ABSTRACT. Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, model-model pemberdayaan

Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia ================================================== Oleh: Roni Ekha Putera ABSTRACT Community empowerment programs, which are issued by the government, aimed to eradicate poverty in various regions across the country. However, each program that is not fully able to give perfect hope to the reduction of poverty in Indonesia. Community empowerment model that is given does not educate people to be creative. Most of programs have more charity, in the form of loans to provide capital, and others. This paper will attempt to scrutinize the various programs that have been issued by the government to eradicate poverty, the model used for the reduction of poverty, and what solutions are expected to forward to the programs. Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, model-model pemberdayaan I. PENDAHULUAN Krisis moneter dan keuangan yang melanda Negara Indonesia menambah jumlah angka kemiskinan yang ada sebelumnya. Di kota maupun di desa angka kemiskinan semakin memprihatinkan. Masyarakat miskin makin terjepit dengan keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari banyak terjadi dan harga bahan pokok semakin sulit dijangkau karena ketidakberdayaan ekonomi. Keterlibatan pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis dengan menempuh

kebijakan yang dapat melahirkan program/kegiatan pembangunan secara terpadu antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka. Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensinya masing-masing.

Analisis terhadap Program-program Penanggulangan....

37

Dengan demikian setiap kebijakan pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat, hendaknya dilaksanakan secara terarah pada suatu penciptaan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus pelaku utama pembangunan. Sedangkan pemerintah hanya sebagai pengatur, pendorong dan penyedia. Pada kenyataannya, tidaklah sedikit kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya pemerintah tersebut dalam mengatasi kemiskinan telah banyak dilakukan jauh sebelum terjadinya krisis moneter pada medio 1997. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya program anti kemiskinan, misalnya KIK, KMKP, P3KT, PKT dan IDT. Program penanggulangan kemiskinan semakin banyak jumlahnya seiring dengan kian meluasnya krisis ekonomi. Program yang ditawarkan pada tahap ini antara lain adalah Pemberdayaan Daerah dalam mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Kumanis (Kredit Usaha Masyarakat Terkena Krisis), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), bantuan Alsintan (Alat Mesin Pertanian), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), serta 38

penyertaan modal bagi koperasi dan lembaga keuangan Masyarakat (LKM). Namun fokus perhatian terhadap kebijakan tersebut, tidak lebih hanyalah merupakan kegiatan formal administrasi pemerintahan sehingga unsur-unsur penting dalam pelaksanaan program terabaikan. Seperti halnya kebijakan Inpres Bantuan Desa, yang cenderung menekankan pada tertib administrasi pertanggungjawaban atau SPJ saja, atau terkadang juga sering terdengar bahwa program-program pemberdayaan yang dilakukan sering bernuansa proyek. Jika proyeknya selesai, maka selesai pula kegiatan pemberdayaannya. Akibat dari program-program seperti ini adalah tidak tersentuhnya maksud utama dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, yaitu terwujudnya masyarakat miskin yang tidak berdaya menjadi berdaya atau dengan kata lain masyarakat sasaran pemberdayaan benar-benar menjadi mandiri. Kebijakan-kebijakan yang ada selama ini lebih bernuansa formalitas, karena proyek, bahkan mungkin untuk meningkatkan popularitas pejabat yang berwenang. Para pengambil kebijakan terkadang juga mengambil model-model pemberdayaan yang lebih mudah untuk diukur tingkat keberhasilannya, seperti model-model pemberdayaan pemberian subsidi dana, bantuan beasiswa, dan lain sebagainya. DEMOKRASI Vol. VI No. 1 Th. 2007

Model-model pemberdayaan seperti itulah yang selama ini banyak dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pembahasan dalam kajian analisis berikut ini, akan menganilisis lebih jauh lagi tentang model-model pemberdayaan tersebut. II. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Mengutip definisi yang dikemukakan oleh UNDP, Empowerment (pemberdayaan/penguatan) dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik pada sebuah masyarakat ataupun komunitas. Kegiatan pemberdayaan dapat mengacu pada banyak kegiatan, di antaranya adalah meningkatkan kesadaran akan adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menekan orang lain dan juga pada aksi-aksi untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat. Sedangkan secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/ dan atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki

daya kepda pihak yang kurang atau belum berdaya1. Kemudian dari jenisnya, pemberdayaan/penguatan dapat dilihat pada dua level, individual dan komunitas. Pada tataran individual, isu-isu yang relevan dengan pemberdayaan adalah: hubungan patron-klien, gender, akses ke pemerintahan (negara), dan sumbersumber kepemilikan properti. Sementara pada tataran komunitas, isu-isu utama yang biasa diangkat adalah: mobilisasi sumberdaya (resources mobilization), pemberdayaan/penguatan kerangka institusional dan akses hubungan (linkages) dengan badan-badan pemerintah. Berkaitan dengan isu ini, UNESCO sendiri pernah mengungkapkan bahwa titik tekan tujuan pembangunan di masa depan adalah untuk membangun manusianya bukan pada membangun benda-benda yang bersifat fisik (the goals, aims and objectives of the development to be not to develop things but to develop people). Implikasinya adalah bahwa pembangunan haruslah lebih ditujukan pada peningkatan pencapaian spiritual, moral dan material manusia seutuhnya, baik selaku

1

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media. hal: 77.


