Addendum Dokumen Pengadaan

Republik Indonesia

Addendum Dokumen Pengadaan

Pengadaan Barang

- Metoda Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi -

Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012

Hal ke - 1

PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH T.A 2012

Jalan Yetro Sinseng Nomor 2, Telepon (0519) 21051-21528 Faximile (0519) 21528 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah – 73812, email : [email protected]

DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 07/P2BJ-RSUD/X/2012 Tanggal : 16 Oktober 2012 PROGRAM Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata KEGIATAN Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit PEKERJAAN Pengadaan mesin radiologi (rontgent) LOKASI Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

TAHUN 2012

Hal ke - 2



BAB I UMUM A.

Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B.

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: - Barang - HPS - HEA - Kemitraan - LDP - LDK - PPBJ - PPK - SPPBJ - SP - TKDN

: Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. : Harga Perkiraan Sendiri. : Harga Evaluasi Akhir. : Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis : Lembar Data Pemilihan : Lembar Data Kualifikasi : Panitia Pengadaan Barang Jasa berfungsi untuk melaksanakanPengadaan Barang/Jasa. : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. : Surat Pesanan. : Tingkat Komponen Dalam Negeri.

C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP. D. Panitia Pengadaan Barang Jasa RSUD Muara Teweh akan mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi melalui media massa Nasional dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Hal ke - 3



PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG Nomor : 09/P2BJ-RSUD/X/2012 Menindaklanjuti Pengumuman Pelelangan Gagal Nomor : 04/P2BJ-RSUD/X/2012 tanggal 06 Oktober 2012 dan Pengumuman Pelelangan Gagal Nomor : 06/P2BJ-RSUD/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, untuk Paket pekerjaan : No.

Bidang dan Sub Bidang

Paket Pekerjaan

Nilai total HPS

Sumber pendanaan

Lokasi

1.

Pengadaan mesin radiologi (rontgent)

Pemasokan Barang Alat Kesehatan / Alat Kedokteran

Rp. 1.257.500.000,-

DPA-SKPD RSUD Muara Teweh

Muara Teweh

2.

Belanja Modal Generator Pembangkit Listrik

Mekanikal Elektrikal

Rp. 746.907.000,-

DPA-SKPD RSUD Muara Teweh

Muara Teweh

Dengan ini kami mengundang Perusahaan saudara yang sudah mendaftar untuk paket pekerjaan tersebut diatas, untuk menyampaikan ulang Dokumen Penawaran sebagaimana jadwal dibawah ini : 1. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan :

No. Kegiatan Tanggal Hari Waktu 1 pemasukan Dokumen Penawaran*) 18/10/2012 s/d 24/10/2012 Kamis s/d Rabu 09.00 - 12.00 WIB 2 pembukaan Dokumen Penawaran 24/10/2012 s/d 08/10/2012 Rabu 09.15 - selesai 3 evaluasi penawaran 25/10/2012 s/d 29/10/2012 Kamis s/d Senin 4 pengumuman pemenang 30/10/2012 s/d 15/10/2012 Selasa 5 M asa sanggah 31/10/2012 s/d 05/11/2012 Rabu s/d Senin 6 Penerbitan SPPBJ 06/11/2012 s/d 22/10/2012 Selasa )* Kecuali hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012, pemasukan dokumen penawaran mulai jam 08.00 s/d 09.00 WIB

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Atas segala perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Muara Teweh, 17 Oktober 2012 PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN RSUD MUARA TEWEH : Ketua,

R I A D I, ST. NIP. 19670911 199303 1 007

Hal ke - 4



BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM 1. Lingkup Pekerjaan

1.1 1.2

PPBJ mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan pengadaan barang yang tercantum dalam LDP. Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP.

1.3

2. Sumber Dana 3.Peserta Pemilihan

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP. 3.1 Pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, kemitraan atau perorangan yang memenuhi kualifikasi. 3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/ KSO tersebut. 3.3 Peserta kemitraan/ KSO dilarang untuk mengubah perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan. 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota PPBJ dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. 4.2

4.3

Peserta yang menurut penilaian PPBJ terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh PPBJ kepada PA/KPA. Hal ke - 5

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

5.1

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi

5.2

Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi: a. seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama. b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota PPBJ atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan. Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota PPBJ yang antara lain meliputi: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK dan/atau anggota PPBJ, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan barang produksi dalam negeri.

5.3

5.4 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

6.1 6.2

Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benarbenar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; c. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. d.semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan;

6.3

Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal: a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Hal ke - 6

6.4

7. Satu Penawaran Tiap Peserta

7.1 7.2

B. DOKUMEN PENGADAAN 8. Isi Dokumen 8.1 Pengadaan

[Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga untuk pekerjaan diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan TKDN diatas 25 %(dua puluh lima perseratus).] Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

Dokumen pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;

8.2

Dokumen Pemilihan meliputi: a. Umum b. Pengumuman Pelelangan; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran; 2) Bentuk Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO); 3) Dokumen Penawaran Teknis; 4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; 5) Jaminan Penawaran; f. Bentuk Surat Perjanjian; g. Syarat-Syarat Umum Kontrak; h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; i. Spesifikasi Teknis dan Gambar; j. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan]; k. Bentuk Dokumen lain: 1) Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ); 2) Surat Pesanan (SP) 3) Jaminan Sanggahan Banding 4) Jaminan Pelaksanaan; 5) Jaminan Uang Muka; 8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi : a. Lembar Data Kualifikasi; 9. Bahasa Dokumen Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam Pengadaan proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia. 10 Pemberian 10.1 Pemberian Penjelasan dilakukan secara Langsung pada Penjelasan waktu yang ditentukan, oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa kepada peserta yang terdaftar. 10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 10.3 Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan Barang Jasa melalui Aanwijzer atau tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. 10.4 Catatan tentang Pemberian Penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Panitia Pengadaan Barang Jasa dapat dilihat pada Berita Hal ke - 7

Acara Aanwijer.Jika dilaksanakan penjelasan lanjutan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) 10.5 Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan Barang Jasa menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 10.6 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal. 10.7 Peserta dapat meminta Dokumen Pengadaan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Rumah Sakit 11.Perubahan Dokumen 11.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir Pengadaan waktu pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan Barang Jasa dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan. 11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 11.3 Pengumuman Adendum Dokumen Pengadaan dapat dilihat pada papan pengumuman resmi P2BJ RSUD Muara Teweh 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 12. Perubahan Waktu Panitia Pengadaan Barang Jasa dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan menyertakan alas an dan akan disampaikan kepada peserta pelelangan. C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 13. Biaya dalam 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan Penyiapan penyampaian penawaran. Penawaran dan Kualifikasi 13.2 Panitia Pengadaan Barang Jasa tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. 14. Bahasa 14.1 Semua Dokumen Penawaran dan Dokumen Isian Kualifikasi Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 14.2 14.3

15. Dokumen Penawaran

Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

Dokumen Penawaran meliputi: a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) harga penawaran; 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; b. hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran. Dalam hal pencairan jaminan memerlukan dokumen asli Jaminan maka jaminan penawaran asli dikirim melalui pos/jasa pengiriman ke alamat sesuai LDP c. daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan; d. hasil pemindaian surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); Hal ke - 8

e.

dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: 1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar; 2) jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang; 3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan); 4) jaminan purnajual (apabila dipersyaratkan); 5) asuransi (apabila dipersyaratkan); 6) tenaga teknis (apabila dipersyaratkan); dan 7) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan. f. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; g. Data Kualifikasi; dan h. dokumen lain yang dipersyaratkan. 16.

Harga Penawaran

17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

18.

Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

16.1

Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.

16.2

Untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. [untuk kontrak lump sum, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan].

16.3

Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

17.1

Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sesuai yang tercantum dalam LDP.

17.2

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18.1

Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.

18.2

Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Panitia Pengadaan Barang Jasa dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi perpanjangan dapat akan dilakukan dengan surat menyurat.

18.3

Peserta dapat : a. menyetujui permintaan penawaran;

tersebut

tanpa

mengubah

Hal ke - 9

18.4 19.

20.

Pengisian Dokumen Kualifikasi

19.1 Isian

Pakta integritas

19.2 20.1 20.2

21.

