memiliki arti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, atau sepatutnya.21 Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang sama. Sedangkan keadilan adalah sifat, perbuatan, dan perlakuan yang adil. Keadilan masyarakat adalah keadaan yang adil bagi kehidupan di masyarakat. Adapun keadaan yang sebaliknya dari kehidupan masyarakat adalah ketidakadilan. Secara etimologis, adil adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula adil itu sinonim dengan wasth yang darinya terambil kata pelaku (isim fa’il)nya kata wasith yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia menjadi wasit yang artinya ialah penengah atau orang yang berdiri ditengah-tengah, yang mensyaratkan sikap keadilan. Disamping itu al wasith berarti penengah, perantara, pemimpin pertandingan sepak bola, pemisah, dan lain-lain.22

21 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 16-17. 22 Agus Romdlon Saputra, Konsep Keadilan Menurut Al Quran dan Filsuf (Surabaya: Kaya Pembina Swajaya, 2012), 11.

9

Keadilan

Pemikiran tentang keadilan terbagi menjadi 2 arus utama, yakni metafisik dan rasional.23 Keadilan metafisik menyatakan bahwa sumber keadilan itu adalah inspirasi dan intuisi. Aliran metafisik ini dipelopori oleh Plato yang mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi diatas dan diluar makhluk hidup. Oleh karenanya, keadilan metafisik tidak dapat dipahami menurut keasadaran manusia biasa. Sedangkan keadilan rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsipprinsip umum rasionalitas tentang keadilan. Aliran rasionalitas ini dipelopori oleh Aristoteles yang menjelaskan keadilan dengan cara ilmiah atau kuasi ilmiah yang didasarkan pada alasan-alasan rasional. Pada akhirnya kedua pemikiran tentang keadilan ini memunculkan tentang pengertian atau konsep yang berbedabeda diantara para pakar. Sebagian pengertian tersebut, diantaranya:24 1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terusmenerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya. 2. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturanaturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. 3. Keadilan adalah kebaikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya. 4. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. 23 E. Fernando M. Manulang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), 96. 24 Ibid., 98-99.

10

Pendahuluan

5. Keadilan adalah hasil-hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat. 6. Keadilan adalah persamaan pribadi. 7. Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu didalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia. 8. Keadilan adalah tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi. 9. Keadilan adalah fairness yang mengandung asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Beragam pengertian keadilan diatas berakibat pada sulitnya mendefinisikan baik secara formal maupun substansial. Keadilan itu pada akhirnya dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak-pihak yang menentukan artinya, tempat, maupun waktunya. Namun demikian terdapat dua unsur formal yang harus ada pada setiap pengertian keadilan, yakni:25 1. Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum. 25

Ibid., 100.

11

Keadilan

2. Perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu. Keadilan dengan pengertian yang mengandung kedua unsur formal diatas memiliki dua aspek sekaligus, yakni empiris dan ideal. Dengan kata lain, apa yang dianggap adil dalam konteks hukum, harus dapat diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya. Keadilan sebagaimana pengertian ini dapat dipandang menurut konteks yang empiris. Kegiatan ekonomi adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, maupun negara dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi muncul ketika ada permasalahan yang menghalangi pemenuhan tersebut. Akibatnya adalah timbulnya masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Permasalahan-permasalahan ekonomi tersebut seringkali memicu konflik berkepanjangan diantara mereka. Masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, konsumsi, produksi, dan distribusi adalah pembahasan utama dalam ekonomi untuk selalu dicarikan pemecahannya.26 Kegagalan-kegagalan negara-negara adi daya dan maju dalam memecahkan permasalahan ekonominya semakin menambah deretan ketidakadilan yang berkembang di dunia.27 Perhatian terhadap keadilan tidak saja menjadi concern ekonomi Islam, tetapi juga menjadi perhatian berbagai ideologi 26 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 6-12. 27 Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, 14-15.

12

Pendahuluan besar lainnya di dunia (Capra, tt, Amitai, 1999 dan Frondizi, 2001). Ini menjadi indikasi bahwa keadilan dalam tataran konsepsional-filosofis, menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama, dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral.28 Dari gambaran ini jelas bahwa madzab ekonomi menjadi erat hubungannya dengan pengarahan-pengarahan politik negara, dan juga berkaitan erat dengan paham tentang ide keadilan dalam negara tersebut. Itulah sebabnya terjadi perbedaan madzab ekonomi antara satu negara dengan negara lain, menurut perbedaan paham negara-negara tersebut. 29

Perkembangan selanjutnya adalah munculnya ketidakpercayaan terhadap ide atau gagasan yang ditawarkan oleh negara adi daya dan negara maju dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketidakadilan. Pada akhirnya ekonomi Islam tampil sebagai sebuah solusi yang dapat memecahkan berbagai masalah ketidakadilan.30 Dengan tampilnya lembaga-lembaga ekonomi umat Islam terutama pada sektor keuangan dan perbankan telah menambah kepercayaan masyarakat untuk mengandalkan sistem dan ajarannya sebagai solusi atas ketidakberdayaan akibat ketidakadilan selama ini yang terjadi. C. Ekonomi Islam Ajaran Islam adalah keyakinan universal yang didasarkan pada persatuan tauhid yang mudah dipahami dan diamalkan Muhammad, Lembaga, 47. Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, 14. 30 M. Faruq An Nabahan, Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, terj. Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 1. 28 29

13

Keadilan

oleh umat manusia. Islam mengajarkan manusia dengan etika yang menempatkan kecukupan materi hanya sebagai alat, bukan tujuan. Islam juga menawarkan suatu sistem ekonomi yang mewajibkan penggunaan sumber daya yang diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia dan menyediakan mereka kondisi kehidupan yang layak. Oleh karenanya dalam pandangan ini, kekayaan adalah amanah dari Tuhan yang penggunaannnya harus dilakukan secara benar. Uang dan harta kekayaan lainnya yang diakui oleh manusia hanyalah amanah, yang dipercayakan kepada manusia agar menyadari akan tujuan Tuhan. Tujuan tersebut adalah mewujudkan kebaikan hidup manusia dan merealisasikan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakatnya. Implikasi paham ekonomi Islam ini adalah mengajarkan kepada umatnya agar mewujudkan perekonomian yang memenuhi kebutuhan semua orang, pembagian pendapatan dan kekayaan yang adil, pemberian kesempatan kerja penuh, tidak ada eksploitasi terhadap sesama, dan adanya perlindungan terhadap alam sekitarnya. Ekonomi Islam menghendaki semua kegiatan perekonomian dijalankan dengan prinsip kemanfaatan dan meninggalkan semua yang membawa kerusakan dengan menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat. Oleh karenanya, ekonomi Islam memperhatikan pendekatan tingkatan sosial agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang memicu ketidakadilan.31 Bagi pihak-pihak yang memiliki kekayaan akan didorong untuk berinfak dan berzakat. Masyarakat Islam Ahmad Saiful Islam, Tafsir Hasan Al Banna, terj. Abdurahman Ahmad Supandi dan Umar Mujtahid (Jakarta: Suara Agung, 2010), 150. 31

14

Pendahuluan

tidak menganggap kekayaan sebagai status sosial yang tinggi. Justru golongan mereka inilah yang mendapatkan ancaman yang keras di dunia dan akhirat jika tidak menunaikan hak Allah dan hak orang lain dalam hartanya. Sedangkan bagi pihak-pihak yang miskin didorong untuk bekerja dan kreatif sehingga status sosial rendah mereka menjadi terhapus. Negara dalam pandangan ekonomi Islam memiliki kewenangan untuk menjaga dan memperhatikan keseimbangan dalam status sosial ini secara proaktif agar tidak terjadi penyelewengan. Negara memiliki kewenangan penuh untuk membuat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan yang layak untuk memperbaiki keadaan ini. Ketika kondisi sulit yang menjerat kehidupan golongan miskin, maka mereka diposisikan dalam tanggungan kerabatnya, kemudian orang-orang kaya, dan tanggungan negara. Ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang mengakui keberadaan mekanisme pasar. Namun Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati dan dipenuhi unsur-unsurnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:32 1. Kebebasan individu 2. Hak dan kepemilikan terhadap harta 3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar 4. Keseimbangan dan kesederhanaan 5. Jaminan sosial 6. Distribusi kekayaan 7. Larangan menumpuk dan menimbun harta 8. Efisiensi 32 Muhammad Nafik HR, Benarkah Bunga Haram, Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian (Surabaya : Amanah, 2009), 64.

15

Keadilan

9. Kesejahteraan individu dan masyarakat Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, ekonomi Islam telah memberikan rambu-rambu dalam pengaturan masalah keuangan. Uang dan lembaga keuangannya memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi disebabkan dengan pengaturan uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dapat dicapai cita-cita keadilan. Keadilan ini tentunya tidak berimplikasi hanya masalah keuangan negara tetapi keadilan pada tingkat sosial masyarakatnya juga. Pengelolaan uang yang benar akan dapat mewujudkan kestabilan perekonomian. Kestabilan perekonomian menjadi sesuatu tujuan yang amat penting dalam ekonomi Islam. Dalam masalah moneter, kestabilan ini berwujud tidak adanya kelebihan permintaan dan penawaran uang. Oleh karenanya untuk menjaga kestabilan ini, beberapa hal telah dilarang dalam ekonomi Islam. Larangan tersebut adalah:33 1. Permintaan yang tidak riil Permintaan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga 2. Penimbunan mata uang Menimbun uang sebagaimana yang dilarang dalam al Quran surat At Taubah: 34 -35) 3. Transaksi talaqqi rukban Mencegat penjual dari kampung diluar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga. Distorsi harga ini merupakan cikal bakal spekulasi

33 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 29.

16

Pendahuluan

4. Transaksi kali bi kali Bukan transaksi tidak tunai. Transaksi tunai diperbolehkan, namun transaksi masa depan (future) tanpa ada barangnya dilarang. Transaksi maya ini merupakan pintu riba. 5. Segala bentuk riba Sebagaimana dilarangnya dalam al-Quran surat Al Baqoroh: 278. Larangan-larangan diatas memberikan penjelasan bahwa ekonomi Islam sesungguhnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mengutamakan untuk menjaga stabilitas. Sedangkan perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional adalah tidak digunakannya instrumen bunga, tidak melakukan ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru, dan tidak mengambil kebijakan defisit anggaran. Ekonomi Islam melakukan percepatan terhadap uang dan pembangunan infrastruktur yang riil. Seorang pengusaha yang tertekan dengan sistem bunga akan dipaksa untuk berpikir dan bertindak dalam bingkai pengembalian utang secepat mungkin. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin besar intensitas tekanan itu. Oleh karenanya, dalam skala yang lebih besar akan memunculkan eksploitasi sumber daya alam yang besar untuk memenuhi tuntutan sistem ekonomi berbasis bunga tersebut.34 Bunga dapat diartikan sebagai kelebihan atau surplus diatas modal pinjaman yang diterima kreditur atau tabungan secara kondisional dalam hubungannya dengan waktu yang Mulyano, Argumentasi Sains atas Bahaya Riba (Bandung: Syamil Cipta Media, 2002), vi. 34

17

Keadilan ditentukan. Hal itu mengandung tiga unsur: (1) Kelebihan atau surplus diatas modal pinjaman, (2) penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu, dan (3) transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut. Ketiga unsur ini bersama-sama membentuk riba.35 Setelah menjadikan sembilan pendapat ulama sebagai landasan untuk mengambil keputusan hukum, Komisi fatwa MUI berkesimpulan bahwa bunga yang berlaku dalam sistem perbankan konvensional lebih buruk dari riba yang diharamkan dalam al Quran, karena riba yang ditetapkan dalam al Quran hanya dikenakan pada peminjam ketika ia tidak mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati, sedangkan bunga bank sudah langsung diberlakukan kepada peminjam sejak terjadi transaksi. 36

Selain larangan-larangan kegiatan tersebut diatas, ajaran Islam juga mendorong percepatan perputaran uang dengan menganjurkan umatnya untuk sedekah, zakat, pinjaman kebaikan (qard), kerjasama bisnis (syirkah), dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan dalam bentuk kerjasama ini akan memberikan keuntungan bersama baik bagi pelaku usaha maupun penyandang dana. Mereka sama-sama mendapatkan pengalaman, informasi, metode supervisi, dan manajemen risiko suatu usaha. Pada akhirnya berbagai informasi ini akan menurunkan tingkat risiko investasi suatu usaha. Dengan kata lain kebijakan moneter ekonomi Islam ini akan selalu terkait dengan sektor riil perekonomian, sehingga hasilnya adalah pertumbuhan dan sekaligus stabilitas perekonomian. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Menurut ekonomi Islam, uang tidak Nafik HR, Benarkah, 90. Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 38. 35 36

18

Pendahuluan identik dengan modal, uang adalah public goods, modal adalah private goods, uang adalah flow concept, modal adalah stock concept. Menurut ekonomi konvensional, uang sering diidentikkan dengan modal, uang adalah private goods, modal adalah private goods, uang maupun modal adalah stock concept.37

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam berupa sebuah konsep yang mencakup bagaimana negara mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatannya dan sekaligus memberikan petunjuk dan pengarahan dalam masalah penyalurannya. Semua komponen akan terintegrasi dalam kebijakan ini sehingga tidak ada yang bergerak secara sendirisendiri. Di tingkat penguasa mulai dari paling tinggi sampai yang terendah akan turut serta dalam menyukseskan setiap kebijakan. Dalam ekonomi Islam, pengelolaan uang dan lembaga keuangan harus memiliki karakteristik sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:38 1. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal 2. Keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata 3. Stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran yang ditangguhkan, dan alat penyimpan nilai yang stabil 4. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga 37 38

Ibid.,89. M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam (Jakarta: Gema Insani, 2000), 2.

19

Keadilan

pengembalian keuntungan bisa dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan 5. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan syariah Karakteristik yang harus dimiliki dalam pengelolaan uang dan lembaga keuangannya tersebut tidak bisa terjadi jika hanya sektor ekonomi saja yang menjadi perhatiannya. Apapun sebuah kebijakan ekonomi yang diterapkan tanpa diiringi dan dilandasi oleh pelaku-pelakunya yang baik maka akan menjadi sia-sia. Karakteristik ekonomi Islam dilandaskan pada ajaran Islam yang mengajarkan tentang kesatuan pandang dalam melihat semua persoalan. Oleh karenanya ekonomi Islam akan tumbuh dan berkembang bersama-sama bidang yang lainnya untuk menjadi sempurna dan mewujudkan ajaran mulianya, yakni rahmat bagi seluruh alam. Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan akan uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Permintaan terhadap uang karena motif spekulatif pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada perekonomian kapitalis. Suatu penurunan pada suku bunga dibarengi dengan harapan tentang kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegang. Karena suku bunga seringkali berfluktuasi pada perekomian kapitalis, terjadilah perubahan terus menerus dalam jumlah uang yang dipegang oleh publik. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dengan laju 2,5% pertahun tidak saja akan meminimalkan

20

Pendahuluan

permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga, tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang. Selanjutnya kebijakan dalam instrumen ini lebih jauh akan diperkuat oleh sejumlah faktor, yakni:39 1. Aset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang yang hanya memegang dana likuid menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan risiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk kas atau tunai tanpa memperoleh keuntungan. Atau turut berbagi risiko dan menginvestasikan uangnya pada aset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan. 2. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan risiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah pengambil risiko tinggi atau rendah, sejauh risiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan. 3. Barangkali dapat diasumsikan bahwa kecuali dalam keadaan resesi tak akan ada pemegang dana yang cukup irasional untuk menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi berbagi keperluan-keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada aset bagi hasil untuk menggantikan paling tidak sebagian efek erosi zakat dan inflasi, sejauh dimungkinkan dalam perekonomian Islam. 4. Laju keuntungan yang berbeda dari laju suku bunga tidak akan dtentukan didepan. Satu-satunya yang akan 39

Ibid., 135.

21

Keadilan

ditentukan didepan adalah resiko bagi hasil, ini tidak akan mengalami fluktuasi, seperti halnya suku bunga karena ia akan didasarkan pada konvensi ekonomi dan sosial. Dan setiap ada perubahan didalamnya akan terjadi lewat tekanan kekuatan-kekuatan pasar sesudah terjadi negosiasi yang cukup lama. Jika prospek ekonomi cerah, keuntungan secara otomatis akan meningkat. Karena itu tidak ada apa pun yang didapat dengan menunggu. D. Menuju Umat Berkeadilan Perekonomian Islam yang dirancang dengan meletakkan harapan terhadap keuntungan dalam sistem bagi hasil tidak mengalami fluktuasi harian atau mingguan seperti yang ada pada suku bunga. Permintaan agregat kebutuhan transaksi akan cenderung relatif stabil. Hal ini terjadi karena dalam sebuah perekonomian Islam akan ditentukan oleh nilai output agregat yang dampak selanjutnya distribusi pendapatan akan diperbaiki secara gradual. Namun kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana komitmen pemerintah terhadap sasaran ini dan kebijakan-kebijakan lainnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini. Stabilitas yang relatif lebih besar dalam permintaan uang untuk tujuan transaksi akan cenderung mendorong stabilitas yang lebih besar pula bagi kecepatan peredaran uang dalam suatu fase daur bisnis dalam sebuah perekonomian Islam. Stabilitas ini akan dapat pula diperkirakan perilakunya secara baik. Oleh karenanya, variabel yang dipakai dalam suatu kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah cadangan uang (stock of money) daripada suku bunga.

22

Pendahuluan

Bank sentral Islam memiliki peran yang besar dalam sistem ekonomi Islam. Bank sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam suatu sirkulasi uang yang dapat mencukupi dalam membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode jangka menengah dan panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran-sasaran sosio ekonomi Islam yang lainnya. Tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa ekspansi moneter tidak bersifat kurang mencukupi atau berlebihan, tetapi cukup untuk sepenuhnya mengeksploitasi kapasitas perekonomian agar dapat mensuplai barang-barang dan jasa-jasa bagi kesejahteraan masyarakat luas. Pentingnya mengatur pertumbuhan suplai uang untuk mengelola perekonomian secara baik, tidak berarti dengan sendirinya mengandung pengertian suatu pendekatan monetaris yang sederhana atau suatu komitmen kepada segi-segi ideologinya. Tidak ada anggapan bahwa kekuatankekuatan pasar yang dibiarkan sendiri akan dapat menhasilkan pertumbuhan non inflasioner, menghapuskan pengangguran, mengurangi ketidakseimbangan eksternal, dan membuat merealisasikan sasaran-sasaran lainnya yang diinginkan jika pertumbuhan dalam suplai uang secara tepat diatur.40

Sebenarnya harus ditekankan bahwa untuk sepenuhnya merealisasikan sasaran-sasaran Islam, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis Islam, tetapi juga melakukan peran-peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter, dan pendapatan yang harus berjalan seiring dan seirama. Praktik-praktik monopolistik perlu dihilangkan dan 40

Ibid., 136.

23

Keadilan

setiap usaha harus dilakukan untuk menghapuskan kekakuan struktural dan menggalakkan semua faktor yang mampu menghasilkan peningkatan penawaran barang dan jasa. Untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter mencukupi dan tidak berlebihan, perlu melakukan pengawasan secara hati-hati terhadap tiga komponen utama ekspansi moneter, yakni:41 1. Membiaya defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral 2. Ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bankbank komersial 3. Menguangkan surplus neraca pemabayaran luar negeri Oleh karenanya strategi kebijakan moneter yang tidak saja akan membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan riil akan uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar riil dan mencapai sasaran-sasaran sosio ekonomi masyarakat Islam lainnya. Mekanisme yang dibutuhkan tersebut adalah:42 1. Target pertumbuhan dalam M dan Mo 2. Saham publik terhadap depositi unjuk (Uang Giral) 3. Cadangan Wajib Resmi 4. Pembatasan Kredit 5. Alokasi Kredit yang Berorientasi pada Nilai Hal ini dapat dicapai dengan menjamin bahwa: a. Alokasi kredit akan menimbulkan suatu produksi dan distribusi optimal bagi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar anggota masyarakat. 41 42

Ibid., 137. Ibid., 141-151.

24

Pendahuluan

b. Manfaat kredit dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat 6. Teknik lain: a. Membeli dan menjual saham dan sertifikat bagi hasil untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar b. Rasio pemberian kembali pembiayaan c. Rasio pemberian penjaman Dunia muslim telah berada dalam keadaan mundur selama berbad-abad. Keruntuhan sosial dan kelemahan yang diakibatkan oleh degenerasi ini telah meratakan jalan bagi dominasi asing yang menimbulkan efek lebih jauh lagi, yakni disintegrasi dan kejatuhan. Kejatuhan ini direfleksikan dalam semua aspek kehidupan kaum muslimin dan dibarengi dengan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan yang mencolok, ketidakadilan sosio ekonomi, ketidakharmonisan sosial, dan kehilangan kreativitas. Walaupun demikian, fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa kaum muslimin tetap intens diikat oleh Islam diseluruh dunia muslim dan secara tulus menggapai kelangsungan hidup dan supremasi mereka. Terhadap persoalan ekonomi dan moneter yang menimpa dinegara belahan dunia, ajaran Islam dengan ekonomi Islamnya harus mampu menyelesaikannya. Ajaran Islam mempunyai keunggulan-keunggulan ideologis yang memungkinkannya untuk menawarkan cetak biru bagi suatu pemecahan yang adil dan dapat berjalan terhadap masalahmasalah yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Meskipun untuk itu perlu adanya kemauan politik dalam menerapkan ajaran-ajarannya sekaligus kesediaan untuk melaksanakan pembaharuan-pembaharuannya.

25

Keadilan

Oleh karena perekonomian negara masyarakat Islam masih dalam tahap pembentukan, tentunya tidak terlalu sulit bagi negara-negara tersebut untuk menerima rancangan baru bagi perekonomian mereka dan sistem moneter mereka. Meskipun demikian, setelah berjalan beberapa waktu, mungkin tambah sukar bagi mereka untuk menerapkan pembaharuan-pembaharuan yang dikehendaki oleh Islam. Sejumlah langkah perlu diambil disamping reformasi sosio ekonomi masyarakat muslim untuk memungkinkan transformasi sistem keuangan dan perbankan menuju sistem Islam. Langkah-langkah yang diambil adalah:43 1. Bunga harus di haramkan, dengan memberikan periode keringanan (grace periode) hingga sesudah itu bunga haus dipandang sebagai sesuatu yang kejahatan dan sesudah masa kadaluwarsa harus ditiadakan dari transaksi domestik. 2. Rasio pinjaman/ekuitas di negara-negara muslim harus ditingkatkan secara substansial untuk mengubah sifat basis pinjaman dalam ekonomi. Semua pelaku usaha bisnis harus dituntut untuk meningkatkan secara gradual proporsi ekuitas dari total pembiayaan mereka dan mengurangi ketergantungannya pada pinjaman sehingga seluruh kebutuhan modal kerja dan modal tetap, dapat dipenuhi lewat ekuitas. 3. Reformasi sistem pajak harus dapat mempercepat proses ini. Suatu sistem pajak yang irasional akan mendorong keuntungan yang diterima secara baik kedalam uang gelap (black money), yang bukannya dipergunakan untuk tujuan-tujuan produktif melalui ekuitas dan cadanagan, 43

Ibid., 170 -174.

26

Pendahuluan

4.

5.

6.

7.

