A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Dewan Komisaris 2. Direksi

Laporan Pelaksanaan GCG - 2010

DAFTAR ISI I.

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Dewan Komisaris 2. Direksi B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern, E. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern F. Batas Maksimum Penyaluran Dana G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

II. KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT III. LAMPIRAN

1


LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BCA SYARIAH Praktik tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan kelangsungan usaha, dimana dalam pelaksanaan operasionalnya diperlukan komitmen penuh dari seluruh lini organisasi yang menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme. Sejak beroperasinya PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) pada tanggal 5 April 2010, pelaksanaan Good Corporate Governance merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan BCA Syariah dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu dengan tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku dan diwujudkan dalam bentuk : • • • • • • •

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Penerapan fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Batas Maksimum Penyaluran Dana Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

I.

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 1. Dewan Komisaris Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah, Komisaris merupakan wakil dari pemegang saham dan masyarakat, yang memegang peranan penting dalam melakukan fungsi pengawasan perusahaan secara umum, yang mencakup penilaian kinerja, pengawasan atas kebijakan dan keputusan, pelaksanaan pengelolaan risiko, memeriksa hasil audit internal maupun eksternal berikut tindaklanjut hasil audit serta implementasi GCG. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan kepada Direksi dalam pencapaian Visi, Misi serta penyusunan Rencana Bisnis BCA Syariah. Dalam rangka mendukung independensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris tidak memiliki saham 5% atau lebih pada BCA Syariah dan telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 12/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2010 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, 2


Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah. a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA Syariah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagai berikut : • Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan saran kepada Direksi. • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA Syariah • Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. • Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern • Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA Syariah • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG • Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi • Memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi • Memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif • Memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja, dan rapat serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pedoman dan tata tertib kerja dimaksud • Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal. b. Anggota Dewan Komisaris Sejak BCA Syariah beroperasi pada tanggal 5 April 2010, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang dan telah sesuai ketentuan yang berlaku dengan susunan sebagai berikut : No 1. 2. 3.

Nama Iwan Kusumobagio Surja Widjaja Suhartono

Jabatan Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen

3


Adapun pada saat masih sebagai PT Bank UIB, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang dengan susunan sebagai berikut : No 1. 2.

Nama Irwan Hakim, SH Drs. Mitra Pramana Susanto

Jabatan Komisaris Utama (Independen) Komisaris Independen

c. Independensi Dewan Komisaris Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, anggota Dewan Komisaris BCA Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi. Setiap anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya. Komisaris Utama, merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif di PT Bank Central Asia, Tbk yang merupakan pemegang saham pengendali BCA Syariah d. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan BCA Syariah serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pada tahun 2010 Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain : • • • •

Merekomendasikan susunan personalia Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi Mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengawas Syariah untuk mereview hal-hal yang terkait dengan operasional secara syariah sesuai kebutuhan Melakukan pemantauan terhadap profil risiko secara periodik Penetapan KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) sebagai auditor BCA Syariah untuk tahun buku 2010.

2. Direksi Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar BCA Syariah. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah anggota Direksi BCA Syariah sejak beroperasi tanggal 5 April 2010 adalah 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan semuanya berdomisili di Indonesia (jumlah Direksi sebelumnya Ex Bank UIB hanya dua orang). 4


Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 5% dari modal disetor pada BCA Syariah maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri Seluruh anggota Direksi BCA Syariah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus Fit & Proper Test serta telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 12/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2010 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah, dengan susunan sebagai berikut : No 1 2 3

Nama

Jabatan

Yana Rosiana John Kosasih Tantri Indrawati

Direktur Utama Direktur Direktur Kepatuhan

Sementara susunan Direksi pada saat masih PT Bank UIB sebagai berikut : No 1 2

Nama

Jabatan

Ny. Nurisa Sugiarto Surjadi

Direktur Direktur Kepatuhan

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA Syariah senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa operasonal Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja antara lain : Satuan Kerja Audit Intern, Unit Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA Syariah sebagai berikut : • • • • •

Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BCA Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah Mengelola BCA Syariah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Unit Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Unit Kerja Kepatuhan. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern 5

