Accounting Analysis Journal

AAJ 1 (1) (2012)

Accounting Analysis Journal http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj

PENGARUH PERSONAL BACKGROUND, POLITICAL BACKGROUND, PEMAHAMAN REGULASI TERHADAP PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali) Dewi Kartikasari  Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Abstrak

Sejarah Artikel: Diterima Januari 2012 Disetujui Februari 2012 Dipublikasikan Agustus 2012

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh personal background, political background, dan pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa latar belakang individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam aktivitas politik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Variabel independennya adalah tingkat pendidikan, bidang pendidikan, latar belakang pekerjaan, pengalaman di DPRD, asal parpol, asal komisi, dan pemahaman regulasi. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden dan disebarkan secara langsung. Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari 37 responden yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Boyolali. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertama, tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kedua, bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ketiga, latar belakang pekerjaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Keempat, pengalaman di DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kelima, asal parpol berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Keenam, asal komisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ketujuh, pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Keywords: Understanding Regulation Financial Supervision Role of Local legislators Personal Background Political Background

Abstract This study aims to examine the influence of personal background, political background, and understanding the regulation of the role of legislators in the area of financial supervision. This research background by the fact that the individual’s background will affect the behavior of individuals in political activity. Dependent variable in this study is the role of legislators in the area of financial supervision. The independent variable is the level of education, education, employment background, experience in Parliament, the origin of political parties, from the commission, and understanding of the regulation. The data in this study is the primary data obtained from respondents and distributed directly. Data collected from 37 respondents who are members of local parliament Boyolali. The hypothesis tested in this study by using multiple linear regression. These results indicate that the first, education level and no significant negative impact on the role of legislators in the area of financial supervision. Second, the field of education and no significant negative impact on the role of legislators in the area of financial supervision. Third, employment background and no significant positive effect on the role of legislators in the area of financial supervision. Fourth, the experience in the parliament have a positive and significant impact on the role of legislators in the area of financial supervision. Fifth, the origin of political parties have a positive and significant impact on the role of legislators in the area of financial supervision. Sixth, the origin of the commission have a positive and significant impact on the role of legislators in the area of financial supervision. Seventh, the understanding of the regulation has positive and significant impact on the role of legislators in the area of financial supervision.

© 2012 Universitas Negeri Semarang 

Alamat korespondensi: Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229 E-mail: [email protected]

ISSN 2252-6765

Dewi Kartikasari / Accounting Analysis Journal 1 (1) (2012)

lakang diri yang melekat pada setiap individu. Dalam penelitian ini personal background yang dimaksud adalah latar belakang diri dari anggota DPRD periode 2009-2014 yang meliputi tingkat pendidikan, relevansi bidang pendidikan, dan relevansi latar belakang pekerjaan. Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar utama penyangga sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi (Willey, 2002 dalam Azhar, 2007). Oleh karena itu harus dipastikan sumber daya ini dikelola dengan sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007). Political background merupakan latar belakang dari pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. Political background ini meliputi pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, dan asal komisi anggaran. Dalam menjalankan tugasnya, anggota DPRD diharuskan untuk mematuhi aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai komisi masing-masing. Perbedaan latar belakang politik sering menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat bahkan perselisihan antar anggota DPRD. Oleh karena itu, anggota DPRD harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal, pengalaman politik, dan sifat pemilih (La Palombara 1974, dalam Winarna dan Murni 2007). Selain personal background dan political background ada faktor lain yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, yaitu pemahaman regulasi. Pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur tentang keuangan daerah yang terdiri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain- lain. Regulasi ini menjadi pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus memahami regulasi agar dapat memastikan keuangan daerah sudah berjalan sesuai tujuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Namun menurut Andriani (2002) menyatakan bahwa jumlah peraturan, kebijakan, dan prosedur yang terlalu banyak dapat berpengaruh terhadap disfungsionalisasi individu dan organisasi, serta membunuh inisiatif individu dan kepuasan kerja. Penelitian-penelitian sebelumnya menun-

Pendahuluan Indonesia mulai menempuh era baru dalam kehidupan masyarakatnya sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah didukung Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejak itulah kekuasaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini bertujuan agar distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan tercipta keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain kedua Undang-Undang diatas, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mendasari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Peranan anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007). Hal ini berakibat program kerja yang ada dalam anggaran daerah belum sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah. Menurut pendekatan behaviorisme, individu dianggap secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu (Winarna dan Murni, 2007). Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga politik yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang mengendalikan lembaga tersebut, dalam hal ini para anggota DPRD. Latar belakang individu anggota DPRD terdiri dari personal background, political background, dan pemahaman regulasi. Personal background merupakan latar be13


