Laporan Pelaksanaan GCG - 2011
DAFTAR ISI I.
GAMBARAN UMUM
II. KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Dewan Komisaris 2. Direksi B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite 1. Komite Pemantau Risiko 2. Komite Remunerasi dan Nominasi 3. Komite Audit C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern, E. Batas Maksimum Penyaluran Dana F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank
IV. LAMPIRAN
1
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK BCA SYARIAH I. GAMBARAN UMUM Praktek tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan kelangsungan usaha, dimana dalam pelaksanaan operasionalnya diperlukan komitmen penuh dari seluruh lini organisasi yang menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme. Sejak beroperasinya PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) pada tanggal 5 April 2010, pelaksanaan Good Corporate Governance merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan BCA Syariah dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, maka BCA Syariah tetap konsisten dalam melaksanakan Good Corporate Governance dengan menggunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha BCA SYARIAH pada seluruh jenjang organisasi dengan tetap mengacu kepada ketentuan/peraturan yang berlaku dan diwujudkan dalam bentuk : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Penanganan terhadap benturan kepentingan Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.
II. KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT BCA SYARIAH Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ringkasan perhitungan nilai komposit Self Assessment GCG BCA Syariah untuk tahun 2011, sebagai berikut :
2
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 No
Faktor
Peringkat (a) 2
Bobot (b) 12,50 %
Nilai (a) x (b) 0,250
1
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2
17,50 %
0,350
3
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Penanganan Benturan Kepentingan Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
2
10,00 %
0,200
2
10,00 %
0,200
2
5,00 %
0,100
2
10,00 %
0,200
2
5,00 %
0,100
8
Penerapan Fungsi Audit Intern
2
5,00%
0,100
9
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
1
5,00%
0,050
10
Batas Maksimum Penyaluran Dana
1
5,00%
0,050
11
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Lap Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal Nilai Komposit
2
15,00 %
0,300
100%
1,900
4
5
6
7
Catatan Pelaksanaan tugas & tanggung jawab DeKom telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite telah sesuai dengan ketentuan & prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS telah sesuai ketentuan berlaku & prinsip prinsip GCG termasuk Sharia Aspect Kegiatan Penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank telah dijalankan sesuai ketentuan & prinsip prinsip GCG termasuk Sharia Aspect Benturan kepentingan dapat dihindari dengan baik, mengacu kepada kebijakan intern Bank Fungsi Kepatuhan dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku serta di lengkapi dengan kebijakan intern. Pelaksanaan fungsi audit intern telah sesuai dengan SPFAIB dan pedoman intern yang berlaku. Akt. Publik & KAP yang ditunjuk melakukan tugasnya dengan sangat independen. Penyalurkan dana kepada pihak terkait telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan sangat baik. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, Lap. Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku BAIK
3
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 Untuk Nilai Komposit dan Predikat Komposit adalah sbb : Nilai Komposit
Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5 1.5 < Nilai Komposit < 2.5 2.5 < Nilai Komposit < 3.5 3.5 < Nilai Komposit < 4.5
Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik
4.5 < Nilai Komposit < 5
Tidak Baik
Dari hasil Self Assessment tersebut diatas, nilai komposit yang diperoleh oleh BCA Syariah adalah 1,9 dengan predikat komposit tergolong Baik.
III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 1. Dewan Komisaris Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah, Komisaris selaku wakil dari pemegang saham dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting yaitu bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk didalamnya mengawasi keputusan-keputusan manajemen, memantau pelaksanaan pengelolaan risiko, memeriksa hasil audit internal maupun eksternal berikut tindaklanjut hasil audit serta mendorong dan memantau implementasi Good Corporate Governance. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan nasehat kepada Direksi dalam pencapaian Visi, Misi serta penyusunan Rencana Bisnis BCA Syariah. Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang dimana 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sedangkan Komisaris Utama merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif di PT Bank Central Asia, Tbk. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.112/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan 4
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 Dewan Pengawas Syariah Bank dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah.
1.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanahkan oleh Anggaran Dasar BCA Syariah serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite, antara lain: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, antara lain: a. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA Syariah d. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan halhal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. e. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern f. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan perbankan serta suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA Syariah g. Memastikan bahwa Komite-komite telah menjalankan tugasnya secara efektif h. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pedoman dan tata tertib kerja dimaksud i. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.