Jaminan Penawaran

21.1 21.2

21.3 21.4 21.5

b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP. Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi Isian Data Kualifikasi yang sudah disediakan Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan, maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani Pakta Integritas. Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sesuai yang tercantum dalam LDP. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam LDP; e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama Panitia Pengadaan Barang Jasa yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan Barang Jasa yang mengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan Barang Jasa diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang. Jaminan penawaran akan disita apabila: a. peserta terlibat KKN; b. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya dibawah 80% HPS; c. calon pemenang dan calon pemenang 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau Hal ke - 10

d.

calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak.

22. Bentuk Dokumen Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy berupa file Penawaran yang telah dienkripsi dianggap telah ditandatangani oleh peserta pengadaan. D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 23. Penyampulan dan 23.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan Penandaan metode satu sampul. Sampul 2.3.2 Dokumen penawaran terdiri dari Penawaran a. Penawaran administrasi b. Penawaran teknis c. Penawaran Harga : dan d. Dokumen asli Kualifikasi 2.3.3 Peserta memasukkan dokumen penawaran ASLI dan salinannya kedalam 2 (dua) sampul yang masing – masing ditandai “ ASLI “ dan “ REKAMAN “ kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) sampul untuk menjaga kerahasiaannya. 2.3.4 Dokumen penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “ DOKUMEN PENAWARAN “, Nama Paket Pekerjaan, Nama dan Alamat Peserta, Sera ditujukan kepada P2BJ dengan alamat yang ditentukan dalam LDP. Bila sampul penawaran tidak direkatkan, P2BJ tidak 2.3.5 bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul terhadap dokumen penawaran. 24.

Penyampaian Dokumen Penawaran

24.1

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa RSUD Muara Teweh

25. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

Penawaran harus disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa RSUD Muara Teweh sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa RSUD Muara Teweh.

26. Penawaran Terlambat

Setelah batas waktu pemasukan penawaran berakhir maka P2BJ RSUD Muara Teweh tidak menerima berkas penawaran yang disampaikan dan penawaran penawaran peserta tersebut dianggap gugur.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 27.

28.

Pembukaan Penawaran

Evaluasi Penawaran

27.1

27.2 28.1 28.2

Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia Pengadaan Barang Jasa RSUD Muara Teweh akan membuka sampul penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi Merit point system atau passing Grade tata cara penilaian disampaikan pada bab IV (LDK). [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, dilakukan koreksi aritmatik sebelum dilakukan evaluasi penawaran dengan ketentuan: a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Hal ke - 11

28.3

28.4 28.5 28.6

28.7

28.8

28.9

Dokumen Pengadaan; b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.] [Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.] [Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sump yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.] [Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.] [Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Panitia Pengadaan Barang Jasa menyusun urutan dari penawaran terendah.] Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga. Panitia Pengadaan Barang Jasa melakukan evaluasi penawaran yang meliputi : a. Evaluasi administrasi b. Evaluasi teknis ; dan c. Evaluasi harga; Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Panitia Pengadaan Barang Jasa dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini b. Panitia Pengadaan Barang Jasa dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syaratsyarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas danhasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa selama proses evaluasi; Hal ke - 12

f.

28.11

P2BJ RSUD Muara Teweh dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) Ketidakikutsertaan peserta dalam pemberian penjelasan; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya surat penawaran tidak berkop perusahaan; g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan Barang Jasa dan/PA/KPA, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat(apabila ada); dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi, khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol); 2) Terdapat surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan c) bertanggal. 3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran; d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP; e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan Hal ke - 13

c. d. e. f. 28.12

dalam angka dan huruf; f) nama Panitia Pengadaan Barang Jasa yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan Barang Jasa yang mengadakan pelelangan; dan g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan. h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan Barang Jasa diterima oleh Penerbit Jaminan; i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. j) substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa kepada penerbit jaminan. Dalam hal penyedia barang/jasa hanya mengirimkan softcopy jaminan penawaran dan tidak mengirimkan jaminan penawaran asli, penyedia barang/jasa tersebut tidak dapat digugurkan pada tahap evaluasi administrasi jika hasil konfirmasi kepada penerbit jaminan menyatakan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan. Panitia Pengadaan Barang Jasa dapat melakukan klarifikasi terhadap halhal yang kurang jelas dan meragukan; peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

Evaluasi Teknis: a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan; b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem merit point atau passing grade, dengan ketentuan: 1) Panitia Pengadaan Barang Jasa menilai persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP. 2) Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap: a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini; b) jadwal waktu penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam LDP; c) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan); Hal ke - 14

d) e) f) g)

jaminan purnajual (apabila dipersyaratkan); Asuransi (apabila dipersyaratkan); tenaga teknis (apabila dipersyaratkan); dan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sebagaimana ditetapkan dalam LDP. 3) [evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;] 4) [dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP.] 5) Panitia Pengadaan Barang Jasa dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam LDP; c. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan Barang Jasa melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; d. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga ; e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; f. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal. 28.13

Evaluasi Harga a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS: a) apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. 2) harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 4) [untuk kontrak lump sum: a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; Hal ke - 15

b.

atau c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur] Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri; 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut: 1) rumus penghitungan sebagai berikut: HEA = HEA KP

= =

HP

=

Harga Evaluasi Akhir. Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/ Jasa). Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

2)

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang. 3) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan. d. Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. e. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Panitia Pengadaan Barang Jasa memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. f. Panitia Pengadaan Barang Jasa menyusun urutan 3 Hal ke - 16

(tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 28.14

29.

Evaluasi Kualifikasi

29.1 29.2 29.3 29.4 29.5

30. Pembuktian Kualifikasi

30.1 30.2 30.3 30.4 30.5

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan Barang Jasa dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; b. anggota Panitia Pengadaan Barang Jasa dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini. Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawar ranking berikutnya. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya. Panitia Pengadaan Barang Jasa melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal

F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN 31. Pengumuman Panitia Pengadaan Barang Jasa mengumumkan pemenang dan Pemenang pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat 32. Sanggahan 32.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP. 32.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi Hal ke - 17

32.3 32.4 33.

Sanggahan Banding

33.1

33.2

33.3

33.4 33.5 33.6

G. PENUNJUKAN PEMENANG 34. Penunjukan 34.1 Penyedia/Jasa 34.2

34.3

penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. Panitia Pengadaan Barang Jasa wajib memberikan jawaban secara secara tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan Barang Jasa menyatakan pelelangan gagal. Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan Barang Jasa, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga//Pimpinan Institusi Lainnya atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia Pengadaan Barang Jasa, dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang sebesar ketentuan dalam LDP dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Panitia Pengadaan Barang Jasa. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/piminan isntritusi atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Panitia Pengadaan Barang Jasa membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan menginformasikan kepada PA/KPA sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ). PA/KPA menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alas an yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan Hal ke - 18

34.4

34.5 34.6 34.7 34.8 34.9

34.10 35. BAHP dan Kerahasiaan Proses

35.1

35.2

35.3

H. PELELANGAN GAGAL 36. Pelelangan Gagal 36.1

dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam, atau c. apabila yang tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari P2BJ SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. Dalam hal PA tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b. apabila PA/KPA sependapat dengan P2BJ RSUD Muara Teweh, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh P2BJ bersifat final dan PA/KPA menerbitkan SPPBJ. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. Panitia Pengadaan Barang Jasa menuangkan ke dalam BAHP segala hal terkait proses pemilihan penyedia/barang jasa secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE Jika diperlukan, file BAHP dapat diunggah secara berulang, diganti atau ditimpa sampai dengan kontrak ditandatangani.

Panitia Pengadaan Barang Jasa menyatakan Pelelangan gagal, apabila: a. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran Hal ke - 19

b. c. d.

e.

f. g.

