Makalah diskusi Forum Muda Paramadina (12 Mei 2013)
AGAMA, RESOLUSI KONFLIK, BINA-DAMAI: PENGALAMAN DUNIA, PELAJARAN BAGI INDONESIA Irshad Rafsadi & Ihsan Ali-Fauzi Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, Jakarta Makalah ini membahas kedudukan agama dalam resolusi konflik, dengan menggunakan kerangka David Little dalam menganalisis pengalaman para agamawan pegiat perdamaian (religious peacemakers) di Tanenbaum Center. Kesaksian mereka membuktikan bahwa agama tidak hanya berpotensi menjadi sumber konflik kekerasan, tetapi juga sumber rekonsiliasi konflik atau perdamaian. Teknik dan keberhasilan yang dipelajari dari kesaksian mereka kemudian digunakan untuk melengkapi teori dan praktik religious peacemaking, untuk kemudian dicocokkan dengan pengalaman Indonesia. Pendahuluan Cobalah sekali-kali Anda bertanya kepada beberapa orang tentang hubungan antara agama dan kekerasan. Umumnya mereka kemungkinan besar akan mengatakan bahwa agama adalah biang keladi terjadinya kekerasan, bukan bagian dari solusi terhadapnya. Setuju atau tidak, itulah yang kami temukan dalam diskusi-diskusi kami dengan kaum muda di berbagai daerah belakangan ini. Jawaban itu tak perlu mengagetkan benar, karena hampir setiap hari kita disuguhi beritaberita tentang menguatnya radikalisme dan pertikaian atas nama agama. Dan bukankah, seperti sering kita dengar dari orang-orang media, bad news is good news? Karenanya, hampir tidak ada konflik kekerasan di kolong langit ini, juga di Indonesia, yang tidak dikaitkaitkan dengan unsur agama. Dalam penjelasan mengenai konflik kekerasan di Ambon dan Poso, misalnya, faktor agama sering disebut memainkan peran sentral. Meskipun kenyataan di atas tak bisa diabaikan, kita juga tak bisa mengabaikan fakta lain yang menunjukkan kebalikannya, yakni bahwa ajaran-ajaran agama sering menjadi faktor pendorong dan sumber ilham bagi para pegiat perdamaian untuk mencari solusi damai atas konflik.1 Hanya saja, tak seperti para ekstremis agama, mereka seringkali dilupakan begitu saja – dan karenanya tampak seperti tidak ada. Dalam kata-kata Julia Bacha, sutradara perempuan asal Brazil yang salah satu filmnya, Budrus, sengaja berkisah tentang aksi-aksi
1
Dari sisi ini, kita melihat posisi ambivalen agama terkait kekerasan dan perdamaian. Lebih jauh lihat Ihsan Ali-Fauzi, “Ambivalensi sebagai Peluang: Agama, Kekerasan, dan Upaya-upaya Perdamaian,” dalam Sifaul Arifin, Raja Juli Antony, Irfan Nugroho, dan Irfan Amali (eds.), Melawan Kekerasan tanpa Kekerasan (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, The Asia Foundation, Pustaka Pelajar, 2002), hal. 67-84.
1
damai di Palestina menentang pendudukan Israel, “If we don’t pay attention to [nonviolent protests], they are invisible, and it’s as if they never happened.”2 Salah satu dari sedikit lembaga di dunia yang dengan sengaja ingin mengangkat para pegiat perdamaian yang “agamis” (religious peacemakers) itu menjadi perhatian publik adalah Tanenbaum Center. Sejak 2004, setiap tahun lembaga ini mengumpulkan para pegiat perdamaian di seluruh dunia yang berkiprah di tengah-tengah konflik untuk mengisahkan pengalaman mereka. Kesaksian dan pengalaman mereka kemudian dipublikaskan, salah satunya dalam Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution (2007). Pesan buku ini kurang lebih adalah: Jika Anda berkepentingan dengan perdamaian dewasa ini, Anda tak boleh mengabaikan agama. Agama di sini penting bukan hanya karena potensinya sebagai sumber konflik, tetapi juga, terutama, sebagai sumber resolusi konflik. Tulisan ini ingin melanjutkan pesan di atas, sambil membenturkannya dengan pengalamanpengalaman Indonesia. Untuk itu, kami terlebih dahulu akan merangkum pengalaman religious peacemakers dalam buku ini dalam kaitannya dengan pertanyaan kita terkait kedudukan agama dalam resolusi konflik. Setelah itu, pelajaran yang diperoleh dari penuturan mereka akan kita manfaatkan untuk melengkapi teori dan praktik “bina-damai religius” (religious peacemaking). Akhirnya, semuanya itu akan kami benturkan dengan realitas agama dan konflik di Indonesia. Kiprah Religious Peacemakers Sebelum membahas lebih jauh kiprah religious peacemakers (selanjutnya kami sebut dengan singkatan RP) dalam menyelesaikan konflik, kita perlu tahu terlebih dahulu siapa mereka dan apa yang membuat mereka dijuluki RP. Sederhananya, RP adalah individu-individu yang motivasi dan teknik mereka dalam menyelesaikan konflik hampir seluruhnya terinsipirasi oleh agama. Mereka memenuhi panggilan agamanya, mengabdikan dirinya, dan mempertaruhkan nyawanya di tengah kecamuk konflik untuk menjembatani diplomasi dan