• • • • • • • • •


Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan BCA Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya

b. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Direksi pada dasarnya dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Sejak beroperasi sebagai BCA Syariah pada tanggal 5 April 2010, frekuensi rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut : Nama

Komisaris: • Iwan Kusumobagio • Surja Widjaja • Suhartono Direksi : • Yana Rosiana • John Kosasih • Tantri Indrawati

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Direksi

7x 7x 7x

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 6x 6x 4x

23x 23x 23x

3x 5x 5x

6


B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE – KOMITE Sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Dewan Komisaris pada bulan April 2010 telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen. Keberadaan Komisaris independen dan pihak independen agar tercipta check and balance 1. Komite Audit Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang akuntansi keuangan dan di bidang perbankan syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi : a. Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan publik (KAP) dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern c. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada kepada Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan : • tugas yang dilaksanakan oleh fungsi SKAI • tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, SKAI, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern d. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dewan Komisaris. e. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. f. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik 2. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang perbankan syariah dan di bidang manajemen risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko membantu efektivitas kerja Dewan Komisaris yang meliputi : a. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut c. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi yang dilakukan e. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. 7


3. Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari Komisaris Independen, Komisaris Utama dan Pejabat Eksekutif yang membawahi divisi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan nominasi di BCA Syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya meliputi : a. Terkait dengan kebijakan remunerasi : a) Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan remunerasi BCA Syariah • melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi • melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi • memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan b) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA Syariah telah sesuai dengan : • Kondisi keuangan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • kewajaran dengan peer group; dan • pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA Syariah b. Terkait dengan kebijakan nominasi : a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite 4. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi Adapun keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi BCA Syariah tahun 2010 sebagai berikut : NAMA Surja Widjaja Suhartono

KOMITE AUDIT Ketua Komite (Komisaris Independen) -

KOMITE PEMANTAU RISIKO Ketua Komite (Komisaris Independen)

KOMITE REMUNERASI NOMINASI Ketua Komite (Komisaris Independen) Anggota (Komisaris Independen)

TANGGAL PENETAPAN 5 April 2010 s.d 2 Maret 2013 5 April 2010 s.d 2 Maret 2013 8

Iwan Kusumobagio

Laporan Pelaksanaan GCG - 2010 -

-

Rio S Wisaksono

Anggota (pihak Independen) -

Endang Ruslina

-

Ridwan Masui

Sutedjo Prihatono Irwan Hakim SH*) Drs. Mitra Pramana. S *) Reza S. Achir *)

Anggota (Pihak Independen) Ketua Komite (Komisaris Utama) Anggota (Komisaris Independen) -

Anggota (Pihak Independen) -

Anggota (Pihak Independen) Anggota (Komisaris Independen) -

Anggota (Komisaris Utama) Anggota (Kadiv. HRD)

Ketua Komite (Komisaris Utama) Anggota (Komisaris Independen) Anggota (Kabag. HRD)

5 April 2010 s.d 2 Maret 2013 5 April 2010 s.d 1 Mei 2011 5 April 2010 s.d 1 Mei 2011 5 April 2010 s.d Sesuai Jabatan Kadiv HRD 1 Mei 2010 s.d 1 Mei 2011 10 Agustus 2009 s.d 1 Maret 2010 10 Agustus 2009 s.d 1 Maret 2010 1 Mei 2009 s.d 1 Maret 2010

* Komite Ex PT Bank UIB 5. Rapat Komite Audit , Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan di Kantor Pusat BCA Syariah sesuai kebutuhan Bank Sejak beroperasi sebagai BCA Syariah, frekuensi rapat Komite sebagai berikut : NAMA Surja Widjaja Suhartono Iwan Kusumobagio Ridwan Masui Sutedjo Prihatono Rio S Wisaksono Endang Ruslina