36.2

36.3

kurang dari 3 (tiga); tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; [harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan lump sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;] [seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;] sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

[KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah] sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. [KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah] sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari Penyedia atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau [Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya sebagaimana tercantum dalam LDP selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Panitia Pengadaan Barang Jasa, ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.] [Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPK dan/atau Panitia Pengadaan Barang Jasa, ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang Hal ke - 20

36.4 36.5

I. 37.

melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.] Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia Pengadaan Barang Jasa memberitahukan secara elektronik kepada peserta. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia Pengadaan Barang Jasa atau Panitia Pengadaan Barang Jasa lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN Surat Jaminan Pelaksanaan

37.1 37.2

37.3

Peserta berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan. Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal penandatangan kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang pengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ. h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama kemitraan; j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin. PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan Hal ke - 21

37.4 37.5

kepada penerbit jaminan Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK 38. Penandatanganan 38.1 Sebelum penandatangan kontrak PA/KPA wajib memeriksa Kontrak apakah pernyataan dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. 38.2 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 38.3

38.4 38.5 38.6

38.7

PA dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran. Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. PA dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat penawaran berikut daftar kuantitas /harga; d. syarat-syarat khusus Kontrak; e. syarat-syarat umum Kontrak; f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum; h. gambar-gambar; dan i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kontrak asli, terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk PA dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PA; 3) Kontrak asli ketiga sebagai dokumen untuk proses Hal ke - 22

38.8

38.9

pembayaran, dibubuhi materai pada bagian tengah yang ditandatangani oleh PA dan oleh penyedia; b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan atau penyedia perorangan. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 38.8 diatas, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

Hal ke - 23



BAB III LEMBAR DATA PEMILIHAN A.

LINGKUP PEKERJAAN

1.

Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah RSUD Muara Teweh 2. Alamat : Jl. Yetro Sinseng No. 2 Muara Teweh 3. Nama paket pekerjaan: Pengadaan mesin radiologi (rontgent). Uraian singkat pekerjaan : Pengadaan Mesin Radiologi (rontgent) untuk kegiatan Penunjang Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh. 4. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 45 (empat puluh lima) hari kalender Pekerjaan ini dibiayai dari DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012

B.

SUMBER DANA

C.

METODE PEMILIHAN

D.

PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN

E.

PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN

F.

PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]

G.

DOKUMEN PENAWARAN

1.

Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan_____________

2.

Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk: a. Bahan : tidak ada b. Alat : semua alat yang diadakan

H.

MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. 2.

Mata uang yang digunakan Rupiah (Rp) Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran/ termijn

I.

MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

J.

JAMINAN PENAWARAN

Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi. Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang berbentuk perorangan atau badan usaha yang memiliki perizinan di bidang Pengadaan Alat kedokteran/kesehatandan memiliki Ijin PAK/Sub PAK. (lihat jadwal pengadaan sebagaimana schedule pengadaan)

(lihat jadwal pengadaan sebagaimana schedule pengadaan)

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 1. 2.

K.

JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Besarnya jaminan penawaran adalah : Rp.25.150.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Masa berlakunya jaminan penawaran 60 hari kalender


Hal ke - 24

L.

BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN


M.

PEMBUKAAN PENAWARAN


N.

EVALUASI PENAWARAN

Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.

O.

SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN

1. 2. 3. 4.

5. P.

JAMINAN SANGGAHAN BANDING

1 2 3 4

Q.

JAMINAN PELAKSANAAN

R.

JAMINAN UANG MUKA

Sanggahan ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan RSUD Muara Teweh Tahun Anggaran 2012. Tembusan sanggahan ditujukan kepada : a. PA/KPA RSUD Muara Teweh b. Inspektorat Kabupaten Barito Utara. Sanggahan Banding ditujukan kepada Pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada : a. Bupati Barito Utara b. P2BJ RSUD Muara Teweh c. Inspektorat Kabupaten Barito Utara Pengaduan ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Barito Utara Besarnya jaminan sanggahan banding Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah) Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah RSUD Muara Teweh. Apabila dalam hal Sanggahan Banding dari penyedia dinyatakan salah, maka Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah. Apabila dalam hal Sanggah Banding dinyatakan benar, maka Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan.

1

Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender 2 Dalam hal terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 maka Jaminan Pelaksanaan dicarikan dan disetorkan pada Kas Daerah. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 maka Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.

Hal ke - 25

PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNG AN RUM AH SAKIT UMUM DAERAH MUAR A TEWEH T. A 2012 Jalan Yetro Sinseng Nomor 2, Telepon (0519) 21051-21528 Faximile (0519) 21528 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah – 73812, email : [email protected]

BAB IV LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) A. Lingkup Kualifikasi

Nama Pokja ULP : Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan RSUD Muara Teweh Tahun Anggaran 2012 Alamat Pokja ULP : Jl. Yetro Sinseng No. 02 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah 73812. Nama paket pekerjaan : Pengadaan mesin radiologi (rontgent)

B. Persyaratan Kualifikasi

1) formulir kualifikasi ditandatangani oleh: a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau e. peserta perorangan 2) peserta harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha Perdagangan (SIUP) Pemasokan Barang Alat Kesehatan/Kedokteran dan surat izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK)/ Sub PAK. 3) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, yang dinyatakan dalam surat pernyataan; 4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir yaitu laporan pajak bulan Juli, agustus dan September Tahun 2012. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 6) peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

Hal ke - 26

7) memiliki pengalaman pada subbidang Pengadan Alat Kedokteran/Kesehatan dengan melampirkan copy pengalaman kerja dan berita acara serah terima barang yang dilegalisir oleh instansi pemberi kerja; 8) dalam hal peserta berbentuk badan usaha akan melakukan kemitraan: a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan b. untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan. 9) [memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila dipersyaratkan]. C. Jaminan Penawaran

1. Masa berlakunya Jaminan Penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender; 2. Jaminan Penawaran dicarikan dan disetorkan pada Kas Daerah.

Hal ke - 27

Lampiran 28.1 Evaluasi Penawaran (1) Evaluasi Penawaran dilakukan dengan Sistem Nilai (Merit Point System). Evaluasi penawaran sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan dan kualitas teknis sepadan dengan harganya. Urutan proses evaluasi adalah sebagai berikut : a. Evaluasi Administrasi : adalah evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan dan keabsahan pada Data Administrasi sesuai dengan pasal 13 ayat 1 IKPP. b. Evalusai Teknis : adalah evaluasi terhadap kelengkapan teknis bagi Peserta Lelang yang telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi (lulus evaluasi administrasi) dengan memberikan skor / penilaian terhadap unsur-unsur teknis sebagai berikut : PENILAIAN UNSUR-UNSUR TEKNIS Nama perusahaan Pekerjaan NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

: : Pengadaan peralatan kesehatan pelayanan medis RS. JENIS PENILAIAN

2 Sertifikat Letter Authorized ( LoA ) Surat / Nomor Register Terdaftar dari Kementrian Kesehatan RI Sertifikat Mutu Industri ( ISO,TUV,SNI, SII,CE,dll ) Kesesuaian Spesifikasi Peralatan Jaminan Layanan Purna Jual Jaminan Tersedianya Suku Cadang Dukungan Pabrikan / Agen Tungal Referensi Pengguna Terdahulu Lokasi Bengkel / Workshop Negara Asal Barang Kinerja Perusahaan Tenaga Ahli / Teknisi Brosur TOTAL NILAI

BOBOT

SKOR

3 10

4

NILAI AKHIR 5

KET 6

10 5 20 10 10 5 5 5 5 5 5 5 100

TATA CARA PENILAIAN : 1.

Sertifikat Letter of Authorized (LoA : Surat Penunjukan dari Pabrikan Kepada Agen Tunggal / Distributor Tunggal di Indonesia) - Melampirkan Fotocopy LoA yang disyahkan pimpinan Distributor Nilai 100 - Melampirkan Fotocopy LoA tetapi tidak disyahkan pimpinan Distributor Nilai 50 - Tidak ada LoA Nilai 0

2.

Surat / Nomor Register Terdaftar dari Kementrian Kesehatan RI a. Mempunyai Fotocopy Surat Nomor Pendaftaran Kemenkes RI yang disyahkan pimpinan distributor b. Mempunyai Fotocopy bukti tanda terima bahwa surat Nomor Pendaftaran Kemenkes RI masih dalam proses yang disyahkan oleh pimpinan Distributor c. Ada Fotocopy Surat / Nomor Register Depkes RI / Bukti Tanda Terima Pendaftaran tetapi tidak disyahkan pimpinan distributor d. Tidak ada Surat / Nomor Register Kemenkes RI

3.

