A. Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Medis Dalam Peraturan Perundangundangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No

BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI BIDANG MEDIS DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA A. Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Medis Dalam Peraturan Perundangundangan Indonesia Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang medis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi Dan Praktik Perawat.92 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beberapa kalangan praktisi hukum berpendapat bahwa masalah hukum kedokteran bukanlah delik aduan, melainkan delik biasa dan dengan demikian pihak penyidik dapat segera melakukan penyidikan tanpa menunggu adanya pihak (keluarga) yang melapor atau mengadukan. Secara yuridis formil hal itu memang benar, karena KUHP Pasal 102 antara lain menyebutkan bahwa “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindakan pidana, maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan” 93

92

Sri Sumiarti, Op.Cit., hal 65

93

Chrisdiono M. Achadiat, Log.Cit.,hal 23

Universitas Sumatera Utara

Akan tetapi, beberapa ahli hukum lain berpendapat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis karena pada tindak pidana biasa menjadi titik perhatian utamanya adalah akibat dari tindakan tersebut, sedangkan dalam tindak pidana medis yang menjadi titik perhatian utama adalah justru kausa atau sebab serta proses dan bukan akibat tadi. sebagai contoh ekstrem disebutkan bahwa meskipun akibatnya fatal, tetapi sejauh tidak terdapat unsur kelalaian atau kesalahan, maka dokter itu tidak dapat dipersalahkan. 94 Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari berikut ini: 95 1.

Kesengajaan (Dolus) Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukn atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undangundang”. 96 Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi adakalanya rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan”, misalnya perkataan “memaksa”.

94 95 96

Ibid Bahder Johan Nasution, Op.Cit.,hal 54 Bambang Poernomo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia,

hal.156


Rumusan “sengaja” pada norma hukum pidana dimuat dengan kata-kata, antara lain: 97 a. Dengan maksud Misalnya pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum…” b. Dengan sengaja Misalnya pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain..” c. Mengetahui atau diketahuinya Misalnya pasal 480 KUHP yang berbunyi: “Dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.60,00 dapat dihukum karena penadahan, barang siapa.. yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan” d. Dengan rencana terlebih dahulu Misalnya pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain…” Secara umum, pakar hukum pidana telah menerima adanya tiga bentuk kesengajaan, yakni: 98 97

Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,

hal.22 98

Ibid.,hal. 15


a. Kesengajaan sebagai maksud, yakni dimana akibat dari perbuatan itu diharapkan timbul atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi; b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yakni sipelaku (doer or dader) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yakni seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi sipelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. 2. Kealpaan, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 359 KUHP 99 Simons menerangkan “kealpaan” bahwa pada umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Pada umumnya kealpaan (Culpa) dibedakan atas: a. Kealpaan dengan kesadaran (Bewuste schuld). Dalam hal ini sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah akan timbul juga akibat tersebut. b. Kealpaan tanpa kesadaran (Onbewuste schuld). Dalam hal ini, sipelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan 99

Bahder Johan Nasution, Op.Cit., hal 55


diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya meperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Dalam kepustakaan, disebutkan bahwa untuk menentukan adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang harus dipenuhi empat unsur: a. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan itu bersifat melawan hukum b. Mampu bertanggung jawab c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan d. Tidak adanya alasan pemaaf Jika dihubungkan dengan profesi dokter dalam pelayanan kesehatan timbul pertanyaan, apakah unsur kesalahan tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh dokter? Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus dilihat apakah kesalahan yang dilakukan oleh dokter, terjadi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehatihatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya. Dalam pelayanan kesehatan, kelalaian yang timbul dari tindakan seorang dokter adalah “kelalaian akibat”. Oleh karena itu yang dipidana adalah penyebab dari timbulnya akibat, misalnya tindakan seorang dokter yang menyebabkan cacat atau matinya orang yang berada dalam perawatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dicelakan kepadanya. Untuk menentukan apakah seorang dokter telah melakukan peristiwa pidana sebagai akibat, harus terlebih dahulu dicari keadaankeadaan yang merupakan sebab terjadinya peristiwa pidana itu. Umpamanya


karena kelalaian seorang dokter yang memberikan obat yang salah kepada pasiennya menyebabkan cacat atau matinya pasien tersebut. Disamping itu harus pula dilihat apakah perawatan yang diberikan kepada pasien merupakan suatu kesengajaan untuk tidak memberikan pelayanan yang baik, padahal ia sadar sepenuhnya bahwa pasien tersebut sangat membutuhkannya. 100 Jika hal ini terjadi, maka kesalahan tersebut disebabkan karena tindakan dokter berupa kesengajaan, karena ia telah bersikap kurang hati-hati dan ceroboh. Dengan demikian dari pembahasan diatas, dapat disimpilkan bahwa kealpaan itu paling tidak memuat tiga unsur: 101 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum. 2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh, dan kurang berpikir panjang 3) Perbuatan pelaku tidak dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut. Dalam bidang hukum, hukum pidana termasuk dalam hukum yang berlaku umum, dimana setiap orang harus tunduk kepada peraturan ini dan pelaksanaan peraturan ini dapat dipaksakan. Setiap anggota masyarakat (termasuk dokter) tanpa kecuali harus taat, juga termasuk orang asing yang berada dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Tuntutan malpraktik berdasarkan hukum pidana

100 101

Ibid., hal 57 Ibid., hal 59


(dengan kata lain sebagai kriminalitas dalam bidang medic) yang tercatat dalam literature-literatur sebenarnya tidaklah banyak. Meskipun demikian, perlu diketahui beberapa perbuatan yang dikategorikan dalam malpraktik pidana, antara lain: 102 1) Penganiayaan (Mishandeling) Malpraktik kedokteran dapat menjadi penganiayaan jika ada kesengajaan, baik terhadap perbuatan maupun akibat perbuatan. Pada umumnya, pembedahan tanpa informed consent termasuk penganiayaan. Selain itu, alasan pembenar pembedahan sebagai penganiayaan juga terletak pada maksud atau tujuannya, yakni untuk mencapai tujuan yang patut. Dengan demikian, sebaliknya walaupun mendapatkan informed consent, jika untuk mencapai tujuan yang tidak patut maka pembedahan tetap merupakan penganiayaan. Menurut doktrin pun, perbuatan fisik yang ditujukan pada fisik orang lain yang mengakibatkan rasa sakit, kehilangan sifat melawan hukum apabila ditujukan untuk mencapai tujuan yang patut.103 Sama halnya dengan pembedahan tanpa infoemed consent dalam keadaan mendesak, sesungguhnya tetap merupakan penganiayaan. Tidak dipidana karena kehilangan sifat melawan hukum perbuatan. Syarat dalam keadaan mendesak diserahkan pada pertimbangan ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Dari sudut ilmu kedokteran, pertimbangannya ialah: tanpa segera mendapat pertolongan medis, pasien akan mati atau akibat fatal lainnya. Disamping itu keadaan mendesak juga berdasarkan pertimbangan hukum. Hukum telah menentukan bahwa seseorang

102

103

Chrisdiono M. Achadiat, Log.Cit.,hal 29 Adami chazawi, 2007, malpraktik kedokteran, Malang: Bayumedia Publishing, hal.103


yang mampu menolong orang lain yang dalam bahaya kematiannya tanpa membahayakan dirinya tidak melakukan pertolongan karena tanpa diberi pertolongan orang itu mati. Dengan demikian, orang yang tidak menolong bertanggung jawab hukum atas kematian orang lain itu (Pasal 531 KUHP). Tindakan medis darurat yang mengabaikan informed consent dapat dibenarkan berdasarkan asas subsidiariteit dalam hukum. Hukum telah memberikan jalan untuk mempertahankan kepentingan hukum yang saling berhadapan, artinya tidak dapat mepertahankan kedua-duanya. Dengan demikian yang harus dipilih ialah mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar (misalnya dari bahaya kematian) daripada mempertahankan kepentingan hukum yang lebih kecil karena tanpa informed consent. 104 Cara merumuskan tindak pidana penganiayaan memang tidak lazim karena tidak lengkap hanya menyebut kualifikasinya, sedangkan mengenai unsurunsurnya atau isinya penganiayaan diserahkan pada doktrin dan praktik. Unsurunsur yang harus dibuktikan meliputi: 105 a. Adanya kesengajaan b. Adanya wujud perbuatan c. Adanya akibat perbuatan d. Adanya causal verband antara wujud perbuatan dan timbulnya akibat yang terlarang

104 105

Ibid.,hal.104 Andi Hamzah, 2009, delik-delik tertentu didalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika,

hal.68


Perbuatan pada penganiayaan harus berwujud, misalnya pemukulan atau pembedahan tubuh yang dilakukan oleh dokter. Akan tetapi, bisa juga dengan perbuatan pasif, seperti sengaja tidak segera melakukan pembedahan yang menurut ilmu kedoteran harus dilakukan segera dengan maksud agar pasien mati. Dalam perlakuan tersebut berarti terjadi penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Penganiayaan hanya berlaku kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) saja, tidak termasuk kesengajaan sebagai kemungkinan. 2) Kealpaan yang menyebabkan kematian Hampir pasti pasal 359 KUHP selalu didakwakan terhadap kematian yang diduga disebabkan karena kesalahan dokter. Pasal 359 KUHP dapat menampung semua perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan kematian, dimana kematian bukanlah dituju atau dikehendaki. Pasal 359 merumuskan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati…” jadi disamping adanya sikap batin culpa harus ada 3 unsur lagi. 3 unsur yang dimaksud merupakan rincian dari kalimat: “menyebabkan orang lain mati”, yakni: 106 a. Harus ada wujud perbuatan b. Adanya akibat berupa kematian c. Adanya causal verband antara wujud perbuatan dengan akibat kematian. Sikap batin culpa bukan ditujukan pada perbuatan, akan tetapi pada akibat kematian. Pada perbuatan selalu dituju oleh sengaja. Akibat kematian tidak perlu timbul tidak lama setelah tindakan medis. Boleh lebih lama, asalkan kematian itu 106

Adami chazawi, Op.Cit., hal.106


benar-benar disebabkan oleh tindakan medis yang dilakukan akan tetapi, jika terlalu lama akan sulit menentukan adanya hubungan causal antara tindakan medis, dengan akibat kematian. 3) Kealapan yang menyebabkan luka-luka selain pasal 359 KUHP, pasal 360 KUHP juga sudah sangat lazim digunakan jaksa untuk menuntut dokter atas dugaan malpraktik kedokteran, selanjutnya pasal 359 jika ada kematian dan pasal 360 jika ada luka. Ada 2 macam tindak pidana menurut pasal 360. Masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Bunyi kalimat ayat 1: “ … karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat …” kalimat ayat 2 “ … Karen kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, ….”107 Dari rumusan (kalimat) pada ayat 1 dapat dirinci unsur-unsur yang harus dibuktikan jaksa, yakni: a) Adanya kelalaian b) Adanya wujud perbuatan c) Adanya akibat luka berat d) Adanya hubungan kausal antara luka berat dengan wujud perbuatan. Rumusan ayat 2 mengandung unsur, yakni a) Adanya kelalaian b) Adanya wujud perbuatan 107

Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 52


c) Adanya akibat: (1) luka yang menimbulkan penyakit; (2) luka yang menjadikan halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. d) Adanya hubungan kausal antar perbuatan dengan akuibat Sama halnya dengan pasal 359, tindak pidana ini juga merupakan tindak pidana materriil berupa tindak pidana dimana timbulnya akibat ole perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana. Ada orang menyebutnya sebagai tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu. Apa yang disebut luka tidak diterangkan dalam KUHP. Luka (letsel) adalah perubahan sedemikian rupa pada permukaan tubuh sehingga berbeda dengan bentuk semula. 108 Pasal 360 KUHP menyebut tiga macam luka yakni: a. Luka berat (ayat 1) b. Luka yang menimbulkan penyakit (ayat 2) c. Luka yang menjadikan halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu (ayat 2) 4) Aborsi Istilah lainnya adalah menggugurkan kandungan. Walaupun dari sudut hukum menggugurkan kandungan tidak sama persis artinya dengan praktik aborsi karena dari sudut hukum (pidana) pada praktik aborsi terdapat dua bentuk perbuatan. Pertama, perbuatan menggugurkan (afdrijven) kandungan. Kedua, perbuatan mematikan (dood’doen) kandungan. 109

108

Satochid kartanegara, Hukum Pidana Bagian II. Balai lektur Mahasiswa

109

Lihat rumusan pasal 346,347 atau 348 KUHP mengenai tindak pidana aborsi.


