BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kompilasi Hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kompilasi Hukum Islam terbentuk dengan cara menghimpun dan menseleksi berbagai pendapat fiqih mengenai persoalan kewarisan, perkawinan dan perwakafan dari kitabkitab fiqih yang berjumlah 38 kitab.1 Dalam konteks sosiologis kompilasi yang bersubtansi hukum Islam itu jelas merupakan produk keputusan politik. Instrument hukum politik yang digunakan adalah Inpres No.1 Tahun 1991. Selain formulasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, Kompilasi Hukum Islam bisa disebut sebagai representasi dari sebagian substansi hukum material Islam yang dilegislasikan oleh penguasa politik pada zaman orde baru.2 Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia. Karena merupakan sebuah produk hukum dari proses politik orde baru. Karena itu selain bersifat nisbi, Kompilasi Hukum Islam dengan segala bentuknya, kecuali ruh hukum Islamnya, 1 2
merupakan
cerminan
kehendak
sosial
para
pembuatnya.
Marzuki Wahid & Rumadi, Fiqh Madzab Negara, Yogyakarta: LKIS, 2001, hal. 155 Ibid, hal. 144
1
2
Kehadiranya dengan demikian sejalan dengan motif-motif sosial, budaya dan politik tertentu dari pemberi legitimasi, dalam hal ini rezim politik orde baru. Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan pedoman bagi hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Maka tampak sebetulnya fungsi pedoman itu ditujukan bagi para hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama. Sedangkan masyarakat yang disebutkan hanya bersifat tawaran alternatif. Implementasi Kompilasi Hukum Islam bersifat fakultatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam yang boleh dikatakan sebagai hasil ijtihad kolektif ala Indonesia yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991, itu tidak secara priority mengikat dan memaksa warga Negara Indonesia, khususnya umat Islam. Kompilasi Hukum Islam bersifat anjuran dan alternatif hukum.3 Ada dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga Kompilasi Hukum Islam penting untuk disebarluaskan, pertama karena KHI diterima oleh Majelis Ulama’ Indonesia. Kedua Karena Kompilasi Hukum Islam bisa dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang memerlukannya. Perkawinan (pernikahan) menurut ulama fiqih adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan lafal tersebut.4
3 4
Ibid, hal 178 Abi Syuja’, Iqna’, Juz II, Semarang,: Toha Putra, t.th, hal. 115
3
Adanya suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan, sebagaimana dalam kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Ibnu Rusyd menerangkan:
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻜﺎح ام ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺸﺮط؟ ﰱ روا ﻳﺔ.ﺎﺷﺮط ﰱ اﻟﺼﺤﺔ وا,ﻓﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﱃ اﻧﻪ ﻻﻳﻜﻮن ﻧﻜﺎح اﻻ ﺑﻮﱄ 5 اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﺑﻪ ﻗﺎل,اﺷﻬﺐ ﻋﻨﻪ ّ
Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi’i. Menurut Hukum Islam, wali nikah sangat penting dan menentukan. Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
ﻗﺎَل رﺳﻮل اﷲ: وﻋﻦ اﰊ ﺑﺮدة ﺑﻦ اﰉ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ اﺑﻴﻪ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗَﺎل 6 ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ"ﻻ ﻧﻜﺎح اﻻ ﺑﻮﱄ" رواﻩ اﲪﺪ واﺑﻮداود واﻟﱰﻣﺬى واﺑﻦ ﺣﺒﺎن Artinya : “ Dari Abu Burdah Ibnu Abi Musa, dari ayahnya Ra. bahwa Rasuluallah Saw. bersabda, “ Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan wali.” ( HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Arba’ah, AtTirmidzi, dan ibnu Hibban).