mengupayakan rekonsiliasi. Mereka adalah warga pribumi yang menjadi panutan dalam urusan agama di komunitasnya. Dengan identitas keagamaanya, mereka bisa masuk ke beragam khalayak: mulai dari para milisi, ketua suku, pemuka agama lain, para korban, sampai pejabat pemerintahan. Dengan otoritas keagamaanya, mereka bisa menggunakan sumber-sumber keagamaan untuk menyerukan pemaafan dan penghormatan terhadap sisi kemanusiaan pihak lain. Para RP yang tergabung dalam Tanenbaum Center datang dari berbagai belahan dunia dengan latarbelakang dan kepribadian yang beragam pula. Dalam buku ini, 16 orang dari mereka diungkap karir dan kiprahnya secara cukup detail, yaitu: José Inocencio Alas (El Salvador), Bapa Alex Reid dan Pdt. Dr. Roy Magee (Irlandia Utara), Friar Ivo Markovic (Bosnia & Herzegovina), Bapa Sava Janjic (Kosovo), Ephraim Isaac (Eritrea/Ethiopia), Pdt. Dr. William O. Lowrey (Sudan), Nozizwe Madlala-Routledge (Afrika Selatan), Imam Muhammad Ashafa dan Pastor James Wuye (Nigeria), Alimamy Koroma (Sierra Leone), Sakena Yacoobi (Afghanistan), dan Pdt. Dr. Benny Giay (Papua Barat, Indonesia). 2
Simak pidatonya yang sangat menggugah di tautan ini: http://www.ted.com/speakers/julia_bacha.html. Diakses pada 15 Mei 2013.
2
Meski masing-masing memiliki keyakinan agama dan kepribadian yang beragam, para RP di atas punya beberapa ciri khas yang sama. Hubungan mereka dengan agama misalnya sangat personal, jarang institusional. Selain itu, mereka rata-rata punya kecerdasan emosional yang tinggi dalam arti mampu merasakan asa dan penderitaan yang lain dengan penuh simpati. Mereka menentang ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, tetapi mereka tidak lari, melainkan menghadapinya. Kecerdasan emosional mereka yang terinspirasi agama juga terlihat dalam kemampuan refleksi-diri dan kesadaran personal mereka yang mendalam. Selain itu, mereka juga ratarata punya kemampuan intelektual yang mumpuni sehingga bisa terbuka pada ide-ide kreatif. Komitmen mereka untuk mewujudkan perdamaian begitu kuat, terlihat dari jangka waktu kiprah mereka di tengah-tengah konflik yang mencapai puluhan tahun. Diakui mereka sendiri bahwa agama-lah yang membuat mereka bertahan untuk tetap tahan banting dan tak pandang bulu dalam menegakkan perdamaian dan keadilan.3 Bagaimana mereka mulai berkiprah? Hampir semua RP yang dikupas di sini tidak pernah mendapat pelatihan formal. Ikhtiar religious peacemaking, atau upaya-upaya mencapai perdamaian melalui agama, yang mereka lakukan kebanyakan adalah hasil coba dan salah atau trial and error. Ini bukan berarti bahwa mereka hanya bergantung pada kekuatan personal dan keimanan saja. Mereka juga menggunakan metode praktisi resolusi konflik “sekular” seperti dialog, fasilitasi, dan active listening. Tapi yang benar-benar membedakan mereka dari yang lain adalah kemampuan mereka untuk menggunakan agama sebagai sumber motivasi dan alat praktis. Sebelum tergabung dan saling mengenal di Tanenbaum Center, mereka berjuang di berbagai belahan dunia tanpa mengetahui satu sama lain. Uniknya, pendekatan mereka mirip antara satu dengan yang lainnya. Teknik mereka rata-rata melibatkan peran aktif untuk menghentikan konflik dalam jangka pendek; yang lainnya lebih berkonsentrasi menciptakan prakondisi masyarakat untuk mencapai perdamaian yang berkesinambungan; tetapi tak sedikit juga yang menggabungkan keduanya. Beberapa teknik umum yang membuat mereka khas dibanding peacemakers sekular di antaranya adalah penggunaan teks-teks keagamaan. Sakena Yacoobi, misalnya, SIAPA?, menggunakan Al-Qur’an sebagai sumber untuk memberdayakan kaum perempuan, dan Pdt. Roy Magee yang berhasil menggunakan konsep pemaafan dalam mediasi. Pdt. Roy Magee juga menjadi contoh bagaimana ceramah agama digunakan sebagai alat mediasi. Contoh lainnya lagi adalah Chencho Alas, yang memanfaatkan ceramah minggu untuk menarik dukungan terhadap hak-hak petani. Teknik lain yang khas dari mereka adalah penggunaan ritual dan tradisi adat atau agama. Ini terlihat dari upaya Pdt. William Lowrey dalam mendamaikan suku Nuer dan Dinka di Sudan. Dr. Ephraim Isaac di Ethiopia juga memanfaatkan adat lokal dalam tekniknya. Karena pemimpin lokal di sana sangat disegani, Ephraim bekerja mengarahkan mereka untuk bekerjasama menghentikan kekerasan dan melancarkan proses fasilitasi. Agama juga sangat banyak dimanfaatkan dalam rembuk-rembuk yang mereka lakukan untuk mencari titik-temu. Ini terlihat dalam kasus Pastor Wuye dan Imam Ashafa, yang sempat 3
David Little (ed.), Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution (New York: Cambridge University Press, 2007), hal. 7.