Hukum (pidana) dalam memandang praktik aborsi dapat disimak dari tiga pasal, yakni pasal 346, 347, dan 348 KUHP. Jika praktik aborsi dilakukan dokter atau tenaga kesehatan yang lain, seperti bidan maka pertanggung jawaban pidananya diperberat dan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat pada masing-masing pasal yang terbukti. Serta dapat dicabut hak menjalankan pencarian, in casu SIP atau STR dokter sebagai jantungnya praktik kedokteran. a. Pasal 346 KUHP Tindak pidana dalam pasal ini merumuskan: 110 Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika rumusan itu dirinci terdapat unsur berikut: 111 Unsur-unsur objektif: 1. Pembuatnya: seorang perempuan 2. Perbuatan: a. menggugurkan; atau b. Mematikan/membunuh c. Menyuruh orang lain untuk itu 3. Objeknya: kandungannya Unsur subjektif 4. Dengan sengaja

110 111

Adami chazawi, Op.Cit., hal.118 Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 62


Dalam ketentuan diatas dokter dapat tersangkut apabila perempuan meminta (menyuruh orang lain untuk itu) dokter untuk melaksanakan aborsi tersebut. Jelas disini dokter bukan subjek hukum sebagai pembuat tunggal (dader) karena disebutkan dalam rumusan subjek hukumnya adalah seorang wanita (de vrouw). Akan tetapi dokter dapat melakukan malpraktik menurut pasal ini jika dokter tersebut diminta untuk melaksanakan pengguguran atau pembunuhan kandungannya. Lalu dokter sebagai apa atau melanggar pasal mana, kiranya ada dua pendapat mengenai hal ini: 112 1. Sebagai pembuat pelaksana (pleger) menurut pasal 55 ayat 1 KUHP. Jika dokter sendiri yang melaksanakan aborsi tersebut sedangkan perempuan pemilik kandungan terlibat sebagai pembuat penganjur atau pembuat peserta, bergantung pada apa yang meliputi perbuatan tersebut. Pelaku peserta jika perempuan pemilik kandungan juga ikut terlibat perbuatan fisik besar atau kecil. Boleh sebagai pembuat penganjur jika dokter mendapatkan pembayaran untuk itu. 2. Dokter dapat dipertanggungjawabkan melalui pasal 348 KUHP. Alasan pendapat ini yakni subjek hukum pasal 346 ialah harus seorang perempuan, in casu perempuan pemilik kandungan. Subjek hukum yang disebut dalam rumusan tindak pidana adalah pembuat tunggal (dader) dan tidak termasuk bentuk-bentuk penyertaan dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Sementara itu, unsur tiga perbuatan (menggugurkan, mematikan, dan menyuruh orang lain untuk itu) dikhususkan pada perbuatan dader in casu perempuan tersebut. Dalam hal 112



ini, dokter juga bukan dader. Dader harus si perempuan pemilik kandungan. Dengan demikian tidak mungkin dokter dapat melakukan tiga perbuatan tersebut. Jika demikian, dokter tidak mungkin dipidana menurut pasal ini, tetapi dokter dapat dipidana sebagai dader berdasarkan pasal 348. Sementara itu, perempuan yang menyuruh dokter dipidana sebagai dader menurut pasal 346.

Perbuatan

perempuan

bukan

mengugurkan

atau

mematikan

kandungannya tetapi perbuatan menyuruh orang lain (dokter) untuk itu. b. Pasal 347 KUH pasal ini merumuskan: 113 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurakn atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun 2. Jika perbuatan itu menyebabkan matinya perempuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belsa tahun. Rumusan tersebut terdiri atas unsur-unsur berikut. Ayat 1 Unsur-unsur obkektif 1. Perbuatan : menggurkan atau mematikan 2. Objeknya : kandungan perempuan 3. Tanpa persetujuan perempuan itu Unsur subjektif 4. Dengan sengaja Ayat 2: Mengakibatkan kematian perempuan tersebut

113

Ibid., hal 121


Inilah

aborsi

tanpa

persetujuan

perempuan

pemilik

kandungan.

Tanggungjawab pidananya lebih berat (penjara paling lama 12 tahun) daripada aborsi atas persetujuan (penjara paling lama lima tahun enam bulan, pasal 348). Jika menimbulkan kematian perempuan itu sama dengan pembunuhan (pasal 338). Walaupun kesengajaan tidak ditujukan pada kematian perempuan yang mengandung seperti pada pembunuhan.Tanpa persetujuan harus diartikan pada akibat, bukan pada perbuatan tertentu. Bisa jadi perempuan setuju pada wujud perbuatan tertentu yang dikatakan pembuat berupa pengobatan atau perawatan. Namun sesungguhnya perbuatan tersebut oleh pembuatnya ditujukan pada gugr atau matinya kandungan. Kejadian ini juga masuk pasal 347. Kesengajaan pembuat harus ditujukan baik pada perbuatannya maupun akibat gugur atau matinya kandungan. Kesengajaan ini harus diartikan tiga bentuk kesengajaan, yakni sebagai maksud, kemungkinan, atau kesengjaan sebagai kepastian. c. Pasal 348 Pasal ini merumuskkan: 114 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Mengenai tindak pidana dirumuskan dalam ayat 1. Ayat 2 memuat alasan pemberatan pidana yang dilekatkan pada timbulnya akibat kematian perempuan yang mengandung. Rumusan ayat 1 terdapat unsur-unsur berikut: 114

Ibid., hal.125


Unsur-unsur objektif: 1. Perbuatan: a. menggugurkan atau b. mematikan 2. Objeknya: kandungan seorang perempuan 3. Dengan persetujuannya Unsur subjektif 4. Dengan sengaja Perbedaan pokok dengan aborsi pasal 348 terletak pada aborsi terhadap perempuan yang mengandung disetujui oleh pemilik kandungan sendiri. Dari unsur persetujuannya, berarti inisiatif tindakan aborsi itu bukan berasala dari perempuan. Alasannya didasarkan dari unsur perbuatan ketiga, yakni menyuruh orang lain untuk itu. Disinilah letak perbedaan antara aborsi perbuatan menyuruh mematikan atau menggugurkan kandungan menurut pasal 346 dengan aborsi yang dilakukan orang lain atas persetujuan perempuan yang mengandung (pasal 348). 5. Euthanasia Euthanasia berasal dari kata eu dan thanatos (Yunani). Eu artinya baik dan thanatos artinya mati. Dengan demikian, euthanasia dari sudut harfiah artinya kematian yang baik atau kematian yang menyenangkan. Seutonius dalam bukunya vitaceasarum merumuskan bahwa euthanasia adalah mati cepat tanpa derita. Menurut Richard Lamerton pengertian euthanasia pada abad ke-20 ditafsirkan pembunuhan atas dasar belas kasihan (mercy killing). Bahkan kemudian diartikan


juga sebagai perbuatan membiarkan seseorang mati dengan sendirinya (mercy dead), atau tanpa berbuat apa-apa membiarkan orang lain mati. 115 Leenen berpendapat bahwa euthanasia itu haarus memuat unsur-unsur, bahwa dilakukan dengan suatu perbuatan yang berakibat pada suatu kematian; dapat berarti memperpendek suatu kehidupan; mengakhiri hidup seseorang yang terjadi dengan sendirinya atau dengan memakai alat (obat).memang ada perbedaan yang bersifat hakiki antara pembunuhan dan euthanasia, terutama mengenai siapa yang punya maksud, yang melaksanakan dan pelakunya sendiri. Disamping itu masih terdapat perbedaan yang lain yaitu kalau pada euthanasia selalu atas permintaan dari yang bersangkutan, sedangkan pada pembunuhan prsetujuan dari korban tidak ada. 116 Pasal 344 KUHP yang melarang segala bentuk pengakhiran hidup manusia walaupun atas permintaannya sendiri merumuskan sebagai berikut: 117 Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuktikan adanya permintaan korban untuk dihilangkan nyawanya dengan kesungguhan hati tersebut.

115

Soerjono Soekanto, 1990, Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien, Jakarta: Mandar Madju, hal.44 116

B.I.T Tamba, 1990, Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Melakukan Perawatan,

hal.93 117



1. Inisiatif bunuh diri harus terbukti berasal dari korban itu sendiri. Korban dalam menentukan kehendaknya harus secara bebas tidak boleh ada pengaruh dari orang lain, apalagi bersifat menekan. 2. Permintaan harus ditujukan kepada si pembuat, bukan pada orang lain. Pembuat harus orang yang diminta. Jika yang membunuh bukan orang yang diminta maka terjadi pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) 3. Isi pernyataan harus jelas. Jelas dimengerti bagi yang menerima pernyataan yang sama seperti apa yang dinyatakan oleh pemilik nyawa.

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu: tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pidana pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dirumuskan dalam Bab XX Ketentuan Pidana Pasal 190 sampai dengan pasal 200 adalah sebagai berikut: a. Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan Pada Ibu Hamil (Pasal 194) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) Tindak pidana ini terdapat unsur-unsur berikut. Unsur-unsur objektif 1) perbuatan: melakukan tindakan medis tertentu 2) objek: terhadap ibu hamil 3) yang tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) Unsur subjektif


4) dengan sengaja Unsur perbuatan yang dilarang disebutkan melakukan tindakan medis tertentu. Suatu penyebutan perbuatan yang abstrak dan tidak jelas wujud konkretnya. b. Tindak Pidana Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan yang Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien yang Dalam Keadaan Gawat Darurat (Pasal 190) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) Unsur-unsur tindak pidana pasal 190: unsur-unsur objektif 1) perbuatan: tidak memberikan pertolongan pertama 2) objek

: terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat

unsur subjektif 3) dengan sengaja c. Tindak Pidana Transplatasi dengan Tujuan Komersial (Pasal 192) Setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 192 ini terdapat unsur-unsur berikut. Unsur-unsur objektif 1) perbuatan: memperjual belikan 2) dalam pelaksanaan: transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh


unsur subjektif 3) dengan sengaja Unsur perbuatan dirumuskan sangat abstrak, yakni dengan kata/frasa “melakukan perbuatan”. Wujud konkretnya bisa bermacam-macam., namun masih ada batasnya perbuatan, yakni harus berupa wujud-wujud perbuatan dalam rangka pelaksanaan transplantasi jaringan tubuh atau transfusi darah. Unsur subjektif terdiri atas dua sikap batin, yang satu dengan tujuan komersial dan lainnya adalah dengan sengaja. Arah dan fungsi dua sikap batin dalam rumusan tindak pidana ini berbeda. Sikap batin berupa “tujuan komersial” hanya ditujukan pada kehendak untuk nmenjadikannya komersial, atau memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya. d. Tindak Pidana Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Pasal 197 ) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Tindak pidana pasal 197 mempuunyai unsur-unsur sebagai berikut: unsur-unsur objektif 1) perbuatan: memproduksi dan/atau mengedarkan 2) objeknya: a. sediaan farmasi dan/atau b. alat kesehatan 3) yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Perbuatan mengedarkan adalah perbuatan mengalihkan kekuasan atas barang atau barang-barang (makanan atau minuman) dari kekuasaan atau tangan


yang satu kekuasaan/tangan yang lain secara berkelanjutan dengan cara jual beli dan sebagainya. Sifat melawan hukum perbuatan mengedarkan terletak pada makanan atau minuman (objek tindak pidana) tersebut tidak memenuhi standar dan atau membahayakan kesehatan. Ketentuan mengenai standar makanan dan minuman ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tidak memenuhi standar artinya komposisi bahan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan untuk jenis makanan atau minuman tetentu karena tidak memenuhi standar maka dapat dikualifikasikan sebagai makanan yang membahayakan kesehatan.