5
Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Beirut: Dar al-Jill juz 2, 1409 H/1989M, hal. 6 6 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz 2, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th., hal. 229,
4
Dalam Hadist tersebut terdapat indikasi kalau nikahnya wanita itu di tangan wali. Pemerintahan Indonesia yang sebagian besar masyarakat muslimnya penganut madzhab Syafi’i menetapkan ketentuan hukum perkawinan yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) begitu juga menurut Sayyid Sabiq memberikan pengertian wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.7 . Kemudian wali nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, diantaranya pada Pasal 20, ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pasal 22, apabila wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut derajat berikutnya. dan Pasal 23, ayat (1) wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Rifaiyah adalah suatu nama organisasi Islam yang di ambil dari nama seorang ulama’ sekaligus pahlawan nasional Indonesia pada abad ke-19, yaitu
7
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz II, Beirut: Dar Fikr, 1995, hal. 197
5
KH. Ahmad Rifa’i. Beliau lahir pada hari kamis, tanggal 9 Muharam 1200 H /1786 M dari pasangan KH. Muhammad Marhum bin Abu Sujak dengan Siti Rahmah di Desa Tempuran. Tempuran merupakan nama sebuah desa yang terletak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dilihat dari sejarahnya, Rifaiyah merupakan gerakan keagamaan yang cukup tua. di Indonesia. Ia muncul sejak zaman kolonial Belanda, bahkan sang pendiri juga ikut melakukan perlawanan terhadap kekuasaan penjajah. Akibat dari sikap anti penjajahanya, KH. Ahmad Rifa’i dibuang ke Manado dan Ambon. Di tempat pengasingannya yang kedua inilah ia meninggal pada Kamis 25 Rabi’ul Awal 1286 H / 1870 M. Dia dimakamkan di makam pahlawan Kyai Mojo yang terletak di Bukit Tondata, Kampung Jawa Tondano, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara (Manado).8 Sekarang ini, ajaran Rifa’iyah atau lazim disebut Tarajumah sudah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Penyebaran Rifa’iyah dilakukan sejak masa KH. Ahmad Rifa’i dan diteruskan oleh pengikut-pengikutnya secara lintas generasi. Dari proses ini terbentuklah komunitas Rifa’iyah. Komunitas Rifa’iyah terbanyak berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Di Kendal misalnya, banyak pengikut KH. Ahmad Rifa’i yang menjadi ulama’ dan berperan penting dalam proses penyebaran ajaran hingga saat ini. Di kabupaten ini sudah berdiri sekitar empat pondok pesantren yang menjadi basis Rifa’iyah dan masih eksis dalam menyebarkan ajaran. Sebagai salah satu basis komunitas Rifa’iyah, Kendal tentu saja memiliki proses sejarah tersendiri dan layak untuk ditelusuri lebih jauh. Di sini penulis akan 8
Wawancara dengan KH. Muhammad Sa’ud pada tanggal 12 Mei 2013 di rumahnya Desa Cepokomulyo Kec. Gemuh Kab. Kendal jam. 08.00 WIB.
6
berusaha mengkaji pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang konsep wali nikah yang beliau tawarkan. Dimana salah satu yang menjadi perhatian penyusun adalah pendapat beliau tentang adanya taḥkἷm bagi calon pengantin wanita meskipun di situ ada hakim atau tidak ada hakim. Taḥkἷm itu sendiri berarti kalimat pasrah yang keluar dari seorang perempuan kepada seorang laki-laki untuk menjadi wali nikahnya, ketika seorang perempuan tersebut tidak punya wali nikah.9 Pembahasan mengenai taḥkἷm ini menjadi penting, karena selama ini muncul anggapan bahwa KH. Ahmad Rifai’i berserta pengikutnya tidak mengesahkan pernikahan yang dilakukan oleh penghulu, karena para penghulu yang ada dianggap kurang memenuhi syarat.10 Sedangkan menurut hasil penelitian Abdul Djamil salah satu praktik taḥkἷm atau tawkil pada kiai yang dilakukan warga Rifa’yah ketika akad nikah adalah mempunyai tujuan di antaranya untuk mengharap berkah orang saleh yang dalam hal ini kiai.11 Dalam ajaran KH. Ahmad Rifa’i terdapat suatu penerapan wali dalam pernikahan sebenarnya sama dengan para imam mazhab fiqih pada umumnya, hanya perbedaan bahasa yang dipakai dan perincian makna yang lebih mendalam. secara umum ulama fikih menggunakan bahasa adil sedangkan KH. Ahmad Rifa‟i menyebutnya dengan mursyid. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menetapkan tiga syarat menjadi wali nikah yaitu muslim, aqil dan baligh.