3
berseteru tetapi kemudian setelah berembuk menyadari bahwa ternyata lebih banyak yang sama dalam agama mereka dibanding yang beda, terutama soal perdamaian dan pemaafan. Pendidikan menjadi perhatian khusus untuk memberdayakan dan mendorong pemahaman masyarakat ke arah perdamaian. Bapa Elias Chacour, seorang Kristen Palestina, misalnya, mendirikan Lembaga Pendidikan Mar Elias untuk mendidik generasi baru agar hidup bersama secara damai di tanah yang penuh keragaman itu. Sementara di Afghanistan, Sakena Yacoobi mendirikan Afghan Institute of Learning untuk mengajarkan perempuan membaca, sesuatu yang sangat berbahaya di masa Taliban ketika itu. Ia mengajarkan bagaimana Islam menjamin hak perempuan dan bagaimana Taliban sudah jauh melenceng dari Qur’an. Selain pendidikan, para RP juga mengerahkan kecakapan komunikasi mereka dengan menulis dokumen-dokumen perdamaian. Dokumen-dokumen yang ditulis Bapa Alex Reid di Irlandia Utara, misalnya, berhasil memengaruhi gencatan senjata dan negosiasi IRA (Irish Republican Army). Beberapa yang lainnya menulis deklarasi dan perjanjian perdamaian. Misalnya, Pastor Wuye dan Imam Ashafa memimpin para pemuka Kristen dan Islam untuk menandatangani Perjanjian Damai Kaduna dengan seruan meredam kekerasan atas nama agama. Ada juga yang menulis makalah seperti Bapa Sava di Kosovo, dan menulis artikel untuk koran seperti Bapa Ivo Markovic di Bosnia. Salah satu teknik para RP yang penting adalah perumusan “filosofi perdamaian” dan “zona damai”. Ini dicontohkan oleh Chencho di El Salvador dan Benny Giay di Papua Barat. Keduanya mengabdikan dirinya untuk warga setempat. Setelah sekian workshop membahas “budaya damai”, Chencho beserta ribuan warga berhasil merumuskan “zona damai” tempat menyelesaikan konflik-konflik secara nirkekerasan. Selaras dengan itu, Benny Giay memimpin Komisi Perdamaian Papua bersama warga Papua untuk menciptakan zona damai. Benny mendapat dukungan luas, meski mendapat tentangan dari militer Indonesia. Sebagai pemuka agama, para RP dituntut untuk bekerjasama dengan para penganut agama lain. Mobilisasi antar-iman ini terbukti berhasil sebagai teknik peacemaking dalam upaya Alimamy Koroma di Sierra Leone, Friar Ivo Markovic di Bosnia, dan Rabbi Menachem Froman di Israel-Palestina. Lewat media dan sarana komunikasi lainnya, para RP juga berupaya memengaruhi komunitas global untuk terlibat. Bapa Sava di Kosovo, misalnya, memanfaatkan internet untuk mempublikasikan data krisis dan analisis dia terkait akar kekerasan di sana. Karena upayanya itu, ia sampai dijuluki “Cybermonk” dan bisa bersentuhan dengan para pengambil kebijakan NATO (North Atlantic Treaty Organization). Terakhir, meski motivasi dan teknik para RP dominan dipengaruhi agama, mereka juga mengadaptasi praktik peacemaking Barat dan sekular dalam upaya-upaya mereka. Mereka mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), menyelenggarakan workshop, memanfaatkan media, mendirikan lembaga, bermitra dan berjejaring dengan aktor sekular, serta mendokumentasikan faktor-faktor serta solusi atas konflik di wilayahnya. Hal ini terlihat, misalnya, dalam upaya Nozizwe Madlala-Routledge mempengaruhi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 untuk melibatkan peran serta perempuan dalam pengamanan dan perdamaian. Lihat juga perumusan “zona damai” di Papua dan El Salvador atau Friar Ivo Markovic, yang menerjemahkan buku-buku resolusi konflik ke dalam bahasa Kroasia.4 4
Little, Peacemakers in Action, hal. 18.