e. Tindak Pidana Memproduksi dan/atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) (Pasal 196) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) unsur-unsutr tindak pidana pada pasal berikut ini. Unsur-unsur objektif 1) perbuatan: a. Memproduksi dan atau b. mengedarkan 2) objeknya: sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat 3) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Unsur subjektif


4) dengan sengaja Ada dua perbuatan yakni memproduksi dan mengedarkan.Bisa saja pembuat

yang

melakukan

perbuatan

memproduksi

dan

sekaligus

mengedarkannya.Objek kejahatan yang sekaligus objek kedua perbuatan tersebut ialah sediaan farmasi. Sifat mlawan hukum kedua perbuatan itu terletak pada objek, yakni sediaan farmasi yang diproduksi atau yang diedarkan tidak memenuhi syarat farmakoipe indonesia atau standar buku lainnya. Tindak pidana dilakukan dengan sengaja. Sengaja disini harus diartikan srebagai berikut: 1. pembuat menghendaki mlakukan perbuatan memproduksi dan mengedarkan 2. pembuat mengetahui yang diprodoksi atau diedarkanb ialah sediaan farmasib berupa obat dan bahan obat 3. pembuat mengetahui bahwa sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi syarat farmakope dan atau buku standar lainnya. 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Dalam pasal 75 sampai dengan 80 Undang-undang praktik kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan sebagai berikut: 118 a) Tindak pidana praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi (Pasal 75) b) Tindak pidana praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik (Pasal 76) c) Tindak pidana menggunakan identitas atau gelar dalam bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah 118

Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran


dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik dalam (Pasal 77) d) Tindak pidana Menggunakan alat, metode pelayanan kesehatan yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki suratv tanda registrasi dan surat izin praktik (Pasal 78) e) Tindak pidana dokter praktik yang tidak memasang papan nama Tidak membuat rekam medis, dan tidak berasarkan standar profesi (pasal 79) f) Tindak pidana mempekerjakan dokter tanpa SIP (Pasal 80). Di antara enam jenis tindak pidana bidang kesehatan tersebut, ada 4 tindak pidana yang pada dasarny bermula dari pelanggaran hukum administrasi kedoteran(pasal 75, 76, 79 dan 80). Pelanggaran hukum administrasi kedokteran yang diberi ancaman pidana. Jadi sifat melawan hukum perbuatan dalam empat tindak pidana tersebut terletak pada pelanggaran hukum administrasi. a) Tindak pidana praktik dokter tanpa STR Ada tiga bentuk tindak pidana bidang kesehatan dalam pasal 75 tersebut, masing-masing dirumuskan pada ayat 1, 2 dan 3. Jika dirinci masing-masing terdapat unsur sebagai berikut: a. Ayat 1 Unsur-unsur objektif 1) Pembuatnya: a. dokter b. dokter gigi 2) Perbuatannya: melakukan praktik kedokteran 3) Tanpa memiliki suran tanda registrasi


Unsur subjektif 4) Dengan sengaja b. Ayat 2 Unsur-unsur objektif 1) Pembuatnya: a. dokter warga Negara asing b. dokter gigi warga Negara asing 1) perbuatannya: melakukan praktik kedokteran 2) tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara Unsur subjektif 4) dengan sengaja c. Ayat 3 Unsur-unsur objektif 1) Pembuatnya: a. dokter warga Negara asing b. dokter gigi warga Negara asing 2) Perbuatannya: melakukan praktik kedokteran 3) Tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat Unsur subjektif 4) dengan sengaja Dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana ini dapat disebut tindak pidana khusus, artinya subjek hukumnya khusus. Tindak pidana tersebut dapat diberlakukan hanya pada orang-orang yang berkualitas sebagai dokter atau dokter gigi. Siapa yang dimaksud dokter dan dokter gigi diterangkan dalam pasal 1 ayat 2 yang merumuskan bahwa dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis,


dokter gigi, yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan peraturan perundang-undangan. b) Tindak pidana praktik kedokteran tanpa SIP Tindak pidana praktik kedokteran tanpa surat izin praktik dirumuskan dalam pasal 76 berikut ini. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari rumusan tersebut, apabila dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: Unsur-unsur objektif 1) Pembuatnya: a. dokter b) dokter gigi 2) Perbuatannya: melakukan praktik kedokteran 3) Tanpa memiliki surat izin praktik Unsur subjektif 4) Dengan sengaja Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini sama dengan perbuatan pasal 75, yakni melakukan praktik kedokteran. Sebagaimana yang telah diterangkan pada bahasan pasal 75 yang lalu bahwa perbuatan praktik kedokteran berupa kegiatan. Suatu kegiatan pasti terdiri atas banyak atau beberapa wujud-wujud konkret perbuatan yang pada pokoknya masuk pada kegiatan mendiagnosis dan terapi pada pasien serta perbuatan-perbuatan lanjutannya. Bentuk-bentuk konkret wujud perbuatan tersebut diserahkan kepada praktik kedokteran itu sendiri. Dengan


berkembnagnya teknologi kedokteran, bentuk-bentuk konkret wujud perbuatan juga mengikuti perkembangan teknologi kedokteran. Pasal 36 mewajibkan setiap dokter atau dokter gigi untuk terlebih dahulu memiliki surat izin praktik sebelum melakukan praktik kedokteran di indinesia. Kewajiban dokter ini semula adalah kewajiban hukum administrasi yang dianggkat menjadi kewajiban hukum pidana karena pelanggaran terhadap kewajiban itu diancam pidana. Ketentuan mengenai SIP adalah sebagai berikut: a. SIP dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi akan dilaksanakan (pasal 37 ayat 1) b. SIP diberikan paling banyak untuk tiga tempat (pasal 37 ayat 1) c. Satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik (pasal 37 ayat 3) d. Untuk memiliki SIP harus memenuhi tiga syarat, yakni (1) memiliki STR yang masih berlaku; (2) memiliki tempat praktik; (3) memiliki rekomendasi dari organisasi profesi (pasal 38 ayat 1) e. SIP berlaku sepanjang (1) STR masih berlaku dan (2) tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP (pasal 38 ayat 2) c) Tindak pidana menggunakan identitas seperti gelar yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki STR dan SIP Tindak pidana ini dirumuskan dalam pasal 77 sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi vdan/atau


surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Apabila dirinci rumusan tindak pidana pasal 77 tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur objektif 1. Perbuatannya: menggunakan a. Berupa gelar atau b. Bentuk lain 2. Yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atua dokter gigi: a. Yang memiliki STR dokter atau b. Yang memiliki STR dokter gigi dan/atau c. Yang memiliki SIP Unsur subjektif 3. Dengan sengaja Tindak pidana ini adalah tindak pidana materil yang dirumuskan secara formil. Seperti penipuan (pasal 378 KUHP) atau pemerasan (pasal 368 KUHP). Perbuatan yang dilarang ialah menggunakan gelar atau bentuk lain dengan memberi petunjuk perumusannya dengan cara formil. Akan tetapi, dengan dicantumkannya unsur akibat in casu “menimbulkan kesan” (seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter…), menunjukkan tindak pidana materil. Mengenai unsur “perbuatan menggunakan gelar” harus memenuhi dua syarat, (1) gelar yang digunakan harus berupa gelar yang ada hubungannya denga ilmu kedokteran.


Suatu gelar yang diketahui umum dapat menunjukkan bahwa pemilik gelar menguasai bidang kedokteran dan (2) sipembuat sesungguhnya tidak memiliki gelar tersebut. Hal ini dapat diketahui secara pasti dari frasa “seolah-olah” dalam rumusan kejahatan pasal 77 tersebut. Dibentuknya tindak pidana pasal 77 ini ditujukan pada tiga tujuan. Pertama, sebagai upaya preventif agar tidak terjadi penyalah gunaan cara-cara praktik kedokteran oleh orang-orang yang bukan ahli kedokteran. Kedua, melindungi kepentingan hukum umum agar tidak menjadi korban dari perbuatanperbuatan yang meniru praktik kedokteran oleh orang yang tidak berwenang. Ketiga, melindungi martabat dan kehormatan profesi kedokteran yang tidak berwenang. d) Tindak pidana menggunakan alat, metode pelayanan kesehatan yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki STR dan SIP Tindak pidana ini dirumuskan dalam pasal 78 berikut ini. Setiap orangyang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersabgkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dkter gigi atau surat izin prktik sebagimana dimakksud dalam pasal 73 ayat 2 dipidana dengan pidana prnjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Apabila rumusan pasal 78 tersebut dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: Unsur-unsur objektif 1) Perbuatannya: menggunakan alat, metode, cara lain 2) Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat


3) Yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR doker atau dokter gigi atau SIP Unsur subjektif 4) Dengan sengaja Jika dibandingkan dengan tindak pidana pasal 77, tindak pidana pasal 78 memiliki unsur yang hamper sama. Perbedaan hanya pada unsur materilnya saja. Perbuatan materil pasal 78 adalah menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan masyarakat. Perbuatan materil pasal 77 adalah menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain sedangkan unsur lain selebihnya sama. Maksud dibentuknya tindak pidana pasal 78 adalah untuk menghindari secara dini agar penggunaan lat atau cara atau metode praktik kedokteran tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak berwenang. Alat-alat kedokteran, terutama yang menggunakan teknologi khusus atau teknologi tinggi harus dioperasikan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang menguasai teknologi tersebut. Selain itu untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat khususnya pasien agar tidak menjadi korban perbuatan yang bersifat memperdaya atau menipu oleh orang yang bukan ahli kedokteran. e) Tindak pidana dokter praktik yang tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, dan tidak berdasarkan standar profesi Tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 79 adalah sebagai berikut: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap dokter atau dokter gigi yang:


a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e. Ada tiga macam tindak pidana dalam pasal 79 sesuai dengan sumber formal yang mengaturnya dalam huruf a, b, dan c. namun karena pada huruf c memuat pula 5 (lima) macam pelanggaran yang diberi sanksi pidana, maka sesungguhnya tindak pidana dalam pasal 79 ada tujuh macam. 1. Dokter berpraktik yang tidak memasang papan nama 2. Dokter berpraktik tidak memuat rekam medis 3. Dokter memberikan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. 4. Dokter yang tidak mampu memberikan pelayanan medis tidak merujuk kedokter lain yang lebih ahli dan lebih mampu. 5. Dokter yang membuka rahasia dokter tentang pasiennya 6. Dokter yang tidak memberikan pertolongan darurat 7. Dokter yang tidak menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan imu kedokteran. f) Tindak pidana memperkerjakan dokter tanpa SIP Tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 80 sebagai berikut: 1. Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, dipidana dengan pidana penjara ppaling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana


dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin. Tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat 1 unsur-unsurnya sebagai berikut: Unsur-unsur objektif: 1) Perbuatan: mempekerjakan dokter atau dokter gigi 2) Objek: dokter atau dokter gigi Sebagaiman adimaksud dalam pasal 42 Unsur subjektif 3) Dengan sengaja Dengan menunjuk pasal 42, setidak-tidaknya ada dua hal yang perlu diketahui adalah: Pertama, yang dimaksud subjek hukum “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 42 adalah seorang pimpinan layanan kesehatan. Misalnya kepala poliklinikatau kepala rumah sakit.orang ini haruslah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dokter atau dokter gigi. kedua, dokter yang dimaksud harus dokter yang tidak memiliki surat izin praktik. Sifat melawan hukum dalam tindak pidana ini terletak pada keadaan dokter yang tidak memenuhi SIP, bukan pada perbuatan mempekerjakan karena memoekerjakan merupakan kewenangan seorang pimpinan sarana pelayanan kesehatan. 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit119 Tindak pidana di bidang medis didalam Undang-undang ini diatur didalam pasal Pasal 62 yang mengatur tentang Setiap orang yang dengan sengaja 119

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit


menyelenggarakan Rumah Sakit yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1 ) serta dalam pasal Pasal 63 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang dilakukan oleh korporasi. 5.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi Dan Praktik Perawat 120 Tindak pidana yang diatur didalam undang-undang ini diatur pada Pasal 37 yakni perihal Perawat

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 31 ayat (1) serta Pasal 38 terhadap perawat yang dengan sengaja : a.

melakukan praktik keperawatan tanpa

mendapat

pengakuan/adaptasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. melakukan praktik keperawatan tanpa izin c. melakukan praktik keperawatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau d.