37

individual maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi ranah pemberdayaan ataupun penguatan (empowerment). Signifikansi pemberdayaan/ penguatan pada tataran individual tentu saja berbanding lurus dengan pemberdayaan/penguatan pada tataran komunitas. Dalam hal ini, Friedman2 bahkan menyebutkan bahwa pemberdayaan/penguatan pada tataran individual dan komunitas terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga/ rumah tangga sangatlah penting. Bahkan ia mengistilahkan pemberdayaan/penguatan jenis ini sebagai pembangunan alternatif (the alternative development). Pemberdayaan/penguatan pada tataran individual dan keluarga pada gilirannya akan berimbas pada tataran masyarakat. Dengan kata lain, jika kita ingin membenahi dan menguatkan masyarakat, sasaran pertama adalah pembenahan serta pemberdayaan/ penguatan individu dan keluarga mereka terlebih dahulu. Salah satu pemberdayaan/penguatan yang ditekankan oleh Friedmann adalah 2

Dalam Abu Bakar Yusuf, Aang. 2007. “Relasi Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat) dengan Perdamaian” di Download tanggal 30 Maret2007, http://www.csrc.or.id/artikel/?Berita= 071304022110&Kategori=28

keadilan dan kesetaraan gender. Menurutnya, selama ini perempuan seringkali dirugikan dan disengsarakan oleh sistem patriarkis yang menganggap bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Dampaknya adalah bahwa perempuan lebih sering dianggap sebagai makhluk kelas dua dan tidak berdaya apa-apa sehingga banyak terjadi penindasan, baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan, peran perempuan juga acapkali masih sering dinegasikan dan tidak diperhatikan. Padahal sebagai makhluk individual dan sosial, perempuan memiliki hak serta kemampuan yang sama dengan laki-laki. Lebih jauh, jika dihubungkan dengan perdamaian, perempuanperempuan yang telah diberdayakan justru dapat menjadi agen-agen perdamaian yang potensial di tengah masyarakat3. Dalam konteks peacebuilding, pemberdayaan/penguatan masyarakat yang merupakan bagian dari pembangunan seringkali dihubungkan dengan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Salah satu teori yang cukup terkenal dalam konteks ini adalah teori yang dikemukakan oleh Johan Galtung yang membedakan antara perdamaian yang bersifat negatif dan positif. 3

38

Abu Bakar Yusuf, Aang. 2007. Loc cit. DEMOKRASI Vol. VI No. 1 Th. 2007

Menurutnya, perdamaian yang negatif bermakna suatu kondisi di mana tidak ada konflik yang terjadi, sementara perdamaian yang positif adalah selain tidaknya konflik juga tercapainya suatu kondisi kesejahteraan & keadilan sosial di masyarakat. Sehingga dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya proses transisi dari damai yang negatif menuju damai yang positif4. Keadilan dan kesejahteraan sosial sendiri merujuk kepada suatu kondisi sosial. Indikator-indikator yang biasa digunakan pun cukup jelas, diantaranya adalah angka kriminalitas, tingkat pengangguran, angka illiterasi di kalangan masyarakat, kemiskinan, dan lain sebagainya. Semakin rendah angka-angka tersebut menunjukkan bahwa suatu masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi, sebaliknya jika angka-angka hal-hal di atas semakin tinggi maka dapat dipastikan pula tingkat kesejahteraan mereka semakin rendah. Kesejahteraan sosial pun sebetulnya pada awalnya. dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhankebutuhan individual yang bersifat basic needs seperti sandang, pangan, papan, dan tentunya yang sangat penting juga adalah keamanan ataupun kedamaian. Suatu masyarakat ataupun komunitas dapat dikatakan sejahtera jika kebutuhan-kebutuhan individual itu juga dapat terpenuhi dan tercapai 4

pada level komunitas ataupun masyarakat. Pada tataran inilah, program-program community empowerment mendapatkan core-nya. Dengan program-program tersebut, kesejahteraan yang nantinya akan dicapai tidak hanya terkonsentrasi atau berputar di segelintir orang saja, tetapi haruslah dapat dishare dan dinikmati bersama. Untuk itu, para aktivis dan masyarakat kemudian sadar bahwasanya usahausaha tersebut tidak akan mampu terwujud jika tidak didahului oleh adanya kohesi sosial yang mampu membuat iklim sehat dan menyatukan antar individu di masyarakat secara harmonis. Untuk terbentuknya kohesi sosial yang kuat di kalangan masyarakat/komunitas tersebut, tentu diperlukan adanya social capital yang cukup di kalangan masyarakat/ komunitas tersebut. Mengutip Robert D. Putnam, social capital didefinisikan sebagai fitur-fitur organisasiorganisasi sosial seperti saling percaya (trust), hubungan timbalbalik (norms of reciprocity), dan jejaring (networks) yang dapat meningkatkan effisiensi di masyarakat dengan memfasilitasi programprogram dan kegiatan-kegiatan secara bersama (collective actions). Putnam tampaknya terpengaruh pada teori civil society ala Tocquevillian yang meyakini bahwa adanya kelompok-kelompok di masyarakat

Ibid, hal: 2


37

yang bersifat bebas (voluntary associations) diantaranya dapat menjadikan kohesi di tingkat masyarakat akan semakin kuat, dan jika kohesi tersebut sudah kuat maka pada gilirannya akan mempermudah program-program community empowerment dijalankan5. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang dalam kondisi sekarang mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain dengan pemberdayaan mampu memandirikan masyarakat dalam kehipuan seharihari sehingga dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Dalam pengertian konvensional, konsep pemberdayaan sebagai terjemahan empowerment mengandung dua pengertian, yaitu (1) to give power or authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain dan, (2) to give ability to or to enable atau usaha untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Eksplisit dalam pengertian kedua adalah bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang6.

