1
BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 25 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN ARUS LALU LINTAS DI WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN BANYUWANGI BUPATI BANYUWANGI Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan beretika serta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan wilayah Kota yang cukup pesat, perlu mengatur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; b. bahwa telah berlakunya perubahan arah pergerakan arus lalu lintas di wilayah perkotaan Kabupaten Banyuwangi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati. Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi; 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kota dan Penggunaan Jalur Khusus Sepeda di Kabupaten Banyuwangi;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN ARUS LALU LINTAS DI WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya; 5. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; 6. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lintas – lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang; 7. Gerakan lalu lintas adalah suatu gerakan kendaraan, orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain di ruang lalu lintas; 8. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara; 9. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung; 10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor; 11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel; 12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan; 13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran; 14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel; 15. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
4
16. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor; 17. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; 18. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping; 19. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; 20. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; 21. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus; 22. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya; 23. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor; 24. Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan roda dari satu sumbu kendaraan terhadap jalan; 25. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; 26. Instansi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
5
BAB II JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SERTA JARINGAN LINTAS Bagian Pertama Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2 (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 meliputi: a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer; dan b. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sekunder. (2) Unsur – unsur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Simpul berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, dan bandar udara; b. Ruang kegiatan berupa kawasan permukiman, perdagangan, perkantoran dan lain – lain; c. Ruang lalu lintas berupa jalan dan jembatan. Pasal 3 (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalan yang memiliki peranan pelayanan distribusi barang dan jasa diluar kawasan perkotaan atau untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antar kota. (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan jaringan jalan yang memiliki peranan pelayanan distribusi barang dan/atau jasa untuk masyarakat kawasan perkotaan atau untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lokal. Bagian Kedua Jaringan Lintas Pasal 4 Jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 didasarkan dari hasil koordinasi antara Instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan, Instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan Kepolisian Republik Indonesia.
6
Bagian Ketiga Gerakan Lalu Lintas Pasal 5 Gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 didasarkan dari hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hasil koordinasi antar instansi terkait. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6 Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah Kawasan Tertib Lalu Lintas wilayah perkotaan di Kabupaten Banyuwangi. BAB IV PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN LALU LINTAS Pasal 7 (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Perkotaan Kabupaten Banyuwangi, ditetapkan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas. (2) Penetapan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penetapan penggunaan jaringan jalan untuk semua jenis kendaraan; b. Penetapan penggunaan jaringan jalan selain mobil barang tertentu dan mobil bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) / Antar Kota Antar Propinsi (AKAP); c. Penetapan penggunaan jaringan jalan khusus dengan sistem satu arah (One Way Traffic); d. Penetapan penggunaan jalur khusus sepeda. Pasal 8 (1) Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, bahwa setiap kendaraan angkutan penumpang umum antar kota dalam propinsi, antar kota antar propinsi, mobil barang dengan JBB tertentu, kendaraan khusus dengan MST ≥ 8 (delapan) ton, kereta gandengan dan kereta tempelan dilarang masuk kota serta wajib melalui jalan – jalan pada ruas jalan sebagai berikut: a. Jl. Argopuro; b. Jl. Raden Wijaya;
7
c. Jl. Hayam Wuruk; d. Jl. Gajah Mada; e. Jl. Brawijaya; f. Jl. S. Parman. (2) Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, bahwa pada ruas – ruas jalan tertentu diatur dengan sistem lalu lintas satu arah (One Way Traffic) yang meliputi jalan – jalan pada ruas jalan sebagai berikut : a. Jl. PB. Sudirman; b. Jl. Dr. Sutomo; c. Jl. Wahidin Sudirohusodo; d. Jl. Diponegoro; e. Jl. Banterang; f. Jl. Sayu Wiwit; g. Jl. DI. Pandjaitan; h. Jl. Jogopati; i. Jl. Sritanjung; j. Jl. MT. Haryono; k. Jl. Imam Bonjol; l. Jl. Kapten Piere Tendean. Pasal 9 (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. Rambu lalu lintas; b. Marka jalan; c. Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL); d. Alat pengendali pengamanan pengguna jalan; e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan. (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. BAB V TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL Pasal 10 (1) Instansi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab atas : a. Identifikasi masalah lalu lintas bidang sarana dan prasarana; b. Inventarisasi dan análisis situasi arus lalu lintas; c. Inventarisasi dan análisis dampak lalu lintas; d. Penetapan tingkat pelayanan; e. Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan; f. Sosialisasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
8
(2) Instansi yang membidangi jalan bertanggung jawab atas: a. Identifikasi masalah lalu lintas bidang jalan; b. Inventarisasi dan análisis situasi arus lalu lintas; c. Inventarisasi dan análisis ketersediaan atau daya tampung jalan; d. Penetapan tingkat pelayanan; dan e. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan. (3) Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas: a. Inventarisasi dan análisis situasi arus lalu lintas; b. Inventarisasi dan análisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; c. Evaluasi análisis dampak lalu lintas; d. Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas; e. Penegakan hukum. BAB VI ARUS LALU LINTAS Pasal 11 Gerakan lalu lintas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. Jurusan: Lateng – Kabat Pergerakan Lalu Lintas: 1) Jalur Lewat Simpang Lima Jalan PB. Sudirman – Jalan Ahmad Yani – Jalan Adi Sucipto – Jalan S. Parman. 2) Jalur Lewat Simpang Empat Hotel Slamet Jalan PB. Sudirman – Jalan Susuit Tubun – Jalan RA. Kartini – Jalan Kapten Piere Tendean – Jalan MT. Haryono – Jalan Kolonel Sugiono – Jalan Kepiting – Jalan S. Parman. b. Jurusan: Kabat – Lateng/Ketapang Pergerakan Lalu Lintas: 1) Jalur Lewat Simpang Lima Jalan S. Parman – Jalan Adi Sucipto – Jalan Ahmad Yani – Jalan DR. Soetomo – Jalan Wahidin Sudirohusodo – Jalan RA. Kartini – Jalan Banterang – Jalan Sayu Wiwit – Jalan DI. Pandjaitan – Jalan Basuki Rahmad;
9
2) Jalur Lewat Simpang Empat Hotel Slamet Jalan S. Parman – Jalan Kepiting – Jalan Kolonel Sugiono – Jalan MT. Haryono – Jalan Imam Bonjol – Jalan Kapten Piere Tendean – Jalan RA. Kartini – Jalan Banterang – Jalan Sayu Wiwit – Jalan DI. Pandjaitan – Jalan Basuki Rahmad. Pasal 12 Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang berupa perintah, larangan, peringatan atau petunjuk harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas. BAB VII PEMBINAAN Pasal 13 (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi dan Kepolisian Resor Banyuwangi. (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan prinsip koordinasi dan sinkronisasi. BAB VIII PELANGGARAN Pasal 14 (1) Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tambahan berupa penggembokan ban apabila dilakukan diwilayah KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas). (3) Sanksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi pengendara yang melanggar rambu larangan parkir.
10
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 2 September 2014 BUPATI BANYUWANGI
Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 2 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 25