4
Agama dalam Resolusi Konflik David Little, guru besar emeritus Konflik Agama, Etnis, dan Internasional pada Harvard Divinity School, penyunting buku ini, melihat bahwa kesaksian para pegiat perdamaian di buku ini meluruskan dua pandangan simplistis mengenai hubungan antara agama, konflik kekerasan, dan peacemaking. Pandangan simplistis pertama adalah bahwa agama tak lain cuma biang keladi kekerasan. Sementara itu, pandangan simplistis kedua adalah kebalikan yang pertama, yaitu pandangan bahwa agama “sejati” atau “otentik”, tak pernah berurusan dengan kekerasan. Kedua pernyataan di atas, bagi Little, ada benarnya juga ada salahnya. Untuk itu perlu dipilah mana yang benar dan mana yang salahnya. Di sinilah sumbangan Religious Peacemakers menjadi penting. Pandangan pertama, bahwa agama dan kekerasan tak terpisahkan, banyak disanggah oleh para pegiat perdamaian di buku ini. Menyangkut konflik Israel-Palestina, Yehezkel Landau, seorang Yahudi pegiat perdamaian di Israel, menyanggah bahwa konflik di sana adalah “murni” perang agama, meski dia tak menyangkal bahwa agama di sana juga digunakan untuk mengompori konflik. Sejalan dengan Landau, Bapa Elias Chacour dari pihak Kristen Palestina juga memandang bahwa konflik di sana bukan karena agama, tetapi agama dimanipulasi menjadi berwajah keras oleh kelompok-kelompok ekstremis. Demikian halnya dalam konflik di wilayah bekas Yugoslavia. Baik Friar Ivo Markovic maupun Bapa Sava Janjic enggan menyederhanakan konflik di sana sebagai semata-mata perang agama. Konflik di sana menurut mereka jauh lebih rumit dari itu. Tetapi keduanya tak menyanggah bahwa ada kekerasan yang dilakukan kalangan pendeta Katolik, Ortodoks, dan ulama Muslim. Friar Markovic mencela beberapa pendeta yang mencampuradukkan komitmen keagamaan dengan kepentingan pemimpin etnonasional. Di Kosovo, Bapa Sava juga menyayangkan para pendeta yang gagal menentang ultranasionalisme di sekitarnya. Pastor James Wuye dan Imam Muhammad Ashafa, pegiat perdamaian Kristen-Muslim di Nigeria, menyaksikan bagaimana agama, dalam situasi tertentu, bisa memicu kekerasan. Keduanya sempat menjadi anggota kelompok keagamaan pemuda yang saling bertikai dalam kerusuhan Kaduna awal 1990-an, sebelum akhirnya keluar dan memutuskan untuk berdamai dan bekerjasama.5 Keduanya menuturkan bahwa sebagian besar penghuni wilayah konflik di sana adalah orang yang sangat relijius. Agama di sana, kata mereka, hanya dimanipulasi untuk menyelubungi kepentingan politis. Tetapi mereka tak menyanggah bahwa kurangnya penghormatan terhadap perbedaan agama berdampak serius dalam memecahbelah negaranya. Di satu sisi, pengakuan-pengakuan di atas memperkuat pernyataan bahwa agama memang punya kecenderungan kekerasan dalam situasi-situasi tertentu. Tetapi, di sisi lain, bukti-bukti tersebut juga menegaskan bahwa hubungan agama dan kekerasan tak sesederhana yang dibayangkan. Penyebab konflik berdarah di Israel dan Palestina, bekas Yugoslavia, dan Nigeria sangat kompleks dan mesti dilihat secara mendalam, tentunya dengan tanpa mengabaikan peran agama. Singkatnya, agama terkadang memicu pertikaian, tetapi ia juga terkadang memicu perdamaian.
5
Pengalaman rekonsiliasi dan kerjasama mereka sudah didokumentasikan dalam film “The Imam and the Pastor”, yang dapat diakses lewat YouTube pada tautan ini: http://www.youtube.com/watch?v=kFh85K4NFv0. Diakses pada 15 Mei 2013.
5
Perlu dicatat juga bahwa agama memberi sumbangan positif terhadap upaya perdamaian dengan titik berat pada pengerahan dan pemberdayaan perempuan sebagai agen perdamaian. Hal ini diperlihatkan pegiat perdamaian perempuan Afgahnistan, Sakena Yacoobi dan Nozizwe Madlala-Routledge di Afrika Selatan. Keduanya tergerak setelah melihat kesenjangan antara cita-cita kesetaraan jender dalam agamanya (Sakena memeluk Islam, dan Nozizwe penganut Quakerisme) dengan kenyataan di negaranya masing-masing. Ikhtiar pemberdayaan perempuan untuk menanggulangi ketidakadilan jender yang mereka lakukan menjadi contoh bahwa perempuan bisa dan mesti berperan lebih banyak dalam upaya-upaya perdamaian.6 Pandangan simplistis kedua yang diluruskan oleh pengalaman para pegiat perdamaian di sini adalah bahwa agama yang berhubungan kekerasan adalah agama palsu. Agama mana pun yang sejati akan membawa perdamaian dan harmoni, bukannya kekacauan dan kerusakan. Pandangan ini banyak ditemukan di kalangan agamawan wilayah konflik. Pengaitan agama dan kekerasan dianggap merusak nama agama dan dengan demikian mesti diluruskan. Anggapan ini tak seluruhnya salah. Memang inilah yang diyakini para pegiat perdamaian di buku ini. Menurut mereka, agama ekstremis-lah (agama yang tak segan menyetankan orang karena etnis, bangsa, atau agamanya, dan menyerukan kekerasan terhadap mereka) yang jadi sumber konflik berdarah dan pendangkalan agama. Tetapi harus diingat bahwa mereka, para pegiat perdamaian ini, juga tak asing dengan konflik dan kekerasan. Mereka kerap jadi sasaran kebencian dan kekerasan. Ikhtiar mereka kadang malah meningkatkan ketegangan ketimbang meredamnya karena sikap lantang mereka menentang ketidakadilan. Tak jarang upaya perdamaian yang mereka lakukan itu memancing antagonisme dan represi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh konflik kekerasan. José Alas, bekas pendeta Katolik Salvador, dan Pdt. Benny Giay, aktivis evangelis dan pendukung kemerdekaan Papua Barat adalah contohnya. Alas diancam, disiksa, dianiaya, mendapat percobaan pembunuhan hingga diasingkan dari negaranya. Selaras dengan itu, Giay sempat mendapat siksaan, ancaman pembunuhan dari militer dan kepolisian Indonesia. Dan Nozizwe Madlala-Routledge pernah ditahan tanpa pengadilan karena upayanya menentang apartheid di Afrika Selatan. Meski sepak terjang mereka memancing permusuhan dan kekerasan, mereka tak bisa disalahkan untuk itu. Adalah pihak-pihak yang diuntungkan oleh penindasan dan kekerasan yang menggunakan kekerasan untuk melindungi kepentingannya yang keliru. Para pegiat perdamaian ini berbeda pendapat terkait boleh tidaknya mengerahkan “kekuatan” dalam situasi tertentu. Nozizwe teguh dengan prinsip pasifis-nya, sementara Friar Markovic masih memberi ruang bagi upaya orang untuk mempertahankan diri dalam situasi kekerasan. Pdt. Dr. Roy Magee menentang balas dendam agar pertumpahan darah berhenti, tetapi masih mengakui bahwa demi membela keluarga, tanah air, dan keyakinannya, mengangkat senjata bisa jadi jalan terakhir. Ihwal penggunaan kekuatan dalam upaya perdamaian ini masih terus diperdebatkan.
