ABSTRACT Evaluation of The Community Learning Centers (CLCs) as Agency of Community Development in Bantul, Province of The Special Region of Yogyakarta. Entoh Tohani Jurusan PLS FIP UNY
[email protected];
[email protected] The research done to evaluate performance of Community Learning Center (CLC) as educational institution in empowering community which invovles need assessment, planning and organizing educational programs, resources mobilization and utilization, developing partnerships and links, monitoring and evaluation, documentation and dissemination, and capacity building of educational personnel; and the capability to overcome the threats faced. The research is an evaluative study using the Stakes`s evaluation model. The subjects of study were CLCs in Bantul, Province of The special region of Yogyakarta. The findings show that, firstly,, each function of the CLCs has been put into practices. However, the implementation is not done effectively based on the criteria. It indicates that the performance is not organized professionally. Secondly, the CLCs have been able to produce meaningful learning outcomes such as creating positive behavior changes of targeted individuals or communities. However, the CLCs do not assign a greater impact on broader and multidimensional context of community empowerment.. Thirdly, there are threats that give negative influences on the implementation of the CLCs in terms of structural, interactional, and cultural aspects resulted from both internal and external environment of the CLC institution. Therefore, bases on the findings, in the future the development of the CLCs should be planned and oriented to create the community toward more developed and comprehensive aspects of lives accompanied with the continuous development of strong commitment from stakeholders.
1
ABSTRAK Evaluasi Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagai Agent Pengembangan Masyarakat di Kab. Bantul, Provinsi DIY Oleh Entoh Tohani Jurusan PLS FIP UNY
[email protected];
[email protected] Keberhasilan PKBM dalam mengembangkan masyarakat ditentukan oleh pelaksanaan kinerja fungsi-fungsi kelembagaannya. Pemahaman objektif terhadap kinerja diperlukan untuk mengembangkan PKBM. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan subyek penelitian yaitu 12 PKBM di Kab. Bantul, DIY yang dipilih secara bertujuan. Pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, danobservasi.. Penganalisisan data dengan teknik analisis data model interaktif. Sedangkan teknik keabsahan data dengan triangulasi, diskusi ahli, dan perpanjangan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama ditinjau dari pemikiran evaluatif mengenai aspek: anteseden, proses dan outcome, pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan PKBM belum optimal terlaksana; kedua, PKBM mampu membentuk perubahan perilaku positif individu dan/atau masyarakat, walau PKBM belum optimal memberikan dampak (outcome) besar terhadap masyarakat; ketiga, terdapat berbagai kendala penyelenggaraan PKBM baik dalam aspek struktural, interaksional, dan kultural yang berasal dari internal maupun eksternal lembaga. Oleh karena itu, pengembangan PKBM perlu dilakukan terencana dan diorientasikan untuk menciptakan masyarakat maju pada seluruh aspek kehidupannya, disertai pengembangan komitmen bersama yang berkelanjutan. Kata kunci: Evaluasi, PKBM, PNF,Pengembangan masyarakat
PENDAHULUAN Bentuk
penyelenggaraan
pendidikan
yang
mengutamakan
keikutsertaan
masyarakat dan dilandasi pemikiran bahwa masyarakat sebagai subyek dalam pengembangan pendidikan salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau community learning center (CLC). PKBM dimaknai sebagai ” suatu tempat belajar local (setempat) di luar sistem pendidikan formal, baik berada di perdesaan maupun di tempat-tempat lain, biasanya dibangun dan dikelola oleh masyarakat setempat supaya untuk menyediakan berbagai kesempatan belajar bagi pembangunan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup (Unesco, 2008). Lahirnya lembaga PKBM didasari oleh gagasan bahwa peningkatan kualitas kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok, dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan mengandalkan kemampuan
2
untuk mengelola berbagai potensi yang dimiliki masyarakat secara mandiri, kreatif dan bermanfaat. PKBM diharapkan menjadi lembaga yang mampu memberikan layanan kepada masyarakat untuk mengakses berbagai peluang yang ada di luar lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Peluang yang terdapat di masyarakat sangat beragam baik bersifat memberikan keuntungan ekonomi, mengembangkan kemampuan berusaha, mengembangkan kegiatan yang bersifat kesenangan maupun peluang guna memperoleh pengembangan usaha dan peningkatan produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam hal ini, PKBM sebagai lembaga yang bergerak dalam pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis yaitu berperan sebagai jembatan atau perantara antara kepentingan individu atau kelompok sasaran dengan masyarakat yang