5 6

Ibid, hal: 3. Wrihatnolo, R, Randy dan Riant Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan panduan untuk

38

Dubois dan Miley7 mengemukakan bahwa dasar-dasar-dasar pemberdayaan antara lain meliputi: 1) Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja secara bersamasama yang bersifat mutual benefit 2) Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan 3) Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi 4) Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat daripada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan 5) Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut secara efektif 6) Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi 7) Pemberdayaan adalah pencapaian melalui structural parallel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat. pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo, hal: 115-116. 7 Ibid DEMOKRASI Vol. VI No. 1 Th. 2007

Sementara itu, Andrew Pears dan Michael8 mengatakan bahwa menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuasaan, dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Esensi dalam pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah adanya pemberian otonomi dan kebebasan kepada masyarakat. Dalam konteks ini ada beberapa aspek yang menjadi inti daripada pemberdayaan. (1) klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap posisi masyarakat selaku konsumen sebagai produk-produk kebijaksanaan, pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, (2) klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui berbagai lembaga atau media yang dipandang efektif, (3) klarifikasi, pengakuan, peningkatan, dan perlindungan terhadap bargaining power masyarakat yang diperlukan dalam rangka memperjuangkan aspirasinya tersebut melalui berbagai lembaga dan media yang dipandang oleh masyarakat efektif, (4) klarifikasi, pengakuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

8

Prijono, Onny dan A.M.W.Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS

informasi yang jelas dan dapat dipercaya dari pemerintah, lembaga, dan media lainnya tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. Misalnya melalui Musrenbang, (5) klarifikasi, pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar mampu berperan dalam perubahan social yang semakin cepat di masa depan. Proses pemberdayaan pada dasarnya tidak sekedar mengubah masyarakat dari objek menjadi subjek, akan tetapi di dalamnya juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah. Peran pemerintah harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mengantisipasi masa depan. Dalam konteks ini, peran aparat pemerintah harus lebih diarahkan sebagai alat pelayanan kepada masyarakat dibandingkan sebagai alat pelayanan kepada pemerintah. Selain itu, aparat pemerintah harus lebih sebagai tokoh pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibandingkan sebagai sebuah kantor unit birokrasi. Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masya-


37

rakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga nantinya masyarakat tidak terperangkap dalam ketergantungan tetapi mengantarkan kepada proses kemandirian9. Berdasarkan uraian di atas, maka konsep pemberdayaan merupakan proses belajar yang menekankan orientasi pada proses serta perlibatan masyarakat (partisipasi). Hasil yang diharapkan dari proses pemberdayaan adalah tumbuhnya kompetensi masyarakat (tanggung jawab sosial dan kapasitas masyarakat). Kompetensi tanggung jawab memiliki arti bahwa tanggung jawab perkembangan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Sementara terkait dengan kompetensi kapasitas, terkait dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk identifikasi needs (kebutuhan), identifikasi resources (sumber daya) dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang 9

Sulistiyani. 2004. Op cit, hal: 79

38

yang ada. Sehingga dengan pemberdayaan masyarakat menjadi dapat mandiri tanpa harus selalu tergantung pada program-program pemerintah. III. PARTISIPASI Pembangunan masyarakat yang komprehensif pada hakekatnya membutuhkan suatu perencanaan dan pemahaman mendalam mengenai situasi dan kondisi masyarakat yang akan dibangun. Pemahaman ini menjadi pijakan awal di dalam upaya menjadi keberhasilan sebuah proses pembangunan. Persoalan partisipasi umumnya sering diabaikan karena menurut para teoritisasi maupun praktisi pembangunan konvensional yang dihadapi oleh negara-negara miskin pada dasarnya adalah technology gap atau resource gap, sehingga hal yang paling penting dalam pembangunan adalah bagaimana mendatangkan keduanya dari tempat lain. Partisipasi masyarakat dimanifestasikan ke dalam bentuk ikut serta menerapkan teknologi yang diperkenalkan, bayar pajak, investasi modal, dan sebagainya. Padahal, jika dicermati persoalan kursial yang dihadapi oleh Negara dunia ketiga adalah adanya organization gap. Hubungan yang terjadi antara masyarakt dengan Negara adalah hubungan yang bersifat satu arah (top down) dan bukan hubungan yang bersifat kerjasama dan saling DEMOKRASI Vol. VI No. 1 Th. 2007

mendukung. Dalam konteks inilah, maka pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sangat urgen untuk dilakukan10. Menurut Diana Conyers11 ada tiga alasan utama kenapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek swadaya di Negara berkembang menunjukkan bahwa bantuan masyarakat setempat sangat sulit diharapkan jika mereka tidak diikut sertakan. Ketiga, partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Dalam konteks 10

Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. Pengembangan Masyarakat, dari pembangunan sampai pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media, hal: 52. 11 Dalam Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. Loc cit.

ini masyarakat memiliki hak untuk memberi saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksankan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep man centered development yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreativitas masyarakat dapat lebih tergali, yang mana berkembangnya aktifitas yang berorientasi kepada kompetensi dan tanggung jawab sosial anggota komunitas sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses, maka keterampilan analisis dan perencanaan menjadi teralihkan kepada mereka. Partisipasi pada hakekatnya merupakan bentuk peningkatan posisi tawar menawar harga, sehingga daya tawarnya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilik capital. Partisipasi masyarakat secara aktif juga dimaksudkan sebagai kekuatan kontrol atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga yang terjadi adalah sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah dan sumber daya modal dari investor luar. Eugen C. Erickson12, mengungkapkan secara lebih jelas tentang 12

Dalam Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. Loc cit.


37

konsep partisipasi. Partisipasi pada dasarnya mencakup dua bagian yaitu internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunitas (sense of belonging to the lives people). Hal ini menyebabkan komunitas terfragmentasi dalam labeling and identity (pelabelan dalam identitas diri mereka). Sementara partisipasi dalam artian eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar. Dari pemikiran tersebut dapat ditarik benang merah bahwa merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar. Dalam hal partisipasi ini masyarakat hendaknya perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan yaitu (1) identifikasi permasalahan, dimana masyarakat bersama para perencana maupun pemegang otoritas kebijakan tersebut mengidentifikasikan persoalan dalam diskusi kelompok, brainstorming, identifikasi peluang, potensi dan hambatan. (2) proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi yang berdasar kepada hasil identifikasi. (3) pelaksanaan proyek pembangunan, (4) evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna 38

(kemanfaatan bagi masyarakat) ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, merupakan inti dari proses evaluasi ini, (5) mitigasi, yakni kelompok masyarakat dilibatkan dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pembangunan, (6) monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat dilakukan. Dalam tahap ini juga dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dalam pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, partisipasi adalah bagaimana keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam tahaptahap pembangunan di daerahnya. Peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan mengidentifikasikan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Dengan adanya partisipasi maka diharapkan pembangunan akan berjalan dengan baik. IV. KEMITRAAN Pemberdayaan masyarakat tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata dengan proyek atau program-program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga hendaknya merupakan kolaborasi antara aktoraktor yang ada dalam Negara itu sendiri yang dalam hal ini adalah DEMOKRASI Vol. VI No. 1 Th. 2007

Negara, swasta, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang sinergis yang nantinya akan dapat terjalin pola kemitraan yang strategis guna memberdayakan masyarakat. Dalam hubungan kemitraan ini, antara ketiga aktor tadi mempunyai posisi tawar yang sama, sehingga pemerintah bukanlah sebagai aktor yang super power tetapi bagaimana membagi powernya sehingga aktor swasta dan masyarakat dapat mengambil posisi yang tepat dalam pembangunan nasional yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tidak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun13. Lebih lanjut dalam menciptakan keberdayaan masyarakat, merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui mekanisme kemitraan yang serasi, selaras, dan seimbang. Ide dasar kemitraan dimunculkan sebagai kritik pendekatan bersifat top-down, yang kemudian memposisikan pemerintah sebagai aktor dominan, dan membiarkan sikap acuh tak acuh pihak swasta terhadap proses pemberdayaan kaum lemah. Selama ini yang kita lihat adalah pemerintah dan swasta berkolaborasi hanya untuk 13

menekuk keuntungan semata dalam berkelompok atau segelintir orang tanpa memperhatikan rakyat miskin. Sehingga konsep kemitraan yang dijalin tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Oleh karena itu, defenisi kemitraan yang merupakan suatu upaya kolaboratif antara aktor pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri yang terus menerus guna mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan kerjasama di antara dua atau lebih pihak (komponen) yang saling terkait dan bekerjasama sebagai mitra dan sebagai perwujudan usaha bersama dan dengan adanya komitmen bersama. Berdasarkan defenisi tersebut mengandung arti bahwa dalam kemitraan mengandung unsur: 1) Terdapat dua atau lebih pihak (komponen) yang terlibat yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. 2) Keduanya bekerjasama sebabagai mitra, dalam hal ini tidak ada yang sifatnya membawahi pihak lain. 3) Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai. 4) Setiap pihak memiliki tanggung jawab sendiri. 5) Setiap pihak memberikan input berupa finansial, teknologi, pengetahuan atau sumber lainnya