6
Ibid., hal. 433.
6
Ringkasnya, analisis David Little menunjukkan sedikitnya ada tujuh pelajaran besar yang bisa diperoleh dari uraian para pegiat perdamaian yang dibahas sebelumnya.7 1. Agama bukan seluruhnya sumber kekerasan, tetapi bukan juga tak berpengaruh sama sekali terhadap bentuk dan sifat kekerasan. 2. Agama bukan cuma sumber konflik kekerasan tetapi juga sumber perdamaian. 3. Agama memuat kecenderungan untuk mencapai perdamaian melalui cara-cara damai dan untuk menggabungkan pencapaian perdamaian dengan keadilan. 4. Agama yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian melalui cara-cara damai seringkali mendapat tantangan dan permusuhan, setidaknya dalam jangka pendek. 5. Permusuhan dan kekerasan adalah hasil terbaik (dibanding yang terburuk, yaitu konflik kekerasan berkepanjangan) dalam perjuangan keadilan dan perdamaian. 6. Perempuan menjadi sumber perdamaian yang cukup penting untuk menanggulangi konflik dan ketidakadilan politik jender. 7. Pertanyaan seputar pengerahan kekuatan dalam pencapaian perdamaian tetap tak terpecahkan (sejauh kesaksian di buku ini) dan tetap menjadi dilema moral yang mesti dipikirkan. Teori dan Praktik Bina-Damai Berbasis Agama (Religious Peacemaking) Berbagai pelajaran dari pengalaman para pegiat perdamaian di atas penting menjadi catatan saat kita memikirkan kembali teori dan praktik religious peacemaking. Berikut ini disajikan beberapa hal yang pokok. Tiga Peran Agama David Little melihat ada tiga peran agama yang membuatnya penting dan khas dalam resolusi konflik, yakni: Hermeneutika perdamaian, ketidakberpihakan yang empatik (empathetic detachment), serta keprihatinan agama dan kesepakatan damai yang berkesinambungan (persistent religious concerns and peace agreements). Pertama, agama melandasi visi, motivasi, dan daya tahan para RP untuk menjalankan tugasnya. Mereka mempunyai apa yang disebut hermeneutika perdamaian, suatu kerangka interpretif yang berpijak pada pandangan bahwa memperjuangkan keadilan dan perdamaian dengan cara-cara damai merupakan prioritas suci semua tradisi (agama). Dengan kerangka ini, teks, doktrin dan praktik yang termuat dalam tradisi keagamaan dikaji untuk mengelaborasi dan menjalankan komitmen dasar terhadap perdamaian dan keadilan. Contoh untuk ini adalah ikhtiar Pdt. Roy Magee dan Bapa Alex Reid. Dengan orientasi teologisnya, sebagai teman dan kerabat para pendosa, yang ambil bagian dalam “kondisi kejatuhan” manusia, mereka menonjolkan pengampunan dan rekonsiliasi dalam mengatasi kebencian dan kekerasan. Contoh lainnya adalah Sakena Yacoobi. Setelah menyaksikan apa yang ia sebut sebagai pendangkalan Islam oleh Taliban, ia menggunakan pemahaman keagamaannya untuk memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan. Dr. Ephraim Isaac, seorang Yahudi Ethiopia, mengakui bahwa semua aktivitasnya diperkuat oleh janji kemenangan mutlak keadilan dan perdamaian dalam risalah-risalah Hebrew, khususnya oleh nabi Isaiah dan Jeremiah. Kerjasamanya dengan Gereja Ortodoks Ethiopia 7
Little, Peacemakers in Action, hal. 437.