membutuhkan jasa atau produk dari PKBM. Dalam perkembangannya, banyak PKBM yang belum optimal menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan disebabkan beragam permasalahan yang dihadapi PKBM baik pada aspek pengelolaan, mutu sumberdaya manusia, ketersediaan fasilitas dan lingkungan masyarakat dimana PKBM berada. Pada aspek pengelolaan kelembagaan PKBM nampak pengelolaan program-program PKBM yang diselenggarakan kurang bervariasi, artinya program pendidikan yang dilaksanaan PKBM cenderung tidak ada terobosan-terobosan baru yang memungkinkan program-program inovatif terwujud. Begitu pula dari segi kuantitas, program yang dilaksanakan merupakan program rutin PKBM sebagaimana program-program yang dilaksanakan sebelumnya misalnya hanya menyelenggarakan program keaksaraan fungsional, kesetaraan dan program kecakapan hidup (life skills). Dalam rangka memujudkan masyarakat gemar belajar (learning society), permasalahan-permasalahan yang dihadapi PKBM harus dapat dipecahkan seoptimal mungkin agar layanan pendidikan kepada masyarakat menjamin ketersediaan akses yang terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara efektif dan efesien, peningkatan mutu penyelenggaraan PKBM dan akuntabilitas yang baik. Selain itu, PKBM dituntut mampu menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal sebagai konsekuensi dari perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan PKBM maupun di lingkungan sosial masyarakat. Tantangan internal mencakup peningkatan kualitas kemampuan sumberdaya manusia, peningkatan proses pembelajaran dan meningkatkan kemandirian dalam
3
pendanaan. Sedangkan tantangan eksternal meliputi peningkatkan kemampuan belajar warga masyarakat melalui penawaran program-program pendidikan nonformal yang bermutu dan pembentukan kelompok-kelompok belajar. Peningkatan mutu penyelenggaraan kelembagaan PKBM dipandang perlu untuk dilakukan terus-menerus. Terwujudnya PKBM yang berkualitas, dalam jangka panjang, akan menjamin upaya pemberdayaan masyarakat baik individu, kelompok, maupun organisasi. PKBM diharapkan dapat membentuk warga masyarakat yang berkemampuan mengembangkan diri dan lingkungannya, mengoptimalkan potensi yang ada secara terencana, terarah dan terintegrasi, dan mampu membelajarkan masyarakatnya guna tercapai kesejahteraan diri dan masyarakatnya (Ife, 1997; Korten, 1986)). Salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan PKBM yaitu terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam bidang sosial, politik, dan budaya sangat tergantung pada kompetensi profesional PKBM dan personalianya dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif, transfaran dan bertanggung jawab. Hal ini akan tercermin dari pelaksanaan fungsi-fungsi yang efektif dan efesien seperti memiliki pemahaman objektif dan komprehensif terhadap masyarakat dan kebutuhan-kebutuhannya, kegiatan-kegiatan PKBM berjalan secara terencana dan terorganisasi, pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efesien, tercipta iklim kerja sama dan jaringan yang kondusif, proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dan transfaran, ketatalaksanaan
dokumentasi dan
dissemenasi yang meningkatkan partisipasi, dan terencananya pengembangan kapasitas personalia yang berkelanjutan (Unesco, 2008). Selain itu, personalia yang dimiliki PKBM perlu membangun kesadaran dan menginternalisasi nilai-nilai positif yang menjadi arahan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat. Terselenggaranya fungsi-fungsi kelembagaan PKBM di atas diharapkan mampu mewujudkan PKBM sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat atau community based education (Galbraith, 1995) yang dapat menjadi penyedia layanan pendidikan yang selalu menyediakan kesempatan pendidikan dan pelatihan, menjadi sumber informasi, menjadi sarana kegiatan pengembangan masyarakat dan mampu mengembangkan jaringan sosial (Zaenudin Arif, 2003). Walau disadari, pelaksanaan fungsi kelembagaan PKBM tidak mudah dan pada kenyataan sering menghadapi berbagai kendala baik pada sumberdaya manusia yang dimiliki, fasilitas yang digunakan, lingkungan dan/atau peran serta masyarakat. Kendala-kendala ini dapat berakibat pada kekurangoptimalan
4
pemberian layanan pendidikan yang akhirnya kualitas kelompok sasaran maupun masyarakat tidak tercapai. Berdasarkan pada pemikiran di atas, dalam konteks memajukan masyarakat dan dimensinya, upaya pengembangan PKBM perlu dilakukan guna terjaminnya keberlanjutan PKBM dengan terlebih dahulu memahami berbagai aspek kegiatan yang dilakukan oleh PKBM sehingga diperoleh suatu pemahaman yang mendalam dan objektif mengenai ketercapaian berbagai fungsi kelembagaan PKBM yang dapat menjadi uatu bahan masukan guna menghasilkan langkah-langkah perbaikan bagi terwujudnya PKBM yang mampu memberikan kesempatan yang lebih terbuka, semakin meningkat kualitas hasil pelayanan program pendidikan, proses pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif, dan terjadinya pengelolaan kelembagaan yang akuntabilitas, partisipasi dan kepercayaan pihak-pihak terkait.
METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan model penelitian evaluatif dari Stake (Stufflebeam and Shinkfield, 1984) guna mengkaji fungsifungsi kelembagaan PKBM yang menjadi fokus penelitian. Subyek penelitian ini adalah PKBM-PKBM di wilayah Kabupaten Bantul, Propinsi DIY yang dipilih dengan teknik pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). PKBM yang dijadikan subjek penelitian
berjumlah
12
lembaga
yang
mewaliki
empat
karakteristik
wilayah.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi
dan
kuesioner.
Selanjutnya,
data
yang
diperoleh
dianalisis
dengan
menggunakan analisis data model interaktif (Miles & Huberman, (2007). Guna diperoleh keabsahan data dilakukan triangulasi,
diskusi dengan ahli,
dan perpanjangan
pengamatan. HASIL PENELITIAN Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai lembaga pendidikan perlu diketahui keberhasilan dan kegagalannya dalam mencapai tujuan. Untuk ini, diperlukan suatu penilaian terhadap kinerja kelembagaan PKBM yang bermanfaat untuk menjadi
5
umpan balik guna melakukan perbaikan-perbaikan dalam menyelenggarakan PKBM pada masa mendatang. Mengacu pada pemikiran ini, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fungsi kelembagaan PKNM yang mencakup: identifikasi kebutuhan, perencanaan program dan kegiatan, mobilisasi dan pemanfaatan sumberdaya, jaringan kemitraan, monitoring dan evaluasi, dokumentasi dan disseminasi, dan pengembangan kapasitas personalia. Fungsi-fungsi PKBM tersebut dalam pengkajiaan tidak dipandang terpisah, namun masih saling memiliki keterkaitan. Berikut hasil penelitian yang menjelaskan kinerja fungsi-fungsi kelembagaan PKBM yang dikaji mendasarkan pada pemikiran evaluatif. Pertama, proses identifikasi kebutuhan. Pengidentifikasian kebutuhan pendidikan yang dilakukan PKBM disajikan dalam Tabel (1) berikut. Berdasarkan tabel dimaksud, pada semua PKBM yang diteliti kelompok sasaran program pendidikan adalah mereka yang dipandang kurang beruntung (marginal) berbagai bidang khususnya dalam bidang pendidikan, seperti mereka yang belum bekerja, belum dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang formal dan buta huruf. Sebaliknya warga masyarakat yang tergolong beruntung belum dapat dilayani oleh PKBM. Di samping itu, penentuan kebutuhan pendidikan juga dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan mengenai program yang digalakkan oleh pemerintah. Namun, dalam pengidentifikasian kebutuhan dipahami bahwa keberagamaan dan pemetaan kebutuhan masih belum terselenggara.
Tabel 1. Identifikasi kebutuhan
Output
Proses
Antesede n
Kenyataan
Standar
• Kondisi riil masyarakat • Fokus pada data kelompok sasaran dari pemdes, kader, tokoh masy, kepala sekolah • Kebijakan pemerintah
• Berbasis pada masyarakat • Data potensi dan sasaran valid, komprehensif
• Penentuan kebutuhan dilakukan secara bersama oleh pengelola • Diskusi dan koordinasi rutin dalam pertemuan-pertemuan • Pertimbangan pihak lain (petugas dikmas, dan tokoh) • Kebutuhan pendidikan yang diprioritaskan
• Partisipatif • Metode pengkajian beragam • Fokus pada kajian ilmiah, dan holistik • Objektif • Keberagaman • Pemetaan prioritas kebutuhan
6
Judgment • Identifikasi kebutuhan difokuskan pada kesesuaian kebutuhan masy dan program pemerintah. • Partisipasi kelompok sasaran masih minim dan prosedur ilmiah belum banyak dilakukan • Tidak ada pemetaan kebutuhan
Kedua, perencanaan program pendidikan. Semua PKBM yang diteliti melakukan proses perencanaan secara sederhana/rutinitas dan/atau terkadang penyusunan program menunggu kejelasan informasi tentang hibah. Kurang sistemik perencanaan program pendidikan juga ditemui pada PKBM yang diteliti. Rencana-rencana program sebagai hasil proses perencanaan, belum menunjukkan rencana yang menggambarkan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Rencana dibuat lebih diperuntukkan bagi waktu yang pendek, belum terdapat rencana program yang diorientasikan pada jangka panjang dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perencanaan program belum terintegrasi baik berdasarkan waktu, keterkaitan antar program, maupun sekitar.