8.

malahan dipergunaan untuk capital flight dan konsumsi mubadzir yang dilarang oleh Islam. Gerakan perekonomian yang luas akan meningkatkan ekuitas dan membantu memobilisasi dana nganggur dengan menyediakan kepada para investor, terutama kepada para investor yang menghindari riba, peluangpeluang menggunakan tabungannya untuk tujuantujuan produktif. Hal ini akan berdampak menyebarkan kepemilikan bisnis dalam masyarakat dan mengurangi konsentrasi kekayaan. Akan tetapi, langkah ini harus dibarengi dengan langkah reformatif terhadap bursa saham seirama dengan ajaran Islam. Yang tidak membolehkan motif spekulatif sedemikian rupa sehingga nilai-nilais saham berubah secara rasional seperti didiktekan oleh faktor-faktor ekonomi dan tidak bersifat erratic karena dibayangi oleh kekuatan spekulatif irasional. Semua proyek pemerintah yag layak dilakukan penentuan harga komersial dan karenanya layak dijalankan dengan prinsip bagi hasil, harus dikonversikan kepada prinsip bagi hasil untuk mengurangi beban pada perbendaharaan publik. Bunga harus dihapuskan dari lembaga kredit khusus yang disponsori pemerintah yang beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi. Semua lembaga keuangan yang berorientasi kepada bunga harus dikonversikan secara gradual, tanpa memandang apakah mereka domestik atau milik asing. Menjadi lembaga yang berbasis bagi hasil. Pendirian sejumlah lembaga financial tambahan harus dicanangkan untuk mempermudah penempatan

27

Keadilan

dana sektor swasta dan juga mendukung operasi bank komersial. Untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut tidak diperbolehkan memaksakan realisasi target secara instan. Proses konversi menuntut bukan saja pengalaman dari pihak lembaga keuangan dan pelaku bisnis, tetapi juga pemecahan persoalan-persoalan teknis dan penyesuaian yang tidak terduga yang diperkirakan ada selama konversi. Lebih baik berjalan lambat, tetapi terus daripada tergesa-gesa, tetapi tidak berhasil. Perlu disadari bahwa keberhasilan usaha akan memperlihatkan kekuatan prinsip Islam, sedangkan setiap kegagalan akan hanya merugikan reputasi Islam. Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam adalah bagian dari ajaran Islam secara keseluruhan. Ajaran Islam menjadi acuan pokok dalam menentukan berbagai macam kebijakan moneter dalam suatu negara. Oleh karenanya terlaksananya kebijakan moneter dalam ekonomi Islam akan dan harus didukung oleh berbagai bidang-bidang yang lain yang sama-sama mengacu kepada inti dari ajaran Islam itu sendiri. Pada akhirnya kebijakan ekonomi moneter akan menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita ekonomi Islam dan ajaran Islam itu sendiri yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam.

28

BAB II KEADILAN MENURUT AL QURAN

A. Konsep Keadilan dalam Al-Quran Keadilan merupakan nilai dasar dari sistem ekonomi Islam yang banyak disebut dalam al-Quran lebih dari 1000 kali.1 Dalam al-Quran, ayat-ayat yang membahas tentang keadilan dapat dijumpai dengan istilah al adl, al qist, al mizan, dan al hukm. Dalam Al Quran, kata al adl yang berarti bersifat adil disebutkan sebanyak 28 kali, al qist yang berarti perbuatan yang adil disebutkan sebanyak 25 kali, al wazn yang berarti ukuran atau timbangan yang adil disebutkan sebanyak 20 kali, dan al hukm atau al hakim yang berarti melaksanakan perbuatan yang adil disebutkan lebih dari 150 kali.2 Keadilan yang disampaikan melalui ayat-ayat al-Quran menunjukkan betapa tinggi dan mulia nilai dasar ini baik dari aspek yang berkait dengan sosial kemasyarakatan maupun aspek sosial ekonomi. Ayat-ayat al-Quran yang memberikan penjelasan tentang nilai-nilai keadilan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang keadilan. 1 Ahmad M. Saefuddin, Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Samudra, 1984), 23. 2 Agus Romdlon Saputra, Konsep Keadilan Menurut Al Quran dan Filsuf (Surabaya: Kaya Pembina Swajaya, 2012), 45-47.

29

Keadilan

Al-Quran sangat peduli dengan nilai-nilai keadilan. Sebagaimana kepeduliannya tentang ilmu, hukum, dan kehidupan, maka al-Quranpun juga sangat peduli tentang ekonomi, keuangan, kerja, dan dunia usaha lainnya. Semua kepeduliannya itu menuju kepada hal yang sama, yakni tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Oleh karenanya ajaran agama Islam yang didalamnya berdasarkan al-Quran, memiliki julukan sebagai agama ilmu, agama hukum, agama kehidupan, agama ekonomi, agama keuangan, dan agama kerja atau usaha.3 Kepedulian al-Quran tentang keadilan pada dunia ekonomi, keuangan, kerja, dan usaha dibuktikan dengan ajaran ekonominya melalui kegiatan muamalahnya yang berupa jual beli (murabahah), sewa menyewa (ijarah), gadai (rahn), utang piutang (ariyah), titipan (wadiah), pengalihan hak (hiwalah), dan kerjasama bisnis (musyarakah).4 Ajaran al-Quran juga menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan dasar dan jangka pendek seperti zakat, infak, dan sedekah.5 Disamping itu dijelaskan pula kebutuhan jangka panjang dan terkait dengan ibadah sosial seperti wakaf, hibah, waris, dan wasiat.6 Ayat-ayat al-Quran menunjukkan kepeduliannya kepada pengaturan tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh umat manusia. Al-Quran tidak hanya mengatur tentang bagaimana tata cara memperoleh harta, tetapi juga mengatur tata 3 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah,dan Tafsir (Jakarta: Amzah, 2013), 1. 4 Bisa dilihat pada M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003). 5 Bisa dilihat pada Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) 6 Bisa dilihat pada A. Zainudin dan Muhammad Jamhari, Al Islam 2 Muamalah dan Akhlaq (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

30

Keadilan menurut al-Qur’an

cara pengelolaannya, pemanfaatannya, pemeliharaannya, dan pendistribusiannya.7 Kajian tafsir ayat-ayat tentang harta kekayaan ekonomi selalu berkembang dan menjawab tantangan, baik pada masa dahulu, sekarang, maupun masa yang akan datang. Kajian tafsir dengan menelusuri ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai atau norma ekonomi dan keuangan syariah. Penggalian dari nilai-nilai ayat-ayat al-Quran tidak hanya diyakini kebenarannya secara konseptual dan teoritis, tetapi juga dapat dibuktikan secara faktual dan empirik sebagai suatu sistem ekonomi yang mengandung dan mengedepankan nilai-nilai atau norma yang lebih adil, lebih merata, dan lebih berkah dibandingkan dengan sistem konvensional yang manapun. Meskipun ajaran al-Quran baik secara teoritis maupun praktis telah diajarkan dan dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad Saw, tetapi baru digaungkan kembali pada akhir-akhir abad ini. Pengertian keadilan adalah memberikan hak kepada pemiliknya tanpa memihak, tanpa diskriminasi, kemudian meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Konsep keadilan dalam al-Quran diletakkan secara jelas tidak ada kompromi dan diskriminasi. Setiap manusia diperintahkan semaksimal mungkin untuk selalu obyektif terhadap keputusan yang akan diambil, menghindari sikap sentimen kesukuan, kebencian dalam memutuskan suatu perkara sehingga dapat bersikap adil. Apabila seseorang berlaku adil maka ia akan lebih dekat kepada kebaikan yang sempurna, sebaliknya Bisa dilihat pada Abdul Malik Al Qasim, Bagaimana Para Salaf Mencari Nafkah, terj. Umar Burhanudin (Solo: Al Qowam, 2011). 7

31

Keadilan

jika tidak berlaku adil maka kebaikan akan makin jauh dari kehidupannya. Keadilan dalam perspektif al-Quran harus dipahami sebagai doktrin syariah yang hadir dengan misi menciptakan keadilan sosial dalam masyarakaat. Adil merupakan bagian dari perintah Allah Swt. kepada umat manusia. Namun demikian masih banyak di antara manusia yang mengabaikan perintah berbuat adil. Mereka berkecenderungan berbuat kecurangan, kezaliman, dan kelaliman. Al-Quran menekankan kepada umatnya untuk menegakkan keadilan yang diiringi dengan kebaikan. Perintah ini adalah bukti kesungguhan untuk menciptakan keadilan dan sekaligus demi mewujudkan kebaikan. Dengan kata lain bahwa menciptakan keadilan haruslah dibarengi dengan kebaikan-kebaikan.8 Keadilan dalam perspektif al-Quran adalah tugas suci, sehingga dalam pelaksanaannya tidak meninggalkannya ke kanan atau ke kiri, tidak memperdulikan cercaan, dan halangan. Oleh karenanya menegakkan keadilan adalah harus dilakukan dengan tolong menolong, tidak boleh atas belas kasihan, permusuhan, kebencian, atau kecintaan terhadap suatu kaum9, dan atas harta kekayaan yang diharapkan.10 Bahkan seorang hakimpun dituntut untuk menghukum dengan adil dan mengeluarkan hukuman yang sama rata diantara sesama manusia.11 8 M. Faruq An Nabahan, Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, terj. Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 68. 9 Ibn Katsier, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier III, terj. Salim bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu,tt), 49. 10 Ibid., 573. 11 Ibid., 451.

32


Keadilan dalam perspektif al-Quran merupakan upaya mengembalikan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Quran menuntut kepada orang-orang beriman agar bersungguh-sungguh mengungkap apa yang seharusnya ada dalam lingkungannya melalui pengamatan, survei, dan penelitian. Hasil yang akurat akan dapat mengoptimalkan tindakan adil yang akan diambil. Keadilan dalam perspektif al-Quran menuntut seorang muslim yang lemah imannya untuk berlatih diri agar memiliki kemampuan membedakan antara yang haq dengan yang batil (furqon). Upaya itu dilakukan dengan melalui identifikasi (taaruf), meneliti (tabayyun), pembuktian (syahadah), analisis dan sintesis (dzikr) ayat-ayat Allah yang terpampang di tiap penjuru (termasuk di dalam diri manusia dan realitas sosial kemasyarakatan), serta al-Quran, sehingga tidak keliru dalam mengambil kesimpulan.12 B. Perintah Keadilan dalam Al Quran 1. Berbuat Adil dan Berbuat Kebaikan Dalam al Quran surat An Nahl pada surat ke 16 pada ayat ke 90 telah dinyatakan bahwa: ”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Pada ayat tersebut, Allah Swt menyuruh manusia untuk berlaku adil dan berbuat amal kebaikan, bersilaturahmi, Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, Prototype Negeri Yang Damai (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 61. 12

33

Keadilan

dan memberi kepada kaum kerabat. Sebaliknya Allah Swt melarang umat manusia melakukan perbuatan keji dan mungkar secara terang-terangan atau secara bersembunyi. Allah Swt memberi pengajaran kepada umat manusia dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat keji adalah agar selalu ingat dan mengambil serta menggunakan pengajaran ini. Sesungguhnya Allah menyukai akhlak yang tinggi dan membenci akhlak yang rendah.13 Dalam al-Quran surat Al-Mumtahanah pada surat ke 60 pada ayat ke 7-9 telah dinyatakan bahwa: “Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang diantara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi diantara mereka. Allah maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orangorang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang zalim ”

Allah Swt mememerintahkan kepada kaum mukminin agar berpendirian tegas dalam memusuhi orang-orang kafir yang memerangi Islam, baik dengan lisan, tulisan, maupun senjata. Untuk itulah Allah Swt menyuruh mencontoh dan meneladani sikap Nabi Ibrahim dan para sahabat pengikutnya, tiba-tiba dalam ayat ini membuka harapan bahwa mungkin Allah Swt akan mengubah keadaan orang-orang yang semula 13

Ibn Katsier, Terjemah, 591.

34


menjadi musuh akan menjadi kawan kesayangan setelah masuk Islam dan beriman. Sebagaimana firman Allah dilain ayat: “Ingatlah ketika kamu dahulu bermusuhan, kemudian Allah menghimpun hatimu (mempersatukan) maka kini kamu karena menerima nikmat Allah yang berupa Islam, Iman menjadikanmu saudara.”14 Dalam al-Quran surat Al A’raf pada surat ke 7 pada ayat ke 29 telah dinyatakan bahwa: Katakanlah: “Tuhanku menyuruhku berbuat adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadaNya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.”

Allah Swt memerintahkan kepada NabiNya agar berlaku adil, baik, jujur, dan tetap lurus dalam melakukan ibadah. Allah Swt juga memerintahkan agar mengikuti jejak para Rasul dalam semua yang mereka ajarkan dari Allah, dan syariat hukum Allah dengan tulus ikhlas. Hal ini disebabkan Allah Swt tidak akan menerima amal perbuatan seseorang sehingga melengkapi kedua syarat ini, yaitu tepat menurut tuntutanan syariat dan tulus ikhlas bersih dari syirik. Sebagaimana Allah yang menciptakan pada awal pertamanya demikian pula akan dikembalikan sebagaimana keadaannya semula yang muslim dibangkitkan muslim, sedang yang kafir dibangkitkan kafir.15 2. Menetapkan Hukum dengan Adil Dalam al-Quran surat An Nisaa’ (4) pada ayat ke 58 telah dinyatakan bahwa: 14 15

Ibid., 97-99. Ibid., 391-393.

35

Keadilan “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh) kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Swt memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Pada ayat ini dikisahkan tentang peristiwa ketika Nabi Muhamad Saw menerima pengaduan dua orang laki-laki yang bersengketa, yang satu kaya dan yang satu fakir. Beliau berada di pihak yang fakir, karena menurut pandangan beliau bahwa orang fakir tidak mungkin berbuat zalim terhadap orang kaya. Maka Allah Swt tidak membenarkan tindakan Nabi Muhamad Saw dan menyuruh untuk menegakkan keadilan diantara kedua belah pihak.16 Adil pada ayat tersebut berarti memberikan hak kepada pemiliknya merupakan cara yang paling dekat sehingga akan baik akibatnya. Menegakkan hukum dengan adil dibutuhkan dalam beberapa hal:17 a. Pemahaman tuntutan dari yang menuntut dan jawaban dari yang dituntut agar diketahui obyek sengketa dan perselisihan. b. Pengetahuan hakim akan hukum yang disyariatkan Allah Swt untuk menjelaskan kepada manusia berdasarkan contoh dari al-Quran, As Sunnah, dan Ijma’ umat. c. Menghindarkan hakim dari keberpihakan dan kecondongan kepada salah satu yang bersengketa. d. Perubahan kewenangan (tauliyah) terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum. 16 17

Penerbit Hilal, Al Quran dan Terjemahannya (Bandung:, tt), 100. Saputra, Konsep, 57-58.

36


Dalam al-Quran surat An Nisaa’ (4) pada ayat ke 135 telah dinyatakan bahwa: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti, terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Pada ayat ini, Allah Swt memerintahkan hambahambanya yang beriman (orang-orang mukmin), agar berlaku adil dan menegakkan keadilan, tidak meninggalkannya kekanan atau kekiri. Allah Swt memerintahkan hendaknya dalam menegakan keadilan itu tidak memedulikan cercaan orang-orang yang mencerca dan tidak memedulikan halangan/rintangan dari orang-orang yang menghalangi. Allah Swt memerintahkan hendaknya dalam melaksanakan tugas yang suci itu, orang-orang yang beriman itu saling bantu membantu dan tolong menolong terhadap diri sendiri, terhadap ibu bapak, dan terhadap sanak keluarganya. Pada ayat ini pula, Allah Swt memerintahkan hendaknya keadilan tidak dikorbankan karena kekayaan yang diharapkan atau karena belas kasihan kepada seseorang. Allah Swt lebih mengetahui kemaslahatan yang kaya maupun yang miskin. Allah Swt memerintahkan hendaknya keadilan tidak ditegakkan karena hawa nafsu, karena cinta bangsa atau suku, atau karena benci kepada seseorang. Allah Swt memerintahkan hendaknya keadilan ditegakkan dengan berpegang teguh pada sikap adil dalam keadaan

37

Keadilan

bagaimanapun dan terhadap siapapun. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Maidah (6) pada ayat yang ke 8, yakni: “Janganlah karena kebencianmu terhadap sesuatu kaum, kamu berlaku tidak adil. Tetapi berlakulah adil, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa.”

Pada ayat surat Al Maidah tersebut dinyatakan bahwa adil itu adalah sesuatu sifat yang dekat dengan taqwa. Dengan kata lain adil adalah salah satu unsur taqwa, karena dalam taqwa terkandung pengertian tentang kemampuan memilih antara yang baik dengan yang buruk dengan pertimbangan yang adil. Secara umum ayat diatas menegaskan bahwa Allah Swt memerintahkan agar memperlakukan seseorang secara adil dan merata, tidak condong atau berat sebelah dan zalim. Dalam ayat ini, dapat dipahami bahwa perlakuan adil tidak dibatasi oleh ras, suku, stratifikasi sosial, bahasa, bahkan agama. Dalam tafsir As Shawi disebutkan bahwa kebencian terhadap orang kafir sekalipun jangan sampai orang muslim tidak berbuat adil, karena ketidakadilan (kezaliman) dalam konteks itu sangat rawan disebabkan oleh kebencian terhadapsuatu kaum. Menurut Al Maraghi, kemarahan dan permusuhan terhadap suatu kaum, jangan malah menghalangi untuk berbuat adil apabila mereka itu adalah dipihak yang benar. Keadilan diatas segalanya, baik itu dalam bentuk hawa nafsu, kecintaan dan permusuhan. Tindakan yang adil mendekatkan pada ketaqwaan, sedangkan sebaliknya perbuatan tidak adil mendekatkan kepada kemaksiatan yang sangat besar, menghancurkan tatanan masyarakat, dan memutuskan ikatan individu.18 18

Ibid., 50-51.

38


3. Menimbang dan Mengukur dengan Adil Dalam al Quran surat Al An’aam (6) pada ayat ke 152, An Nisaa’ (4) pada ayat 10, surat Al Baqoroh (2) pada 220 telah dinyatakan bahwa: “Dan jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa, dan tepatkanlah ukuran takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memaksa seseorang kecuali menurut kemampuannya, dan apabila kamu berkata, hendaklah berlaku adil, sekalipun mengenai kerabat, dan penuhilah janji kepada Allah. Demikianlah perintah Allah kepadamu supaya kamu sadar. ” “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyalanyala (neraka).” “Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, ”Memperbaiki keadaan mereka baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudarasaudaramu. Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Ibnu Abbas ra mengatakan bahwa ayat 152 surat al an’aam ini turun dari ayat 10 surat annisa’. Para shahabat yang merasa memelihara anak yatim, langsung mereka berusaha menyisihkan makanan dan minuman anak yatim itu sehingga jika ada sisanya dibiarkan hingga rusak, dan yang demikian itu benar-benar memberatkan bagi mereka. Selanjutnya mereka menanyakan hal itu kepada Nabi Muhammad saw, maka turunlah ayat 220 surat al Baqoroh,

39

Keadilan

maka mereka kembali mencampur makanan dan minuman anak yatim dengan makanan dan minuman mereka.19 Pada ayat ini pula, Allah Swt memerintahkan untuk menepati ukuran dalam takaran timbangan dengan jujur, adil, dan sempurna dalam menerima atau memberi, menjual, dan membeli. Sebab Allah Swt telah mengancam pencurian baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak dalam takaran, meteran, atau timbangan, dan lain-lainnya. Terkadang para pengusaha meremehkan tentang keadilan dalam menakar dan menimbang, padahal Allah Swt menyuruh untuk berlaku adil terhadap hal tersebut. Banyak masyarakat terutama yang berdagang sering menggunakan alat bantu berupa timbangan, mereka sering tergoda untuk mengambil keuntungan dengan mengurangi timbangan dan takaran. Bahkan demi keuntungan yang sedikit, rela mengorbankan konsumen dengan mengurangi kualitas dan takaran, padahal perbuatan itu dilarang. 4. Menjadi Saksi dengan Adil Dalam al-Quran surat Al Maidah pada surat ke 5 pada ayat ke 8 telah dinyatakan bahwa: “Hai orang-orang yang beriman, tegaklah berdiri karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan karena terdorong oleh rasa kebencian terhadap suatu kaum sehingga tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian, yang demikian itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah mengetahui sedalam-dalamnya semua perbuatanmu.”

Pada ayat ini, Allah Swt memerintahkan kepada orangorang beriman untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi dengan adil dan terhadap keadilan, yakni tidak menjadi 19

Ibn Katsier, Terjemah, 349-350.

40


saksi pada sesuatu yang tidak adil. Annu’man bin Basyir ra., berkata: Aku diberi oleh ayahku sesuatu, maka ibuku ’Amrah binti Rawahah berkata: “Aku tidak rela sehingga pemberian itu anda persaksikan pada Rasulullah Saw., Maka ayahku pergi untuk mempersaksikan pemberian itu pada Rasulullah Saw. Maka Nabi Saw, bertanya: Akulla waladika nahatta mits lahu? Jawab ayahku: tidak. Maka bersabda Nabi Saw: Bertawakalah pada Allah dan berlaku adillah diantara anak-anakmu. Sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi terhadap perbuatan dzalim (tidak adil), maka ayahku mengurungkan pemberian itu.” Dan bertakwalah selalu kepada Allah dalam semua amal perbuatanmu, sungguh Allah mengetahui sedalam-dalamnya amal perbuatanmu semua yang baik akan dibalas dengan baik, sedang yang jahat akan menerima akibat balasannya. Allah Swt juga melarang orang memutarbalikkan kata-kata dalam kesaksiannya atau enggan memberi kesaksian. Karena perbuatan yang demikian itu merupakan dosa dan Allah tidak akan membiarkannya tanpa balasan.20 Pengertian keadilan di atas memberikan penjelasan bahwa persaksian dan pembuktian menjadi hal utama dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari hikmah diharamkannya makanan dan minuman yang memabukkan dan merusak kesadaran akalnya sehingga tidak menyadari apa yang diucapkan dan dilakukannya. Seseorang yang dapat menjaga syahadahnya akan mendapatkan kepercayaan (amanah) untuk memberikan persaksian dalam masalah kelahiran, penyusuan, perzinaan, wasiat, waris, perdagangan, utang piutang, rukyatul hilal, dan dalam sidang mahkamah 20

Ibid., 48-49.

41

Keadilan

pengadilan. Orang-orang yang amanah (adil) dalam kesaksiannya tersebut dapat diharapkan keadilannya dalam menghukumi sesuatu dalam berbagai masalah keluarga, perkara qishash, rekomendasi terhadap seseorang yang meminta-minta karena kemiskinan, dan perkara ’uqubat (kriminal).21 5. Memutuskan Perkara dengan Adil Dalam al-Quran surat Sad pada surat ke 38 pada ayat ke 26 telah dinyatakan bahwa: “(Allah berfirman), Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) dibumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Pada ayat ini, Allah Swt memerintahkan kepada para waliyul amri (penguasa) agar dapat menjatuhkan keputusan perkara diantara manusia dengan hak dan adil. Para pemimpin hendaklah berpegang teguh kepada sikap penguasa yang adil agar tidak tersesat dari jalan yang telah digariskan oleh Allah. Kepada mereka yang menyimpang dari sifat seorang penguasa yang adil dengan melupakan adanya hari hisab (perhitungan kelak), Allah Swt akan mengancam dengan ancaman azab yang pasti dan berat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Atim, bahwa Alawlied bin Abdul Malik (seorang khalifah dari dinasti bani Umaiyah) bertanya kepada Abu Zar’ah: ”Apakah seorang khalifah dihisab (dimintai pertanggungjawaban) di hari kiamat?” Abu Zar’ah menjawab: ”Wahai amirul 21

Ibid., 62-63.

42


mukminin, engkaukah atau Dawud lebih awal dihadapan Allah? Dawud seorang Nabi yang menjadi khalifah pun telah diperintah agar berlaku adil atau akan menerima azab yang berat dan pasti dihari kiamat.”22 6. Mengelola Keluarga dengan Adil Dalam al Quran surat An Nisaa’ pada surat ke 4 pada ayat ke 129 telah dinyatakan bahwa: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil, diantara istriistri (mu), walaupun kamu ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha penyanyang.”

Dalam ayat 129 ini, Allah Swt berfirman bahwa kamu tidak dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu walaupun kamu berusaha dan ingin sekali berbuat demikian. Jika kamu dapat berlaku adil dalam hal lahiriah seperti pemberian belanja dan nafkah, pemberian sandang, dan kesempatan yang sama dalam giliran bermalam maka tidaklah kamu dapat berlaku adil dalam mencurahkan rasa simpati, rasa cinta kasih, dan bahkan dalam syahwat serta nafsu bersetubuh, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, mujahid, dan lain-lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abi Malikah, bahwa ayat ini mengenai Siti Aisyah yang diantara para isterinya yang paling dicintai oleh Rasulullah Saw yang mengaku ia tidak dapat memaksa hatinya berlaku adil. Beliau bersabda: “Ya Tuhanku, inilah pembagian yang dapat kuberikan mengenai hal-hal yang dapat kukuasai, maka 22

Ibid., 49.

