ADAT KEBIASAAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Oleh : Amir Mu'allim*
Pendahuluan
Fenomena terhadap perubahan kondisi selalu membuat dampak terhadap perilaku manusia dan tatanan kehidupan masyarakaL Istilah perubahan kondisi sebagai ungkapan
yang sering menjadi lampiran pembicaraan orang mempunyai makna yang beragam. Pada satu sisi perubahan kondisi mengandung arti suasana kehidupan keagamaan seperti halnya orang mengatakan bahwa perubahan kondisi dari alam kegelapan ke alam terang benderang adalah merupakan bukti makin tingginya kesadaran manusia tentang arti hidup beragama. Pada sisi yang Iain perubahan alam mempunyai arti suasana kehidupan
sosial, seperti halnya orang mengatakan bahwa etika pergaulan orang-orang jaman dahulu berbeda dengan etika pergaulan
pada jaman sekarang hal ini terjadi karena perubahan kondisi akibat pergeseran nilai. Lebih jauh lagi secara aplikatif terdapat keunikan-keunikan perilaku masyarakat yang membuat kontroversial untuk
didengar seperti istilah tidak sesuai dengan
perkembangan jaman yang mungkin mempunyai konotasi baik atau sebaliknya, yang tidak lepas dari keterkaitan dengan persepsi menierjemahkan perubahan alam. Conloh
konkrit
seperti
yang
dikemukakan Novel Ali dalam menatap refleksi krisis moral sesudah 50 tahun
Indonesia
merdeka
yang
mengatakan
bahwa ulama yang tidak henti-hentinya mendengung-dengungkan perlunya moral religius seringkali dianggap merepolkan banyak pihak. Kalau orang dilarang mengkonsumsi minuman keras, menonton film berbau porno, main judi dan lain sebagainya, padahal semua itu atau sebagian daripadanya merupakan sumber
penghasilan perorangan atau lembaga negara tertentu, bagaimana rakyat bisa hidup sejahtera (Panji Masyarakat No. 841 : 28-19 ).
Ungkapan tersebut merupakan sinyal tentang bagaimana melegalisir kebiasaan
*Drs. H. Amir Mu'allim, MIS adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 14
Ai-itawarid
liesittiber 199S * Marer
yang berakibal negatif yang satu sisi mempunyai kepentingan bagi pihak yang •ingin mencari keimtungan, tetapi disisi lain mempunyai dampak yang sangat negatif. Dari sisi kepentingan hukum (Islam) tidak sedikit ajaran-ajaran Islam yang seharusnya diaplikasikan sebagai kebiasaan tetapi malah tegadi sebaliknya yang bukan ajaran dibiasakan dan yang ajaran justru disingkirkan atau dinomor duakan. Persoalan ini perlu diketabui dan dianalisa dalam hal keterkaitan antara adat kebiasaan
dengan keberadaan hukum Islam di Indonesia yang menunit hemat kami pembahasan adat kebiasaan disini tidak
hanya sekedar perilaku kebiasaan, yang belum ada hukumnya namun juga terhadap masalah membiasakan perilaku yang sudah ada ketentuan hukumnya. Agar tidak mengambang pembahasan ini
dibatasi hanya seputar pengertian kedudukan adat dan bagaimana keterkaitannya dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia.
Adat Kebiasaan Dalam Pandangan Islam Adat atau dalam bahasa Arab disebut
'uruf dari segi bahasa berarti kelaziman-
kelaziman (al Marbawi, Lt: 48). Adapun menurut istilah, adat berarti perbuatan yang secara terus menerus dan berulang-ulang dikeijakan oleh manusia dalam masalahmasalah yang d^at diterima oleh akal (Juqani, tt. : 146). Pendapat lain mengatakan bahwa 'uruf
maupun perbuatan (Depag, 1986 : 150). •
Hasbi
ash
Shiddieqy membedakan
istilah "uruf dan adat kebiasaan. 'uruf ialah
"Urusan yang disepakatinya oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya (ash Shiddieqy, 1959 : 216).