lingkungan
Untuk melihat bagaimana tingkat kinerja kegiatan perencanaan program
pendidikan yang dilakukan PKBM dideskripsikan dalam Tabel (2). Tabel 2. Perencanaan program pendidikan
Output
Proses
Anteseden
Kenyataan
Ideal
• Program disesuaikan kebutuhan dan protensi masyarakat, • Kebijakan/program pemerintah
• Oreintasi kebutuhan • Berbasis masyarakat
• Dilakukan secara bersama oleh pengelola • Mengacu pada pedoman tertentu • Pertimbangan pihak lain • Koordinasi rutin; komunikasi informal • Usulan masih cenderung ditujukan ke dinas pendidikan • Minim ke dinas/pihak lain • Persetujuan usulan sering tidak sesuai harapan
• Orientasi pada waktu tertentu • Mengacu pada kajian ilmiah • Integratif • Partisipatif • Kreatif dan inovatif • Ragam program • Berdaya jual • Kontinuitas • Berbagai pihak mendukung
Judgment • Penyusunan program sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang penting bagi masyarakat, • Dominan penyelenggara dan/atau pengelola dan atas kesepakatan bersama • Rencana program yang kompetitif minim
Berdasarkan pada tabel ini, pada aspek keluaran (outcome) perencanaan program pendidikan masih perlu upaya peningkatan. Apabila dilihat dari tingkat daya jualnya, program pendidikan yang ditawarkan masih kurang menunjukkan adanya permintaan dari kelompok pengguna layanan pendidikan. Kondisi ini nampak dengan kerja kerasnya pengelola, tutor, dan penyelenggara untuk mencari langsung, menawarkan dan memotivasi calon sasaran program untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran.
7
Idealnya, PKBM memiliki program pendidikan yang menarik dan dibutuhkan calon pengguna layanan pendidikan sehingga mereka secara sadar dan aktif mengakses program pendidikan pada PKBM. Ketiga, mobilisasi dan pemanfaatan sumberdaya (material dan manusia). Pelaksanaan berbagai kegiatan PKBM tidak secara mudah dapat terjadi tanpa ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan memobilitasi dan memanfaatan sumberdaya material dapat dideskripsikan dalam Tabel (3), yang mana nampak jelas bahwa PKBM masih membutuhkan peningkatan kinerja dalam pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas yang dimiliki. Dalam pengembangan PKBM jangka panjang, kepemilikan fasilitas secara mandiri salah satu yang perlu menjadi bahan pengambilan keputusan dalam pengembangan berbagai kegiatan PKBM. Kemandirian dalam kepemilikan fasilitas dan pemanfaatannya akan memudahkan PKBM bergerak bebas mencapai tujuannya. Selain itu, fasilitas milik mandiri menjadi bahan pertimbangan guna kepentingan melembagakan PKBM dalam pembangunan pendidikan.