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Di Bidang Medis Setiap tindakan medic selalu mengandung risiko, sekecil apapun tindakan medic, dapat saja menimbulkan risiko yang besar, sehingga dapat saja pasien menderita kerugian. Dalam hal terjadi risiko baik yang dapat diprediksi maupun 120

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi Dan Praktik Perawat


tidak dapat diprediksi, maka dokter tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab dokter dapat dimintakan apaila dokter telah berbuat kesalahan/kelalaian, meskipun tidak ada seorang dokter yang waras sengaja membuat kesalahan.

121

Pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh dokter merupakan syarat utama untuk mempertanggung jawabkan pelayanan kesehatan yang telah dilakukannya. Doktrin Res Ipsa Loquitor (the thing speaks for itself) dengan mudah dapat membuktikan tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Doktrin Res Ipsa Loquitor menurut Sofwan Dahlan hanya dapat diterapkan apabila fakta yang terjadi memenuhi sebagai berikut: 122 1. Fakta tidak mungkin terjadi jika dokter lalai 2. Fakta yang terjadi memang berada di bawah tanggungjawab dokter 3. Pasien tidak ikut berperan dalam timbulnya fakta itu Doktrin Res Ipsa Loquitor hanya diterapkan jika fakta yang terjadi secara nyata berdasarkan pengetahuan umum bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi jika tidak ada kecerobohan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter, misalnya gunting, kain kasa, jarum suntik dan sebagainya yang ternyata tertinggal didalam perut pasien pasca operasi yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab

121121 122

Willa Chandrawila Supriadi, Op.Cit., hal 30

Y.A Triana Ohoiwutun, Op.Cit., hal 55


dokter

sehingga

dapat

disimpulkan

secara

jelas

tentang

adanya

kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh dokter.123 Tindak pidana (crime) dapat diidentifikasikan dengan timbulnya kerugian (harm) yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggung jawaban pidana atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana dengan mengedepankan dan menetapkan pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap

orang

lain.

Dapat

dipertanggung

jawabkannya subjek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan deterren effect untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan secara langsung mencegah adanya korban tindak pidana dikemudian hari. 124 Dari sudut hukum pidana ada standar umum yang harus dipenuhi bagi kelakuan malpraktik medik sehingga dapat membentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya sikap bathin pembuat, aspek perlakuan medis dan aspek akibat perlakuan. Pemahaman yang tidak seragam mengenai masalah malpraktik medik dari sudut hukum bukan hanya berkaitan dengan ketiga aspek diatas tapi juga menyangkut dengan belum adanya hukum yang khusus mengenai malpraktik medik tersebut. Dalam UU No.29/2004 juga tidak memuat pengertian malpraktik hanya memberi dasar hukum bagi korban (pasien) yang dirugikan untuk

123 124

Ibid., hal 56 Sri Sumiati, Op.Cit., hal 76


melaporkan tindakan dokter dalam menjalankan praktiknya secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (pasal 66 ayat (1). 125 Perbedaan mendasar antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis terletak pada focus tindak pidana tersebut. Focus tindak pidana bisa terletak pada akibat dari tindak pidana, sedangkan pada tindak pidana medis fokusnya pada sebab/kausa dari tindak pidana. Dalam tindak pidana medis (criminal malpractice) pertanggungjawaban pidananya harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan professional, misalnya kesalahan diagnosis atau kesalahan cara pengobatan atau perawatan. Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat. Untuk lebih jelasnya tentang syaratsyarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana akan diuraikan sebagai berikut: 126 1. Perbuatan Dilakukan Oleh Subjek Hukum (Manusia atau Badan hukum) Perbuatan pidana dapat dilakukan, baik oleh manusia alamiah (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechts person). Pelaku tindak pidana tentunya dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan menurut hukum pidana. Ada perbedaan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan antara manusia alamiah dengan badan hukum. Hal ini juga berlaku dalam praktik pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan yang tidak berbentuk badan hukum, pertanggung jawaban pidananya dilakukan secara perseorangan, baik secara sendiri-sendiri, 125

Ida Keumala Jeumpa, Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Malpraktik

Medik,hal 7 126

Y.A Triana Ohoiwutun, Op.Cit., hal 59


maupun secara bersama (dalam bentuk penyertaan), sementara itu, apabila sarana pelayanan kesehatan berbentuk badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. 2. Ada Kesalahan Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakukan yang bersifat melawan hukum. Menurut Jonkers didalam keterangan tentang schuldbegrip membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu: 127 a. Selain kesengajaan atau kealpaan (opzet of schuld) b. Meliputi sifat melawan hukum (de wedwrrechtelijkheid) c. Dan kemampuan bertanggung jawab (de toerekenbaarheid) Kesalahan dalam tindak pidana medis pada umumnya terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh dokter. Dalam hal ini dapat terjadi karena dokter melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam hukum pidana, penentuan atas kesalahan seseorang didasarkan pada hal-hal berikut:128 1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan yang berbentukkesengajaan atau kealpaan, dalam hal ini disyaratkan bahwa disadari atau tidak perbuatan pelaku dilarang oleh undang-undang. 2. Tentang kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan 127 128

Bambang Poernomo, Op.Cit., hal 136 Ibid., hal 60


3. Tentang tidak adanya alasan penghapus kesalahan/pemaaf Ukuran kesalahan dalam pelaksanaan tugas profesi dokter berupa kelalaian dalam hukum pidana adalah kelalaian besar (culpa lata), bukan kelalaian kecil (culva levis). Penentuan tentang ada atau tidaknya kelalaian dalam pelaksanaan pelayanan medis harus dilihat dari luar yakni bagaimana seharusnya dokter melakukan tindakan medis dengan ukuran sikap dan tindakan yang dilakukan oleh dokter dalam situasi dan kondisi yang sama serta dengan kemampuan medis dan kecermatan yang sama. Dengan demikian, penentuan tingkat kesalahan tentang ada atau tidaknya kelalaian dokter harus dibedakan antara lain:. 129 1. Masa kerja dokter dengan kemampuan rata-rata 2. Dokter umum dengan dokter ahli 3. Fasilitas sarana kesehatan yang tersedia pada waktu dilakukannya tindakan medis 4. Factor-faktor penunjang lain yang berpengaruh dalam tindakan medis yang telah dilakukan oleh dokter Kelalaian tidak termasuk pelanggaran hukum apabila tidak merugikan atau mencederai orang lain dan orang lain itu dapat menerimanya. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada doktrin hukum de minimus non curat lex (hukum tidak mencampuri hal-hal yang bersifat spele). Jika kelalaian mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan atau mengakibatkan matinya orang lain, maka perbuatan

129

Ibid., hal 61


tersebut diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpa lata). Tolok ukur culpa lata menurut M. Jusup Hanafizah adalah: 130 1. Bertentangan dengan hukum 2. Akibatnya dibayangkan 3. Akibatnya dapat dihindarkan 4. Perbuatannya dapat dipersalahkan Penentuan secara normative tentang ada atau tidaknya kelalaian atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter harus ditinjau secara cermat dan teliti kasus per kasus. Hakim yang memegang peranan kunci dalam menentukan secara in concreto tentang ada atau tidaknya kelalaian yang telah dilakukan oleh dokter. Seorang tenaga kesehatan yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi kedokteran dan tidak sesuai prosedur tindakan medic, dikatakan telah melakukan kesalahan/kelalaian. Kesalahan/ kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan selain dapat dituntut secara hukum pidana, kalau memenuhi unsur-unsur hukum pidana, juga dapat digugat ganti rugi secara perdata dalam hal pasien menderita kerugian. Penuntutan dalam bidang hukum pidana, hanya dapat dituntut dalam hal pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia dalam arti terjadi apa yang dikenal dengan culpa lata, tetapi gugatan secara perdata, dapat saja dilakukan kalau pasien menderita kerugian meskipun terjadi kesalahan yang kecil. 131

130

131

Ibid Willa Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Bandung : Mandar Maju, hal

43


Kelalaian bukanlah suatu kejahatan jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya (de minimus non curat lex=hukum tidak mengurusi hal-hal sepele),tapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain maka dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpa lata) yang tolok ukurnya adalah bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dibayangkan, akibatnya dapat dihindarkan dan perbuatannya dapat dipersalahkan.Terhadap akibat seperti ini adalah wajar jika si pembuatnya di hukum. 132 4. Perbuatan yang Dilakukan Bersifat Melawan Hukum Melawan hukum dalam hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda

wederrechtelijke;

sedangkan

dalam

hukum

perdata

merupakan

terjemahan dari onrechtmatigedaad. Dalam perkembangannya, terjemahan antara perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dengan perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata tidak diperdebatkan lebih lanjut. Sifat melawan hukum dari perbuatan menurut hukum pidana tidak selalu dirumuskan dalam ketentuan undang-undang. Tanda sifat melawan hukum dapat dilihat dari kelakuan atau keadaan tetentu, atau akibat tetentu yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Ada dua ajaran sifat melawan hukum: 1. Sifat melawan hukum formil, artinya perbuatan yang dilakukan telah memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang dan

132

Ibid


diancam dengan sanksi pidana, sedangkan sifat melawan hukum tersebut dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang juga. 2. Sifat melawan hukum materiil, artinya perbuatan yang disyaratkan memenuhi rumusan undang-undang dan perbuatan dirasakan tidak patut atau tercela oleh masyarakat (yang berbentuk tidak tertulis). Dalam setiap tindak pidana pasti terdapat unsur sifat melawan hukum baik yang dicantumkan dengan tegas ataupun tidak. Secara umum sifat melawan hukum malpraktik medik terletak pada dilanggarnya kepercayaan pasien dalam kontrak teurapetik tadi. Dari sudut hukum perdata, perlakuan medis oleh dokter didasari oleh suatu ikatan atau hubungan inspanings verbintenis (perikatan usaha), berupa usaha untuk melakukan pengobatan sebaik-baiknya sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, kebiasaan umum yang wajar dalam dunia kedokteran tapi juga memperhatikan kesusilaan dan kepatutan. Perlakuan yang tidak benar akan menjadikan suatu pelanggaran kewajiban (wanprestasi).

133

Perbuatan dalam pelayanan/perlakuan medis dokter yang dapat

dipersalahkan pada pembuatnya harus mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum yang timbul disebabkan oleh beberapa kemungkinan antara lain: 134 a. Dilanggarnya standar profesi kedokteran b. Dilanggarnya standar prosedur operasional

133

Ida kusuma, Op.Cit., hal 10

134

Adami Chazawi, 2007, Malpraktik Kedokteran, Malang: Bayumedia Publishing, hal.6


c. Dilanggarnya hukum, misalnya praktik tanpa Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik d. Dilanggarnya kode etik kedokteran e. Dilanggarnya prinsip-prinsip umum kedokteran f. Dilanggarnya kesusilaan umum g. Praktik kedokteran tanpa Informed Consent h. Terapi tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien i.