Personal background merupakan latar belakang diri yang melekat pada tiap individu. Dalam penelitian ini personal background yang dimaksud adalah latar belakang diri dari anggota DPRD periode 2009-2014 yang meliputi tingkat pendidikan, relevansi bidang pendidikan, dan relevansi latar belakang pekerjaan. Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar utama penyangga sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya ini dikelola dengan sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007). Political background merupakan latar belakang dari pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. Political background dalam penelitian ini meliputi pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, dan asal komisi anggaran. Lembaga DPRD memiliki political background seperti individu yang ada di dalamnya. Karakteristik utama dari political background adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, political background menjadi pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya, khususnya dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah. Menurut Badei dan Zammuto (1991) dalam Witono (2003), peraturan menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak. Prosedur mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

jukkan hasil yang belum konsisten. Selain itu terjadi sejumlah masalah penyimpangan alokasi anggaran di pemerintah Kabupaten Boyolali. Diantaranya adalah kasus korupsi dana purna bhakti APBD 2004 yang melibatkan wakil ketua DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 3,2 miliar rupiah (antara.com, Februari 2012). Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini hanya menggunakan variabel personal background, political background, dan pemahaman regulasi. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut yakni apakah tingkat pendidikan, relevansi bidang pendidikan, relevansi latar belakang pekerjaan, pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, asal komisi anggaran, dan pemahaman regulasi berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah? Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris apakah tingkat pendidikan, relevansi bidang pendidikan, relevansi latar belakang pekerjaan, pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, asal komisi anggaran, dan pemahaman regulasi berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah digunakannya hak-hak DPRD dalam proses mekanisme APBD baik dalam penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban APBD. Hak-hak yang digunakan DPRD antara lain hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Metode Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi dengan angka (Arikunto, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 2009-2014, yang terdiri dari empat komisi dan panitia anggaran. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode populasi sampling yaitu pemilihan sampel dengan mengambil seluruh sampel yang ada. 14


Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006). Variabel dalam penelitian ini meliputi Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah digunakannya hak-hak DPRD di seluruh tahapan anggaran mulai dari tahap penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD hingga tahap pertanggung jawaban APBD. Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Kuesioner tersebut terdiri dari 10 pertanyaan yang menanyakan aktivitas pengawasan yang dilakukan anggota DPRD pada setiap tahapan APBD. Variabel pengawasan keuangan daerah ini diukur dengan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, dan 5=sangat setuju Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan terakhir yang ditempuh oleh anggota DPRD, baik pendidikan formal maupun informal. Variabel tingkat pendidikan diukur dengan menggunakan skor. Pengukuran variabel menggunakan skala 1 sampai 5. Skala 1= jenjang SMA/sederajat, 2= jenjang D3, 3= jenjang S1 (sarjana), 4= jenjang S2 (master), dan 5= jenjang S3 (doktor). Relevansi bidang pendidikan adalah keterkaitan jurusan atau bidang studi yang dimiliki anggota DPRD dengan fungsi pengawasan dan keuangan. Variabel relevansi bidang pendidikan ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. Variabel ini diukur dengan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, dan 5=sangat setuju. Relevansi latar belakang pekerjaan adalah keterkaitan pekerjaan atau profesi terakhir yang digeluti oleh anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan dengan fungsi pengawasan. Pengembangan variabel relevansi latar belakang pekerjaan ini diukur dengan menggunakan kuisoner yang dirancang oleh peneliti. Variabel ini diukur dengan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, dan 5=sangat setuju. Pengalaman di DPRD merupakan pengalaman seseorang menjadi anggota DPRD. Variabel ini diukur dengan dummy. Skala 0 menunjukkan pengalaman 1 periode menjadi anggota DPRD dan skala 1 menunjukkan pengalaman >1periode menjadi anggota DPRD.