Output
Proses
Antesede n
Tabel 3. Pengelolaan sumberdaya material
Kenyataan
Standar
• Program pendidikan • Potensi yang ada • Dukungan/program pihak lain
• Akses terhadap sumber yang mudah
• Cara mendapatkan: peminjaman dari warga, pemdes atau dinas pendidikan dengan pendekatan informal; • Hibah melalui sistem seleksi • Ketersediaan dan penataan belum optimal • Kelengkapan administrasi fasilitas non keuangan belum tersedia • Kegiatan pembelajaran dan administrasi dapat berjalan, walau pemanfaatan lebih pada kegiatan rutin proses pembelajaran
• Kemudahan mendapatkan • Kelengkapan • Kondisi penataan • Pemanfaatan • Pengembangan
8
• Efektivitas dan efesien pembelajaran dan pengelolaan
Judgment
• Menekankan pada kemudahan akses dan keterlaksanaan program • Semua PKBM belum memiliki fasilitas gedung mandiri • Pemanfaatan dan penataan masih perlu dioptimalkan pada fasisilitas non-keuangan
Sedangkan pengelolaan sumberdaya manusia dideskripsikan dalam tabel (4). Sumberdaya manusia atau personalia yang dimiliki PKBM terdiri dari penyelenggara dan pengelola. Penyelenggara umumnya bertindak sebagai pencetus gagasan awal pendirian lembaga, sedangkankan pengelola PKBM terdiri dari ketua pengelola, sekertaris, dan bendahara yang direkrut langsung oleh penyelenggara. Dalam aspek pengelolaan sumberdaya manusia, diketahui bahwa personalia yang berada pada semua PKBM yang diteliti direkrut langsung dengan lebih menekankan pada keberadaan fungsi pembelajaran semata. Fungsi-fungsi kelembagaan PKBM belum dilaksanakan oleh individu-individu yang profesional, mampu bekerja secara mandiri dan memiliki banyak inisiatif dan cara kreatif dalam menjalankan tugasnya. Tabel 4. Pengelolaan personalia
Output
Proses
Antesede n
Kenyataan
Standar
• Program pendidikan • Identifikasi potensi sumberdaya manusia di masyarakat
• Aksesibilitas sumberdaya
• Pendidik direkrut langsung, pendekatan informal melalui: seleksi mandiri, kerja sama dengan individu/lembaga • Pertimbangan: kompetensi dan motivasi • Pelaksanaan pengelolaan berasaskan kebersamaan, bukan keahlian • Sistem imbalan tidak terstruktur, lebih pada dukungan moral • Proses pembelajaran dan pengelolaan sering belum dapat optimal
• Seleksi proporsional; • Deskripsi tugas terstruktur; • Kesesuaian kompetensi • Penilaian kinerja • Sistem penghargaan • Pengembangan • Efektivitas dan • Efesiensi pembelajaran dan pengelolaan
Judgment • Pengelolaan personalia lebih menekankan kelancaran fungsi pembelajaran • Terdapat formalitas dalam melaksanakan fungsi-fungsi organisasi • Pola pengelolaan personalia belum dilakukan secara sistematis dan terarah
Keempat, penjalinan kerja sama. Kerja sama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasar kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka berbagi sumberdaya seperti tenaga, material, pendanaan dan sebagiannya untuk mencapai tujuan yang sama atau tujuan yang diharapkan masing-masing pihak. Kinerja PKBM pada aspek penjalinan kemitraan dideskripsikan dalam Tabel (5) di bawah.
9
Berdasarkan pemikiran evaluatif, diketahui bahwa minim kerja sama yang dilakukan PKBM khususnya dengan mitra di luar instansi Depdiknas atau aspek kerja sama horizontal (Unesco, 2007:19-21). Penyelenggara belum memahami keberadaan dan pentingnya berbagai pihak yang ada di luar PKBM yang potensial untuk dijadikan sebagai mitra dalam pengembangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman yang keliru terhadap fungsi PKBM sendiri, ketiadaan kemampuan melakukan kerja sama dan kurang kreativitas pengelola PKBM dalam menyusun program pendidikan yang inovatif dan memiliki daya jual besar. Tabel 5. Penjalinan kerja sama
Output
Proses
Anteseden
Kenyataan
Standar
• Kelancaran pembelajaran dan penyelenggaraan program pendidikan dalam rangka pengembangan masyarakat
• Aksesibilitas terhadap mitra
• Prosedur: 1. Usulan ke instansi Depdiknas 2. Bermitra dengan LPK pada program life skills, dokumen kesepakatan 3. Koodinasi rutin: dinas pendidikan, pemdes/tokoh masy, relatif minim dengan kader posyandu 4. Insidental: PT, dinas sosial, BLK, LSM secara informal pada sedikit PKBM 5. Forum antar PKBM belum optimal berfungsi • Berorientasi jangka pendek • Minim variasi program kemitraan • Lebih pada kelancaran program life skills • Diperoleh fasilitas, pengalaman, pendampingan • Terlaksana program namun tidak berkelanjutan
• Prosedur terprogram: tujuan, bidang kerja sama, pendekatan , pembagian wewenang, waktu, dsb. • Kelayakan • Kejelasan kesepakatan • Berkelanjutan • Keberagaman mitra dalam berbagai kegiatan • Hasil: peningkatan efektivitas, akuntabilitas dan citra program dan lembaga
Kelima,
monitoring
dan
evaluasi.