Sedangkan kiat ialah "Pekerjaan yang berulang-ulang dilakukan oleh peroranganperorangan dan oleh golongan-golongan." (as Shiddieqy, 1959 : 216) Ahmad az Zarqo memberikan komentar bahwa 'uruf, adat dan ta'amul mempunyai pengertian yang sama dalam arti suatu -kebiasaan yang ada dan terkenal dalam
masyarakat, hanya adat mempunyai pengertian yang lebih luas, sedang 'uruf lebih sempit dari pada adat (az Zarqo, 1959 : 830).
Tim
penyusun .buku
Ushul
Rqh
Departemen Agama RI memberikan ulasan bahwa "Sekalipun dalam pengertian istilah
tidak ada perbedaan antara 'uruf dengan adat (adat kebiasaan) namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'uruf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat
juga telah biasa dikeijakan dikalangan mereka,. seakan-akan telah menipakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi
terhadap orang yang melanggamya (Depag RI, 1986 : 150).
Didalam al Qur'an perkataan 'uruf terdapat dalam surat al A'faf ayat 199.
ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan men^akan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan
15 -- >
^
^
Artinya : Dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf (terkenal baik) serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh).
Artinya: Sesuatu perbuatan yang dipandang baik sebagai kebiasaan sebagaimana sesuatu yang disyaratkan itu menjadi syarat.
Dalam Tafsir al Manar diterangkan
bahwa pengertian 'uruf adalah setiap perbuatan yang dianggap baik oleh seseorang dan menjadi kebiasaan serta selalu cenderung untuk melakukannya (Muhammad ab Duh, 1367 H, : 491). Dalam Tafsir al Maroghi menafsirkan al 'uruf hampir sama dengan penafsiran al 'uruf dalam tafsir al Manar yaitu setiap perbuatan yang dianggap baik oleh seseorang, menjadikan senang dan selalu membuat kecenderungan untuk berbuat serta tidak ada keraguan atas tetapnya
kebiasaan yang dianggap baik dan menetapkan berlakunya perbuatan yang dianggap bermanfaat atas dasar kemaslahatan (al Maroghi, 1970 : 147). Dalam qaidah-qaidah Fiqh para ulama ada yang menggunakan 'uruf dan ada yang menggunakan adat ('adah) seperti :
jjajJ L
jyJ L
^
Artinya: Arti haqiqi (Haifiyah) ditinggalkan dengan adanya petunjuk arti menurut kebiasaan.
IcJ f
Artinya : Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.
Dari beberapa pengertian 'uruf atau adat kebiasaan yang diberikan oleh beberapa ulama dan yang ada dalam nash dapat dikemukakanbahwa : Adat kebiasaan adalah perbuatan yang dilaksanakan secara berulang-ulangdan menjadi kebiasaan yang
disepakati pelaksanaannya sehingga cenderung merupakan hukum yang tidak Artinya: Yang telah tetap berdasarkan kebiasaan sama dengan yang telah tetap berdasar nash.
tertulis dengan adanya sanksi bagi yang melanggamya.
Dari segi kedudukannya maka para ulama
beragam pendapat dalam memegangi adat atau 'uruf sebagai dalil hukum. Imam Abu Hanifah dalam memegangi
dalil, beliau melakukan qiyas, tetapi apabila
tidak dapat melakukan qiyas, beliau
16
Msi iVy ITattittthat fWS * Mater
melakukan istihsan selama dapat dilakukan, dan apabila tidak dapat dilakukan beliau kembail pada 'uruf masyarakat (ash Shidtheqy, 1973 ; 135). Contoh hukumhukum yang didasarkan kepada 'uruf oleh Imam Abu Hanifah seperti apabila penggugat dengan tergugat berselisih dan
tidak ada yang dapat mendatangkan bukti maka yang dimenangkan ialali yang
dibenarkan oleh 'uruf. Contoh lain apabila ada sengketa antara suami isteri apakah didahulukan atau diakhirkan mahar, maka ditetapkan berdasar 'uruf.