Terapi tidak sesuai dengan Informed Consent, dan lain sebagainya

5. Pembuat/ Pelaku Mampu Bertanggungjawab Seseorang dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya apabila jiwanya sehat, yaitu: 135 a. Dapat menginsafi makna senyatanya dari perbuatannya b. Perbuatan yang dilakukan dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat c. Mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut Arti kemapuan bertanggung jawab banyak dipergunakan kepada ilmu pengetahuan. Van hamel mengadakan tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab yaitu: 136 a. Bahwa orang itu mapu untuk menginsyafi arti perbutanny dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri

135 136

Ibid Bambang Poernomo, Op.Cit., hal 144


b. Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat c. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhdap perbuatan itu 6. Tidak Ada Alasan yang Menghapuskan Pidana Dasar penghapusan pidana yang dapat dipergunakan dalam tindak pidana medis menurut KUHP adalah sebagai berikut: 137 1. Menderita sakit jiwa (Pasal 44) 2. Overmacht/ daya paksa (Pasal 48) 3. Pembelaan diri karena terpaksa (Pasal 49) 4. Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50) 5. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51) Dasar penghapusan pidana diluar KUHP berhubungan denga asas geen straf schuld (tidak dipidana tanpa kesalahan). Beberapa perbuatan menurut KUHP yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang medis adalah sebagai berikut: 1. Menipu pasien (Pasal 378) 2. Tindak pidana di bidang kesusilaan (Pasal 285, 286, 290, 294) 3. Sengaja tidak menolong pasien (Pasal 304) 4. Menggugurkan kandungan tanpa indikasi medis (Pasal 299, 348, 349) 5. Membocorkan rahasia medis pasien (Pasal 322) 6. Lalai yang menyebabkan orang lain meninggal atau luka (Pasal 359 s.d. 361) 7. Memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 386) 137

Ibid., hal 63


8. Membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 dan 267) 9. Melakukan euthanasia (Pasal 344) Makna penegakan hukum dalam penanganan kasus malpraktik medik dimaksudkan

sebagai

upaya

mendayagunakan

atau

memfungsikan

instrument/perangkat hukum (hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana) terhadap kasus malpraktik guna melindungi masyarakat (pasien) dari tindakan kesengajaan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medik. 138Ada perbedaan akibat kerugian oleh malpraktik perdata dengan malpraktik pidana. Kerugian dalam malpraktik perdata lebih luas dari akibat malpraktik pidana. Akibat malpraktik perdata termasuk perbuatan melawanhukum terdiri atas kerugian materil dan idiil, bentuk kerugian ini tidak dicantumkan secara khusus dalam UU. Berbeda dengan akibat malpraktik pidana, akibat yang dimaksud harus sesuai dengan akibat yang menjadi unsur pasal tersebut. Malpraktik kedokteran hanya terjadi pada tindak pidana materil (yang melarang akibat yang timbul,dimana akibat

menjadi syarat selesainya tindak pidana). Dalam

hubungannya dengan malpraktik medik pidana, kematian,luka berat, rasa sakit atau luka yang mendatangkan penyakit atau yang menghambat tugas dan matapencaharian merupakan unsur tindak pidana. 139 C. Konsep Sanksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Medis 138

139

Ibid Ibid


Dalam hukum pidana, hanya perbuatan yang membahayakan serta meresahkan masyarakat dibuatkan aturan berikut sanksinya yang bersifat represif. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana paling sedikit memenuhi tiga unsur yaitu: 1. Melanggar norma hukum tertulis 2. Bertentangan dengan hukum (melanggar hukum) 3. Berdasarkan suatu kesalahan atau kelalaian besar (culpa lata) Hukum pidana termasuk kedalam hukum yang berlaku umum, artinya setiap orang wajib tunduk dan taat serta pelaksanaan sanksinya dapat dipaksakan, juga terhadap seorang dokter misalnya. Yang penting diingat bahwa hukum kedokteran harus memenuhi Azas Praduga Tak Bersalah. Maka “stempel malpraktik” tidak dapat dikenakan kepada seorang tersangka/terdakwa, sebelum terbukti dengan adanya keputusan pengadilan.

140

Jika perbuatan malpraktik yang dilakukan dokter sebagaimana contoh kasus yang terjadi yaitu tentang kelalaian, maka adalah hal yang sangat pantas jika dokter yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana karena dengan unsur kesengajaan ataupun kelalaian telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan nyawa seseorang .Serta tidak menutup kemungkinan juga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa pasien. 141 Perbuatan tersebut telah nyata-nyata mencoreng kehormatan dokter sebagai suatu profesi yang mulia. Jika kelalaian dokter tersebut terbukti

140 141

Chrisdiono M. Achadiat, Op.Cit.,hal 51 WWW.Bascom.World_MalPraktik.mht


merupakan tindakan medik yang tidak memenuhi Standar Operasi Praktik yang lazim dipakai, melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki), serta Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dokter tersebut dapat terjerat tuduhan malpraktik dengan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian yang mengakibatkan celaka atau bahkan hilangnya nyawa orang lain diatur dalam pasal 359 yang berbunyi: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Sedangkan kelalaian yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 142 1.

pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

2.

pidana penjara paling lama sembian bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinngi tiga ratus juta rupiah Pemberatan sanksi pidana juga dapat diberikan terhadap dokter yang

terbukti melakukan malpraktik, sebagaimana pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian 142

Ibid


dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan."

143

Tindakan malpraktik juga dapat berimplikasi pada gugatan perdata oleh seseorang (pasien) terhadap dokter yang dengan sengaja telah menimbulkan kerugian kepada pihak korban, sehingga mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian (dokter) untuk mengganti kerugian yang dialami korban, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian diatur oleh pasal Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.144 Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian yang mengakibatkan celaka atau bahkan hilangnya nyawa orang lain diatur dalam pasal 359 yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sedangkan kelalaian yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah. Pemberatan sanksi pidana juga dapat diberikan terhadap dokter yang terbukti melakukan malpraktik, sebagaimana Pasal 361 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, apabila kelalaian dokter tersebut terbukti merupakan malpraktik yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa dan 143

Ibid

144

Ibid


atau hilangnya nyawa orang lain maka pencabutan hak menjalankan pencaharian (pencabutan izin praktik) dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 361 Kitab-UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan kode etik profesi praktik dokter. Tindakan malpraktik juga dapat berimplikasi pada gugatan perdata oleh seseorang (pasien) terhadap dokter yang dengan sengaja (dolus) telah menimbulkan kerugian kepada pihak korban, sehingga mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian (dokter) untuk mengganti kerugian yang dialami kepada korban, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian (culpa) diatur oleh Pasal 1366. Sanksi pidana yang diatur didalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 145 a. Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan Pada Ibu Hamil (Pasal 194) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). b. Tindak Pidana Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan yang Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien yang Dalam Keadaan Gawat Darurat (Pasal 190) (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 145

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan


c. Tindak Pidana Transplatasi dengan Tujuan Komersial (Pasal 192) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). d. Tindak Pidana Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Pasal 197 ) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) e. Tindak Pidana Memproduksi dan/atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) (Pasal 196) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi pidana didalam UU Praktik kedokteran No. 29 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 146 a) Tindak pidana praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi (Pasal 75) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). b) Tindak pidana praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik (Pasal 76)

146

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran


Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) c) Tindak pidana menggunakan identitas atau gelar dalam bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik dalam (Pasal 77) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). d) Tindak pidana Menggunakan alat, metode pelayanan kesehatan yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik (Pasal 78) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). e) Tindak pidana dokter praktik yang tidak memasang papan nama Tidak membuat rekam medis, dan tidak berasarkan standar profesi (pasal 79) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) f) Tindak pidana mempekerjakan dokter tanpa SIP (Pasal 80) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)


BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG MEDIS Mengingat kejahatan malpraktek dapat menimbulkan dampak yang cukup serius maka upaya penegakan melalui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang medis. kebijakan formulasi hukum pidana mencakup masalah perumusan tindak pidana (di bidang medis), pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Berikut ini akan dibicarakan kebijakan formulasi perlindungan pada tindak pidana bidang medis dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. 147 A. Perumusan Tindak Pidana Bidang Medis Pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tindak pidana di bidang medis pada dasarnya jumlahnya sangat terbatas dan lingkup yang diatur juga masih sangat terbatas. Pada hukum materiilnya hanya berpaku pada Undang-undang Praktek Kedokteran dan Undang-undang Tentang Kesehatan serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan pada hukum Acaranya adalah sama dengan hukum acara pidana pada umumnya yaitu dengan mengacu pada Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana. Dalam undang-undang yang secara materiil bersinggungan dengan tindak pidana di bidang medis pada dasarnya hanya mengatur kepada subyek profesi dokter atau subyek orang biasa yang tidak bersinggungan dengan profesi dokter, padahal dokter

dalam menjalankan profesinya berkaitan erat dengan profesi

medis lainnya antara lain adalah perawat, bidan, radiolog medis, apoteker dan 147

Sri Sumiati., Op.Cit., hal.134


para medis lainnya yang kesemuanya dapat berperan dalam terjadinya tindak pidana di bidang medis.

148

Hingga saat ini telah dikriminalisasikan beberapa tindakan tenaga medis dalam undang-undang Kesehatan, sebenarnya ketentuan dalam Undang-undang kesehatan itu sendiri masih ada pembatasan-pembatasan yang menyebabkan tindakan para medis lainnya belum masuk dalam tindak pidana, untuk itu kedepan perlu dilakukan kriminalisasi terhadap tindakan para medis non dokter lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang medis. Dengan bertolak dari undang-undang praktik kedokeran maka dapat diprediksikan tindakan apa saja yang perlu dikriminalisasikan dimasa yang akan datang guna memberkan perlindungan masyarakat dibidang pelayanan tenaga medis.

149

Upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kelalaian profesi diantaranya adalah sebagai berikut : 150 1.Meningkatkan Kemampuan Profesi Melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan akan membantu para dokter untuk mengikuti kemajuan ilmu kedokteran atau menyegarkan kembali ilmunya, sehingga diharapkan dia tidak lagi melakukan tindakan dibawah standar. Dalam program ini perlu diingatkan tentang kode etik kedokteran dan kemampuan melakukan konseling dengan baik. 2. Pengetatan Pengawasan Perilaku Etik

148

Ibid.,hal 135

149

Ibid

150

http://Blogger D.Witjaksono “Malpraktik” , diakses pada tanggal 11 November 2010


Upaya ini akan mendorong dokter untuk senantiasa bersikap hati-hati. Dengan berusaha berperilaku etik setinggi-tingginya, seorang dokter akan semakin jauh dari tindakan melanggar hukum. 3. Penyusunan Proposal Pelayanan Kesehatan Proposal ini mencakup dengan pembuatan rekam medis (medical record). Selama dokter bertindak sesuia dengan proposal tersebut, dia dapat terlindungi dari tuduhan malpraktek Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu malfeasance, misfeasance dan nonfeasance. Malfeasance berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak (unlawful atau improper), misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai, pilihan tindakan medis tersebut sudah improper. Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (improper performance), yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur. Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya. Bentuk-bentuk kelalaian di atas sejalan dengan bentuk-bentuk error (mistakes, slips and lapses), namun pada kelalaian harus memenuhi keempat unsur kelalaian dalam hukum khususnya adanya kerugian, sedangkan error tidak selalu mengakibatkan kerugian. Demikian pula adanya latent error yang tidak secara langsung menimbulkan dampak buruk . Kelalaian medis adalah salah satu bentuk dari malpraktik medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktik medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu (komisi) yang seharusnya tidak dilakukan atau


tidak melakukan sesuatu (omisi) yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. 151 Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang perorang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya berdasarkan sifat profesinya bertindak hatihati dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain. Suatu perbuatan atau sikap dokter atau dokter gigi dianggap lalai apabila memenuhi empat unsur di bawah ini, yaitu: 152 a. Duty atau kewajiban Yakni kewajiban dokter dan dokter gigi untuk melakukan sesuatu tindakan atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang tertentu. Tidak ada kelalaian jika tidak ada kewajiban untuk mengobati. Hal ini berarti bahwa harus ada hubungan hukum antara pasien dan dokter/rumah sakit. Dengan adanya hubungan hukum, maka implikasinya adalah bahwa sikap tindak dokter/perawat rumah sakit itu harus sesuai dengan standar pelayanan medik agar pasien jangan sampai menderita cedera karenanya. Dalam hubungan perjanjian dokter dengan pasien, dokter haruslah bertindak berdasarkan: 153 1) Adanya indikasi medis 2) Bertindak secara hati-hati dan teliti 151

http:// Blogger Riati Anggriani , Malpraktek Dokter Menurut Hukum, diakses pada tanggal 11 November 2010 152 153