Kegiatan
Judgment • Kerja sama dilakukan mengacu pada keterlaksanaan program, • Belum mengacu pada pelaksanaan fungsi kemitraan dalam jangka panjang dan keberagaman bidang kerja sama sehingga • Hasil yang diperoleh kurang optimal nampak dari kerja sama horizontal antar lembaga masih minim
monitoring
dilakukan
untuk
menggambarkan bagaimana PKBM melaksanakan berjalannya program atau fungsi PKBM yang direncanakan, sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui ketercapaian hasil dari penyelenggaraan program atau fungsi PKBM. Kegiatan monitoring dan evaluasi bukan kegiatan yang dilakukan dengan kebiasaan atau cara-cara biasa yang spontan tanpa dilakukan dengan perencanaan yang tepat. Tabel (6) menggambarkan
10
pencapaian kinerja kelembagaan PKBM dalam melaksanakan fungsi monitoting dan evaluasi, yang mana fungsi tersebut perlu peningkatan kemampuan evaluatif dimiliki oleh personalia PKBM. Tabel 6. Monitoring dan evaluasi
Output
Proses
Antesede n
Kenyataan
Standar
Judgment
• Pelaksanaan program pendidikan
• Kejelasan fungsi dan tujuan monitoring dan evaluasi
• Monev oleh pihak internal dan eksternal • Monitoring: 1) pembelajaran dan manajerial; 2) observasi langsung; 3) tanpa perencanaan dan instrumen; 4) pendekatan personal • Evaluasi: Fokus proses dan hasil belajar; Test
• Kejelasan tujuan • Mekanisme jelas: aspek evaluasi, instrumen, metode, teknis analisis, sumberdaya, dan waktu. • Objektivitas • Integratif/menyeluruh • Partisipasi pihak-pihak tertentu • Umpan balik • Manfaat: masukan pengambilan keputusan
• Belum menyentuh proses evaluasi yang terencana pada semua kegiatan atau fungsi PKBM • Bahan pengambilan keputusan tidak relevan dan lengkap • Perlu pengembangan kemampuan dan instrumen evaluasi
• Informasi tentang hasil belajar • Hasil belum mencakup secara utuh
Keenam, kegiatan dokumentasi dan disseminasi (dodis). Pendokumentasian merupakan kegiatan yang bermanfaat yaitu sebagai bahan untuk pembuatan keputusan dan perencanaan di waktu yang akan datang, dan sebagai bahan masukan untuk penentuan suatu standar minimum. Sedangkan untuk kegiatan disseminasi dimaksudkan untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan PKBM, membantu meningkatkan dukungan dan partisipasi bagi program-program PKBM dan membantu pencapaian bantuan teknis dan keuangan dari orang-orang yang memiliki sumberdaya dan keahlian. Hasil penelitian dalam fungsi dimaksud disajikan dalam tabel (7) berikut:
11
Output
Proses
Anteseden
Tabel 7. Kegiatan dokumentasi dan disseminasi
Tabel
Kenyataan
Standar
Judgment
• Berbagai kegiatan program pendidikan • Menarik peserta
• Kejelasan tujuan dan fungsi dodis
• Mekanisme dokumentasi dan disseminasi relatif sederhana dan murah • Dokumentasi dengan foto dan laporan • Disseminasi melalui: peran tokoh setempat, aktivitas social, gethok tular; Sedikit dengan cara: pameran, leaflet, radio lokal. • Sebatas pengadministrasian • Tersampaikan informasi tentang PKBM kepada masyarakat dan kelompok sasaran
• Mekanisme terencana: tujuan/sasaran, aspek, pelaksana, cara, waktu, dan manfaat. • Kelayakan • Variasi kegiatan/cara
• Pelaksanana dodis dilakukan sebatas pada kegiatan pendukung pelaksanaan program, • Belum mendasarkan pada keberadaan fungsi dodis sendiri • Hasil masih minim dirasakan.