Sulistiyani. 2004. Op cit, hal: 93


37

dalam sebuah proses pembelajaran. Pola kemitraan tersebut memerlukan upaya yang efektif dan efisien dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan/ ditentukan sebelumnya sesuai dengan yang telah direncanakan dari awal kegiatan. Konsep dan pengertian kemitraan yang dimaksudkan adalah keterkaitan dan keterlibatan pihak

pemerintah, masyarakat, swasta atau kelompok peduli lainnya untuk ikut melakukan pelayanan urusan publik, ikut melayani tugas-tugas pelayanan yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini dapat dibuat rancangan peran ketiga aktor dalam pemberdayaan masyarakat, untuk itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1. Rancangan Ketiga Aktor Dalam Pemberdayaan Masyarakat Aktor

Peran dalam Pemberdayaan

Pemerintah

Formulasi dan penetapan Policy Implementasi, Monitoring dan Evaluasi, Mediasi

Swasta

Kontribusi pada formulasi, Implementasi, Monitoring, dan evaluasi Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi

Masyarakat

Bentuk output Peran

Fasilitasi

Kebijakan: Politik, Umum, Khusus/Departemental/Sektoral Penganggaran, Juknis dan Juklak, Penetapan indicator keberhasilan Peraturan Hukum, penyelesaian sengketa Konsultasi dan rekomendasi, kebijakan, tindakan dan langkah/policy, action implementasi, donator, private investment, pemeliharaan

Dana, jaminan, alat, network, system manajemen informasi, edukasi Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil

Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. Policy action, dana swadaya menjadi obyek, partisipan, pelaku utama/subyek. Menghitung fungsi social control

Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengan terdidik dan setengah terlatih

Sumber: Sulistiyani, 2004: hal 97

Penanganan berbagai permasalahan publik tanpa melibatkan unsur-unsur non pemerintah, dengan sendirinya pemerintah akan mengalami kesulitan karena begitu beratnya beban yang akan ditanggung oleh pemerintah dengan sumber daya 38

yang terbatas. Birokrat yang tidak pofesional menjalankan pemerintahan menjadikan masalah tersendiri bagi birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik bagi rakyat sehingga diperlukan kerjasama dengan insitusi lain misalnya dengan DEMOKRASI Vol. VI No. 1 Th. 2007

38

DEMOKRASI Vol. VI No. 1 Th. 2007

mengikutsertakan non-government institution. Sumber-sumber kekuasaan yang semakin menyebar di tingkat pemerintahan daerah sekarang ini, telah memberikan pandangan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana ada semacam keharusan pemerintah daerah mengadopsi model partnership sebagai paradigma baru dalam manajemen publik, dimana pemerintah tidak bekerja sendiri mengelola daerah tetapi juga melibatkan aktor-aktor lainnya yang ada di daerah tersebut. Dalam pola kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta bisa melakukan pembagian kerja yang wajar dan saling melengkapi sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah biasa memusatkan perannya sebagai regulator, fasilitator dan promotor penyelenggaraan pelayanan publik. Swasta karena kemampuannya dalam memberi respon terhadap kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien biasa lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan operasional terutama dalam produksi dan distribusi pelayanan publik. Untuk pelayanan publik tertentu yang bersifat lokal, unik dan spesifik maka masyarakat akan bisa berperan secara efektif dibandingkan dengan pemerintah dan swasta. Semakin besar kemampuan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan

publik memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memusatkan perhatiannya pada fungsinya yang lebih strategis sebagai regulator, fasilitator dan promotor pelayanan publik. Kemitraan antara masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik bisa menjadi satu upaya untuk melakukan demokratisasi. Melalui cara ini, inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk memperbanyak alternatif sumber pelayanan publik, disamping pemerintah, akan dapat ditingkatkan. Kemitraan memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mewujudkan good governance. Sektor swasta dalam hal ini tidak saja perusahaan swasta atau dunia usaha tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya non pemerintah atau non birokrasi seperti LSM, NGO, Perguruan Tinggi dan lembagalembaga swasta lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan. Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberi keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling


37

menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lain. Kemitraan tentunya dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompokkelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau subordinate, memiliki kesamaan misi atau misi berbeda tetapi saling mengisi/melengkapi secara fungsional14. Selama ini program-program pemberdayaan masyarakat yang ada diberikan kepada masyarakat dalam bidang ekonomi bertujuan untuk mencipakan masyarakat mandiri. Sehingga kemiskinan yang ada dapat dikurangi dengan program pemberdayaaan tersebut. Sudah banyak program-program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat yang kesemuanya itu mencerminkan bahwa kepedulian pemerintah yang cukup besar terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun program tersebut belum dirasa manfaatnya bagi masyarakat hal ini terlihat kurang efektifnya programprogram yang diberikan tersebut sehingga ketergantungan rakyat akan dana dari pemerintah sangat besar. V. ANALISIS PROGRAM Berbagai program/proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, 14

Sulistiyani. 2004. Op cit, hal: 130.

