PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN)A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PANGKALPINANG, Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengarl, UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Pasal 186 ayat (3) berbunyi Apabila Gubemur menyatakan hasfl evaluasi rancangan Perda tentang APBD dart Rancangan Peraturan BupatMalikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Walikota Pangkalpinang teiah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Keputusan Gubemur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/33/A/V/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2007; bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang Iebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2007; b.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahatl Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. ndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahanan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 136, Tarifoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9, Seri E Nomor 01) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKALPINANG dan WALIKOTA PANGKALPINANG MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp. 300.647.520.000,00 2. Belanja Daerah Rp. 323.706.599.489,00 (-) Surplusf(Defisit) Rp. (23.059.079.489,00) 3. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan Rp. 38.849.079.498,00 b. Pengeluaran RP 15.790.000.0000 (-) Pembiayaan Netto Rp 23.059.079.498.00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Ash Daerah Rp. 17.577.442.000,00 b. Dana perimbangan Rp. 271.470.078.000,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 11.600.000.000,00 (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimal:sud pads ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah Rp. 5.175.000.000,00 b. Retribusi daerah Rp. 6.382.442.000,00 c. Hasil Pengetolaan kekayaan daerah yang Rp. 250.000.000,00 dipisahkan d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 5.770.000.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak Rp. 22.629.078.000,00 b. Dana alokasi umum Rp. 216.914.000.000,00 c. Dana alokasi khusus Rp. 31.927.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi Dan Rp. 11.600.000.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Rp. 163.486.916.185,00 b. Belanja Langsung Rp. 160.219.683.304,00 (2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai Rp. 137.333.916.185,00 b. Belanja bunga Rp. 30.000.000,00 c. Belanja subsidi Rp. 695.000.000,00 d. Belanja bantuan sosial Rp. 16.850.000.000,00 e. Belanja bantuan keuangan Rp. 3.578.000.000,00 f. Belanja tidak terduga Rp. 5.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai Rp. 20.730.008.550,00 b. Belanja belanja barang dan jasa Rp. 40.427.225.900,00 c. Belanja modal Rp. 99.062.448.854,00
Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Rp. 38.849.079.489,00 b. Pengeluaran Rp. 15.790.000.000,00 (2) Pembiayaan Daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SILPA) Rp. 38.849.079.489,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah Rp. 15.750.000.000,00 b. Pembayaran pokok utang Rp. 40.000.000,00 Pasal 5 Uraian Iebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1 . Lampiran I Ringkasan APBD; 2 . Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi; 3 . Lampiran Ill Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4 . Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5 . Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6 . Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7 . Lampiran Vll Daftar piutang Daerah; 8 . Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9 . Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 1 0 . Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 1 1 . Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 1 2 . Lampiran XII Daftar Dana cadangan daerah ; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 6 Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagi landasan operasional pelaksanaan APED. Pasal 7 Peraturan Daearah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 8 Februari 2007 WALIKOTA Ttd H. ZULKARNAIN KARIM
Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 9 Februari 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA ttd. H. SJAHRUM. HS
LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2007 NOMOR 01 SERI A NOMOR 01