43

Keadilan

janganlah engkau sesali aku dalam hal-hal yang engkau kuasai dan tidak kukuasai.” Diriwiyatkan oleh Abu Dawud Atthayalisi dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa beristrikan dua perempuan, lalu cenderung kepada salah satu diantara duanya, ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan separuh badannya cenderung miring.” Allah Swt berfirman, walaupun kamu tidak dapat berlaku adil, karena kamu tidak dapat menguasai isi hatimu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga menjadikan yang lain terkatung-katung seakanakan tidak bersuami dan tidak pula bebas tanpa suami. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dalam segala urusanmu dan membagi apa yang kamu miliki secara adil dan bertaqwa kepada Allah dalam segala keadaan, Allah akan mengampuni kamu atas kesalahan-kesalahanmu mengenai hubunganmu dengan isteri-isterimu.23 ArRazy dalam menafsirkan fain khiftum anal ta’dilufafawahidatan menyimpulkan dalam tiga masalah pokok, yakni:24 a. Bila khawatir tidak bisa berlaku adil dengan banyak istri, maka cukup satu istri atau hamba sahaya perempuan, baik dalam keadaan susah maupun senang. b. Pilih satu tinggalkan poligami, karena semua urusan berlaku seputar keadilan, dimana ada keadilan disana ada perintah (hukum). c. Merupakan alasan Imam Syafi’ie bahwa seseorang yang sibuk dengan ibadah sunnah lebih baik daripada menikah tetapi tidak bisa adil. 23 24

Ibid., 567-568. Saputra, Konsep, 49.

44


C. Solusi Keadilan dalam Al-Quran Dalam kegiatan ekonomi, para pelaku terutama pedagang, petani, dan pengusaha sering melakukan transaksi utang pitang. Transaksi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan jual beli yang dilakukan dengan tidak tunai atau pembayaran tangguh. Namun transaksi utang piutang juga dapat dilakukan oleh selain mereka (rumah tangga, pemerintah, dan lembaga lainnya) untuk berbagai kepentingan, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam al-Quran surat Al Baqoroh pada surat ke 2 pada ayat ke 282 telah dinyatakan bahwa: Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskanya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil (benar dan jujur). Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan adil (benar dan jujur). Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih dapat mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika

45

Keadilan hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.

Ayat yang tertulis dalam surat Al Baqoroh ini merupakan terpanjang dalam kitab suci al-Quran. Ayat ini merupakan tuntunan Allah Swt kepada orang-orang yang beriman dalam bermuamalah. Mereka yang berutang-piutang dituntut untuk menulis berapa besarnya, waktu jatuh temponya, dan saksisaksinya. Meskipun menulis ini bukan hal yang wajib, tetapi perintah ini merupakan petunjuk kejalan yang baik, terjamin keselamatan, dan harapannya.25 Kata adil dalam ayat tersebut disebutkan sebanyak dua kali. Penekanan perbuatan adil dalam ayat tersebut ditujukan kepada pencatat utang. Mereka hendaklah takut kepada Allah dalam catatannya, tidak boleh mengurangi atau melebihkan secara batil. Ketika yang memiliki utang itu orang yang bodoh atau lemah, maka walinyalah yang mencatat secara adil. Pengertian ayat tersebut, menurut A Razy terdapat empat aspek, yakni:26 1. Pencatatan utang tersebut tidak boleh ditambah dan dikurangi 2. Bila pencatat itu seorang yang faqih hendaknya jangan mengkhususkan salah satu dari keduanya terlalu hatihati dengan mengabulkan pihak lain, akan tetapi mesti 25 26

Ibnu Katsir, Jilid I, 513. Saputra, Konsep, 59-60.

46


jujur dan adil dari kemungkinan pihak lain membatalkan haknya 3. Pengertian adil disini hendaknya yang dicatat itu disepakati oleh para ahli sekiranya para hakim tidak menemukan jalan untuk membatalkannya berdasarkan pendapat sebagian mujtahid 4. Hendaknya dihindari dalam pencatatan tersebut kalimat-kalimat yang mujmal (terlalu global) yang akan menimbulkan sengketa dalam materi (isi) catatan itu. Dalam hal ini tentu pencatat itu harus orang-orang faqih yang paham pendapat mujtahid Dalam ilmu ekonomi masa kini, kegiatan tulis menulis untuk mencatat utang piutang telah menjadi profesi tersendiri yang biasa dikenal dengan akuntan dan notaris. Penulis yang bertugas mencatat adalah mereka yang adil, jujur, tidak ada kepentingan, dan hanya semata-mata memberikan tenaga yang dibutuhkan oleh mereka yang berutang-piutang. Allah Swt memberikan penekanan kepada para penulis agar bersedia dan tidak menolak, serta mengerjakannya sesuai dengan kepandaian yang diajarkan olehNya. Allah Swt melarang bagi penulis yang memiliki kepandaian tersebut menyembunyikan ilmu yang diketahuinya. Oleh karenanya mereka berkewajiban membantu menuliskan utang piutang yang terjadi tersebut. Allah Swt memerintahkan kepada para penulis agar tidak jemu untuk mencatat, baik itu utang dalam jumlah yang kecil maupun yang besar sampai pada waktunya. Hal ini dilakukan karena lebih adil disisi Allah Swt, lebih kuat untuk persaksian, dan tidak menimbulkan keraguan dalam rangka untuk keselamatan bersama dan harta benda. Namun untuk

47

Keadilan

jual beli kontan atau tunai, yang berjalan diantara penjual dan pembeli, maka tidak berdosa jika tidak ditulis, tetapi untuk saksi maka akan lebih aman. Sabda Rasulullah: “Siapa yang meminjamkan, harus meminjamkan dengan takaran yang tentu, dan timbangan yang tentu, dan masa yang tentu” (Bukhari Muslim). Jika terjadi pengingkaran, maka doanya tidak dikabulkan. Qatadah berkata: “Abu Sulaiman Al Murs’isyi bekas sahabatnya Ka’ab, pada suatu hari ia berkata kepada kawankawannya: “Tahukah kalian seorang yang teraniaya, berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menerima?” Mereka bertanya; “Bagaimanakah itu?’ Jawabnya; “Seorang yang menjual barang dengan utang sampai ke masa yang tertentu, tetapi tidak ditulis dan tidak dipersaksikan, ketika tiba masanya diingkari oleh yang berutang, kemudian ia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan tidak menerima doanya karena ia melanggar tuntunan Tuhan. Ibnu Juraij berkata: “Pada mulanya perintah menulis ini wajib, kemudian kewajiban itu dimasukkan/ diperingan dengan ayat: “Jika setengah kamu percaya kepada setengahnya, maka hendaknya orang yang diamanati mengembalikan amanat itu.” Orang yang berutang berkewajiban untuk mendikte pada penulis, hal ini dimaksudkan agar catatan yang ditulis sesuai dengan pengakuannya. Dalam posisi ini, orang yang berutang adalah pihak yang lemah dan yang mengharap bantuan. Allah telah memperingatkan agar orang yang berutang bertaqwa kepadaNya, tidak mengurangi atau merugikan kepada yang mengutangi, dan tidak menyembuyikan sesuatu apapun dalam perjanjian itu. Jika yang berutang itu orang bodoh, lemah, kecil, atau tidak sempurna akalnya, maka walinyalah yang harus mendikte 48


pada penulis. Wali yang mendikte tersebut juga harus adil, jujur, dan benar. Pada ayat yang menjelaskan tentang jika masing-masing percaya mempercayai, maka hendaknya yang diamanahi supaya mengembalikan amanahnya. Ayat ini memanshuhkan ayat sebelumnya. Kewajiban menulis menjadi tidak wajib, demikian juga untuk persaksian. Persaksian yang palsu itu termasuk dosa besar, dan menyembunyikan persaksian itu juga sama.27 Selain pencatatan, maka perintah berikutnya adalah adanya kesaksian dua orang laki-laki. Apabila tidak terdapat laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila yang satu lupa maka yang lain dapat mengingatkannya. Orang yang ditunjuk menjadi saksi adalah yang telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, baik yang berutang maupun yang memberi utang. Saksi yang ditunjukpun haruslah orang yang adil, jujur, dan benar. Seseorang yang ditunjuk untuk menjadi saksi, maka bebas untuk menerima atau menolaknya. Namun bila telah menjadi saksi, kemudian untuk memberikan kesaksiannya, maka harus datang. Zaid bin Khalid berkata, Nabi Saw bersabda: “Sukakah aku beritakan kepadamu sebaik-baik saksi, ialah yang memberikan persaksiannya sebelum diminta” (HR. Muslim). Saksi yang jujur adalah yang menerangkan apa yang ia ketahui untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan membutuhkan persaksiannya. Khuzaimah bin Tsabital Anshari berkata: Nabi Saw membeli seekor kuda dari seorang Badwi, kemudian minta 27

Ibnu Katsir, Jilid I, 515.

49

Keadilan

kepadanya supaya ikut kerumah untuk dibayar harganya, Nabi Saw berjalan agak cepat, sedang Badwi perlahan-lahan sehingga banyak orang menawar kudanya, karena orangorang itu tidak mengetahui bahwa kuda itu sudah dibeli oleh Nabi Saw, sehingga ada tawaran yang lebih dari tawaran Nabi Saw, maka badwi itu lalu berseru kepada Nabi Saw: “Jika anda akan membeli kuda ini, segeralah, jika tidak aku jual.” Ketika Nabi Saw mendengar seruan Badwi itu segera berhenti dan berkata: Tidakkah sudah jadi aku beli dari padamu?” Jawab Badwi: “Tidak, demi Allah aku belum menjualnya kepadamu”. Nabi Saw bersabda: “Bahkan sudah aku beli darimu”. Maka orang-orang berkerumun diantara Nabi Saw. dan Badwi, sedang Badwi berkata: “Siapakah saksinya bahwa aku menjual kepadamu?” Maka kaum muslimin yang ada disitu memperingatkan kepada Badwi: “Celaka Anda, Nabi Saw.tidak pernah berdusta.”. Sehingga tibalah Khuzaimah bin Tsabit mendengar sabda Nabi Saw dan tuntutan Badwi untuk membawa saksi, maka berkatalah Khuzaimah: “Aku bersaksi bahwa engkau telah membelinya, maka selesailah urusannya. Nabi Saw., bertanya kepada Khuzaimah: “Dengan dasar apakah engkau berani menjadi saksi?”. Jawab Khuzaimah: “Karena keteranganmu ya Rasulullah”. maka Rasulullah Saw, menetapkan kesaksian Khuzaimah sama dengan persaksian dua orang.(HR Ahmad). Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasai.28 Perintah untuk menulis atau mencatat transaksi ini tidak boleh memberatkan kedua petugas ini, yakni penulis dan saksi. Dalam melaksanakan tugasnya jangan sampai dirugikan atau dipaksakan kepadanya untuk menyalahi 28

Ibid., 519.

50


yang sebenarnya. Perbuatan yang demikian merupakan pelanggaran yang berupa fusuq (fasiq) dalam agama. Karena itu hendaklah selalu menjaga ketaqwaan kepada Allah Swt supaya terang jalan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam al-Quran surat Al Baqoroh pada surat ke 2 pada ayat ke 283 telah dinyatakan bahwa: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pada ayat ini, Allah Swt memberikan jalan keluar, jika terjadi utang piutang dalam perjalanan dan bertepatan tidak ada penulis, tidak ada saksi, atau tidak ada alat tulisnya. Mereka yang melakukan transaksi utang piutang hendaknya melaksanakannya dengan memegangkan atau menjaminkan barang tanggungan. Namun demikian apabila masing-masing diantara mereka saling percaya mempercayai maka boleh tanpa tanggungan. Anas ra, berkata: Nabi Muhammad Saw., ketika meninggal, baju perangnya dijadikan jaminan ditangan orang Yahudi penjual makanan, untuk mendapatkan utang tiga puluh wasaq dari sya’ir untuk makanan keluarganya. (Bukhari Muslim) Selanjutnya, Allah Swt mengingatkan supaya yang berutang membayar tepat pada waktunya, hendaknya takut benar pada ancaman Tuhan terhadap orang yang berlaku khianat, demikian pula orang yang menyaksikan kejadian itu

51

Keadilan

harus menerangkan yang sebenarnya. Allah Swt melarang menyembunyikan persaksiannya sebab hal itu adalah perbuatan dosa, sedang Allah Maha Mengetahui segala perbuatan makhlukNya.29

29

Ibid., 520-521.

52

BAB III KEADILAN DIMASA RASULULLAH DAN PARA SAHABATNYA

A. Keadilan dalam Kisah Kehidupan Mempelajari ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari sumber utamanya, yakni al-Quran, As Sunnah, dan khazanah Islam lainnya. Konsep-konsep ekonomi Islam yang didalamnya terdapat nilai keadilan telah tergambar secara jelas dalam ayat-ayat al-Quran. Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi telah terwujud dalam praktek kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya dirasakan keadilannya oleh umat Islam saat itu tetapi juga umat non muslim, bahkan rahmat bagi seluruh alam hingga masa modern saat ini. Rasulullah Saw telah menjelaskan bahwa sesungguhnya watak dasar Islam adalah keadilan. Adil merupakan fitrah manusia sebagaimana Islam juga menjadi fitrah manusia. Oleh karenanya prinsip dasar atau watak dasar dalam Islam menuntut setiap orang yang menyaksikan kemungkaran untuk mengubahnya atau memperbaikinya dengan tangan (kekuasaan dan kewenangan), atau jika tidak mampu maka mengubahnya dengan lisan (tulisan), dan jika tidak mampu juga maka mengubahnya dengan membencinya dan berdoa dalam hati kepada Allah Swt.

53

Keadilan

B. Kisah Keadilan Distributif di Masa Rasulullah Keadilan dimasa Rasulullah dan para sahabatnya dapat dilihat pada kebijakan distributif. Kebijakan distibutif merupakan kebijakan pengalokasian sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak ada kesanggupan untuk membelinya menurut kekuatan pasar. Kebijakan ini akan melahirkan keadaan keseimbangan diantara para pelaku ekonomi (hukum penawaran dan permintaan). Rasulullah Saw menyatakan: “Saya bersumpah kepada Allah, bukanlah orang beriman, bukanlah orang beriman, bukanlah orang beriman, yang sepanjang hari makan kenyang sedang mereka mengetahui tetangganya dalam kelaparan.” Penjelasan dari hadist Rasulullah Saw ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan harus merata bagi seluruh manusia meski diketahui nyata terdapat perbedaan manusia dalam kemampuan fisik, mental, pengetahuan, dan keterampilan untuk melakukan kegiatan ekonomi.1 Peristiwa lainnya tentang keadilan distributif ini dapat dilihat ketika Rasulullah Saw melihat kesenjangan dalam kepemilikan harta antara kaum muhajirin dengan kaum Anshar. Beliau telah mengkhususkan harta fa’i (rampasan perang) yang dirampas dari Bani Nadhir untuk kaum muhajirin agar terjadi keseimbangan ekonomi dalam kepemilikan harta (economic equilibrium). Telah diriwayatkan, bahwa ketika Nabi Saw telah menaklukan Bani Nadhir dengan cara damai, dan orang-orang Yahudi diusir dari daerah tersebut, lalu kaum muslimin bertanya kepada Nabi Saw, apakah harta tersebut dibagi untuk mereka” Ahmad M. Saefuddin, Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Samudra, 1984), 24. 1

54

Keadilan di Masa Rasulullah dan Para Sahabatnya maka turunlah ayat surat al Hasyr ayat 6:” Dan apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan oleh Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak menganugerahkan...”. Maka Allah secara khusus menjadikan harta Bani Nadhir tersebut untuk Nabi Saw, dimana beliau bisa memberikan harta tersebut sesukanya. Lalu harta tersebut dibagikan oleh Nabi kepada orang-orang Muhajirin, sementara orang-orang Anshar sama sekali tidak diberi, selain dua orang, yaitu Abu Dujanah Samak bin Khurasyah dan Sahal bin Hunaif. Mereka berdua ini kebetulan kondisinya sama seperti kondisi orang-orang Muhajirin, yakni sama-sama fakir. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda kepada orangorang Anshar: “Jika kalian mau, kalian bagikan saja rumahrumah dan harta-harta kalian kepada orang-orang muhajirin, lalu kalian bisa ikut mendapatkan bagian dalam ghanimah ini bersama mereka. Dan apablia kalian mau, rumah-rumah dan harta-harta kalian untuk kalian saja, dan kami tidak akan membagi sedikitpun ghanimah tersebut untuk kalian. “Lalu orang-orang Anshar berkata: “Justru kami (ingin) membagi rumah-rumah dan harta-harta kami untuk saudara-saudara kami, dan kami lebih mengutamakan mereka (Muhajirin) untuk mendapatkan ghanimah tersebut.” Lalu Allah menurunkan firmanNya dalam surat Al Hasyr ayat 9: “Dan mereka lebih mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).”2

Keadilan memang dibutuhkan oleh semua pihak dalam rangka hidup dan penghidupannya. Kehidupan yang penuh keadilan akan menjadi dambaan bagi rakyat kecil, kelompok pengusaha, kelompok birokrat, dan penguasa. Untuk memastikan terwujudnya nilai keadilan tersebut Rasulullah Taqyuddin An Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), 272-274. 2

55

Keadilan

Saw membentuk lembaga hisbah sebagai institusi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan pasar ekonomi. Lembaga ini menjamin tidak adanya perkosaan atau pelanggaran aturan moral dalam pasar, perkosaan terhadap hak konsumen, monopoli, keamanan dan kesehatan kehidupan ekonomi. Lembaga Hisbah ini membantu pemerintah dalam instrumensasi dan fungsionalisasi nilai-nilai sistem ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan, dan pengawasannya. Ruang lingkup kewenangannya adalah pengalokasian atau distribusi sumber-sumber dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan, pertumbuhan, dan stabilitas perekonomian. Pada akhirnya peran pemerintah ini akan tertuju pada upaya menghasilkan individu dan masyarakat yang sholeh, saling mengasih sayangi dan bekerja sama dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Swt.3 C. Kisah Keadilan Kepemilikan di Masa Rasulullah Kepemilikan dalam ajaran Islam mendapat perhatian yang cukup besar. Bahkan kepemilikan juga menjadi tujuan syariah (maqasid syariah) yakni menjaga terpeliharanya hak milik/harta. Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena harta merupakan pemberian Allah Swt. Untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya, alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik seseorang, misalnya pencurian, perampokan, penyerobotan, dan penggelapan.4 Saefuddin, Nilai-nilai, 36. Isnaini Harahap, dkk. Hadis-Hadis Ekonomi (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 26-29. 3

4

56

Keadilan di Masa Rasulullah dan Para Sahabatnya

Rasulullah Saw bersabda: “Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw seraya berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang lelaki yang ingin merampas harta bendaku?” Beliau menjawab: ”Jangan engkau berikan harta bendamu kepadanya”. Laki-laki itu bertanya lagi: “Lalu bagaimana jika dia hendak membunuhku?”. Beliau menjawab: “Bunuhlah dia”. Laki-laki itu bertanya lagi: “Lalu bagaimana pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku?” Beliau menjawab: ”Maka kamu syahid”. Dia bertanya lagi: “Bagaimana pendapatmu jika aku yang berhasil membunuhnya?” Beliau menjawab: “Dia yang akan masuk ke dalam api neraka”. (HR.Muslim)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Islam melindungi kepemilikan pribadi dan selainnya dari pencurian dan gasb (pengambilan tanpa izin). Orang yang mati karena mempertahankan hartanya maka ia mati syahid. Sebagaimana diketahui dasar dari pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain yaitu prinsip suka dan ridho. Dengan adanya prinsip suka dan sama-sama rela ini, maka Islam melarang memiliki barang-barang orang lain melalui jalan yang tidak sah. Karenanya orang-orang yang mencuri, merampas, atau mengambil barang yang bukan miliknya harus dikenakan sanksi. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar harta yang dimiliki benar-benar bersih dan diridhai oleh Allah Swt. Disamping itu juga memberikan pembelajaran bagi orangorang yang berani untuk mencuri harta orang lain. Tujuannya adalah tercipnya kemaslahatan bersama sehingga masyarakat terhindar dari kekacauan. Selain perintah untuk mempertahankan harta yang dimiliki, Islam juga mengajarkan agar pemilikan terhadap sesuatu harus diperoleh dengan cara yang baik. Hal ini tentu 57

Keadilan

saja dimaksudkan untuk menjaga kesucian kepemilikan tersebut. Rasulullah Saw. bersabda: Dari Rafi’ bin Khadij bahwa Nabi Saw bersabda: Barangsiapa yang bercocok tanam diladang suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak atas tanaman itu sedikitpun, dan baginya pembiayaannya.” (HR. Tirmidzi)

Hadist ini menjelaskan tentang salah satu contoh kepemilikan dan pengolahan aset yang tidak dibenarkan dalam Islam, yakni menanami tanah seseorang dengan tanaman tertentu tanpa izin pemilik tanah. Menurut Abu Bakar Al Jazairi, ”Jika barang yang dirampas berupa tanah, kemudian perampas membangun rumah diatasnya, atau menanami tanaman diatasnya, maka rumah tersebut harus dirobohkan/dihancurkan dan tanaman itu harus dicabut, dan tanah tersebut harus diperbaiki karena kerusakan yang disebabkan pembangunan rumah dan penanaman tanaman tersebut. Atau rumah itu tidak dirobohkan dan tanaman tidak dicabut, sebagai gantinya perampas meminta ganti atas biaya pembanguinan rumah tersebut atau biaya penanaman tanaman tersebut namun itu pun jika pemilik tanah menyetujuinya. Menurut jumhur ulama hadis, hadis tersebut menjadi dalil bahwa seseorang yang menanam tanaman diatas tanah yang bukan miliknya, maka tanaman itu menjadi hak pemilik tanah seutuhnya, sedangkan yang menanam hanya memperoleh ganti rugi. D. Kisah Keadilan dalam Mengatasi Kesenjangan di Masa Hijrah Hijrah adalah peristiwa berpindahnya Rasulullah dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Mereka tidak

58


membawa serta harta benda yang dimilikinya saat melakukan hijrah. Setelah membangun masjid Nabawi, langkah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Pada saat itu berkumpul sembilan puluh orang, sebagian dari kalangan Anshar dan sebagian dari kalangan Muhajirin. Beliau mempersaudarakan mereka satu persatu untuk saling tolong menolong. Persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut benar-benar diwujudkan oleh kaum muslimin dengan kesungguhan. Orang-orang Anshar sangat besar perhatiannya pada saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin. Mereka mengasihi dan mengorbankan hartanya meskipun mereka sendiri dalam kesusahan. Sebaliknya, kalangan Muhajirin menerimanya dengan sewajarnya. Mereka tidak menjadikannya sebagai kesempatan yang berlebih-lebihan. Salah satu peristiwa yang sangat menarik dalam persaudaraan ini adalah yang terjadi pada Abdurahman bin Auf dan Saad bin Rabi’. Saad berkata: ”Aku orang Anshar yang kaya. Aku akan bagi dua hartaku. Aku memiliki dua istri. Mana yang kamu suka, sebutkan saja. Aku akan menceraikannya dan jika selesai iddahnya, nikahilah.” Namun dengan santun Abdurahman bin Auf menjawab: ” Semoga Allah memberkahimu, keluargamu, dan hartamu. Mohon tunjukkan kepadaku dimana pasar Madinah?”. Selanjutnya Saad menunjukkan kepadanya kepadanya pasar Bani Qainuqa untuk melakukan kegiatan perdagangan disana. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau sudah dapat menghasilkan keuntungan yang besar.5 5 Syaikh Shafiyur Rahman, Sejarah Hidup dan Perjuangan Rasulullah Saw, Peringkas Abdullah Haidir (Surabaya: Pustaka eLBA, 2009), 87-88.