5
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 1.2 Anggota Dewan Komisaris Susunan anggota Dewan Komisaris BCA Syariah, sebagai berikut : No 1. 2. 3.
Nama Iwan Kusumobagio Surja Widjaja Suhartono
Jabatan Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen
Dari komposisi anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Dewan Komisaris Independen sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar 66.6%. Hal ini menunjukkan jumlah dan komposisi dari Komisaris Independen telah sesuai ketentuan yang berlaku. . 1.3 Aspek Independensi danTransparansi Dewan Komisaris Berkaitan dengan independensi dan transparansi Dewan Komisaris, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut a. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak melakukan perangkapan jabatan pada perusahaan atau lembaga lain kecuali Komisaris Utama yang merangkap jabatan sebagai Pejabat eksekutif di Bank BCA b. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kecuali Komisaris Utama. c. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BCA Syariah, kecuali Komisaris Utama yang merangkap jabatan sebagai Pejabat eksekutif di Bank BCA dan memperoleh gaji dari Bank BCA. d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA Syariah. e. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. f. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Syariah. g. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
6
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 1.4 Rekomendasi Dewan Komisaris Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun 2011, dan untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasinya, antara lain : a. Dalam strategi pengembangan kantor, agar memperhatikan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam hal perbankan syariah. b. Komisaris menekankan agar Manajemen menindaklanjuti temuan pengawas Bank Indonesia, Audit eksternal dan Audit Internal sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. c. Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris telah menetapkan KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) selaku auditor Bank BCA Syariah untuk tahun buku 2011. d. Terkait maraknya kasus kejahatan perbankan dewasa ini yang melibatkan karyawan Bank, Komisaris sangat concern terhadap peningkatan fungsi control baik dari sisi proses transaksi maupun mitigasi secara system. e. Pelaksanaan Risk and Control Self Assessment agar segera diimplementasikan di seluruh cabang BCA Syariah dan Unit Kerja di Kantor Pusat. f. Training-training untuk meningkatkan kesadaran terhadap risk awareness harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan hingga terbentuk risk awareness culture. g. Perlu dilakukan program edukasi dan sosialisasi kepada seluruh karyawan secara berkesinambungan tentang pemahaman Compliance Culture terhadap ketentuan per Undang-undangan yang berlaku termasuk comply to sharia aspect. h. Terkait dengan kebijakan/prosedur intern perusahaan, perlu dilakukan review untuk penyempurnaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan saat ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Direksi Direksi merupakan organ perusahaan yang secara kolektif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar BCA Syariah. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi BCA Syariah bertanggung jawab atas pengelolaan Bank melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan Good Corporate Governance, bertanggung jawab atas penerapan Struktur Pengendalian Intern, pelaksanaan fungsi audit intern dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit Intern sesuai dengan arahan Dewan Komisaris tanpa mengabaikan sharia aspect. Direksi bertanggung jawab pula 7
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 atas penyusunan strategi bisnis termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktik akuntansi dan praktik pembukuan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perusahaan publik. Direksi berhak mewakili BCA Syariah di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCA Syariah dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA Syariah serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu. Seluruh anggota Direksi BCA Syariah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus Fit & Proper Test serta telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.112/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah. 2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA Syariah senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa operasonal Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja antara lain : Satuan Kerja Audit Intern, Unit Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA Syariah sebagai berikut : a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BCA Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. b. Mengelola BCA Syariah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Unit Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Unit Kerja Kepatuhan. e. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. g. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan BCA Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
8
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 h. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. j. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya. k. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. l. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. m.Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi. n. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya. 2.2 Anggota Direksi Jumlah anggota Direksi BCA Syariah adalah 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan susunan sebagai berikut : No 1 2 3
Nama Yana Rosiana John Kosasih Tantri Indrawati
Jabatan Direktur Utama Direktur Direktur Kepatuhan
2.3 Aspek Independensi dan Transparansi Direksi Jumlah anggota Direksi diatas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan komposisi keseluruhan anggota adalah independen dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BCA Syariah. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2011, Direksi dapat menjaga independensi dan transparansi, antara lain: a. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum ataupun proyek yang bersifat khusus. b. Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 9
