AKU TAHU PEMILU A. PENDAHULUAN Pemilu adalah salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia, dimana setiap warga Negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak menggunakan ‘kedaulatannya’ untuk memberikan suaranya dalam setiap even pemilihan ( Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota maupun DPR, DPD, dan DPRD) B. ASAS PEMILU Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil, Tranparan, Kepastian Hukum, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien. C. Pemilihan diadakan 5 tahun sekali. Mulai tahun 2015 Sebagaimana UU No.8 tahun 2015 diadakan secara serentak. Bagi daerah yang masa baktinya Kepala Daerahnya sampai dengan semester I tahun 2016, Pemilihan dilaksanakan Pada 9 Desember 2015. Untuk yang masa baktinya berakhir setelah semester I ( semester II) Pemilihan dilaksanakan pada 15 Februari 2017. D. Pemilihan adalah hajat Pemerintah, dan dilaksanakan oleh: 1. KPU dan Jajarannya ( KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota, PPK, PPS) 2. BAWASLU dan jajarannya, Bawasprov, Panwaslu Kab/ Kota, Panwascam dan PPL E. BEBERAPA ISTILAH DAN SINGKATAN 1. KPU : Komisi Pemilihan Umum 2. PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan 3. PPS : Panitia Pemungutan Suara 1
4. PPDP 5. KPPS 6. TPS 7. BAWASLU 8. PANWASLU 9. PANWASCAM 10. PPL 11. Pengawas TPS 12. DP4 13. DPT 14. DPS 15. DPTb-1 16. DPTb-2 17. DPPh 18. Coklit 19. Tungsura 20. Mutarlih 21. Tahapan 22. Logistik 23. Distribusi Logistik 24. Peserta Pemilihan 25. APK 26. Hari -H
: Petugas Pemutakhiran Data pemilih : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Tempat Pemungutan Suara : Badan Pengawas Pemilu : Panitia Pengawas Pemilu : Panitia Pengawas Kecamatan : Panitia Pengawas Lapangan : Pengawas Tempat Pemungutan Suara : Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan : Daftar Pemilih Tetap : Daftar Pemilih Sementara : Daftar Pemilih Tambahan-1 : Daftar Pemilih Tambahan-2 : Daftar Pemilih Pindahan : Pencocokan dan Penelitian : Pemungutan dan Penghitungan Suara : Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih : Rangkaian Kegiatan Pemilihan : Perlengkapan Pemilihan : Pengiriman Logistik Pemilihan : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga : Alat Peraga Kampanye : Hari dilaksanakannya Pemungutan Suara 2
F.
TANYA JAWAB TAHAPAN Tanya : Apa yang dimaksud dengan Tahapan Pemilihan? Jawab : Seluruh Rangkaian Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, dari awal sampai dengan selesai. Tanya : Apa saja Tahapan Pemilihan? Jawab
:
Tahap Persiapan dan Penyelenggaraan
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Kegiatan Apa yang termasuk dalam Tahapan Persiapan? Perencanaan Program dan Anggaran Penyusunan dan Penandatanganan NPHD Penyusunan dan Pengesahan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek Pembentukan Badan Penyelenggara (PPK, PPS dan KPPS) Pemantauan Pemilihan Pengolahan DP4 (oleh KPU) Mutarlih Tahapan Apa yang termasuk dalam Tahapan Penyelenggaran? Pencalonan Kampanye Laporan Dana Kampanye Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Penetapan Hasil Penetapan Pasangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pengusulan Penetapan Calon Terpilih 3
Tanya
:
Jawab
:
Tanya Jawab
: :
Tanya
:
Jawab
:
Tanya Jawab
: :
Tanya
:
Jawab
:
Evaluasi dan Pelaporan
Kapan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga 2017 dimulai? Tahapan Pemilihan dimulai pada Bulan April 2016 s/d Bulan Juni 2017 Berapa Pemilih di Kota Salatiga? Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berjumlah 139.336 pemilih (DPT 129.911, Pemilih Tambahan 9.425) Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2017 baru akan dimutakhirkan pada bulan Agustus 2016, setelah KPU Kota Salatiga menerima DP4 hasil analisis dari KPU Dari mana KPU Kota Salatiga mendapatkan Daftar Pemilih 1. KPU Kota Salatiga menerima DP4 hasil anaslisis dari KPU. 2. KPU Kota Salatiga menyusun DP4 hasil anaslisis menjadi bahan DPS; 3. Bahan DPS kemudian dilakukan coklit. Siapa yang melaksanakan coklit? Pelaksana coklit adalah Petugas Pemutakiran data Pemilih (PPDP) Siapa yang membentuk PPDP? Bagaimana Cara Kerjanya? PPDP dibentuk Oleh KPU Kota Salatiga. Kerja PPDP adalah mendatangi pemilih secara langsung ke setiap rumah dan melakukan pemutakiran, pencocokan dan penelitian data pemilih, memberikan tanda bukti terdaftar pada rumah pemilih. 4
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya Jawab
: :