7
menunjukkan penghormatan antar agama dan budaya yang kuat. Terlebih ia mengedepankan cara dan nilai-nilai para leluhur yang lebih halus dan spiritual dalam menyelesaikan konflik lokal ketimbang teknik dan praktik para diplomat dan pejabat pemerintah. Sumbangan agama yang kedua adalah ketidakberpihakan yang empatik. Dalam beberapa situasi, identitas keagamaan memberi citra amanah dan adil untuk para pegiat perdamaian. Ini menguntungkan mereka dalam negosiasi formal maupun informal. Ini jugalah yang menjadi kunci keberhasilan Dewan Antar-Agama di Sierra Leone yang dipimpin Alimamy Koroma, yang memfasilitasi perjanjian damai antara pemberontak dan pemerintah selama 1999 dan 2003. Contoh lainnya adalah Pendeta Alex Reid, yang berhasil melakukan mediasi dengan kelompok-kelompok kekerasan di Irlandia Utara berkat hubungan yang ia bangun dengan partisipasi yang empatik dan tak memihak. Hal itu memungkinkan dialog yang berkesinambungan dan perdamaian. Reid menunjukkan bahwa konflik secara bertahap harus dilihat sebagai urusan bersama ketimbang partisan semata. Dengan kemampuan empatiknya ia berhasil membangun pijakan “demokratis” antara pihak-pihak yang berseteru tempat kesepakatan dan rekonsiliasi bisa terwujud. Begitu juga, yang membuat Nozizwe, Koroma dan Reid berhasil adalah kombinasi kreatif dan subtil antara empati dan ketidakberpihakan. Ketiga adalah perhatian agama dan kesepakatan damai yang berkesinambungan. Agama menaruh perhatian yang besar terhadap perdamaian. Yehezkel Landau, misalnya, menyatakan bahwa paradigma diplomatik rasionalis dan utilitarian, yang menyinggung isu ekonomi dan militer saja, tak akan pernah berhasil. Yang diperlukan dalam upaya perdamaian menurutnya adalah pemahaman dan perhatian bersama terhadap dimensi keagamaan tertentu dalam suatu konflik. Hal ini memerlukan, dalam tingkatan tertentu, partisipasi aktif “otoritas keagamaan yang kredibel.” Rabbi Menacchem Froman, warga Yahudi di Tepi Barat, juga menekankan poin serupa dalam upayanya menciptakan hubungan yang lebih baik antara Yahudi dan Palestina. Empat Sasaran dan Sarana Religious Peacemaking Ada banyak sekali sarana bina-damai yang berkaitan atau dilakukan langsung oleh para pegiat perdamaian di buku ini, tetapi David Little secara garis besar meringkasnya ke dalam empat kategori: enforcement, peacekeeping, institution-and-capacity building, serta agreement-making.8 Pertama, enforcement, adalah upaya untuk meredam konflik kekerasan, atau ancaman yang ditimbulkannya, dengan cara-cara koersif, guna mendesak para pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan. Hal ini umumnya dilakukan dalam situasi yang disebut “lingkungan nonkonsensual”. Pengerahan militer NATO di Bosnia pada 1995 dan Kosovo pada 1999 adalah contohnya, yang bersinggungan dengan aktivitas Friar Markovic dan Bapa Sava. Contoh lain adalah operasi PBB di Afghanistan pada 2002 untuk menggulingkan pemerintahan Taliban, yang bersinggungan dengan aktivitas Sakena Yacoobi. Kedua, peacekeeping, adalah pemanfaatan pihak-ketiga, biasanya militer, yang disepakati negara-negara yang bertikai guna mengawasi gencatan senjata dan kesepakatan damai serta mencegah pelanggaran. Berbeda dari enforcement, peacekeeping biasanya diberlakukan di 8
Little, Peacemakers in Action, hal. 442.
8
“lingkungan konsensual”. Pengerahan “tentara stabilisasi” NATO untuk menyokong kesepakatan di Kosovo, Bosnia, dan Afghanistan, serta operasi PBB di Sierra Leone dan El Salvador adalah contohnya. Enforcement dan peacekeeping sama-sama menggunakan pengerahan kekuatan, dan menjadi isu yang sensitif bagi para RP. Friar Ivo Markovic di Bosnia dan Bapa Sava Janjic di Kosovo, serta, secara tidak langsung, José Alas di El Salvador, Sakena Yacoobi di Afghanistan, dan Alimamy Koroma di Sierra Leone, semuanya berkiprah di bawah kondisi peacekeeping. Meski enforcement dan peacekeeping berdampak terhadap kegiatan mereka, mereka tak terlalu banyak membahasnya. Yang menjadi perhatian utama mereka adalah dua jenis aktivitas lainnya: institution-and-capacity building, serta agreement-making. Yang pertama meliputi perancangan dan pembentukan susunan kelembagaan yang mampu menjaga keseimbangan keselarasan sosial dan kesatuan warga. Ini meliputi penguatan komitmen serta pelatihan toleransi antar-agama dan etnis, pengelolaan dan peredaman kekerasan, pemenuhan HAM, penegakan hukum, pemberdayaan perempuan dan minoritas, peningkatan kesempatan pendidikan dan kejuruan, perluasan layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan lainlain. Bidang kedua, agreement-making, adalah proses