Ibid http://cetrione.blogspot.com, diakses pada tanggal 11 november 2010


3) Bekerja sesuai standar profesi 4) Sudah ada informed consent. Keempat tindakan di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 tahun 2004 Bab IV tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, yang menyebutkan pada bagian kesatu pasal 36,37 dan 38 bahwa sorang dokter harus memiliki surat izin praktek, dan bagian kedua tentang pelaksanaan praktek yang diatur dalam pasal 39-43. Pada bagian ketiga menegaskan tentang pemberian pelayanan, dimana paragraf 1 membahas tentang standar pelayanan yang diatur dengan Peraturan Menteri. Standar Pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. 154 Standar Profesi Kedokteran adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Standar profesi yang dimaksud adalah yang tercantum dalam KODEKI Pasal 2 dimana Setiap dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi, dimana tolak ukuran tertinggi adalah yang sesuai dengan perkembangan IPTEK Kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/ jenjang pelayanan kesehatan dan situasi setempat. Sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan 154

Ibid


dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Sebelum memberikan persetujuan pasien harus diberi penjelasan yang lengkap akan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Di mana penjelasan itu mencakup sekurang-kurangnya : 155 1. diagnosis dan tata cara tindakan medis; 2. tujuan tindakan medis yang dilakukan; 3. alternatif tindakan lain dan risikonya; 4. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 5. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Yang harus ditekankan lagi oleh seorang dokter adalah ketika dia menjalankan praktik kedokteran wajib untuk membuat rekam medis, yang sudah diatur dalam undang-undang parktek kedokteran pasal 46. Rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan dan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. b. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut Apabila sudah ada kewajiban (duty), maka sang dokter atau perawat rumah sakit harus bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Jika seorang dokter melakukan penyimpangan dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka dokter tersebut dapat dipersalahkan. Bukti adanya suatu penyimpangan dapat diberikan melalui saksi ahli, catatan-catatan pada rekam medik, kesaksian perawat 155

Ibid


dan bukti-bukti lainnya. Apabila kesalahan atau kelalaian itu sedemikian jelasnya, sehingga tidak diperlukan kesaksian ahli lagi, maka hakim dapat menerapkan doktrin “Res ipsa Loquitur”. Tolak ukur yang dipakai secara umum adalah sikaptindak seorang dokter yang wajar dan setingkat didalam situasi dan keadaan yang sama. c. Damage atau kerugian yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan/kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan. Damage yang dimaksud adalah cedera atau kerugian yang diakibatkan kepada pasien. Walaupun seorang dokter atau rumah sakit dituduh telah berlaku lalai, tetapi jika tidak sampai menimbulkan luka/cedera/kerugian (damage, injury, harm) kepada pasien, maka ia tidak dapat dituntut ganti-kerugian. Istilah luka (injury) tidak saja dala bentuk fisik, namun kadangkala juga termasuk dalam arti ini gangguan mental yang hebat (mental anguish). Juga apabila tejadi pelanggaran terhadap hak privasi orang lain. 156 d. Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata Penyebab langsung yang dimaksudkan dimana suatu tindakan langsung yang terjadi, yang mengakibatkan kecacatan pada pasien akibat kealpaan seorang dokter pada diagnosis dan perawatan terhadap pasien. Secara hukum harus dapat dibuktikan secara medis yang menjadi bukti penyebab langsung terjadinya malpraktik dalam kasus manapun. Untuk berhasilnya suatu gugatan ganti-rugi berdasarkan malpraktek medik, maka harus ada hubungan kausal yang wajar 156

Ibid


antara sikap-tindak tergugat (dokter) dengan kerugian (damage) yang menjadi diderita oleh pasien sebagai akibatnya. Tindakan dokter itu harus merupakan penyebab langsung. Hanya atas dasar penyimpangan saja, belumlah cuklup untuk mengajukan tutunyutan ganti-kerugian. Kecuali jika sifat penyimpangan itu sedemikian tidak wajar sehingga sampai mencederai pasien. Namun apabila pasien tersebut sudah diperiksa oleh dokter secara edekuat, maka hanya atas dasar suatu kekeliruan dalam menegakkan diagnosis saja, tidaklah cukup kuat untuk meminta pertanggungjawaban hukumannya. Dalam Undang Undang Nomor 29 Nomor 29 Tahun 2004 tidak diatur secara tegas mengenai malpraktik medis. Memang pada UU tentang Praktik Kedokteran konsep DPR yang diusulkan, ada bab dan pasal-pasal yang mengatur pembentukan

Peradilan

Disiplin

Profesi Tenaga

Medis

yang

meliputi

penyelenggaraan Peradilan Disiplin Profesi Tenaga Medis, Susunan Pengadilan, Kekuasaan Pengadilan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Pengadilan Tinggi Disiplin Profesi Tenaga Medis, Hukum Acara, dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali, dimana peradilan ini merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa akibat tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran. 157 Namun dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah pasal peradilan ini disepakati ditiadakan karena pertimbangan antara lain sumberdaya manusia yaitu dokter dan dokter gigi sebagai hakim profesi meskipun dalam UU tentang

157

http:// Blogger Riati Anggriani , Malpraktek Dokter Menurut Hukum, diakses pada tanggal 11 November 2010


Kehakiman dimungkinkan pembentukannya. Dengan demikian maka jika terjadi kelalaian yang menimbulkan luka atau mati pada pasien, maka akan tetap diadili sesuai ketentuan hukum pidana di pengadilan negeri dan gugatan sesuai dengan hukum perdata untuk tuntutan ganti rugi. Dalam UU tentang Praktik Kedokteran memang tidak dibentuk peradilan profesi, tetapi dengan UU tersebut dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia dalam menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Sedangkan MKDKI tidak dapat menetapkan semacam “uang tali kasih” seperti halnya Medische Tucht Raad di Belanda sehingga pasien tidak perlu menggugat secara perdata ke Pengadilan. Ini yang dinilai masyarakat sebagai kritikan bahwa UU tentang Praktik Kedokteran tidak mengatur malpraktik karena tidak ada satu katapun ada istilah malpraktik didalamnya, tetapi sebenarnya pengaturan ini ada jika dicermati dari pengertian malpraktik dan pencegahannya. 158 Pengaturan kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian memang tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam hal permintaan ganti rugi, tetapi pengaturan untuk mencegah terjadinya kelalaian, penetapan kewajiban dan standar-standar telah diatur dalam UU ini sehingga diharapkan dapat terlaksana sesuai tujuannya. Pengaturan dimaksud meliputi surat tanda registrasi, surat izin praktik, pelaksanaan praktik, standar pendidikan, hak dan 158

Ibid


kewajiban dokter dan dokter gigi, standar kompetensi, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi (informed consent), rekam medis, rahasia kedokteran, kendali mutu dan kendali biaya. 159

B. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA Pada

intinya

melihat

gambaran

di

atas,

maka

formulasi

pertangungjawaban pidana pada tindak pidana malpraktek dalam perundangundangan pidana terkait masalah medis dan kesehatan yang berlaku saat ini masih ada kelemahan, sehingga dalam praktek penegakan hukum pidana kesehatan dan medis tindak pidana di bidang medis terkesan mengalami immunity. Kendala ini juga semakin dipertegas dengan tidak berjalannya harmonisasi perundang undangan di bidang medis, kesehatan dan praktek kedokteran dengan baik, karena belum

adanya

pola

yang

seragam

den

konsisten

dalam

pengaturan

pertangungjawaban pidana. Oleh karenanya, perlu adanya reformulasi ketentuan tentang sistem pertangungjawaban pidana yang seragam dan berorientasi terhadap tindak pidana di bidang medis. Reorientasi dan reformulasi ketentuan tersebut sebagai langkah awal dapat dilakukan terhadap perundangundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan masalah tindak pidana di bidang medis yang berlaku, sebelum dapat diberlakukannya hasil dari pembaharuan hukum pidana dalam bentuk

159

Ibid


kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional Indonesia (Rancangan KUHP) yang masih dalam pembentukan dan penyempurnaan.

C. Konsep Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Medis Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.Salah satu bentuk perlindungan masyarakat tersebut adalah perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, ataupun perlindungan hukum apabila telah menjadi korban dari suatu tindak pidana 160 Penegakan hukum yang proporsional terhadap tindakan dokter yg diduga melakukan tindakan malpraktik medik selain memberi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen dan biasanya mempunyai kedudukan lemah, dilain pihak juga bagi dokter yang tersangkut dengan persoalan hukum jika memang telah melalui proses peradilan dan terbukti tidak melakukan perbuatan malpraktik akan dapat mengembalikan nama baiknya yang dianggap telah tercemar, karena hubungan dokter dan pasien bukanlah hubungan yang sifatnya kerja biasa atau atasan bawahan tapi sifatnya kepercayaan.

160

Sudarto dalam M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana , PT. Raja Grafido Persada, Jakarta, 2007, hal. 42.


Belum ada kepastian hukum mengenai Pemerataan layanan dokter, Pengertian malpraktek, kelalaian medis, kecelakaan, resiko dan kompilasi; Pembuktian malpraktek, hubungan rumah sakit dengan dokter, kaitannya dgn tanggung jawab hukum, batas maksimum tuntutan ganti rugi, no fault compesation. Yang menjadi kelemahan didalam UU Praktek Kedokteran yakni mengenai: 1.aturan disiplin kedokteran yang merupakan materi muatan HAM karena masuk pasal-pasal yg menjadi objek Komnas HAM; 2. uncertainties peradilan dokter atau dokter gigi tidak ne bis in idem (pasal 66 ayat1 dan ayat 3) 3. Tdk ada pasal Malpraktek , penyidik masih menggunakan pola pasal 359-360 KUHP . 4. tdk ada batasan gugatan imaterial – defensiv medicine. 5. Masih sisa kriminalisasi pelanggaran administratif (tanpa papan nama- pidana denda) pasal 79 . 6. rahasia kedokteran – boleh dibuka di penyidik (pasal 48 ayat 2) padahal seharusnya di PN. Dalam penegakan hukum kesehatan, kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum, pada umumnya berada dalam tataran pemahaman, artinya kurangnya kemampuan atau pengetahuan aparat penegak hukum terhadap hukum kesehatan, dalam konteks ini biasanya ditemukan persoalan antara etik dan hukum. Artinya, apakah perbuatan atau tindakan dokter yang dianggap merugikan pasien itu


merupakan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum positif yang berlaku, maka akibatnya timbul keraguan untuk menegakkan hukum tersebut. 161 Disamping itu perlu disadari bahwa aturan-aturan hukum kesehatan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat mengcover atau mengakomodasi persoalanpersoalan yang timbul dibidang pelayanan kesehatan. Artinya belum ada peraturan yang secara tegas merumuskan apa yang menjadi tugas dan kewenangan seorang dokter dalam melakukan perawatan, sehingga untuk melaksanakan tugastugasnya, dokter masih harus mempedomani kode etik kedokteran dan harus memperhatikan aturan-aturan hukum kesehatan, termasuk aturan-aturan hukum kesehatan yang berlaku diluar negri. 162 Konsekuensi dari berbagai kelemahan dan kekurangan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan kesehatan ini akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama dapat mempersulit pekerjaan dokter yang kadang-kadang merasa kurang dilindungi oleh hukum dan selalu ragu-agu dalam melaksanakan tugasnya, karena tidak ada kepastian mengenai tindakan apa saja yang diperbolehkan bagi seorang dokter dalam melaksanakan perawatan. Dalam mengatasi keadaan yang demikian, penyempurnaan perangkat hukum yang sangat diperlukan karena perangkat hukum dapat menjadi alat “social control” untuk menjaga atau mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, dan dapat menjadi alat “social engineering” sebagai sarana untuk

161

Bahder Johan Nasution, Op.Cit., hal 91

162

Ibid


membawa masyarakat berkembang maju secara dinamis dibawah pengayoman hukum. Pelaksanaan aturan hukum kesehatan ditengah masyarakat memerlukan keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dalam penerapannya dapat diperoleh kepastian, keadilan dan kemanfaatannya dalam masyarakat.163 Untuk itu berbagai produk hukum di bidang hukum kesehatan haarus diperbaharui atau disusun sesuai dengan perubahan dan kemajuan masyarakat, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang

kedokteran,

dengan

tetap

memperhatikan

asas

legalitas,

asas

proporsionalitas dan asas utilitas. Hal ini disebabkan hukum dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai factor kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat yang tumbuh semakin hari semakin kompleks.