59

Keadilan Tetapi ini bukan sikap kasih sayang karena lemah atau mau menyerah, juga bersih dari segala sifat mau menghitung jasa atau sikap tinggi diri. Ini adalah persaudaraan dalam Tuhan antara Muhammad dengan semua mereka yang berhubungan dengan dia. Disinilah dasar peradaban Islam yang berbeda dengan sebagian besar peradaban-peradaban lain. Islam menekankan pada keadilan disamping persaudaraan itu, dan berpendapat bahwa tanpa adanya keadilan ini persaudaraan tidak mungkin ada.6

Tindakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar ini sangat efektif dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial. Kaum Muhajirin yang datang dalam keadaan yang tidak memiliki harta apapun karena dirampas oleh kaum Quraisy mendapat perlindungan dari saudaranya Kaum Anshar yang pada saat itu memiliki harta dan berkehidupan cukup. Meskipun demikian, kesempatan ini tidak menjadikan kaum Muhajirin menjadi lemah dan hilang kemandiriannya. Sungguh keadilan tegak dan menjadikan masyarakat mencapai puncak keindahan dan keserasiannya. E. Kisah Keadilan Zakat di Masa Khalifah Abu Bakar As Shiddiq Kisah Khalifah Pertama, Abu Bakar As Siddiq, berkata, ”Demi Allah, Jika mereka menolak memenuhi kewajiban zakat yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah Saw, aku akan perangi mereka karena penolakan itu.” Abu Bakar As Siddiq memerangi kelompok yang menolak membayar zakat didorong oleh semangat persaudaraan, cinta, dan iman kepada pembalasan di dunia dan di akhirat. Beliau berpegang bahwa negara harus turut campur dalam menjalankan aturan Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1989), 211. 6

60


zakat. Hal ini dilakukan untuk mengantarkan masyarakat pada kemapanan, kestabilan, dan keharmonisan.7 Beliau berusaha memadukan antara hak individu dan masyarakat. Islam mengakui hasil usaha yang tidak terbatas bagi setiap individu selama berada dalam kehalalan dan baik. Islam juga mengakui ada hak masyarakat terkait dengan penghasilan individu dan kewajiban saling menopang diantara sesama. Perpaduan ini dalam ekonomi Islam dikenal dengan keadilan distributif. F. Kisah Keadilan dan Pemerataan di Masa Khalifah Umar Bin Khattab Setelah Rasulullah Saw wafat maka fungsi kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabatnya. Meninggalnya Rasulullah Saw bukanlah akhir dari penegakan keadilan tetapi menjadi sebuah momentum besar untuk menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Salah satu kisah penegakan keadilan telah dilakukan oleh para shahabat Rasulullah Saw pada peristiwa seorang anak pembesar Anshar yang bernama Ad Dhahak. Ia mempunyai kebun pertanian yang tidak bisa mendapatkan pengairan kecuali melalui ladang milik Muhammad ibnu Musallamah yang tidak mau memberikan tanahnya untuk dilewati air. Melihat hal itu Ad Dhahak melaporkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau memanggil orang Anshar dan memintanya memberikan jalan air menuju ke kebun Ad Dhahak. Beliau mengatakan: “Demi Allah...! Jika sekiranya aku tidak mendapatkan jalan lain untuk mengalirkan air itu kecuali di atas perutmu, niscaya aku akan mengalirkannya dari atas Ahmad Saiful Islam, Tafsir Hasan Al Banna, terj. Abdurahman Ahmad Supandi dan Umar Mujtahid (Jakarta: Suara Agung, 2010), 149. 7

61

Keadilan

perut itu”.8 Prinsip yang disampaikan dalam kisah ini adalah pandangan yang luas terhadap penerapan peraturan yang harus benar-benar menyentuh kepentingan seluruh kaum muslimin dan sekaligus menciptakan kondisi keadilan sosial yang kondusif secara maksimal sampai terasa pada setiap lubuk hati masyarakatnya. Dalam kisah yang lain, Abu Yusuf meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra, selaku khalifah kedua, suatu hari berjalan-jalan, dan berpapasan dengan Yahudi yang memintaminta. Beliau lalu segera pulang untuk mengambil sesuatu dan memberikannya kepada si peminta-minta tersebut. Beliau ternyata tidak berhenti hanya sampai pada tindakan ini. Selanjutnya Beliau menyuruh para pegawai Baitul Maal agar memberikan sedekah pada orang peminta-minta dari Yahudi tersebut dan membebaskannya dari kewajiban jizyah (pajak yang dikenakan kepada non muslim). Beliau berkata kepada Yahudi ini: ”Kami tidak bertindak setengah-setengah terhadapmu, kami menarik jizyah saat kamu muda dan kuat bekerja. Masak kami menelantarkanmu saat kamu renta dan lemah”. Peristiwa ini menunjukkan betapa tingginya para sahabat Rasulullah dalam menegakkan keadilan. Hal ini memberikan pengertian bahwa keadilan adalah upaya dengan sungguh-sungguh memberikan tanggungjawab kesejahteraan kepada warganya (melalui kas Baitul Maal).9 Syekh Anwar Ahmad, Keadilan Sosial Versi Islam (Jakarta: Aristya Brahmatyasa, 1994), 61. 9 M. Faruq An Nabahan, Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, terj. Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 71. 8

62


G. Kisah Keadilan Pengelolaan Harta pada Lembaga Baitul Maal Dalam struktur imamah telah digambarkan posisi lembaga Baitul Maal sebagai bagian vital disamping lembaga Al Quwal Al Amilah (pendaya guna sumber daya manusia). Tugas lembaga Baitul Maal adalah menjelaskan maksud syariat yaitu pembersihan dan pensucian pemilik kekayaan, penyantunan delapan golongan mustahiqin, dan pemberantasan mental kikir. Tugas Baitul Maal lainnya adalah menanamkan sifat kasih dan pemurah kepada pemilik harta sebagai tanda syukur kepada Allah Al Ghany. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At Taubah (9) pada ayat 103 telah dijelaskan bahwa: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi penentram jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Ayat tersebut merupakan suatu perintah untuk memungut semua zakat, infaq, dan shodaqoh. Pemungutan ini sebagai wujud tanggungjawab membersihkan dan mensucikan kekayaan para pemilik harta. Para pemungut diperintahkan pula untuk mendoakan para pemilik harta supaya mereka hidup sakinah. Oleh karenanya hubungan ini menjadi timbal balik untuk saling tolong menolong. Jamaah yang terorganisasi akan menerapkan manajemen Islami, kemudian menyampaikan pertanggungjawabannya secara rinci dan selalu siap menghadapi kritik. Lembaga Baitul Maal ini mengatur anggaran dan belanja kepada delapan golongan yang berhak sesuai skala prioritas. Seandainya lembaga ini tidak mampu memenuhi kewajibannya maka

63

Keadilan

akan mengembalikan amanah kepada para pembayar. Dalam sejarah pemerintahan Islam di Homs (abad 13 H) pernah terjadi ketika menghadapi situasi darurat, karena tidak mampu lagi melindungi warga golongan kafir dzimmi, maka jizyah yang telah di pungut dikembalikan kepada mereka. Kebijakan Rasulullah Saw dan amirul mukminin (para khalifah sesudahnya) dalam mengatur dan mengelola birokrasi Baitul Maal dapat dijelaskan dalam tiga biro utama, yakni:10 1. Akhidz (Pemungut) Unit pemungut ini bertugas melaksanakan perintah surat At Taubah ayat 103, yakni mempelajari data para mustashadiqin (wajib zakat serta dermawan sukarela). Mereka melakukan kajian dengan meneliti dan mengembangkan semangat jihad bi amwaal, serta memberikan penjelasan yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya. Kembali disini diterapkan akhlaq Islam dengan memupuk kesadaran iman setiap muslim bahwa rizki yang telah diberikan Allah Swt merupakan pinjaman. Kesadaran inilah yang harus dihidupkan oleh akhidz beserta perangkat aparatnya yang didukung oleh segenap warga. Rasulullah Saw telah menugaskan seseorang untuk menaksir hasil usaha yang akan dizakati. Dari perkiraan hasil tersebut ditetapkan pertengahan antara hasil yang maksimum dengan hasil minimum untuk diambil zakatnya. Dalam memungut zakat juga tidak mengambil yang kualitas tinggi saja dengan menyisahkan barang yang kualitasnya kurang baik kepada para pemiliknya. Hal ini akan menimbulkan Darsyaf Ibnu Syamsuddin, Daarussalaam Prototype Negeri Yang Damai (Surabaya: Media Idaman Press), 68-93. 10

64


kekecewaan karena merasa dizalimi, yang pada akhirnya akan membahayakan citra Islam sendiri. Demikian pula sebaliknya para wajib zakat, infaq, dan sodhaqoh yang beriman tentu akan disiplin melaksanakan ketentuan Allah Al Hasib. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah (2) pada ayat 267 sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu infakkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dalam beberapa ayat yang lain Allah Swt mengulangulang peringatanNya bahwa Dialah yang Maha Kaya, Pemurah, Pemurah, Pemberi rizki, dengan memberi kesempatan kepada umat manusia untuk berhasil dalam usaha. Allah Swt hanya mengingatkan bahwa didalam harta itu ada terdapat hak bagi saudara lainnya yang pada saat itu sedang ditunda rizkinya untuk sementara sebagai ujian bagi umat manusia. Allah Swt memerintahkan orang yang mendapat keberuntungan untuk bersyukur dan yang mendapat musibah untuk bersabar. Para aghniya dari kalangan petani atau peternak, penambang rikaz, perak, atau benda mati lainnya dianjurkan shabiqul khairat. Sehingga kekayaan tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. (QS. Al Hasyr: 7) Kesadaran itulah yang menggugah umat Islam mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah lainnya, seperti hibah, hadiah, wakaf, kurban, aqiqah, dan memenuhi nazar/kaffarat yang selanjutnya diserahkan kepada Amil untuk diatur dan

65

Keadilan

didayagunakan dijalan Allah Swt. Juga ketika mendapatkan ghanimah atau fa’i dalam peperangan, terlebih dahulu harus dilaporkan kepada Amir sebelum dibagi. Dari hasil panenan yang hanya mengandalkan air hujan dipungut 10%, sedang dari tanaman yang mendapatkan air irigasi dizakati 5%. Hal ini merupakan penjabaran dari ayat 141 surat Al Anam. Umat Islam hanya diperintahkan untuk membayar zakat hasil panen bila melebihi nishab. Tidak diminta membayar pajak (bumi). Sedang pajak (kharaj) hanya dikenakan atas tanah yang dibebaskan dari orangorang kafir. Dari kelebihan ternak yang dipelihara berupa unta dikeluarkan zakatnya seekor kambing, setelah mencapai khaul, jika jumlahnya 5-9 ekor. Untuk yang berjumlah 10-14 ekor dizakati 2 ekor, kambing, dst. Dari sapi yang berjumlah 30-39 ekor, dizakati seekor sapi tabii. Jika berjumlah 40-49 dizakati seekor sapi musinnah, dan seterusnya. Dari 40-129 ekor kambing dikeluarkan zakatnya seekor, dari 121-200 dizakati 2 ekor, dan seterusnya. Hewan ternak lain yang setara sapi adalah kerbau dan yang setara kambing adalah domba. Disamakan nishab dan zakatnya dengan yang setara. Sedang peternak hewan jenis lainnya seperti lebah madu, sapi perah, ulat sutera, kerang mutiara, itik, ayam, burung, ikan, meskipun tidak ada ketentuan nishab dan khaulnya. Niscaya secara spontan akan bersadakhah di jalan Allah, demi mensyukuri nikmatNya, sambil berharap kelanggengan dan bertambah anugerah Allah Swt. Mengenai rikaz (barang temuan), seperti emas, perak, besi, tembaga, nikel, timah, permata, batubara, granit, minyak, belerang, dan barang tambang lainnya, sama nishabnya, yaitu setara dengan 20 mistqal emas atau 200 66


dirham perak, dikeluarkan pada waktu ditemukan (setelah diolah). Sekiranya deposito hasil bumi itu besar dan proses penambangannya membutuhkan biaya besar, maka akan lebih efektif dan efisien bila diproduksi padat modal. Dan penambang perlu mengajak partner untuk muawanah, baik perusahaan regional maupun internasional selama tunduk pada aturan Islam. Dan tempat yang lebih utama untuk melakukan muawanah adalah Baitul Maal sebagai bank sentral, tempat berhimpunnya dana kaum muslimin. Jika dalam daarussalam terdapat golongan kafir zimmi, maka kepada mereka dikenakan jizyah (pajak) yang besarnya 10% dari penghasilan setiap kepala. Hal ini juga berlaku bagi orang dari daarul harbi yang datang untuk berunding, sedang bagi orang kafir yang negaranya terikat perjanjian dengan Daarussalaam dikenakan 5%. Bea dan cukai dipungut dari pedagang nonIslam yang datang ke Daarussaalaam. Besarnya bea berdasar asas berimbang. Bila dimaksudkan untuk proteksi produksi dalam daar, maka tarif dinaikkan, maka sebaliknya jika untuk merangsang impor barang kebutuhan daar, bea diturunkan. Anfal, ghanimah, dan fai diatur ketentuannya oleh Rasulullah Saw sebagai kepala daar. Setelah Rasul wafat, pengaturannya dilakukan oleh Khalifah sebagai kepala daar. 2. Pendayaguna Unit pendayaguna dari Lembaga Baitul Maal ini bertugas mendayagunakan sisa dana shodaqoh wajib setelah disalurkan kepada mustahiqin yang paling darurat, terutama bagi mujahid fi sabilillah yang paling fuqara. Ushiiru fi sabilillah yang tidak memiliki kesempatan mencari penghasilan di bumi ini karena

67

Keadilan

memprioritaskan akhirat, berhak atas shadaqah sunnah, seperti qardhun hasan (tabungan, investasi, piutang), dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Israa’ (17) pada ayat 28 telah dijelaskan bahwa: “Jika kalian tidak sampai hati menolak permintaan mereka karena mengharap rezki dari Rabb kalian, ucapkanlah katakata yang baik.”

Kepada fuqara dan masakin yang masih bisa diajak berpartisipasi akan dipekerjakan dalam lembaga ini, sebagai ganti materi (uang) yang belum dapat diberikan. Begitu pula mereka yang termasuk al muallafati qulubuhum atau riqab (khususnya yang dipekerjakan tanpa imballan yang layak), atau juga gharimin (yang bersedia menjadi partner usaha setelah dibantu melunasi hutangnya), atau ibnu sabil (yang bisa bekerja sambil belajar). Semua itu digabungkan dengan tenaga ahli yang ada untuk menggerakkan muawanah yang pada awalnya bergerak dibidang simpan pinjam, pinjam produksi, dan konsumsi. a. Muawanah penyimpanan (Tabungan) Tugas unit ini menangani qardhun hasan, yaitu shadaqah tidak langsung yang berupa simpanan, tabungan, dan piutang. Deposan atau investor didekati dengan menggembirakan mereka bahwa Allah Swt menjanjikan akan membalas jasa mereka 700 kali lipat lebih (QS. Al Baqoroh: 261) Demikian pula para penabung yang disamping memiliki cadangan dana untuk keperluan masa depannya (sehingga merasa terjamin), juga memperoleh pahala seperti orang yang meminjamkan uang untuk membantu saudaranya yang membutuhkan melalui kebijakan pengaturan Baitul Maal. Orang yang ingin menabung uangnya dalam baitul maal, dijamin aman dari praktik-praktik riba, karena telah jelas

68


keharaman riba. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Baqoroh (2) pada ayat 275 telah dijelaskan bahwa: “Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat tegak melainkan seperti mereka yang kesurupan. Karena menganggap jual beli sama dengan riba”

Para penabung untuk qurban atau haji atau untuk membeli rumah, kendaraan, dan lain-lain akan lebih tertarik menitipkan qirad di baitul maal, selain mendapat keuntungan di dunia sekaligus keuntungan akhirat, selama petugas memberikan servis jaminan amanah (yang memang selayaknya menjadi akhlak kaum muslimin) dengan cara mengunjungi para penabung secara rutin dalam rangka silaturahim dan tausiyah. b. Muawanah peminjaman Rasulullah Saw membatasi ijin bagi seseorang untuk berhutang, kecuali dalam tiga kasus: 1) Untuk menyelenggarakan jenazah 2) Untuk membayar diat 3) Untuk mendamaikan diantara kaum muslimin Hal ini dapat dimengerti karena dengan pertimbangan karena kemampuan seseorang untuk membayar, dan karena keberadaan utang akan berpengaruh sampai di akhirat. Bahkan seseorang yang mati syahid tertahan masuk surga akibat belum melunasi utangnya. Rasulullah Saw juga bersabda: “Jauhilah hutang, yang membuat bingung di malam hari dan kehinaan disiang hari” (HR. Baihaqi).

Dengan memperhatikan hal diatas, maka amilin peminjaman unit ini wajib meneliti keadaan orang yang hendak meminjam. Jika telah menyaksikan bahwa orang

69

Keadilan

tersebut layak diberi pinjaman, maka sebaiknya langsung diberi pinjaman, maka sebaiknya langsung diberi pinjaman, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Baqoroh (2) pada ayat 280 telah dijelaskan bahwa: “Jika ia dalam kesukaran, seyogyanya diberi tangguh, sampai mendapat kelapangan. Bahkan kalau kamu shodahkohkan akan lebih baik, jika kamu mengetahui”

Kaum muslimin yang benar imannya memiliki keyakinan bahwa harta dan segala miliknya adalah amanah dari Allah Swt, sehingga apapun peran hidupnya, apakah sebagai debitur, kreditur, atau pengelola tamwil akan memegang janji demi kebaikan bersama. Orang yang meminjamkan uangnya akan berharap bahwa Allah Swt memberkati harta yang dishadahqohkan, secara tidak langsung sementara waktu, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Baqoroh (2) pada ayat 245 telah dijelaskan bahwa: “Jika kalian memberi pinjaman yang baik kepada Allah, tentu Dia akan membalas kalian berlipat ganda, serta mengampuni kalian”.

Menitipkan harta di Baitul Maal lebih baik daripada menyimpannya dirumah karena mungkin akan membawa mudharat, misalnya ada yang iri, lalu timbul hasrat untuk memilikinya yang kalau tidak terbendung dapat tergoda syaiton. Jika kelompok tersebut suka memamerkan kekayaan akan menimbulkan kecemburuan sosial antar anggota masyarakat dengan segala dampak buruknya. c. Muawanah Produksi Unit ini bertugas untuk mengingatkan sunnah (ketentuan) Allah Swt yang menetapkan bahwa tiap manusia adalah produktif, sebagaimana dijelaskan RasulNya:

70

Keadilan di Masa Rasulullah dan Para Sahabatnya “Setelah ditiupkan ruh, maka malaikat menuliskan qadar rizkinya ...” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Masud)

Hadis ini mengandung makna bahwa semua orang telah dibekali modal yang dapat digunakannya hidup saling menunjang dengan sesamanya, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Zukruf (43) pada ayat 32 telah dijelaskan bahwa: “Kami tetapkan maisyah mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami angkat sebagian mereka diatas yang lain dalam beberapa derajat agar saling memanfaatkan. Namun rahmat Allah lebih berharga daripada apa yang mereka kumpulkan.”

Selanjutnya Rasulullah Saw menambahkan: “Mukmin itu ialah yang mengasihani dan dikasihani. Tak ada kebaikan bagi orang yang tidak mengasihani atau tidak dikasihani. ” Sebaik-baik orang ialah siapa yang bermanfaat bagi manusia”. (HR. Hakim dan Baihaqi)

Sabda Rasul: Saw: “Demi sekiranya seseorang itu pergi mencari kayu dan memikulnya (untuk dijual) lebih baik daripada memintaminta, yang mungkin diberi dan mungkin juga tidak. (HR. Mutafaq alaihi)

Mereka yang telah dikukuhkan oleh Allah Swt kedudukannya dimuka bumi (QS. Al Haj 41) selayaknya bersodaqoh bagi orang yang sedang diuji dengan kekurangan berupa harta dan wibawa, keahlian atau tenaga, sementara kaum dhuafa membalas pertolongan mereka dengan doa yang terhitung sebagai shodaqoh pula (yang juga bermakna produktif). Jika ada warga daar ada yang berproduksi disektor pertanian, peternakan, kerajinan, industri, atau sebagai amilin (pegawai), dan sebagainya, maka hasil produksinya 71

Keadilan

dapat dipasarkan melalui muawanah produksi dengan harga yang terjangkau semua lapisan masyarakat. d. Muawanah konsumsi Merupakan gabungan konsumen yang bertawaaun membentuk kelompok dengan tugas membeli kebutuhan yang halal, thayiib, bermutu, dan murah. Caranya dengan menghubungi langsung produsen. Selain itu unit ini juga mengontrol proses produksi suatu barang dagangan agar benar-benar terbukti tidak menyimpang dari aturan Islam. Sehingga umat akan terpelihara dari pemanfaatan barang yang tidak halal. 3. Penyalur (Musharif) ZIS Dalam al-Quran surat An Taubah (9) pada ayat ke 90 telah dinyatakan bahwa: ”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.”

Pada ayat tersebut, Allah Swt memberikan penjelasan bahwa harta zakat itu diperuntukkan bagi 8 golongan mustahiqin. Mereka adalah fakir, miskin, muallaf, riqob (budak), gharimin (orang yang berutang), Ibnu sabil, dan pejuang fi sabilillah serta amilin (pegawai pengaturan zakat) Dalam al-Quran surat Al Baqoroh (2) pada ayat ke 273 telah dinyatakan bahwa: “(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, (orang lain)

72

Keadilan di Masa Rasulullah dan Para Sahabatnya yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orangorang kaya karena mereka menjaga diri (dari memintaminta). Engkau (Muhammad) mengenali mereka dari ciricirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain, Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Dalam ayat 273 surat Al Baqoroh diprioritaskan fuqoha yang terikat jihad fi sabilillah karena tidak memiliki kesempatan mencari maisyah bagi diri dan keluarganya. Maka menjadi tugas Baitul Maal untuk menanggung seluruh kebutuhan diri dan keluarganya.

73

BAB IV KEADILAN MENURUT ULAMA

A. Konsep Keadilan Menurut Ulama Ekonomi Islam telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para Ulama berperan besar dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya. Termasuk didalamnya adalah masalah keadilan dalam aspek kegiatan ekonomi Islam. Sesungguhnya mengkaji ekonomi Islam bukanlah dominasi para ekonom. Tetapi kajian ekonomi Islam hendaknya dilakukan para pakar Islam yang menguasai pandangan Islam dengan segala aspeknya yang sempurna. Kemudian setelah ini, baru pengkajian berpindah pada para spesialis; spesialis perekonomian merumuskan sistem perekonomian dengan tetap membuat pandangan Islam sebagai landasan dan acuan dasar. Pandangan Islam meliputi syariahnya, yang berkait dengan sistem perekonomian maupun yang berkait dengan sosial kemasyarakatan.1 1 M. Faruq An Nabahan, Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, terj. Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 1.

75

Keadilan

Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam menurut ulama adalah sikap bijaksana (wasatha) dalam bersikap dan bertindak untuk tidak condong dan berat sebelah. Keadilan mengajarkan tentang manhaj jalan tengah yang membimbing seseorang untuk hidup qonaah dengan menikmati rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Swt. Manhaj jalan tengah ini juga menuntut seseorang untuk mampu melaksanakan hak dan kewajiban kepada Rabbnya sehingga orientasi kehidupannya menjadi pengabdian kepada sang pencipta. Umar Sulaiman Asyqor berpendapat bahwa Allah Swt memberi sifat kepada orang Islam sebagai umat yang tengah. Hal ini disebabkan mereka selalu adil dalam masalah agama, tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula mengabaikan. Manhaj jalan tengah ini menjadi sesuatu yang paling baik dan utama, disebabkan:2 1. Sesuatu yang berat sebelah, tidak adil, tidak bijak, dan terjadi ketimpangan dengan mudah akan cepat mendapatkan kerusakan, cacat, dan celah. Sedangkan yang ditengah akan selalu terjaga dan terlindungi, sebagaimana At-Tha’i mengatakan: ”Tadinya dia adalah yang tengah, yang selalu terjaga, hingga semua peristiwa melandanya, dan jadilah ia dipinggir” (Tafsir Az Zamarkhasi, I: 37) 2. Tengah adalah sentral keadilan dan keseimbangan. Orang Arab berkata: ”Suku Quraisy adalah suku yng paling tengah (awsath) nasabnya, artinya yang paling mulia dan paling utama.”