9
Ahmad Rifa’i, Tabyin al- Islaḥ li muridi an-Nikaḥ Bi as-Sawab, t.th., hal. 40 Abdul Djamil, Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa’i kalisalak, cet.1, Yogyakarta: LKiS, 2001, hal .91. 11 Ibid, hal. 98 10
7
Wali pernikahan menurut KH. Ahmad Rifa’i diharuskan seorang yang mursyid, yaitu orang yang tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus dan tidak pernah melakukan dosa besar. Pengertian mursyid sebenarnya sama dengan adil dan tidak fasiq. Mursyid dimaknai lebih dalam oleh KH. Ahmad Rifa’i yang mana dari pemahaman tersebut melahirkan penerapan syarat sah wali yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, sebagai contoh orang yang sering menonton televisi tidak sah menjadi wali pernikahan, karena menurut KH. Ahmad Rifa’i sebagian besar program acara yang kita saksikan di televisi adalah maksiat dan mengakibatkan orang yang menontonnya kehilangan sifat ke’adilannya dengan kata lain orang tersebut tidak mursyid.12 Tidak diperbolehkannya wali pernikahan melihat televisi tentunya merupakan sebuah masalah menarik untuk diteliti. Karena di era globalisasi seperti sekarang ini dimana masyarakat sangat membutuhkan beberapa media untuk mengikuti perkembangan zaman, diantaranya adalah media elektronik seperti televisi, radio dan lain sebagainya. Media elektronik tidak selalu menayangkan hal-hal yang tidak pantas ditonton seperti apa yang dijadikan alasan KH. Ahmad Rifa’i terhadap ketidakbolehan wali pernikahan menonton televisi. Kecuali jika Televisi menayangkan acara pengajian, pendidikan, bahkan acara-acara yang justru mendukung penonton untuk menjadi insan yang lebih baik.
12
Wawancara dengan Nurrohman (Pengurus PP. Roudhotul Muttaqin, Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal), pada tanggal 12 Mei 2013. jam. 09.00 WIB
8
Dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga, warga Jam’iyyah Rifa’iyah13 juga terpengaruh oleh ajaran dan pemahaman yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i melalui kitab-kitabnya. terutama dalam bidang munakahat (perkawinan) dan kekeluargaan terpengaruh oleh ajaran yang diketengahkan dalam kitab Tabyĩn al- Işlâḥ. Hal ini terbukti dalam kesimpulan penelitian skripsi M. Nasrudin, yang menyatakan bahwa terjadi pergeseran pemikiran dalam memahami status hukum pernikahan yang diakadkan oleh penghulu terjadi di Jam'iyyah Rifa'iyah pada beberapa daerah. Jika pada masa KH. Ahmad Rifa'i akad nikah yang diakadkan penghulu dianggap tidak sah, sekarang tidak lagi. Tentunya, masih ada beberapa orang dari Jam'iyyah Rifa'iyah yang masih berpegang teguh dengan pemikiran terdahulu tetapi tidak banyak. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Konsep Wali Nikah (Analisis Pemikiran KH. Ahmad Rifa’i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23). B. Rumusan Masalah Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut serta menganalisis konsep wali nikah yang ditetapkan KH. Ahmad Rifa’i, adapun pokok masalah yang signifikan dapat penulis formulasikan sebagai berikut : 1. Bagaimana konsep wali nikah menurut pendapat KH. Ahmad Rifa’i? 13
Jam’iyyah Rifa’iyah adalah organisasi sosial keagamaan yang melestarikan fatwafatwa KH. Ahmad Rifa’i.