Asal partai politik yang dimaksud disini adalah asal partai politik dari anggota DPRD. Partai koalisi adalah gabungan beberapa partai yang berguna untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Variabel ini diukur dengan dummy. Skala 0 menunjukkan partai oposisi dan skala 1 menunjukkan partai koalisi. Asal komisi yaitu asal bidang komisi anggota dewan di DPRD. Sedangkan komisi anggaran adalah salah satu komisi di DPRD yang bertugas mengatur segala hal yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan daerah. Variabel ini diukur dengan dummy. Skala 0 menunjukkan komisi non anggaran dan skala 1 menunjukkan komisi bidang anggaran. Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah. Pengembangan variabel pemahaman regulasi ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. Variabel ini diukur dengan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, dan 5=sangat setuju. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan survei kuesioner, yaitu cara mengumpulkan data primer dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden, dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Boyolali. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis dengan alat analisis program SPSS versi 19.0. Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan/suatu fenomena, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 2006). Hasil analisis dapat dilihat melalui rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2007). Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan memiliki tingkat kestabilan yang tinggi dari waktu ke waktu atau tidak. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 15


dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Sedangkan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan regresi berganda. Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: Y = + + + + ++ +e Keterangan : Y = Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah = Tingkat Pendidikan = Relevansi Bidang Pendidikan = Relevansi Latar Belakang Pekerjaan = Pengalaman di DPRD

= Asal Parpol Koalisi = Asal Komisi Anggaran = Pemahaman Regulasi = Koefisien regresi Hasil dan Pembahasan Demografi Responden Penelitian Data demografi responden berikut ini menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Demografi responden menunjukkan informasi tingkat pendidikan, pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, dan asal komisi anggaran. Data demografi responden dapat dilihat dalam dilihat dalam tabel berikut ini Hipotesis pertama menyatakan sebagai berikut “tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam penga-

Tabel 1. Demografi Responden Keterangan Tingkat Pendidikan

Pengalaman di DPRD Asal Partai Politik Asal Komisi

Jumlah

Presentase

SMA

9

24.3%

D3

1

2.7%

S1

23

62.2%

S2

4

10.8%

1 periode

16

43.2%

lebih dari 1 periode

21

56.8%

oposisi

19

51.4%

koalisi

18

48.6%

non anggaran

25

67.6%

anggaran

12

32.4%

Tabel 2. Hasil Uji Parsial

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

6.780

.000

B

Std. Error

23.005

3.393

TP

-.097

.384

-.016

-.254

.801

BP

-.028

.081

-.029

-.340

.737

LBP

.083

.100

.067

.828

.415

PD

2.017

.884

.172

2.282

.030

AP

2.370

.728

.204

3.257

.003

AK

7.755

.844

.624

9.184

.000

PR .509 .174 Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2012

.254

2.929

.007

(Constant)

16

Beta


wasan keuangan daerah”. Hasil pengujian parsial dapat dilihat dalam tabel 2. Sedangkan nilai t tabel adalah 1,699. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih besar daripada alpha (5%) maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Dengan demikian tinggi tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menyimpulkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif karena sebagian besar responden berasal dari tingkat pendidikan S1 (sarjana) yaitu sebanyak 23 orang (62,2%), sehingga persebaran demografi responden tidak merata. Selain itu tingkat pendidikan bukan dijadikan dasar seseorang dipilih menjadi anggota DPRD. Karena seseorang menjadi anggota DPRD merupakan pilihan rakyat, bukan seleksi seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah karena pada lembaga DPRD tidak ada tingkatan jabatan berdasarkan tingkat pendidikan, seperti layaknya pada perusahaan. Dengan kata lain seluruh anggota DPRD memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam melakukan pengawasan walaupun tingkat pendidikan yang dimiliki berbeda. Hipotesis kedua menyatakan sebagai berikut “relevasi bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. ”. Hasil pengujian parsial dapat dilihat dalam tabel 2. Sedangkan nilai t tabel adalah 1,699. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih besar daripada alpha (5%) maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Dengan demikian relevansi bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar responden tidak berasal dari bidang pendidikan yang relevan dengan bidang pengawasan dan keuangan seperti hukum, ekonomi, administrasi pemerintahan,dan sebagainya. Hal ini menyebabkan peran yang dijalankan oleh DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah menjadi tidak maksimal. Selain itu karena penempatan seorang anggota DPRD ke dalam tiap-tiap komisi biasanya tidak berdasarkan pada bidang pendidikan yang dimiliki, melainkan atas rekomendasi fraksi anggota dewan yang ada di DPRD. Sehingga berasal dari apapun bidang pendidikan yang dimiliki anggota DPRD, maka mereka dituntut untuk melakukan tugas dan wewenang mereka sebagai anggota dewan salah satunya mengawasi