Sertifikat Mutu Industri ( ISO,CE,TUV,SNI,SII,dll ) a. Untuk barang produksi luar negri yang mempunyai sertifikat mutu ≥3 buah ( misal : ISO.TUV,CE,dll ) yang disyahkan pimpinan distributor b. Untuk barang produksi dalam negri yang mempunyai sertifikat standar mutu SNI/SII,dll yang disyahkan pimpinan distributor c. Untuk barang produksi luar negri yang mempunyai sertifikat mutu sebanyak 2 buah yang disyahkan pimpinan distributor d. Untuk barang produksi luar negri yang mempunyai sertifikat mutu sebanyak 1 buah yang disyahkan pimpinan distributor e. Ada Sertifikat tetapi tidak disyahkan pimpinan distributor f. Tidak ada sertifikat mutu

Nilai

100

Nilai

75

Nilai

50

Nilai

0

Nilai

100

Nilai

100

Nilai

50

Nilai

25

Nilai Nilai

0 0

Hal ke - 28

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kesesuaian Spesifikasi Peralatan a. Spesifikasi peralatan yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada dokumen pengadaan b. Spesifikasi peralatan yang ditawarkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada dokumen pengadaan Jaminan Layanan Purna Jual a. Jaminan Pelayanan Purna Jual dari Distributor selama ≥ 4 tahun b. Jaminan Pelayanan Purna Jual dari Distributor selama 2 tahun c. Jaminan Pelayanan Purna Jual dari Distributor selama 1 tahun d. Tidak ada Jaminan Pelayanan Purna Jual Jaminan Tersedianya Suku Cadang a. Jaminan tersedianya suku cadang atas barang yang ditawarkan dari distributor selama ≥ 5 Tahun b. Jaminan tersedianya suku cadang atas barang yang ditawarkan dari distributor selama 4 Tahun c. Jaminan tersedianya suku cadang atas barang yang ditawarkan dari distributor selama 1-3 Tahun d. Tidak ada jaminan tersedianya suku cadang Dukungan Pabrikan atau Agen/Distributor Tunggal a. Ada Surat Penunjukan/Surat Pernyataan Dukungan dari Pimpinan Distributor yang disertai fotocopy Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Dari Kementrian Kesehatan RI untuk Perusahaan Distributor tersebut yang disyahkan Pimpinan Distributor b. Ada surat Penunjukan/Surat Pernyataan Dukungan dari pimpinan Distributor tanpa disertai fotocopy Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Dari Kementrian Kesehatan RI untuk Perusahaan Distributor tersebut yang disyahkan Pimpinan Distributor c. Tidak ada Surat Penunjukan / Surat Pernyataan Dukungan distributor

Nilai

100

Nilai

0

Nilai Nilai Nilai Nilai

100 75 50 0

Nilai

100

Nilai

50

Nilai

25

Nilai

0

Nilai

100

Nilai

50

Nilai

0

Referensi Pengguna Terdahulu (Surat Pernyataan dari Pengguna Terdahulu atas Alat/barang yang ditawarkan tersebut) a. Jumlah Surat Pernyataan Pengguna Terdahulu yang terbanyak dilampirkan Nilai dan yang dijadikan sebagai pembanding/denumerator b. Jumlah Surat Pernyataan Pengguna Terdahulu yang terbanyak Nilai dibandingkan dengan terbanyak X 100 misalnya jumlah pernyataan yang ada 8 dan yang terbanyak ada 10, maka perhitungan Nilai adalah : 8/10 x 100 = 80 dstnya c. Tidak ada Surat Pernyataan dari Pengguna Terdahulu Nilai Lokasi Bengkel / Workshop (Surat Pernyataan Mempunyai Bengkel/Workshop) a. Mempunyai Bengkel/workshop yang berada di dalam Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Reklame yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi bengkel/workshop tersebut yang masih berlaku b. Mempunyai bengkel/workshop yang berada di luar Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Reklame yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi bengkel/workshop tersebut yang masih berlaku

10. Negara Asal Barang / Produsen Barang a. Barang yang ditawarkan diproduksi oleh Amerika Serikat,Eropa, Jepang,Indonesia b. Barang yang ditawarkan diproduksi dengan lisensi dari Amerika Serikat, Eropa,Jepang c. Barang yang ditawarkan diproduksi oleh Singapura,Pakistan,India, Korea,Taiwan dan China

100 50

0

Nilai

100

Nilai

75

Nilai

100

Nilai

50

Nilai

25

Hal ke - 29

11. Kinerja Perusahaan ( Pengalaman Pekerjaan Perusahaan/Kontrak Pekerjaan yang sesuai a. Penyedia Barang yang baru berdiri kurang dari 3 tahun b. Penyedia Barang yang telah Bediri di atas 3 tahun dan memiliki pengalaman kerja/kontrak sebanyak 3 (tiga) atau lebih dengan pekerjaan pengadaan barang yang sesuai c. Penyedia barang yang telah berdiri di atas 3 tahun dan memiliki pengalaman kerja/kontrak sebanyak 2 (dua) dengan pekerjaan pengadaan barang yang sesuai d. Penyedia barang yang telah berdiri di atas 3 tahun dan memiliki pengalaman kerja/kontrak sebanyak 1 (satu) dengan pekerjaan pengadaan barang yang sesuai e. Penyedia barang yang telah berdiri di atas 3 tahun dan tidak memiliki pengalaman kerja/kontrak pekerjaan untuk pekerjaan pengadaan barang yang sesuai 12. Tenaga Ahli/Teknis a. Mempunyai Tenaga Ahli/Teknis yang sesuai kompetensi dan berada di dalam Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuktikan dengan fotocopy Ijazah/Sertifikat Kompetensi dan KTP yang bersangkutan b. Mempunyai Tenaga Ahli/Teknis yang sesuai kompetensi dan berada di luar Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuktikan dengan fotocopy Ijazah/Sertifikat Kompetensi dan KTP yang bersangkutan c. Mempunyai Tenaga Ahli/Teknis yang sesuai kompetensi dan berada di dalam/luar Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuktikan dengan fotocopy Ijazah/Sertifikat Kompetensi dan KTP yang bersangkutan d. Tidak mempunyai tenaga ahli/teknis 13. Brosur ( untuk barang yang ditawarkan ) a. Brosur asli sesuai spesifikasi yang ditawarkan dan disyahkan Pimpinan distributor b. Brosur fotocopy/hasil scan sesuai spesifikasi yang ditawarkan tapi tidak disyahkan Pimpinan distributor c. Brosur asli sesuai spesifikasi yang ditawarkan tapi tidak disyahkan Pimpinan distributor d. Brosur fotocopy/hasil scan sesuai spesifikasi yang ditawarkan tapi tidak disyahkan Pimpinan distributor e. Tidak ada brosur

Nilai Nilai

100 100

Nilai

50

Nilai

25

Nilai

0

Nilai

100

Nilai

75

Nilai

50

Nilai

0

Nilai

100

Nilai

75

Nilai

50

Nilai

25

Nilai

0

Keterangan : • Semua dokumen asli maupun fotocopy yang dilampirkan dengan ketentuan harus disyahkan Distributor adalah dokumen asli maupun fotocopy yang dicap dan ditandatangani basah oleh pimpinan/direktur distributor atau pejabat perusahaan Yang memiliki kapasitas/kewenangan mensyahkan dokumen ( tercantum jelas nama Dan jabatan yang bersangkutan ) • Item 6 ( kontrak pengalaman kerja perusahaan ) harus disyahkan oleh pihak Pertama Yang memberi pekerjaan ( tercantum jelas nama dan jabatan yang bersangkutan ) • Bobot kriteria penilaian teknis adalah : 30% ( tiga puluh persen ) • Penilaian teknis ( no. 1 – 13 )

Nilai Akhir

:

Bobot

X

Skor setiap jenis penilaian 100

(1) Kriteria penilaian Harga Penawaran harga terendah dan dibawah HPS mendapat bobot nilai tertinggi dan penawaran harga yang lain secara matematis dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

Nilai Akhir :

Usulan harga terendah X Bobot harga penawaran Usulan harga yang dinilai

a. Bobot kriteria harga penawaran adalah : 70% (tujuh puluh persen) b. Total nilai akhir adalah gabungan nilai hasil evaluasi kriteria penilaian teknis dan kriteria penilaian harga. Berdasarkan perolehan total nilai akhir ini disusun urutan peringkat peserta pelelangan yang memperoleh total nilai akhir tertinggi yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran Direktur RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