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 c. Keseluruhan anggota Direksi tidak melakukan perangkapan jabatan pada Bank dan/atau Perusahaan lain. d. Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada BCA Syariah maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. e. Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi lainnya. f. Tidak memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan BCA Syariah. g. Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 2.4 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Direksi pada dasarnya dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Sepanjang tahun 2011, frekuensi rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
Nama Komisaris: Iwan Kusumobagio Surja Widjaja Suhartono Direksi : Yana Rosiana John Kosasih Tantri Indrawati
Rapat Dewan Komisaris
Rapat Direksi
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
11x 10x 11x
8x 6x 7x 29x 29x 29x
7x 7x 8x
B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE – KOMITE Sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang komisaris independen dan 2 (dua) orang 10
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 anggota komite yang berasal dari pihak independen. Keberadaan Komisaris independen dan pihak independen agar tercipta check and balance 1. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang perbankan syariah dan di bidang manajemen risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko membantu efektivitas kerja Dewan Komisaris yang meliputi : 1.1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko 1.2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut 1.3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko 1.4. Mengevaluasi Risiko Kepatuhan terhadap prinsip syariah serta pelaksanaan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. 1.5. Melakukan evaluasi dan memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan Bank Indonesia berikut rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 1.6. Mereview Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko secara berkala. 1.7. Mendukung Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk penerapan GCG. 2. Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari Komisaris Independen, Komisaris Utama dan Pejabat Eksekutif yang membawahi divisi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan nominasi di BCA Syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya meliputi : Terkait dengan kebijakan remunerasi : 2.1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi BCA Syariah 2.2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi 11
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 2.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan 2.4. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA Syariah telah sesuai dengan : a. Kondisi keuangan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Kewajaran dengan peer group; dan c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA Syariah Terkait dengan kebijakan Nominasi : 2.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah 2.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah. 2.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite 3. Komite Audit Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang akuntansi keuangan dan di bidang perbankan syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi : 3.1. Melakukan evaluasi atas Laporan Keuangan Perseroan 3.2. Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 3.3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh SKAI serta tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, SKAI, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern. 3.4. Melakukan diskusi minimal 3 bulan sekali dengan Satuan Kerja Audit Internal atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan. 12
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 3.5. Menghadiri exit meeting audit internal minimal 4 (empat) cabang/Unit Kerja. 3.6. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dewan Komisaris. 3.7. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan publik (KAP) dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern 3.8. Mereview Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. 4. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi Komposisi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi BCA Syariah tahun 2011 adalah sebagai berikut : NAMA
KOMITE PEMANTAU RISIKO
Surja Widjaja
-
Suhartono
Ketua Komite (Independen)
Iwan Kusumobagio Ridwan Masui Sutedjo Prihartono Rio S Wisaksono Endang Ruslina
Anggota (Independen) Anggota (Independen) -
KOMITE REMUNERASI & NOMINASI Ketua Komite (Independen) Anggota (Independen) Anggota (Komisaris Utama)
KOMITE AUDIT Ketua Komite (Independen) -
-
Anggota (Independen)
-
Anggota (Independen)
-
-
Anggota
-
5. Rapat Komite Audit , Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan di Kantor Pusat BCA Syariah sesuai kebutuhan Bank. 13
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 Sejak beroperasi sebagai BCA Syariah, frekuensi rapat Komite sebagai berikut :
NAMA Surja Widjaja Suhartono Iwan Kusumobagio Ridwan Masui Sutedjo Prihatono Rio S Wisaksono Endang Ruslina
RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO 7x 6x 7x -
RAPAT KOMITE REMUNERASI & NOMINASI 1x 1x 1x 1x
RAPAT KOMITE AUDIT 8x 8x 7x -
Kuorum Rapat Komite diatas untuk dapat mengambil keputusan dalam rapat apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris independen dan Pihak Independen. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan secara baik. Segala keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite dan sejauh ini didalam rapat tidak terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinions) 6. Aktivitas Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Audit Sejak BCA Syariah beroperasi tanggal 5 April 2010, aktivitas Komite berjalan dan memenuhi kriteria minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan. Beberapa aktivitas penting Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Audit, di tahun 2011 adalah sebagai berikut : 6.1 Komite Pemantau Risiko a. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku termasuk dari sisi sharia aspect. b. Melakukan review secara berkala terhadap : Laporan Portfolio Pembiayaan Profile Risiko BCA Syariah c. Melakukan identifikasi terhadap penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dengan melakukan uji petik terhadap debitur bermasalah yang ada. d. Membahas perkembangan pembiayaan dengan penekanan pada antara lain pencapaian budget internal, konsentrasi pembiayaan dan penurunan NPF. e. Membahas perkembangan Dana Pihak III dengan penekanan pada ketergantungan Bank terhadap 10 Deposan inti. 14
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 f. g. h. i.