9
2. Bagaimana relevansi pendapat KH. Ahmad Rifa’i tentang wali nikah kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23? C. Tujuan Penulisan Skripsi Mengacu pada pokok permasalahan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui konsep wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa’i. 2. Untuk mengetahui relevansi pendapat KH. Ahmad Rifa’i tentang wali nikah kaitannya dengan KHI Pasal 19-23. D. Telaah Pustaka Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahun penulis, permasalahan yang membahas tentang Konsep Wali Nikah (Analisis Pemikiran KH. Ahmad Rifa’i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23) belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai halhal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu: 1. Kajian selanjutnya tentang KH. Ahmad Rifa'i dilakukan oleh Abdul Djamil dalam disertasinya yang kemudian dibukukan dengan judul “Perlawanan Kiai Desa”. Ia lebih memfokuskan pada doktrin dan pemahaman normatif yang diajarkan KH. Ahmad Rifa'i, ia juga sedikit menyinggung historisitas Jam’iyyah Rifa'iyah dan ketokohan KH. Ahmad Rifa'i. Dengan pendekatan yang berbeda dari para sejarawan UGM. Abdul Djamil menyimpulkan bahwa sepeninggal KH. Ahmad Rifa'i dari Kalisalak, pengikut KH. Ahmad Rifa'i mengalami diaspora. Mereka tersebar dibeberapa tempat di
10
Nusantara, karena menghindari kejaran kekuasaan kolonial Belanda. Trauma dari kejaran kolonial Belanda ini menghasilkan sikap bagi para pengikutnya untuk anti terhadap kekuasaan dan terjadi apa yang dikatakan Abdul Djamil sebagai silent protest (protes diam). 2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Nasrudin. Dalam skripsinya yang Berjudul “Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Pergeseran Pemikiran Jam’iyyah Rifa’iyah Tentang Keabsahan Nikah yang Diadakan oleh Penghulu atau PPN”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dahulu Jam’iyyah Rifa’iyah harus melakukan akad nikah hingga dua kali. Akad yang pertama dilakukan di PPN dan akad yang kedua dilakukan di Jam’iyyah Rifa’iyah itu sendiri. Akan tetapi setelah diadakan penelitian, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa pemahaman Jam’iyyah Rifa’iyah terhadap keabsahan nikah sudah mulai bergeser, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perbedaan persepsi antara tokoh tua dan tokoh muda di kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah.14 3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rif’an dalam skripsinya yang berjudul “Studi Legal Normatif Terhadap Persyaratan Pernikahan di Kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa mempelajari kitab Tabyĩn al- Işlâḥ dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan bagi Jam’iyyah Rifa’iyah, bagaimana tinjauan legal normatif dan tinjauan hukum Islam terhadap adanya persyaratan mempelajari kitab Tabyĩn alIşlâḥ sebagai syarat ṣahihnya pernikahan bagi Jam’iyyah Rifa’iyah. 14
M. Nasrudin, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Pergeseran Pemikiran Jam‟iyyah Rifa‟iyah Tentang Keabsahan Nikah yang Diadakan oleh Pengulu atau PPN”, Skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
11
Kesimpulan dalam skripsi M. Rif’an menyatakan bahwa alasan Jam’iyyah Rifa’iyah memberlakukan syarat mempelajari kitab Tabyĩn al- Işlâḥ adalah untuk memberi pemahaman kepada Jam’iyyah Rifa’iyah yang akan beranjak kepelaminan. Secara legal normatif mempelajari kitab Tabyĩn al- Işlâḥ sebagai syarat sahnya pernikahan bagi Jam’iyyah Rifa’iyah adalah dengan adanya syarat-syarat pernikahan yang ada dalam kitab Tabyĩn al- Işlâḥ yang tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif yang ada, sehingga wajar Jam’iyyah Rifa’iyah memegang teguh ajaran dari kitab Tabyĩn al- Işlâḥ yang selama ini dipelajari dan dipegang teguh Jam’iyyah Rifa’iyah, dan tinjauan hukum Islam mengenai syarat mempelajari kitab Tabyĩn al- Işlâḥ bagi Jam’iyyah Rifa’iyah yang mau menikah termasuk dalam katogori ‘urf‟ ṣahih yang mana kebiasaan yang dilakukan Jam’iyyah Rifa’iyah tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.15 Semua penelitian atau skripsi tersebut memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Pemikiran Jam’iyyah Rifa’iyah. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan fokus-fokus penelitian yang sudah ada karena dalam penelitian ini membahas tentang konsep wali nikah menurut pemikiran KH. Ahmad Rifa’i.