Hal ke - 30

c. Evaluasi kewajaran harga berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga yang telah dilengkapi oleh Peserta Lelang dilakukan terhadap semua penawaran yang lulus evaluasi teknis. Dalam melakukan evaluasi kewajaran harga satuan barang, komponen pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain diluar ongkos produksi tidak diperhitungkan. (2) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi. Penawaran memenuhi persyaratan administrasi jika : a. Persyaratan dalam Dokumen Pengadaan dipenuhi dan diisi dengan keterangan yang benar tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; dan b. Surat Penawaran : 1) ditandatangani sesuai dengan pasal 20 ayat (1) IKPP; dan 2) masa berlaku sesuai dengan pasal 16 IKPP; dan 3) jangka waktu pelaksanaan pengadaan sesuai dengan pasal 1 ayat (2) IKPP; dan 4) bermaterai cukup dan bertanggal. c. Surat Jaminan Penawaran memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 17 ayat (2) IKPP; d. Daftar Kuantitas dan Harga diisi dengan lengkap, kecuali ditentukan lain dalam Dokumen Pengadaan; e. Rekaman bukti-bukti perpajakan yang disyaratkan dalam pasal 13 ayat (1) huruf h. IKPP (3) Evaluasi teknis dilakukan terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan menghasilkan daftar urutan calon pemenang dari yang memiliki nilai tertinggi atau sama dengan nilai ambang batas. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang : a. Memenuhi spesifikasi teknis pengadaan berdasarkan uraian penjelasan yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (terlampir) tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; b. Jadwal waktu penyelesaian pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang diatur dalam jadwal Pelaksanaan pekerjaan dan Dokumen Pengadaan; c. Identitas barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; d. Jumlah pengadaan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (terlampir); e. Memenuhi syarat-syarat dan ketentuan teknis lain yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; f. Bobot nilai dalam kriteria evaluasi teknis adalah : 30% (tiga puluh perseratus). Uraian kriteria penilaian teknis tercantum pada lampiran tersendiri. (4) Evaluasi kewajaran harga meliputi : a. Meneliti kebenaran uraian (penulisan angka dan huruf, perkalian, penjumlahan) atas harga penawaran secara keseluruhan dan atau bagian/unsur-unsur yang tertulis dalam angka dan huruf. b. Koreksi aritmatik atas kesalahan penjumlahan dan perkalian dengan harga satuan. Hasil koreksi aritmatik dapat merubah nilai penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan harga penawaran semula. c. Kewajaran harga penawaran dengan jalan membandingkan total harga penawaran terkoreksi dengan HPS. d. Penawaran harga yang dianggap wajar dan dapat dievaluasi apabila harga penawaran tidak lebih tinggi dari pagu anggaran. Apabila total harga penawaran yang diajukan lebih tinggi dari pagu anggaran, maka dinyatakan gugur. e. Penilaian terhadap harga penawaran menggunakan sistem bobot, yaitu penawaran harga terendah dan dibawah HPS mendapat bobot nilai tertinggi, dan penawaran harga yang lain secara matematis dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut. Usulan harga terendah : usulan harga yang dinilai x bobot harga penawaran. Bobot harga penawaran : 70% (tujuh puluh perseratus). f. Jika harga penawaran setelah evaluasi terhadap Daftar Kuantitas dan Harga, perbandingan dengan rincian HPS, dan klarifikasi dengan Peserta Pengadaan tetap dinilai terlalu rendah, dan Peserta Pengadaan tetap menyatakan mampu melaksanakan pemasokan sesuai Dokumen Pemilihan maka yang bersangkutan harus bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS jika ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan; g. Dalam hal Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pemasokan sesuai Dokumen Pemilihan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaanya maka penawarannya digugurkan, Surat Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan kepada Kas Negara/Daerah, dan yang bersangkutan didaftar hitamkan selama 1 (satu) tahun dan dilarang ikut serta dalam pengadaan pada instansi Pemerintah. (5) Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran Panitia akan menyusun urutan peringkat atas 3 (tiga) penawaran yang memperoleh bobot nilai tertinggi dari gabungan hasil evaluasi penawaran teknis dan harga.

Hal ke - 31

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[KOP BADAN USAHA/KEMITRAAN(KSO)/PESERTA PERORANGAN] Nomor Lampiran

: :

_______, _____________ 20___

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan RSUD Muara Teweh Tahun Anggaran 2012 di Muara Teweh Perihal

: Pengadaan mesin radiologi (rontgent)

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan mesin radiologi (rontgent) sebesar Rp. ____________ ( _____________________ ). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (________________) hari kalender Penawaran ini berlaku selama ____ (_______________________) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Jaminan Penawaran; 2. Surat Kuasa atau rekaman Akta Otentik Pengangkatan jika Surat Penawaran ditandatangani oleh selain pemimpin/direktur utama, atau rekaman Perjanjian Kemitraan jika Surat Penawaran ditandatangani oleh pejabat yang mewakili pemimpin kemitraan; 3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. Spesifikasi teknis barang; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan/pengiriman barang; c. Identitas (jenis, tipe dan merek) barang;

d. jaminan purnajual (apabila dipersyaratkan); 4. 5. 6. 7. 8.

Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); Surat Pernyataan tidak akan menuntut apabila pekerjaan dibatalkan; Surat pernyataan kesediaan untuk melaksanakan uji fungsi; Surat Pernyataan sanggup menyediakan ijin operasional alat; Dokumen Teknis lainnya yang disyaratkan (seperti Brosur, Sertifikat Mutu Industri ( ISO,TUV,SNI, SII, CE, dll ); 9. Dokumen isian Kualifikasi. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai “Asli” dan “Rekaman”. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)/Peserta Perorangan ___________________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.......................... Jabatan

Hal ke - 32

B.

BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO) SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ______________________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _______________________ pada tanggal __________________________ 20____, maka kami : ______________________________________ (nama peserta 1); ______________________________________ (nama peserta 2); ______________________________________ (nama peserta 3); ____________________________________________________dst bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan adalah__________________ b. Menunjuk ____________________________ (nama peserta 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _______________ [nama peserta 1] sebesar _____% (__________persen) _______________ [nama peserta 2] sebesar _____% (__________persen) _______________ [nama peserta 3] sebesar _____% (__________persen) __________________________________________________dst 3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada ______________________________ (nama wakil peserta yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana ___________________(nama peserta 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari dari seluruh anggota kemitraan/KSO. 7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO. 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_______________________) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di________________pada hari__________ tanggal_____________________ bulan_____________, tahun________________________________________

Penyedia 1 (_______________)

Penyedia 2 (________________)

Penyedia 3 (_________________)

dst (_________________)

Catatan: Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel.

Hal ke - 33

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis [Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] : 1. spesifikasi teknis barang; 2. jadwal waktu pelaksanaan /pengiriman barang [tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LDP]; 3. Identitas (jenis, tipe dan merek) barang; 4. Sertifikat Letter Authorized ( LoA ); 5. Surat / Nomor Register Terdaftar dari Kementrian Kesehatan RI; 6. Sertifikat Mutu Industri ( ISO,TUV,SNI, SII,CE,dll ); 7. Kesesuaian Spesifikasi Peralatan 8. Jaminan Layanan Purna Jual; 9. Jaminan Tersedianya Suku Cadang; 10. Dukungan Pabrikan / Agen Tungal; 11. Referensi Pengguna Terdahulu; 12. Lokasi Bengkel / Workshop; 13. Negara Asal Barang; 14. Kinerja Perusahaan; 15. Tenaga Ahli / Teknisi; 16. Brosur.