dipelajari sejarah pembicaraan hukumnya kita dapati bahwa pada waktu beliau
tinggal di Mesir beliau merubah penetapan beliau terhadap beberapa hukum yang disebut qaul jadid sebagai imbangan terhadap penetapan hukumnya di Baghdad yang disebut qaul qadiem (Abdul Wahab Khallaf, 1972 : 101). Perubahanini banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan di Mesir yang berbeda dengan adat kebiasaan di
Baghdad. Dan apabila dipelajari lebih lanjut kitab-kitab Syafi'iyah akan didapati bahwa 'uruf juga dipertimbangkan dalam
Imam Malik dalam istldlalnya sesudah berdalil pada al Qur'an dan as Sunah, berpedoman pada Ijma', Qiyas, Istihsan,
'uruf kalau tidak ada nash. Terbukti pula as Suyuthi yang termasuk ulama Syafi'iyah
Istishab,
dalam qaidah fiqihnya
Maslahah
Mursalah
Syaddudzari'ah dan 'uruf (Abdul Wahab
penetapan hukum. Mereka menghargai
mencantumkan
qaidah :
Khalaaf, 1972 : 101).
UJI
Ulama Malikiah terhadap 'uruf atau adat kebiasaan membagi dalam tiga bagian, (ash Shiddieqy, 1973: 216) yaitu :
Artinya:
Adat 1. 'Uruf yang dapat ditetapkan sebagai hukum, karena ditunjuki oleh nash. 2. 'Uruf yang jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang syara' atau mengabaikan syara'. 'Uruf demikian tak dapat diterima karena tak
kebiasaan
dapat
ditetapkan
sebagai hukum.
Qaidah lain mengatakan :
(J
I\j LjJL£. \ *J
liJ
ada harganya dalam hukum Islam. 3. 'Uruf yang tidak dilarang dan tidak diterima karena tidak dilarang.
uijtJ ( Iaj tt.
Artinya:
Imam asy Syafi'i dalam 'uruf pemegangan dalil tidak menggunakan dalil
'uruf karena beliau berpegang pada al Kitab, as Sunnah, Ijma' dan Ijtihad yang hanya dibatasi dengan Qiyas saja (ash Shiddieqy, 1973 : 30). Hanya kalau
'Uruf pada syara' mempunyai penghargaan (nilai hujjah) dan qaidah 'uruf itu merupakan dasar hukum yang dikokohkan.
Hasbi
ash Shiddieqy
mengatakan
i?
istilah ;
bahwa 'uruf yang benar yang tidak menyalahi suatu dasar syari* hanislah
"Goddiestige
Wetten,
diperhatikan oleh para mujtahid dalam berijtihad dan hakim-hakim dalam
VolksinteUingen end Gebruiken" (Peraturan-peraturan Keagamaan, lembaga-lembaga Rakyat dan
memutuskan
Kebiasaan-kebiasaan).
perkara
(ash
Shiddieqy,
1973 : 36).
Lebih lanjut Hasbi as Shiddieqy mengatakan bahwa 'uruf yang benar adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan suatu nash, tidak menghilangkan suatu maslahat dan tidak mendatangkan suatu mafsadaL Pandangan
paraulamatersebut memberikanpengertian bahwa
adat
kebiasaan
mempunyai
kedudukan hukum manakala adat itu tidak
bertentangan dengan nash dan tidak
2. Dalam R.R. (Regerings-Reglement) 1854 pasal 75 ayat 3 : Godsdienstige Wetten, Instellingen en Gebruiken (Peraturan-peraturan Keagamaan, lembaga-lembaga dan Kebiasaan3.
kebiasaan).. Dalam I.S. (Indische Staatsregeling =
Peraturan Hukum Negara Belanda semacam UUD bagi Hindia Belanda)
pasal 128 ayat 4 = "Instellingen des Volks" (lembaga-lembaga dari rakyat) 4. Dalam 1.8. pasal 131 ayat 2 sub b =
menimbulkan madlarat. Selanjutnya dalam
Met
pemakaian istilah akan digunakan istilah
Gewoonten Samenhangende
kebiasaan dalam uraian berikut ini.