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Bagaimana Kalau masih ada pemilih yang belum tercoklit oleh PPDP? Pemilih tersebut, dapat mendaftarkan diri di PPS/Kelurahan setempat. Bagaimana jika karena sesuatu hal, seorang pemilih terdaftar dua kali ditempat yang berbeda? Harus memilih salah satu. Kalau digunakan dua-duanya dengan sengaja, ada sanksi pidananya. Segera laporkan, dan mintalah dicoret salah satu. Siapa yang boleh menjadi PPDP? Warga setempat dimana TPS berada. Persyaratannya : telah berusia 25 tahun, bisa membaca, menulis, dan menghitung. Siapa yang berhak menjadi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga? WNI yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, dengan syarat: - Mempunyai KTP Kota Salatiga - Tidak sedang tergangu jiwa/ingatannya - Tidak sedang dicabut hak pilihnya, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap - Tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri Bagaimana proses selanjutnya terhadap data pemilih, setelah dilakukannnya coklit oleh PPDP? - Setelah dilakukan coklit, akan ditetapkan menjadi DPS. - DPS diumumkan kepada masyarakat, untuk mendapat tanggapan, bagi 5
Tanya
:
Jawab
:
1.
pemilih yang belum terdaftar, dapat mendaftarkan pada PPS/Kelurahan - KPU Kota Salatiga menetapkan DPS tersebut menjadi DPT. - Bagi Pemilih yang belum terdaftar setelah ditetapkannya DPT, dapat mendaftar di PPS/Kelurahan untuk didaftar menjadi DPTb-1. Bagaimana kalau setelah ditetapkannya DPTb-1 masih terdapat pemilih yang belum juga terdaftar? Pemilih tersebut, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP/KK/Paspor pada saat pemungutan suara, di TPS sesuai dengan alamat identitasnya 1 jam sebelum pemungutan suara selesai.
Pembentukan Badan Penyelenggara
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Siapa saja Badan Penyelenggara Pemilihan itu? Berdasarkan UU nomor 15 tahun 2011, Badan Penyelenggara terdiri dari KPU, KPU Propinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS, Bawaslu, Panwaslu, Panwascam dan PPL beserta sekretariatnya. KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi beserta sekretariatnya bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, sedangkan Penyelenggara lainnya bersifat ad hock. Untuk badan penyelenggara ad hock dalam Pemilihan Walikota dan Wakil 6
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Walikota Salatiga Tahun 2017, siapa yang membentuk? 1. PPK, PPS dan KPPS dibentuk oleh KPU Kota Salatiga; 2. Panwas Kota Salatiga dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; 3. Panwascam, PPL dan Pengawas TPS dibentuk oleh Panwas Kota Salatiga. 4. Sekretariat PPK, PPS, Panwas Kota Salatiga dan Panwascam dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota Salatiga. Apa persyaratan untuk menjadi PPK/PPS/KPPS? 1. Warga Negara Indonesia 2. Berusia paling rendah 25 Tahun 3. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945; 4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil; 5. Tidak menjadi anggota Partai Politik 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS; 7. Mampu secara jasmani dan rohani 8. Berpendidikan paling rendah SLTA; 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Salatiga / DKPP; 11. Belum pernah menjabat 2 (dua) 7
Tanya
:
Jawab
:
kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. Apa tugas, wewenang dan Kewajiban PPK, PPS? tugas, wewenang dan Kewajiban PPK: 1. Membantu KPU dalam Hal: a. Mutarlih; b. Menyelenggarakan Pemilihan 2. Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan di Tingkat Kecamatan; 3. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama PPDP; 4. Mengumpulkan hasil pemungutan suara di TPS dari PPS di wilayah kerjanya; 5. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 6. Menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan Panwascam; 7. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan; 8. Melaksanakan sosialisasi; 9. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kota Salatiga. Tugas, wewenang dan Kewajiban PPS: 1. Membantu KPU Kota Salatiga dan PPK dalam Mutarlih; 2. Membentuk KPPS; 3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan 8
calon perseorangan; Mengusulkan PPDP kepada KPU Kota Salatiga melalui PPK; 5. Melakukan bintek kepada PPDP; 6. Mengusulkan kebutuhan Petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Salatiga; 7. Menetapkan Petugas ketertiban TPS; 8. Mengumumkan daftar pemilih; 9. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kota Salatiga dan PPK Berapa jumlah anggota Badan Penyelenggara? 1. PPK terdiri dari 5 (lima) orang setiap Kecamatan, dan 3 (tiga) orang petugas sekretariat. 2. PPS terdiri dari 3 (tiga) orang setiap Kelurahan, dan 3 (tiga) orang petugas sekretariat. 3. KPPS terdiri 7 (tujuh) orang di setiap TPS dan 2 (dua) orang Petugas Keamanan TPS. Berapa lama masa bakti badan Penyelenggara? Masa kerja PPK dan PPS selama 9 (Sembilan) bulan, dan KPPS selama 1 (satu) bulan. Masa kerja Untuk PPDP? PPDP bekerja 1 paket pekerjaan, kurang lebih 35 hari. Kapan dan Bagaimana cara mendaftar menjadi anggota PPK, PPS, KPPS dan 9 4.