164

Hal tersebut sesuai

dengan system hukum saat ini yang cenderung bersifat terbuka, tidak lagi bersifat tertutup seperti hukum pada masa lalu. Dengan demikian hukum pada masa sekarang ini sebagian besar tidak bersifat natural melainkan lebih bersifat cultural sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. 165 Mengacu pada kenyataan betapa rumitnya penegakan hukum dalam bidang kesehatan, kiranya perlu dipahami beberapa factor penting yang penting yang perlu mendapat perhatian sehingga aparat penegak hukum dapat menegakkan aturan-aturan hukum di bidang kesehatan dan sekaligus dapat

163

Ibid

164

Ibid

165

Ibid., hal 92


melindungi pasien dan profesi kesehatan itu sendiri. Sebagaimana system penegakan hukum pada umumnya, penegakan hukum dibidang kesehatan juga memegang tiga unsur penting yaitu: pertama, aturan hukum yang mengatur mengenai profesi kesehatan; kedua, aparat penegak hukum; ketiga, institusi hukumnya. Tentang aturan hukum yang menyangkut di bidang kesehatan, dalam beberapa hal terdapat kemajuan yang mampu menjamin terlaksananya profesi kesehatan dan terlaksananya perlindungan hukum terhadap pasien dan dokter. Saat ini telah banyak aturan hukum yang dikeluarkan oleh Negara baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya di bidang hukum kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kepentingan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum itu sendiri. 166 Factor kedua, yang sangat mempengaruhi penegakan hukum kesehatan adalah para penegak hukum itu sendiri. Fungsi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum kesehatan sangat penting baik dari sudut profesionalisme maupun dari sudut kepribadiannya sendiri. Dari sudut profesionalisme kemampuan memahami aturan-aturan hukum kesehatan dan keberanian menerapkannya

sangat

penting

untuk

tegaknya

hukum

dan

peraturan

perundangan. Kenyataan menunjukkan dari berbgai kasus yang terjadi di bidang kesehatan baik yang sampai kepersidangan maupun yang diselesaikan secara

166

Ibid., hal 93


kekeluargaan terdapat kekurang mengertian atau kekurang pahaman terhadap hukum kesehatan itu sendiri. 167 Factor ketiga, dalam penegakan hukum kesehatan adalah institusi. Pengertian institusi yang dimaksudkan disini bukan hanya terbatas pada lembagalembaga penegakan hukum yang selama ini dikenal dan eksis ditengah-tengah masyarakat, seperti kepolisian, kejaksaan, oengadilan dan lembaga-lembaga lainnya, tetapi termasuk institusi yang ada di profesi kedokteran itu sendiri seperti Majelis Kode Etik Kedokteran dan institusi lainnya, termasuk lembaga-lembaga konsumen yang bergerak di bidang kesehatan. 168 Dalam sengketa medik pihak rumah sakit atau dokter atau pasien merasa diri benar dan yang lain harus bertanggung jawab. Posisi demikian tidak menguntungkan semua pihak karena akan memancing pihak luar terlibat dalam sengketa tersebut. Maka bijaksana jika setiap sengketa diselesaikan dengan baik. Adapun alternatif penyelesaian sengketa medik di luar jalur pengadilan dapat ditempuh antara pihak pasien dengan tenaga medis sebagai berikut: 169 1. Lumping it, yaitu membiarkan sengketa tidak perlu diperpanjang. 2. Avoidance, memilih tidak berkontak lagi dengan pihak yang merugikan. 3. Coercion, salah satu pihak memaksa pihak lain melalui orang ketiga. 4. Negotiation, para pihak berunding untuk mengambil keputusan. 167

Ibid., hal 94

168

http:// Blogger Riati Anggriani , Malpraktek Dokter Menurut Hukum, diakses pada tanggal 11 November 2010 169

http:// Kesimpulan.com News dugaan-malpraktek-kedokteran.html, diakses pada tanggal 11 November 2010


5. Mediation, para pihak berunding dengan memakai jasa orang ketiga sebagai edukator, resource person, catalisator, translator. 6. Arbiration, para pihak yang bersengketa menyerahkan kepada pihak ketiga/arbitrator untuk mengambil keputusan. 7. Adjudication, melibatkan pihak ketiga yaitu pengadilan yang memiliki wewenang memberikan vonis dan exsekusi. Penyelesaian sengketa medik lewat jalur hukum mengandaikan ada 3 logika yaitu logika pasien, logika dokter dan logika hukum. Logika hukum bisa bersikap netral atau bergeser memihak dokter atau pasien, tergantung logika mana yang paling benar. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum adalah obyektif, lebih pasti, menonjolkan sisi lahiriah, sangsinya dapat dipaksakan kepada pihak yang bersalah seperti kurungan atau ganti rugi. Kelemahannya yaitu penyelesaian jalur hukum sering bertentangan dengan nilai-nilai moral, membutuhkan waktu lama, melelahkan tenaga, pikiran, biaya tidak sedikit dan dapat berakhir dengan win-loss, loss-loss, bersifat kaku, tidak menyentuh nurani. 170 1. Kepastian Hukum Melihat berbagai sanksi pidana dan tuntutan perdata yang tersebut diatas dapat dipastikan bahwa bukan hanya pasien yang akan dibayangi ketakutan, tetapi juga para dokter akan dibayangi kecemasan diseret ke pengadilan karena telah

170

http://Kesimpulan.com News, diakses pada tanggal 26 September 2010


melakukan malpraktik dan bahkan juga tidak tertutup kemungkinan hilangnya profesi pencaharian akibat dicabutnya izin praktik.

171

Dalam situasi seperti ini azas kepastian hukum sangatlah penting untuk dikedepankan dalam kasus malpraktik demi terciptanya supremasi hukum. Azas kepastian hukum merupakan hak setiap warga untuk diperlakukan sama didepan hukum (equality before the law) dengan azas praduga tak bersalah (presumptions of innocence) sehingga jaminan kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik tanpa memihak siapa pun.Hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang dapat dikategorikan seorang dokter telah melakukan malpraktik apabila: 172 1.

Bahwa dalam melaksanakan kewajiban tersebut, dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim dipakai.

2.

Pelanggaran terhadap standar pelayanan medik yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik kedokteran Indonesia (kodeki)

3.

Melanggar UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peran pengawasan terhadap pelanggaran kode etik (kodeki) sangatlah perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin sering terjadi yang dilakukan oleh setiap kalangan profesi-profesi lainnya seperti halnya advokat/pengacara, notaries, akuntan, dll. Pengawasan biasanya dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus

171

172

http://Wordpress.com, diakses pada tanggal 28 oktober 2010 http://multyplay. Com., diakses pada tanggal 28 oktober 2010


sanksi terhadap kasus tersebut seperti Majelis Kode Etik dalam hal ini Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK). 173 Jika ternyata terbukti melanggar kode etik maka dokter yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Kodeki. Namun, jika kesalahan tersebut ternyata tidak sekedar pelanggaran kode etik tetapi dapat juga dikategorikan malpraktik maka MKEK tidak diberikan kewenagan oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus kasus tersebut. Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus kasus pelanggaran hukum hanyalah lembaga yudikatif. Dalam hal ini lembaga peradilan. Jika ternyata terbukti melanggar hukum maka dokter yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Baik secara pidana maupun perdata. 2. Langkah-langkah Penanganan Kasus 174 1.

Dimulai dari langkah pencegahan. Dilakukan perspektif safety disetiap langkah prosedur atau tindakan medis dengan melibatkan proses manajemen resiko.

2.

Bila telah terjadi peristiwa yang potensial menjadi kasus tuntutan hukum, maka profesional wajib menganalisis peristiwa tersebut untuk menemukan apakah kesalahan yang telah terjadi dan kemudian melakukan koreksi. Untuk melakukan hal itu, ia harus membuat kronologi peristiwa dan menjelaskan alasan masing-masing tindakannya, dan menandatanganinya.

173 174

Ibid WWW.Bascom.World_MalPraktik.mht, diakses pada tanggal 9 september 2010


3.

Bila tingkat potensial menjadi kasus medikoleganya cukup tinggi, maka kasus tersebut dilaporkan ke atasan (Komite Medik) untuk dibahas bersama pakar dari organisasi profesi atau perhimpunan spesialis terkait. Dalam audit klinis tersebut dilakukan pembahasan tentang keadaan pasien, situasi kondisi yang merupakan “tekanan”, diagnosis kerja dan diagnosis banding, indikasi medis dan kontra indikasi, alternative tindakan, informed consent, komunikasi, prosedur tindakan dibandingkan dengan standar, penyebab peristiwa yang menuju ke peristiwa medikolegal, penanganan peristiwa tersebut, diagnosis akhir, dan kesimpulan apakah prosedur medis dan alasan lainnya telah dilakukan sesuai dengan standar profesi yang cocok dengan situasi kondisi kasus. Keseluruhan yang dilakukan di atas juga merupakan langkah-langkah

persiapan menghadapi komplain pasien, atau bahkan menghadapi somasi dan gugatan di kemudian hari. Di samping itu profesional terkait kasus tersebut harus melihat kembali dokumen kompetensi (keahlian) dan kewenangan medis (perijinan),

serta

kompetensi

/

kewenangan

medis

khusus

(dokumen

pelatihan/workshop, pengakuan kompetensi, pengalaman, dll) yang berkaitan dengan kasus. Pertimbangan apakah kasus akan diselesaikan di pengadilan ataukah dengan cara perdamaian perlu dibahas pada waktu tersebut. 175 Kasus yang secara nyata merupakan kesalahan pihak medis dan dinilai "undefensable" sebaiknya diselesaikan dengan cara non litigasi. Sebaliknya, kasus yang secara nyata tidak memiliki titik lemah di pihak medis dapat 175

Ibid


dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui sidang pengadilan. Kadang-kadang terdapat kasus "abu-abu" atau "kasus ringan" yang penyelesaian cara non litigasi mungkin akan lebih "menguntungkan" dari segi finansial daripada memilih cara penyelesaian litigasi. Guna menghadapi hal itu, organisasi profesi (PDSp) membentuk semacam "dewan pakar" atau "dewan kehormatan pembina", yang akan menilai kasus dari sisi profesi dan kemudian akan menjadi saksi ahli menyampaikan hasil pembahasan peer-group tersebut kepada penyidik. 176

176

http:// Kesimpulan.com News dugaan-malpraktek-kedokteran.html, diakses pada tanggal 11 November 2010


Pada banyak kasus medikolegal kompleks yang sampai ke pengadilan, banyak yang memerlukan pendapat saksi ahli karena metodologi dan tata laksana standar kedokteran ada di luar pengetahuan juri. Jika terdapat tuduhan tindakan malpraktik maka orang yang mengajukan tuduhan tersebut disyaratkan untuk memberikan bukti adanya penyimpangan tersebut. Bukti tersebut harus datang dari ahli yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan subjek yang dipermasalahkan. Karena itu, umumnya banyak didapatkan dokter enggan bersaksi melawan teman sejawatnya.