Regelen (aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan
Adat
Kebiasaan
dalam
Pandangan
Hunne
Gods
deensten
en
Rechts
kebiasaan-kebiasaan mereka).
5. Dalam R.R. 1854 pasal 78 ayat 2 = "Godsdienstige Weten en cude
Hukum Positif
Berbicara tentang hukum positif maka
Herkomsten
(Peraturan-peraturan
tidak lepas dari pembicaraan tentang
Keagamaan dan naluri-naluri (Imam
perundang-undangan. Eialam ulasan tentang pengertian adat menunit hukum positif
Sudiyat, 1978 : 1-2).
disamping mengkail denganundang-undang juga pendapat dari beberapa cendeldawan. Imam Sudiyat dalam bukunya Asas-
Van VoUenhoven mengatakan bahwa hukum
adat
ialah
keseluruhan
aturan
Hngkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu :
Pengantar
"Hukum") dan dipihak lain dalam keadaan
mengutip beberapa pengertiandasar tentang hukum adat dalam perundang-undangan
tidak dikodifikaakan (oleh karena itu : "adat".) (Imam Sudiyat, 1978 : 5).
sebagai berikut
Supomomengomentari tentang adat bahwa
asas
Hukum
Adat
Bekal
dalam tata hukum bam Indonesia baik
1. Dalam A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving, Ketentuan-ketentuan umum
penmdang-tmdangan) pasal 11 dipakai ts
kiranya
gima
menghindarkan
salah
pengertian. Istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak Ai-Hav/vrtd
/tC tiesatnhiit
' }4aicz
tertulis di dalam peraturan legislatif (non statutory law) ; hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (Qustomary law) ;
bersifat paksaan, mempunyai akibat hukum (Sukanto, 1981 : 9). Dengan kata lain bahwa meskipun adat itu tidak tertulis akan tetapi memiliki akibat hukum. Hal ini
32 UUDS tahun 1950 (Soepomo, 1977 : 7).
apabila dikembalikan kepada pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "segala badan negara dan peraturan yang ada masih
Sukamto memberikan definisi hukum adat
langsung berlaku selama belum diadakan
dengan
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, maka termasuk di dalamnya adalah
semua inilah merupakan adat atau hukum
yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal
keseluruhan adat (yang tidak
tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman) yang mempunyai akibat hukum (Sukanto, 1981 : 18). Dari deflnisi-definisi adat baik menurut
rumusan undang-undang ataupun rumusan dari cendekiawan hampir semua menyebutkan bahwa adat adalah berkaitan dengan agama dan kebiasaan-kebiasaan,
dan beberapa definisi menyebutkan kaitannya dengan lembaga rakyat. Dengan demikian faktor agama sangat berhubungan erat dengan adat kebiasaan yang mengkaitkan juga dengan aspek-aspek sanksi/akibat hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat adalah : Peraturan
hukum yang
tidak tertulis
dan tidak
dikodifikasikan yang sebagiannya merupakan peraturan keagamaan sebagai konvensi dari badan Hukum Negara atau peraturan hakim dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya. Dalam hal kedudukan adat kebiasaan
menurut hukum positif, maka Sukamto dalam bukunya "Meninjau Hukum Adat Indonesia: mengatakan bahwa kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dibukukan,
tidak
dikodifikasikan
i}asen\h£f
{99$
hukum-hukum adat yang masih berlaku.
Van Apeldom memberikan 2 syarat untuk terbentuknya hukum kebiasaan (Van
Apeldom, 1978 : 123), yaitu ; I) yang bersifat materiil pemakaian yang tetap; 2) Yang bersifat psykhologis (bukan psykhologis perorangan melainkan psykhologis golongan), keyakinan akan kewajiban hukum.