(7)
di
atas
• Pengelolaan pengetahuan • Peningkatan partisipasi masyarakat
memberikan
gambaran
bahwa
pelaksanaan
fungsi
pendokumentasian dan disseminasi yang dilakukan PKBM belumdilaksanakan secara terencana, menggunakan cara-cara yang bervariatif dan inovatif, yang mendukung pada pencapaian tujuan PKBM. Oleh karena itu, kemampuan PKBM dalam aspek ini perlu dikembangkan misalnya meningkatkan kemampuan pengelolaan dokumen yang tertib dan bermanfaat, kemampuan pengembangan media-media informasi dan kemampuan mengelola berbagai kegiatan yang ditujukan pada khalayak luas. Ke tujuh, pengembangan kapasitas personalia. Pengembangan kapasitas dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan fungsi dan peran individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan lembaga. Terkait dengan ini, pengembangan kapasitas personalia yang dilakukan PKBM disajikan dalam Tabel (8) berikut:
12
Tabel 8. Pengembangan kapasitas personalia
Antesede n
• Pengiriman tendik ke lembaga diklat minimal setiap tahun sekali • Sedikit PKBM memiliki fasilitas internet • Diskusi sejawat • Belajar mandiri
Output
• Program pengembangan organisasi lain
Proses
Kenyataan
• Pemahaman tutor meningkat • Dampak lanjutan pada lembaga belum optimal
Standar • Kejelasan dan penentuan kebutuhan pengembangan individu dan organisasi • Terprogram: 1) Desain, 2) Pelaksanaan, 3) Evaluasi • Variatif kegiatan • Dukungan sumberdaya • Kontinuitas • Peningkatan produktivitas
Judgement
• Pengembang an SDM secara mandiri dan terprogram belum dapat diwujudkan sehingga manfaat optimal belum tercapai
Memperhatikan berbagai cara pengembangan personalia yang dilakukan PKBM sebagaimana dalam tabel di atas, PKBM yang diteliti belum memiliki kerangka kerja untuk pengembangan sumberdaya manusia PKBM yang terencana atau terprogram dalam rangka pengembangan kelembagaan PKBM untuk memenuhi kebutuhan pendidikan individu dan masyarakatnya. PKBM masih mengandalkan kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh pihak luar. Hal ini menyebabkan fungsi PKBM tidak dapat berjalan dengan baik dalam jangka panjang, mengingat personalia yang dimiliki PKBM mengalami masalah dalam hal peregenerasian. Kedelapan, dalam konteks pengembangan masyarakat, nampaknya PKBM yang diteliti masih belum mampu menjadikan dirinya menjadi lembaga pendidikan yang efektif (Cheng, YH., 1996:18) yaitu lembaga pendidikan yang menjadikan sasarannya dapat berdaya baik pada level baik pada level individu, kelas, institusi, maupun konteks masyarakat lokal, nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKBM baru memberikan layanan minimal kepada warga masyarakat atau kelompok sasaran untuk memiliki berbagai kemampuan dasar yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan minimal dan kemampuan yang diperuntukkan untuk membuka lapangan usaha atau bekerja dengan orang lain. Namun, dampak dari pelaksanaan
13
berbagai kegiatan atau aktivitas pendidikan yang dilakukan PKBM terhadap kehidupan masyarakat belum dapat optimal. Perubahan sosial masyarakat ke arah kemajuan, peningkatan
partisipasi
politik
masyarakat,
penurunan
tingkat
kemiskinan
dan
peningkatan mobilitas sosial belum dapat terjadi secara menyeluruh dan optimal. Kesembilan, di samping itu, berbagai kendala dihadapi oleh PKBM dalam melaksanakan perannya untuk mencapai tujuan lembaga yang telah berpengaruh negatif terhadap keberhasilan pencapaian tujuan. Dari hasil penelitian, diperoleh informasi mengenai berbagai kendala yang dihadapi PKBM yang mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan sebagai mana dalam Tabel ( 9). Tabel 16. Kendala-kendala pengelolaan
Aspek
Internal
Struktur • Jabatan rangkap pengelola/ penyelenggara • Formalitas • Regenerasi pengelola minim
Eksternal
Kendala
PKBM
• Ego sektoral • Dukungan pemdes kurang • Minim lembagalembaga sosial seperti LSM, dll • Letak geografis kurang mendukung • Birokrasi pemerintah yang menghambat
Interaksi
Kultur
• Kesibukan warga belajar • Peran ganda personalia/tutor • Kurang professional personalia • Perijinan dari pemdes menghambat • Sarana sosialisasi ke pihak luar kurang • Fungsi komite/forum belum optimal • Keamanan kurang
• Takut mencoba • Budaya menunggu • Ketergantung-an
• Kesadaran masyarakat minim • Adat istiadat masyarakat
Kendala-kendala yang dialami PKBM telah berpengaruh pada pelaksanaan fungsifungsi PKBM misalnya proses pembelajaran sering terganggu akibat kehadiran warga belajar yang lebih memilih bekerja pada saat waktu pembelajaran yang telah ditentukan, minim dukungan pendanaan dari pemerintah desa belum ada bagi PKBM, dukungan fasilitas dari instansi non-Depdiknas pun masih kurang, dan kedudukan PKBM di masyarakat luas masih sebagai lembaga pendidikan alternatif.