Sulaiman Al Asyqar, Membangun Umat Berkeadilan, terj. Ikhwan Fauzi (Jakarta : Bina Mitra Press, 2004), 4-5. 2

76

Keadilan menurut Ulama

Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam adalah kehendak Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia untuk menjadi visi dan misi dalam kehidupannya. Visi dan misi inilah yang memberi inspirasi kepada umat manusia untuk mengubah dunia, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, merealisasikan berbagai nilai utama, dan memberantas kerusakan dimuka bumi ini sesuai dengan kehendakNya. Oleh karenanya dalam konsep ini keadilan sosial ekonomi atau kesenangan materi bukanlah merupakan tujuan akhir tetapi jembatan untuk menuju suatu tujuan yang lebih tinggi, yakni kebahagiaan akhirat. Dengan visinya ini, manusia yang beriman kepada Allah Swt, harus melihat konsekuensi-konsekuensi tindakannya, baik dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, maupun bidang kehidupan yang lainnya. Dan mengarahkan ke satu tujuan yang menjadi dasar komitmennya kepada Allah. Keseluruhan hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan kesungguhan, mengarahkan seluruh tenaga, daya, dana, dan pikiran untuk terselenggaranya nilai-nilai yang diridhoiNya.3 Amin Rais sebagaimana dikutip oleh Adnan menyatakan bahwa keadilan adalah adanya pemberlakuan yang sama pada semua pihak dan tidak ada yang merasa di rugikan. Al Quran memegang prinsip keadilan distributif (distributive justice), yang dalam pelaksanaannya menghendaki agar sekelompok masyarakat tidak diperkenankan menjadi terlalu kaya sementara kelompok lainnya menderita kemiskinan yang bertentangan dengan harkat kemanusiaan. Beliau menyandarkan alasan ini pada kebijakan ekonomi Islam 3 Adnan, Islam Sosialis Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Syafruddin Prawiranegara (Yogyakarta : Menara Kudus, 2003), 125-130.

77

Keadilan

yang menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya pada lingkaran orang-orang kaya. Oleh karenanya menjadi tanggungjawab manusia dan umat tauhid untuk selalu bekerja keras dan mencari pemecahan-pemecahan yang feasible untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut.4 Pengertian keadilan dalam perspektif ekonomi Islam menuntut adanya persamaan perlakuan bagi semua pihak berkait pula dalam mekanisme pasar. Dalam kontek mekanisme pasar ini, keadilan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk terjadinya redistribusi aset produksi. Dengan demikian gagasan utamanya adalah kebijakan yang mengarah pada pencegahan agar harta atau aset tidak hanya beredar dikalangan orang-orang tertentu saja. Oleh karenanya, pelaku-pelaku ekonomi harus mempersiapkan diri dalam tiga hal, yakni: bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas dalam mewujudkan keadilan.5 Menyinggung tentang wawasan keadilan menurut alQuran, Gus Dur menyatakan bahwa kata yang digunakan al-Quran untuk menampilkan isi keadilan tidak saja menggunakan kata adil, tetapi juga kata qist dan hukm. Kata adil bisa saja kehilangan kaitan langsung dengan sisi keadilan seperti ta’dilu dalam pengertian mempersekutukan Tuhan dan adil dalam arti tebusan. Tapi makna adil sendiri menurut al-Quran adalah suatu yang benar, sikap tidak memihak, dan penjagaan hak-hak seseorang serta cara yang tepat dalam mengambil keputusan.6 Ibid. 127. Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Sinar Grafika Ali, 2008), 64. 6 Agus Romdlon Saputra, Konsep Keadilan Menurut Al Quran dan Filsuf (Surabaya: Kaya Pembina Swajaya, 2012), 11. 4 5

78


Al Jurjani mengatakan bahwa adil adalah pengertian dari satu hal yang bersikap tengah-tengah antara dua sudut pandang penilaian. Adil adalah bentuk masdhar (kata kerja yang dibendakan) yang berarti adalah (keadilan) yaitu bersikap tengah-tengah dan istiqomah yang cenderung kepada kebenaran. Dari konsep ini, kalau diterapkan dalam ayat-ayat alQuran maka penerapannya pada konteks hari kiamat. Dimana Allah Swt akan menghukum dengan seadil-adilnya.7 Bersikap dan berbuat adil telah menjadi standar minimal bagi umat manusia, sedangkan kelanjutannya adalah berbuat kebaikan dan beramal sosial setidak-tidaknya terhadap kaum kerabat sendiri. Bersamaan dengan itu umat manusia juga harus mampu menghindarkan diri dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan dengan sesama umat manusia. Semua itu hendaknya didasari dengan sikap yang adil. Dengan bersikap adil, umat manusia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. Dari pendekatan kebahasaan dapat diketahui maksud dari adil dan keadilan dalam al-Quran. Namun makna keadilan sebagai konsep dasar lebih luas daripada makna kebahasaan. Ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar keagamaan, yakni:8 1. Adil dalam arti sama 2. Adil dalam arti seimbang 7 8

Saputra, Konsep, 54. Ibid., 14.

79

Keadilan

3. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepadapemiliknya 4. Adil yang dinisbahkan kepada Allah B. Ummat Wasathan Umat Islam adalah umat pertengahan dalam peraturan dan keserasian hidup. Umat Islam tidak hanya berinteraksi dalam hidupnya dengan perasaan, hati nurani, adab, dan aturan manusia saja. Umat Islam mengangkat hati nuraninya dengan aturan dari Allah Swt, serta dengan suatu arahan dan pengajaran. Islam menjamin aturan masyarakat dengan suatu pengaturan yang menyeluruh, tidak membiarkan dibuat oleh penguasa, dan juga tidak dilakukan secara langsung oleh wahyu. Aturan kemasyarakatan merupakan perpaduan antara keduanya, yakni aturan yang berasal dari wahyu dan dilaksanakan oleh penguasa. Umat Islam adalah umat pertengahan dalam ikatan dan hubungan.9 Islam tidak membiarkan manusia untuk berbuat melampaui batas, serakah, dan tamak dalam individu dan masyarakatnya. Islam juga tidak meniadakan peran individualnya dalam masyarakat dan negara. Islam memberikan kebebasan yang positif dalam rangka menuju kemajuan dan pertumbuhan. Oleh karenanya akan tumbuh suatu keterkaitan yang sinergis antara individu dan masyarakat atau negara. Pada akhirnya muncul rasa senang setiap individu dalam melayani masyarakat dan begitu pula sebaliknya.

9 Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Jilid I, terj. As’ad Yasin,dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2004), 236-237.

80


C. Menjamin Tegaknya Keadilan Fakta sejarah kepemimpinan Rasulullah atas negara jazirah Arab yang kemudian dilanjutkan oleh para Khalifah penggantinya yang menunjukkan bahwa masyarakat warga Darussalam itu penuh keadilan. Karena mereka muslim (tunduk dan patuh) terhadap semua perintah dan menjauhi semua laranganNya. Dalam al Quran surat An Nisaa’ (surat yang ke-4) pada ayat ke 135 telah dinyatakan bahwa ”Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti, terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Kembali Allah Swt mengingatkan untuk bersungguhsungguh dalam mengungkap apa yang eksis dilingkungannya (melalui observasi, survei, dan riset). Berdasar fakta akurat sebagai hasil tabayyun tersebut baru kemudian diambil tindakan adil, yakni mengembalikan (meletakkan) sesuatu pada tempatnya.10 Dari sini dapat disimpulkan bahwa adil juga merupakan fitrah manusia sebagaimana halnya Islam. Prinsip (watak) dasar inilah yang menggugah setiap orang yang menyaksikan hal yang munkar akan spontan mengubah (memperbaiki) nya dengan tangan (kekuasaan), atau jika tidak mampu 10 Darsyaf Ibnu Syamsuddin, Daarussalaam Prototype Negeri Yang Damai (Surabaya: Media Idaman Press), 60-68.

81

Keadilan

mengubah dengan lisan (tulisan) dan jika tidak mampu juga maka dengan (membenci dan berdoa dalam) hati, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Seorang muslim yang masih lemah imannya wajib melatih furqon (pembeda antara yang haq dan yang batil) (QS. Al Anfal: 29) melalui identifikasi (ta’aruf) dan meneliti (tabayyun), pembuktian (syahadah), analisis dan sintesis (dzikr) ayat-ayat Allah yang terpampang di segenap penjuru (termasuk di dalam diri manusia dan dalam realitas sosial kemasyarakatan, serta dalam ad zikr (al furqon, alQuran), sehingga tidak keliru dalam mengambil kesimpulan. Demikian pula dalam realitas sosial kemasyarakatan, seorang qodhli (hakim) terhindar dari kekeliruan dalam memutuskan perkara dan akan berlaku adil (menempatkan pada proporsinya yang benar). Setiap diri individu muslim akan dinilai dari amal (perilaku)nya, apakah ia berlaku adil atau dzalim serta berlaku amanah atau khiyanat. Allah Swt telah berfirman dalam al-Quran surat At Taubah (9) pada ayat 105: “Bekerjalah kamu maka Allah dan RasulNya serta orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghoib dan nyata.”

Urgennya perkara syahadah (persaksian, pembuktian) ini, terlihat dari hikmah larangan Allah Swt kepada hambaNya agar tidak merusak kesadaran akalnya dengan setiap bahan makanan/minuman yang memabukkan, sekalipun hanya dalam taraf saahuun, yang mengakibatkan seseorang tidak menyadari apa yang diucapkannya. Orang yang memelihara syahadah akan mendapatkan kepercayaan

82


(amanah) memberikan persaksian dalam masalah kelahiran, penyusunan, perizinan, wasiat, waris, perdagangan, utang piutang, rukyatul hilal serta dalam sidang mahkamah pengadilan. Allah Swt telah berfirman dalam al-Quran surat Al Baqoroh (2) pada ayat 143: ”Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul (Muhammad Saw) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian.”

Kemurnian syahadah seseorang tumbuh dari pendidikan sifat jujur yang dipupuk sejak kecil. Itulah sebabnya Rasulullah Saw mengingatkan umatnya agar jangan sekalikali membiarkan anaknya berbohong. Sifat amanah (jujur) menjadikan seseorang berwatak shiddiq seperti pribadi Rasulullah Saw. Kalau kepada yang ghaib ia bisa jujur (adil), secara otomatis akan amanah pula terhadap manusia. Orangorang yang amanah (adil) dalam kesaksian dapat diharapkan keadilannya dalam menghukumi sesuatu, mulai dari masalah keluarga, perkara qhishas, rekomendasi terhadap seseorang yang meminta-minta karena kemiskinan hingga perkara uqubat (kriminal) (QS.An Nahl: 126) Orang yang sabar menyerahkan segala urusan kepada Allah Yang Maha Adil yang kemudian mendelegasikannya kepada Rasul Nya dalam memutuskan perkara dalam masyarakat. Dan setelah wafatnya Nabi, maka wewenang tersebut dilimpahkan kepada para Khalifah. Para khalifah tersebut melaksanakan perintah Allah Swt dalam al-Quran surat Al Maidah ayat 44, 45, dan 47. ”Barangsiapa yang tidak berhukum terhadap apa yang telah diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

83

Keadilan ”Barangsiapa yang tidak berhukum terhadap apa yang telah diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” ”Barangsiapa yang tidak berhukum terhadap apa yang telah diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang fasiq.”

Oleh karena itu untuk dapat menegakkan Islam sehingga menjadi ya’lu wala yu’la alahi tidak ada jalan lain kecuali mengangkat seorang Imam (amir) yang akan memimpin umat menerapkan syariat Allah Swt dan dapat menuntun umat ke arah pelaksanaan Islam secara benar. Setelah memilih dan mengangkat Imam (Amir) maka kewajiban bagi umat adalah mendengar dan mentaatinya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Alllah Swt dalam al-Quran surat An Nisaa’ (4) pada ayat 65: “Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga menjadikan kamu (Muhammad), yang kemudian digantikan oleh para Khalifah sesudahnya, hakim untuk mengurus perkara, dan tidak ada keberatan dalam hati mereka dan mereka menerima sepenuhnya.”

Sikap orang mukmin senantiasa taat kepada Allah Swt dan RasulNya, sebagaimana yang telah difirmankanNya dalam al-Quran surat An Nur (24) pada ayat 51: “Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, apabila mereka diajak bertahkim kepada Allah dan RasulNya ialah ucapan: ”Kami mendengar dan Kami taat”. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Keadilan masyarakat diawali dari adilnya sang pemimpin, seperti dicontohkan Rasulullah Saw: “Seandainya anakku Fatimah mencuri, pasti kupotong tangannya.” (HR.Ahmad, Muslim, dan Nasai)

84


Begitu tegasnya sikap seorang muslim terhadap perkara yang jelas, meratakan keadilan terhadap segenap atau semua golongan. Sebaliknya demi keadilan, seorang imam (Amir) seperti Nabi Muhammad, Saw: “Tolaklah hudud disertai subhat”. Ditambah lagi: ”Hindarilah hudud dari kaum muslimin semampu kalian, siapa yang punya alibi berilah jalan.” Karena seorang Imam (Hakim) yang melakukan kesalahan dalam memberikan maaf lebih baik daripada keliru dalam memvonis (uqubat). Warga Daarussalaam mencintai hukum Islam karena sifat keadilannya. Sungguh banyak teladan ditemukan dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang orang-orang yang menyerahkan diri kepada Nabi (dalam jabatan sebagai Hakim (Qadhi) tertinggi) agar divonis di dunia saja daripada di akhirat. Itulah tujuan aturan hukum yang adil, yaitu menumbuhkan kesadaran pribadi untuk taat (sadar) terhadap hukum. Adalah suatu keutamaan apabila setiap individu menghisab diri sendiri demi kebaikan diri dan sesamanya. Karena setiap muslim itu bagaikan satu jasad, serta bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.” Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Menolong orang yang zalim adalah dengan cara mencegahnya bertindak munkar.” Bukan hanya kewajiban polisi atau tentara semata, karena segenap muslimin setiap saat berfungsi sebagai saksi/ polisi/jundi, sebagaimana hadist berikut: “Seorang muslim dengan muslim yang lain bersaudara, tidak boleh dibiarkan teraniaya. Barangsiapa menyampaikan hajat saudaranya, niscaya Allah menyampaikan hajatnya pula. Dan siapa yang membebaskan seorang muslim dari kesukaran, pasti dibebaskan Allah pula dari kesukaran di hari Kiamat. Dan

85

Keadilan barangsiapa menutup aurat (cacat) seorang muslim, niscaya Allah menutupi auratnya di hari Qiamat.” (HR. Muttafaq ’alaih)

D. Perekonomian yang Membawa Rahmat Islam sebagai dien yang paripurna memiliki tata perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan dan rahmat alam semesta. Hal ini hanya dapat dilaksanakan manakala penduduk sebuah negeri memenuhi standar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Swt dalam alQur’an. Dalam al-Quran surat An Nahl pada surat ke 16 pada ayat ke 97 telah dinyatakan bahwa: “Barangsiapa yang mengerjakan amal sholih baik lakilaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akanKami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan.”

Dalam al-Quran surat Al A’raf pada surat ke 7 pada ayat ke 96 telah dinyatakan bahwa: “Allah Swt akan membukakan bagi mereka barakah dari langit dan bumi.”

Dalam al-Quran surat surat Al Insyiroh pada surat ke 94 pada ayat ke 5-6 telah dinyatakan bahwa: “Meskipun pada waktu tertentu diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan pangan. Namun sesudah kesulitan ada kemudahan.”

86


Rasulullah Saw telah memberikan catatan hal ini dengan sabdanya: “Demi Allah, bukan kemiskinan yang kukhawatirkan atas kalian, tetapi aku khawatir kalau terhampar luas bagi kalian dunia ini, sebagaimana atas orang-orang yang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba sehingga binasa sebagaimana hal itu telah membinasakan mereka” (HR Muslim).

Pada masa Rasulullah Saw segenap atau seluruh shodaqoh materi yang terkumpul langsung dibagikan kepada mustahiqin. Setelah beliau wafat, para Khalifah penerus beliau kemudian menghimpun harta yang masuk. Setelah diteliti sesuai daftar skala prioritas, segera disalurkan kepada yang berhak. Mengutamakan dengan segera penyalurannya, diprioritaskan pada jihad fi sabilillah sebagai bekal kehidupan akhirat, sebagaimana termaktub dalam kitabullah al-Quran surat Al Hujurat, surat yang ke 49 pada ayat yang 64: “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main.dan akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.”

Oleh karena itu jika kita ingin menata kembali pengelolaan keuangan Islami ini, terlebih dahulu harus melakukan pembenahan infrastruktur dan organisasi umat. E. Solidaritas Sosial Tidak akan tegak sebuah keadilan sosial dalam sebuah masyarakat (society) dengan mengenyampingkan atau menghilangkan kelompok masyarakat fakir yang sengsara, orang-orang tua yang mulai lemah dalam mencari rizki (kasab), orang-orang sakit yang sedang lemah dalam bekerja, orang-orang yatim yang kehilangan keluarganya. Mereka

87

Keadilan

semuanya mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer.11 Dan keadilan sosial tidak akan pernah ada pada masyarakat itu jika jurang masih menganga lebar antara kelompok kaya dengan kelompok fakir miskin yang terluntalunta. Apalagi pemberontakan-pemberontakan muncul dimana-mana, sehingga mereka tidak mempunyai pegangan apa-apa untuk menjauhkan pandangan ke tanah air yang luas secara aman dan tentram. Demikian juga keadilan sosial tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan masyarakat dimana kelompok orang-orang kaya tidak mempunyai belas kasihan kepada yang fakir hina, orang yang sehat tidak mau mengasihani yang sakit dan lemah, serta orang-orang yang mampu tidak lagi memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya yang sangat membutuhkanuluran tangannya. Akan tetapi jika masyarakat sudah merasa bahwa dirinya mempunyai kewajiban-kewajiban kepada kelompok yang membutuhkan dalam stratifikasi yang sangat heterogen (beraneka ragam), maka akan lahir solidaritas dari kelompok supra struktural dalam segala aspek dan dimensinya kepada kelompok infra struktural sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang cukup parah. Dan segala kebutuhan-kebutuhan hidup terpenuhi karena adanya kepedulian, maka situasi dan kondisi seperti ini merupakan cerminan masyarakat yang sedang menikmati keadilan sosial. Inilah yang kami maksud dengan solidaritas sosial. 11 Syekh Anwar Ahmad, Keadilan Sosial Versi Islam, terj. Adyan MS. (Jakarta: Arista Brahmatiyasa, 1994), 38-41.

88


Jika menganalisis lebih jauh, maka akan timbul satu pertanyaan mengenai sejauh mana posisi dan peranan dalam masalah solidaritas ini? Dalam hal ini, Islam jauh-jauh hari telah menjadikan solidaritas sebagai substansi yang wajib (fardhu) bagi masyarakat muslim di dalam berbagai bentuk dan gambarannya agar orang-orang kaya dan mampu bisa membangun masyarakat yang Islami, tanpa harus mengenyampingkan kelompok lainnya. Dalam al-Quran surat An Nisaa’ pada surat ke 4 pada ayat ke 36 telah dinyatakan bahwa: ”Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukanNya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

Pada ayat ini, Allah Swt mengikat hamba-hambanya dengan komitmen untuk tidak menyekutukan diriNya dengan apapun, bahkan diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan jauh. Dari sistem kemasyarakatan seperti ini, akan terasa adanya sifat senasib sepenanggungan dan saling bertanggungjawab antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga lahirlah masyarakat yang Islami yang dijamin Allah Swt sebagai khairu ummah (umat yang terbaik) disisiNya.

89

BAB V KEADILAN MENURUT EKONOM MUSLIM

A. Konsep Keadilan Menurut Ekonom Muslim Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah pekerti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. Oleh karenanya sistem ekonomi apapun termasuk ekonomi Islam yang diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan dengan tiga masalah utama perekonomian (The Three Fundamental and Interdependent Economic Problem). Ketiga masalah tersebut adalah:1 1. Barang-barang apa yang dibuat dan seberapa banyak jumlahnya 2. Dengan cara bagaimanakah barang-barang itu dihasilkan 3. Untuk siapakah barang-barang yang dihasilkan itu nantinya Setiap sistem ekonomi akan memberikan jawaban terhadap ketiga masalah tersebut meskipun cara yang ditempuhnya tidak mesti sama. Sistem ekonomi Islam memecahkan ketiga masalah tersebut dengan didasarkan pada tindakan yang dikehendaki oleh nilai-nilai keadilan. Al-Quran dan As Sunnah adalah rujukan dan sumber utama dari nilai-nilai keadilan. Disinilah peran para ekonom muslim Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Ekonomi Edisi Keduabelas Jilid I, terj. Jaka Wasana (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989), 29-30. 1

91

Keadilan

dituntut untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan dalam upaya memecahkan ketiga masalah utama perekonomian. Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam dapat tergambar dalam sebuah komunitas atau kelompok yang menerapkan dasar-dasar dan aturan-aturan Islam sehingga mendatangkan manfaat kemasyarakatan secara maksimal. Oleh karenanya keadilan ini akan bisa ditegakkan dengan menghilangkan semua bentuk kedhaliman secara menyeluruh dalam segala aspeknya dan sekaligus menegakkan fungsi hukuman atas sebab-sebab yang ditimbulkannya. Masyarakat yang berada pada radius keadilan ini adalah masyarakat yang memberlakukan unsur-unsur sebagai berikut:2 1. Kemerdekaan berpolitik secara demokratis 2. Kemerdekaan manusia secara individual 3. Persamaan hak 4. Ada kesempatan yang sama dan seimbang 5. Jaminan bagi masyarakat untuk melaksanakan hakhaknya sebagai ungkapan untuk berhikmat Kemerdekaan secara individual akan berjalan dengan kesempatan yang sama dan seimbang. Ajaran ini terekam dalam penghormatan Islam kepada kepemilikan secara pribadi dengan diiringi kebencian terhadap kebiasaan untuk mengumpulkan harta pada segelintir orang atau masyarakat. Islam memberikan perlindungan kepada kepemilikan pribadi dan menjaganya dari upaya pencurian, perampokan, dan segala tindakan kesewenangan terhadap harta pribadi. Disaat yang lain, Islam memberikan alternatif jalan keluarnya dengan pembagian warisan, zakat, infaq, dan sedekah. 2 Syekh Anwar Ahmad, Keadilan Sosial Versi Islam (Jakarta: Aristya Brahmatyasa, 1994), 3.

92

Keadilan menurut Ekonom Muslim

Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam adalah kebebasan yang bersyarat akhlak Islami. Kebebasan yang tidak terbatas akan berakibat pada ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi golongan kecil. Pengumpulan kekayaan yang berlimpah dapat mempertajam pertentangan antara yang kuat dan kaya dengan yang miskin dan lemah, sehingga akibat selanjutnya akan dapat menghancurkan tatanan sosialnya. Oleh karenanya keadilan harus ditegakkan dalam semua tahap kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, dan distribusi.3 Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam adalah tindakan efisiensi dan pencegahan terhadap pemborosan. Tindakan-tindakan ini sesungguhnya adalah bentuk-bentuk penghindaran terhadap perbuatan dzalim dan penindasan. Pembiaran terhadap tindakan ini adalah perbuatan melampaui batas dan berpotensi merampas hak orang lain. Oleh karenanya keadilan dalam aspek distribusi adalah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijakan harga yang hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya. Pada akhirnya keadilan menuntut kepada masyarakat ekonomi untuk memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran menurut syariah Islamiyah.4 Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam adalah keadilan Ilahi, yakni keadilan yang tidak terpisah dari moralitas dan pada pelaksanaannya didasarkan pada nilainilai yang diwahyukan Tuhan. Sikap dan penerimaan 3 Ahmad M. Saefuddin, Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam (Jakarta : Samudra, 1984), 23-24. 4 Ibid.