Membahas Program Kerja dan mendesign format Kertas Kerja. Membahas komposisi portfolio pembiayaan per sektor ekonomi. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan Kebijakan tersebut. j. Membahas implementasi Risk and Control Self Assessment (RCSA). k. Membahas aktivitas Departemen Kepatuhan selama tahun 2011. l. Membahas regulasi terbaru, baik Peraturan Bank Indonesia ataupun Surat Edaran Bank Indonesia 6.2 Komite Remunerasi dan Nominasi a. Pembahasan rencana penambahan karyawan BCAS terkait rencana pembukaan beberapa ULS dan cabang Micro Banking.
b. Pembahasan mengenai rencana komposisi jumlah tenaga kerja antara karyawan tetap dan karyawan kontrak. c. Pembahasan penambahan jumlah karyawan baru dan gajinya dengan jumlah karyawan existing dan gajinya.
6.3 Komite Audit a. b. c. d.
Pembahasan Temuan Hasil Audit Pembiayaan yang dilakukan oleh SKAI. Finalisasi Rencana Kerja Komite Audit. Pembahasan mengenai time table atas Rencana Kerja Komite Audit. Pembahasan mengenai mekanisme kerja Komite Audit dengan penggunaan media berupa Kertas Kerja disamping bentuk lain.seperti Laporan Hasil Review, rekomendasi dan lain-lain.
e. Pembahasan mengenai Risk Awareness Level berdasarkan masukan SKAI atas hasil temuan cabang.
f. Pembahasan Tindak lanjut Hasil Temuan Audit BI. g. Pembahasan progress program kerja Satuan Kerja Audit Internal. h. Penetapan Penggunaan KAP untuk pemeriksaan Laporan Keuangan BCA Syariah tahun buku 2011.
C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH Sejak beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah telah membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang penetapannya berdasarkan keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 12/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2010 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah, dengan susunan anggota sebagai berikut : 15
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011
No 1 2
Nama Prof. DR. Fathurrahman Djamil, MA DR. H. Muhammad Masyuri Naim, MA
Jabatan Ketua Anggota
Sesuai dengan PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang dua orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Prof. DR. Fathurrahman Djamil, MA merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah lainnya dan DR. H. Muhammad Masyuri Naim, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 1(satu) lembaga keuangan syariah lainnya 1. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab DPS 1.1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BCA Syariah 1.2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 1.3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya 1.4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syaraiah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank 1.5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 1.6. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCA Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah. 1.7. Memberikan pendapat kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit terhadap Bank BCA Syariah mengenai ketaatan terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bank diterbitkan. 1.8. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia
16
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 2. Pelaksanaan Tugas DPS Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Selama tahun 2011 DPS telah melakukan rapat sebanyak 18 kali, dengan beberapa pembahasan antara lain : 2.1. Melakukan review terhadap akad pembiayaan yang digunakan Bank. 2.2. Membahas rencana Kerja Sama antara BCA Syariah dengan pihak eksternal. 2.3. Membahas kegiatan terkait produk BCA Syariah baik produk penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. 2.4. Penyampaian saran untuk peningkatan aktivitas operasional Bank agar tetap dalam koridor sharia aspect. 2.5. DPS juga telah mengeluarkan opini/pendapat yang berkaitan dengan produk, transaksi maupun operasional. 2.6 Menyerahkan laporan pengawasan syariah kepada Bank Indonesia setiap semester. D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan Bank seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan maka berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank. Untuk memitigasi risiko tersebut maka Bank disamping melakukan upaya secara curative (ex-post) juga perlu melakukan berbagai upaya yang bersifat preventif (ex-ante). Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka sesuai PBI No 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum mengamanahkan perlunya peningkatan Peran dan Fungsi Kepatuhan serta SatuanKerja Kepatuhan yang memerlukan peran aktif Direksi dan Pengawasan aktif dewan Komisaris sebagai berikut : 1.1 Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank 17
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 1.2 Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank. 1.3 Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang juga membawahi Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan Penerapan Program APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan khususnya terhadap prinsip syariah senantiasa melakukan koordinasi secara efektif dengan Dewan Pengawas Syariah. Adapun pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan selama tahun 2011 antara lain : 1.1 Memastikan bahwa dalam setiap Kebijakan Strategis yang dilakukan BCA Syariah telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. 1.2 Memberikan Opini Kepatuhan terhadap usulan pembiayaan baru, penambahan dan restrukturisasi dengan limit diatas Rp 1 milyar. Sementara untuk pembiayaan dengan limit Rp 1 milyar kebawah, memberikan tools kepada Cabang untuk melakukan self assessment atas pembiayaan tersebut. 