177

Alasan keengganannya tersebut bervariasi mulai dari stigma tuduhan malpraktik, nama buruk yang didapat setelah bersaksi, ancaman pengeluaran dari komunitas tempat dia bernaung, ancaman dari perusahaan asuransi dokter tersebut, ancaman pengadilan profesi, dan adanya konspirasi untuk tutup mulut. Pembelaan yang lebih relevan dan dapat diterapkan dalam praktik kedokteran sehari-hari termasuk : (1) Asumsi pasien mengenai resiko berdasarkan surat persetujuan yang telah dibuat, (2) Faktor penyebab kelalaian terletak di tangan pasien, (3) Kelalaian terletak pada pihak ke tiga. Terdapat pencegahan-pencegahan tertentu yang dapat dilakukan secara rutin sehingga tuduhan malpraktik dapat dielakkan. Hal ini termasuk : 178

177

178

http://Kesimpulan.com News, diakses pada tanggal 26 September 2010

Ibid


1. Mempekerjakan dan melatih asisten dengan arahan langsung sampai asisten tersebut dapat memenuhi standar kualifikasi yang ada. 2. Mengambil langkah hati-hati untuk menghilangkan faktor resiko di tempat praktik. 3. Memeriksa secara periodik peralatan yang tersedia di tempat praktik. 4. Menghindari dalam meletakkan literatur medis di tempat yang mudah diakses oleh pasien. Kesalahpahaman dapat mudah terjadi jika pasien membaca dan menyalahartikan literatur yang ada. 5. Menghindari menyebut diagnosis lewat telepon. 6. Jangan meresepkan obat tanpa memeriksa pasien terlebih dahulu. 7. Jangan memberikan resep obat lewat telepon. 8. Jangan menjamin keberhasilan pengobatan atau prosedur operasi yang ada. 9. Rahasiakanlah sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia. Jangan membocorkan informasi yang ada kepada siapapun. Rahasia ini hanya diketahui oleh dokter dan pasien. 10. Simpanlah rekam medis secara lengkap, jangan menghapus atau mengubah isi yang ada. 11. Jangan menggunakan singkatan-singakatan atau simbol-simbol tertentu di rekam medis. 12. Gunakan formulir persetujuan yang sah dan sesuai Docu-books adalah alat bantu yang penting dalam menyimpan surat persetujuan yang telah dibuat. 13. Jangan mengabaikan pasienmu.


14. Cobalah untuk menghindari debat dengan pasien tentang tarif dokter yang terlampau mahal. Buatlah diskusi dan pengertian dengan pasien mengenai tarif dokter yang wajar. 15. Pada tiap kali pertemuan, gunakanlah bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien. Jangan pernah menduga jika pasien mengerti apa yang kita ucapkan. 16. Jalinlah empati untuk setiap masalah yang dialami pasien, dengan ini tata laksana akan menjadi komprehensif. 17. Jangan pernah berbohong, memaksa, mengancam, atau melakukan penipuan kepada pasien. Jangan mengakali pasienmu. Jangan mengarang-ngarang cerita mengenai penyakit pasien. 18. Jangan pernah melakukan pemasangan alat bantu, pengobatan atau tata laksana jika pasien masih berada dalam pengaruh alkohol atau pengaruh pengobatan yang mengandung narkotika. 19. Jangan pernah menawarkan untuk membiayai pengobatan pasien dengan dana sendiri. Jika pengobatan yang diberikan melebihi polis asuransi yang pasien miliki, maka jangan limpahkan kepada polis asuransi yang kita miliki. 20. Jangan menjelek-jelekkan pasien atau teman sejawatmu. 21. Jangan pernah ikut serta dalam gerakan tutup mulut. Pembelaan Dapat Dilakukan Seorang Dokter Jika Diisukan Melakukan Penelantaran. Meskipun seorang pasien mengajukan kasus prima facie bahwa dokter telah melakukan penelantaran, bahkan mengajukan bukti bahwa dokter tersebut tidak memberikan kenyamanan pelayanan kesehatan sesuai standar media yang diharapkan oleh pasien pada waktu tertentu atau berdasarkan kepercayaan


pada doktrin res ipsa loquitur (Bukti – bukti berbicara untuk dirinya sendiri), hukum membolehkan seorang dokter untuk membela dirinya, selain penyangkalan tindakan penelantaran. Pembelaan yang dapat dilakukan, antara lain : 179 1. Perkiraan resiko tindakan pada pasien 2. Keikutsertaan terjadinya penelantaran oleh pasien sendiri 3. Bahwa penelantaran tersebut bukan untuk melindungi dokter tersebut melainkan orang lain, misal perawat Sikap dokter terhadap hukum. Dokter yang terlibat pada kasus hukum dan telah membaca laporan kasus hukum sering kesal pada tatalaksana yang diterima oleh mereka sendiri atau koleganya di tangan pengacara. Namun, terlihat jelas dari laporan kasus singkat pada bab ini, bahwa pasien telah sering mengalami banyak kehilangan dan satu-satunya kesempatan kompensasi untuk dirinya sendiri dan tergugat bergantung pada tindakan hukum. Juga jelas dari laporan kasus bahwa pengadilan menjunjung tinggi reputasi dokter saat hal tersebut mungkin, dan tidak boleh bersimpati terhadap disabilitas pasien yang berpengaruh pada keputusan hukum. Sikap tidak memihak ini lebih dijelaskan pada kasus Roe and Woolley v. Minister of Health dimana terdapat cedera berat pada penggugat, namun pengadilan mengatakan bahwa ’kami seharusnya tidak menghukum kelalaian yang hanya merupakan kecelakaan. Kami seharusnya selalu berada pada kehatihatian terhadapnya, terutama pada kasus melawan rumah sakit dan dokter.’Untuk perlindungan diri, seorang dokter harus selalu memperhatikan kasus-kasusnya 179

WWW.Bascom.World_MalPraktik.mht, diakses pada tanggal 9 september 2010


dengan seksama, bersiap memberikan alasan untuk segala keputusan yang dibuatnya dan menjaga pasien agar tetap diinformasikan dengan baik dan berada dalam kepercayaannya. Jika pada saat tidak beruntung ia menjadi tergugat secara hukum, maka ia telah memiliki dasar yang baik untuk pembelaan. Selama mendengarkan kasus, ia harus berpengetahuan penuh mengenai semua kenyataan yang terjadi pada kasus, walaupun terkadang terlewat saat sesi pertanyaan, dan harus bersiap untuk menjawab

pertanyaan

berdasarkan pemahamannya

atas tatalaksana

dan

pendapatnya. Ia harus mengingat bahwa kapanpun tindakannya dipertanyakan, ia harus selalu terlihat mempunyai alasan yang tepat. Ia tidak pernah harus menunjukkan bahwa tindakannya sempurna. 180 Apabila seorang dokter telah terbukti dan dinyatakan telah melakukan tindakan malpraktek maka dia akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan UU No. 23 1992 tentang kesehatan. Dan UU Praktek kedokteran dalam BAB X Ketentuan Pidana Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi: Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehubungan dengan hasil keputusan Mahkama Konstitusi pasal tersebut telah mengalami revisi, dimana salah satu keputusan dari Mahkama Konstitusi adalah ketentuan ancaman pidana penjara kurungan badan yang tercantum dalam

180

ibid


pasal 75, 76, 79, huruf a dan c dihapuskan. Namun mengenai sanksi pidana denda tetap diberlakukan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi yang berjudul ’Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Medis’ ini adalah: 1. Hubungan hukum dokter-pasien terbentuk karena kesepakatan. Kesepakatan dalam

kontrak

terapeutik

terbentuk

pada

saat

pasien

memberikan

persetujuannya (Informed Consent) pada dokter untuk melakukan tindakan medis setelah dokter memberikan penjelasan pada pasien. Hubungan hukum dokter-pasien memuat hak-hak dan kewajiban hukum para pihak secara umum yang berlaku bagi dokter dan pasien, walaaupun tidan dibuat secara formal tertulis. Dokter tidak hanya bertanggungjawab atas akibat buruk yang diderita pasien karena perbuatannya dalam malpraktik kedokteran, tetapi juga bertanggungjawab atas perbuatan pegawai atau bawahannya yang tunduk pada perintahnya. 2. Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Medis Dalam Peraturan Perundangundangan Indonesia meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi Dan Praktik Perawat. Mengenai timbulnya pertanggungjawaban dokter terletak pada


akibat. Berat ringannya beban pertanggungjawaban hukum dokter bergantung pada berat ringannya akibat yang diderita oleh pasien. Setiap tindakan medic selalu mengandung risiko, sekecil apapun tindakan medic, dapat saja menimbulkan risiko yang besar, sehingga dapat saja pasien menderita kerugian. Dalam hal terjadi risiko baik yang dapat diprediksi maupun tidak dapat diprediksi, maka dokter tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab dokter dapat dimintakan apaila dokter telah berbuat kesalahan/kelalaian, meskipun tidak ada seorang dokter yang waras sengaja membuat kesalahan. 3. Kebijakan hukum pidana terhadap penegakan hukum kesehatan, memiliki kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum, pada umumnya berada dalam tataran pemahaman, artinya kurangnya kemampuan atau pengetahuan aparat penegak hukum terhadap hukum kesehatan, dalam konteks ini biasanya ditemukan persoalan antara etik dan hukum. Artinya, apakah perbuatan atau tindakan dokter yang dianggap merugikan pasien itu merupakan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum positif yang berlaku, maka akibatnya timbul keraguan untuk menegakkan hukum tersebut. Disamping itu perlu disadari bahwa aturan-aturan hukum kesehatan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat mengcover atau mengakomodasi persoalan-persoalan yang timbul dibidang pelayanan kesehatan. Artinya belum ada peraturan yang secara tegas merumuskan apa yang menjadi tugas dan kewenangan seorang dokter dalam melakukan perawatan, sehingga untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dokter masih harus mempedomani kode etik kedokteran dan harus memperhatikan


aturan-aturan hukum kesehatan, termasuk aturan-aturan hukum kesehatan yang berlaku diluar negri. Dalam mengatasi keadaan yang demikian, penyempurnaan perangkat hukum yang sangat diperlukan karena perangkat hukum

dapat

menjadi

alat

“social

control”

untuk

menjaga

atau

mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, dan dapat menjadi alat “social engineering” sebagai sarana untuk membawa masyarakat berkembang maju secara dinamis dibawah pengayoman hukum. Pelaksanaan aturan hukum kesehatan ditengah masyarakat memerlukan keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dalam penerapannya dapat diperoleh kepastian, keadilan dan kemanfaatannya dalam masyarakat.

A. SARAN 1. Hubungan hukum ini haruslah bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Dokter sebagai tenaga professional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasaien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan


sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. 2. Pengaturan tindak pidana medis dalam bidang hukum, hukum pidana termasuk dalam hukum yang berlaku umum, dimana setiap orang harus tunduk kepada peraturan ini dan pelaksanaan peraturan ini dapat dipaksakan. Setiap anggota masyarakat (termasuk dokter) tanpa kecuali harus taat, juga termasuk orang asing yang berada dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Dalam tindak pidana medis (criminal malpractice) pertanggungjawaban pidananya harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan professional, misalnya kesalahan diagnosis atau kesalahan cara pengobatan atau perawatan. Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat. 3. Kebijakan hukum pidana dalam mengatasi keadaan yang demikian, maka penyempurnaan perangkat hukum yang sangat diperlukan karena perangkat hukum

dapat

menjadi

alat

“social

control”

untuk

menjaga

atau

mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, dan dapat menjadi alat “social engineering” sebagai sarana untuk membawa masyarakat berkembang maju secara dinamis dibawah pengayoman hukum. Pelaksanaan aturan hukum kesehatan ditengah masyarakat memerlukan keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dalam penerapannya dapat diperoleh kepastian, keadilan dan kemanfaatannya dalam masyarakat.


A. Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Medis Dalam Peraturan Perundangundangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No

Recommend Documents