RAPAT KOMITE AUDIT 6x 6x 6x -

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO 5x 5x 5x -

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI 2x 2x 2x 2x 9


Kuorum Rapat Komite diatas untuk dapat mengambil keputusan dalam rapat apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris independen dan Pihak Independen. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan secara baik. Segala keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite dan sejauh ini didalam rapat tidak terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinions) 6. Aktivitas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Sejak BCA Syariah beroperasi tanggal 5 April 2010, aktivitas Komite berjalan dan memenuhi kriteria minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan. Beberapa aktivitas penting Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2010 adalah sebagai berikut : a. Komite Audit TANGGAL 7 Mei 2010 7 Juli 2010 14 Juli 2010 20 September 2010 18 Oktober 2010 22 Nopember. 2010

AKTIVITAS Pembahasan laporan pelaksanaan hasil monitoring proses konversi yang dilakukan oleh SKAI Penetapan Penggunaan KAP untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan BCA Syariah tahun 2010 Pembahasan Internal Audit Charter (IAC) dan Rencana Kerja SKAI tahun 2010 Penyusunan IAC Pembahasan Hasil Temuan Audit Pembahasan hasil Audit KCP Bekasi & KC Sunter serta Hasil Audit Pembiayaan

b. Komite Pemantau Risiko TANGGAL 7 Mei 2010 30 Agustus 2010

AKTIVITAS Pembahasan Profil Risiko Triwulan I 2010 Pembahasan Profil Risiko Triwulan II 2010

20 September 2010

Pembahasan Tingkat Kesehatan BCA Syariah

22 Nopember 2010

Pembahasan Profil Risiko Triwulan III 2010

14 Desember 2010

Review tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

c. Komite Remunerasi dan Nominasi TANGGAL 8 Juni 2010 14 Desember 2010

AKTIVITAS Pembahasan program dan penjelasan konsep tunjangan Review tugas dan tanggungjawab Komite 10


7. Konsultan BCA Syariah BCA Syariah telah menjalin kerja sama dengan : a. Karim Business Consulting selaku konsultan dengan ruang lingkup kerja antara lain memberikan pengarahan atau pendampingan mulai dari proses persiapan sampai dengan pelaksanaan konversi menjadi Bank Umum Syariah. b. Hadiputranto, Hadinoto & Partners selaku konsultan hukum yang membantu dalam pembuatan akad syariah C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH Sejak beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah telah membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang penetapannya berdasarkan keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 12/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2010 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah, dengan susunan anggota sebagai berikut : No 1 2

Nama

Jabatan

Prof. DR. Fathurrahman Djamil, MA DR. H. Muhammad Masyuri Naim, MA

Ketua Anggota

Untuk rangkap jabatan, Prof. DR. Fathurrahman Djamil, MA merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah lainnya dan DR. H. Muhammad Masyuri Naim, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 1(satu) lembaga keuangan syariah lainnya 1. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab DPS a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BCA Syariah b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syaraiah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya f. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCA Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah g. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia

11


2. Pelaksanaan Tugas DPS Dalam melaksanakan tugasnya, DPS telah melakukan pertemuan secara rutin maupun insidental dengan Direksi maupun unit kerja terkait lainnya. Selama tahun 2010 telah melakukan rapat sebanyak 12 kali, DPS juga telah mengeluarkan sebanyak 7 opini yang berkaitan dengan produk, transaksi maupun operasional antara lain : a. Memberikan masukan terhadap pendapatan operasional, mekanisme bagi hasil Dana Pihak Ketiga dan Bonus terkait dengan masa transisi operasional BCA Syariah b. Memberikan masukan dan opini terhadap pedoman kerja operasional dan manual produk c. Menyerahkan laporan pengawasan syariah kepada Bank Indonesia setiap semester pada tahun 2010, yang memuat antara lain : • Hasil pengawasan dan kesesuaian kegiatan operasional perusahaan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana • Melakukan kegiatan uji petik terhadap akad perjanjian penghimpunan dana dan penyaluran dana • Opini syariah atas pedoman operasional, produk dan jasa yang dikeluarkan BCA Syariah • Melakukan pertemuan rutin dengan BCA Syariah untuk mendiskusikan laporan perkembangan dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan praktek perbankan syariah. D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank diperlukan adanya anggota Direksi yang ditugaskan sebagai Compliance Director guna memantau dan memastikan pelaksanaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, BCA Syariah telah menugaskan pejabat Level Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dan didalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang juga merangkap sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan Program APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) Adapun Pengelolaan kepatuhan yang telah dilakukan selama tahun 2010 antara lain : a. Memastikan bahwa dalam setiap Kebijakan Strategis yang dilakukan BCA Syariah telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah b. Memberikan Opini Kepatuhan terhadap usulan pembiayaan baru, penambahan dan restrukturisasi dengan limit diatas Rp 1 milyar. Sementara untuk pembiayaan dengan limit Rp 1 milyar kebawah, memberikan tools kepada Cabang untuk melakukan self assessment atas pembiayaan tersebut c. Melakukan Pengkajian Kepatuhan terhadap Kebijakan, Prosedur, Produk dan Aktivitas Baru yang akan dilakukan oleh Bank d. Melakukan sosialisasi mengenai fungsi dan tanggung jawab kepatuhan, PBI dan SE BI, Pedoman APU & PPT serta peraturan perundangan terkait lainnya 12