interaksi berkesinambungan yang dengannya pihak-pihak yang berseteru diajak merumuskan dan menerima kesepakatan damai. Proses ini terdiri atas apa yang disebut sebagai diplomasi “Jalur Satu”, atau upaya diplomasi resmi untuk mencapai kesepakatan, dan diplomasi “Jalur Dua”, atau upaya tak resmi oleh individu dan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu negosiasi resmi atau untuk menciptakan situasi yang kondusif buat perdamaian. David Little meringkas sumbangan dan inovasi religious peacemakers di kedua bidang ini. Pertama, institution-and-capacity building, contohnya adalah upaya-upaya yang awalnya fokus pada pelayanan agama tetapi kemudian melayani tujuan publik yang lebih luas, seperti dilakukan Elias Chacour. Pada tahun 1960-an, Chacour merintis upaya untuk menghapuskan permusuhan antara komunitas Muslim, Kristen, Yahudi, dan Druze. Upayanya meliputi pembelajaran untuk menganut sikap bersama ke arah nirkekerasan dan rekonsiliasi, serta toleransi dan saling penghormatan antar agama di dalam dan di luar kelompok. Chacour secara bertahap bekerjasama dengan pihak Muslim dan lainnya untuk mendirikan sistem sekolah, Lembaga Pendidikan Mar Elias, yang dibangun berdasarkan prinsip penerimaan antar-agama dan etnis. Contoh lainnya adalah upaya Friar Markovic. Semasa dan selepas perang, Markovic memusatkan upayanya mentransformasi lembaga-lembaga keagamaan di Bosnia dari yang sebelumnya pendukung perang menjadi agen perdamaian. Dia bekerjasama dengan komunitas agama lain untuk membangun Face to Face Interreligious Service dan Pontanima Choir and Chamber Orchestra sebagai wadah percontohan lembaga multi-etnis dan agama di Bosnia pasca-perang. Di luar itu, Markovic melancarkan upaya untuk mengubah media. Ia menyaksikan bagaimana koran, radio, dan televisi menghasut kebencian dan kekerasan menjelang perang. Dengan serangkaian workshop dan konferensi, ia merekonstruksi sistem yang ada. Upaya serupa dilancarkan Pastor Wuye dan Imam Ashafa. Upaya mereka dipusatkan untuk mengubah sikap dan praktik komunitas Kristen dan Muslim di Nigeria ke arah kerjasama antar-agama dan nirkekerasan. Upaya mereka meluas ke ruang publik. Interfaith Mediation Centre (sebelumnya Muslim-Christian Dialogue Forum) melakukan mediasi dan memimpin 9
organisasi-organisasi perdamaian untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah. Seperti Friar Markovic, Pastor Wuye dan Imam Ashafa juga menyinggung hubungan media dan konflik. Keberhasilan Sakena Yacoobi dalam konteks ini juga perlu dicatat. Awal 1990-an, Sakena menyaksikan penderitaan akibat trauma perang, khususnya lingkaran kekerasan di sekitarnya. Dari pengalaman kerjanya di International Rescue Committee, dia mendirikan Afghan Institute of Learning (AIL), menegaskan pentingnya hak-hak perempuan, pelatihan keluarga, dan pendidikan perdamaian dalam membina masyarakat yang damai. Hingga kini AIL telah melatih lebih dari 85.000 guru perempuan Afghan. AIL juga bekerjasama dengan bidan dan perawat dalam melayani sebanyak 350.000 perempuan dan anak-anak setiap tahunnya di Kabul dan kota-kota lain di Afghanistan dan Pakistan. Tak hanya perempuan, AIL juga cukup berhasil membantu anak-anak laki-laki mengatasi kecenderungan kekerasan. Contoh untuk bidang agreement-making adalah upaya kreatif Pdt. William Lowrey memfasilitasi kesepakatan antara suku Nuer dan Dinka di selatan Sudan. Juni 1998, Lowrey mengetuai suatu konferensi di Kenya yang menghadirkan pemuka Nuer dan Dinka beserta para pemuka gereja. Konferensi tersebut menghasilkan Loki Accord, awal berakhirnya konflik Dinka-Nuer. Persitiwa tersebut dilanjut dengan konferensi Wunlit beberapa bulan kemudian yang menghadirkan 300 wakil Dinka dan Nuer. Konferensi ini menghasilkan Wunlit Covenant, yang mampu meredam permusuhan antar suku dan membuka jalan penyelesaian perbedaan antara John Garang dari Sudanese Peoples Liberation Movement dan Riek Machar dari Sudan Peoples Democratic Front. Keduanya menandatangani pernyataan bersama pada 23 Oktober, 2002, untuk mengintegrasikan kedua kelompok. Upaya Pdt. Lowrey adalah contoh keberhasilan agreement-making “Jalur Dua”. Dia sendiri tidak berperan langsung dalam merumuskan kesepakatan ini, melainkan hanya memfasilitasi. Dia memberi pendampingan dan anjuran kepada para wakil Nuer dan Dinka dalam proses perumusan perjanjian resmi (“Jalur Satu”) dan mengatur tahap-tahap kesepakatan resmi antara pemerintah Sudan dengan SLPM. Upaya Ephraim Isaac dalam membantu mengatur perjanjian damai setelah kekalahan tentara pemerintahan, Derg, oleh Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) pada 