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya Jawab
: :
Tanya
:
Jawab
:
PPDP? KPU akan Mengumumkan tentang Pendaftaran Anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada tempat-tempat strategis paling lambat Mei 2016 (untuk PPK dan PPS), Bulan Agustus 2016 (untuk PPDP) dan Bulan Januari 2017 (untuk KPPS). Pendaftaran Anggota PPK dilaksanakan di KPU Kota Salatiga, sedangkan Pendaftaran PPS, KPPS dan PPDP dilaksanakan di Kelurahan.
PENCALONAN Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Kapan KPU Kota Salatiga menerima pendaftaran Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota? 19 September 2016 s/d 21 September 2016 Siapa yang boleh mendaftar sebagai Paslon? Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Apa saja persyaratan sebagai calon dan pencalonan? Persyaratan Calon 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) setia kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 10
3) 4) 5)
6)
7)
8)
berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 11
hukum tetap; 9)
10) 11)
12)
13) 14)
15)
tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; menyerahkan daftar kekayaan pribadi; tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota; 12
16) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; 17) tidak berstatus sebagi penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota; 18) memberitahukan pencalonannya Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; 19) Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; 20) Mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 13
Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; 21) Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.Persyaratan Syarat Pencalonan a) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik : - memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kota Salatiga. - memperoleh paling sedikit 25 % dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu 2014. Ketentuan ini hanya berlaku bagi Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kab/Kota. b) Perseorangan : - didukung paling sedikit 10% dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pada Pemilu terakhit - jumlah dukungan harus tersebar di lebih 50 % kecamatan. penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dengan dibuktikan 14
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab Tanya
: :
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
foto kopi identitas kependudukan dan disusun dalam Fomulir Model B.1KWK Perseorangan Apakah ada ketentuan bahwa yang boleh mencalonkan hanya penduduk setempat? Tidak. Semua Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai calon, mempunyai hak mencalonkan Apa peran Partai Politik dalam proses pencalonan ini? Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat Mengusung Pasangan calon Kalau tidak punya Partai Politik, bisakah mencalonkan diri? Bisa. Melalui jalur Perseorangan Bagaimana Kalau Kepala Daerah yang lama ingin mencalonkan kembali? Boleh saja dengan syarat belum pernah menjabat selama dua kali masa jabatan yang sama secara berturut-turut. Sebelum terpilih Kepala Daerah yang definitif, siapa yang menjalankan roda pemerintahan? Diangkat Pelaksana Tugas Walikota (Plt) oleh Gubernur Apakah PNS, Anggota TNI, Polri, diperbolehkan mencalonkan diri? Boleh, dengan syarat yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PNS/TNI/POLRI. Apa yang dimaksud dengan Pasangan Calon? Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan 15
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
sebagai peserta pemilihan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga Apakan Pasangan Calon yang telah ditetapkan KPU Kota Salatiga dapat mengundurkan diri? Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Apakah seorang tersangka tindak pidana boleh mencalonkan diri/ dicalonkan sebagai kepala Daerah? Boleh, dengan catatan belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah seorang mantan narapidana bolen mencalonkan atau dicalonkan? Boleh dengan persyaratan: 1. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga pemasyarakatan; 2. surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan 3. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor.