Lebih lanjut Apeldom mengatakan baliwa keyakinan akan kewajiban hukum tentu tak perlu sejak semula melekat pada kebiasaan dan biasanyapun tidak demikian. Keyakinan itu sebaliknya acapkali timbul dari kejadian sebenamya belaka. Jika sesuatu tetap berlaku, lama kelamaan timbul pikiran pada manusia bahwa memang hams demikian, dan kemudian
acapkali timbul pikiran bahwa menurut hukum memang demikian. Ini adalah kekuasaan kebiasaan yang dialami oleh
tiap-tiap orang dalam hidupnya sendiri, tetapi yang terlihat juga dalam hubungan manusia satu sama lain dan demikian juga dalam hukum. Demikian acapkali timbulah susila dari kebiasaan dan dari susila timbul hukum.
dan
iv
Ungkapan Apeldorn tersebut memberikan gambaran bahwa adat dapat
kebiasaan atau undang-undang.
mempunyai akibat/sanksi hukum setelah terjadi kristalisasi dari tingkah laku susila
Pasal
1347 :
secara
dalam kehidupan mereka.
Hal-hal
yang
menurut
kebiasaan selama diperjanjikan, dianggap diam-diam
dimasukkan
dalam
persetujuan, meskipun tidak dengan tegas Mengenai kedudukannya lebih lanjut
Apeldorn
mcngatakan :
membandingkan
kedudukan
dinyatakan.
Dengan undang-
undang, kebiasaan rakyat kini sudah hampir tidak merupakan sumber hukum lagi. Dasar hukum kebiasaan ialah
Kedua pasal
tersebut
memberikan
pengertian bahwa dalam hal tertentu seperti persetujuan/perjanjian persoalan adat dapat dimasukkan dalam ikatan hukum.
kesadaran hukum bersama. Kesadaran pada
seluruh rakyat yang demikian itu hanya terdapat terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan hampir tiap-tiap orang : kelahiran,
Kedudukan
Adat
Perkembangan
Kebiasaan
Hukum
dalam
Islam
di
Indonesia
Pernyataan Aperdom di atas member!
Perilaku yang mengkristal dimungkinkan terbentuknya sistem nilai yang akhirnya dapat berbentuk peraturan yang tertulis semisal Undang-Undang atau peraturan tidak tertulis semisal kebiasaan. Dari segi kekuatan hukum antara hukum yang tertulis dengan hukum yang tidak
gambaran bahwa kedudukan hukum "adat
tertulis dimenangkan hukum yang tertulis
(yang tidak tertulis) tidak sekuat hukum yang termlis, apalagi kalau dikaitkan
berlaku sebaliknya, Aturan-aturan yang
dengan masalah peradilan, karena putusan
berlaku dalam syari'at Islam pada dasarnya
perkawinan, pewarisan, jual beli dan sebagainya. hakekatnya,
Dalam pada itu pada ketidak pastian hukum
kebiasaan adalah lebih besar, sebab tak ada perumusaimya.
walaupun dalam keadaan tertentu dapat
peradilan harus merujuk pada aturan yang
sudah termuat dalam al Qur'an dan as
tertulis.
Sunnah
namun
dalam
aplikasinya
kadangkaladijumpai masalah-masalahyang Dalam KUH Perdala pasal 1339 dan
dirasa sulit dikembalikan kepada teks al
pasal 1347 (Subekti, 1980 : 307-308)
Qur'an atau as Sunnah yang akhirnya
dinyatakan :
terpaksa
Pasal 1339 : Persetujuan-persetujuan tidak hanya.mengikatuntukhal-hal yang dengan
tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatuhan 70
mengadakan
ijtihad
untuk
menentukan status hukumnya. 'Uruf dalam istilah lain dikatakan adat
kebiasaan
adalah
perilaku-
perilaku/persoalan-persoalan yang dilegalisir oleh masyarakatkarena perilakuperilaku tersebut sudah mengental disertai
Ai'Menvam fia'isa >v< jyMantfMr J99S ^ fViatt't
dengan kesepakatan bersama. Untuk mengetahui bagaimana adat
dalam persepsi Islam, adat dalam persepsi hukum positif dan bagaimana keterkaitannya dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat ditela'ah sebagai berikut: Dalam hal pengertian maka adat kebiasaan
yang dikemukakan oleh para ulama nampak adanya unsur kelebihan yang ada pada adat menurut nmum yaitu unsur kebaikan. Jadi meskipun perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan di masyarakat serta
dikenakan adanya sanksi bagi para pelanggarnya, namun apabila perbuatan itu tidak mengandung unsur kebaikan maka belum dikatakan sebagai 'uruf/adat kebiasaan. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan menurut ukuran syara', dalam arti tidak bertentangan dengan hukum syara'. Memperkuat pemyataan ini dapat dilihat juga dalam qaidah yang menyatakan bahwa "Yang telah tetap berdasarkan kebiasaan sama dengan yang telah tetap berdasarkan nash". Dengan demikian ukuran 'uruf/adat
untuk d^at diangkat sebagai dasar hukum harus dilihat apakah kebiasaan itu berlawanan dengan nash atau tidak. Apabila adat itu berlawanan dengan nash maka bukan dinamakan adat dalam arti
yang sebenamya.