93

Keadilan

manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban. Oleh karenanya keadilan dalam ekonomi Islam bukanlah hasil rekonstruksi manusia sebagaimana ideologiideologi yang lain. Keadilan dalam ekonomi Islam adalah mata rantai dan turunan dari ajaran Tauhid dalam Islam. Perpaduan nilai tauhid dan keadilan adalah dasar dari teori dan praktik ekonomi Islam. Perpaduan nilai fundamental tersebut dapat diilustrasikan dalam sebuah kegiatan perbankan. Seseorang akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kemampuannya. Adil tidak diartikan sebagai seseorang akan memperoleh sesuatu yang sama persis dengan yang diperoleh orang lain dalam ukuran, jumlah, dan jenisnya. Adil adalah seseorang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, sehingga setiap orang berada pada posisi yang sama dan setara satu dengan yang lainnya. Pandangan keadilan tersebut menghendaki setiap orang untuk memberikan appresiasi atau penghormatan atas hak orang lain. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pergolakan dan tindakan-tindakan anarkhis. Terjadinya konflik dan kekerasan selama ini disebabkan banyak faktor yang berdialektika, sebab ketidakadilan sosial ekonomi hanya merupakan satu variabel saja. Munculnya kecemburuan ekonomi merupakan refleksi dari ketidakadilan ekonomi yang dialami oleh masyarakat dalam suatu negara atau antar negara-negara maju dengan negara-negara berkembang yang merupakan sisi lain dari ketidakadilan. 5 5 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pergulatan Melawan Kemiskinan & Penetrasi Ekonomi Global (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 50-51.

94


Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam adalah menjalankan kegiatan ekonomi dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dalam al-Quran dan as Sunnah. Hal-hal yang terlarang adalah riba (bunga berbunga), gharar (mengambil risiko yang berlebihan), dharar (membahayakan diri sendiri atau yang lain), maisir (judi), risywah (suap menyuap), bay’ al ma’dum (menjual apa yang tidak dimiliki), najsi (melakukan penawaran palsu), ikhtikar (penimbunan), dan dzulum (aniaya). DR. Schacht, mantan directur Bank Reich, dalam ceramahnya di Damaskus menyatakan: “Bila dihitung secara matematik, ternyata semua harta kekayaan di bumi ini sedang berpindah milik kepada segelintir para pelaku perbankan berbasis bunga (riba), yang sebagai pemberi pinjaman selalu saja beruntung dalam segala bentuk kegiatannya. Sedangkan mereka yang menerima pinjaman senantiasa dihadapkan kepada dua pilihan: untung atau rugi. Dengan demikian, secara matematis semua harta pada akhirnya berpindah milik kepada para pelaku riba yang terus menerus beruntung.”6

Ekonomi Islam telah dipandang oleh masyarakat dunia sebagai sistem ekonomi yang telah mengutamakan keadilan dan etika yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya pemaduan motif keuntungan yang menjadi harapan ekonomi konvensional dengan nilai-nilai ajaran Rasulullah Saw yang menjadi panduan umat Islam. Oleh karenanya keadilan dalam ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi konvensional yang tidak melanggar dalil-dalil pelarangan dalam al-Quran, as Sunnah, Ijma para sahabat Rasul, dan ulama-ulama sesudahnya.7 6 Muhammad Gunawan Yasni, Ekonomi Sufistik Adil dan Membahagiakan (Bandung : Mizan, 2007), 34 – 36. 7 Ibid.., 32-34.

95

Keadilan

M. Faruq an Nabahan berpendapat bahwa keadilan adalah keadaan masyarakat ideal yang harus dicapai agar terwujud kemakmuran dimana hak dan kewajiban masyarakat terjamin secara seimbang. Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk merealisasikannya sebab keadilan dalam masyarakat tidak akan tercipta tanpa peranannya dalam membela yang lemah. Pemerintah berkewajiban membela pihak yang didzalimi agar tidak terjadi pengabaian hak oleh pihak yang berlaku sewenang-wenang. Jika kita membuka berbagai literatur khazanah keIslaman, niscaya didalamnya, kita mendapatkan berbagai kaidah-kaidah pokok, serta hukum kelahiran, baik yang berkait dengan sistem perekonomian, perpolitikan, dan keyudikatifan. Semuanya mengarah ke suatu muara : keadilan. Bahkan berbagai hal dan aturan yang telah kami paparkan; mulai berbagai aturan yang musti dilaksanakan pemilik dalam menginvestasikan hartanya, dan bahkan hingga dalam sebagian kasus yang tragis- kemungkinan pencabutan hak milik, tak lain adalah, bahwa semua itu demi keadilan sosial. Keadilan tidak akan lahir, kecuali dengan kestabilan kondisi, dimana hak dan kewajiban masyarakat terjamin secara seimbang. Jika antara anggota masyarakat sudah saling khianat, maka bubarlah keadilan dan akan sirna.8

Pemerintah memiliki otoritas untuk mengembalikan masyarakat pada cara-cara berpraktek ekonomi yang benar. Praktek riba, penimbunan komoditas yang dibutuhkan masyarakat, dan menaikkan harga diluar kemanusiaan adalah bentuk-bentuk kejahatan yang diharamkan dalam bisnis Islam. Kejahatan-kejahatan inilah yang bersifat destruktif 8 M. Faruq An Nabahan, Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, terj. Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 68.

96


dan berpotensi menimbulkan konflik ketidakadilan. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban melarang dan memberantas praktek-praktek yang menyemarakkannya. Pemerintah juga berkewajiban mencari dan menelusuri sebab-sebabya serta berusaha memecahkan problem sosialnya dengan memberlakukan peraturan berinfaq dan bersedekah. Diantara wewenang dan tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan keadilan adalah:9 1. Bertanggungjawab terhadap segenap anggota masyarakat Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tidak boleh ada seorangpun yang memiliki hak menghalangi mereka dari mendapatkan haknya. Oleh karenanya Baitul Maal yang merupakan harta kolektif negara harus bertindak sebagai penyangga ekonomi rakyat. Lembaga inilah yang akan menjamin sesuai kebutuhan para fakir miskin, para jompo, anak-anak yatim, dan para penganggur yang tidak dapat pekerjaan. 2. Bertanggungjawab terhadap nafkah masyarakat yang tidak mampu Pemerintah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan penduduk dan keluarganya. Pemerintah juga dapat memberlakukan pembebasan terhadap kewajiban membayar pajak bagi masyarakat nonmuslim 3. Bertanggungjawab terhadap stimulasi ekonomi rakyat Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk berporduksi. Peningkatan kemampuan berkarya ini akan memberikan percepatan terhadap kesejahteraan masyarakat. 9

Ibid., 68-71.

97

Keadilan

B. Paradigma Ekonomi Syariah (Syariah Paradigm) Paradigma ini muncul seiring dengan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran syariah dalam perekonomian. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Tuhan. Meskipun belum semua meyakini akan keampuhannya dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya, dan berbagai masalah alam, namun paradigma ini memberikan pemahaman yang sempurna tentang alam semesta, yakni: langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia sebagai khalifah didalamnya. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kegiatan ekonomi Islam sebagai madzab ekonomi tersendiri memiliki pengertian yang berbeda dengan madzab ekonomi yang sebelumnya. Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian ekonomi Islam:10 1. Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh madzab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah umat manusia. 2. Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Quran dan as Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian 10

Ibid., 17.

98


yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya 3. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam Pengertian diatas memberikan perbedaan yang besar dengan madzab ekonomi sebelumnya. Adapun yang menjadi ciri-ciri dan nilai-nilai dasarnya adalah:11 1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari Sistem Islam secara keseluruhannya. Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual, dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya. Termasuk didalamnya adalah kehidupan berekonomi. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, perundangundangan, tatakrama, dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. 12 a. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh muslim, baik itu pekerjaan ekonomi ataupun bukan bisa berubah dari pekerjaan material biasa menjadi ibadah yang berpahala apabila orang muslim tadi dalam pekerjaannya bermaksud mencari keridhoan Allah Swt.

Ibid., 21 – 37. Mahmud Abu Saud, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, terj. Achmad Rais (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 15. 11 12

99

Keadilan

b. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat luhur Kedua madzab ekonomi menjadikan materialisme sebagai orientasinya. Sehingga mereka saling bertengkar untuk bersaing, memonopoli pasarpasar dan sumber-sumber bahan baku. Persaingan ini memunculkan perang dunia baik yang pertama maupun yang kedua, bahkan memicu untuk terjadinya perang dunia ketiga atau perang nuklir antara blok kapitalisme dan sosialisme. Madzab ekonomi Islam dalam setiap aspek kegiatan ekonominya selalu mengedepankan kerjasama dan bagi hasil sehingga yang terjadi adalah sifat luhur saling tolong-menolong. c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Penyelewengan kegiatan ekonomi oleh sebagian pelaku ekonomi dikarenakan lemahnya pengawasan yang hanya mengandalkan kontrol negara. Dalam lingkungan ekonomi Islam ditanamkan pengawasan hati nurani yang terbina atas keyakinan akan adanya Allah Swt dan perhitungan hari akhir. Seorang muslim akan merasa tidak mampu lepas dari pengawasan Allh Swt meskipun ia bisa lepas dari pengawasan kekuasaan manusia. Pengawasan dalam bentuk seperti inilah yang menjamin keselamatan tingkah laku masyarakat dan menghilangkan penyelewengan-penyelewengan kegiatan ekonomi.13 13 Abul A’la Al Maududi, Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam, terj. Adnam Syamni (Jakarta : Media Dakwah, 1985), 43.

100


2. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khilafah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajibannya ini dihadapan Allah Swt. Keuntungan material yang dicapai dalam kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah Swt. Dengan kata lain citacita ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia. Cita-cita ekonomi Islam merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi perintah Allah Swt. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagaimana yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi dan spiritual, unsur keduniaan dan keakhiratan, dan unsur individu dan masyarakat. Keseimbangan unsur-unsur ini akan berdampak pada keberhasilan dan kesuksesan seseorang dan masyarakat dalam mencapai cita-citanya. C. Pembangunan Yang Adil Berbasis Ekonomi Syariah Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh,

101

Keadilan

yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan maslahah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syariah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fakih. Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (mental attitudes). Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rohaninya. Kebutuhan rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia. Membangun bangsa dan umat manusia yang selalu memandang kemaslahatan dunia dan akhirat dalam pandangan ekonomi Islam diarahkan dalam lima bentuk perilaku. Perilaku yang membangun tersebut adalah:14 1. Perilaku yang diperintahkan (Wajib) Bangsa dan umat manusia ini harus melakukan kegiatan yang diperintahkan dalam kehidupannya, khususnya bidang perekonomian. Bila tidak dilakukan maka akan berdampak pada kehidupannya di akhirat berupa sanksi dan siksa. Sebaliknya bila dilakukan maka akan mendapatkan pahala kebaikan dan keridhoan dari Allah Swt. 14 Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi Komparasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 29-30.

102


2. Perilaku yang dianjurkan (Sunnah) Bangsa dan umat manusia didorong untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang perekonomian. Perilaku ini bisa jadi telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, para shahabat, dan pengikutnya ataupun dalam tahap deskripsi yang masih memerlukan penjabaran lebih luas dalam wujud konkritnya. 3. Perilaku yang tidak dianjurkan (Makruh) Bangsa dan umat manusia diarahkan untuk menahan diri dari kegiatan perekonomian (bisnis) yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan. Hal ini mengingat bahaya yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun sangat menguntungkan. 4. Perilaku yang dilarang (Haram) Bangsa dan umat manusia tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi (bisnis) yang dilarang oleh ajaran syariah. Hal ini diyakini tidak saja mendapatkan sanksi di dunia, tetapi juga akan ada pembalasan di akhirat. 5. Perilaku yang dibolehkan (Mubah) Bangsa dan umat manusia sepanjang tidak ada larangan, berkesempatan untuk bergerak, berinovasi, dan berimprovisasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka membangun peradaban yang terbaik dan menikmatinya. Perilaku bangsa dan umat manusia sebagaimana dijelaskan diatas menjadi landasan dan pedoman dalam mengelola kegiatan perekonomian dalam rangka menangani masalahmasalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Disamping memberikan pedoman

103

Keadilan

dalam berperilaku, ekonomi Islam juga memberikan prinsipprinsip dalam mengelola kegiatan pembangunan, termasuk diantaranya adalah kepemilikan (property), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan ditengah-tengah masyarakat.15 Secara umum prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan tersebut adalah:16 1. Kepemilikan Ekonomi Islam mengatur kepemilikan menjadi 3 bagian, yakni: a. Kepemilikan individual Ekonomi Islam menghormati dan menghargai kepemilikan pribadi atau individual. Oleh karenanya semua merasa aman, tenteram, dan sejahtera dengan kepemilikannya. Namun demikian dalam pemanfaatannya melekat pula kewajibannya, yakni tidak boleh merugikan diri dan orang lain, tidak pamer, tidak mendatangkan dampak buruk, dan mengeluarkan zakatnya bila harta yang dimilikinya sudah mencapai nisab. Bahkan harta pribadi inipun dapat memiliki fungsi sosial bila sewaktu-waktu digunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan maslahah yang lebih luas. b. Kepemilikan untuk umum Sungguhpun ekonomi Islam mengakui kepemilikan umum, namun untuk beberapa hal menjadi kepemilikan bersama atau umum. Hal-hal tersebut dalam pengelolaannya akan lebih kondusif jika dilakukan oleh Negara dan hasilnya dipergunakan 15 Taqyudin An Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 61. 16 Aedy, Teori, 31-37.

104


untuk kesejahteraan rakyat. Ekonomi Islam mengarahkan tiga hal yang harus dikelola secara bersama oleh Negara, yakni: sumber daya air, sumber daya rumput atau pohon, dan sumber daya api (bahan bakar). c. Kepemilikan Negara Untuk keperluan keamanan dan ketertiban, Negara memiliki hak untuk memperoleh sumber pendapatan. Negara dengan semua kepemilikannya tersebut berkewajiban menyejahterahkan rakyatnya, oleh karenanya tidak boleh ada yang menganggur, miskin, dan terlantar. 2. Menghidupkan tanah mati (Lahan terlantar) Ekonomi Islam mewajibkan kepada pemilik tanah yang ditelantarkan untuk menghidupkan agar produktif dan menghasilkan. Negara dapat mengambil alih untuk memanfaatkannya, bila pemilik tidak dapat mengelolanya dalam jangka panjang. Penguasaan faktor produksi tanah adalah sesuatu yang sangat penting bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki tanah atau memiliki tetapi dengan luasan yang tidak akan pernah memperbaiki penghasilannya, membantu kemiskinannya, dan memperbaiki taraf kehidupannya. 3. Pengelolaan sumber daya liar Ekonomi Islam memandang bahwa sumber daya liar adalah sumber pendapatan masyarakat. Sumber daya liar di lautan (ikan) dan sumber daya liar didaratan (berburu) menjadi sumber pendapatan yang layak untuk kesejahteraan masyarakat. Namun masyarakat berkewajiban untuk menjaga kelestariannya sehingga dapat dikelola dalam jangka waktu yang sangat panjang. 105

Keadilan

Pengecualian untuk hal ini adalah yang dibudidayakan, sehingga produksi dan pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan permintaan pasar. 4. Kepedulian terhadap alam dan lingkungan Ekonomi Islam sejak awal mengarahkan bahwa pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik secara fisik maupun spiritual hendaklah disesuaikan pengaturannya dengan syariah. Alam semesta dan segala isinya diyakini sebagai ciptaan Tuhan, oleh karenanya syariah yang diperuntukkan bagi umat manusia itu serasi dan selaras dengan penciptaanNya. Dengan demikian kesadaran akan muncul bahwa alam dan lingkungan adalah ciptaanNya yang digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. 5. Pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki Fasilitas atau kekayaan lainnya yang dimiliki oleh umat manusia dengan berusaha dan bekerja keras dari keringat sendiri tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk kepentingan hawa nafsunya, tetapi harus sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh syariah. Disamping itu seluruh harta kekayaan yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan pada Tuhan, darimana diperoleh dan kemana dibelanjakan. 6. Menghemat sumber daya Ekonomi Islam menghendaki umatnya untuk tidak kikir dan tidak boros. Posisi tidak kikir dan tidak boros adalah hemat sehinga membawa pada optimalisasi bagi konsumen. Perilaku hemat ini tidak saja pada bidang produksi, tetapi juga pada konsumsi. Jika hemat itu pada produksi maka akan dicapai efisiensi, sebaliknya bila hemat itu ada pada konsumsi, maka akan tercapai kepuasan optimal. 106


7. Menghindari sistem ribawi Ekonomi Islam memandang tidak ada satupun yang akan tahu berapa penghasilan yang akan diterima esok. Oleh karenanya ekonomi Islam menghendaki tidak menggunakan sistem ribawi dan mendorong sistem bagi hasil dalam menjalankan kegiatan usaha. Pembangunan berbasis ekonomi Islam adalah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan Islami (Islamic Welfare). Dalam pandangan ekonomi Islam kesejahteraan tersebut merupakan fungsi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Oleh karenanya pembangunan harus selalu mengedepankan akan kecerdasan ini. Kedua fungsi kecerdasan tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:17 1. Material atau kebendaan yang dimiliki diperoleh secara halal dan baik 2. Tujuan mencari atau mengumpul materi (harta) adalah untuk ibadah sehingga yang dituju pada hakekatnya adalah untuk kebahagiaan akhirat. 3. Kualitas kebendaan atau material lebih penting dari kuantitasnya. Dengan kata lain, disamping cara memperolehnya halal, dzatnya halal, juga cara mengeluarkannya sesuai dengan tuntunan syariah. Makin banyak yang dikeluarkan untuk ibadah, makin menguntungkan pemiliknya dunia akhirat. 4. Alokasi kebendaan atau material yang berhasil dikumpulkan sesuai tuntutan syariah adalah bagian dari kecerdasan material yang terhubung dengan kecerdasan spiritual. 17

Ibid., 113.

107

Keadilan

Kedua fungsi kecerdasan tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan yang Islami. Oleh karenanya pembangunan yang dilaksanakan tidak akan menafikan material atau kebendaan sepanjang hal tersebut halal dan digunakan sesuai dengan petunjuk Syariah Islam. Semua pertimbangan ini membentuk suatu jalur pertumbuhan yang secara kualitatif berbeda dengan jalurjalur pertumbuhan semua sistem ekonomi lainnya, dalam arti konsumsi, produksi, dan distribusinya. Oleh karena itu, konsep hakiki pembangunan dalam suatu perekonomian Islami akan berubah dalam arti bahwa konsep ini akan lebih lengkap, meliputi aspek-aspek moral, ruhaniah, dan material kehidupan manusia. 18

Kesejahteraan sebagaimana yang diinginkan oleh ekonomi Islam tersebut bukanlah diperuntukkan hanya untuk suatu waktu tertentu saja melainkan sepanjang zaman. Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dalam pemahaman ini sangatlah diperlukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang ideal dapat tercapai bila pertumbuhan ekonomi tinggi dan disertai distribusi pendapatan yang merata. Dengan kata lain kebijakan pertumbuhan harus ditujukan untuk menyeimbangkan kesejahteraan masa kini dengan masa yang akan datang. Kualitas keseimbangan antar generasi jangka panjang menjadi prinsip panduan suatu perekonomian Islami. 19 Ekonomi Islam membangun bangsa dan umat manusia menjadi sejahtera dan hidup bahagia yang sesungguhnya 18 Syed Nawab Haider Naqvi, Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islami, terj. Husin Anis dan Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1993), 135. 19 Ibid., 136.

108


dengan melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan fisik dan spiritual secara seimbang. Implementasi dari target utama pembangunan tersebut dilakukan melalui kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan fitrah manusia. Diantara implementasinya adalah menciptakan ekonomi riil yang stabil dengan melarang sistem keuangan ribawi, menghidupkan pemerataan ekonomi yang proporsional melalui pengaturan kepemilikan, zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf, dan membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa.

109

BAB VI KEADILAN MENURUT ILMUWAN LAINNYA

A. Keadilan Dalam Perspektif Hukum Hukum pada umumnya mempunyai tiga tujuan pokok, yakni: keadilan (justice), kepastian (certainty), dan kebergunaan atau kemanfaatan (utility).1 Keadilan memiliki arti yang sepadan dengan keseimbangan (balance, mizan), kepatutan (equity), dan kewajaran (proportionality). Kepastian memiliki arti yang berkait dengan ketertiban (order), keteraturan, keamanan, dan ketentraman. Sedangkan kebergunaan atau kemanfaatan memiliki arti tentang harapan bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian hidup bersama. Hukum yang tertinggi dalam tingkatannya dalam suatu negara adalah konstitusi. Konstitusi yang dibuat di Negara Indonesia juga mempunyai tujuan tertinggi tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri negara (the founding fathers) atau perumus undang-undang (the framers of the constitution). Pengertian keadilan dalam pembahasan hukum memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Setidaknya keadilan menurut sifatnya memiliki dua arti pokok, yakni formal dan materil.2 Keadilan formal menuntut pemberlakuan hukum 1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 9. 2 E. Fernando M. Manulang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), 96.

111

Keadilan

secara umum, sedangkan keadilan materil menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Dalam perkembangannya, pemikiran keadilan menjadi semakin luas dengan pendekatan yang berbeda-beda yang melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Oleh karenanya, keadilan memiliki pengertian yang tidak tunggal. Setiap kegiatan masyarakat hampir semuanya akan melibatkan kegiatan ekonomi didalamnya. Oleh karenanya kegiatan ekonomi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat simultan, komprehensif, terus-menerus, dan kolektif yang melibatkan banyak subyek hukum sebagai pelakupelakunya. Subyek hukum yang terlibat meliputi semua strata dalam masyarakat dan dalam semua bidang, baik kegiatan produksi maupun kegiatan ditribusi sehingga dapat dipahami bahwa hukum mempunyai peran sangat penting dalam hal hubungan hukum para pihak maupun mengenai legalitas kegiatannya sendiri. Pada akhirnya kegiatan ekonomi juga akan melibatkan berbagai institusi, baik institusi birokrasi maupun institusi kemasyarakatan, baik yang resmi maupun tidak.3 Berdasarkan uraian diatas, hukum ekonomi memiliki arti sebagai rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perorangan yang menjalankan perusahaan. Dari pengertian tersebut dapat diurai pada beberapa unsur, yakni:4 3 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia (Malang: Bayumedia, 2007),119 – 120. 4 Ibid., 5-16.

112

Keadilan menurut Ilmuwan Lainnya

1. Perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan (dari undang-undang sampai peraturan pelaksanaannya) yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya. 2. Kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiatan produksi dan distribusi. Kegiatan produksi dan kegiatan distribusi pada dasarnya berada pada dua ranah bidang hukum utama, yaitu ranah hukum privat dan ranah hukum publik. Pada dasarnya kegiatan ekonomi adalah kegiatan menjalankan perusahaan terutama dalam hal produksi dan distribusi. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:5 1. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dalam pengertian yang tidak terputus-putus 2. Kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dalam pengertian sah/legal 3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekonomi tersebut menuntut hukum ekonomi agar dapat memberikan perangkat hukum (undang-undang atau peraturan lain) yang mengatur setiap kegiatan menjalankan perusahaan. Oleh karena kegiatan menjalankan perusahaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sangat kompleks dan tidak terputus-putus maka hukum ekonomi seharusnya mampu untuk selalu menyediakan berbagai perangkat 5

Ibid., 15.

113

Keadilan

peraturannya. Adanya peraturan dalam berbagai perjanjian dan hubungan hukum ini akan menjamin kegiatan berusaha dalam masyarakat sehingga dapat berkembang dan bertambah, baik pada ragam, volume, maupun variasinya. Kajian hukum ekonomi akan memulai pembahasannya pada seperangkat aturan yang mempunyai kaitan dan hubungan erat dengan kegiatan ekonomi secara keseluruhannya. Ilmu hukum dan ilmu ekonomi akan saling terikat dan menemukan perpaduan akan tujuan dan sasaran yang sama dalam kajian hukum ekonomi. Ilmu hukum akan mengarahkan kajian pada tercapainya harkat dan martabat kemanusiaan, sedangkan ilmu ekonomi akan mengarahkan kajiannya pada tercapainya kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Pada akhirnya kedua ilmu ini akan mengarahkan kajian hukum ekonomi pada pengaturan dan pemberian solusi keseimbangan kepentingan para pihak dalam masyarakat untuk mencapai tujuan ekonomi. Keseimbangan kepentingan berbagai pihak dalam mencapai tujuan ekonomi telah menjadi batasan atau ruang lingkup kajian hukum ekonomi. Pemahaman ini akan memberikan arahanarahan dalam kajian hukum ekonomi sebagai berikut:6 1. Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang terdiri atas berbagai peraturan lintas bidang yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan pelakupelakunya. Keluasan hukum ekonomi akan menjadi sama dengan luasnya kegiatan ekonomi itu sendiri. Secara nyata hukum ekonomi itu meliputi: a. Bidang hukum perdata yang mencakup hukum perjanjian, hukum benda, hukum jaminan, hukum dagang, dan sebagainya. 6

Ibid., 79-81.