38

di antaranya IDT, Proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal (P3DT), Proyek pengembangan kecamatan (PPK), proyek pengembangan kawasan desa kota terpadu (PARUL), pengembangan ekonomi masyarakat lokal (PEML)LED), dan program pemberdayaan daerah mengatasi dampak krisis ekonomi (PDMDKE) yang secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan seperti misalnya: 1) Bantuan modal bergulir bersama. 2) Bantuan pembangunan prasarana 3) Pengembangan kelembagaan lokal 4) Penguatan dan pembangunan kemitraan usaha 5) Memfasilitasi dari pendampingan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu hal-hal tersebut di atas akan di uraikan sebagai berikut ini. Bantuan Modal Bergulir Bersama. Bantuan modal diberikan dalam rangka untuk memberikan kemampuan dari masyarakat yang tidak berdaya, seperti masyarakat yang penghasilannya hanya mengharapkan dari gaji/ upah yang rendah. Contohnya, kuli bangunan, dan masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap, yang kesemuanya hidup berada dibawah garis kemiskinan. Kehidupan masyarakat yang hidup berada dibawah garis kemiskinan semakin banyak dengan DEMOKRASI Vol. VI No. 1 Th. 2007

kejadian krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Bahkan, akibat krisis, sejumlah sektor riil terpukul hebat akibat gelombang krisis. Banyak badan usaha yang kolaps/ gulung tikar. Angka kemiskinan menjadi cukup tinggi. Kondisi krisis yang menyebabkan bertambahnya orang miskin, pengangguran yang tinggi, banyaknya kelompok usaha yang bubar, menyebabkan mereka jatuh miskin dan tidak mampu berusaha lagi. Berdasarkan kenyataan itulah, kemudian pemerintah menggulirkan berbagai program bantuan permodalan, dalam rangka memberdayakan kembali masyarakat miskin tersebut, seperti program pemerintah dengan menggulirkan kebijakan PDM-DKE yang bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat supaya terbebas dari himpitan krisis15. Strategi pemberdayaan yang digunakan melalui bantuan dananya adalah strategi revolving fund (dana bergulir). Strategi ini penting untuk diefektifkan untuk menciptakan program yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat di dalam bantuan permodalan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh berbagai stakeholders, bertujuan meningkatkan ekonomi pada masyarakat kategori miskin untuk menghadapi krisis ekonomi, supaya lebih bisa survive dan berdaya 15

menghadapi berbagai kesulitan biaya hidup melalui semangat kewirausahaan agar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya. Pengucuran permodalan yang dilakukan oleh pemerintah maupun kolaborasi dengan pihak swasta melalui jalinan jejaring kemitraan dalam berupaya memberdayakan masyarakat secara bersama-sama sebagai pilar utama bagi keberhasilan pengimplementasian dari suatu program. Realisasi tersebut dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses kegiatan perencanaan untuk merumuskan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang didanai oleh berbagai stakeholders yang terlibat di dalamnya16. Salah satu dari program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah adalah model pemberdayaan UKM kerajinan. Sam-pai sekarang pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembinaan bagi UKM kerajinan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas. Hal tersebut terutama dengan diberlakukannya perdagangan global yang menuntut pembinaan manajemen bagi UKM di 16

Faturochman, dkk. 2007. Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, hal: 11.

Sulistiyani. 2004. Op cit, hal: 159.


37

Indonesia, yang sebagian besar masih rentan terhadap persaingan internasional. Diantara model kemitraan yang digulirkan itu adalah model kemitraan terpadu, yang melibatkan perusahaan inti (swasta/eksportir), UKM kerajinan, dan peran Pemerintah melalui pembinaan koperasi. Kemitraan antara perajin/ kelompok tani/ koperasi dengan perusahaan Adanya model kemitraan terpadu seperti yang diuraikan di atas sangat bagus untuk mengembangkan UKM kerajinan yang ada di Indonesia, karena peran pembinaan akan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan pelaku ekspor atau industri inti yang langsung berkepentingan dengan perkembangan UKM Kerajinan. Bantuan Pembangunan Prasarana Pemberian bantuan sarana prasarana, merupakan program kelanjutan yang penting. Karena, jika pemberdayaan yang dilakukan hanya sekedar memberikan bantuan permodalan saja, tetapi masyarakat sasaran yang diberikan dana bantuan tidak bisa mempergunakan dana bantuan tersebut dengan benar, dikhawatirkan program pemberdayaan tidak akan dapat mencapai sasaran/ gagal. Kegagalan tersebut bisa terjadi, karena pertama, masyarakat sasaran yang diberikan bantuan modal tersebut tidak pandai dalam mempergunakan dana bantuan 38

tersebut. Kedua, tidak menyadari urgensi pemberian dana, apalagi kalau dana itu adalah dana utang. Oleh karena itu, dalam program pemberdayaan selain adanya pemetaan masyarakat, harus pula disertai dengan proses sosialisasi yang intens dan berkesinambungan. Jika masyarakat telah menyadari urgensi bantuan modal tersebut, selanjutnya pemberdayaan juga harus membantu mewujudkan pengadaan prasarana produksi, berikut sarana pemasarannya. Misalnya, program pemberdayaan terhadap masyarakat petani pedalaman. Program tidak hanya berupa bantuan modal usaha pertanian, tetapi juga bantuan pengolahan lahan dengan teknologi modern seperti penggunaan traktor, bibit padi unggul dari komponen lokal, dan lain-lain. Setelah panen tiba, petani juga dibimbing tentang metode pemasaran padi atau beras, serta pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan akses desa pedalaman atau tertinggal tersebut dengan desa-kota yang lebih maju dan menjadi pusat perdagangan. Dengan begitu akses dari desa tertinggal tersebut akan terbuka. Tidak cukup sampai disitu saja, program pendampingan pun menjadi urgen, hingga para petani menjadi mandiri. Kemandirian merupakan hal sangat diinginkan dari program pemberdayaan. Jadi, bantuan pembangunan prasarana juga merupakan DEMOKRASI Vol. VI No. 1 Th. 2007