Hal ke - 34

BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) TKDN Uraian Pekerjaan Total Barang/ GabuDN LN Ribu % Jasa ngan Rp KDN (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) BARANG I. Material Langsung (Bahan baku) (1A) (1B) (1C) (1D) (1E) (1G) II. Peralatan (Barang jadi) (2A) (2B) (2C) (2D) (2E) (2G) A. Sub Total Barang (3A) (3B) (3C) (3D) (3E) (3G) JASA III. Jasa Umum B. Sub Total Jasa

(4A) (5A)

(4B) (5B)

(4C) (5C)

(4D) (5D)

(4E) (5E)

(4G) (5G)

C. TOTAL Biaya (A + B)

(6A)

(6B)

(6C)

(6D)

(6E)

(6G)

Formulasi perhitungan : Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C)

% TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)

+

=

Nilai Jasa Total(5C) - Nilai Jasa Luar Negeri (5B) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C)

__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

[tanda tangan]

[nama wakil sah badan usaha/ (kemitraan/KSO)]

Hal ke - 35

D. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN, dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ________________________[Pokja ULP] Alamat : ______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang _______________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Penawaran atas pekerjaan _______________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. _______________ tanggal _________________, apabila: Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : ______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu: a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; b. Yang Dijamin tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; 2) menandatangani Kontrak; atau 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang c. Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d.____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Hal ke - 36

6.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________ Dikeluarkan di : Pada tanggal :

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

_________ ___________

[Bank] Materai Rp. 6.000,____________ [Nama dan Jabatan]

Hal ke - 37

E. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN Contoh

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PENAWARAN Nomor Jaminan: ____________________ Nilai: _____________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________[nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________[nama penebit jaminan], _____________ [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [________________[nama Panitia Pengadaan Barang Jasa], __________[alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________(terbilang______________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ___________________________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN: a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang. b. tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; 2) menandatangani Kontrak; 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang; c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 4. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. dikeluarkan di _________________ pada tanggal _________________ TERJAMIN PENJAMIN Materai Rp. 6.000,__________________ _________________ Nama dan Jabatan Nama dan Jabatan Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]

Hal ke - 38

BAB V. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI BADAN USAHA A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email badan usaha peserta yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Izin Usaha 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. E. Pengurus 1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas. 2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha. F. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero. 2. Pajak a. Diisi dengan NPWP badan usaha b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 1) PPH pasal 21 2) PPH Pasal 23 3) PPH pasal 25/pasal 29 4) PPN Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. G. Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.

Hal ke - 39

PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI PENYEDIA PERORANGAN A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama perorangan. 2. Diisi dengan jenis pekerjaan penyedia peroangan. 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax rumah yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor dapat dihubungi 5. Diisi dengan nomor Identitas berupa nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau nomor Passpor. B. Izin Usaha/Izin melaksanakan kegiatan [apabila dipersyaratkan] 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. D. Data Keuangan 1. Pajak a. Diisi dengan NPWP badan usaha b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 2) PPH pasal 21 3) PPH Pasal 23 4) PPH pasal 25/pasal 29 5) PPN Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. E. Data Pengalaman Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.

Hal ke - 40

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 3. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 5. khusus untuk penyedia berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 6. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai; 7. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; b. evaluasi persyaratan pada angka 1. sampai dengan angka 7. Dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan. 8. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila dipersyaratkan. B. Panitia Pengadaan Barang Jasa memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam dokumen Kualifikasi dalam hal: 1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi. C. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Panitia Pengadaan Barang Jasa dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. D. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

Hal ke - 41

BAB VI BENTUK KONTRAK A.

BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang__________Nomor: __________ [Jika Penyedia bukan berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “ PA/KPA”) dan __________ [nama wakil Penyedia], __________ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Notaris No. ___ [No. Akta notaris] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] (selanjutnya disebut “ Penyedia”).] [Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran], selaku Pengguna Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pengguna Aggaran], yang berkedudukan di __________ [alamat Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran] (selanjutnya disebut “ PA/KPA”) dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1. _________________ [nama Penyedia 1]; 2. _________________ [nama Penyedia 2]; ..... dst yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PA/KPA berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk __________ [nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. ___________ tanggal ___________ (selanjutnya disebut “ Penyedia”).] MENGINGAT BAHWA: (a) PA/KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”); (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA/KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. MAKA OLEH KARENA ITU, PA/KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. [untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ditulis sebagai berikut : Hal ke - 42

2. 3.

4.

5.

“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp_____________ (_______________ rupiah);”] [untuk kontrak lump sum ditulis sebagai berikut: “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp______________ (_________________ rupiah);”] peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat penawaran; d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada); e. syarat-syarat khusus Kontrak; f. syarat-syarat umum Kontrak; g. spesifikasi khusus; h. spesifikasi umum; i. gambar-gambar; dan j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; Hak dan kewajiban timbal-balik PA/KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA/KPA ; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA/KPA; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. Hal ke - 43

DENGAN DEMIKIAN, PA/KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama __________ PA/KPA [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan (KSO) __________ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PA/KPA maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan]

Hal ke - 44

B. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) [kop surat satuan kerja PA / KPA] SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA PPK : NOMOR SPK : TANGGAL SPK :

Halaman ………dari ………….. NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN : (Jika pengadaan melalui Pelelangan Umum / Sederhana ) SUMBER DANA : (Isebagai contoh, cantumkan “ dibebankan atas DPA RSUD Muara Teweh, Tahun Anggaran 2012, Untuk mata anggaran kegiatan…………………….. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : ………….(…………..) hari kalender/ bulan/ tahun NILAI PEKERJAAN Uraian No. Kuantitas Satuan Ukuran Harga satuan (Rp.) Total (Rp.) Pekerjaan PAKET PEKERJAAN : ………………………

Jumlah PPN Nilai TERBILANG : ……………………………………………………………………………. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir. Untuk dan atas nama __________ Pengguna Anggaran/KPA [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia / kemitraan (KSO)_________ [tanda tanga dan, cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja PA/KPA maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan]

Hal ke - 45

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1.

PENYEDIA JASA MANDIRI SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara PA/KPA dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2.

HAK KEPEMILIKAN PA/KPA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PA/KPA. Jika diminta oleh PA/KPA maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA/KPA sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA/KPA tetap pada PA/KPA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA/KPA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

3. CACAT MUTU PA/KPA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA/KPA dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA/KPA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. 4.

PEMUTUSAN Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PA/KPA dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PA/KPA.

5.

PENANGGUNGAN Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA/KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA/KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA/KPA) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cidera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

Hal ke - 46

6.

PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7.

HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PA/KPA dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9.

ADENDUM SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PA/KPA dan Penyedia. 10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya. 11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PA/KPA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Hal ke - 47

BAB VI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang; 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut

PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD; 1.3

1.4 1.5 1.6

1.7 1.8

1.9

1.10

1.11

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD; Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang; Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak); Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PA/KPA untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia; Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA dengan Penyedia dan mencakup Syarat- Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini Hal ke - 48

1.12 1.13 1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20 1.21

1.22

1.23

2. Penerapan

3. Bahasa dan Hukum

dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak; Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. Hari adalah hari kalender; Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran; Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PA/KPA; Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatangan Surat Pesanan (SP) oleh penyedia. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakandalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PA/KPA; Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PA/KPA. Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Hal ke - 49

3.2

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan 4.1 Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.2

4.3

4.4 4.5 5.

Asal Barang

5.1 5.2 5.3

5.4

nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatanpemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah). Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. mendorong terjadinya persaingan sehat; c membuat an/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas. Penyedia yang menurut penilaian PA/KPA terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif oleh PA/KPA sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c.Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Pengenaan daftar hitam Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PA/KPA kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daeah/Pimpinan Institusi Lainnya. PA/KPA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Hal ke - 50

6. Korespondensi

7.

Wakil sah para pihak

8.

Pembukuan

9.

Perpajakan

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

11. Pengabaian

12. Penyedia Mandiri

Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia. 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PA/KPA atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Barang ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini. 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kapda Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PA/KPA. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK. Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terusmenerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh Hal ke - 51

terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. 13. Kemitraan Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PA/KPA berdasarkan Kontrak ini. 14. Pengawasan Pelaksanaan Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PA/KPA Pekerjaan dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

B.

PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 15. Jadwal Pelaksanaan 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal Pekerjaan penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak ataupada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; 15.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; 15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA/KPA, maka PA/KPA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak. 16. Surat Pesanan 16.1 PA/KPA menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 16.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP. 16.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan. 17. Program Mutu 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaskanaan kontrak untuk disetujui oleh PA/KPA. 17.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi: a. informasi pengadaan barang; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja 17.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan. 17.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi. 17.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PA/KPA. Hal ke - 52

17.6 18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

18.1

18.2

B.1 Pelaksanaan Pengadaan 19. Lingkup pekerjaan 20. Standar

21. Pemeriksaan Bersama

22. Inspeksi Pabrikasi

23. Pengepakan

24. Pengiriman

Persetujuan PA/KPA terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PA/KPA bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsure pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a. program mutu; b. organisasi kerja; c.tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan. e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada. f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK. 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PA/KPA bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan. 21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PA/KPA 21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 22.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PA/KPA dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 22.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK. 22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak. 23.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir. 23.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 24.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan Hal ke - 53

dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK. Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya. 25.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK; 25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. 25.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. 25.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 25.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 25.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak 26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. 26.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 26.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak. Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PA/KPA sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. 28.1 PA/KPA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. 28.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PA/KPA atau diwakilkan kepada pihak ketiga. 28.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK. 28.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia. 28.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PA/KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PA/KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa 24.2 24.3

25. Asuransi

26. Transportasi

27. Risiko 28. Pemeriksaan dan Pengujian

Hal ke - 54

28.6

28.7

29. Uji Coba

29.1 29.2 29.3

29.4

30.