16
Tanya
:
Jawab
:
2.
Apabila Pasangan Calon yang telah ditetapkan berhalangan tetap/meninggal bagaimana? 1. Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap, sebelum dimulainya masa kampanye, maka partai politik dapat mengganti pasangan calon maksimal 3 (tiga) hari setelah pasangan calon tersebut berhalangan tetap. 2. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Kota Salatiga tetap melanjutkan tahapan Pemilihan. Dan calon yang berhalangan tetap, dinyatakan gugur.
PEMANTAUAN PEMILIHAN
Tanya Jawab
: :
Tanya Jawab
: :
Tanya
:
Apa itu Pemantauan Pemilihan? Kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Siapa yang bisa menjadi pemantau? Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Salatiga untuk pemantau Dalam Negeri dan akreditasi dari KPU RI untuk pemantau asing. Apa hak dan kewajiban pemantau pemilihan? 17
Jawab
:
Hak pemantau adalah 1. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan; 2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan; 3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Pemilihan; 4. Berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara; 5. Mendapatkan akses informasi dari KPU; 6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemilihan; Kewajiban Pemantau adalah: 1. Mematuhi peraturan perundangundangan serta menghormati kedaulatan NKRI; 2. Mematuhi kode etik pemantau pemilihan; 3. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota Salatiga; 4. Melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Salatiga sebelum melakukan pemantauan; 5. Menanggung sendiri biaya selama kegiatan; 6. Melaporkan keberadaan jumlah dan personil pemantau; 7. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kota Salatiga; 18
8.
Menyampaikan laporan pemantauan kepada KPU Salatiga.
hasil Kota
KAMPANYE Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Apa maksud dan tujuan Kampanye bagi pasangan Calon? Maksud: kegiatan untuk menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon. Tujuan: Sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab Metode Kampanye apa saja yang diperbolehkan? 1. Debat Publik 2. Penyebaran Bahan Kampanye 3. Pemasangan ALat Peraga Kampanye 4. IKlan di Media Massa 5. Pertemuan Terbatas 6. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog 7. Kegiatan Lain c. Rapat Umum d. Kegiatan Kebudayaan e. Kegiatan Olahraga f. Kegiatan Sosial g. Kampanye Melalui Media Sosial Kapan masa kampanye dimulai, dan kapan berakhir? Dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa tenang. Apa yang dimaksud masa tenang? Kapan itu? 19
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab Tanya
: :
Jawab
:
Hari yang tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun juga. Selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Apa yang dimaksud Alat Peraga Kampanye? Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan kampanye. Apa yang dimaksud: Rapat Umum? Pertemuan Terbatas? Pertemuan tatap muka atau dialog? - Rapat Umum: dilaksanakan Paslon dan tim kampanye di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya dengan jumlah pendukung dan undangan yang menyesuaikan kapasitas tempat - Pertemuan terbatas: pertemuan dengan jumlah audiens terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup. - Pertemuan tatap muka: disertai dialog secara interaktif. Ini dapat dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan. Hal hal apa saja yang disampaikan dalam kampanye? Visi, misi dan program Paslon Apakah dana Kampanye dibatasi? Berapa jumlah tertinggi dana Kampanye? - Dana kampanye dibatasi - Untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka rumusannya jumlah 20
Tanya
:
Jawab
:
pemilih dibagi jumlah kecamatan yang ada, dikali indeks biaya paket meeting day di Kab/Kota tersebut Apakah Pasangan Calon boleh menerima sumbangan dana Kampanye? - Boleh - Sumbangan dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) - Sumbangan dari pihak lain kelompok atau badan hukum swasta paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
PEMUNGUTAN DAN PEMUNGUTAN SUARA Tanya
:
Jawab Tanya
: :