1.3 Melakukan Pengkajian Kepatuhan terhadap Kebijakan, Prosedur, Produk dan Aktivitas Baru yang akan dilakukan oleh Bank. 1.4 Melakukan sosialisasi mengenai fungsi dan tanggung jawab kepatuhan, Budaya Kepatuhan, PBI dan SE BI, Penerapan Program APU & PPT serta peraturan perundangan terkait lainnya. 1.5 Melakukan Review terhadap Pedoman dan mekanisme kerja Penerapan Program APU & PPT. 1.6 Memastikan pelaksanaan Penerapan Program APU & PPT telah sesuai ketentuan, seperti program pengkinian data nasabah, memonitor dan melaporkan transaksi tunai, transaksi keuangan mencurigakan dan lain-lain. 1.7 Memonitor pemenuhan Pelaporan dan Komitmen BCA Syariah kepada Bank Indonesia dan Instansi terkait lainnya telah dipenuhi sesuai ketentuan. 1.8 Melakukan penjagaan dan penilaian terhadap Profile Risiko Kepatuhan dan Risk Control System secara periodik. Direktur Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Direktur Kepatuhan juga telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara periodik kepada Direktur 18
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan secara semesteran kepada Bank Indonesia. 2. Fungsi Audit Intern Bank BCA Syariah menyadari bahwa dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan operasional Bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas serta menjaga perkembangan Bank kearah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah mengingat kedudukan yang strategis perbankan dalam perekonomian, maka diperlukan adanya pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank yang efektif. Oleh karena itu, sesuai PBI No 1/6/PBI/1999 Bank BCA Syariah telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam Mekanisme Kontrol (pengendalian umum) di Bank BCA Syariah, maka tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan antara lain evaluasi hasil temuan SKAI dan meminta Direksi untuk menindak lanjuti hasil temuan SKAI. 2.1 Implementasi Mekanisme Kontrol (Pengendalian Umum) Bank BCA Syariah Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan Struktur Pengendalian Intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindak lanjuti temuan SKAI sesuai kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Untuk itu Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Berdasarkan Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), BCA Syariah telah : Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter). Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Menyusun panduan audit intern. b. Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mem pengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. c. Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun, terakhir dilaksanakan pada bulan September 2011 oleh PT AuditPro Indonesia untuk periode tahun 2008, 2009 dan 2010. d. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif. e. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.
19
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 2.2 Efektivitas dan cakupan Audit Intern Bank BCA Syariah menyadari pentingnya untuk menerapkan fungsi Audit Intern Bank dengan efektif sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari PBI No. 1/6/PBI/1999, untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Pada dasarnya Audit Intern merupakan bagian dari Struktur Pengendalian Intern itu sendiri. Oleh karena itu dalam penerapan fungsi Audit Intern, SKAI wajib melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. b. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank. efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank. kualitas kerja. c. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. d. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. e. Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. 3. Fungsi Audit Ekstern Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Laporan Keuangan BCA Syariah setiap tahun di audit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang independen. Untuk itu Dewan Komisaris sesuai rekomendasi dari Komite Audit dan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham sesuai akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia untuk melaksanakan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan BCA Syariah. 3.1 Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern Dalam melakukan kerja sama dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Bank telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank telah didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Pihak Bank dan Akuntan Publik. b. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP oleh Bank telah memenuhi aspek-aspek yang diatur dalam ketentuan, antara lain: 20
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 Nama Kantor Akuntan Publik. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk. Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (partner in charge). Kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik. Legalitas perjanjian kerja. Ruang lingkup audit. Jangka waktu penyelesaian audit. Komunikasi Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik. c. Ruang lingkup audit telah mencakup : Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank, Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh Bank. Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan. Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus. Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait. Rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana. Rincian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik. Kehandalan sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia. d. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank harus mampu melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan.