114


b. Bidang hukum administrasi negara yang berkaitan dengan perizinan dan pemberian konsesi. c. Bidang hukum pidana pada hal-hal pelanggaran dan pengaturan tentang pidana ekonomi dan seterusnya. 2. Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum para pihak karena perjanjian sekaligus sebagai rangkaian perangkat peraturan yang sifatnya mengatur dan memaksa, yakni perangkat hukum publik. 3. Hukum ekonomi mempunyai sifat ganda, yakni bersifat mengatur dan memaksa, karena hukum ekonomi menempati dua ranah sekaligus, yakni ranah perdata dan publik. Pada ranah perdata, hukum ekonomi memosisikan diri sebagai perangkat peraturan yang mengatur, memberi pilihan hukum, memberi kesempatan pada para pihak sendiri, dan seterusnya. Pada ranah publik, hukum ekonomi menempatkan diri sebagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pelaksana, dan peraturan dibawahnya sampai peraturan daerah yang relevan. Kedua ranah hukum tersebut secara bersinergi dan saling mengisi dalam rangka pencapaian tujuan hukum yang hakiki, yakni kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan, tanpa pelanggaran hak yang satu terhadap yang lain. Kebijakan umum tentang kegiatan ekonomi adalah contoh dalam ranah publik, misalnya: 1. Undang-Undang dan peraturan pelaksana tentang perbankan dan lembaga keuangan. 2. Undang-Undang tentang bidang investasi, persyaratan, dan perizinannya. 3. Undang-Undang dan peraturan pelaksana di bidang hak milik intelektual pada umumnya. 115

Keadilan

4. Undang-Undang tentang perpajakan, fasilitas pajak, bea cukai, dan sebagainya. B. Keadilan dalam Perspektif Psikolog Kajian keadilan dalam banyak hal tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ekonomi. Hal ini terjadi karena tolok ukur yang paling mudah dipahami adalah ekonomi, misalnya pada bentuk keadilan distributif. Pada kegiatan distribusi, keadilan memiliki karakteristiknya yang jelas, yakni: adanya standar relatif, pelibatan orang lain, dan adanya penilaian. Kajian psikologi pada awalnya banyak dipengaruhi oleh reaksi individu yang berkaitan dengan prinsip (sistem distribusi) yang diterapkan.7 Keadilan akan membawa dampak positif secara psikologis, sebaliknya ketidakadilan akan menimbulkan reaksi psikologis negatif (rasa senang, rasa bersalah, dan marah). Jika ada pihak yang tidak mendapatkan haknya, maka biasanya ada pihak yang diuntungkan. Mereka ini dapat mengalami masalah psikologis. Namun demikian reaksi psikologis akibat dari ketidakadilan tersebut tidak selamanya muncul dalam bentuk perilaku negatif atau destruktif. Secara umum, keadilan menggambarkan situasi sosial dimana norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. Nilai dasar keadilan adalah martabat manusia sehingga prinsip dasar keadilan adalah penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya. Pada akhirnya pemahaman makna keadilan yang hanya menekankan pada distribusi yang adil dirasakan tidak lengkap. Selanjutnya, kajian psikologi Faturochman, Keadilan Perspektif Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 13. 7

116


tentang keadilan juga diarahkan untuk keadilan prosedural dan keadilan interaksional. 1. Keadilan Prosedural Keadilan prosedural adalah bentuk prosedur dan proses sosial yang spesifik sesuai substansinya. Apabila ada komponen dan aturan yang ada pada prosedur dipenuhi maka suatu prosedur dapat dikatakan adil. Aturan dalam keadilan prosedur memiliki pengertian sebagai berikut:8 a. Konsistensi Prosedur yang adil harus konsisten baik dari orang satu kepada orang lain maupun dari waktu ke waktu. Setiap orang memiliki hak dan diperlakukan sama dalam satu prosedur yang sama. b. Minimalisasi Bias Ada dua sumber bias yang sering muncul, yaitu kepentingan individu dan doktrin yang memihak. Oleh karenanya, dalam upaya minimalisasi bias ini, baik kepentingan individu maupun pemihakan harus dihindarkan. c. Informasi yang akurat Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan agar penilaian keadilan akurat harus mendasarkan pada fakta. Kalau opini sebagai dasar, hal itu harus disampaikan oleh orang yang benar-benar menguasai persoalan, dan informasi yang disampaikan lengkap. d. Dapat Diperbaiki Upaya untuk memperbaiki kesalahan merupakan salah satu tujuan penting perlu ditegakkannya keadilan. Oleh karena itu, prosedur yang adil juga mengandung aturan 8

Ibid., 23-24.

117

Keadilan

yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang ada ataupun kesalahan yang mungkin akan muncul. e. Representatif Prosedur dikatakan adil bila sejak awal ada upaya untuk melibatkan semua pihak yang bersangkutan. Meskipun keterlibatan yang dimaksudkan dapat disesuaikan dengan sub-sub kelompok yang ada, secara prinsip harus ada penyertaan dari berbagai pihak, sehingga akses untuk melakukan kontrol juga terbuka. Dalam perkembangan selanjutnya, aspek representatif ini menjadi bagian penting dari model penilaian keadilan prosedural. f. Etis Prosedur yang adil harus berdasarkan pada standar etika dan moral. Dengan demikian, meskipun berbagai hal diatas terpenuhi, bila substansinya tidak memenuhi standar etika dan moral, tidak bisa dikatakan adil. 2. Keadilan Distributif Keadilan distributif adalah keadilan yang berkaitan dengan distribusi fungsi-fungsi atau peran diantara anggota masyarakat. Keadilan distributif adalah berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang baik dalam bentuk pemberian, pembagian, penyaluran, penempatan, dan pertukaran yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan ini terdiri dari aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Obyek yang didistribusikan meliputi sumber daya, keuntungan, ongkos, biaya, dan risiko. Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman termasuk bagian dari keadilan distributive karena bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun sebagian yang lain menggolongkannya sebagai keadilan korektif (corrective Justice).

118


Keadilan atau ketidakadilan distributif dapat dilihat pada tiga tingkatan, yakni nilai-nilai, peraturan, dan implementasi peraturan. Nilai-nilai keadilan distributif sangat bervariasi tergantung dari tujuan dan kesesuaian dengan kondisi tertentu. Berikut ini adalah nilai-nilai yang teridentifikasi dalam keadilan distributif:9 a. Distribusi secara proporsional Prinsip proporsional dalam distribusi ini adalah sangat ideal dan sekaligus tidak mudah untuk dilaksanakan. Salah satu syarat terpenuhinya adalah sumbangan yang diberikan harus terukur. Oleh karenanya pemberlakuan prinsip ini hanya dapat diterapkan secara terbatas, yakni ketika tolok ukur untuk masukan dan keluaran sudah jelas dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Seseorang yang melakukan perbandingan akan menilai tidak adil bila yang diterimanya lebih besar atau lebih kecil. Namun, bila yang dilihatnya adalah proporsi yang diterimanya lebih besar, ada kemungkinan hal itu lebih ditoleransi atau tidak dikatakan tidak adil dibandingkan dengan bila proporsi yang diterimanya lebih rendah daripada yang semestinya. b. Distribusi merata Prinsip merata dalam distribusi ini tidak mempertimbangkan sumbangsih yang berbeda terhadap potensi dan produktivitas kerja. Dalam prinsip ini, setiap orang yang terlibat akan menerima pembagian yang sama dengan orang lain. Variasi penerimaan antara satu orang dengan yang lainnya sangat kecil atau bahkan tidak ada. 9

Ibid., 35-46.

119

Keadilan

c. Distribusi berdasarkan kebutuhan Prinsip kebutuhan dalam distribusi ini menjadi dasar dalam menentukan keputusan. Interpretasi dari distribusi ini adalah bahwa seseorang akan mendapat bagian sesuai kebutuhannya. Dalam hubungan kerja, semakin banyak kebutuhan kerja maka makin besar upah yang diterima. Di Indonesia, penerapan distribusi ini ada pada ketentuan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum (KFM). Orang yang terpenuhi kebutuhan fisiknya dalam standar minimum hanya mampu untuk bertahan tetapi tidak bisa berkembang. Oleh karenanya kebutuhan sebagai dasar distribusi dinilai kurang memotivasi orang untuk lebih produktif. d. Distribusi berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar Salah satu bentuk relasi sosial adalah pertukaran yang berdasarkan prinsip timbal balik. Proses pertukaran merupakan bagian dari mekanisme pasar yang berbentuk permintaan dan penawaran. Konsep permintaan dalam mekanisme ini sejalan dengan dengan prinsip kebutuhan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan meskipun tidak selamanya demikian, sebaliknya penawaran yang berlebihan tanpa melihat permintaannya maka menimbulkan ketidakadilan juga. Untuk menjaga agar mekanisme ini tetap adil dan agar tidak menjadi sistem kapitalisme, yakni yang kuat dapat mengalahkan yang lemah, maka nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi. e. Distribusi yang mengutamakan dan menguntungkan orang lain Prinsip mengutamakan dan menguntungkan orang lain dalam keadilan ini merupakan bagian dari konsep 120


karitatif. Prinsip ini memandang bahwa tidak semua orang memiliki potensi, dapat berusaha, dan memperoleh hasil dari usahanya, diantaranya adalah orang cacat, orang sakit, anak-anak, lanjut usia, yatim piatu, miskin dan sebagainya. Mereka ini perlu mendapatkan bantuan. Bahkan beberapa negara, keadilan distribusi ini menjadi ideologinya. f. Kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi Prinsip kepentingan bersama merupakan hakekat dari keadilan sosial. Keadilan tidak mungkin diterapkan tanpa melihat konteks sosialnya karena merupakan salah satu pilar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial. Prinsip dalam distribusi ini diarahkan dalam rangka menjaga kebersamaan dalam masyarakat sekaligus diarahkan untuk menjaga moralitas individuindividunya. Prinsip ini sejalan dengan konsep karitas, namun tidak hanya ditujukan pada kelompok tertentu tetapi untuk semua anggota masyarakat atau komunitas. 3. Keadilan Interaksional Argumen penting yang dibangun dalam keadilan interaksional adalah anggapan bahwa ketika orang berhubungan dengan pemegang kekuasaan maka muncullah rasa hormat dan menghargai sebagai cermin dari sensitivitas sosial kepada penguasa. Namun akan dipandang tidak adil bila hanya memperhatikan hubungan vertikal saja tanpa melihat hubungan horisontalnya. Oleh karenanya kedua prinsip dalam relasi sosial ini perlu mendapatkan perhatian yang sama. Namun secara kontekstual, salah satu akan lebih menonjol dibanding dengan lainnya. Dimensi lain yang lebih

121

Keadilan

substantial dari keadilan interaksional ini ada tiga aspek penting, yakni:10 1. Penghargaan Penghargaan kepada seseorang dapat berupa perlakuan dalam bentuk kata-kata, sikap, ataupun tindakan yang bijak dan sopan. Semakin baik kualitas perlakuan dari kelompok atau penguasa terhadap anggotanya, maka interaksinya dinilai semakin adil. Sebaliknya, memaki, membentak, menyepelekan, mengabaikan, menghina, mengancam, dan membohongi adalah bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang bertolak belakang dengan penghargaan. 2. Netralitas Konsep netralitas muncul ketika terdapat perselisihan dua pihak yang kemudian menghadirkan pihak ketiga. Netralitas dapat tercapai bila pengambilan keputusan didasarkan pada fakta bukan opini, obyektif, dan validitasnya tinggi. Prinsip netralitas mengandung makna bahwa dalam melakukan relasi sosial tidak ada perlakuan dari satu pihak yang berbeda-beda terhadap pihak lain. Pemihakan masih dibenarkan bila menunjuk pada norma atau aturan yang sudah disepakati. 3. Kepercayaan Kepercayaan merupakan keyakinan, harapan, atas perasaan yang berakar pada kepribadian yang berkembang dari awal masa pertumbuhan individu yang bersangkutan. Kepercayaan juga didefinisikan sebagai harapan pihak lain dalam melakukan hubungan sosial, yang didalamnya tercakup risiko yang berasosiasi dengan 10

Ibid., 48-53.

122


harapan itu. Kepercayaan juga berarti suatu pertaruhan terhadap hasil dimasa depan dengan menyerahkannya pada orang lain. Apabila seseorang mempercayai orang lain, maka bila hal itu tidak tercapai, ia akan menerima konsekuensi negatif seperti merasa dikhianati, kecewa, dan marah. C. Keadilan dalam Perspektif Sosiologi Ideologi pembangunan (developmentalisme) dengan teori modernisasinya merupakan bagian dari strategi Barat dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan. Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat merupakan pesaing utama Timur yang dipelopori oleh Uni Soviet pasca perang dunia yang kedua. Disisi lain teori modernisasi memiliki misi politis berupa upaya untuk mengeliminasi penyebarluasan komunisme dengan mengintervensi nilai-nilai kapitalisme sebagai solusi terhadap kemiskinan.11 Salah satu resep dalam teori modernisasi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ini dipercaya mampu mengatasi masalah kemiskinan karena didalamnya terdapat mekanisme yang disebut sebagai trickle down effect (efek tetesan kebawah). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga hal ini akan memberikan keuntungan bagi lapisan masyarakat miskin yang berkontribusi sebagai penyedia barang dan jasa. Indikator utama pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan nasional (GNP) per kapita riil. 11

Sindung Haryanto, Sosiologi Ekonomi (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011),

181.

123

Keadilan

Dalam perkembangannya, pembangunan yang dilaksanakan di negara-negara berkembang menjadikan ketergantungan kepada Negara Barat. Dalam bidang teknologi, pembangunan industri dinegara-negara berkembang sangat tergantung pada investasi dan tenaga-tenaga ahli Barat. Dalam bidang pendidikan, Barat mengintroduksi pendidikan meritocratic, yaitu nilai-nilai universalisme, individualisme, dan kompetisi. Dalam bidang sosio budaya, media massa mendeseminasikan nilai-nilai individualisme dan gaya hidup yang mendorong hedonisme dan konsumsi secara berlebihan. Dengan kata lain, intervensi Barat terhadap negara-negara sedang berkembang dilakukan melalui segala lini. Strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan mulai banyak mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Disamping memang tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, disisi yang lain diketemukan ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, pengangguran, pelanggaran hak-hak asasi manusia, terabaikannya kelestarian lingkungan hidup dan persoalan sosial politik lainnya. Permasalahan-permasalahan ini pada akhirnya berujung pada kesengsaraan masyarakat yang dianggap sebagai fenomena ketidakadilan. Mekanisme trickle down effect sebagaimana yang diharapkan tidak terjadi, sehingga terjadi jurang antara kelompok kaya dan miskin. Sehingga ada pemeo yang mengatakan bahwa yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Secara keseluruhan, paradigma pembangunan yang dijalankan berakibat pada perubahan konfigurasi struktur masyarakat secara drastis terutama pada dimensi vertikalnya. Para pemimpin dan tokoh-tokoh pribumi menjadi elit politik, sementara mayoritas masyarakat golongan inlander tetap menjadi kelompok marginal dalam berbagai aspeknya (ekonomi, 124


politik, sosial, dan budaya). Kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif pada akhirnya menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat yang memicu berbagai peristiwa kerusuhan sosial bernuansa SARA, terutama pada menjelang masa berakhirnya Orde Baru hingga sekarang ini. Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi tidak saja antar golongan dalam masyarakat, tetapi juga antar daerah. Banyak daerah-daerah yang potensi alamnya melimpah, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, atau Papua, tidak mengalami perkembangan yang berarti. Sementara Kota Jakarta dan beberapa kota besar di Jawa mengalami kemajuan pesat yang luar biasa. Kenyataan seperti ini secara akumulatif menjadikan kekecewaan di sebagian besar masyarakat yang pada akhirnya memicu tindakan kekerasan yang bersifat masif. Konflik-konflik ketidakadilan seperti ini perlu mendapatkan penangan secara serius jika memang tidak menginginkan disintegrasi. Keseriusan penanganan kemiskinan tidak saja dengan aturan-aturan, tetapi juga disertai dengan implementasinya yang baik, komitmen yang tinggi dari para pemimpin baik pusat maupun daerah, dan alokasi anggaran yang tinggi untuk melaksanakan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang pro kemiskinan ini akan tergambar dalam perencanaan pembangunan yang termasuk dalam kebijakan publik. Terdapat tiga rasionalitas yang saling berinterrelasi dalam penentuan kebijakan publik, yakni:12 1. Tehnological rationality Prinsip rasionalitas ini bersandar pada ilmu modern yang mengedepankan logika efisiensi. 12

Ibid., 210.

125

Keadilan

2. Politican rationality Prinsip rasionalitas ini bersandar pada logika kepentingan yang selalu mengedepankan pemeliharaan institusi dan kebijakan. Pada realisasinya motif ini sering menjadi alasan yang menyelubungi motif mempertahankan kekuasaan dan mencari keuntungan. 3. Ethical rationality Prinsip rasionalitas ini lebih menekankan pada pencitraan, pemeliharaan, dan mempertahankan norma-norma. Prinsip tehnological rationality biasanya mengacu pada yang dianggap benar oleh perencana, sedangkan politican rationality dan ethical rationality lebih mengacu pada apa yang dianggap baik oleh masyarakat. Dilema muncul saat sesuatu yang dianggap benar itu belum tentu dianggap baik oleh masyarakat. Sebuah kebijakan anggaran dapat dianggap pro kemiskinan bila memenuhi dua aspek yang dapat diidentifikasi, yakni proses dan substansi. Dalam hal proses, maka dapat dilihat apakah melibatkan orang miskin atau tidak, transpransi dan akuntabilitasnya, dan sejauh mana informasi tersebut dapat diketahui. Dalam hal substansi, maka dapat dilihat dari sisi belanja dan sisi pendapatan. Dari sisi belanja dapat dilihat seberapa besar pengalokasian anggaran digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dari sisi pendapatan dapat dilihat kebijakan pajaknya dan retribusi yang dikenakan terhadap masyarakat pada umumnya. D. Keadilan dalam Perspektif Antropologi Manusia adalah obyek dari kajian antropologi. Manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya,

126


semisal binatang dan tumbuh-tumbuhan, karena memiliki kebudayaan. Kebudayaan inilah yang menyebabkan manusia berbeda dalam kehidupannya dari satu tempat ke tempat lainnya, dan dari waktu ke waktu lainnya. Kebudayaan sebagai sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Kebudayaan yang merupakan seperangkat sistem pengetahuan atau sistem gagasan yang berfungsi menjadi blue print bagi sikap dan perilaku manusia sebagai anggota atau warga dari kesatuan sosialnya, tumbuh, berkembang, dan berubah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia dapat di kelompokkan dalam tiga kategori, yakni biologis, sosial, dan psikologis. Meskipun demikian, ketiga kebutuhan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, manusia memerlukan makan dan minum, maka cara-cara dan apa yang bisa dimakannya terikat dengan gagasan tentang makan dan minum yang berlaku di masyarakatnya. Dengan kata lain, gagasan tentang apa yang boleh dan tidak untuk dikonsumsi itu bukanlah pilihan individu tetapi adalah pilihan masyarakat lingkungan individu itu menjadi anggotanya. Kebutuhan hidup manusia itu menyatu dengan nilainilai masyarakat pendukung kebudayaan itu. Lingkungan hidup yang berupa lingkungan alam, sosial, dan lingkungan buatan, menyatu kuat dalam keputusan-keputusan yang diambil manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pengertian yang lebih luas, kebutuhan hidup manusia dapat dilihat dari dimensi yang menyangkut kebutuhan manusia sebagai individual, sosial, dan moral. Ketiga dimensi tersebut saling kait mengait antara satu dengan lainnya. 127

Keadilan

Dalam perkembangannya, ekonomi yang mempelajari tentang tata cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya terbagi menjadi dua, yakni arti formal dan arti substansial. Arti formal adalah ekonomi seperti yang diterangkan para ahli ilmu ekonomi, yakni sebagai proses maksimasi. Arti substansi adalah ekonomi sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan ditengah lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Pada pengertian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi substantif memiliki arti yang berlaku secara universal. Sistem ekonomi pada masyarakat modern dan tradisional atau primitif memiliki karakteristik yang berbeda. Sistem ekonomi masyarakat modern hidup dengan sistem pasar. Gejala ekonomi tampil sebagai suatu institusi sosial yang berdiri sendiri, karena pasar memiliki potensi sistemik untuk mengatur kondisi dirinya sendiri. Sebaliknya sistem ekonomi masyarakat tradisional atau primitif hidup menyatu dengan institusi sosial lainnya, yakni sistem kekerabatan, sistem religi, dan sistem politik lokal. Dalam era globalisasi, sistem ekonomi pasar tidak lagi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Sistem ekonomi pasar dapat menembus seluruh masyarakat yang berada diwilayah antar negara sekalipun. Hubungan para pelaku pasar tidak saja antar pengusaha disuatu negara dengan negara lain, tetapi juga antar pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Sehingga pengaruh budaya yang terbawa dalam sistem ekonomi pasar tidak bisa dielakkan. Fenomena globalisasi termasuk didalamnya sistem ekonomi pasar tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Globalisasi ditandai oleh semakin terbukanya jalur komunikasi dan transportasi diantara masyarakat dunia, 128


sehingga tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktunya. Apa yang terjadi pada belahan bumi yang lain dapat disaksikan dan didengarkan pada waktu yang bersamaan, meski berada ditempat yang sangat jauh dari tempat berlangsungnya kejadian tersebut. Hal itu tentu saja memungkinkan terjadinya proses penyebaran budaya. Budaya asing yang masuk memiliki dua sisi pengaruh positif dan negatif.13 1. Pengaruh Positif Pengaruh budaya asing yang sifatnya positif, yaitu pengaruh yang memberikan kemajuan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai pengaruh positif budaya asing tersebut adalah: a. Alih teknologi asing terutama dari negara-negara Barat yang sangat berguna bagi industri. b. Dengan semakin banyaknya industri sebagai akibat dari adanya proses alih teknologi industri asing, lapangan pekerjaan bagi masyarakatpun menjadi semakin luas. c. Masuknya beberapa nilai positif dari negara asing, yaitu tentang arti pentingnya pendidikan dan nilai menghargai waktu. 2. Pengaruh Negatif Pengaruh budaya asing yang sifatnya negatif, yaitu pengaruh yang memberikan kemunduran atau penurunan kualitas hidup masyarakat. Berbagai pengaruh negatif budaya asing tersebut adalah: a. Masuknya budaya asing yang negatif Budaya asing yang masuk telah merasuk kedalam perilaku kehidupan masyarakat, khususnya kaum muda. 13 Idan Hermanto, Pintar Antropologi (Yogyakarta: Tunas Publishing, 2010), 110-113.

129

Keadilan

Nilai-nilai budaya asing tersebut dapat memudarkan jati diri dan warisan leluhur bangsa. Budaya asing yang merusak tersebut adalah: 1) Maraknya budaya permisif dan pragmatisme, membuat masyarakat khusunya kaum muda terjebak dalam hidup hedonis dan serba instan. Budaya instan juga dapat menimbulkan krisis kreativitas. 2) Adat istiadat dan tata krama warisan budaya leluhur, serta kesenian tradisional berada dalam kondisi krisis atau diambang kepunahan. Semua itu terjadi akibat globalisasi informasi melalui media tanpa batas, seperti tayangan televisi dan internet yang tidak lagi memperhatikan khazanah budaya leluhur bangsa. 3) Budaya egoisme dan individualisme yang menyebabkan semakin memudarnya semangat budaya gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. b. Menurunnya moral bangsa (demoralisasi) Nilai-nilai asing (Barat) yang semakin merasuk kedalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti nilai-nilai konsumerisme dan materialisme, akan menimbulkan merosotnya nilai moral masyarakat (demoralisasi). Demoralisasi dalam kehidupan masyarakat ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan (kriminalitas), maraknya aksi-aksi kekerasan yang menimpa kaum perempuan dan anak-anak, meningkatnya kejahatan seksual akibat semakin meluasnya tayangan pornografi. Masyarakat kini juga menggandrungi gaya hidup kebarat-baratan, seperti gaya hidup bebas, konsumtif, dan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan.