Dalam hukum positif (umum) istilah agama sangat ditonjolkan dalam kaitannya
dengan adat. Dan dengan adanya aspek sanksi menunjukkan kuatnya kedudukan hukum adat dalam pengertian hukum
positif.
Dari perbandingan kedua definisi adat,
hampir dikatakan tidak ada perbedaan antara keduanya karena ujung dari pengertian adat sama-sama mengkaitkan dengan masalah agama.
Dari segi kedudukannya apabila dilihat cara berpedoman dalam penggunaan dalil maka imam yang empat (Hanafi, Maliki,
Syafi'i dan Hambali) nampak bahwa mereka menggunakan "urufadat kebiasaan,
walaupun
dalam
urut-urutannya
ditempatkan pada urutan terakhir.
Imam Syafi'i walaupun tidak mencantumkan 'uruf sebagai dalil tetapi dari segi prakteknya dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid, nampak bahwa disitu teijadi praktekpenggimaan 'uruf, disamping pemunculan qaidah yang berbunyi al 'adatu muhakkamcdi yang disitu jelas ada memberlakukan 'uruf.
Perbedaan antara 'uruf yang benar dan yang fasid oleh sebagian ulama adalah sangat tepat, karena dalam praktek penggunaan 'uruf banyak bervariasi untuk menghindari praktek bid'ah yang dalam Islam jelas-jelas dilarang.
Dalam hukum positif dengan adanya istilah kesadaran hukum dan sesuatu yang melekat, terkandimg pengertian bahwa adat
yang dilakukan sudah melalui proses penyaringan, hanya standar penyaringan disitu didasarkan pengakuan manusia semata tanpa adanya keterpaduan undang< undang, sehingga sering teijadi bahwa dalam satu perbuatan disatu pihak mengakui tapi dipihak lain tidak mengakui
li
sebagai adat karena tidak sesuai dengan ' tatanan setempat
Dilihat dari segi pengakuan dan berlakunya adat nampak bahwa kedudukan adat
dalam
hukum
sehingga
masyarakat
Indonesia
yang
mayoritas Islam menjadi terbiasa untuk mengamalkannya.
Islam
lebih
PENUTUP
kuat
dibanding menurut hukum positif, karena
Dari uraian masalah adat kebiasaan dan
dalam Islam berlakunya adat bersifat umum
kedudukannya dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dari segi pengertian antara hukum Islam dan hukum positif menggambarkan adanya persamaan dalam hal perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diakui keberadaannya dalam perilaku kehidupan masyarakat, dan keduanya mengkaitkan adanya anggapan (baik) dari akibat perbuatan adat tersebuL 2. Dari segi kedudukan adat, dalam hukum Islam mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan hukum positif, karena tidak membatasi tempat berlakunya. 3. Mengislamkan adat dalam tatanan
tanpa mengkaitk^ dengan tempat tertentu. Perbandingan kedudukan Adat tersebut apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum Islam dl Indonesia nampaknya agak suUt untuk diukur kepastiannya karena baik
dalam hukum Islam maupun hukum positif kurang kaya dalam memberikan contoh-
contoh perilaku adat, dan lebih pelik lagi karena adat yang dimunculkan dalam kaidah hukum Islam dan hukum positif tidak menunjukkan ketegasan tentang graduasinya/jenjangnya yang dalam parameter hukum Islam ada istilah wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.