e. Melakukan Review terhadap Pedoman dan mekanisme kerja penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) f. Memastikan pelaksanaan Penerapan Kebijakan APU & PPT telah sesuai ketentuan, seperti program pengkinian data nasabah, memonitor dan melaporkan transaksi tunai, transaksi keuangan mencurigakan dan lain-lain g. Memonitor pemenuhan Pelaporan dan Komitmen BCA Syariah kepada Bank Indonesia dan Instansi terkait lainnya telah dipenuhi sesuai ketentuan h. Melakukan penjagaan dan penilaian terhadap Profile Risiko Kepatuhan dan Risk Control System secara periodik Direktur Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Direktur Kepatuhan juga telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara periodik kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan secara semesteran kepada Bank Indonesia. 2. Fungsi Audit Intern Sesuai Peraturan Bank Indonesia No 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, BCA Syariah telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang merupakan satuan kerja independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. b. Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada unit-unit kerja serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan – kelemahan yang memiliki potensi risiko c. Hasil pemeriksaan SKAI disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala ( setiap semester ) menyampaikan pokok – pokok hasil audit kepada Bank Indonesia d. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut perbaikan e. Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); f. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); g. Menyusun panduan audit intern. h. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. i. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif. j. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

13


3. Fungsi Audit Ekstern Laporan Keuangan BCA Syariah untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto yang direkomendasikan oleh Komite Audit melalui Dewan Komisaris dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Terdaftar di buku Directory 2007 KAP & Ak. Publik dengan Izin Usaha No. KEP269/KM.6/2004 b. Terdaftar di Bapepam dengan lisensi No. 403, dan Bank Indonesia sesuai surat BI No. 11/850/DPIP/DtB tanggal 02 - 10 - 2009 dengan lisensi No 063. c. KAP yang ditunjuk juga telah berpengalaman memberikan jasa audit di beberapa Bank Asing, Bank Umum Nasional maupun perwakilan Lembaga Keuangan Internasional yang ada di Jakarta serta memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan Bank dan telah berpengalaman memeriksa Bank syariah, dengan didukung sumberdaya yang kompeten d. Perjanjian kerja telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dari kedua belah pihak e. Ruang lingkup audit telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku maupun Peraturan Bank Indonesia terkait f. Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material g. Komunikasi dengan Bank Indonesia telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik setelah mendapat penunjukkan dari Bank h. Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank tepat waktu i. Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan E. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, BCA Syariah secara berkesinambungan dan konsisten menerapkan manajemen risiko diseluruh unit kerja dan fungsi yang ada. Penerapan ini mencakup juga proses pengembangan dan perbaikan yang bersifat membangun dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi secara keseluruhan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern BCA Syariah, yang mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; sistem manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern.