130


c. Kesenjangan sosial masyarakat Tidak dipungkiri lagi bahwa saat ini setiap negara tidak akan luput dari fenomena globalisasi yang ditandai semakin luas dan bebasnya sistem perdagangan. Dengan adanya sistem perdagangan bebas ini, sistem perekonomian menjadi semakin kompetitif. Mereka yang mampu mengambil alih teknologi canggih dianggap dapat menguasai perekonomian. Sebaliknya mereka yang tidak siap akan terpuruk. Akhirnya, hal ini akan mengakibatkan semakin tajamnya kesenjangan sosial masyarakat negara-negara berkembang (ketidakadilan). Selain itu, nilai budaya asing yang selalu menitikberatkan pada aspek pembanguan secara fisik, sering mengabaikan aspek sosial yang kemudian menimbulkan berbagai masalah sosial masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran. Sistem perdagangan bebas juga dapat mematikan industri lokal karena orientasi perekonomian berpusat pada ekonomi Barat dengan teknologi canggih. Berbagai pengaruh negatif tersebut jika tidak segera diatasi, maka dapat mengganggu keharmonisan dalam masyarakat akibat dari ketidakadilan yang akan memicu timbulnya konflik. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan keunggulan lokal karena kekuatan lokalitas dapat mengalahkan globalitas.

131

BAB VII KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

A. Keadilan Menurut Pancasila dan UUD 1945 Keadilan sebenarnya telah menjadi cita-cita bersama bangsa-bangsa di dunia. Termasuk di antaranya adalah bangsa Indonesia yang menjadikannya sebagai landasan dasar negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima dari Pancasila. Sila tentang keadilan ini juga merupakan bagian dari alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.1 Keadilan juga ditetapkan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (the founding fathers) atau perumus undang-undang (the framers of the constitution). Dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bernegara tersebut adalah: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan umum 1 Dampriyanto, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 4.

133

Keadilan

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua tujuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.2 Kesejahteraan umum tidak dapat tercapai tanpa mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu juga sebaliknya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan umum. Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama dan keempat juga merupakan satu kesatuan.3 Ketahanan, pertahanan, dan perlindungan hanya dapat dilakukan apabila bangsa Indonesia aktif dalam pergaulan antar bangsa. Sebaliknya pergaulan antar bangsa tidak akan berhasil apabila kondisi di dalam negeri tidak cukup kuat sebagai modal untuk berlindung, bertahan, dan berperan aktif. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, keadilan telah dijabarkan pelaksanaannya dalam Bab XIV pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bunyi pasal tersebut adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.4 Keadilan sosial atau kesejahteraan masyarakat telah menjadi tujuan negara Indonesia Merdeka. Oleh karenanya ciri dari tercapainya tujuan tersebut menurut Bung Karno dalam buku Lahirnya Pancasila adalah tidak adanya 2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 10. 3 Ibid. 4 Ibid., 31.

134

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

kemiskinan. 5 Untuk memastikannya para pendiri bangsa ini menegaskannya dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 6 Namun demikian pada pelaksanaannya masih banyak kemiskinan, pengangguran, anak-anak terlantar, dan orang-orang yang lemah ekonominya. Kekurangan-kekurangan ini menunjukkan bahwa masih banyak bagian dari bangsa dan negeri ini yang belum mendapatkan rasa keadilannya. B. Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam tatanan global, ketidakadilan juga terjadi pada ruang lingkup yang lebih besar lagi, yakni antar bangsa dan negara. Adanya fakta-fakta negara adi daya dan negara maju adalah bukti terdapat ketidakadilan yang dialami oleh negara-negara yang tidak berdaya dan tidak maju.7 Dampak yang terjadi bila tidak dapat diselesaikan dengan baik akan berakibat pada kekacauan dunia. Penindasan, penjajahan, dan peperangan adalah lanjutan dari peristiwa ketidakadilan yang timbul diantara negara-negara dunia tersebut. Standar keadilan yang digunakan dalam perkembangan ekonomi global sarat dengan bias-bias subyektif dan kepentingan suatu negara sehingga tidak representatif untuk memayungi hak semua Sunarso Hs. dan Joh. Mardimin, Konsep Ketidakadilan dan Kemiskinan dalam Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia (Yogyakarta : Kanisius, 1996), 17. 6 Dampriyanto, Undang-Undang, 32. 7 Pasar financial global telah menjadi hukum tertinggi abad ini, bisa dilihat pada A. Prasetyantoko, Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neo Liberal (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009). 5

135

Keadilan orang melainkan memberikan peluang kepada segelintir orang yang memiliki kecerdasan rasional dan kemampuan financial untuk mengeksploitasi yang lain. Sejalan dengan analisa ini dalam teori dependencial dijelaskan bahwa negara-negara di dunia ketiga dalam sistem kapitalisme internasional hanyalah menjadi satelit-satelit ekonomi di daerah pinggiran (pheriphery) yang sangat tergantung pada dan dieksploitasi oleh kekuatan kapitalis di daerah metropole (Rais, 1999, 12). Bahkan dalam struktur mikro dualisme kebijakan ekonomi sering ditemukan seperti adanya ekonomi konglomerat dan versus ekonomi rakyat di Indonesia.8

Sebagian permasalahan ketidakadilan yang dihadapi oleh individu, keluarga, masyarakat, dan negara adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Permasalahan ekonomi telah menjadi sumber ketidakadilan yang sering memicu konflik sosial berkepanjangan diantara mereka. Masalahmasalah pengangguran, kemiskinan, konsumsi, produksi, dan distribusi adalah pembahasan utama dalam ekonomi untuk selalu dicarikan pemecahannya.9 Kegagalan-kegagalan negara-negara adi daya dan maju dalam memecahkan permasalahan ekonominya semakin menambah deretan ketidakadilan yang berkembang di dunia. Perhatian terhadap keadilan tidak saja menjadi concern ekonomi Islam, tetapi juga menjadi perhatian berbagai ideologi besar lainnya di dunia (Capra, tt, Amitai, 1999 dan Frondizi, 2001). Ini menjadi indikasi bahwa keadilan dalam tataran konsepsional-filosofis, menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama, dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral. 10 8 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pergulatan Melawan Kemiskinan & Penetrasi Ekonomi Global (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 51. 9 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 6-12. 10 Muhammad, Lembaga, 47.

136

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dari gambaran ini jelas bahwa madzab ekonomi menjadi erat hubungannya dengan pengarahan-pengarahan politik negara, dan juga berkaitan erat dengan paham tentang ide keadilan dalam negara tersebut. Itulah sebabnya terjadi perbedaan madzab ekonomi antara satu negara dengan negara lain, menurut perbedaan paham negara-negara tersebut. 11

Kegagalan-kegagalan dalam upaya mengatasi ketidakadilan, baik di Indonesia maupun negara-negara di dunia tidak terlepas dari ideologi yang berpengaruh pada negaranegara adi daya. Terutama setelah perang dunia kedua, muncullah dua blok utama yang mengatur perekonomian dunia, yakni ideologi sosialisme dan kapitalisme. Karena kelemahan kedua ideologi mereka, kedua blok utama tersebut saling menarik dan meregang supaya negara-negara yang kurang maju berpihak kepada mereka. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya ketidakpercayaan terhadap ide atau gagasan yang ditawarkan oleh negara adi daya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan negara maupun hubungan antar negara. Maka muncullah upaya-upaya yang dilakukan baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk menyelamatkan negara dan bangsanya. Termasuk dalam upaya tersebut adalah negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim dan berpedoman pada agama dan syariahnya. Hamka dalam bukunya mengatakan bahwa ketidakadilan (penyakit-penyakit) yang menimpa masyarakat Islam Indonesia dalam segala bidangnya, sebenarnya adalah ujian 11 Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, terj. Imam Saefudin (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 14.

137

Keadilan

sejarah yang kelak memicu dan memunculkan usaha untuk mencari perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan sifat kemanusiaannya yang selalu mencari yang lebih sempurna. Agama Islam bukan untuk tanah Arab saja. Dari sana dimulai ajaran Islam, tetapi kesempurnaan isinya akan dicari bersama-sama oleh para manusia. Mungkin karena usaha mencari kebenaran, manusia akan bertemu dengan ajaran yang praktis itu.12 Beliau menjelaskan pula bahwa semua upaya perbaikan itu memudahkan dunia Islam untuk menyusun dirinya kembali. Bahkan sesudah tersusun kelak, dasar ideologinya itu akan dapat dibingkiskannya kepada dunia, ditawarkan untuk dicobanya, karena memang perbaikan ini untuk alam seluruhnya. Tetapi sebagaimana kebiasaan setiap ideologi mencapainya mesti dengan perjuangan juga. 13 Pada akhirnya ekonomi Islam tampil sebagai sebuah solusi yang dapat memecahkan berbagai permasalahan perekonomian yang dapat memicu ketidakadilan.14 Tampilnya lembaga-lembaga ekonomi umat Islam terutama pada sektor keuangan dan perbankan merupakan bukti keberadaannya. Lembaga-lembaga inilah yang mampu memberikan solusi secara nyata dalam menghadapi krisis ekonomi dan keuangan. Perjuangan panjang telah membuahkan keberhasilan dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk mengandalkan sistem dan ajarannya sebagai solusi atas ketidakberdayaan akibat ketidakadilan selama ini yang terjadi. Hamka, Keadilan Sosial Dalam Islam (Jakarta: Gema Insani, 2015), 1. Ibid., 196. 14 M. Faruq An Nabahan, Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, terj. Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 1. 12 13

138

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memunculkan sistem ekonomi Islam yang menawarkan potensi untuk mengatasi kesenjangan dan menciptakan keadilan dengan tetap mengedepankan karakter dan kepribadian bangsa. Potensi dan peluang yang dimiliki umat Islam di Indonesia dalam pandangan ekonomi Islam masih belum terserap secara utuh dan optimal dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan. Selanjutnya perlu kajian secara komprehensif terhadap tawaran konsep dan aplikasi ekonomi Islam bagi penyelesaian ketidakadilan perekonomian yang berakibat pada ketidakadilan sosial. Kajian-kajian dan penelitian-penelitian sangat diperlukan untuk mengembangkan dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan ini. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam akan dapat diaplikasikan, hal ini terjadi karena di yakini bahwa sistem ini sarat dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadaban, hikmat kebijaksanaan, moral, dan norma yang dianut masyarakat, sehingga dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kegiatan kajian dan penelitian ini diarahkan untuk mencoba menggali berbagai ide atau gagasan dan mencari titik temu tentang keadilan dalam ekonomi Islam agar dapat diterapkan secara komprehensif dalam pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan sistem ekonomi Islam dengan nilai keadilannya dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan berbagai masalah dalam aspek ekonomi yang menjadi sumber ketidakadilan sosial di Indonesia.

139

DAFTAR PUSTAKA

Adnan. Islam Sosialis Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Syafruddin Prawiranegara. Yogyakarta: Menara Kudus, 2003. Aedy, Hasan. Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi Komparasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Ahmad, Syekh Anwar. Keadilan Sosial Versi Islam. Jakarta: Aristya Brahmatyasa, 1994. Al Asyqar, Sulaiman. Membangun Umat Berkeadilan, terj. Ikhwan Fauzi. Jakarta: Bina Mitra Press, 2004. Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika Ali, 2008. Atmosudirdjo, Pramudi. Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983. Arif, Sritua dan Adi Sasono. Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan. Jakarta: Mizan, 2013. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010. Al Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

141

Keadilan

An Nabahan, M. Faruq. Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, terj. Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000. Al Maududi, Abul A’la. Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam, terj. Adnam Syamni. Jakarta: Media Dakwah, 1985. An

Nabhani,Taqyuddin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Al Maududi, Abul A’la. Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam, terj. Adnam Syamni. Jakarta: Media Dakwah, 1985. Al Qasim, Abdul Malik. Bagaimana Para Salaf Mencari Nafkah, terj. Umar Burhanudin. Solo: Al Qowam, 2011. Chapra, M. Umer. Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani, 2000. Damanhuri, Didin S. Ekonomi-Politik Indonesia dan Antar Bangsa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Dampriyanto. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009. Faturochman. Keadilan Perspektif Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2002. Hamka. Keadilan Sosial Dalam Islam. Jakarta: Gema Insani, 2015.

142

Daftar Pustaka

Haryanto, Sindung. Sosiologi Ekonomi. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011. Hermanto, Idan. Pintar Antropologi. Yogyakarta: Tunas Publishing, 2010. Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press, 2002. Harahap, Isnaini. dkk. Hadis-Hadis Ekonomi. Jakarta: Prenada Media Group, 2015. Haekal, Muhammad Husain. Sejarah Hidup Muhammad, terj. Ali Audah. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1989. Hartono, Sri Redjeki. Hukum Ekonomi Indonesia. Malang: Bayumedia, 2007. HR, Muhammad Nafik. Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian. Surabaya: Amanah Pustaka, 2009. Islam, Ahmad Saiful. Tafsir Hasan Al Banna, terj. Abdurahman Ahmad Supandi dan Umar Mujtahid. Jakarta: Suara Agung, 2010. Illich, Ivan. Menggugat Kaum Kapitalis, terj. Loly Nuryafitri. Jakarta: Melibas, 2001. Iqbal, Akhmad. Perang-Perang Paling Berpengaruh Di Dunia. Yogyakarta: Yogya Bangkit Publisher, 2010. Ibn Katsier. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier II, III, terj. Salim bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu,tt.

143

Keadilan

Kansil dan Cristine. Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Karim, Adiwarman A. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Leksono, Sony Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari metodologi ke Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012. Manulang, E. Fernando M. Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007. Mubarok, Jaih. Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004. Mulyano. Argumentasi Sains atas Bahaya Riba. Bandung: Syamil Cipta Media, 2002. Muhammad. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pergulatan Melawan Kemiskinan & Penetrasi Ekonomi Global. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. ----------, Muhamad On Islamic Economic. Yogyakarta: Orbittrust, 2008. Muslehudin, Muhammad. Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam, terj. A.Dahlan rosyidin dan Akhmad Afandi. Yogyakarta: IRCiSoD, 2004. Naqvi, Syed Nawab Haider. Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islami, terj. Husin Anis dan Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1993.

144

Daftar Pustaka

Nur, Ruslan Abdul Ghofur. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islamdan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Nirwana. Pengantar Mikro Ekonomi. Malang: Bayu Media Publishing, 2003. Penerbit Hilal. Al Quran dan Terjemahannya. Bandung:, tt.. Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1999. Prasetyantoko, A. Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neo Liberal. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009. Prastowo, Andi. Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011. Pribadi, Agung. Gara-Gara Indonesia, Dari Sejarah Kita Belajar Untuk Masa Depan. Depok: Asma Nadia Publishing House, 2013. Qutb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil Quran, Jilid I, terj. As’ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2004. Rahman, Syaikh Shafiyur Sejarah Hidup dan Perjuangan Rasulullah Saw, Peringkas Abdullah Haidir. Surabaya: Pustaka eLBA, 2009. Rofiq, Aunur. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan dan Tantangan Masa Depan. Jakarta: Republika Penerbit, 2014. Rosyidi, Suherman. Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

145

Keadilan

Saputra, Agus Romdlon. Konsep Keadilan Menurut Al Quran dan Filsuf. Surabaya: Kaya Pembina Swajaya, 2012. Saefuddin, Ahmad M. Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Samudra, 1984. Sunarso Hs. dan Joh. Mardimin. Konsep Ketidakadilan dan Kemiskinan dalam Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia. Yogyakarta: Kanisius, 1996. Suma, Muhammad Amin. Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir. Jakarta: Amzah, 2013. Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, Ekonomi, Edisi Kedubelas, Jilid I, terj. Jaka Wasana. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989. Saud, Mahmud Abu. Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, terj. Achmad Rais. Jakarta: Gema Insani Press, 1991. Syamsuddien, Darsyaf Ibnu. Darussalaam, Prototype Negeri Yang Damai. Surabaya: Media Idaman Press, 1994. Teguh, Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Yasni, Muhammad Gunawan. Ekonomi Sufistik Adil dan Membahagiakan. Bandung: Mizan, 2007. Zainudin, A. dan Muhammad Jamhari. Al Islam 2 Muamalah dan Akhlaq. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

146

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Tempat dan Tanggal Lahir Alamat Pangkat Kode Pos No. Telp / HP Email Instansi / Kantor Alamat Kantor

: Agung Eko Purwana, SE, MSI. : Sidoarjo, 23 Sepptember 1971 : : : :

Jl. Kapten Saputro II / 4 Kota Madiun Penata (III d) / Lektor 63132 0351-453191/085101377311/ 081330667409/ 081946048664 : [email protected] : STAIN Ponorogo : Jl. Pramuka 156 Ponorogo

Riwayat Pendidikan: 1. SD Negeri Kraton lulus tahun 1984 2. SMP Negeri 1 Krian lulus tahun 1987 3. SMA Negeri 1 Sidoarjo lulus tahun 1990 4. FE Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 1997 5. MSI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta lulus tahun 2004 Anggota Keluarga: 1. Sari Gondonastuti, SS, M.Pd. (Istri)

147

Keadilan

2. Fawwaz Hisyam Murtadho (Anak I) 3. Yasmin Afifah Firdausi (Anak II) 4. Shofy Niswatul Adni (Anak III) Riwayat Pekerjaan: 1. Marketing Pasar KUKMI Gresik tahun 1996 – 1998 2. Manajer Koperasi Pasar Wringinanom Gresik 1997 – 1998 3. Pengusaha Jamu Toga Salsabila 1998 - 2001 4. Dosen STAIN Ponorogo tahun 2000 - sekarang 5. Dosen ISID Gontor tahun 2003 – sekarang 6. Dosen STAINU tahun 2012 - sekarang Jabatan yang diemban: 1. Staf Keuangan dan Personalia STAIN Ponorogo tahun 2000 – 2004 2. Staf Jurusan Syariah STAIN Ponorogo tahun 2004 – 2006 3. Kaprodi DII-DIII Perbankan Syariah STAIN Ponorogo tahun 2006 – 2010 4. Staf Prodi Muamalah STAIN Ponorogo tahun 2011 – 2012 5. KoProdi S1 Perbankan Syariah STAIN Ponorogo 2015 – sekarang Pengalaman Mengajar: 1. Asuransi dan LKBB 2. Lembaga Ekonomi Umat 3. Pengantar Ilmu Ekonomi 4. Hukum Ekonomi 5. Manajemen Perbankan 148

Daftar Riwayat Hidup

6. Manajemen Perusahaan 7. Pengantar Manajemen Syariah 8. Manajemen Dana Bank 9. Ekonomi Internasional 10. Akuntansi Syariah 11. Konsep Dasar IPS (IPS 1) 12. Pendidikan (Pembelajaran) IPS 13. Metodologi Penelitian 14. Wirausaha Syariah 15. Pengantar Akuntansi 16. Manajemen Operasional Bank Syariah 17. Manajemen Pemasaran 18. Statistik 19. Perspektif Sosial Budaya 20. Matematika Ekonomi 21. Manajemen Sumber Daya Umat 22. Perbandingan Sistem Ekonomi 23. Ekonomi Pembangunan 24. Ekonomi Mikro Makro 25. Dasar-Dasar Ekonomi Mikro Organisasi Kemasyarakatan: 1. Ketua Yayasan Bina Insan Muslim Madiun (YBIM) tahun 2010 – sekarang 2. Ketua Lembaga Dana Sosial Peduli Pendidikan 2015 – sekarang 3. Sekretaris Takmir Masjid Ulin Nuha STAIN Ponorogo tahun 2007 – 2015 4. Bendahara Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat (LP2BM) Ponorogo tahun 2008 – 2010 149

Keadilan

5. Anggota Lembaga Pengkajian dan Pembinaan Umat (LPPU) Ponorogo tahun 2008 – 2010 6. Direktur Taman Bacaan Masyarakat “ Pustaka Firdausi “ Madiun tahun 2009 – sekarang Karya Ilmiah Penelitian: 1. Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan melalui Strategi Akuisisi pada perusahaan Lippo Group di Jakarta (Skripsi, 1997) 2. Mudik Lebaran dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Taman Kota Madiun) (Tesis, 2004) 3. Persepsi Pengelola Zakat terhadap Mustahiq Miskin (Studi pada Lembaga-Lembaga Zakat di Madiun dan Ponorogo) (STAIN, 2004) 4. Pengangguran dan Upaya Mencari Kerja (Studi pada Sarjana Lulusan Sekolah Tinggi agama Islam Negeri Ponorogo Periode Tahun 2000 – 2004) (STAIN, 2005) 5. Upaya Mengukur Tingkat Kemiskinan Melalui Indikator Pendapatan (Studi pada Mustahiq Miskin Penerima Zakat di Kota Madiun) (STAIN, 2005) 6. Analisa Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi pada APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2005) (STAIN, 2006) 7. Pergeseran Tokoh Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Jawa Timur (Konsep, Parameter, Model, dan Peranannya Berdasarkan Sub Kulur) (LP2BM, 2008) 8. Korupsi dan Birokrasi (Kajian atas Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi dalam Perspektif Ekonomi Islam) (STAIN, 2008) 150

Daftar Riwayat Hidup

9. Profil Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Ponorogo (Kajian Alademik dan Strategis) (LP2BM, 2009) 10. Fenomena Ketahanan Ekonomi Usaha Kecil dan Mikro (Studi pada Pengusaha Perempuan Urban Kota Madiun (2010) 11. Program Kajian Potensi Sumber Daya Investasi Kabupaten Ponorogo (LP2BM, 2010) 12. Upaya Meningkatkan Penjualan Melalui Strategi Pemasaran (Studi Pada Perempuan Pedagang Jamu Tradisional Keliling di Kota Madiun) (2011) 13. Analisa Segmentasi Pemasaran Produk (Studi Pada Perempuan Penjual Sayuran Keliling di Kota Madiun) (2012) 14. Analisis Targeting Pada Segmen Pasar (Studi Pada Perempuan Penjual Nasi Pecel di Kota Madiun) (2013) 15. Analisis Positioning Pada Segmen Pasar (Studi Pada Perempuan Penjual Lontong Tahu di Kota Madiun) (2014) Kaya Ilmiah Jurnal: 1. Ikhtikar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Hukum Penawaran dan Permintaan) (Justitia Islamica, 2003) 2. Kekerasan dan Kekuasaan: dari Masa Khilafah Rashidah hingga Masa Kerajaan Islam (Al Tahrir, 2004) 3. Tawazun: Perilaku Hidup Berkeseimbangan bagi Kaum Muslim (Dialogia, 2007) 4. Industri Keuangan Syariah dalam Perspektif Manajemen Sumber daya Insani (Justitia Islamica, 2009) 5. Bisnis Nabawi: Implementasi Bisnis Ekonomi Islam (Al Tahrir, 2009)

151

Keadilan

6. Pemikiran Hasan Al Banna tentang Hubungan Ekonomi dan Kedaulatan Negara (Dialogia, 2010) 7. Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Al Tahrir, 2010) 8. Fenomena Ketahanan Ekonomi Usaha Kecil dan Mikro (Studi Pada Pengusaha Perempuan Urban Kota Madiun) (Kodifikasia, 2010) 9. Ekonomi Islam Menjawab Tantangan Global (Dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Moneter) (Justitia Islamica, 2010) 10. Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Justicia, 2011) 11. Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Justitia Islamica, 2013) 12. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Justitia Islamica, 2014) Karya Ilmiah Buku: 1. Asuransi (Lembaga Keuangan Bukan Bank Jilid I ) 2. Konsep Dasar IPS 3. IPS 1 4. Perbankan Syariah 5. Pembelajaran IPS MI 6. Hukum Ekonomi 7. STRATEGI MENJAGA LOYALITAS PELANGGAN DITENGAH PERSAINGAN USAHA DAN KETERBATASAN SUMBER DAYA (Kajian Terhadap Perempuan Penjual Nasi Pecel Di Kota Madiun)

152

AGUNG EKO PURWANA, SE, MSI. KEADILAN

Recommend Documents