21
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 3.2 Penetapan Kantor Akuntan Publik Laporan Keuangan Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto yang direkomendasikan oleh Komite Audit melalui Dewan Komisaris dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Terdaftar di buku Directory 2007 KAP & Ak. Publik dengan Izin Usaha No. KEP-269/KM.6/2004. b. Terdaftar di Bapepam dengan lisensi No. 403, dan Bank Indonesia sesuai surat BI No. 11/850/DPIP/DtB tanggal 02 - 10 - 2009 dengan lisensi No 063. c. KAP yang ditunjuk juga telah berpengalaman memberikan jasa audit di beberapa Bank Asing, Bank Umum Nasional maupun perwakilan Lembaga Keuangan Internasional yang ada di Jakarta. d. KAP AAJ telah melakukan pemeriksaan di BCA Syariah tahun buku 2010 (sebagai lanjutan/berkesinambungan untuk tahun buku 2011). E. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD) Sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 dan SE BI No. 7/14/DPNP perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka : 1. BCA Syariah telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. 2. BCA Syariah melakukan pendataan dan pengelolaan pihak/nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Posisi BMPD selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan), sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPD. 3. BCA Syariah secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada Bank Indonesia. 4. Penyaluran dana telah memperhatikan kemampuan permodalan Bank serta diversifikasi portofolio. 5. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/grup. 22
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK 1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk periode 5 April 2010 – 31 Maret 2013 merujuk pada keputusan dari Pemegang Saham Mayoritas yang telah diberikan kewenangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2010. Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, THR, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah Diterima dalam 1 tahun
Jenis Remunerasi dan
Dewan Komisaris
Fasilitas lainnya
1. Remunerasi 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura
Direksi
3
Rp Juta 1.032
3
62,4
Orang
Dewan Pengawas Syariah
Orang
Rp Juta
Orang
Rp juta
3
4.394
2
418,5
3
290,9
-
-
Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut : Jumlah Dewan Komisaris
Jumlah Direksi
Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp 2 Milyar
-
-
-
Diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar
-
3
-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar
-
0
-
Rp 500 juta ke bawah
3
-
2
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun
23
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Rasio gaji tertinggi dan terendah perbulan, dalam skala perbandingan sbb : No
Keterangan
Ratio
1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
37,7 x
2
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
1,6 x
3
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
1,0 x
4
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
1,5 x
2. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya Selama tahun 2011 tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya. 3. Penyimpangan Internal Selama 2011 di BCA Syariah tidak ditemukan adanya internal fraud yaitu penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. 4. Permasalahan Hukum Pada tahun 2011 ini terdapat gugatan Perdata yang ditujukan kepada BCA Syariah, yaitu sebagai berikut : 4.1 Gugatan Perdata Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.PWK dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., atas obyek sengketa (bangunan) kios yang terletak di Mall Sadang Terminal Square Lantai Dasar Nomor 9 dan 10, dimana obyek sengketa tersebut disewakan oleh PT Sadang Terminal Square kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dengan inti putusannya : “PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., diberikan hak untuk menikmati dan memanfaatkan secara maksimal obyek sengketa sampai habis masa sewa yaitu tanggal 28 November 2013”. 4.2 Gugatan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2011/PN.Bks., dari Azhari Abadi, atas obyek sengketa (rumah tinggal) yang terletak di Villa Galaxi Blok D5 No. 8, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dan kasus ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi.
24
Laporan Pelaksanaan GCG - 2011 5. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan BCA Syariah telah memiliki ketentuan intern yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Selama periode tahun 2011, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan. 6. Shares Buy Back BCA Syariah masih belum go public dan tidak mempunyai kebijakan yang mengatur mengenai cara membeli kembali saham ataupun obligasi Bank sebagai upaya untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank. 7. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya Dana kebajikan yang telah dihimpun selama tahun 2011 sebesar Rp. 313 juta, sementara itu saldo dana kebajikan tahun 2010 masih ada sebesar Rp. 32 juta. Sehingga pada tahun 2011total dana kebajikan menjadi sebesar Rp. 345 juta dan telah disalurkan sebesar Rp. 10 juta antara lain untuk Kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI dan memberikan santunan dana dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yatim piatu pada acara buka puasa disamping sumbangan yang tidak dalam bentuk uang yaitu berupa perangkat komputer kepada pondok pesantren. sehingga sisa saldo dana per 31 Desember 2011 sebesar Rp.335 juta. dna kebajikan Rp 32juta Jakarta, 28 Maret 2012 PT BANK BCA SYARIAH,
Yana Rosiana Direktur Utama
Iwan Kusumobagio Komisaris Utama
25