jalannya APBD. Hipotesis ketiga menyatakan sebagai berikut “relevansi latar belakang pekerjaan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. Hasil pengujian parsial dapat dilihat dalam tabel 2. Sedangkan nilai t tabel adalah 1,699. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih besar daripada alpha (5%) maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan relevansi latar belakang pekerjaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki latar belakang pekerjaan yang tidak berhubungan dengan fungsi pengawasan. Karena seorang anggota DPRD tidak dibatasi latar belakang pekerjaan yang dimiliki. Sehingga berasal dari apapun pekerjaan anggota DPRD, secara langsung maupun tidak langsung akan bertugas mengawasi pelaksanaan APBD. Oleh karena itu anggota DPRD seharusnya diikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hipotesis keempat menyatakan sebagai berikut “pengalaman di DPRD berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. Hasil pengujian parsial dapat dilihat dalam tabel 2. Sedangkan nilai t tabel adalah 1,699. Karena t hitung lebih besar daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih kecil daripada alpha (5%) maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Dengan demikian dapat dikatakan pengalaman di DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa semakin lama seseorang menjadi anggota DPRD maka semakin besar pula pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis kelima menyatakan sebagai berikut “asal parpol koalisi berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. Hasil pengujian parsial dapat dilihat dalam tabel 2. Sedangkan nilai t tabel adalah 1,699.. Karena t hitung lebih besar daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih besar daripada alpha (5%) maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Dengan demikian asal parpol koalisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa anggota DPRD yang berasal dari 17


partai koalisi memiliki peran yang lebih besar dalam pengawasan keuangan daerah dibanding partai oposisi. Pada lembaga legislatif (DPRD) sering kali perumusan dan pengesahan kebijakan pemerintah dilakukan secara votting (pemungutan suara). Dalam kondisi seperti ini biasanya suara partai koalisi akan lebih dominan dibanding partai oposisi. Hal ini mengakibatkan anggota DPRD yang berasal dari partai koalisi akan memiliki peran pengawasan keuangan daerah yang lebih besar dibanding anggota DPRD yang berasal dari partai oposisi. Hipotesis keenam menyatakan sebagai berikut “asal komisi anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. Hasil pengujian parsial dapat dilihat dalam tabel 2. Sedangkan nilai t tabel adalah 1,699. Karena t hitung lebih besar daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih kecil daripada alpha (5%) maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Dengan demikian asal komisi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan anggota DPRD yang berasal dari komisi anggaran bertugas mengawasi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan lebih mengetahui tahapantahapan penyusunan APBD serta pengawasan APBD secara rinci dan mendalam. Hal ini berbeda dengan anggota DPRD komisi lain yang hanya dituntut untuk mengetahui pengawasan keuangan daerah secara garis besar karena sebagai konsekuensi tugas dan fungi anggota DPRD. Hipotesis ketujuh menyatakan sebagai berikut “pemahaman regulasi berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. Hasil pengujian parsial dapat dilihat dalam tabel 2. Sedangkan nilai t tabel adalah 1,699. Karena t hitung lebih besar daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih besar daripada alpha (5%) maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Dengan demikian pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Karena adanya regulasi tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Anggota DPRD yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai keuangan daerah akan mudah mengawasi apakah APBD telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah di-

tetapkan sebelumnya atau tidak dan mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran. Simpulan Adapun beberapa simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain tingkat pendidikan dan relevansi bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Relevansi latar belakang pekerjaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.Pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, asal komisi anggaran, dan pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ucapan Terima Kasih Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materiil hingga tersusunnya jurnal ini, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Amir Mahmud, S.Pd., M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi. Bestari Dwi Handayani, S.E., M.Si., Dosen Pembimbing II yang bersedia membimbing dan memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat pada skripsi ini.Serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali, khususnya Drs. Edi Nirmolo yang telah membantu dalam penyeleseian skripsi ini. Semoga bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan mendapat balasan limpahan rahmat dari Allah SWT. Daftar Pustaka Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta Azhar. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No.13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Tesis. Medan:Universitas Sumatera Utara Dewi, Mustika Indah. 2011. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Mantan Wakil Ketua DPRD Boyolali Segera Diadili. http://www.antara.com/2012/02/01/ (17 April 2012) Republik Indonesia. 2004.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 18

Dewi Kartikasari / Accounting Analysis Journal 1 (1) (2012) ______.2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antar Pusat dan Daerah. ______.2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sopanah. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Jogjakarta: Universitas Gajah Mada

Witono, Banu. 2003. Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Winarna, Jaka dan Murni,Sri. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Surakarta:Universitas Sebelas Maret

19

Accounting Analysis Journal

Recommend Documents