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Kapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dilaksanakan? Rabu Legi, 15 Februari 2017 Mulai jam berapa pemungutan suara dimulai? Jam 07.00 sampai dengan Jam 13.00 waktu setempat. Misalnya pemilih mendaftar jam 11.00, tetapi pada 13.00 belum memperoleh giliran, apakah suaranya hangus? Tidak. Bila terjadi hal demikian, KPPS akan mempersilakan semua pemilih memberikan suaranya. Jadi pengertiannya, jika sampai jam 13.00 antrian sudah habis, baru proses pemungutan suara ditutup. Bagaimana masyarakat mengetahui kalau ada pesta demokrasi? KPU Kota Salatiga, Pemerintah Kota 21
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Salatiga dan Peserta Pemilihan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pada saat hari pemungutan suara, apakah ada pemberitahuan oleh KPU? Ada. Setiap pemilih yang sudah terdaftar, menjelang hari H akan mendapat pemberitahuan dari petugas KPPS berupa formulir C6 (surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) Bagaimana kalau pemilih tidak mendapatkan Undangan (C-6), berarti tidak bisa memilih? Bisa. Datang saja ke TPS pada saat pemungutan suara, Petugas KPPS akan melihat Pemilih pada daftar pemilih: - Apabila pemilih tersebut terdaftar pada Daftar Pemilih, maka pemilih tersebut bisa langsung menggunakan hak pilihnya; - Apabila pemilih tersebut belum terdaftar pada daftar pemilih, maka bisa menggunakan KTP/KK/Paspor setempat, dan menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum Pemungutan Suara selesai (jam 12.00 – 13.00) Apakah diperbolehkan memilih di TPS lain? Boleh, dengan melaporkan pada PPS atau KPU meminta surat pindah memilih. Apa syarat agar dapat memilih di TPS lain? Syaratnya adalah : Menjalankan tugas di tempat lain Menjalani rawat inap di RS Menjadi Tahanan Tugas Belajar 22
Tanya
:
Jawab Tanya Jawab
: : :
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Pindah Domisili Tertimpa bencana alam Setelah pemungutan suara berakhir, apa yang dikerjakan KPPS? KPPS melakukan Penghitungan suara Bagaimana surat suara dikatakan sah? Apabila surat suara di tanda tangani oleh Ketua KPPS dan di beri tanda coblos pada nomor urut, atau foto atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara dengan alat coblos yang telah disediakan. Siapa saja yang dapat menyaksikan dan mengawasi proses penghitungan suara di TPS? Jalannya penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka, diawasi oleh Pengawas TPS/PPL/Panwascam/Panwas Kota Salatiga, dan disaksikan oleh masyarakat dan Saksi dari masing-masing pasangan calon. Apabila diduga terjadi pelanggaran dalam proses penghitungan suara, Kemana harus lapor? Kepada Pengawas Pemilihan: Panwas, Panwascam, PPL atau Pengawas TPS Setelah penghitungan suara di TPS, apa proses selanjutnya? KPPS mengirim hasil penghitungan suara ke PPS untuk diteruskan ke PPK pada hari itu juga. Jika ingin mengetahui hasil penghitungan suara di TPS lain apakah bisa? Bisa. Hasil penghitungan suara di TPS juga ditempel di TPS, ditempel di Kelurahan dan dapat dilihat di laman KPU (www.kpu.go.id) 23
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Tanya
:
Jawab
:
Apakah di PPS apa ada proses rekapitulasi hasil pemungutan suara? Tidak ada. Rekapitulasi langsung dilaksanakan di tingkat PPK dan tingkat KPU Kota Salatiga. Bagaimana kalau dalam pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kota Salatiga, ada keberatan baik dari Pengawas maupun saksi pasangan calon? Keberatan yang ada saat rekapitulasi, langsung diselesaikan sesuai dengan tingkatannya. Kapan hasil pemilihan dan calon terpilih bisa diketahui masyarakat? Hasil Pemilihan dapat diketahui, setelah KPU Kota Salatiga menetapkan hasil rekapitulasi pemungutan suara. Sedangkan calon terpilih akan diketahui setelah KPU Kota Salatiga melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Calon terpilih. Bagaimana proses hingga dilantiknya calon terpilih? Proses setelah Penetapan Calon terpilih adalah: 1. KPU Kota Salatiga menyampaikan Berita Acara dan Keputusan tentang Penetapan calon terpilih kepada DPRD Kota Salatiga; (1 hari setelah penetapan hasil) 2. DPRD Kota Salatiga menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah. 3. Walikota Salatiga dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah 24