program yang urgen, berupa penyedian sarana produksi hingga prasarana transportasi dan pemasaran hasil produksi. Dapat dicontohkan pula di dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana terhadap masyarakat di lingkungan permukiman kumuh, mereka yang hidup dengan keterbatasan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk mobilisasi dan berbagai aktivitas kesehariannya. Melalui program P2KP yang dilakukan di lingkungan perkotaan pada komunitas masyarakat termarjinalkan dan tinggal di pemukiman kumuh, dengan pengembangan daya fisik yang merupakan daya paling berhasil memberikan dampak pada menumbuhkan kesadaran dan keswadayaan sosial dari warga masyarakat. Berbagai bentuk kegiatan fisik yang dilakukan di kelurahan sasaran, seperti pelebaran jalan, pembangunan jembatan, pembuatan saluran air, penyediaan gerobak sampah, dan pembangunan MCK, lebih mampu mengembangkan kebersamaan sosial di kalangan warga masyarakat. Hal ini banyak disebabkan oleh adanya faktor rasa saling memiliki dan menumbuhkan terhadap sarana fisik yang dibangun bagi kepentingan bersama. Program/ kegiatan fisik di beberapa BKM, bahkan mampu menumbuhkan keswadayaan secara sosial dan finansial sehingga dapat menjaga

kesinambungan kegiatan di bidang fisik17 (Faturochman dkk, 2007: 28). Pengembangan Kelembagaan Lokal Bantuan pendampingan, juga merupakan perkara yang urgen diperhatikan. Karena pendampingan bertujuan untuk memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, PPK, P2KP, dengan adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata masih juga memerlukan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun. Oleh karena itu, pendamping insitu yang dimaksud adalah perwakilan dari masyarakat setempat yang terlebih dahulu dilatih tentang program-program pendampingan 17

Ibid, hal: 28.


37

yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sehingga nantinya dari perwakilan masyarakat tersebut yang akan menjadi pendamping pada program pemberdayaan masyarakat di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, karena yang menjadi pendamping adalah perwakilan dari masyarakat lokal, maka tentu saja akan dimungkinkan terjadinya sustainability (keberlanjutan program secara kontiniu) karena para pendamping itu tinggal dengan masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Dengan demikian biaya transaksi bantuan modal upah dan biaya pelatihan dapat dikurangi. Program pendamping ini bisa berupa mengaktifkan kembali model program sarjana penggerak pembangunan pedesaan atau model-model lainnya yang serupa. Model ini tidak hanya bisa untuk meningkatkan efesiensi anggaran tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas dari program pemberdayaan tersebut. Pendekatan strategis yang dilakukan di dalam pendampingan suatu program pemberdayaan masyarakat yakni, melalui perencanaan secara partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang merupakan sasaran dari suatu program pendampingan pemberdayaan masyarakat tersebut. Perencanaan untuk merumuskan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang didanai P2KP, dengan cara 38

melibatkan masyarakat secara proaktif di dalam berbagai kegiatan dari awal, yakni perencanaan programprogram hingga sampai akhir dari program tersebut sebagai evaluasi. Proses pembelajaran pada warga, baik para kader, anggota BKM, maupun anggota KSM, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merumuskan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terencana dan terpadu. Kegiatan P2KP memperkenalkan suatu proses perencanaan yang dinamakan Refleksi kemiskinan, Pemetaan Swadaya, dan PJM Pronangkis yang pada intinya bertujuan untuk menyusun daftar kebutuhan bagi kegiatan penanggulangan kemiskinan. Ketiga tahapan dalam proses perencanaan itu telah memberikan suatu gambaran yang menarik bagaimana warga belajar bersama menyusun perencanaan secara mandiri18. Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, karenanya semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah 18

Ibid, hal: 11.


pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai dikalangan orang miskin, karenanya akumulasi kapital dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Melihat penjelasan di atas dalam beberapa hal logika ini tetapi tidak benar untuk hal yang lain. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini. Pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi. Tetapi pendekatan kelompok jarang berhasil. Pada tahun 80-an ada NGO besar di Jakarta yang pernah memiliki dampingan usaha ekonomi sampai lebih dari dua ribu kelompok usaha bersama. Ketika kelompok itu didampingi oleh fasilitator dan diberi bantuan model bergulir, aktivitas ekonomi melalui kelompok berjalan cukup baik. Tetapi ketika ditinggalkan pendampingannya dan tidak ada lagi bantuan modal, maka kelompokkelompok ini akhirnya dibubarkan. Dengan demikian, pengertian pengembangan kelembagaan ekonomi, perlu didefisikan kembali. Kalau pendekatan kelompok dimaksud untuk tujuan akumulasi modal atau

membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha yang jenis usaha, pasar barang, pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut perspektif yang dilakukan program P2KP di dalam penguatan kemampuan kelembagaan yang ada di masyarakat sangatlah perlu. Kemampuan kelembagaan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan P2KP di tingkat masyarakat. P2KP dirancang sebagai program yang memiliki berbagai tahapan sistematis untuk membantu warga masyarakat agar memiliki kemampuan kolektif untuk melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Peningkatan kapasitas ini dimulai dari sistem yang dikembangkan dalam proses pengambilan keputusan, pembentukan wadah/ organisasi, menyusun perencanaan kegiatan, mengembangkan kolaborasi kegiatan, teknik implementasi program, serta melihat dampak dari