Waktu Penyelesaian 30.1 Pekerjaan 30.2

30.3

30.4 31. Serah Terima Barang

31.1

31.2 31.3

biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PA/KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PA/KPA. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PA/KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang , PA/KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PA/KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia. Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PA/KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara; Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PA/KPA oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang; Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambatlambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA untuk penyerahan pekerjaan; Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Hal ke - 55

31.4

31.5

31.6

31.7 31.8

31.9

31.10 31.11

31.12

32. Incoterms

32.1 32.2

B.2 Garansi dan Layanan Tambahan 33. Jaminan bebas Cacat Mutu/ 33.1 Garansi

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PA/KPA untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman. Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang. Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut. Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia. Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PA/KPA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PA/KPA. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak. Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan olehPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. PA/KPA menerima penyerahan pekerjaan setelah: a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan b.Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PA/KPA (apabila diperlukan) Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan. Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan Incoterms. Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru Incoterms yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the International Chamber of Commerce. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA/KPA, Barang tidak mengandung cacat mutu Hal ke - 56

35. Layanan Tambahan

yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. 33.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK. 33.3 PA/KPA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual. 33.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA/KPA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. 33.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA/KPA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA/KPA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA/KPA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA/KPA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA/KPA dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia. 33.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA/KPA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam. 34.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PA/KPA tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 34.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PA/KPA berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak. Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

B.3. Perubahan Kontrak 36. Perubahan Kontrak

36.1

34.Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

36.2

36.3

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Hal ke - 57

37.

Perubahan Pekerjaan

Lingkup 37.1

37.2 37.3

37.4 38.

Perpanjangan Waktu 38.1 Pelaksanaan Pekerjaan

38.2 38.3 38.4 38.5

B.4. Keadaan Kahar 39. Pengertian

39.1

Pelaksanaan Kontrak atas usul PA/KPA. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PA/KPA bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain: a. menambah tau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PA/KPA secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PA/KPA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c.keterlambatan yang disebabkan oleh PA/KPA; d.masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau e. Keadaan Kahar. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar. PA/KPA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. PA/KPA dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosiali; Hal ke - 58

40. Bukan Cidera Janji

41. Perpanjangan Waktu

42. Pembayaran

d. Pemogokan; e. Kebakaran; dan/atau f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 39.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak. 39.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurangkurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. 39.4 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PA/KPA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak. 40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar: a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan b. telah memberitahukan ecara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PA/KPA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang Hal ke - 59

telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian. B.5. Pemutusan dan Penghentian 43. Pemutusan oleh Pejabat 43.1 Pembuat Komitmen

43.2

44.

Pemutusan oleh Penyedia 44.1

44.2

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PA/KPA dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PA/KPA dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PA/KPA di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan; e. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. penyedia membayar denda; dan/atau d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PA/KPA apabila PA/KPA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena Hal ke - 60

45. 46.

PA/KPA terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA/KPA dikenakan sanksi berdasarkan perundangundangan. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. Pembayaran setelah Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PA/KPA Penghentian/ Pemutusan wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA 47. Hak dan Kewajiban Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan Penyedia sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA/KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA/KPA; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA/KPA; f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan g. penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. 48. Tanggung jawab Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. 49. Penggunaan DokumenPenyedia tidak diperkenankan menggunakan dan Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya Informasi yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PA/KPA. 50. Hak Kekayaan Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Intelektual Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. 51. Penanggungan Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA/KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA/KPA beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 52. Tindakan Penyedia Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu Yang mensyaratkan persetujuan tertulis PA/KPA sebelum melakukan Hal ke - 61

Persetujuan PPK

53. Usaha Miko, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

55.

Denda

56. Jaminan

tindakantindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; b. mengubah atau memutakhirkan program mutu; c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 53.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 53.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. 53.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam SSKK. 54.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 54.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam KA/KPA. 54.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 54.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PA/KPA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 56.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PA/KPA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) Hal ke - 62

56.2 56.3

56.4

56.5 56.6

56.7 57. Laporan Hasil Pekerjaan

57.1

57.2 57.3

HPS. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurangkurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi; Jaminan Uang Muka diberikan kepada PA/KPA dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka; Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan; Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurangkurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang. Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PA/KPA.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 58.Hak dan Kewajiban PA/KPA PA/KPA mempunyai Hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 59. Fasilitas PA/KPA dapat memberikan fasilitas berupa srana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK 60. Pembayaran 60.1 Uang muka a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk: 1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang. Hal ke - 63

60.2

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PA/KPA disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus); g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA/KPA, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba. c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan. d. Pa/KPA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP). e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan Hal ke - 64

60.3

61. Peristiwa Kompensasi

61.1

61.2

angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA/KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK. Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PA/KPA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau 2) 1 /1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. sesuai yang ditetapkan dalam SSKK; d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PA/KPA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PA/KPA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PA/KPA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b keterlambatan embayaran kepada penyedia; c. PA/KPA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. PA/KPA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; e. PA/KPA memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; f. ketentuan lain dalam SSKK. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan Hal ke - 65

61.3

61.4

61.5

62. Harga Kontrak

62.1 62.2 62.3

63. Penangguhan

63.1

63.2

63.3 63.4

64. Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)

64.1

64.2

64.3

pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA/KPA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA/KPA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak; Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead. [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum - Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga]. PA/KPAdapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. PA/KPA secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. Jika dipandang perlu oleh PA/KPA, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia. Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana Hal ke - 66

64.4 64.5

64.6

64.7

64.8

64.9 64.10 64.11 64.12

64.13 64.14

tercantum dalam penawaran. Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+...) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak). Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke- 12 setelah penanda-tanganan kontrak. Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PA/KPA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan. Hal ke - 67

65. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA/KPA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 66. Penyelesaian Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para Perselisihan pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 67. Itikad Baik 67.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. 67.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masingmasing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A. Pengertian

B. Korespondensi

C. Wakil Sah Para Pihak

D. Tanggal Berlaku Kontrak

1.

Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 2. Tempat Tujuan Akhir adalah RSUD Muara Teweh Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PA/KPA: Nama __________ Alamat: __________ Teleks: __________ Faksimili: __________ Penyedia: __________ Nama __________ Alamat: __________ Teleks: __________ Faksimili: __________ Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PA/KPA: __________ Untuk Penyedia: __________ Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: __________ s/d _________________

E.

Waktu dimulainya Pekerjaan Pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung pekerjaan sejak : _________________ F. Kerjasama Antara Penyedia 1 Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia dan Sub Penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil (YA/TIDAK) Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan 2 pekerjaan berupa: ________________ Hal ke - 68

Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan /atau subkontrak, akan dikenakan sanksi ______________________ Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standadr ______________ (isi jenis standar yang dipersyaratkan seperti SNI, dll) Bersama PA/KPA bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu ____________ hari setelah penandatangan kontrak. PA/KPA atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PA/KPA melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu ______________ setelah penandatangan kontrak. Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : ___________________ Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : __________________________ Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PA/KPA sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan 1 ketentuan Incoterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan Incoterms maka pertanggungan asuransi harus meliputi : ________________________ Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan 2 asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK] Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka 3 pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK] Barang harus diangkut sampai dengan Tempat 1 Tujuan Akhir: [YA/TIDAK] Penyedia menggunakan transportasi 2 ______________ [jenis angkutan] untuk pengiriman barang melalui _____________ [darat/laut/udara] Serah terima dilakukan pada : [Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir] Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan 1 meliputi : Uji fungsi untuk Reagensia Laboratorium dan Bahan Alat Laboratorium

3

G. Standar

H. Pemeriksaan I. Inspeksi Pabrikasi J. Pengepakan K. Pengiriman

L. Asuransi

M. Transportasi

N. Serah Terima O. Pemeriksaan dan Pengujian

Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Rumah Sakit Umum Daerah Kota M. Teweh Edisi Incoterms yang digunakan adalah_____________ Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku 1 selama: __________ Masa layanan purnajual berlaku selama _________ 2 (_______) [hari/bulan/tahun] setelah serah terima barang.