15
M. Rif’an, “Studi Legal Normatif Terhadap Persyaratan Pernikahan di Kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah”, Skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 2009.
12
E. Metode Penelitian Metode penelitian yang dimaksudkan di sini adalah suatu pendekatan yang akan penulis pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan, keterangan-keterangan dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah atau wacana yang akan diangkat. Dimana dengan adanya metode ini penyusun akan dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah atau menemukan hal-hal baru yang bermanfaat dengan baik, sistematis, logis dan praktis sekaligus hasilnya bisa dikategorikan ilmiah dan bermanfaat. Metode Penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena judul yang diusung bertemakan pemikiran tokoh, maka penelitian ini adalah penelitian pemikiran tokoh. 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam, penelitian
ini
masuk
dalam
kategori
jenis
penelitian
library
research/penelitian pustaka. 2. Sumber Data Penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran dari seorang pakar, maka data yang digunakan lebih merupakan data pustaka. Ada dua macam sumber data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder.
13
a. Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini.16 Jadi data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tabyĩn al- Işlâḥ karya KH. Ahmad Rifa’i yang di tulis pada tahun 1262 H/1847 M, berisi 11 koras 17 atau 220 halaman. b. Data sekunder adalah data yang berasal dari orang kedua atau data yang bukan langsung dari tangan pertama.18 Artinya data ini merupakan interpretasi dari seorang penulis lain. Diantaranya adalah buku karya Abdul Djamil yang berjudul Perlawanan Kiai Desa, buku karya Ahmad Syadzirin Amin yang berjudul Mengenal Ajaran Tarajumah KH. Ahmad Rifa’i R.H. maupun kitab-kitab fikih lainnya yang masih ada kaitanya, termasuk di sini KHI. 3. Metode Pengumpulan Data Kualitas data (valid, reliabel dan obyektif)19 sangat ditentukan oleh kualitas instrumen pengumpulan datanya. Jika ditinjau dari karakteristiknya, penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian deskriptif yaitu berusaha menggambarkan dan menyajikan fakta atau data secara sistematik dan akurat sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.20 Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode library research, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan data 16
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. xì, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 91 Koras adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan bandelan kitab kuning yang umumnya tidak dijilid. Satu koras sama dengan dua puluh halaman. 18 Saifuddin Azwar , op.cit. 19 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hal. 64 20 Saifuddin Azwar, op. cit., hal. 6 17
14
dengan jalan membaca, menelaah buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.21 Dan ditambah data pendukung di lapangan. 4. Metode Analisis Data Agar mendapatkan kesimpulan yang benar, valid dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penulis olah dengan menggunakan metode : a. Deskriptif-analitik, metode ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap beografi, pemikiran, alasan dan dasar hukum yang digunakan KH. Ahmad Rifa’i dalam menetapkan konsep wali nikah. b. Penulis juga menggunakan metode komperatif untuk mengadakan perbandingan antara konsep wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa’i relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19-23. F. Sistematika Penulisan Skripsi Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : Bab pertama berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penulisan, telaah pustaka, metode
penulisan dan yang terakhir sistematika penulisan. 21
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi II, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 104
15
Bab kedua berisi tinjauan umum tentang tentang wali nikah, yang meliputi pengertian wali, syarat wali, macam-macam wali, wali mujbir, rintangan wali dan juga status wali nikah di dalam Kompilasi Hukum Islam. Bab ketiga berisi tentang konsep wali nikah menurut pendapat KH. Ahmad Rifa’i. Dalam bab ini mencakup biografi KH. Ahmad Rifa’i, dan pemikiran beliau tentang wali nikah. Bab keempat berisi tentang analisis terhadap pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang konsep wali nikah. Meliputi telaah terhadap pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang wali nikah, dan dilanjutkan telaah terhadap pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang wali nikah relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23. Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dilanjutkan saransaran. kemudian diakhiri dengan penutup.