Istilah al adat al muhakkamat seperti yang tercantum dalam qaidah fiqhiyyah hanya sebatas diberi pengertian adat kebiasaan dapat diangkat menjadi hukum, tet^i tidak memperincikan menjadi-hukum Islam apa, apakah wajib, sunnah atau y^g lain. Ada kemungkinan teori receptie yang dicanangkan beberapa tahun yang lalu membayangi berlakunya hukum Islam di Indonesia, padahal yang kita inginkan adalah bagaimana jiwa syari'at yang tidak tersurat dalam nash dapat diangkat menjadi
hukum nasional
masih memerlukan
•proses yang ag^ panjang 'karena sulitnya mengidentifikasi hukum adat . kebiasaan.
Demikian uraian singkat tentang adat kebiasaan, dengan har^an mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah wawasan ilmiah dalam kehidupan kita.
hukum, sehingga memperkaya h^anah keberadaan hukum Islam di Indonesia.
Hanya yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menuangkan tatanan hukum Islam
n
dalam
wadah
hukum
nasional
Daftar Pustaka
1. Asaf AA. Fyzee, Disalin oleh . Arifin Bey, Pokok-pokok Hukum Islam ,
\''Al*6fmvari4
Iksemher }P9S' Mariz ip9&;
Tintamas, Jakarta, 1959.
11. Khallaf, 'Abdul Wahhab, Ilmu Ushul
2. Abduh, Muhammad, Tafsir al Manar, maktabatui Qohiroh, Mesir, 1367 H.
3. Abdurrahman, H. Asjmuni, Qaidah-Qaidah Fiqh, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
4. Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab
dalam
Pembinaan Hukum
Islam, jilid 1, Bulan Bintang, Jakarta,
,
12. Marbawi, Muhammad Idris Abdurrauf, Kamus Idris al Marbawi, J. n, Syirkah al Ma'arif, Bandung, tt. 13. Maroghi, Ahmad Mushthofa, Tafsir al Maroghi,
Syirkah
maktabah
Wamathba'ah, Mushthofa al Babi al
Halabi Waauladahu, Mesir, 1970.
14. R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum
1973.
5.
Fiqh, al Majlis al A'la al Indonesiy Lidda'watil Islamiyah, Jakarta, 1972.
Sari
Kuliah
Ushul
Fiqh,
Ramadhan, Sala, 1977.
Adat, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.
15. R.
6. Apeldom, Van.L.J. Pengantar limit Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 1978.
7. Az Zarqo, Mushthofa Ahmad, al Fiqhul Islami Fie Tsaubihil Jadid, tp, ttp,
Subekti
dan
Tjitrosudibio
(Penterjemah dari buku-buku Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, 1980. 16. Sudiyat, Iman, Asas-asas Hukum Adat
Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
1959.
8. DepartemenAgamaRepublik Indonesia, al Qur'an dan Terjemahnya, Intermasa, Jakarta, 1985. 9. Dlrektur Jenderal
Pembinaan
1978.
17. Sukamto,
Meninjau
Hukum
Adat
Indonesia Suatu pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat, Rajawali,
KelembagaanAgama Islam Depag. R.I. Jakarta, 1981. Ushul Fiqh I, Proyek Prasarana dan . 18. Suyuthy, Imam Jalaluddin, al Asybah Sarana Perguruan Unggi Agama/IAIN, Wan Nadzair, Syirkah 'Urufisaqafah al Jakarta, 1986.
Islamiyah, Jakarta, 1965.
10. Jurjani, Syaiif, Ali bin Muhammad, at
Ta'rifat,
al
Haramain,
Singapora
Jeddah, tL
2}