2 P. Incoterms Q. Garansi

R. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang. Hal ke - 69

S. Layanan Tambahan T. Pemutusan Oleh Penyedia Jasa

U. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia harus menyedia layanan tambahan berupa : ________________ Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PA/KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ______ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PA/KPA. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PA/KPA adalah: __________

V. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: ___ (__________) hari [hari/bulan/tahun]

W. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: __________ PPK akan memberikan fasilitas berupa : __________

X. Fasilitas Y. Pembayaran Uang Muka

Z. Pembayaran Prestasi Pekerjaan AA. Pembayaran denda

BB. Pencairan Jaminan CC. Kompensasi DD. Harga kontrak

EE. Penyesuaian Harga

Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK). [jika ”YA”] Uang muka diberikan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari Nilai Kontrak. Pembayaran 100% (seratus perseratus) dilakukan 1 setelah serah terima pekerjaan dengan memperhitungkan pengembalian uang muka kerja. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila : __________________ Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : ________________ Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : ________________ Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari ______________ [sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan] [harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.] Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas __________ [Negara/Daerah] Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika ______________ Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan ______________

1

2 3 4

Indeks harga untuk Penyesuaian Harga adalah indeks harga yang dikeluarkan oleh _____________ [Badan Pusat Statistik (BPS)/instansi teknis lainnya]. Indeks yang dipergunakan adalah indeks ____________(perdagangan, industri, impor, dll) sebesar ________________. Koefisien tetap adalah sebesar ______________ Koefisien komponen kontrak adalah sebesar ____________ Hal ke - 70

FF. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)] [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturanperaturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

Hal ke - 71

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak - Subkontraktor yang ditunjuk: [cantumkan nama subkontraktor (jika ada) berikut uraian personilnya]

Hal ke - 72

Bab VII SPESIFIKASI TEKNIS Instansi Program Kegiatan Pekerjaan Lokasi Tahun Anggaran

: Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit paru-paru / Rumah sakit Mata. : Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit : Pengadaan Mesin Radiologi (Rontgent) : Muara Teweh : 2012

Spesifikasi teknis pengadaan barang dapat dilihat sebagaimana lembaran terlampir. Contoh Format Spesifikasi teknis pengadaan barang No. 1. 2. 3.

Nama Barang …………….. …………….. Dst.

Uraian Spesifikasi …………….. ……………..

Merk/Type …………….. ……………..

Negara Asal …………….. ……………..

Volume ……… ………

Unit / Satuan ……… ………

Hal ke - 73

BAB VIII DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Keterangan Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump

Sum 1.

Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2.

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

3.

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6.

Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut: a. b.

jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Hal ke - 74

Instansi Program Kegiatan Pekerjaan Lokasi Tahun Anggaran

: Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit paru-paru / Rumah sakit Mata. : Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit : Pengadaan Mesin Radiologi (Rontgent) : Muara Teweh : 2012

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)/Peserta Perorangan ___________________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.......................... Jabatan

Hal ke - 75

Keterangan Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. 6. Panitia Pengadaan Barang Jasa akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan b. jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah. 1.

Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum) 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. Panitia Pengadaan Barang Jasa akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Hal ke - 76

BAB IX BENTUK DOKUMEN LAIN A.

BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ) Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) [kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Nomor: __________ __________, __ __________ 20__ Lampiran: __________ Kepada Yth. __________ di __________ Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _______________________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan nilai [penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp__________ (__________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________

Tembusan Yth. : 1. ____________ [PA/KPA K/L/D/I] 2. ____________ [APIP K/L/D/I] 3. ____________ [Panitia Pengadaan Barang Jasa] ......... dst

Hal ke - 77

B.

BENTUK SURAT PESANAN [kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] SURAT PESANAN (SP) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________

Yang bertanda tangan di bawah ini: __________[nama Pejabat Pembuat Komitmen] __________[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] __________[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: __________[nama Penyedia] __________[alamat Penyedia] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1.

Rincian Barang:

Jenis Barang

Satuan Ukuran

Kuantitas

Harga Satuan

Total Harga1

2.

Tanggal barang diterima: __________;

3.

Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4.

Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________

5.

Alamat pengiriman barang : __________________________________

6.

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

__________, __ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan]

Hal ke - 78

[nama lengkap] [jabatan] NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________[nama Penyedia] [tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha/(kemitraan/KSO)/penyedia peorangan] [jabatan] Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 1

Hal ke - 79

C. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN, dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________[Pokja______ ULP ______] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ___________________________________________________________) Sanggahan Banding dalam bentuk garansi bank, apabila:

sebagai

Jaminan

Nama : ______________________________ [peserta pelelangan] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukan oleh YANG DIJAMIN dinyatakan tidak benar. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 2.

3.

4. 5.

Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d____________________ Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar dari __________________ [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lain] paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Hal ke - 80

6.

Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ___________. Dikeluarkan di : ____________ Pada tanggal : ___________ [Bank] ____________ (Nama & Jabatan)

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

Hal ke - 81

D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN, dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________[Panitia Pengadaan Barang Jasa RSUD Muara Teweh] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ___________________________________________________________) Pelaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila:

sebagai

Jaminan

Nama : ______________________________ [peserta pelelangan] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu: a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b.

Yang Dijamin melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan kontrak. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Hal ke - 82

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____________.

Dikeluarkan di : ____________ Pada tanggal : ___________ [Bank] ____________ (Nama & Jabatan) Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkorfimasi Garansi ini ke _____[bank]

Hal ke - 83

E.

BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: _________________

Nilai: ______________

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _________________[nama], __________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________ [nama penebit jaminan], _________ [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [____________[nama Panitia Pengadaan Barang Jasa], __________[alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ______(terbilang_______________)

2.

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ____________________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN:

3.

Jaminan ini berlaku apabila: a. b.

TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN

4.

Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________

5.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Hal ke - 84

7.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _______________ Pada tanggal _____________________ TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp. 6.000,_____________ (Nama & Jabatan)

_________________ (Nama & Jabatan)

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]

Hal ke - 85

F.

BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN,dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________[Pokja______ ULP ______] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ___________________________________________________________) sebagai Jaminan Uang Muka dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : ______________________________ [peserta pelelangan] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/ tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d____________________

2.

Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.

4.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5.

Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6.

Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ___________. Hal ke - 86

Dikeluarkan di : ____________ Pada tanggal : ___________ [Bank] ____________ (Nama & Jabatan) Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

Hal ke - 87

G. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: ____________________ Nilai: ___________________ 1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________[nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________[nama penerbit jaminan], _____________ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [________________[nama Panitia Pengadaan Barang Jasa], __________[alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang_________________________________________________).

2.

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar.

3.

Bahwa TERJAMIN dengan suatu perjanjian tertulis No __________ tanggal ________ telah mengadakan Kontrak dengan PENERIMA JAMINAN untuk pekerjaan ____________________ dengan Harga Kontrak yang telah disetujui sebesar Rp ____________(terbilang___________________________) dan Kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.

4.

Bahwa untuk Kontrak tersebut di atas, PENERIMA JAMINAN setuju membayar kepada TERJAMIN uang sebesar Rp__________ (terbilang____________________) sebagai pembayaran uang muka sebelum Pekerjaan menurut Kontrak di atas dimulai. Sebagai jaminan terhadap pembayaran Uang Muka itu maka PENJAMIN memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut di bawah ini.

5.

Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________

6.

Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud (yang dinyatakan dalam surat bukti penerima olehnya) atau sisa Uang Muka yang wajib dibayar menurut Kontrak tersebut.

7.

Tuntutan pencairan atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh PENERIMA JAMINAN secara tertulis kepada PENJAMIN segera setelah TERJAMIN cidera janji (Wanprestasi/default) karena tidak dapat memenuhi kewajibannya atau membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka tersebut sesuai dengan syarat kontrak.

8.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atau Sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan penagihan dari PENERIMA JAMINAN.

9.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

10. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Hal ke - 88

Dikeluarkan di ________________ pada tanggal _____________________

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp. 6.000,__________________ (Nama & Jabatan)

_________________ (Nama & Jabatan)

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH TAHUN ANGGARAN 2012 ; Ketua,

Sekretaris,

RIADI, ST. NIP. 19670911 199303 1 007

CHAIRIL FAHMI NIP. 19740419 199903 1 006

Hal ke - 89

Addendum Dokumen Pengadaan

Recommend Documents