14


BCA Syariah telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia. F. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA Sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 dan SE BI No. 7/14/DPNP perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka : 1. BCA Syariah telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya 2. BCA Syariah secara sentralisasi mendata & mengelola nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Dalam setiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPD selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPD. 3. Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada Bank Indonesia. 4. Penyediaan dana oleh BCA Syariah selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank serta memperhatikan diversifikasi portofolio 5. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun group usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/group G. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK 1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Secara umum dapat disampaikan bahwa komponen dasar remunerasi adalah : a. Gaji Pokok. b. Tunjangan : b.1. Tunjangan kesehatan. b.2. Tunjangan hari tua/jamsostek. b.3. Fasilitas kendaraan b.4. Tunjangan Hari Raya yang diberikan 1 tahun sekali pada saat hari raya.

15

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya

1. Remunerasi 2. Fasilitas lain bentuk natura

dalam


Jumlah Diterima dalam 1 tahun Dewan Komisaris* Direksi* Dewan Pengawas Syariah Orang Rp Juta Orang Rp Juta Orang Rp juta 5

1.020

5

3.304

2

415

5

125

5

302

-

-

*Keterangan : Pada tahun 2010 terdapat 2 kepengurusan : Periode Januari – Maret 2010 : Pengurus PT Bank UIB (4 orang) Periode April – Desember 2010 : Pengurus BCA Syariah (6 orang)

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut : Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun

Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah Direksi

Jumlah Dewan Pengawas Syariah

Diatas Rp 2 Milyar

-

-

-

Diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar

-

2

-

Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar

-

1

-

Rp 500 juta ke bawah

5

2

2

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Rasio gaji tertinggi dan terendah perbulan, dalam skala perbandingan sebagai berikut : No

Keterangan

Ratio

1

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

35,8 x

2

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

2,7 x

3

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

1,1 x

4

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

1,6 x 16


2. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya Selama tahun 2010 tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya. 3. Penyimpangan Internal Selama 2010 di BCA Syariah tidak ditemukan adanya internal fraud yaitu penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsorcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. 4. Permasalahan Hukum Selama tahun 2010 tidak terdapat permasalahan di bidang hukum baik perdata atau pidana yang dihadapi oleh BCA Syariah 5. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan BCA Syariah telah memiliki ketentuan intern yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Selama periode tahun 2010, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan 6. Shares Buy Back BCA Syariah masih belum go public dan tidak mempunyai kebijakan yang mengatur mengenai cara membeli kembali saham ataupun obligasi Bank sebagai upaya untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank. 7. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik dan Sosial BCA Syariah tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik, tetapi sebaliknya untuk kegiatan sosial terdapat partisipasi Bank sebagai perwujudan dari social responsibility. Beberapa kegiatan sosial yang sudah dilakukan pada tahun 2010 adalah berpartisipasi dalam bentuk aktivitas sosial kemasyarakatan dengan memberikan santunan kepada masyarakat yang dipandang membutuhkan disekitar kawasan Jatinegara Jakarta dan memberikan sumbangan sembako kepada korban Gunung Merapi di Yogyakarta. 8. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya Dana kebajikan yang telah dihimpun sejak BCA Syariah beroperasi pada tanggal 5 April 2010 sebesar Rp 42,2 juta dan telah disalurkan sebesar Rp 10 juta, sehingga sampai dengan posisi 31 Desember 2010 jumlah dana kebajikan masih tersisa sebesar Rp 32,2 juta

17


II. KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT BCA SYARIAH Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ringkasan perhitungan nilai komposit Self Assessment GCG BCA Syariah untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut : No

Faktor

Peringkat (a) 2

Bobot (b) 12,50%

Nilai (a) x (b) 0,250

1

6

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Penanganan Benturan Kepentingan

2

17,50%

0,350

3

10,00%

0,300

2

10,00%

0,200

3

5,00%

0,150

2

10,00%

0,200

7

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

2

5,00%

0,100

8

Penerapan Fungsi Audit Intern

3

5,00%

0,150

9

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1

5,00%

0,050

10

Batas Maksimum Penyaluran Dana

1

5,00%

0,050

11

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal

2

15,00%

0,300

100%

2,10

2 3 4 5

Nilai Komposit

18


Untuk Nilai Komposit dan Predikat Komposit adalah sbb : Nilai Komposit

Predikat Komposit

Nilai Komposit < 1.5 1.5 < Nilai Komposit < 2.5 2.5 < Nilai Komposit < 3.5 3.5 < Nilai Komposit < 4.5 4.5 < Nilai Komposit < 5

Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Dari hasil Self Assessment tersebut diatas, diketahui bahwa Nilai Komposit yang diperoleh oleh BCA Syariah adalah mencapai angka sebesar 2,10 yang berarti memiliki Predikat Komposit tergolong BAIK. Adapun untuk penjelasan dari masing-masing faktor penilaian adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BCA Syariah dan seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris setelah beroperasi sebagai BCA Syariah tanggal 5 April 2010 telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BCA Syariah serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku (sebelumnya Ex Bank UIB hanya 2 Komisaris). Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dan telah berjalan efektif. Dalam hal rapat juga Dewan Komisaris telah terselenggara secara efektif, efisien dan transparan serta tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sejak beroperasi sebagai BCA Syariah pada tanggal 5 April 2010 sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha PT BCA Syariah serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku (sebelumnya Ex Bank UIB hanya 2 Direksi). Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dan berjalan efektif. Rapat Direksi telah terselenggara secara efektif, efisien dan transparan serta tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BCA Syariah, dimana pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien serta telah menghasilkan rekomendasi Komite-Komite yang bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Namun demikian pada tahun 2011 peran Komite Komite akan lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 19


4. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota DPS sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BCA Syariah serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan seluruh anggota DPS mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, DPS telah memenuhi prinsip-prinsip GCG berjalan efektif. Rapat DPS terselenggara secara efektif dan efisien serta aspek transparansi anggota DPS baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Produk BCA Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah dan telah memenuhi Prinsip Syariah dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Sejauh ini tidak ada sengketa antara PT BCA Syariah dengan nasabah. Namun demikian pada tahun 2011, Bank akan terus menerus melakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatannya 6. Penanganan Benturan Kepentingan BCA Syariah telah memiliki kebijakan, sistim dan prosedur mengenai benturan kepentingan. Sejauh ini tidak pernah terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Syariah. 7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Unit Kerja Kepatuhan telah berjalan efektif, dimana tingkat Kepatuhan BCA Syariah tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. BCA Syariah telah memiliki Pedoman, Sistem dan Prosedur kerja diseluruh jenjang organisasi sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang belaku dan Direktur Kepatuhan bersama dengan Unit Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. 8. Penerapan Fungsi Audit Intern Fungsi Audit Intern BCA Syariah telah dilakukan secara efektif sesuai dengan Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank (SPFAIB) yang mencakup sekurang-kurangnya kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank, efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank dan kualitas kinerja. Dalam menjalankan fungsinya, SKAI juga telah memiliki Pedoman Intern sesuai dengan yang telah diatur dalam SPFAIB. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pada tahun 2011, Fungsi Audit Intern akan lebih ditingkatkan lagi dengan menambah staf Internal Audit dibidang bidang pembiayaan dan teknologi informasi serta para staf diikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan audit 9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, BCA Syariah telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia. Penugasan audit telah memenuhi aspekaspek yang telah diatur oleh ketentuan Bank Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik, dengan cakupan hasil audit yang baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP secara 20


independen dan memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 10. Batas Maksimum Penyaluaran Dana (BMPD) BCA Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Sejauh ini tidak pernah ada pelanggaran maupun pelampauan BMPD. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. 11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal BCA Syariah telah transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada pemegang saham termasuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan melalui media massa nasional dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu. Untuk pengambilan keputusan manajemen, Bank juga telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang cukup handal khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank. Bank juga telah menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Untuk cakupan laporan pelaksanaan GCG secara lengkap juga telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Maret 2011 PT BANK BCA SYARIAH,

Yana Rosiana Direktur Utama

Iwan Kusumobagio Komisaris Utama

21

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Dewan Komisaris 2. Direksi

Recommend Documents