37

program terhadap kelompok sasaran. Praktik penyusunan perencanaan partisipatif seperti dielaborasi di atas merupakan wujud nyata dalam pemberdayaan pengambilan keputusan. Perbaikan kapasitas manajerial pada aspek-aspek tersebut akan memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya lokal secara otonom dan berkelanjutan Penguatan Kemitraan Usaha Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi give power to every body. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masingmasing pihak akan diberdayakan. Membangun dan menciptakan jalinan jejaring kemitraan di dalam 38

pemberdayaan masyarakat, adalah faktor utama untuk keberhasilan jalannya suatu program penanggulangan.kemiskinan. Tanpa adanya program kerja secara kolaboratif mustahil berbagai program berjalan lancar dan segala sasaran akan terwujud dengan baik. Agar jalannya segala program/kegiatan dari pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, diperlukan suatu koordinasi yang sinergis dan komprehensif antara masingmasing stakeholders sebagai pendukung jalannya suatu program kerja dan berbagai arahan kebijakan. Adapun, yang perlu ditekankan dan disinergiskan dari program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat partisipatif disetiap arahan kebijakan, dan keberlangsungan jalannya program kerja adalah penggalangan kemitraan dengan birokrasi untuk proses pembuatan kebijakan publik. Di era otonomi daerah, peran dan pengaruh birokrasi maupun DPRD sangat besar dalam proses pembuatan kebijakan publik. Demikian pula kebijakan pengentasan kemiskinan memerlukan adanya dukungan politik dari DPRD dan dukungan kebijakan dari birokrasi pemerintah daaerah. Program memerlukan perumusan peran birokrasi secara proporsional


bagi kepentingan integrasi dan keberlanjutan program di daerah19. Oleh karena itu yang perlu didesain secara holistik di dalam jalinan jejaring kemitraan untuk penanggulangan kemiskinan adalah perencanaan strategis dan pendekatan sinergis antara berbagai stakeholders. Bagaimana bisa adanya saling koordinasi dan kerja kolaboratif, tanpa tumpang-tindihnya kewenangan dan pengambilan segala kebijakan, demi terwujudnya kinerja yang sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan suatu arahan program yang dirancang secara bersama-sama. VI. PENUTUP Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat top-down menjadi botton-up (partisipatif), dengan bertumpu pada kekuatan dan sumbersumber daya lokal. Penanggulangan kemiskinan yang tidak berbasis komunitas masyarakat dan keluarga miskin itu sendiri sulit untuk berhasil, karena masyarakat tidak ikut merasa memiliki, dan menyadari pentingnya pemanfaatan dana dan pengembalian dana-dana bantuan tersebut (khusus program yang bersifat pinjaman dana) seperti bantuan dana bergulir bagi UKM19

UKM. Namun, persoalan lain yang masih menghantui keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah model pemberdayaan yang masih sering digunakan oleh pemerintah adalah model pemberdayaan yang paling mudah mengukur tingkat keberhasilannya, yaitu sebatas pemberian bantuan dana, seperti model pemberdayaan PPK, P2KP, dan lain-lain. Proses otonomi daerah yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini, meskipun gamang pada awalnya, diyakini nanti akan berada pada jalur yang pas. Yang diperlukan adalah konsistensi dari pemerintah pusat untuk membimbing ke arah otonomi yang memberdayakan tersebut. Otonomi daerah apabila tidak disikapi secara benar, akan berdampak kepada kekacauan dan kesengsaraan kepada rakyat, khususnya daerah-daerah yang miskin akan sumber daya alamnya, maupun sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Oleh karena kebijakan pembangunan yang tidak melupakan rakyat kecil, melalui proses program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan menjadi suatu item yang penting dan harus menjadi komitmen para kepala daerah, dan para stakeholder yang terkait.

Ibid, hal: 63.


37


37

DAFTAR KEPUSTAKAAN Abu Bakar Yusuf, Aang. 2007. “Relasi Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat) dengan Perdamaian” didownload tanggal 30 Maret 2007, http://www.csrc.or.id/artikel/?Berita=071304022110&Kategori=28 Faturochman, dkk. 2007. Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. Prijono, Onny dan A.M.W.Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. Pengembangan Masyarakat, dari pembangunan sampai pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media Wrihatnolo, R, Randy dan Riant Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan panduan untuk pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo.

38


Biodata Penulis Roni Ekha Putera, S.IP, Lahir Di Panyakalan, Solok, Sumatera Barat, 3 Mei 19981. Alumni Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Tahun 2003. Tahun 2005 sampai sekarang beliau adalah Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.


37

ABSTRACT. Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, model-model pemberdayaan

Recommend Documents