1991, dan kemudian antara pemerintah Ethiopia dengan Eritrea pada Desember 2000, adalah contoh lain upaya “Jalur Dua.” Peran Isaac dalam negosiasi Ethiopia-Eritrea bisa digambarkan sebagai “peran pembantu utama” dalam memberikan penilaian terhadap metode Jalur Satu. Seperti disebutkan sebelumnya, Isaac lebih cenderung pada para pemuka lokal ketimbang para diplomat konvensional (dalam hal ini adalah wakil-wakil PBB, dan Uni Eropa). Ia menilai bahwa mereka hanya “membuat kacau” saja karena “kurang memahami persoalan yang sebenarnya” dan hanya “memberi janji palsu.” Menurutnya, kecenderungan para pemuka lokal untuk menyeru dan memahami secara simpatik lebih mungkin menghasilkan perjanjian dan rekonsiliasi yang stabil antara kedua belah pihak. Sumbangan Alimamy Koroma dan The Inter-Religious Council dalam tercapainya perjanjian damai antara pemerintah dengan para pemberontak di Sierra Leone adalah contoh lain pembuatan perjanjian “Jalur Dua” yang berhasil. Koroma dan para anggotanya bukan negosiator Jalur Satu dan tidak mengatur negosiasi secara langsung. Tetapi mereka membantu menciptakan tatanan yang memungkinkan deliberasi berlanjut dan membantu melegitimasi proses maupun hasil dengan mengerahkan ketidakberpihakan yang empatik. 10
Tanpa upaya Koroma dan anggotanya, pembicaraan nampaknya sulit membuahkan hasil. Karena itu, diplomasi Jalur Satu dan Dua bisa saling mendukung. Penutup: Pelajaran bagi Indonesia Kesaksian para RP membuyarkan anggapan yang berlebihan terkait hubungan antara agama, konflik kekerasan, dan peacemaking. Di satu sisi, kesaksian mereka memperingatkan kita agar tidak terlalu menyederhanakan hubungan antara agama dan kekerasan. Banyak studi kekerasan dan perang sipil menyimpulkan bahwa agama bukan satu-satunya yang berperan, tetapi bukan berarti tidak berperan sama sekali. Di sisi lain, pernyataan bahwa agama tak ada sangkut pautnya dengan kekerasan juga disanggah oleh pengalaman religious peacemakers yang akrab dan sedia menanggung resiko kekerasan karena aktivitasnya di wilayah konflik. Terkait teori dan praktik peacemaking, kita menemukan wawasan yang mencerahkan dari kesaksian-kesaksian yang termuat dalam buku ini. Hubungan agama dan perdamaian menjadi lebih jelas – dalam penafsiran teks, doktrin, dan praktik berbagai tradisi keagamaan, dalam menginspirasi “ketidakberpihakan empatik”, juga dalam mengidentifikasi dan memperjelas perhatian agama tertentu terhadap konflik-konflik yang disebutkan di buku ini. Kita memperoleh khazanah aktivitas-aktivitas religious peacemaking yang berharga. Bagi mereka, religious peacemaking adalah profesi utama, bukan sampingan. Meski mereka bertitel pendidik, politisi, mediator, atau ulama, religious peacemaking adalah pekerjaan mereka. Sumbangan orang-orang di buku ini, khususnya terhadap pembinaan institusi dan kapasitas serta dalam membangun kesepakatan, khususnya lewat “Jalur Dua” sangat berharga untuk kita tiru di Indonesia. Kini, para santri dan pelajar-pelajar yang belajar agama, termasuk seminari, calon rabbi, imam, rahib Buddha, dan lainnya, adalah calon peacemakers. Sudah selayaknya religious peacemaking diakui sebagai jalur studi yang terakreditasi agar para pemuka agama di masa depan lebih siap untuk menghadapi konflik di wilayah masing-masing. Lembaga-lembaga keagamaan juga sebaiknya mengembangkan program untuk mencetak praktisi-praktisi perdamaian dan mengerahkan sumber dayanya untuk mendukung studi dan kegiatan-kegiatan di bidang ini. Satu pelajaran penting yang dipelajari dari religious peacemakers adalah bahwa mereka punya pengaruh terhadap pejabat pemerintah dan diplomat dalam paya peacemaking. Mereka bergerak di dalam diplomasi Jalur Dua (warga). Mereka adalah sumberdaya berharga buat diplomasi dan peacemaking Jalur Satu (resmi). Mereka menawarkan perspektif yang berharga dan pijakan kuat di akar rumput. Pandangan mereka terhadap situasi politik, budaya, dan keagamaan, penting untuk memahami bagaimana merawat perdamaian dan keamanan yang langgeng. Meski masih banyak kekurangan di sana-sini, FKUB di Indonesia sudah menyediakan wadah untuk itu. Hanya saja sejauh ini belum ada penelitian yang komprehensif mengenai sejauh mana keberhasilan FKUB dalam menangani konflik-konflik keagamaan. Akhirnya, di komunitas yang didera konflik berkepanjangan, kita, dan juga para pegiat perdamaian di buku ini, sadar betul bahwa perdamaian hari ini belum tentu perdamaian esok hari. Karena itu, kita juga mesti memikirkan tujuan yang lebih jauh dan lebih menyita waktu untuk menciptakan komunitas damai yang berkesinambungan.[] 11