14
Berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran-pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas, penting untuk segera melakukan suatu tindakan-tindakan yang diorientasikan untuk mengembangkan efektivitas lembaga PKBM, peningkatan segala proses atau perubahan yang dilaksanakan PKBM, dan
peningkatan jaminan mutu pada lembaga
PKBM (Bush & Coleman, 2006:151-189). Berbagai upaya pengembangan dapat dimulai dengan meninjau kembali keadaan lembaga PKBM pada saat sekarang, memahami berbagai kebutuhan-kebutuhan pengembangan, mencari berbagai alternatif upaya pengembangan, melaksanakan berbagai upaya pengembangan dan menentukan penilaian terhadap upaya pengembangan yang dilakukan. Tentunya, pengembangan yang dilakukan PKBM membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pihak baik langsung terlibat maupun tidak terhadap keberadaan dan manfaat PKBM. KESIMPULAN Ditinjau dari pemikiran evaluatif terhadap aspek anteseden, proses dan output setiap fungsi kelembagaan PKBM mencakup pengidentifikasian kebutuhan, perencanaan dan pengorganisasian program pendidikan atau kegiatan PKBM, mobilisasi dan pemanfaatan sumberdaya, pembinaan kemitraan dan jaringan, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan dokumentasi dan disseminasi, dan pengembangan kapasitas personalia diketahui bahwa setiap fungsi belum mampu terlaksana secara optimal mencapai hasil atau keadaan optimal yang sesuai dengan harapan/ kriteria yang ditetapkan. Kekurangoptimalan pelaksanaan setiap fungsi kelembagaan mempengaruhi pencapaian tujuan PKBM sebagai pengembang masyarakat dimana perubahan perilaku kelompok sasaran atau warga masyarakat belum berdampak pada perubahan-perubahan sosial yang lebih kompleks dan belum berimbas kepada kepada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kendala yang merugikan juga mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan PKBM dimana PKBM dihadapkan pada kendala yang berasal dari eksternal maupun internal lembaga yang bersifat struktural, interaksional dan c) kultural. Kendala-kendala ini telah menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap pengelolaan program, proses pembelajaran, pemanfaatan hasil belajar, pengembangan partisipasi masyakat, perilaku personalia, dan sebagainya. SARAN-SARAN
15
Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan pada hasil simpulan dan implikasi di atas sebagai berikut: a) penyelenggara/personalia PKBM perlu berperilaku profesional dan dengan pemahaman utuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya disertai
dengan
selalu
mengembangkan
perilaku
gemar
belajar,
b)
penyelenggara/pengelola PKBM perlu terus mengembangkan jaringan kerja sama yang bersifat saling menguntungan dan berkelanjutan. Selalu berfikir positif dan berperilaku kontruktif pada berbagai kendala yang dihadapi dalam membina kemitraan dengan pihak lain, c) tutor perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai pembelajaran pada pendidikan nonformal dan menyediakan kelengkapan pembelajaran yang dilandasi kaidah-kaidah pendidikan guna penjaminan mutu pembelajaran, dan d) para pihak berkepentingan baik perseorangan, kelompok, atau pun instansi pemerintah dan/atau swasta perlu mengubah pemikiran yang tersegment terhadap PKBM sehingga pengembangan masyarakat dapat dilakukan secara terintegrasi.
DAFTAR PUSTAKA Cheng, Yin Cheong. (1996). School effectiveness and school based management. Hong Kong. Combs, Philip H. dan Ahmed, Manzoor. (1985). Memerangi kemiskinan di pedesaan melalui pendidikan non-formal. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. Galbraith, Michael W. (1995). Community-based organization and the delivery of lifelong learning opportunities. Washington: U.S. department of Education. Ife, Jim. (1997). Community development: creating community alternatives-vision, analysis and practice. Melbourne: Longman. Korten, David C. (1986). Community management: asian experience and perspectives. West Hartford C.: Kumarian Press. Meriam, Sharan B. & Cunningham, Phyllis M. (1989). Handbook of adult education and continuing education. San Francisco: Jossey-bass publishers. Miles Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2007). Analisis Data Kualitatif. (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohindi). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Smith, William J. (2005). The community learning centre, from values to result: Key issues and challenges for building and sustaining school-community collaboration. Quebec: LEARN. Stoll, Louis & Tiley, Katheryn. (1999). School effectiveness and improvement: resent reseach. Management in education Journal, 3, 16-20. Diambil dari http://mie.sagepub.com pada tanggal 12 November 2009. Unesco. (2007). Strengthening community learning centre through linkages and networks: A synthesis of six country reports. Bangkok: Unesco Asia and Pasific Regional Bureau for Education.
16
Unesco. (2008). CLC management handbook. www.unesdoc.unesco.org. diakses pada tanggal 12 Agustus 2008. Zaenudin Arief. (November 2003). Pengelolaan dan pemberdayaan pusat kegiatan belajar masyarakat. Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Backstopping PKBM, tanggal 5-6 November 2003 di Solo.
17
